MAKALAH NKRI

Document Sample
MAKALAH NKRI Powered By Docstoc
					                             KATA PENGANTAR



       Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan
Makalah ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “SISTEM
PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”
         Makalah      ini    berisikan   tentang    informasi Pengertian SISTEM
PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA atau yang
lebih khususnya membahas tentang sistem pemerintahan kesatuan republik
indonesia , karakteristik, diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi
kepada kita semua tentang bentuk pemerintahan republik indonesia.
       Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh
karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami
harapkan demi kesempurnaan makalah ini.
       Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga
Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.




                                              Sumedang, Oktober 2012



                                                      Penyusun
                                                   DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR .................................................................................

DAFTAR ISI ..............................................................................................

BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................

       A.Latar Belakang..............................................................................

       B. Rumusan Masalah .......................................................................

BAB II PEMBAHASAN.............................................................................

       A. Bentuk Republik Indonesia .........................................................

       B. Bentuk Pemerintahan Indonesia ................................................

       C. Sistem Pemerintahan Indonesia .................................................

       D. Sistem Politik Indonesia .............................................................

BAB III PENUTUP ...................................................................................

       A. Kesimpulan ..................................................................................

       B. Saran ............................................................................................

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................
                                    BAB I

                              PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

        NKRI adalah kependekan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
merupakan negara merdeka dengan aneka corak keragaman, dengan aneka rupa-
rupa polemic dan dengan warna-warni kebudayaan. NKRI adalah kesatuan
wilayah dari Sabang di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sampai Merauke di
Irian Jaya (Papua). Surga dunia, paru-paru dunia, dan keindahan alam dunia
dijabat oleh NKRI. Letak nan strategis antara dua benua dan dua samudera serta
dua lempeng patahan bumi menjadikan NKRI adalah sebuah negara kaya raya dan
gemah ripah loh jinawi. Masyarakat yang ramah dan memiliki adat istiadat yang
beragam semakin menjadikan NKRI sebuah negara yang disebut-sebut “benua
yang hilang” itu.

        Menyoal, NKRI adalah harga mati bahwa sejak nama itu diikrarkan
ternyata masih banyak yang tidak cocok dengan empat huruf ini. Apa kurang enak
didengar, apa kurang keren, entahlah, yang jelas muncul nama-nama alternatif
pada awal-awal lahirnya NKRI. Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)
adalah salah satu alternatif yang populer hingga kini, meskipun telah berganti
nama menjadi Negara Islam Indonesia (NII). Ada juga RMS, GAM, OPM, PPRI,
dan lainnya yang merupakan alternatif-alternatif nama dari NKRI.

        Ketidakcocokan dengan NKRI yang akhirnya banyak diantaranya ingin
keluar darinya membuat NKRI harga mati ditulis huruf capital dengan tanda seru :
NKRI HARGA MATI!. Menandakan bahwa mutlak dan tidak bisa diganggu
gugat. Setiap orang Indonesia yang mempunyai rasa cinta tanah air atau
patriotisme, ingin agar NKRI tetap ujud dan tidak terpecah atau tergerogoti oleh
alasan apapun.



B. Rumusan Masalah

Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang
sistem pemerintahan dan bentuk NKRI dan diharapkan bermanfaat bagi kita
semua.
                                     BAB II

                                PEMBAHASAN



A. Bentuk Republik Indonesia

        Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, yang dilintasi
garis khatulistiwa dan    berada    di   antara      benua Asiadan Australia serta
antara Samudra       Pasifik dan Samudra       Hindia.      Indonesia      adalah
negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.487 pulau, oleh karena itu
ia disebut juga sebagai Nusantara, Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada
tahun 2006 dan Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia
dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

       Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa
dan agama yang berbeda. Suku Jawa adalah grup etnis terbesar dan secara politis
paling dominan. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka tunggal ika, berarti
keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan
wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung
tingkatkeanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.

B. Bentuk pemerintahan Indonesia

       Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih
langsung.     Ibukota       negara      ialah Jakarta.    Indonesia    berbatasan
dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan
dengan Timor      Leste di Pulau       Timor.      Negara     tetangga    lainnya
adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman
dan Nikobar di India.

C. Sistem Pemerintahan Indonesia

system pemerintahan Presidensial

        merupakan system pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang
oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen
(legislative). Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden
berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.
Contoh Negara: AS, Pakistan, Argentina, Filiphina, Indonesia.

Ciri-ciri system pemerintahan Presidensial:

1. Pemerintahan Presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan.

2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan Legislatif.

3. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden.

4. eksekutif dipilih melalui pemilu.

2. system pemerintahan Parlementer

       merupakan suatu system pemerintahan di mana pemerintah (eksekutif)
bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam system pemerintahan ini, parlemen
mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan
pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab
kepada parlemen.

Contoh Negara: Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia.

Ciri-ciri dan syarat system pemerintahan Parlementer:

1. Pemerintahan Parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan.

2. Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan
eksekutif, dan antara presiden dan kabinet.

3. Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif.

3. system pemerintahan Campuran

       dalam system pemerintahan ini diambil hal-hal yang terbaik dari system
pemerintahan Presidensial dan system pemerintahan Parlemen. Selain memiliki
presiden sebagai kepala Negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala
pemerintahan.

Contoh Negara: Perancis.
D. Sistem Politik Indonesia

        Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR). Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana
Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Para Bapak Bangsa yang meletakkan dasar pembentukan negara Indonesia,
setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat
menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya
yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan
federal di bawah Republik Indonesia Serikat selama tujuh bulan (27 Desember
1949 - 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk pemerintahan republik.
Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 - 1997), pemerintah merespon desakan daerah-
daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan
menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi
kekuasaan.
                                   BAB III

                                  PENUTUP



A. Kesimpulan

       Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berb
agai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan
umumtermasuk proses penentuan tujuan, upayaupaya mewujudkan tujuan, penga
mbilankeputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Konstitusi Negara
Indonesia adalah UUD 1945, yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab
penyelenggara negara, kewenangan, tugas,dan hubungan antara lembaga-lembaga
negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 juga mengatur hak dan
kewajiban warga negara. Lembaga legislatif terdiriatas Majelis Permusyawaratan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga Eksekutif terdiri atas Presiden,
yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden dan
kabinet. Di tingkat regional, pemerintahan provinsi dipimpin oleh seorang
gubernur, sedangkan di pemerintahan

kabupaten/kotamadyadipimpin oleh seorang bupati/walikota. Lembaga Yudikatif
menjalankan kekuasaan      ehakiman yang     dilakukan oleh Mahkamah Agung
(MA) sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain
yang    berada     di bawahnya.   Fungsi MA adalah melakukan     pengadilan,
 pengawasan, pengaturan, memberinasehat, dan fungsi adminsitrasi. Saat ini
UUD 1945       telah    mengalami     beberapa kali    amandemen, yang telah
memasuki tahap amandemen keempat. Amandemen konstitusi ini mengakibatkan
 perubahan mendasar terhadap tugas dan hubungan lembaga-lembaga negara.



B. Saran

       Saya sangat menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh
karena itu saya sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari para
pembaca, agar saya dapat memperbaiki pembuatan makalah saya di waktu yang
akan datang.
                          DAFTAR PUSTAK



-   Amir Taat Nasution, “Kamus Politik Nasional” , energie. 1953

-   Arbi Sanit, “Sistem Politik Indonesia : Penghampiran dan Lingkungan” ,

    yayasan ilmu – ilmu sosial & FIS – UI, 1980

-   Assosiasi Ilmu Politik Indonesia, “Jurnal Ilmu Politik” , Gramedia, 1986

-   Mariam Budiarjo, Dkk, “Dasar – dasar ilmu Politik” , Gramedia, 2003

-   Sukarna, “Sistem Politik Indonesia, Jilid 4” , Mandar maju, 1993

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:3/18/2013
language:Indonesian
pages:8