Docstoc

SistemPendanaanKesehatanProPublik

Document Sample
SistemPendanaanKesehatanProPublik Powered By Docstoc
					     Reformasi Pelayanan Kesehatan Harus Lebih
           Memihak Kepada Masyarakat
                             Hasbullah Thabrany1

      Krisis mata uang yang berlanjut dengan krisis ekonomi dan kepercayaan
yang kemudian menjadi depresi ekonomi, karena krisis tersebut telah melewati
masa satu tahun, telah membuka mata banyak pihak terhadap pentingnya
pelayanan kesehatan bagi masyarakat.          Berita tentang mahalnya biaya cuci
darah yang sempat merenggut jiwa di Denpasar telah menarik perhatian media
masa dan publik.     Memang akibat mahalnya dolar, biaya hemodialisa naik
sampai Rp 750.000 per kali.     Sedangkan setiap penderita memerlukan cuci
darah 2-3 kali seminggu. Jadi dibituhkan dana minimal Rp 6 juta sebulan.
Penduduk kelas menengahpun tidak akan sanggup membiayai sendiri
hemodialisa untuk mempertahankan hidupnya.             Di Bandung hemodialisa
dapat dilakukan dengan biaya hanya Rp 150.000 per kali, akan tetapi belum
mendapat persetujuan dari para ahli dan belum direplikasi di daerah lain.
Akibatnya banyak penderita yang terpaksa harus mati.           Di banyak pusat-
pusat hemodialisa, sekitar tiga perempat pasiennya adalah pasien PT Askes.
Selebihnya sudah lebih dahulu melapor kepada malaikat karena tidak ada
yang menjamin dan tidak punya uang untuk membayar sendiri.                Ada apa?
Haruskah mereka mati karena miskin?       Memang yang menderita hemodialisa
tidak banyak jumlahnya, akan tetapi yang menderita penyakit lain seperti tbc
yang relatif juga semakin mahal biayanya akan mengalami nasib yang sama.
      Harga   obat   paten   dan   generik     meningkat   lebih   200%    padahal
penghasilan riil masyarakat justeru menurun sampai 60% lebih (kompensasi
inflasi) selama periode krisis setahun ini.     Banyak orang kini tidak mampu
mengobati dirinya yang sakit, karena berobat menjadi barang mewah. Hidup
sehat menjadi barang mewah, bahkan bisa jadi hidup sudah tidak terjangkau
oleh banyak orang.     Seorang ayah dan empat orang anaknya di Sambas,
Kalimantan, terpaksa meninggalkan dunia fana ini karena tidak tahan miskin.
Padahal mereka keturunan Cina yang bagi kebanyakan orang keturunan Cina




                                                                                1
dikenal kaya-raya.         Tetapi kekayaan itu tidak mengalir, meskipun kepada
rekan sesuku atau sekeluarga sekalipun. Tetapi sebagian besar orang miskin,
yang kini jumlahnya meningat menjadi lebih dari 80 juta orang, mereka masih
bertahan hidup-sambil menderita sakit. Jika kriteria miskin ditambah dengan
belanja sebungkus supermi lagi per orang per hari, maka jumlahnya diduga
akan melebihi 100 juta orang. Mereka ini akan tidak sanggup membayar biaya
berobat,     meskipun      mungkin      di   puskesmas.          Puskesmas   tidak   bisa
memberikan pelayanan gratis kepada semua orang.                     Bahkan pemerintah
daerah menetapkan pemasukan dana dari puskesmas dan rumah sakit.
Pemerintah daerah memerlukan dana dari orang sakit. Maka semakin banyak
yang sakit dan berobat ke puskesmas atau rumah sakit umum, semakin
banyak dana pembangunan daerah!
         Tetapai kini banyak orang berteriak bahwa banyak penduduk yang
terpaksa harus mati setelah menderita cukup lama karena sakit, karena
mereka tidak mampu berobat. Krisis ini telah membuka mata orang bahwa
kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk, bukan lagi
barang mewah seperti yang diperlakukan selama ini. Minyak goreng dan ikan
asin, bukanlah kebutuhan pokok penduduk karena tanpa itu mereka masih
bisa hidup. Jeritan masyarakat, himbauan PB IDI untuk tidak menaikan jasa
medik, dan himbauan Menteri Kesehatan kepada dokter dan rumah sakit
untuk tidak menaikan tarif menunjukkan betapa esensialnya pelayanan
kesehatan bagi masyarakat.               Kini banyak pihak, baik swasta maupun
pemerintah yang menyadari bahwa jaring pengaman sosial (social safety net)
harus segera dibentuk.           Danapun, hasil pinjaman dari luar negeri, akan
dikucurkan untuk menyelematkan si miskin dari penderitaan sakit yang
berkepanjangan dan mati di luar jadual.               Akan tetapi kita harus waspada
jangan sampai dana tersebut kemudian disalah gunakan oleh dokter, oleh
aparat kesehatan, oleh aparat pemda, dan sebagainya untuk memperkaya diri.
Kini kemiskinan bisa jadi komoditas yang baik untuk mendapatkan uang.
Itulah sebabnya bantuan kemanusiaan perlu dikucurkan segera agar yang
tidak punya uang tetapi membutuhkan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi
kebutuhannya.

 1   Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

                                                                                       2
      Tampaknya mulai timbul kesadaran dan desakan masyarakat kearah
konsep egalitarian di dalam bidang pelayanan kesehatan.             Masyarakat
menginginkan agar penduduk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, mulai
dari pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan kuratif,
dan obat-obatan, yang dibutuhkannya meskipun keadaan ekonominya tidak
mencukupi.      Konsep egalitarian di dalam bidang kesehatan mengandung
pengertian bahwa penduduk harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
dengan kebutuhannya dan tidak tergantung pada kemampuannya membayar.
Inilah barangkali konsep keadilan sosial, social justice, yang mesti kita
tegakkan. Untuk waktu yang lama, sejak kemerdekaan kita sampai sekarang
ini, kita cenderung menganut faham libertarian dimana pelayanan kesehatan
harus diterima sesuai dengan kemampuan membayar penduduk, suatu faham
yang menurut saya tidak cocok di negeri ini. Bahkan di negeri kapitalis seperti
Amerika, masyarakat pada umumnya tidak bisa menerima faham libertarian
ini secara penuh. Kita sering membaca di koran ada berita seorang penduduk
yang “disandra” karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Sangat
menyedihkan bahwa hal ini pernah terjadi di rumah sakit pemerintah. Kita
baca berita ini terjadi di sebuah RS di bilangan Ciawi, 50 KM di selatan Jakarta
setelah krisis terjadi. Yang disandra ternyata memang orang yang sangat tidak
mampu.      Dimana kegotong-royongan kita?     Dimana solidaritas sosial kita?
Kenapa sistem kesehatan kita tidak bisa mengatasi hal-hal yang seperti ini?


      Pelayanan kesehatan kita tidak pro-publik.
      Sebagai contoh, pemerintah tidak mampu mengatur jasa dokter
spesialis. Saat ini dokter spesialis yang beken mempunyai harga yang sangat
tinggi sehingga jasa dokter spesialis tersebut lebih mahal disini ketimbang di
Amerika. Jika jasa dokter spesialis di California sebesar US$ 100 (termasuk
yang mahal) dengan upah minimum regional US$ 4,5 per jam, maka buruh
rendah membutuhkan kerja 22 jam (3 hari) untuk mendapatkan pelayanan
tersebut.   Itupun tidak sulit bagi buruh dan bahkan mereka tidak perlu
membayar      dokter   dari   kantongnya   karena   sebagian    besar   mereka
mendapatkan jaminan kesehatan dari program Medicaid, bantuan kesehatan
bagi rakyat tidak mampu. Di Jakarta jasa dokter spesialis sebesar Rp 50.000


                                                                              3
(bukan yang termahal) baru bisa diperoleh oleh buruh dengan UMR Rp 6.200
per hari setelah ia bekerja 64 jam (8 hari).            Sebagian besar buruh kita tidak
mendapatkan jaminan kesehatan seperti rekannya di negara maju, bahkan
perusahaan banyak yang tidak mendaftarkan mereka dalam program JPK
Jamsostek yang sebenarnya wajib.               Tidak heran jika banyak masyarakat
bawah terpaksa harus mati lebih cepat dari saudaranya yang memiliki uang,
untuk penyakit yang sama, karena ketidak mampuannya mendapatkan
pelayanan dari dokter yang cukup berkualitas.
       Contoh diatas hanyalah sebagai salah satu kondisi dimana sistem
pelayanan kesehatan kita belum pro-publik, belum people centered, belum
menciptakan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat banyak.
Tingginya harga obat dan alat-alat medis juga merupakan contoh lain, dimana
sistem pelayanan kesehatan kita belum banyak melakukan intervensi agar
semua pelayanan tersebut dapat dijangkau masyarakat. Jika mau jujur, dapat
kita katakan bahwa terjadi terlalu banyak kolusi di dalam sistem pelayanan
kesehatan kita. Kebijakan yang ada, sering lebih berat memelihara agar para
pelaku pelayanan kesehatan seperti dokter, apoteker, dan perusahaan obat
dapat bekerja dan menghidupi dirinya dengan standar yang layak menurut
kacamata mereka. Sehingga sering terjadi pelayanan yang tidak adil, produksi
yang   tidak    efisien,    kolusi    antara   dokter      dan     perusahaan     obat   tidak
mendapatkan sangsi yang memadai. Masyarakat menjadi korban.
       Oleh karenanya, tidaklah mengherankan jika produktifitas bangsa
Indonesia ini masih rendah. Selain karena kesehatan belum dipertimbangkan
sebagai faktor produksi, tingkat kesehatan yang rendah tidak memungkinkan
penduduk       berproduksi     dengan      baik.      Karena       selama   ini   kita   tidak
menempatkan pelayanan kesehatan pada tempat yang tepat.                            Pelayanan
kesehatan kita perlakukan sebagai komoditas barang ekonomi, yang oleh guru
kita dulu tidak dibenarkan. Kita lupa bahwa pelayanan kesehatan mempunyai
karakteristik    yang      unik:     uncertainty,    informasi     asimetri,    eksternalitas,
menyangkut hajat hidup orang banya, sifat emergensi, sifat fatalistik, dan
sebagainya yang hampir tidak dimiliki                 barang atau jasa lain.             Jadi
memperlakukan pelayanan kesehatan sama seperti barang ekonomi lain,
dengan   memberlakukan             mekanisme       pasar   tidak    akan    menguntungkan


                                                                                            4
masyarakat.     Tetapi kita telah memperlakukannya dan merencanakan lebih
meliberalkan lagi.   Pelayanan kesehatan tidak akan lebih terjangkau dengan
semakin      banyaknya   dokter,   semakin   banyaknya    pabrik   obat,   semakin
banyaknya rumah sakit; apabila semuanya itu tidak diikuti peraturan yang
pro-publik dan penegakkan peraturan tersebut.
      Maka dimasa datang kita akan menghadapi bahaya yang lebih parah,
jika kita terus menempuh jalan yang keliru ini.          Masyarakat akan makin
dirugikan.    Pelayanan kesehatan yang bermutu hanya akan dinikmati oleh
mereka yang punya uang, sementara mereka yang miskin akan semakin
menderita. Oleh karenanya, gerakan egalitarian yang sedang bergerak ini perlu
kita sambut baik. Mesti diakui bahwa jika gerakan ini terus berkembang, para
dokter harus mengubah prilaku dan paradigma prakteknya agar menyesuaikan
diri dan lebih memihak masyarakat ketimbang memihak dirinya sendiri.
Selain itu, pemerataan pendapatan antara dokter yang senior dan yang yunior
akan bisa lebih baik dibandingkan dengan keadaan sekarang ini. Siapkah kita,
para dokter, menyambut gerakan tersebut?




                                                                                5
      Mekanisme pasar tidak bisa diandalkan untuk menjadikan biaya
kesehatan dapat terjangkau masyarakat banyak.                  Hal ini karena sifat
pelayanan kesehatan yang sangat unik dan sangat berbeda dengan sifat
komoditi barang pasar. Secara ekonomis, mekanisme pasar tidak akan bisa
menurunkan harga pelayanan kesehatan seperti yang terjadi pada pelayanan
jasa lainnya.   Mahalnya jasa dokter spesialis diperburuk dengan sedikitnya
dokter spesialis yang dapat diproduksi di bawah bendera Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan. Di banyak negara pendidikan spesialis adalah
tanggung   jawab   profesi   spesialis   sendiri,    bukan     merupakan   pekerjaan
universitas. Para dosen spesialis disini menghabiskan lebih banyak waktunya
untuk mencari uang dengan berpraktek di rumah sakit swasta atau praktek
pribadinya ketimbang mendidik spesialis baru.                Namun mereka tetap
mendapatkan     gaji   dan   tunjangan    dari      pemerintah.     Barangkali   jika
diperhitungkan dengan waktu yang disediakan untuk pendidikan atau
pengabdian masyarakatnya, para dokter spesialias yang pegawai negeri
sebenarnya dibayar terlalu mahal.        Pendidikan spesialisasi kini juga masih
dimonopoli oleh pegawai negeri, dengan alasan kompensasi masa bakti, yang
menyebabkan antrinya dokter ex PTT menjadi pegawai negeri, untuk kemudian
menjadi spesialis, dan bekerja sedikit waktu di RSU kemudian menghabiskan
lebih banyak waktu di praktek swasta untuk cari uang.             Suatu pemborosan
besar anggaran pemerintah. Karena dokter spesialis yang underutilized untuk
pelayanan umum tetap menjadi pegawai negeri, maka formasi pegawai negeri
di era zero grwoth menjadi sedikit.        Ini kemudian memancing permainan
penempatan penerimaan dokter PNS dan sangat membatasi keluaran dokter
spesialis. Akibatnya, dokter spesialis menjadi mahal.
      Jadi memang, sistem kita sekarang belum memikirkan bagaimana
menyampaikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat
dengan harga yang terjangkau kebanyakan masyarakat.               Anehnya, sebagian
besar masyarakat kita tidak merasakan keanehan atau keberatan atas sulitnya
mendapatkan     pelayanan    kesehatan    yang      bermutu.      Begitu   mendarah-
dagingnya konsep libertarian, hingga masyarakat kita menjadi biasa jika tidak


                                                                                   6
mampu membayar obat atau biaya operasi kemudian meninggal dengan
“tenang”.


       Pelayanan       kesehatan     yang   sebelum    krisis   kurang     dirasakan
kepentingannya kini menjadi lebih tampak bahwa pelayanan kesehatan sudah
menjadi kebutuhan pokok.           Selama ini pelayanan kesehatan diperlakukan
banyak orang, termasuk sistem perpajakan kita, sebagai sektor konsumtif
(bahkan     dianggap     sebagai    kenikmatan)   dalam    bidang     kesejahteraan;
sedangkan konsumsi pelayanan kesehatan sebenarnya mempunyai komponen
produktif dan konsumtif.           Amerika memperlakukan pelayanan kesehatan
sebagai input produktif, karenanya biaya premi asuransi kesehatan yang
dikeluarkan perusahaan dapat dimasukkan ke dalam komponen biaya
produksi.    Di Indonesia premi asuransi kesehatan yang dibayar pengusaha
harus diambil dari pendapatan (diperhitungkan sebagai pendapatan, tidak
dimasukkan dalam komponen biaya produksi).              Pelayanan kesehatan kita
diperlakukan sebagai industri biasa dari sudut keuangan tanpa insentif
perpajakan sehingga tidak heran jika lebih dari 300 rumah sakit daerah telah
dijadikan instansi tempat pengumpulan pendapatan daerah.               Bahkan ada
daerah yang memiliki lebih dari 50% pendapatan asli daerahnya yang
bersumber dari retribusi puskesmas dan rumah sakit. Jika pemerintah daerah
menempatkan       pelayanan    kesehatan     sebagai   input    esensial   di   dalam
meningkatkan produktifitas kerja penduduknya, maka tidak seharusnya
pendapatan dari melayani orang sakit ditargetkan seperti layaknya pendapatan
dari sektor konsumtif lain seperti pajak tontotan atau retribusi tempat rekreasi.
Komponen produktif dalam rangka meningkatkan stok tingkat kesehatan
dalam rangka meningkatkan produktifitas sebenarnya merupakan durable
capital.    Orang yang sehat harus dipandang sebagai modal kerja yang tahan
lama dan modal kerja atau kekayaan yang paling berharga. Kita harus punya
sikap bahwa the largest wealth is health. Penempatan pelayanan kesehatan
yang tidak proporsional ini menyebabkan pengeluaran kesehatan kita yang
hanya 2,5% dari pendapatan domestik bruto kita (yang merupakan terkecil di
Asia Tenggara) menjadi tidak efisien.        Organisasi kesehatan dunia (WHO)
menganjurkan untuk memperbesar pengeluaran kesehatan hingga mencapai


                                                                                   7
5% dari produk domestik bruto, karena sebagian pengeluaran adalah
pengeluaran investasi. Sayangnya yang terjadi di Indonesia, investasi di bidang
kesehatan yang kecil itu sering diarahkan pada pembelian teknologi canggih
yang dapat meningkatkan penghasilan rumah sakit dengan daya ungkit
terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat yang kecil. Jadi, investasi
tersebut diarahkan kepada money making, bukan investing on health.
         Kita kurang menyadari bahwa setiap tahun kita kehilangan 933,6 juta
hari kerja (produktif) karena penduduk menderita sakit serius yang sampai
mengganggu kegiatan sehari-hari (Thabrany, 1997). Ini menunjukkan bahwa
angka prevalensi penduduk yang sakit masih cukup tinggi di Indonesia
padahal penduduk kita mempunyai struktur umur yang relatif muda.
Penduduk yang muda seharusnya tidak mengalami banyak sakit karena daya
tahan tubuhnya yang baik, namun karena kondisi tubuh, prilaku, dan
lingkungan yang kurang baik, angka kesakitan disini masih tinggi. Tingginya
angka kesakitan ini diperburuk oleh kenyataan bahwa sebagian besar
masyarakat kita belum terpenuhi kebutuhan kesehatannya.             Pada saat ini
lebih dari separuh penduduk 30% termiskin belum mendapatkan pelayanan
kesehatan modern pada waktu mereka menderita penyakit akut (Thabrany,
1995).     Padahal pada kelompok 30% terkaya dan pada kelompok yang
mempunyai      jaminan    kesehatan     hampir     seluruh   kebutuhan   kesehatan
penduduk tersebut dapat terpenuhi. Gambar-1 menunjukkan bahwa semakin
tinggi pendapatan penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan (85%
penduduk) semakin tinggi akses (jumlah penduduk yang mendapat pengobatan
modern).      Ketimpangan ini hampir tidak terjadi pada golongan yang
mempunyai asuransi kesehatan (pegawai negeri dan pensiunan pegawai
pemerintah). Puskesmas dan rumah sakit umum kita hanya bisa menjangkau
sepertiga dari kebutuhan pelayanan kesehatan rawat jalan masyarakat dari
berbagai golongan penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa masih besarnya
hambatan      finansial   (financial   barrier)   untuk   mendapatkan    pelayanan
kesehatan modern, baik di puskesmas, dokter praktek, maupun di rumah
sakit. Artinya pelayanan kesehatan yang tersedia di Indonesia masih terlalu
mahal untuk banyak orang.




                                                                                8
     Gambar 1: Hubungan antara akses pelayanan kesehatan modern dengan
                 status kesehatan dan pendapatan keluarga.


                                     Mengeluh sakit       Sakit serius    Berobat         Berobat di PKM/RSU


                                30
 Sakit/berobat per 1000 orang




                                25

                                20

                                15
                                         Sakit serius tak berobat
                                10

                                 5

                                 0
                                     1       2        3      4       5     6        7      8     9      10
                                                          Golongan penghasilan (desil)
Sumber: Thabrany, H. Disertasi, 1995.


                                 Informasi lain dari survei kesehatan rumah tangga tahun 1995
menunjukkan bahwa sekitar 60% ibu hamil menderita anemia (kurang darah)
(Depkes, 1996). Darah sang ibu tidak mampu membawa zat gizi esensial ke
tubuh janin yang ada di dalam rahimnya dengan akibat pertumbuhan otak
sang bayi menjadi tidak sempurna.                                         Padahal pertumbuhan otak yang
sempurna mutlak diperlukan untuk mencapai tingkat kecerdasan tertentu dan
tingkat kecerdasan ini nantinya amat diperlukan untuk produktifitas yang
tinggi. Dengan krisis yang menyebabkan harga pangan bergizi baik dan obat-
obatan menjadi lebih mahal, maka jumlah ibu hamil yang anemik dan jumlah
bayi yang dilahirkan dengan pertumbuhan otak yang tidak sempurna akan
semakin banyak.                                  Karena otaknya tidak cukup baik dan potensi kecerdasan
menjadi rendah, jika kelak ekonomi kita baik dan anak mendapatkan gizi yang
baik, maka gizi tersebut tidak bisa digunakan untuk pertumbuhan otak lagi.
Anak tersebut jika mendapat gizi baik, hanya akan tumbuh fisiknya (otot dan
tulangnya kuat, tetapi otaknya lemah).                                         Padahal generasi masa depan
bukanlah generasi otot melainkan generasi otak.                                         Kelak kita memiliki lebih

                                                                                                               9
banyak generasi yang kuat ototnya tetapi lemah otaknya, generasi yang disebut
lost generation.     Generasi yang kehilangan potensi bersaingnya di era
kesejagatan.       Selain itu, lebih dari 60% tenaga kerja kita saat ini juga
menderita kekurangan darah yang amat penting untuk daya tahan tubuhnya
dan stamina kerjanya.      Sehingga tidak heran jika kini produktifitas tenaga
kerja kita tidak memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan tenaga
kerja asing.    Meskipun tuntutan gaji mereka rendah, yang sering malah
dibanggakan beberapa pejabat kita, tetapi jika produktifitasnya juga rendah,
apa artinya? Pengusaha akan lebih senang mengambil tenaga kerja dari negeri
jiran yang sedikit lebih mahal tetapi hasilnya lebih menguntungkan.
       Bahan makanan bergizi baik yang tidak terjangkau kebanyakan
masyarakat menimbulkan insiden penyakit yang lebih tinggi. Kondisi tersebut
diperburuk karena pada waktu sakit sebagian besar mereka tidak mampu
mendapatkan pengobatan yang memadai karena harganya yang relatif mahal.
Mahalnya biaya kesehatan kita disebabkan karena tingginya ketergantungan
kita kepada luar negeri dan tidak efisiennya sistem pelayanan. Hampir 100%
obat modern harus diimpor dan diproses dalam sistem kefarmasian yang tidak
efisien.   Kita baru mampu membuat kapsul kosong yang diproduksi dalam
negeri.    Bahkan blister atau pembungkus obatpun, kabarnya, masih harus
dibeli dari luar negeri. Ketergantungan ini menyebabkan belanja obat modern
kita yang pada tahun 1997 berjumlah Rp 4,2 triliun mempunyai dampak
terhadap status kesehatan yang tidak terlalu besar. Jika saja harga obat bisa
lebih murah, mungkin jumlah hari hilang penduduk kita dapat dikurangi.
Semakin banyak penduduk yang tidak mempunyai jaminan kesehatan yang
mampu      mendapatkan     pengobatan.    India   dan   Cina   yang   mempunyai
pendapatan per kapita yang lebih kecil sudah mampu memproduksi bahan
baku obat, dimana banyak perusahaan farmasi kita membeli kesana. Padahal
negeri tropik ini merupakan sumber tanaman obat yang luar biasa besarnya.
Kini mungkin ratusan peneliti luar negeri diam-diam memurnikan bahan obat
dari tumbuhan tropik kita untuk nantinya dijual sebagai obat paten kepada
kita, pemilik asli obat tersebut.   Alat dan bahan medis lain masih belum
mampu kita produksi di dalam negeri atau mungkin memang kita tidak mau
memproduksinya di dalam negeri. Sangat mengherankan bahwa kita belum


                                                                             10
mampu memproduksi jarum suntik dan berbagai keperluan tindakan medis
atau pemeriksaan laboratorium lain. Sehingga dalam krisis ekonomi sekarang
ini terdengar berita banyak puskesmas menggunakan ulang jarum suntik
sekali pakai (disposible).




                                                                       11

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:3/15/2013
language:Malay
pages:11