Docstoc

Contoh Rancangan Peraturan Daerah Raperda Perda Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas

Document Sample
Contoh Rancangan Peraturan Daerah Raperda Perda Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas Powered By Docstoc
					                              (Belum Direvisi)

                               RANCANGAN
                         PERATURAN DAERAH KOTA ...

                            NOMOR     ...   TAHUN 2...

                                  TENTANG

                  PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA ...
                              PADA PT. ...

                   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                                  WALIKOTA ...,

Menimbang   : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah
                 dan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan
                 penguatan permodalan pada PT. ... dengan cara penambahan
                 penyertaan modal Pemerintah Kota Bengkulu pada PT. ...;
              b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
                 perlu ditetapkan Peraturan Daerah ... tentang Penyertaan Modal
                 Pemerintah ... Pada PT. ...;

Mengingat   : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan
                 Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
                 Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57,
                 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

             2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
                (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,
                Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

             3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi
                Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,
                Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

             4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
                Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
                Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah
                dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
                Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
                Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
                Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
             5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran
                Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran
                Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
   2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
   Nomor 4357);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
   Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4389);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
    Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang      Nomor    32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
    sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
    Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
    Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
    Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
    Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
    Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
    Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Berlakunya Undang-
    Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di ...
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor 34, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
    Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
    Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
    4576);
               15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
                   Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
                   Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
                   4578);

               16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
                   Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
                   Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik
                   Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
                   Indonesia Nomor 4737);

               17. Peraturan Daerah ... Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
                   Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah ... Nomor 02 Tahun
                   2009, Tambahan Lembaran Daerah ... Nomor 01);



                            Dengan Persetujuan Bersama

                     DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...

                                         dan

                                    WALIKOTA ...


                                   MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA ... TENTANG PENYERTAAN MODAL
             PEMERINTAH KOTA BENGKULU PADA PT. ...


                                       BAB I
                                 KETENTUAN UMUM
                                      Pasal 1


Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1.   Kota adalah Kota ...
2.   Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur
     penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3.   Walikota adalah Walikota ....
4.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
     Perwakilan Rakyat Daerah Kota ...
5.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
     rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh
     Pemerintah Kota dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.   Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada
     suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan suatu imbalan tertentu.
7.   Pembiayaan Daerah adalah penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
8.   Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Kota ... dalam jangka
     panjang untuk pembelian surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok
     ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu
     tertentu.
9.   Kas Umum Daerah Kota ... adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan
     oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
     membayar seluruh pengeluaran daerah.


                                      BAB II
                                MAKSUD DAN TUJUAN
                                     Pasal 2

(1) Maksud dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kota ... adalah untuk memperkuat
    struktur permodalan pada PT. ... guna meningkatkan kinerjanya.
(2) Tujuan dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kota ... adalah untuk mendorong
    pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna
    menunjang pembangunan daerah.


                                 BAB III
            BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH
                                 Pasal 3

(1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Kota kepada PT. ... sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 2, ditetapkan dengan uraian sebagai berikut :
    a. Sampai dengan tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 5.790.000.000,- (lima milyar tujuh
       ratus sembilan puluh juta rupiah);
    b. Untuk tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD
    Kota ...
(3) Keuntungan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi
    penerimaan daerah Kota ... dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.




                                       BAB IV
                                   PENGANGGARAN
                                       Pasal 4
(1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam bentuk uang
    dan dianggarkan pada APBD Kota ....
(2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal
    (investasi) Pemerintah Daerah.
(3) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan
    modal daerah kepada PT. ....
(4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
    dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.


                                       Pasal 5

Setiap perubahan besaran penyertaan modal pada PT. ... sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan Pasal 3, harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kota ...tentang APBD dan
dilaksanakan dengan Keputusan Walikota.


                                       Pasal 6

(1) Dalam hal PT. ... mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama
    tahun anggaran berturut-turut berdasarkan hasil audit dari pejabat yang berwenang,
    Pemerintah Kota dapat menghentikan penyertaan modal yang bersifat permanen dan non
    permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
    mendapat pertimbangan dari DPRD.
(3) Pelaksanaan penghentian penyertaan modal yang telah mendapat pertimbangan DPRD
    sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada DPRD.


                                    BAB V
                             PERTANGGUNGJAWABAN
                                    Pasal 7


PT. ... setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota ...
berupa iktisar realisasi kinerja dan laporan keuangan.




                                     BAB VI
                               KETENTUAN PENUTUP
                                     Pasal 8
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.


                                         Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota ....


                                                         Ditetapkan di ...
                                                         pada tanggal

                                                        WALIKOTA ...




                                                           ...




Diundangkan di ...
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA ...




              ...


LEMBARAN DAERAH KOTA ... TAHUN 2011 NOMOR ......
                                                                          Lampiran Peraturan Daerah Kota Bengkulu
                                                                                   Nomor      :
                                                                                   Tanggal :

                         NILAI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA ... PADA PT. ...


                                                    Penyertaan
                                                      Modal                                     Penambahan               Jumlah
No        Lembaga Keuangan            Sudah disetor              Belum disetor                                         Seluruhnya
                                  Tahun    Jumlah (Rp)        Tahun     Jumlah (Rp)      Tahun        Jumlah (Rp)
1                 2                 3           4                5           6             7             8                 9

1    PT. Bank Bengkulu             2005   1.500.000.000   -           -                  2010      1.000.000.000    6.790.000.000
                                   2006   2.290.000.000
                                   2008   1.000.000.000
                                   2009   1.000.000.000



                                                                                 WALIKOTA ...




                                                                                   ...

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:36
posted:3/11/2013
language:Latin
pages:10