Contoh perda hewan ternak

Document Sample
Contoh perda hewan ternak Powered By Docstoc
					                               (Belum direvisi)
               PEMERINTAH KABUPATEN ...
                        RANCANGAN PERATURAN DAERAH
                                NOMOR        TAHUN 2012


                                      TENTANG

    PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI DALAM WILAYAH
                           KABUPATEN ...

            DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                                     BUPATI ...,

Menimbang    : a.   bahwa masih banyaknya hewan-hewan ternak yang berkeliaran secara
                    bebas, baik dijalan-jalan umum, pasar-pasar, halaman-halaman kantor dan
                    rumah-rumah penduduk serta lokasi-lokasi pertanian dan lain-lain
                    sangatlah mengganggu ketertiban lalu lintas serta kebersihan, keafikan,
                    dan keindahan kota yang juga berakibat menurunnya tingkat produksi
                    pertanian dan kesehatan masyarakat;

               b.   bahwa Peraturan Daerah yang sudah ada yaitu Peraturan Daerah
                    Kabupaten Daerah Tingkat II ... Nomor 9 Tahun 2001 tentang izin
                    pengeluaran ternak, tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang sehingga
                    perlu diatur kembali;

               c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
                    dan huruf b, diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

Mengingat    : 1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
                    Tahun 1945;


               2.   Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi
                    Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 19,
                    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);


               3.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
                    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1981 Nomor 76, Tambahan
                    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);


               4.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
                    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
     Tambahan    Lembaran   Negara     Republik   Indonesia   Nomor   4437)
     Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
     Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
     Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
     Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
     republik Indonesia Nomor 4844);


5.   Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
     Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
     Republik Indonesia Nomor 4444);


6.   Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
     Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
     Indonesia Tahun 2008 Nomor 97);


7.   Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
     Hewan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,
     Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);


8.   Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
     Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
     Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);


9.   Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
     Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
     Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
     5234);


10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
     Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9,
     Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);


11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan
     Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran
     Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 Nomor 03);




12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten
     Bengkulu tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun
                        2012 Nomor 02);


                                  Dengan persetujuan bersama

               DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ...

                                              DAN

                                           BUPATI ...

                                      MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN                DAERAH       TENTANG         PEMELIHARAAN             DAN
                PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI DALAM WILAYAH KABUPATEN ....

                                             BAB I

                                      KETENTUAN UMUM

                                             Pasal 1

(1)   Daerah adalah Pemerintah ....

(2)   Pemerintah daerah adalah Pemerintahan Kabupaten ....

(3)   Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah ....

(4)   Dinas Perternakan adalah Dinas Perternakan Kabupaten ....

(5)   Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten ....

(6)   Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati ....

(7)   Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut pajak adalah Kontribusi wajib kepada daerah
      yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
      undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
      daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(8)   Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(9)   Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ....

(10) Pemeliharaan adalah Pemeliharaan hewan ternak berkaki empat atau berkaki dua seperti sapi,
      kerbau, kuda, kambing, biri-biri atau domba di gembalakan atau ditambangkan ditempat-
      tempat tertentu (Tempat Pengembalaan) yang tersedia oleh peternak.

(11) Penertiban adalah penertiban hewan ternak berkaki empat dan berkaki dua seperti kerbau,
      sapi, kuda, kambing, biri-biri dan sejenisnya yang di kandangkan pada malam hari mulai jam
      18.00 Wib sampai dengan jam 06.00 WIB pagi hari.

(12) Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
      Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang Khusus oleh Undang-undang
      untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.

(13) Hewan ternak adalah hewan berkaki empat seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, biri-biri atau
      domba dan hewan berkaki empat lainnya yang sejenis yang diternakan.

(14) Peternakan adalah orang/badan hukum/pengusaha yang memiliki atau orang yang disuruh
      memelihara hewan ternak.

                                                BAB II

                                  TATA CARA PEMELIHARAAN

                                                Pasal 2

Untuk tertibnya pemeliharaan hewan ternak, peternak dalam memelihara hewan ternaknya harus
melaksanakan tata cara pemeliharaan sebagai berikut :
a.   Menjaga dan memelihara hewan ternaknya dengan baik.
b.   Menyediakan kandang bagi hewan ternak dengan senantiasa memperhatikan kebersihan kandang.
c.   Pada siang hari, hewan ternaknya dapat digembalakan atau ditambangkan/ditambatkan ditempat-
     tempat pengembalaan yang disediakan oleh peternak/kelompok peternak untuk mengembalakan
     hewan ternak.
d.   Peternak harus senantiasa menjaga hewan-hewan ternak yang digembalakan atau ditambangkan /
     ditambatkan sebagaimana diatur dalam huruf c pasal ini, agar hewan ternaknya tidak lepas atau
     keluar dari tempat pengembalaan.
e.   Pada waktu malam hari hewan ternak harus dikandangkan dalam kandang yang telah disediakan
     untuk hewan ternak sebagaimana diatur dalam huruf b pasal ini.
f.   Pengertian malam hari sebagaimana dimaksudkan huruf a pasal ini terhitung dari jam 18.00 WIB
     sampai dengan jam 06.00 WIB.


                                                Pasal 3


Selain dari tata cara pemeliharaan sebagaimana diatur dalam pasal 2 diatas , peternak juga
berkewajiban untuk :
a.   Memberi tanda pada hewan ternaknya sebelum berumur 6 (enam) bulan, dengan tanda-tanda yang
     sengaja dibuat untuk keperluan itu ditelinga kiri dan atau kanan serta di badan hewan ternak yang
     bersangkutan.
b.   Kecuali karena sesuatu hajat, hewan ternak tersebut tidak diberikan tanda sebagaimana
     dimaksudkan dalam huruf a pasal ini, peternak harus melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa
     setempat dimana hewan ternak dipelihara.
c.   Peternak juga berkewajiban untuk melaporkan kepada Lurah/Kepala desa setempat dimana
     hewan ternak dipelihara, mengenai jumlah, jenis, jenis kelamin, umur serta tanda-tanda hewan
     ternaknya.
                                                BAB III

                                             LARANGAN

                                                 Pasal 4

Dalam memelihara hewan ternak, peternak dilarang menggembalakan, melepas atau membiarkan
hewan ternaknya lepas berkeliaran secara bebas dijalan-jalan umum, pasar-pasar, halaman-halaman
kantor serta lokasi-lokasi pertanian, lokasi tempat wisata dan lain-lain yang dapat mengganggu
ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan, keapikan dan
keindahan kota maupun Desa.


                                                BAB IV

                                       TINDAKAN PENERTIBAN

                                                 Pasal 5

Terhadap peternak yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam pasal 4 diatas dikenakan
tindakan penertiban.


                                                 Pasal 6


(1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pasal 5 adalah sebagai berikut :
    a. Terhadap hewan hewan ternak yang lepas berkeliaran secara bebas sebagaimana dimaksudkan
       dalam pasal 4 akan ditangkap dan ditahan serta diberitahukan oleh petugas penertiban kepada
       Lurah atau Kepala Desa.
    b. Terhadap peternak yang hewan ternak yang ditangkap dan ditahan sebagaimana huruf a ayat
       (1) pasal ini dikenakan biaya penangkapan dan pemeliharaan selama di tahan.


(2) Besarnya biaya penangkapan dan pemeliharaan selama ditahan ditentukan sebagai berikut :
    a. Besarnya biaya penangkapan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 500.000
       (lima ratus rupiah) per ekor.
    b. Besarnya biaya penangkapan untuk kambing, domba atau biri-biri dan sejenisnya sebesar   Rp
       250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor.
    c. Besarnya biaya pemeliharaan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 150.000
       (seratus lima ribu rupiah) per ekor per hari.
    d. Besarnya biaya pemeliharaan untuk kambing, domba atau biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp.
       100.000 (seratus ribu rupiah) per ekor per hari.


(3) Hewan ternak yang ditangkap dan ditahan oleh petugas penertiban diumumkan kepada
    masyarakat melalui pengumuman, baik secara lisan atuaupun secara tertulis.
(4) Apabila dalam aktu 14 hari (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksudkan
    ayat (3) pasal ini hewan ternak yang ditangkap dan atau ditahan tidak diambil atau ditebus oleh
    peternak maka akan diadakan pelelangan secara umum.
(5) Jangka waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana
    dimaksudkan ayat (3) pasal ini peternak dianggap mengetahui terjadinya penangkapan dan
    penahanan serta menyetujui untuk diadakan pelelangan secara umum..


                                                Pasal 7


(1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pasal 5 diatas dilaksanakan oleh petugas penertiban
    yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tindakan penertiban, petugas penertiban harus memperhatikan kesehatan
    dan keselamatan hewan ternak yang ditertibkan.
(3) Apabila hewan ternak mati pada saat ditangkap atau ditahan yang disebabkan oleh
    kecerobohan/kesalahan    petugas       penertiban,    maka   petugas   penertiban   berkewajiban
    mempertanggungjawabkan matinya hewan ternak.
(4) Apabila hewan ternak mati pada saat ditangkap atau ditahan yang disebabkan oleh penyakit
    hewan ternak yang sudah ada sejak dilakukan penangkapan maka kepada petugas penertiban
    dapat dibebaskan dari pertanggung jawaban dimaksudkan ayat (3) pasal ini.
(5) Penyebab matinya hewan ternak sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) pasal ini harus
    dibuktikan berdasarkan hasil visum dari petugas Dinas Peternakan setempat.


                                                Pasal 8


(1) Masyarakat/penduduk diperkenankan/dibolehkan untuk menangkap hewan ternak yang sedang
    berada atau merusak lahan pertanian.
(2) Masyarakat/penduduk yang melaksanakan penangkapan hewan ternak sebagaimana dimaksud
    ayat (1) pasal ini diberikan biaya penangkapan sebagaimana dimaksud huruf a dan b ayat (2)
    pasal 6 diatas.




                                                BAB V

                                       PERSENGKETAAN

                                                Pasal 9

(1) Hewan ternak yang lepas berkeliaran secara bebas sebagaimana dimaksud pasal 4 diatas,
    sehingga menimbulkan kerusakan atau kerugian pada pihak lain, maka kepada peternak
    diwajibkan mengganti kerugian senilai kerusakan atau kerugian yang diderita.
(2) Kepada pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berkewajiban untuk
    membuktikan bahwa kerusakan atau kerugian tersebut memang disebabkan oleh hewan ternak
    yang berkeliaran secara bebas sebagaimana dimaksudkan ayat (1) pasal ini.
(3) Pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini tidak diperbolehkan
    mengambil tindakan sendiri dengan cara menyakiti, menyiksa ataupun membunuh hewan ternak
    tersebut maupun tindakan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.


                                              BAB VI

                                           KEUANGAN

                                              Pasal 10



(1) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 6 diatas dikembalikan seluruhnya kepada
    peternak setelah dipotong biaya penangkapan dan pemeliharaan selama ditahan serta biaya
    pelelangan.
(2) Biaya penangkapan, pemeliharaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
    seluruhnya disetor ke Kas Daerah sebagaimana penerimaan Asli Daerah.
(3) Apabila sesudah waktu 10 (sepuluh) hari sejak diadakan pengumuman lelang ternyata tidak ada
    peternak yang mengaku memiliki hewan ternak tersebut maka hasil pelelangan disetor ke Kas
    Daerah sebagai penerimaan Asli Daerah.
(4) Biaya penangkapan dan pemeliharaan selama hewan ternak ditahan oleh Satpol PP dikenakan
    jasa penangkapan sebesar 20%, sisa biaya penangkapan dan pemeliharaan 80% di setorkan ke
    Kas Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


                                             BAB VII

                                          PENGADUAN

                                              Pasal 11

(1) Pengaduan atas pelanggaran hewan ternak berkeliaran di jalan raya sehingga menimbulkan
    kecelakaan berat, sedang dan ringan ditanggung oleh pemilik hewan ternak dan mengganti rugi
    kepada pengemudi baik roda dua ataupun roda empat.
(2) Berdasarkan biaya kerusakan ditaksir sesuai dengan objek barang, ayat (1) diatur di taksir sesuai
    dengan nilai nominal harga harga barang 100%, (berat)
    1. Kerusakan berat 100%
    2. Kerusakan sedang 50%
    3. Kerusakan ringan 30%
(3) Pihak yang bersengketa tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak maka di proses melalui
    Peraturan Daerah dan peraturan lalulintas sesuai hukum yang berlaku.
(4) Jika kecelakaan menimbulkan kematian, akibat hewan ternak kaki empat (4) dan kaki dua (2)
    yang berkeliaran dijalan raya diperoses secara hukum yang berlaku dan melalui Perda ini
    kepolisisan serta instansi yang terkait melalui penyidikan polri.
(5) Pengaduan yang disampaikan harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat
    dipertanggungjawabkan.
(6) Pengaduan harus mencantumkan identitas yang lengkap dan jelas.


                                               BAB VIII

                                         PENYIDIKAN

                                               Pasal 11

(1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
    Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
    Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-
    undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
    ayat 1 pasal ini berwenang :
    a. Penerimaan laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
    b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempatkan kejadian serta melakukan pemeriksaan;
    c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
    e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
    f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
    g. Mendatangkan orang ahli yuang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak
       terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
       melalui penyidik umum memberi tahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau
       keluargannya;
    i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.




                                               BAB IX

                                       KETENTUAN PIDANA

                                               Pasal 12

(1) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaian melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini
    diancam dengan hukuman pidana selama-lamanya 6 (enam) Bulan atau denda sebanyak-
    banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.
                                         BAB PEMBINAAN

                                               Pasal 13

(1)    Pemilik hewan ternak kaki 4 dan kaki 2 melaksanakan kewajibannya untuk mengadakan,
       pemeliharaan, manambangkan dan ditambangkan ditempat pengembalaan yang disediakan oleh
       peternak / kelompok peternak.
(2)    Pemilik ternak berkewajiban mengawasi hewan ternak kaki 4 dan kaki 2 sehingga tidak merusak
       tanaman tumbuh, dan berkeliaran dijalan raya di tempat halaman perkantoran, tempat wisata dan
       menjaga kebersihan, keapikan, keindahan kota dan desa.
(3)    Pemilik ternak berkewajiban mengandangkan hewan ternaknya pada malam hari dari jam 18.00
       s/d 06.00 pagi.


                                               BAB X

                                       KETENTUAN PERALIHAN

                                               Pasal 14



(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten ... tentang
      pemeliharaan hewan ternak dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
      Bupati ....


                                               BAB XI

                                       KETENTUAN PENUTUP

                                               Pasal 15



      Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangggal diundangkan Agar Setiap Orang
      mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam lembaran Daerah
      Kabupaten ....


                                                                 Ditetapkan di ...
                                                                 pada tanggal              2012
                                                                 BUPATI ...,




                                                                                     ...
Diundangkan di ...
pada tanggal                 2012
       SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ...,




...
Pangkat Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19531125 197912 1 001




LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2012 NOMOR




                              SALINAN LEMBARAN DAERAH
                 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU SELATAN
                                    NOMOR 06 TAHUN 1992


                                    PERATURAN DAERAH
                 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU SELATAN


                                NOMOR      06 TAHUN 1992
                                    T E N T A N G


PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BENGKULU SELATAN NOMOR 02 TAHUN 1992 TENTANG PEMELIHARAAN DAN
PENERTIBAN HEWAN TERNAK.


                    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BENGKULU SELATAN.


Menimbang   : a.   bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan
                   Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan Nomor 02
                   Tahun 1992 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak, dipandang
                   perlu mengadakan perubahan Peraturan Daerah dimaksud;
              b.   bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan
                   Peraturan Daerah.


Mengingat   : 1.   undang-undang nomor Drt 4 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah
                   otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah provinsi sumatra
                   selatan (lembaran negara RI tahun 1956 nomor 55 tambahan lembaran
                   nomor 1091).
              2.   undang-undang nomor 12 Drt tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi
                   daerah (lembaran Negara ri tahun 1957, tambahan lembaran neagara nomor
                   1228).
              3.   Undang-undang nomor 9 tahun 1967 yo Pemerintah nomor 20 tahun 1968
                   tentang pembentukan provinsi bengkulu(lembaran negara RI tahun 1967
                   nomor 19, tembahan lembaran negara RI nomor 2828).
              4.   Keputusan menteri kehakiman nomor M.04-PW.07.03 tahun 1984 tentang
                   wewenang penyidik pegawai negeri sipil.
              5.   Keputusan menteri dalam nomor 23 tahun 1987 tentang ketentuan umum
                   mengenai penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah.
              6.   Keputusan menteri dalam nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk peraturan
                   daerah dan peraturan daerah perubahan.
              7.   Instruksi   gubernur   kepala    daerah    tingkat   I   bengkulu   nomor
                   217/inst/B.IX/1979 tentang penertiban pemeliharaan pemeliharaan hewan
                   ternak dalam provinsi daerah tingkat I bengkulu.
              8.   Peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II bengkulu selatan nomor 12
                   tahun 1981 tentang kebersihan dan keapikan dan keindahan kota dalam
                   kabupaten daerah tingkat II Bengkulu Selatan.
              9.   Tingkat II bengkulu selatan nomor nomor 06 tahun 1989 tentang penyidik
                      pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten daerah tingkat II
                      bengkulu selatan.
                  10. Peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II bengkulu selatan nomor 02
                      tahun 1992 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak.


Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten daerah tingkat II bengkulu selatan
.
                                      MEMUTUSKAN


menetapkan      : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU
                  SELATAN      TENTANG     PERUBAHAN        PERTAMA    PERATURAN       DAERAH
                  KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU SELATAN NOMOR 02 1992
                  TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK.


                                                 Pasal 1


Peraturan daerah kabupaten daerah Tingkat II Bengkulu Selatan Nomor 02 tahun 1992 tentang
pemeliharaan dan penertiban hewan ternak yang disyahkan dengan surat keputusan gubernur kepala
daerah tingkat I bengkulu nomor 416 tahun 1992 tanggal 3 september 1992 dan diundangkan dalam
lembaran daerah kabupaten daerah tingkat II bengkulu selatan tahun 1992 tanggal 14 september 1992
nomor 04 tahun 1992 september 1992 nomor 04 Tahun 1992 seri c diubah sebagai berikut :


A. Pasal 11 ayat (1) diubah dan harus dibaca :


                                                 Pasal II


(1) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaian melanggar ketentuan-ketentuan dalam
    peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (taga) bulan atau denda
    sebanyak-banyaknya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).




                                                 Pasal II


Peraturan daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan
penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten daerah tingkat II bengkulu selatan.

                                                                      Ditetapkan di m a n n a,
                                                                      Pada tanggal 19 Juli 1994
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT                              BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH                              TINGKAT       II    BENGKULU
Tk. II BENGKULU SELATAN                              SELATAN
          KETUA,


          Cap/dto                                                cap/dto


    ZAMHARIRA ZAHARI                                    DRS. SALMAN RUPNI


                                              Disahkan oleh gubernur kepala daerah
                                              tingkat   I   bengkulu      dengan    surat
                                              keputusan.
                                              Nomor         : 398 tahun 1994
                                              Tanggal       : 18 agustus 1994
                                              Diundangkan    dalam      lembaran   daerah
                                              kabupaten tingkat II bengkulu selatan.
                                              Nomor         : 06 Tahun 1994
                                              Tanggal       : 25 Oktober 1994
                                              Seri          :C




                    SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN
                          DATI II BENGKULU TENGAH


                                   Cap/dto


                            M. ZAINAWI YAZID, S.H.


                      PEMBINA UTAMA MUDA NIP 450001513
                             LEMBARAN DAERAH
            KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU SELATAN
                            NOMOR 04 TAHUN 1997




                             PERATURAN DAERAH

            KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU SELATAN
                                     TENTANG



PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BENGKULU SELATAN NOMOR 02 TAHUN 1992 TENTANG PEMELIHARAAN DAN
PENERTIBAN HEWAN TERNAK.


                    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


            BUPATI KEPLA DAERAH TINGKAT II BENGKULU SELATAN.


menimbang    : a.   bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan
                    Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan Nomor
                    02 tahun 1992 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak,
                    dipandang perlu mangadakan perubahan peraturan daerah dimaksud;


               b.   bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan
                    dengan peraturan daerah.


mengingat    : 1.   undang-undang darurat nomor 04 tahun 1956 tentang pembentukan
                    daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah provinsi sumatra
                    selatan.


               2.   Undang-undang nomor 09 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi
                    Bengkulu (lembaran negara RI tahun 1967 nomor 19. Tambahan
                    lembaran negara RI nomor 2828).


               3.   Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
                    di Daerah. (lembaran negara RI tahun 1974 nomor 38. Tambahan
                    lembaran negara RI nomor 3037).


               4.   Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 tahun 1984
                    tentang Wewenang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil.


               5.   Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang
                    Ketentuan Umum Mengenai Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di
                    Lingkungan Pemerintah Daerah.


               6.   Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
                    Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
                  7.   Instruksi gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor
                       217/inst/B.IX/1979 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak
                       dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu.


                  8.   Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan Nomor
                       : 12 Tahun 1981 tentang kebersihan dan keapikan dan keindahan kota
                       dalam kabupaten daerah tingkat ii bengkulu selatan.


                  9.   Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan Nomor
                       04 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
                       Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan.


                  10. Peraturan daerah kabupaten daerah tingkat ii bengkulu selatan nomor 02
                       tahun 1992 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak.


                  11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan Nomor
                       06 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten
                       Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan tentang pemeliharaan dan penertiban
                       hewan ternak.


Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu
Selatan.


                                       MEMUTUSKAN


 menetapkan      : PERATURAN           DAERAH     KABUPATEN        DAERAH     TINGKAT      II
                   BENGKULU            SELATAN         TENTANG      PERUBAHAN         KEDUA
                   PERATURAN           DAERAH     KABUPATEN        DAERAH     TINGKAT      II
                   BENGKULU SELATAN NOMOR                   02 TAHUN 1992 TENTANG
                   PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK.


                                             Pasal I


Peraturan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 1992 tentang
pemeliharaan dan penertiban hewan ternak yang disyahkan dengan surat keputusan Gebernur Kepala
Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 416 Tahun 1992 dan diundang dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 1992 Tanggal 14 September 1992
yang telah diubah pertama kelinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu
Selatan Nomor 06 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 1992 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan
ternak yang disyahkan dengan surat keputusan gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor
398 Tahun 1994 Tanggal 18 Juli 1995dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 1995 Tanggal 25 Juli 1995 di ubah lagi sebagai berikut
:


a.    Pasal 6 ayat (2) diubah dan ditambah ayat baru yaitu ayat (6) dan harus dibaca sebagai berikut :
      (2) Besarnya biaya penangkapan dan pemeliharaan sebagai berikut :
         a. Besarnya biaya penangkapan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp.
             100.000,- (seratus ribu rupiah) per ekor.


         b. Besarnya biaya penangkapan untuk kambing, domba atau biri-biri dan sejenisnyasebesar
             Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per ekor


         c. Besarny biaya pemeliharaan untuk sapi, kerbau atau kuda dan sejenisnya sebesar Rp.
             15.000,- (lima belas ribu rupiah) per ekor per hari.


      (6) Begi peternak yang telah melalui proses persidangan tetapi tidak mampu untuk membayar
         biaya penangkapan dan pemeliharaan, maka terhadap ternaknya akan dilaksanakan pelelangan
         secara umum, dan hasil pelelangan/setelah dipotong biaya penangkapan dan pemeliharaan
         serta biaya pelelangan dikembalikan kepada peternak.


                                                  Pasal 11


peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini
dengan menetapkannya ke dalam lembaran daerah kabupaten daerah tingkat II bengkulu selatan.




                                                                              Dutetapkan di m a n n a
                                                                              Pada tanggal 6 – 2 – 1997




     DEWAN PERWAKILAN RAKYAT                                        BUPATI KEPALA DAERAH
      DAERAH KAB. DAERAH TK. II                                      TINGKAT II BENGKULU
        BENGKLULU SELATAN                                                  SELATAN
              KETUA


                  Cap/dto                                                       Cap/dto
    ZAMHARIRA ZAHARI                                      DRS. SALMAN RUPNI



                                            Disahkan oleh gubernur kepala daerah
                                            tingkat I bengkulu dengan surat keputusan.
                                            Nomor       : 169 tahun 1997
                                            Tanggal : 25 april 1997

                                            Diundangkan dalam lembaran daerah
                                            kabupaten daerah tingkat II bengkulu selatan
                                            Nomor      : 04 tahun 1997
                                            Tanggal : 17 mei 1997
                                            Seri       : C




                 SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH KABUPATEN
                        DATI II BENGKULU SELATAN




                            DRS. H. BASYIRIN ALI
                       PEMBINA TINGKAT I NIP : 450002155




                     BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
                             BENGKULU SELATAN
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 Telp. 21001, 21364, 21016, 21700, 21816, 21143, FAX 21063




   INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BENGKULU SELATAN
                            NOMOR : 172 TAHUN 1997
                                    TENTANG
       PENERTIBAN HEWAN TERNAK DALAM WILAYAH KECAMATAN
         BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BENGKULU SELATAN
Menimbang   : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan
                   Nomor 02 tahun 1992 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak
                   yang telah mengalami perubahan berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 1994
                   dan terakhir dengan perubahan berdasarkan Perda Nomor 03 tahun 1997
                   perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien di seluruh wilayah kecamatan
                   dalam Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bengkulu Selatan, sehingga upaya untuk
                   menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari gangguan hewan ternak
                   dapat tercapai;


                b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang
                   perlu untuk menetapkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu
                   Selatan tentang penertiban hewan ternak dalam wilayah kecamatan.


Mengengat   : 1. Undang-undang darurat nomor 4 1956 tentang Pembentukan Daerah
                   Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Selatan


                2. Undang –Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Pemerintah
                   di Daerah


                3. Instuksi    Gubernur    Kepala   Daerah    Tingkat    I   Bengkulu   Nomor
                   217/Inst/B.1X/1979 tentang Penetiban Pemeliharaan Hewan Ternak dalam
                   Provisi Daerah Tingkat I Bengkulu.


                4. Peraturan Daerah kabupaten Dati II Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 1981
                   tentang Kebersihan Kerapian dan Keindahan Kota dalam Kabupaten Daerah
                   Tingkat II Bengkulu Selatan.




                                     MENGINTRUKSIKAN


Kepada      : Camat dan Kepala Perwakilan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah
                 Tingkat II Bengkulu Selatan.


Untuk       :
PERTAMA     : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bengkulu Selatan Nomor
                 02   Tahun     1992      Yunto Peraturan    Daerah     Nomor 06 Tahun    1994
                 Yunto Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pemeliharan dan
                Penertiban Hewan Ternak Secara Eferktif dan Efesien Dalam Wilayah Kerja
                Masing-Masing.


KEDUA         : Melaksanakan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada kulum Pertama
                dengan sebaik baiknya sesuain dengan aturan yang ada dalam peraturan
                daerah tersebut.
KETIGA        : Menyelesaikan seluruh permasalahan penertiban hewan ternak pada tingkat
                Kecamatan


KEEMPAT       : Dalam melaksanakan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada diktum
                pertama dan kedua diatas ,camat kepala wilayah kecamatan bertangung jawab
                langsung kepada bupati kepala daerah tingkat 11 bengkulu selatan                 dan
                melaporkan hasil kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.


KELIMA        : Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak dibebankan
                kepada kecamatan melalui dana penangkapan dan pemiliharaan hewan ternak
                dengan sistem swakelola.


KEENAM        : Insrtuksi ini berlaku sejak tanggal ditetep dan untuk dapat dilaksanakan dengan
                tangung jawab.

                                                             Ditetapkan di     :   Manna
                                                             Pada tanggal      :   9 Juli 1997

                                                               BUPATI KEPALA DAERAH
                                                                    TINGKAT II
                                                                BENGKULU SELATAN




                                                                  DRS. SALMAN RUPNI




PENJELASAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 cukup jelas

BAB II
TATA CARA PEMELIHARAAN
Pasal 2 cukup jelas
Pasal 3 cukup jelas

BAB III
LARANGAN
Pasal 4 cukup jelas

BAB IV
TINDAKAN PENERTIBAN
Pasal 5 cukup jelas
Pasal 6 cukup jelas
Pasal 7 cukup jelas
Pasal 8 cukup jelas

BAB V
PERSENGKETAAN
Pasal 9 cukup jelas

BAB VI
KEUANGAN
Pasal 10 cukup jelas

BAB VII
PENGADUAN
Pasal 11 cukup jelas

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 12 cukup jelas

BAB PEMBINAAN
Pasal 13 cukup jelas

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 14 cukup jelas

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15 cukup jelas

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16 cukup jelas

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:33
posted:3/11/2013
language:Latin
pages:20