NASKAH AKADEMIK LH PROV. BENGKULU

Document Sample
NASKAH AKADEMIK LH PROV. BENGKULU Powered By Docstoc
					                                              BAB I
                                     PENDAHULUAN




A.   Latar Belakang
             Indonesia merupakan negara besar yang giat-giatnya sedang membangun.
     Secara umum sebagai negara berkembang, banyak masalah-masalah yang dihadapi
     oleh negara kita, yakni tingkat hidup yang masih rendah, produksi bahan makanan
     yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, sanitasi lingkungan
     rendah, ekploitasi sumberdaya alam (hutan) yang berlebihan, pertambahan penduduk
     yang tinggi, dan masalah lingkungan lainnya.           Pembangunan yang dilakukan
     dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya yang sekaligus
     meningkatkan kualitas lingkungan. Dengan dilakukannnya pembangunan, sebagian
     masalah tersebut dapat dipecahkan atau diperingan; akan tetapi pembangunan yang
     dilakukan juga akan berdampak negatif pada kondisi lingkungan. Adanya dampak
     negatif ini, memerlukan pertimbangan secara matang dan tepat akan untung ruginaya
     pembangunan yang akan dilakukan.           Pada satu pihak kita tidak boleh takut
     melakukan pembangunan, karena tanpa pembangunan bangsa kita akan mundur,
     terbelakang, dan ambruk; di pihak lain, harus diperhitungkan dampak negatif yang
     timbul dengan berusaha untuk menekan sekecil-kecilnya.             Dengan kata lain
     pembangunan      yang   dilakukan     haruslah    pembangunan    berkelanjutan    yang
     berwawasan lingkungan.
             Prof Zoerain (2005) dalam bukunya yang berjudul Tantangan Lingkungan
     dan Lanskap Hutan Kota, menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan yang
     berwawasan lingkungan adalah pembangunan dengan penghematan penggunaan
     sumberdaya alam dengan pertimbangan jauh ke depan; yakni pembangunan yang
     dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan untuk
     memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Makna pembangunan berkelanjutan yang
     berwawasan lingkungan adalah:
     1.   Dalam pembangunan berkelanjutan sumberdaya alam yang digunakan dijaga
          keutuhan fungsi ekosistemnya;
     2.   Dampak      pembangunan        terhadap     lingkungan   diperhitungkan     dengan
          menerapkan sistem AMDAL sehingga dampak negatif dapat dikendalikan dan
          dampak positif dikembangkan;
     3.   Mempertimbangkan kepentingan generasi masa depan;
     4.   Pembangunan dengan wawasan jangka penjang karena perubahan lingkungan
          pada umumnya berlangsung dalam jangka panjang;


                                                                                           1
5.      Hasil pengelolaan sumberdaya alam harus memperhitungkan sumberdaya alam
        yang semakin berkurang akibat proses pembangunan.
          Propinsi Bengkulu, saat ini juga sedang giat-giatnya membangun dalam
rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Dengan motor penggerak di
masing-masing kabupaten, berbagai bidang pembangunan sedang digalakkan sesuai
dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki. Berbagai potensi yang dimiliki
diantaranya adalah : kandungan bahan tambang (emas, batu bara, dan bijih besi),
potensi air (PLTA, bendungan), potensi hutan (kayu), potensi lahan (perkebunan,
transmigrasi, pertanian), dan potensi sumberdaya manusia. Turunan dari potensi
lahan yang ada, berkembang pesat juga industri pengolahan hasil perkebunan, seperti
: industri pengolahan karet, kelapa sawit, dan berbagai bentuk penambangan galian C
(batu gunung, pasir, batu kali) dan sebagainya. Hanya saja perlu diingat dan
diperhatikan dengan seksama bahwa pembangunan yang dilakukan akan selalu
berhadapan dengan dampak negatif dari pembangunan.
          Pembangunan yang dilakukan akan berhadapan dengan konsekwensi
terjadinya perubahan pada tatanan lingkungan alamnya.          Jadi jelaslah bahwa
pembangunan secara sadar ditujukan untuk mengubah keseimbangan lingkungan;
dan tidak mungkin dilakukan pembangunan yang tidak mengganggu keseimbangan
lingkungan. Dalam batas-batas kemampuannya, lingkungan akan berusaha untuk
mencapai keseimbangan baru dalam upaya peningkatan kualitas lingkungannya. Jika
batas    kemampuan     lingkungannya    terlampaui,   maka   tidak   akan   terbentuk
keseimbangan baru yang berarti telah terjadi permasalahan dalam bidang lingkungan.
Peristiwa yang mengindikasikan telah terlampaui daya dukung lingkungan
diantaranya adalah terjadi banjir, tanah longsor, kekeringan, pencemaran udara,
pencemaran tanah, pencemaran air, sedimentasi, dan lain sebagainya. Hal ini berarti,
telah terjadi permasalahan pada lingkungan hidupnya. Potensi permasalahan
lingkungan utama yang terjadi di Propinsi Bengkulu adalah tidak optimal fungsi
hutan karena rusaknya hutan akibat illegal logging dan perambahan masyarakat,
pencemaran air dan tanah akibat kegiatan pertanian, pertambangan, industri, dan
pengelolaan limbah sampah.
          Pada saat ini kondisi lingkungan di Provinsi Bengkulu menunjukkan adanya
kerusakan akibat berbagai kegiatan usaha.      Kegiatan pertambangan dan industri
perkebunan menyumbang kerusakan yang cukup besar bagi permasalahan
lingkungan di Provinsi Bengkulu.       Pencemaran air sungai udara, menumpuknya
sampah yang tidak terkelola menjadi indikator telah terjadi kerusakan lingkungan
hidup. Salah satu di antara beberapa faktor kurang optimalnya upaya pengendalian
kerusakan lingkungan di wilayah Provinsi Bengkulu, selain disebabkan masih


                                                                                   2
rendahnya kesadaran masyarakat terhadap fenomena kerusakan lingkungan, juga
lemahnya penerapan pemanfaatan ruang, karena belum mantapnya penegakkan
peraturan perundangan dalam memberikan sanksi yang memadai terhadap pelanggar
lingkungan. Di sisi lain kepekaan sebagaian masyarakat terhadap kerusakan kualitas
lingkungan, sering dijadikan sebagai isu dalam memacu pertentangan pendapat antar
berbagai pihak yang berkepentingan.
        Belum maksimalnya koordinasi dan sinergitas program antar instansi di
kabupaten/kota dan atau provinsi, juga ikut menjadi penyebab terjadinya percepatan
proses pengrusakan lingkungan. Kabupaten hulu seperti : Kabupaten Lebong, Rejang
Lebong dan Kepahiang mempunyai peran yang penting untuk melindungi kabupaten
daerah hilirnya. Rusaknya ekosistem hulu tersebut merupakan satu kesatuan
permasalahan atas ancaman bencana lingkungan di Provinsi Bengkulu.
        Kondisi saat ini, perangkat hukum yang ada belum dapat menyentuh esensi
kompleksitas permasalahan pengendalian dan kerusakan lingkungan. Kebijakan
Pemerintah Daerah belum menyentuh hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan
usaha yang berdampak pada kerusakan lingkungan, serta belum mengatur langsung
pada permasalahan mendasar yang dihadapi akibat kerusakan lingkungan. Saat ini
penuangan kebijakan tentang lingkungan yang ada, baru diatur dalam peraturan
tentang penataan ruang wilayah Provinsi Bengkulu dan peraturan mengenai baku
mutu air, sedangkan peraturan daerah yang mengatur tentang pengendalian dan
kerusakan lingkungan akibat berbagai aktivitas masyarakat dan badan usaha hingga
saat ini belum ada.   Akibatnya, secara sistematis cukup banyak wilayah di Provinsi
Bengkulu yang menjadi rusak dan tercemar yang disebabkan alih fungsi lahan hutan
menjadi pertanian, pencemaran air sungai, kerusakan pesisir pantai, pencemaran
udara, pencemaran tanah, dan menumpuknya timbunan sampah. Oleh karena itu
perlu segera disiapkan perangkat hukum baru dalam bentuk Peraturan Daerah untuk
mengatur upaya-upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan di Provinsi Bengkulu.
        Untuk memberikan arah, kejelasan, dan kemudahan dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan, maka dipandang perlu terlebih dahulu dibuat naskah
akademik mengingat naskah akademik merupakan suatu gambaran secara global
tentang kondisi empiris masyarakat. Selain itu, naskah akademis paling tidak telah
memberikan format mengenai pokok-pokok pikiran yang seharusnya diatur dalam
Peraturan Daerah.




                                                                                 3
B.   Sasaran Yang Akan Diwujudkan

            Salah satu tugas dan tanggungjawab negara adalah mensejahterahkan seluruh

     rakyatnya. Dalam konstitusi Indonesia disebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah

     memajukan kesejahteraan umum. Dengan menyikapi kondisi sosial sebagaimana yang telah

     diuraikan dan secara yuridis formal bahwa negara memiliki kewenangan dalam hal

     pemanfaatan dan     pengaturan pendayagunaan seluruh sumber daya yang dimiliki demi

     sebesar-besarnya kemakmuran rakyat termasuk dalam hal memberikan perlindungan kepada

     rakyat terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

            Sasaran yang ingin diwujudkan dengan dibentuknya rancangan peraturan daerah

     tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah sebagai upaya

     untuk mengatur dan meminimalisir pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang

     disebabkan oleh aktivitas masyarakat maupun badan usaha. Pengendalian ini mutlak segera

     diatur agar pencemaran dan kerusakan lingkungan yang telah terjadi saat ini dapat dicegah

     agar tidak semakin parah dan mengakibatkan kualitas lingkungan hidup di Provinsi semakin

     menurun. Selain itu juga diharapkan agar pemanfaatan setiap sumber daya alam dapat

     dilakukan dengan terencana dan terukur dengan tetap memperhatikan upaya-upaya

     pelestarian lingkungan hidup.


C.   Identifikasi Masalah

     1.    Bagaimanakah penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan

           lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu, apa saja permasalahan yang dihadapi

           dan upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasinya, serta bagaimanakah

           perkembangan      konsep,    teori,   dan   pemikiran    mengenai     pelaksanaan

           pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ?

     2.    Bagaimanakah pengaturan mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan

           lingkungan hidup dan mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah

           Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup?

     3.    Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis

           dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai pengendalian

           pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ?


                                                                                            4
      4.     Bagaimanakah ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan serta

             tujuan pengaturan mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan

             lingkungan hidup?


D.    Tujuan Dan Kegunaan

      1.     Merumuskan         permasalahan       yang     dihadapi      dalam     penyelenggaraan

             pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Provinsi

             Bengkulu, serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.

      2.     Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan

             Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi

             permasalahan dalam penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan

             lingkungan hidup.

      3.     Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis

             dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian

             Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

      4.     Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,

             jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang

             Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.


E.    Metode Penelitian

      1.     Tehnik Pengumpulan Data.

                     Teknik pengumpulan data dalam menyusun naskah akademik ini

             dilakukan menggunakan 2 (dua) metode yakni :

             a.     pengumpulan data sekunder1




      1
         Sri mamuji,dkk. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Indonesia,cetakan pertama,2005,halaman 28-31. Disebutkan bahwa Sumber Data sekunder adalah
data yang diperoleh dari kepustakaan, mencakup: 1. Sumber Data Sekunder/Bahan Pustaka dalam bidang
Non Hukum berupa buku, makalah-makalah , surat kabar, skripsi, tesis dan peaturan perundang-undangan; 2.
Sumber Data Sekunder/Pustaka Hukum dilihat dari kekuatan mengikatnya yang dibedakan atas: a. Sumber
Primer meliputi : Norma Dasar, Peraturan Dasar, TAP MPR, UU,PP,Kepres dll; b. Sumber Sekunder berupa
RUU, Laporan Penleitian, Makalah berbagai pertemuan ilmiah, dll; c. Sumber tersier meliputi abstrak,
almanak, kamus, dll. Lihat : RonnyHanitijo Soemitro, Metodologi Penelitia Hukum, Galilea Indonesia,;


                                                                                                      5
                   Untuk memperoleh data tersebut, akan dilakukan Inventarisasi Peraturan

                   Perundang-Undangan         yang    berkaitan    dengan     lingkungan     hidup

                   khususnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

                   serta dilengkapi dengan data-data lain yang berasal dari hasil kajian atau

                   pendapat pakar dalam berbagai literatur yang ada baik berupa buku,

                   makalah seminar, surat kabar, internet dan bahan-bahan kepustakaan

                   lainnya.

            b.     pengumpulan data primer2.

                   Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan melakukan wawancara

                   baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang

                   dianggap mengetahui tentang lingkugan hidup di Provinsi Bengkulu.

                   Untuk itu, akan dilakukan wawancara atau pengamatan langsung pada

                   pihak-pihak yang terkait dengan ketenagalisrikan di wilayah Provinsi

                   Bengkulu.

      2.    Tehnik Pengolahan dan Analisis Data.

                    Data yang telah diperoleh baik melalui pengumpulan data sekunder

            maupun pengumpulan data primer selanjutnya diedit3, untuk memeriksa apakah

            data tersebut layak atau valid untuk dilanjutkan kemudian serta untuk

            menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai

            dengan kenyataan, untuk selanjutnya dianalisis untuk memperoleh suatu

            kesimpulan.

                    Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-

            analitis, yaitu suatu metode penulisan yang menggunakan data atau fakta yang

            ada dengan menggambarkan setiap aspeknya sebagaimana adanya.




Cetakan Kedua 1985, Hal 24. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , Penelitian Hukum Normatif
Suatu Tinjauan Singkat , PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, Cetakan Ketuju 2003 Hal 13.
       2
          Sri Mamudji,dkk.Ibid. Halaman 49-50. Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang
diperoleh langsung dari masyarakat yang dapat dilakukan melalui pengamatan dan/atau wawancara.
       3
         Sri Mamudji,dkk, ibid halaman 62. Lihat Juga : Ronny Hanitjo Soemitro, Studi Hukum dan
Masyarakat. Alumni. Bandung , 1982, halaman 80.


                                                                                                  6
                                       BAB II

                 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS



A.   Kajian Teoritis
B.   Asas Dan Prinsip
C.   Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang
     Dihadapi Masyarakat.


D.   Implikasi Penerapan Sistem Baru




                                                                      7
BAB III
EVALUASI        DAN      ANALISIS       PERATURAN          PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT




B.1. Kondisi Umum Provinsi Bengkulu
       Propinsi Bengkulu merupakan salah satu propinsi di Pulau Sumatera yang secara
geografis terletak antara 2o-5o LS dan 101o – 104o BT dan berada di bagian Barat sebelah
Selatan Pulau Sumatera. Di sebelah Utara, Propinsi Bengkulu berbatasan dengan Propinsi
Sumatera Barat, di sebelah Selatan dengan Propinsi Lampung, sebelah timur dengan
Propinsi Jambi dan Sumatera Selatan, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera
Hindia. Luas wilayah Propinsi Bengkulu adalah 1.978.870 hektar dengan bentuk wilayah
relatif memanjang sejajar garis pantai, dengan panjang garis pantai sekitar 525 km. Lebar
daratan dari garis pantai bervariasi, dari yang tersempit sekitar 32,5 km dan yang terlebar
sekitar 102 km. Fisiografi wilayahnya terdiri atas jalur dataran rendah dan jalur dataran
tinggi. Jalur dataran rendahnya tidak begitu lebar, membentang dari ujung bagian Utara ke
bagian Selatan di sebelah barat sejajar dengan garis pantai; sedangkan dataran tingginya
umumnya terletak disebelah Timur yang merupakan gugusan Pegunungan Bukit Barisan.
       Topografi wilayah di Propinsi Bengkulu didominasi oleh topografi yang curam (>
25 %) sekitar 44,45 % dari total luas seluruh wilayah, daerah yang datar/landai (0-15%)
hanya sekitar 18,12 % dari total luas wilayah. Ketinggian tempatnya berkisar 0-1600 meter
dari permukaan laut. Secara geomorfologi, wilayah Propinsi Bengkulu memiliki 4 karakter
utama yakni dataran pantai, dataran aluvial, zona lipatan, dan zona vulkanik. Tipe iklim di
daerah ini didominasi oleh Tipe A sistem Schimth Ferguson dengan curah hujan tahunan
berkisar antara 3.000 – 4.000 mm, dengan 130 – 200 jumlah hari hujan. Arah dan pola
aliran sungai dapat dikelompokkan menjadi 3 pola utama, yaitu sungai-sungai yang
mengalir ke Samudera Hindia (Barat), sungai-sungai yang mengalir ke Selat Bangka
(Timur) dan sungai-sungai di Pulau Enggano yang mengalir ke Samudera Hindia. Sungai-
sungai besarnya diantaranya adalah Sungai Musi, Sungai Ketahun, Sungai Majunto, dan
Sungai Manna. Daerah aliran sungainya (DAS) ada yang mencangkup antar propinsi,
seperti DAS Majunto (Bengkulu-Jambi), DAS Musi (Bengkulu-Sumatera Selatan), DAS
Manula (Bengkulu-Lampung).
       Jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu adalah 1.715.518 jiwa, dengan komposisi
berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki berjumlah 877.159 jiwa dan perempuan
berjumlah 838.359 jiwa (BPS Provinsi Bengkulu, 2011). Laju pertumbuhan pada kurun
waktu 2010-2011 adalah sebesar 2,92 %. Mata pencaharian penduduknya berdasarkan
umur produktif sebagian besar adalah petani (58,06 %).         Tantangan    dalam bidang


                                                                                         8
kependudukan adalah masalah jumlah angkatan kerja yang semakin banyak, masalah
infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial, serta masalah urbanisasi dan lingkungan. Dari
sisi lingkungan, sebagai daerah agraris, peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan
meningkatnya permintaan lahan pertanian. Di lain pihak, jumlah lahan pertanian tetap.
Saat ini, cukup banyak masyarakat yang menyerobot lahan hutan menjadi lahan garapan.
Permasalahan penyerobotan lahan hutan menjadi lahan garapan hampir terjadi di semua
kabupaten di Provinsi Bengkulu.


B.2. Sumberdaya Alam di Provinsi Bengkulu
B.2.1. Kawasan Hutan
       Hutan merupakan asosiasi kehidupan masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang,
yang menyimpan banyak sekali bahan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan umat
manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hutan dapat menjaga kualitas
sumberdaya tanah dapat meningkatkan kesuburannya. Selain itu hutan dapat memberikan
manfaat ekonomi berupa hasil kayu dan non kayu.         Disamping memberikan manfaat
sebagai penyedia barang yang diperlukan manusia, hutan juga menghasilkan jasa yang
dapat menjaga kualitas lingkungan hidup agar tidak mengalami kemunduran.         Manfaat
hutan sebagai perlindungan lingkungan adalah sebagai pengatur tata air, perlindungan
kesuburan tanah, perlindungan sumber genetik, dan penyegar udara dengan cara menyerap
karbon dioksida dari berbagai sumber di alam dan mengeluarkan oksigen yang diperlukan
oleh manusia dan hewan. Dewasa ini, rusaknya hutan tropis dianggap sebagai salah satu
terjadinya pemanasan global di bumi ini.
       Berdasarkan tata guna lahannya, wilayah Propinsi Bengkulu terdiri dari wilayah
kawasan hutan seluas 920.753,50 hektar (46,53 %) dan sisanya seluas 1.058.116,5 hektar
(53,47 %) berupa areal pemanfaatan lain di luar sektor kehutanan seperti pemukiman,
perkebunan, pertanian, dan sebagainya. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Propinsi
Bengkulu terdiri dari : hutan lindung seluas 251.269,70 hektar (27,29 %); hutan konservasi
seluas 444.397,80 hektar (48,26 %); hutan produksi seluas 218.221 hektar (23,71 %); dan
fungsi khusus hutan (Pusat Pelatihan Gajah) seluas 6.865 ha (0,75 %).
B.2. 2. Pertanian Tanaman Pangan

       Komoditi utama sektor pertanian tanaman pangan di Propinsi Bengkulu adalah
padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang kedelai.
Selain tanaman pangan, di beberapa kabupaten Provinsi Bengkulu seperti Kabupaten
Kepahiyang dan Rejang Lebong, juga terkenal sebagai penghasil tanaman holtikultura
seperti sayur-sayuran, buah-buahan semusim, buah-buahan tahunan, dan biofarmaka. Jenis
sayur-sayuran yang dihasilkan diantaranya adalah kol, wortel, kentang, cabe merah, tomat,
sawi, dan sayuran lainnya; sedangkan jenis buah-buahannya adalah pepaya, pisang,


                                                                                        9
alpokat, durian, dan buah-buahan lainnya. Pada umumnya pengelolaan pertanian tanaman
pangan ini masih pada skala rumah tangga. Berdasarkan RTRW Propinsi Bengkulu tahun
2011, kawasan yang berpotensi digunakan untuk penghasil tanaman pangan luasnya sekitar
212.290 hektar atau 10, 60 % dari luasan wilayah Provinsi Bengkulu.
B.2.3. Perkebunan
       Komoditas perkebunan yang dikembangkan dan mempunyai nilai ekonomi di
Propinsi Bengkulu adalah Kelapa Sawit, Karet, Kopi Robusta, Kopi Arabika, Kakao,
Kelapa, Lada, Cengkeh, Aren, Kayu Manis, Pinang, Kapuk, Kemiri, dan Teh. Komoditas
pekebunan yang paling luas adalah perkebunan kopi arabika, diikuti oleh kelapa sawit dan
karet. Pengelolaan komoditas perkebunan dilakukan oleh masyarakat (perkebunan rakyat),
negara (PTPN/PBN), dan swasta (PBS). Luas perkebunan rakyat adalah sekitar 349.940
hektar, perkebunan negara seluas 11.100 hektar dan perkebunan swasta sekitar 62.546
hektar. Luas areal perkebunan aktif keseluruhan adalah sekitar 423.586 hektar (Dinas
Perkebunan Provinsi Bengkulu, 2010). Saat ini tanaman kelapa sawit menjadi primadona
bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu.              Telah banyak lahan masyarakat yang
dikembangkan untuk usaha perkebunan sawit.           Sejalan dengan itu, pihak swasta pun
banyak yang membuka perkebunan kelapa sawit beserta dengan membangun industri
pengolahannya.      Berdasarkan RTRW            Propinsi   Bengkulu   tahun    2011, potensi
pengembangan perkebunan mencapai luasan 491.395, 36 hektar atau sekitar 24,21 % dari
luas wilayah total Provinsi Bengkulu.
       Industri pengolahan hasil perkebunan yang ada di Propinsi Bengkulu adalah
industri pabrik CPO kelapa sawit, minyak goreng, industri pengolahan daun teh, dan
pengolahan karet. Beberapa industri hasil perkebunan dan kapasitasnya disajikan dalam
tabel berikut.
Tabel 1. Perusahaan Perkebunan di Provinsi Bengkulu
No.         Nama Perusahaan               Jenis olahan        Kapasitas        Lokasi
1.     PT. Agricinal                    Kelapa Sawit         45 Ton/Jam       BU
2.     PTPN VII PIR Talo Pino           Kelapa Sawit         30 Ton/Jam       Seluma
3.     PT. Agri Andalas                 Kelapa Sawit         60 Ton/Jam       Seluma
4.     PT. Bio Nusantara Tekn.          Kelapa Sawit         30 Ton/Jam       Benteng
5.     PT. Mitra Puding Mas             Kelapa Sawit         60 Ton/Jam       BU
6.     PT. Daria Darma Pratama          Kelapa Sawit         60 Ton/Jam       Mukomuko
7.     PT. Agromuko SBE                 Kelapa Sawit         60 Ton/Jam       Mukomuko
8.     PT Bengkulu Mandiri              CPO                   200 ltr/jam     BU
9.     PT. Agromuko                     Karet                5.400 ton/th     Mukomuko
10.    PTPN VII Padang Plawi            Karet                12.000           Seluma
                                                             ton/th


                                                                                          10
11.     PT. BAM                         Karet              30.000            BU
                                                           ton/th
12.     PT. Pamor Ganda                 Karet              5.400 ton/th      BU
13.     PTPN VII Ketahun                Karet              3.000 ton/th      BU
14.     PT. Sarana Mandiri Mukti        The                -                 Kepahyang
15.     PT. Bumi Mentari Karya          Kelapa Sawit       45 Ton/Jam        Mukomuko
16.     PT.        Mukomuko       Indah Kelapa Sawit       45 Ton/Jam        Mukomuko
        Lestari
17.     PT.       Sapta Sentosa Jaya Kelapa Sawit          30 Ton/Jam        Mukomuko
        Abadi
18.     PT. Alno Agro Utama             Kelapa Sawit       45 Ton/Jam        BU
19.     PT. Sandabi Indah Lestari       Kelapa Sawit       30 Ton/Jam        BU
20.     PT. Agro Sawitindo              Kelapa Sawit       45 Ton/Jam        Benteng
21.     PT. Jembar Agro Lestari         Kelapa Sawit                         Kaur
22.     PT.         Sepang      Makmur Kelapa Sawit                          Kaur
        Perkasa
23.     PT. Era Guna Mitra              Kelapa Sawit                         Kaur
24.     PT. Dinamika Selaras Jaya       Kelapa Sawit                         Kaur
Sumber : Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu, 2006 dan 2010; BLH Kabupaten Kaur,
2011.
B.2.4. Pertambangan Dan Energi
        Sektor pertambangan di Propinsi Bengkulu belum dimanfaatkan secara optimal,
padahal cukup banyak sumber-sumber bahan tambang yang potensial. Wilayah Propinsi
Bengkulu terbentang dan berada di jalur pegunungan bukit barisan. Aktifitas magmatis
yang terjadi selama puluhan juta tahun menghasilkan beberapa jenis mineral, maupun
galian golongan C, terdistribusi diberbagai tempat dengan potensi yang berbeda-beda.
Potensi alam untuk sektor pertambangan ini sebagian besar belum dapat dikembangkan,
namun pada masa yang akan datang sangat berpotensi untuk digarap dan dikembangkan
oleh Pemerintah Daerah atau para investor.
        Beberapa bahan tambang yang diperkirakan terdapat di Propinsi Bengkulu
diantaranya adalah batu bara, emas, tembaga, pasir besi, andesit, obsidian, batu apung, dan
pasir vulkanik. Untuk bahan tambang emas, batu bara, dan tembaga pada umumnya terletak
di dalam kawasan hutan lindung sehingga dalam pengelolaannya harus dipertimbangkan
secara arif dan terintegrasi.
Tabel 2. Perusahaan Pertambangan di Provinsi Bengkulu
 No.          Nama Perusahaan           Jenis BT   Luas (Ha)        Lokasi             Keterangan



                                                                                            11
1.     PT. Berrick Service Inter    Emas         230.400     Kaur,      BS,    Penyelidikan
                                                             Seluma
2.    PT. Nusa Palapa Mineral Emas          249.989          Muko2, BU, RL     Penyelidikan
3.    PT. Aneka Tambang        Bijih besi    18.891          BU                Penyelidikan
4.    PT. Pandu Adi Jaya       Batu Bara     25.000          Kaur              Ekplorasi
5.    PT. Konstruktor          Batu Bara       217           BU                Ekplorasi
6.    PT. Ratu Samban Mining Batu Bara        3.849          BU                Ekplorasi
7.    PT. Indonesia Ria SAC    Batu Bara      3.980          BU                Ekplorasi
8.    PT. Bukit Sunur          Batu Bara       885           BU                Ekploitasi
9.    PT. Danau Mas Hitam      Batu Bara     800,65          BU                Ekploitasi
10.   PT. Bara Indah Lestari   Batu Bara       995           Seluma            Ekploitasi
11.   PT. Firman Ketahun       Batu Bara     959,90          BU                Ekploitasi
12.   PT. Semaku Selatan Sakti Pasir Besi     1.922          Seluma            Ekploitasi
13.   PT. Famiaterdio Nagara   Pasir Besi     3.645          Seluma            Ekploitasi
14.   PT. Kresna Tambang Emas                398,60          Lebong            Ekploitasi
      Sawah
Sumber : Dinas Pertamanagan Propinsi Bengkulu, Mei 2007
       Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan Provinsi Bengkulu, per bulan Mei tahun
2007, perusahaan pertambangan yang melakukan penyelidikan umum untuk bahan tambang
emas dan mineral biji besi berjumlah 3 perusahaan, dengan luas areal penyelidikan
499.279,85 hektar. Perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan ekplorasi untuk
bahan tambang batu bara sebanyak 5 perusahaan dengan luasan sekitar 34.474 hektar,
sedangkan perusahaan pertambangan yang telah dan sedang melakukan ekplotasi adalah
sebanyak 23 perusahaan dengan luas KP sekitar 53.782,62 hektar.
       Selain pertambangan milik perusahaan, ada juga pertambangan yang dikelola sendiri
oleh masyarakat, seperti pertambangan galian C dan beberapa pertambangan emas rakyat.
Pertambangan emas rakyat banyak terdapat di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu
Utara. Umumnya petambangan emas rakyat ini berupa pertambangan tanpa ijin, dengan
lokasi pertambangan sebagian besar di dalam kawasan hutan.
       Disamping bahan galian tersebut diatas, Propinsi Bengkulu mempunyai sumber daya
air yang saat ini sudah dimanfaatkan sebagai pembangkit Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA)
yakni PLTA Musi di Kepahiyang dan PLTA Tes di Lebong. PLTA Musi yang akan
menghasilkan daya listrik sebesar 3 x 70 MW. PLTA ini diharapkan menjadi salah satu
sumber energi listrik di Propinsi Bengkulu, sehingga permasalahan krisis listrik diberbagai
daerah di Bengkulu dapat diatasi. Sumber energi listrik lainnya adalah PLTD di masing-
masing kabupaten. Khusus di Kota Bengkulu, di suplay dari PLTD Suka Merindu dan
PLTD Pulau Baai.




                                                                                       12
B.3. Permasalahan Pembangunan di Provinsi Bengkulu
       Di negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, tingkat kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakatnya masih rendah, kehidupan penduduknya serba kurang di
bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu pembangunan perlu dilakukan
untuk meningkatkan tingkat kesejateraan masyarakatnya. Pembangunan yang dilakukan
akan berhadapan dengan konsekwensi terjadinya perubahan pada tatanan lingkungan
alamnya.   Jadi jelaslah bahwa pembangunan secara sadar ditujukan untuk mengubah
keseimbangan lingkungan; dan tidak mungkin dilakukan pembangunan yang tidak
mengganggu keseimbangan lingkungan. Dalam batas-batas kemampuannya, lingkungan
akan berusaha untuk mencapai keseimbangan baru dalam upaya peningkatan kualitas
lingkungannya.    Jika batas kemampuan lingkungannya terlampaui, maka tidak akan
terbentuk keseimbangan baru yang berarti telah terjadi permasalahan dalam bidang
lingkungan. Peristiwa yang mengindikasikan telah terlampaui daya dukung lingkungan
diantaranya adalah terjadi banjir, tanah longsor, kekeringan, pencemaran udara,
pencemaran tanah, pencemaran air, sedimentasi, dan lain sebagainya. Hal ini berarti, telah
terjadi permasalahan pada lingkungan hidupnya. Potensi permasalahan lingkungan utama
yang terjadi di Propinsi Bengkulu adalah tidak optimal fungsi hutan karena rusaknya hutan,
pencemaran air dan tanah akibat kegiatan pertanian, pertambangan, industri,           dan
pengelolaan limbah sampah.
       Permasalahan lingkungan yang terjadi di Propinsi Bengkulu adalah :
1. Terjadinya kerusakan hutan akibat penebangan liar dan perambahan hutan oleh
   masyarakat menjadi kebun.
2. Terjadinya benturan tata ruang dalam pembangunan; seperti kawasan hutan yang di
   dalamnya terdapat bahan tambang (kasus : di Kabupaten Lebong, Kepahiyang,
   Bengkulu Utara, Seluma, dll). Di beberapa kabupaten, ditemukan kawasan hutan yang
   telah beralih fungsi mejadi perkebunan rakyat, dan bahkan perkebunan swasta besar.
3. Pengelolaan sampah yang belum optimal, dibeberapa ibu kota kabupaten belum
   memiliki TPA yang permanen.
4. Pencemaran air sungai karena kegiatan pertanian (pupuk dan pestisida), pertambangan
   (emas, batu bara, bijih besi), ataupun industri lain (pabrik kelapa sawit, karet, dll).
   Beberapa sungai yang tersebar di Provinsi Bengkulu telah mengalami pencemaran
   akibat limbah pabrik kelapa sawit, karet, dan kegiatan pertambangan batu bara. Masih
   banyak perusahaan perkebunan atau kegiatan pertambangan yang membuang
   limbahnya ke sungai; baik secara langsung ataupun tidak langsung.
5. Pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor, cerobong asap
   pabrik kelapa sawit dan karet dan beberapa industri pembangkit listrik.




                                                                                        13
6.    Terjadi kerusakan yang cukup tinggi pada ekosistem terumbu karang; dimana
     persentase karang hidupnya termasuk katagori sangat rendah.
C. Pentingnya Peraturan Daerah Pengendalian Kerusakan Lingkungan
        Propinsi Bengkulu, saat ini juga sedang giat-giatnya membangun. Dengan motor
penggerak di masing-masing kabupaten, berbagai bidang pembangunan sedang digalakkan
sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki. Berbagai potensi yang dimiliki
diantaranya adalah : kandungan bahan tambang (emas, batu bara, pasir besi, dll), pabrik
semen, potensi air (PLTA, bendungan), potensi hutan (kayu), potensi lahan (perkebunan,
transmigrasi, pertanian), dan potensi sumberdaya manusia; telah siap untuk dikembangkan
dan dibangun untuk kesejahteraan masyarakatnya.          Hanya saja perlu diingat dan
diperhatikan dengan seksama bahwa pembangunan yang dilakukan akan selalu berhadapan
dengan dampak negatif dari pembangunan.
        Upaya yang harus dilakukan dalam pembangunan ini agar dapat meraih hasil yang
diharapkan, adalah dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dan
melakukan efisiensi dan efektifitas. Sektor andalan yang dimiliki perlu diprioritaskan
untuk dikelola, akan tetapi tetap memperhatikan keseimbangan pembangunan dan
lingkungan. Pengelolaan sumber daya sekarang, tidak berarti melupakan kebutuhan sumber
daya tersebut untuk dimasa depan. Apabila sumber daya yang dikelola tersebut adalah
sumber daya yang dapat diperbaharui, maka setelah dimanfaatkan/dieksploitasi, segera
harus di perbaharui.
        Mengacu pada pendapat Prof Zoeraini, alangkah tepatnya jika pembangunan di
Provinsi Bengkulu beazaskan pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan. Dengan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan akan terjadi
penghematan penggunaan sumberdaya alam dengan pertimbangan jauh ke depan. Dengan
konsep ini, keberadaan sumberdaya alam akan dijaga keutuhan ekosistemnya, dalam setiap
pembangunan dianalisis dampak negatif dan positifnya sehingga dampak negatif dapat
dikendalikan dan dampak positif dikembangkan (AMDAL dan atau UPL/UKL), dalam
pemanfaatannya akan mempertimbangkan kepentingan generasi masa depan sehingga hasil
sumberdaya alam yang akan diekplotasi tetap harus memperhitungkan sumberdaya alam
yang semakin berkurang akibat proses pembangunan.
        Dalam    upaya    mengantisipasi    pelanggaran-pelanggaran   lingkungan   yang
diakibatkan oleh kegiatan usaha, perlu disusun seuatu peraturan daerah yang melingkupi
upaya-upaya untuk pengendalian kerusakan lingkungan.
C.1. Landasan Filosofis
       Sumber Daya Alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan
manfaat untuk kesejahteraan manusia, seperti tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan


                                                                                     14
alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Sumber daya alam merupakan sumber daya yang belum
tergantikan dalam memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh mahluk hidup.
Sehingga keberadaannya harus dijadikan prioritas utama dalam pelestariannya untuk
memberikan kehidupan bagi seluruh mahluk hidup.
C.2. Landasan Sosiologis
     Sumber daya alam adalah mutlak diperlukan oleh manusia dan mahluk hidup lainnya,
serta mempunyai arti dan peran penting dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Sumber
daya alam yang memiliki sifat multi sektoral ini, semakin berkembang dan maju tingkat
penghidupan masyarakat semakin banyak banyak kegiatan yang mungkin akan
menurunkan kualitas sumber daya alam tersebut. Kegiatan-kegiatan yang bias memberikan
dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup antara lain adalah kegiatan di bidang
industri, kegiatan bidang pertambangan, kegiatan bidang pertanian, kegiatan bidang
perkebunan, kegiatan bidang kehutanan, kegiatan bidang perumahan dan bidang kegiatan
usaha lainnya. Dampak negative dari kegiatan-kegiatan tersebut harus diminimalisir agar
kualitas lingkungan hidup dapat dipertahankan untuk kepentingan hidup dan kehidupan
manusia. Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya pengaturan untuk pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup agar sumber daya alam dan lingkungan hidup
yang ada dapat terjaga kelestariannya.
C.3. Landasan Yuridis
     Diundang-undangkannya Undang-Undang No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No 11 tahun 2009 Tentang Indonesia
Hijau telah menetapkan bahwa sejalan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Negara menjamin setiap orang untuk mendapatkan pemenuhan pokok
masyarakat sehari-hari, untuk itu sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dijaga
kelestariannya. Sumber daya alam adalah bukan merupakan warisan dari nenek moyang
tetapi merupakan sumber daya yang nantinya harus dapat dinikmati oleh generasi yang
akan datang.
     Selain itu, penguasaan negara atas sumber daya alam         diselenggarakan oleh
pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak ulayat sepanjang keberadaannya masih diakui,
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik
Indonesia. Hal ini seiring pula dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dibuatnya sebuah produk peraturan




                                                                                    15
perundang-undangan berupa peraturan daerah di wilayah di provinsi Bengkulu tentang
Pemulihan dan Perusakan Lingkungan Hidup.




                                                                               16
               BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS


A. Landasan Teoritis
        Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Sedangkan sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya
hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sumber
daya alam perlu dilakukan perlindungan untuk mencegah dan atau mengurangi kerusakan
yang disebabkan karena adanya kegiatan-kegiatan yang berpotensi terhadap menurunnya
kualitas lingkungan hidup. Penurunan kualitas lingkungan hidup tersebut disebabkan oleh
berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk memberikan sumbangan
terhadap penurunan kualitas lingkungan tersebut diantaranya adalah :
   A. Kegiatan Pertambangan
   B. Kegiatan industri
   C. Kegiatan rumah tangga
   D. Kegiatan perkebunan dan pertanian
   E. Kegiatan kehutanan


        Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.


A. Kegiatan Penambangan Batubara
        Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, dampak lingkungan didefinisikan sebagai suatu perubahan
lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu dan atau kegiatan. Sementara itu,
Soemarwoto (2005) mendefinisikan dampak sebagai suatu perubahan yang terjadi sebagai
akibat suatu aktivitas di mana aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik,
dan biologi. Lebih lanjut didefinisikan dampak pembangunan terhadap lingkungan adalah
perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan
akan ada setelah ada pembangunan. Pembangunan yang dimaksud termasuk kegiatan
penambangan batubara yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan secara
umum.




                                                                                         17
Gambar 1.Dampak yang timbul akibat aktifitas penambangan
-'
       Dampak penambangan batubara berarti perubahan lingkungan yang disebabkan
oleh kegiatan usaha eksploitasi batubara baik perubahan sosial, ekonomi, budaya,
kesehatan maupun lingkungan alam. Dampak penambangan batubara bisa positif bila
perubahan yang ditimbulkannya menguntungkan dan negatif, jika merugikan, mencemari,
dan merusak lingkungan hidup. Dampak yang diakibatkan oleh penambangan batubara
menjadi penting bila terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar. Adapun
kriteria dampak penting, yaitu : (1) jumlah manusia yang akan kena dampak, (2) luas
wilayah penyebaran dampak, (3) intensitas dan lamanya dampak berlangsung, (4)
banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak, (5) sifat komulatif dampak, dan
(6) berbalik (reversible) atau tidak berbalik (ireversible).
       Konsekuensi dari sebuah pembangunan akan dapat membawa dampak terhadap
lingkungan baik dampak positif maupun negatif. Semua manusia berkeinginan bahwa
adanya sebuah kegiatan (usaha) atau pembangunan akan dapat meningkatkan kesejateraan
masyarakat dan mengelola dampak negatif dengan sebaik-baiknya sehingga dapat
dieliminir sehingga kehadiran usaha atau pembangunan tersebut dapat berhasil guna bagi
semua mahluk hidup (manusia, flora dan fauna, air, tanah dan ekosistem lainnya).
       Kegiatan pertambangan batubara merupakan kegiatan eksploitasi sumberdaya alam
yang tidak dapat diperbaharui dan umumnya membutuhkan investasi yang besar terutama
untuk membangun fasilitas infrastruktur. Karakteristik yang penting dalam pertambangan
batubara ini adalah bahwa pasar dan harga sumberdaya batubara ini yang sangat prospektif


                                                                                     18
menyebabkan industri pertambangan batubara dioperasikan pada tingkat resiko yang tinggi
baik dari segi aspek fisik, perdagangan, sosial ekonomi maupun aspek politik.
       Kegiatan penambangan khususnya batubara dikenal sebagai kegiatan yang dapat
merubah permukaan bumi. Karena itu, penambangan sering dikaitkan dengan kerusakan
lingkungan. Disamping itu kualitas lingkungan di tempat penambangan meningkat dengan
tajam, bukan saja menyangkut kualitas hidup manusia yang berada di lingkungan tempat
penambangan itu, namun juga alam sekitar menjadi tertata lebih baik, dengan kelengkapan
infrastrukturnya. Kegiatan penambangan dapat menjadi daya tarik, sehingga penduduk
banyak yang berpindah mendekati lokasi penambangan tersebut. Sering pula dikatakan
bahwa bahwa kegiatan penambangan telah menjadi lokomotif pembangunan di daerah
tersebut. Kegiatan penambangan dapat menimbulkan dampat negatif terhadap lingkungan,
terutama penambangan yang hanya mementingkan laba, yang tidak menyisihkan dana yang
cukup untuk memulihkan lingkungannya.
       Hal ini dapat dipahami jika disadari bahwa investasi telah menelan banyak biaya,
yang bila semuanya dihitung dengan harga dana, yaitu bunga pinjaman, maka faktor yang
paling mudah dihapuskan adalah faktor lingkungan. Kesadaran manusia untuk
meningkatakan kualitas lingkungan dan memperhitungkannya sebagai biaya dalam
kegiatan tersebut, atau dikenal sebagai internasionalisasi biaya eksternal, menyebabkan
perhitungan cost-benefit suatu penambangan berubah. Dalam hal ini, faktor harga
komoditas mineral sangat penting, tetapi lebih penting lagi pergeseran cut off grade, yaitu
pada tingkat dimana suatu jebakan mineral dapat disebut ekonomis.
       Sistem penambangan batubara yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang
beroperasi di Provinsi Bengkulu adalah system tambang terbuka (Open Cut Mining).
Penambangan batubara dengan system tambang terbuka dilakukan dengan membuat
jenjang (Bench) sehingga terbentuk lokasi penambangan yang sesuai dengan kebutuhan
penambangan. Metode penggalian dilakukan dengan cara membuat jenjang serta
membuang dan menimbun kembali lapisan penutup dengan cara back filling per blok
penambangan serta menyesuaikan kondisi penyebaran deposit sumberdaya mineral.
       Dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan penambangan berskala besar, baik
dalam ukuran teknologi maupun investasi, dapat berukuran besar pula. Namun
pengendaliannya lebih memungkinkan ketimbang pertambangan yang menggunakan
teknologi yang tidak memadai apalagi danannya terbatas.
       Memang pada kenyataannya, perubahan permukaan bumi yang disebabkan oleh
kegiatan penambangan terbuka dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Hal ini
disebabkan kerena dengan mengambil mineral seperti Mangan tubuh tanah atau soil harus
dikupas sehingga hilanglah media untuk tumbuh tumbuhan dan pada akhirnya merusak




                                                                                        19
keanekaragaman hayati yang ada di permukaan tanah yang memerlukan waktu ribuan
tahun untuk proses pembentukannya.
       Di samping pengupasan tubuh tanah atau soil dan bopeng-bopengnya permukaan
bumi, penambangan juga menghasikan gerusan batu, mulai dari yang kasar sampai yang
halus yang merupakan sisa atau ampas buangan disebut Tailing. Dan biasanya selalu
menggunung di lokasi penambangan atau dibuang ke sungai sehingga menyebabkan banjir
dan sungai mengalami kedangkalan. Selain itu juga bisa berakibat pada pencemaran sungai
yang menyebabkan ekosistem sungai bisa terganggu. Manusia yang ditinggal disekitar
sungai juga akan terkena dampak dari pencemaran ini.
       Dampak Negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan adalah masalah
lingkungan dan dapat diuraikan sebagai berikut :
      Pertama, usaha pertambangan dalam waktu yang relatif singkat dapat mengubah
       bentuk topografi dan keadaan muka tanah (land impact), sehingga dapat mengubah
       keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya;
      Kedua, usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan antara
       lain; pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air,
       tailing serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan juga
       berupa suara bising dari berbagai alat berat, suara ledakan eksplosif (bahan peledak)
       dan gangguan lainnya;
      Ketiga, pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan
       kondisi geologi lapangan, dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang,
       keruntuhan tambang dan gempa.
      Dampak hidrologi akibat pertambangan ini berpengaruh pada penggunaan air
       akuifer dangkal, dimana dapat menurunkan level air di sekitarnya dan juga dapat
       mengubah arah aliran dalam akuifer; pencemaran akuifer akibat aktivitas
       penambangan terjadi karena infiltrasi atau perkolasi air tambang, serta akibat
       peningkatan infiltrasi curah hujan pada tumpukan batubara. Pada tumpukan
       batubara, akibat adanya infiltrasi air hujan pada tumpunkan batubara dapat
       mengakibatkan peningkatan limpasan air yang mempunyai kualitas buruk serta
       membawa material yang tererosi. Hal ini mengakibatkan terjadinya peresapan air
       dengan kualitas rendah pada akuifer air tanah dangkal, atau terjadinya aliran air
       dengan kualitas buruk menuju sungai, sehingga dapat mencemari air tanah dalam
       jangka panjang baik pada akuifer dangkal maupun sungai. Danau yang terbentuk
       akbat penambangan batubara, airnya cenderung bersifat asam.Sementara itu asam
       sulfat yang terbentuk ketika mineral yang mengandung sulfida teroksidasi pada saat
       terjadinya kontak udara dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Di samping itu




                                                                                         20
       sisa-sisa bahan kimia dari bahan peledak biasanya bersifat racun dan meningkatkan
       jumlah air yang terce-
       mar dalam jangka waktu panjang.


B.Kegiatan Industri
       Perkembangan industri yang sangat cepat di Provinsi Bengkulu baik industri karet
(pabrik karet), industri sawit (pabrik CPO), mengahsilkan limbah dalam jumlah yang relatif
besar. Pembuangan limbah yang kurang terkontrol karena kurangnya teknologi untuk
membuat limbah menjadi barang yang terurai atau ramah lingkungan mengakibatkan
terjadinya penurunan terhadap kualitas lingkungan.
       Limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri harus dilakukan pengolahan terlebih
dahulu untuk mengurangi dampak terhadap kualitas lingkungan. Limbah adalah buangan
yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga,
yang lebih dikenal sebagai sampah) atau juga dapat dihasilkan oleh alam yang
kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena
tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan
kimia organik dan anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah
dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga
perlu dilakukan penanganan terhadap limbah.penanganan limbah ini tentunya tidak hanya
sekedar mengolahnya/ mendaur ulangnya langsung tanpa memperhatikan jenis limbah dan
cara penangannanya klarena dari setiap limbah yang ada mempunyai ciri berbeda terhadap
dampak yang ditimbulkanya.
       Dampak yang ditimbulkan limbah terutama limbah kimia biasanya tidak sekedar
berdampak pada orang yang terkena tetapi dapat mengakibatkan turunannya mengalami hal
serupa. Dari karakteristik limbah di atas pencemaran limbah juga didukung oleh adanya
faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran limbah terhadap lingkungan diantaranya:
1.Volume Limbah.
 Tentunya semakin banyak limbah yang dihasilkan oleh oleh suatu industry tertentu
 dampak yang akan ditimbulkan semakin besar pula terasa.
2.Kandungan Bahan Pencemar
 Kandunngan yang terdapat di limbah ini mengakibatkan pencemaran lingkungan
 apabila kandunganya berbahaya dapat mengakibatkan pencemaran yang fatal bahkan
 dapat membunuh manusia serta mahluk hidup sekitar.
3.Frekuensi Pembuangan Limbah
 Pada saat sekarang ini pembuangan limbah semakin naik frekuensinya dikarenakan
 banyaknya industry yang berdiri. Dengan semakin banyak frekuensi limbah tentunya
 pembuangan limbah menjadi tidak terkandali dan usaha untuk mengolahnya tidak


                                                                                       21
 dapat maksimal dikarenakan pengolahan limbah yang masih jauh dari harapan kita
 semua.


C.Kegiatan Rumah Tangga

       Aktivitas sehari-hari yang kita lakukan seperti mandi, mencuci dan berbagai
aktifitas lain yang kita anggap sepele namun menghasilkan sisa buangan, ternyata dapat
membahayakan bagi manusia dan lingkungan. Dari sekian banyak aktifitas manusia
ternyata yang paling berbahaya adalah limbah rumah tangga. Walaupun kita tidak hidup di
wilayah dengan jumlah limbah industri yang tidak diolah dapat membahayakan manusia
dengan limbah rumah tangga yang tidak diolah serta dihasilkan setiap hari. Dapat
dikatakan kerusakan karena limbah rumah tangga lebih besar dari pada limbah industri.
       Limbah rumah tangga yang dirasa sangat berbahaya bagi lingkungan antara lain
limbah bahan kimia baik dari MCK, emisi gas CO2 maupun aktifitas lain dan sampah
plastik. Limbah plastik merupakan salah satu musuh besar yang banyak diperangi oleh
berbagai pihak yang peduli terhadap lingkungan. Berikut adalah dampak negatif dari
limbah rumah tangga yang masuk ke dalam lingkungan laut:
1. Eutrofikasi, penyebab terbesar adalah sungai yang bermuara di laut, limbah yang
  terbawa salah satunya adalah bahan kimia yang digunakan sebagai pupuk dalam
  pertanian maupun limbah dari peternakan dan manusia. Salah satu yang paling sering
  ditemukan adalah detergen. Eutrofikasi adalah perairan menjadi terlalu subur sehingga
  terjadi ledakan jumlah alga dan fitoplankton yang saling berebut mendapat cahaya untuk
  fotosintesis. Karena terlalu banyak maka alga dan fitoplankton di bagian bawah akan
  mengalami kematian secara massal, serta terjadi kompetisi dalam mengkonsumsi O2
  karena terlalu banyak organisme pada tempat tersebut. Sisa respirasi menghasilkan
  banyak CO2 sehingga kondisi perairan menjadi anoxic dan menyebabkan kematian
  massal pada hewan-hewan di perairan tersebut.
2. Peningkatan emisi CO2 akibat dari banyaknya kendaraan, penggunaan listrik berlebihan
  serta buangan industri akan memberi efek peningkatan kadar keasaman laut.
  Peningkatan CO2 tentu akan berakibat buruk bagi manusia terkait dengan kesehatan
  pernafasan. Salah satu fungsi laut adalah sebagai penyerap dan penetral CO2 terbesar di
  bumi. Saat CO2 di atmosfir meningkat maka laut juga akan menyerap lebih banyak CO2
  yang mengakibatkan meningkatnya derajat keasaman laut. Hal ini mempengaruhi
  kemampuan karang dan hewan bercangkang lainnya untuk membentuk cangkang. Jika
  hal ini berlangsung secara terus menerus maka hewan-hewan tersebut akan punah dalam
  jangka waktu dekat.




                                                                                        22
3. Plastik, yang menjadi masalah terbesar dan paling berbahaya. Banyak hewan yang hidup
  pada atau di laut mengkonsumsi plastik karena kesalahan,karena tak jarang plastik yang
  terdapat di laut akan tampak seperti makanan bagi hewan laut. Plastik tidak dapat
  dicerna dan akan terus berada pada organ pencernaan hewan ini, sehingga menyumbat
  saluran pencernaan dan menyebabkan kematian melalui kelaparan atau infeksi. Plastik
  terakumulasi karena mereka tidak mudah terurai, mereka akan photodegrade (terurai
  oleh cahaya matahari) pada paparan sinar matahari, tetapi hanya dapat terpjadi dalam
  kondisi kering. Sedangkan dalam air plastik hanya akan terpecah menjadi potongan-
  potongan yang lebih kecil, namun tetap polimer, bahkan sampai ke tingkat molekuler.
  Ketika partikel-partikel plastik mengambang hingga seukuran zooplankton dan
  dikonsumsi oleh hewan lain yang lebih besar, dengan cara inilah plastik masuk ke
  dalam rantai makanan. Banyak dari potongan plastik ini berakhir di perut burung-
  burung laut dan hewan laut lain termasuk penyu. Bahan beracun yang digunakan dalam
  pembuatan bahan plastik dapat terurai dan masuk ke lingkungan ketika terkena air.
  Racun ini bersifat hidrofobik (berikatan dengan air) dan menyebar di permukaan laut.
  Dengan demikian plastik jauh lebih mematikan di laut daripada di darat. Kontaminan
  hidrofobik juga dapat terakumulasi pada jaringan lemak, sehingga racun plastik
  diketahui mengganggu sistem endokrin ketika dikonsumsi, serta dapat menekan sistem
  kekebalan tubuh atau menurunkan tingkat reproduksi.




                                                                                     23
                                      BAB III
                         EVALUASI DAN ANALISIS
         PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT


A. KETERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
  INDONESIA TAHUN 1945

         Merencanakan dan menyusun suatu peraturan daerah tentu tidak bisa dipisahkan
  dengan eksistensi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  (UUD NRI Tahun 1945) yang merupakan landasan hukum tertinggi di Indonesia. Suatu
  peraturan daerah tidak dapat dibentuk jika substansi hukum yang akan diatur
  bertentangan dengan kaidah yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.
         Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dijelaskan bahwa Lingkungan Hidup
  merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
  termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
  perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan bunyi
  ketentuan tersebut, dapat diketahui secara eksplisit bahwa lingkungan hidup merupakan
  suatu kesatuan unsur-unsur lingkungan hidup yang keberadaannya tidak dapat
  dipisahkan dengan manusia dan kehidupannya termasuk makhluk hidup lainnya. Hal
  ini berarti, segala sesuatu yang terjadi dalam kaitannya dengan lingkungan hidup secara
  langsung maupun tidak langsung akan memberi dampak pada aktivitas manusia serta
  makhluk hidup lainnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya
  manusia serta makhluk hidup lainnya menjadikan lingkungan hidup sebagai lahan
  untuk hidup dan beraktivitas.
         UUD NRI Tahun 1945 sangat mengakomodir akan pentingnya lingkungan
  hidup. Hal ini tercermin secara tegas dalam Pasal 28 A bahwa setiap orang berhak
  untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan penghidupannya. Selain itu,
  pentingnya arti lingkungan hidup bagi manusia ditegaskan juga dalam Pasal 28 H ayat
  (1) yang menyebutkan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
  bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
  memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah yang
  telah diberikan berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 untuk membuat
  produk hukum daerah, dapat mengatur sendiri terkait dengan perlindungan,
  pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di daerahnya selama pengaturan tersebut
  selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Perundang-
  undangan yang lebih tinggi.


                                                                                      24
KETERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan tentang Dasar
   Pokok-pokok Agraria;
           Secara umum Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan
   tentang Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dapat dikatakan lebih berorientasi
   kepada konservasi sumber daya alam (SDA) khususnya tanah. Dengan tegas
   dinyatakan dalam Pasal 15 UUPA, bahwa dengan memperhatikan pihak taraf
   ekonomi lemah, maka setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai
   hubungan hukum dengan tanah wajib memelihara tanah itu, termasuk menambah
   kesuburannya serta mencegah kerusakannya. UUPA bahkan mengancam pelanggar
   ketentuan itu dengan pidana atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 Bulan
   dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000 (Pasal 52 ayat (1)).
           Orientasi konservasi dari UUPA juga dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (2)
   huruf a. Amanah untuk memelihara bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam
   yang terkandung di dalamnya tidak hanya dibebankan kepada setiap orang yang
   mempunyai hubungan hukum dengannya tetapi juga merupakan tanggung jawab
   dan   wewenang     Negara.   Di    samping    berwenang    untuk   mengatur   dan
   menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang
   angkasa, Negara juga mengatur dan menyelenggaraan pemeliharaannya. Hal ini
   ditujukan agar bumi, air dan ruang angkasa tersebut dapat memberi manfaat kepada
   bangsa Indonesia secara berkelanjutan atau sepanjang masa. Di samping
   berorientasi konservasi, UUPA juga mengandung prinsip nasionalisme, bahwa
   bumi, air dan ruang angkasa Indonesia harus dimanfaatkan utamanya untuk
   kepentingan Warga Negara Indonesia (WNI). Hanya warga-negara Indonesia dapat
   mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa (Pasal
   9 ayat (1)).


2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok
   Pertambangan;
           Sejak dari konsiderans sudah terlihat bahwa undang-undang ini beorientasi
   kepada eksploitasi. Ketentuan “Menimbang” pada huruf a menyatakan, bahwa guna
   mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi Nasional dalam menuju
   masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, materil dan nonmateril berdasarkan
   Pancasila maka perlulah dikerahkan semua dana dan daya untuk mengolah dan
   membina segenap kekuatan ekonomi potensiil di bidang pertambangan menjadi
   kekuatan ekonomi riil. Secara yuridis, peraturan mengenai pertambangan tidak
   hanya terdiri dari undang-undang nomor 11 tahun 1967, ada sumber-sumber hukum


                                                                                  25
           pertambangan lain4 yang cenderung bersifat khusus (ius special) yang substansi
           pengaturannya disesuaikan dengan kebutuhan dunia pertambangan terkini. Namun
           yang terpenting, kegiatan pertambangan tentu memiliki korelasi yang erat dengan
           keberlangsungan lingkungan hidup terutama dalam mengendalikan pencemaran dan
           kerusakan lingkungan.


      3. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya
           Alam Hayati dan Ekosistemnya;
                   Berdasarkan konsiderans dan batang tubuhnya terlihat bahwa secara
           keseluruhan undang-undang ini berorientasi kepada konservasi, bukan kepada
           produksi. Konsiderans “Menimbang” huruf a menyatakan, bahwa SDA hayati
           Indonesia dan ekosistemnya perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras,
           serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan
           umat manusia pada umumnya, baik masa kini mau pun masa depan. Sejalan dengan
           itu, Konsiderans “Menimbang” huruf d juga menegaskan, bahwa untuk menjaga
           agar pemanfaatan SDA hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka
           diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga selalu terpelihara dan mampu
           mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Oleh
           karena itu, Pasal 2 undang-undang ini memuat “asas” konservasi SDA hayati dan
           ekosistemnya yaitu pelestarian kemampuan dan pemanfaatan SDA hayati dalam
           ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Hal itu dikuatkan lagi oleh Pasal 3 yang
           menyatakan tujuan konservasi SDA hayati dan ekosistemnya adalah untuk
           mengusahakan       terwujudnya       kelestarian    SDA     hayati    serta    keseimbangan
           ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan
           masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
                   Peraturan ini juga menyatakan bahwa kewajiban menjaga kelangsungan
           fungsi perlindungan wilayah juga merupakan kewajiban setiap pemegang hak atas
           tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan
           (Pasal 9 ayat (1)). Secara rinci, orientasi konservasi dari UU ini dapat dilihat dari
           ruang lingkup kegiatan dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan
           ekosistemnya. Pasal 5 undang-undang ini menyatakan, konservasi SDA hayati dan
           ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:
           a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
           b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
           c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.


4
    H. Salim HS., SH, Hukum Pertambangan di Indonesia, 2005, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 17.


                                                                                                       26
4. Undang-Undang Nomor 41 Nomor 1999 tentang Kehutanan;
           Jika dilihat secara keseluruhan mulai dari konsiderans sampai kepada batang
   tubuhnya, maka tergambar bahwa undang-undang ini secara normatif berorientasi
   pada eksploitasi dan konservasi. Mungkin hal ini dapat dimaklumi karena lebih dari
   3 (tiga) dekade sebelumnya, hutan Indonesia sudah (hampir) hancur akibat dari
   eksploitasi yang difasilitasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   Konsiderans “Menimbang” huruf a menunjukkan kecenderungan seperti itu, bahwa
   hutan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara wajib disyukuri, diurus, dan
   dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar
   kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang mau pun generasi mendatang.
           Para pembentuk undang-undang ini menyadari bahwa hutan cenderung
   menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara
   optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia,
   adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat (huruf b).
   pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Pemanfaatan hutan bertujuan
   untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat
   secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya (Pasal 23). Kemudian,
   Pasal 24 memberi kelonggaran bagi usaha pemanfaatan kawasan hutan, bahwa
   pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali
   pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Bahkan,
   kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru
   pun masih bisa dimanfaatkan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-
   undangan yang berlaku (Pasal 25). Begitu juga dengan hutan lindung juga dapat
   dimanfaatkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan
   bukan kayu (Pasal 26 ayat (1)). Hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk
   pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu
   dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu (Pasal28 ayat
   (1)).


5. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air;
           Undang-Undang ini memberikan perhatian secara sungguh-sungguh
   terhadap keseimbangan antara peningkatan nilai ekonomis produksi air dengan
   konservasi Sumber Daya Alam (SDA). Bahkan jika dicermati sejak dari pasal-pasal
   awal sampai akhir, nuansa konservasi SDA lebih mewarnai. Ungkapan ini
   dikemukakan untuk tidak menyatakan bahwa UUSDA ini sebenarnya lebih berat
   memberikan perhatian terhadap upaya mengkonservasi atau melestarikan SDA.


                                                                                   27
   Dalam setiap tahapan pengelolaan SDA terdapat ketentuan yang menekankan pada
   upaya konservasi. Bahkan dalam ketentuan mengenai pemanfaatan SDA secara
   komersialpun masih mencantumkan dengan tegas perlunya melestarikan SDA.
          Keseimbangan perhatian terhadap nilai ekonomis produksi dengan
   konervasi sudah ditunjukkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4. Dalam ketiga
   Pasal tersebut dinyatakan :
   a. SDA mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang harus
     diujudkan secara selaras. SDA di satu pihak mempunyai fungsi ekonomi dalam
     artian air dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai ekonomis tertentu atau
     keuntungan tertentu baik secara langsung seperti penjualan air itu sendiri
     maupun tidak langsung seperti pemanfaatan daya air untuk menghasilkan sesuatu
     yang lain yang kemudian dijual. Namun di pihak lain, fungsi sosial dan
     lingkungan hidup dari air tidak boleh diabaikan dan bahkan wajib diselaraskan
     dengan fungsi ekonomisnya. Air dari sudah lingkungan hidup mempunyai fungsi
     untuk melestarikan unsur-unsur dari SDA lainnya seperti tanah pertanian,
     pepohonan, pencegahan terjadinya tanah kritis, dan hutan. Kelestarian unsur-
     unsur SDA lain tersebut pada gilirannya akan dapat mencegah terjadinya daya
     rusak air. Ketika daya rusak air dapat diminimalisir, maka nilai ekonomis
     produksi air akan juga dapat diujudkan;
  b. SDA harus dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan
     hidup. Ketentuan ini mengarahkan agar pengelolaan SDA sejak dari
     perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi harus diarahkan pada
     upaya keselarasan antara konservasi dan pendayagunaan SDA serta pengendalian
     daya rusak air. Begitu juga pengelolaan SDA harus melibatkan lintas sektor,
     lintas pemilik kepentingan, dan lintas wilayah administratif. Terakhir,
     pengelolaan SDA harus dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan
     ekosistemmdan daya dukung lingkungan; dan
  c. Pengelolaan SDA berlandaskan pada asas kelestarian dan keseimbangan.


6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
          UU ini memberikan perhatian yang relatif seimbang terhadap peningkatan
   produksi dan upaya memelihara konservasi sumberdaya ikan. Pasal 2 dan Pasal 3
   memberikan gambaran yang jelas tentang perhatian yang seimbang tersebut. Kedua
   Pasal tersebut secara tekstual menentukan, yaitu:
   a. Di antara asas-asas yang harus digunakan dalam pengelolaan perikanan adalah
      asas efisiensi dan kelestarian berkelanjutan. Efisiensi memberikan arahan agar
      pengelolaan sumberdaya ikan dapat menghasilkan ikan baik perikanan laut


                                                                                 28
      maupun darat (tambak) sebanyak-banyaknya dengan biaya yang relatif ditekan
      serendah mungkin. Dengan asas demikian, proses terjadinya eksploitasi
      terhadap sumberdaya ikan terutama perikanan laut mendapat pembenaran dari
      asas tersebut. Namun demikian, pengelolaan sumberdaya perikanan juga
      dituntut untuk mendasarkan juga asas lainnya yaitu kelestarian sumberdaya ikan
      secara   berkelanjutan.     Penggunaan    dua    konsep     yaitu    kelestarian    dan
      berkelanjutan   yang      mempunyai      semangat    yang     sama          menunjukkan
      kesungguhan     pada      upaya   melestarikan   sumberdaya         ikan.    Kelestarian
      mengandung makna bahwa sumberdaya ikan di satu sisi boleh dimanfaatkan
      melalui kegiatan penangkapan, namun di sisi lain hendaknya tidak melakukan
      penangkapan secara eksploitatif. Sumberdaya ikan harus terbuka kemungkinan
      untuk berkembang-biak dan hal ini hanya dapat diupayakan jika benih-benih
      atau ikan-ikan yang kecil tidak terjaring. Berkelanjutan mempunyai arti bukan
      hanya sumberdaya ikan yang terus berkembang biak dengan membiarkan anak-
      anak ikan terus tumbuh dan bertelur, juga bermakna sebagai pemberian
      kesempatan kepada generasi bangsa Indonesia yang akan datang untuk
      menikmati sumberdaya ikan.
   b. Di antara tujuan yang hendak diujudkan dari peraturan tersebut adalah
      peningkatan produksi dan konservasi sumberdaya ikan.


7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
          Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk
   ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan
   kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya
   tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang
   wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan
   Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, undang-undang ini mengamanatkan
   perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam
   dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber
   daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan pelindungan
   terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup
   akibat pemanfaatan ruang.
          Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam
   setiap proses perencanaan tata ruang wilayah, sebagaimana dijelaskan dalam
   Penjelasan Umum butir 3. Dengan kata lain, orientasi penataan ruang dalam hal ini
   adalah dalam rangka mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman,




                                                                                           29
   produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan
   Nasional dengan :
   a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
   b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber
      daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
   c. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif
      terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (Pasal 3).


8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
   dan Pulau-Pulau Kecil;
          Secara umum, peraturan ini beorientasi konservasi dan eksploitasi secara
   relatif berimbang. Hal itu terlihat sejak dari konsiderans “Menimbang” huruf a dan
   b. Ketentuan ini menyatakan bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
   (WP3K) perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar
   kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan
   datang. Sebagai bagian dari SDA, WP3K memiliki keragaman potensi SDA yang
   tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya,
   lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa. Oleh karena itu perlu dikelola
   secara berkelanjutan dan berwawasaan global, dengan memperhatikan aspirasi dan
   partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang sejak dari konsiderans
   “Menimbang” huruf a dan b. Ketentuan ini menyatakan bahwa Wilayah Pesisir dan
   Pulau-pulau Kecil (WP3K) perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk
   sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi
   generasi yang akan datang.
          Sebagai bagian dari SDA, WP3K juga memiliki keragaman potensi SDA
   yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya,
   lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa. Oleh karena itu perlu dikelola
   secara berkelanjutan dan berwawasaan global, dengan memperhatikan aspirasi dan
   partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum
   nasional berdasarkan norma hukum nasional.


9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; dan
          Kehadiran undang-undang ini cukup relevan kiranya untuk dilihat sebagai
   upaya solutif atas persoalan sampah. Dalam konteks sebagai upaya solutif tersebut,
   maka regulasi muncul dan diperlukan guna memberi (jaminan) kepastian hukum,
   kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah, Pemda, serta peran




                                                                                  30
  masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara
  proporsional, efektif dan efisien (Konsiderans huruf d).
         Namun, karena UU ini relatif masih baru, maka belum dapat dilihat sejauh
  mana peraturan tersebut dapat berjalan dan berlaku secara efektif dalam
  menyelesaikan persoalan lingkungan melalui pengelolaan sampah. Sekalipun
  demikian, permasalahan sampah juga merupakan permasalahan lingkungan hidup
  sehingga layak untuk ditelaah terkait regulasi dan penegakannya.
10. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
  Batubara.
         Peraturan tersebut pada dasarnya telah memberikan perhatian yang sama
  terhadap peningkatan produksi di satu pihak dan konservasi sumberdaya mineral
  dan batubara (minerba) sendiri dan lingkungannya. Kewenangan negara untuk
  mengelola sumberdaya mineral, di samping dijalankan oleh Pemerintah pusat, juga
  dilakukan oleh Pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota. Bahkan dalam kondisi
  tertentu DPRRI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dilibatkan
  dalam pelaksanaan kewenangan Negara. Hal Ini menunjukkan bahwa semangat
  otonomi daerah sudah mendasari pembentukan peraturan mengenai pertambangan
  mineral dan batubara.
11. Undang-Undang     Nomor     32   Tahun     2009      tentang   Perlindungan    dan
  Pengelolaan Lingkungan Hidup;
         Pemrakarsa Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
  Pengelolaan Lingkungan Hidup sepertinya menyadari akan pentingnya lingkungan
  hidup yang berkualitas bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini tercermin
  pada landasan filosofis dalam butir koniderans undang-undang tersebut yang
  menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi
  setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang
  Dasara Negara Republik Indonesia.
         Sebagaimana digambarkan dalam konsiderans huruf b undang-undang
  tersebut, dengan terbitnya Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan
  Lingkungan Hidup disadari merupakan salah satu indikator keberhasilan dari
  bagian rencana strategi pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan
  ekonomi nasional.    Tanpa adanya pengaturan yuridis mengenai lingkungan hiduo
  tentu akan membawa dampak negatif yang sangat luas di masyaarakat.
         Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
  Pengelolaan Lingkungan hidup secara umum pada prinsipnya telah mengakomodir
  permasalahan lingkungan hidup, pencegahan dari kerusakan dan pencemaran serta
  penegakan    hukumnya.      Sektor-sektor   tersebut     meliputi   limbah   industri,


                                                                                     31
     pertambangan, perkebunan dan lain sebagainya. Namun, kehadiran Undang-
     Undang ini tidak serta merta dapat menjawab setiap permasalahan yang ada secara
     spesifik di daerah-daerah. Untuk itu diperlukan adanya peraturan tindak lanjut atau
     pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan
     Menteri dan Peraturan Daerah.


  12. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN
             Perkebunan merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman
     tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai,
     mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan
     ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen. Mencermati definisi
     tersebut, secara intristik dapat diketahui bahwa Perkebunan merupakan suatu
     kegiatan usaha yang dilakukan secara sistematis. Dalam mengusahakan suatu
     kegiatan perkebunan, selain dilakukan secara personal oleh warga masyarakat juga
     dilakukan melalui badan hukum. Permasalahan yang muncul adalah apabila dalam
     melakukan kegiatan usaha perkebunan tersebut adalah permasalahan limbah
     pembunagan. Usaha perkebunan yang dilakukan oleh suatu badan hukum seperti
     Perseroan Terbatas pada umumnya memiliki izin-izin tertentu yang meliputi aspek
     perlindungan lingkungan hidup seperti Izin Analisi Mengenai Dampak Lingkungan,
     Surati Izin Usaha Perkebunan dan izin lainnya. Menyimak pada izin-izin tersebut
     dapat dipahami bahwa praktek kegiatan dalam usaha perkebunan dapat
     mempengaruhi kualitas lingkungan sekitar.


B. KETERKAITAN DENGAN INSTRUMEN INTERNASIONAL
         Permasalahan lingkungan hidup juga tidak bisa dilepaskan dengan berbagai
  perjanjian internasional (convention/treaty/conference) yang dibentuk negara-negara
  baik melalui kerja sama multilateral ataupun global. Perjanjian internasional yang
  berkaitan dengan lingkungan hidup dibentuk dengan berdasarkan pada suatu prinsip
  bahwa permasalahan lingkungan hidup beserta ekosistem di dalamnya merupakan
  kebutuhan universal yang suka atau tidak suka menjadi masalah yang harus menjadi
  daftar tunggu pengaturan oleh setiap negara. Ekses lingkungan hidup yang lintas
  regional juga merupakan alasan betapa penting setiap wilayah perlu juga mengacu pada
  berbagai perjanjian internasional yang ada sekalipun secara konkrit belum tentu suatu
  negara telah meratifikasi perjanjian internasional tertentu.
         Cukup banyak perjanjian internasional yang bersinggungan dengan lingkungan
  hidup yang perlu untuk diketahui untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam
  membuat suatu regulasi terutama peraturan daerah. Diantaranya adalah Konferensi


                                                                                     32
  Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hukum Laut (United Nations Conference on the
  Law of the Sea) pada tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika. Dalam konverensi ini telah
  ditandatangani suatu perjanjian internasional yang mencakup hampir seluruh
  permasalahan di bidang kelautan. Disamping itu terdapat juga konferensi internasional
  tentang perubahan iklim, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Pengesahan
  United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja
  Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) yang diselenggarakan di Bali
  pada tahun 2007. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto
  Protokol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol
  Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan
  Iklim). Keseluruhan bentuk kerja sama internasional tersebut menunjukkan bahwa
  secara luas, masyarakat universal amat menyadari pentingnya lingkungan hidup yang
  bermutu baik.


C. KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
         Ada banyak Peraturan Pemerintah yang merupakan tindak lanjut atau
  pelaksanaan dari Undang-Undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup
  sebagaimaana yang telah disebutkan. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah
  Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izini Lingkungan. Peraturan Pemerintah dimaksud
  dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 56 Undang-Undang
  Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  Peraturan Pemerintah tersebut mendeskripsikan mengenai izin lingkungan yaitu Izin
  Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha
  dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan
  pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau
  Kegiatan. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap
  lingkungan hidup oleh peraturan pemerintah ini wajib memiliki Amdal.
  1. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
     Lingkungan;
     Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pendelegasian dari Undang-Undang
     Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan
     pemerinta tersebut juga merupakan suatu bentuk konkrit dari parameter penilaian
     kualitas atau mutu lingkungan hidup. Dengan adanya parameter tersebut,
     diharapkan peraturan pemerintah tersebut dapat meminimalisir dampak lingkungan
     hidup yang timbul sebagai akibat dari aktivitas, kegiatan atau setiap usaha yang
     dilakukan manusia sebagaimana tersebut dalam isi konsideran.




                                                                                    33
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas dan
   Pengendalian Pencemaran Air;
   Peraturan pemerintah ini merupakan pendelegasian dari Undang-Undang Nomor 07
   Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Disadari bahwa air merupakan komponen
   lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan perikehidupan
   manusia. Secara obyektif pada dasarnya peraturan pemerintah ini merupakan aturan
   pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997
   tentang Pengelolaan Lingkungan hidup. Peraturan pelaksanaan tersebut dianggap
   perlu sebagai bentuk pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
   secara bijaksana dengan memperlihatkan kepentingan generasi sekarang dan
   mendatang serta keseimbangan ekologis.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran
   Udara;
   Udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta
   mahluk hidup lainnya dipandang penting untuk dijaga dan dipelihara kelestarian
   fungsinya untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta
   perlindungan bagi makhluk hidup lainnya. Peraturan pemerintah tersebut Udara
   dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka
   udara perlu dipelihara, dijaga dan dijainin mutunya melalui pengendalian
   pencemaran udara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran
   dan atau Perusakan Laut;
   Menurut peraturan pemerintah ini lingkungan laut beserta sumber daya alamnya
   yang berdasarkan Wawasan Nusantara merupakan salah satu bagian lingkungan
   hidup yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, berfungsi sebagai ruang
   bagi kehidupan Bangsa. Pengelolaan lingkungan laut beserta sumber daya alamnya
   bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat
   dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya baik masa sekarang maupun masa
   yang akan datang. Meningkatnya kegiatan pembangunan di darat dan di laut
   maupun pemanfataan laut beserta sumber daya alamnya dapat mengakibatkan
   pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut yang akhirnya menurunkan mutu
   serta fungsi laut.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan
   Atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan
   Dan Atau Lahan;
   Hutan dan atau lahan merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai
   fungsi, baik ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya, yang diperlukan untuk


                                                                                34
   menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, karena itu perlu
   dilakukan pengendalian terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup.
   Kebakaran hutan dan atau lahan merupakan salah satu penyebab kerusakan dan atau
   pencemaran lingkungan hidup, baik berasal dari lokasi maupun dari luar lokasi
   usaha dan atau kegiatan. Kebakaran hutan dan atau lahan telah menimbulkan
   kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, baik nasional maupun lintas
   batas negara, yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya.
   Untuk itu diperlukan adanya legislasi yang tegas untuk mengakomodir
   permasalahan tersebut.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan
   Berbahaya dan Beracun;
   Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan
   yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung
   maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup,
   dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup
   manusia serta makhluk hidup lainnya Meningkatnya kegiatan pembangunan di
   berbagai bidang terutama bidang industri dan perdagangan, terdapat kecenderungan
   semakin meningkat pula penggunaan bahan berbahaya dan beracun. Untuk
   mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan
   manusia, dan makhluk hidup lainnya diperlukan pengelolaan bahan berbahaya dan
   beracun secara terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
   teknologi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan
   Kawasan Pelestraian Alam;
   Peraturan pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan dari UndangUndang Nomor
   5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
   dipandang perlu mengatur kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
   dengan Peraturan Pemerintah.. Kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
   merupakan kekayaan alam yang sangat tinggi nilainya, karena itu perlu dijaga
   keutuhan dan kelestarian fungsinya untuk dapat dimanfaatkan bagi sebesar-
   besarnya kemakmuran rakyat.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
   Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;
   Peraturan Pemerintah ini untuk melaksanakan Pasal 22, Pasal 39, Pasal 66, Pasal
   80, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setelah
   diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan
   Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan


                                                                                  35
     Kawasan Hutan. Untuk mengatasi aju pertumbuhan pembangunan nasional
     berkelanjutan yang semakin tinggi diperlukan beberapa langkah strategis yang
     dapat mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman,
     pengendalian degradasi hutan dan peningkatan perekonomian nasional termasuk
     perekonomian    masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui deregulasi dan
     debirokratisasi yang dilandasi prinsip good governance dan pengelolaan hutan
     lestari.
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang
     Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
     Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan
     yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang
     berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah
     hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah
     topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh
     aktivitas daratan. Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
     tentang Kehutanan, dengan terjadinya penurunan daya dukung Daerah Aliran
     Sungai yang dicirikan dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi
     dan kekeringan, yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata
     kehidupan masyarakat, maka daya dukung Daerah Aliran Sungai harus segera
     ditingkatkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
     2004 tentang Sumber Daya Air, sebagian kewenangan pemerintah dalam
     pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam
     rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran Sungai.


D. KETERKAITAN DENGAN PERATURAN MENTERI
         Peraturan Menteri meupakan peraturan perundang-undangan yang tidak
  termasuk hierarki peraturan perundang-undangan namun merupakan salah satu jenis
  peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor
  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan
  Menteri pada dasarnya merupakan peraturan internal kelembagaan sebagai bentuk
  pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk melaksanakan
  kegiatan yang bersifat teknis sesuai dengan kelembagaan masing-masing.Peraturan
  Menteri yang berkaitan dengan lingkungan hidup banyak sekali yang sudah diterbitkan.
  Diantaranya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006
  tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis
  Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Peraturan         ini dibuat untuk melaksanakan
  ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang


                                                                                   36
  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup telah ditetapkan Keputusan Menteri
  Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau
  Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
  Hidup.


E. PERATURAN DAERAH


           Provinsi Bengkulu diketahui belum mengatur secara kompleks regulasi
  mengenai lingkungan hidup. Padahal sebagai salah satu Provinsi yang telah diberikan
  hak otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan
  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Provinsi Bengkulu
  perlu untuk mengatur secara hukum peraturan daerah tentang Lingkungan Hidup.
  Terlebih lagi, dengan tingkat kemajuan ekonomi daerah yang cukup baik dan seiring
  dengan semakin banyak dan maraknya investor, industri, perkebunan, pertambangan
  dan lain sebagainya di Provinsi Bengkulu, harus disadari akan memberikan dampak
  yang luas terhadap lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu. Peraturan daerah menjadi
  penting untuk diatur     terutama untuk menghindari terjadinya pencemaran dan
  kerusakan lingkungan di Provinsi Bengkulu yang tentunya lambat laun dapat
  merugikan penghidupan dan kesejahteraan masyarakat.
           Pengaturan tentang lingkungan hidup dalam bentuk peraturan daerah pada
  dasarnya telah diterbitkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06
  Tahun 2005 tentang Penetapan Baku Mutu Air dan Kelas Air Sungai Lintas
  Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu. Namun, substansi yuridis dari peraturan
  daerah tersebut dirasa belum cukup untuk memberikan pengaturan secara komperhensif
  mengenai lingkungan hidup. Sehingga. pengaturan baru tentang lingkungan hidup di
  Provinsi Bengkulu mutlak diperlukan.




                                                                                  37
                                      BAB IV
       LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS


A. LANDASAN FILOSOFIS
         Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
  Tahun 1945) merupakan landasan hukum utama (fundamental) dalam merumuskan
  arah dan dasar pengambilan kebijakan sosial, politik dan hukum kenegaraan.
  Pengambilan kebijakan ini pada dasarnya disesuaikan dengan dasar kebutuhan hukum
  dan kondisi sosial yang terjadi termasuk dengan memberi ruang pengaturan secara
  khusus mengenai lingkungan hidup. Dalam Pembukaan (Preambule) UUD NRI Tahun
  1945 Alenia ke- IV disebutkan bahwa :
   UUD NRI Tahun 1945:
                               PEMBUKAAN (Preambule)
   …Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia
   yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
   dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
   ikut melaksanakan ketertiban dunia…


         Secara eksplisit, dalam pengertian yang termaktub dalam serangkaian kalimat
  tersebut tercermin beberapa tujuan nasional bangsa Indonesia. Lingkungan hidup
  sebagai salah satu aspek penting demi keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan
  yang harus dilindungi, dikelola, dan dilestarikan mutlak harus diperhatikan oleh negara
  dan segenap masyarakat. Tentunya tindakan untuk melindungi, mengelola dan
  melestarikan lingkungan hidup tersebut tidak cukup dilakukan dengan cara-cara
  tradisional semata. Perlu dilakukan upaya untuk melegalisasi berbagai aspek tentang
  lingkungan hidup secaa tegas. Sehingga, dengan adanya perlindungan secara hukum
  tersebut diharapkan tujuan nasional sebagaimana telah disebutkan dapat tercapai.
         Selain sebagai landasan hukum utama, Undang-Undang Dasar Negara Republik
  Indonesia Tahun 1945 juga merupakan pengintegrasian landasan falsafah dan nilai-nilai
  moral bangsa Indonesia. Berbagai aspek yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945
  mengisyaratkan cara berfikir dan cerminan kehendak bangsa Indonesia yang salah
  satunya adalah menghendaki terjaganya lingkungan hidup beserta ekosistem yang ada
  di dalamnya. Senantiasa melindungi, merawat dan melestarikan lingkungan hidup
  bukan barang baru di mata bangsa Indonesia. Menjaga lingkungan hidup merupakan
  suatu penghargaan terhadap alam yang merupakan salah satu sumber penghidupan
  masyarakat sejak dahulu.



                                                                                      38
         Di Sumatera Barat, dikenal dengan tanah ulayat beserta hak-hak masyarakat
  adat di dalamnya. Tanah Ulayat merupakan tanah adat yang harus dilindungi dan dijaga
  kelestariannya untuk keberlangsungan hidup masyarakat setempat terutama di sebagian
  wilayah di Sumatera Barat. Di lokasi tanah ulayat, masyarakat terutama pendatang luar
  dilarang keras untuk merusak dan mencemarkan tanah tersebut. Bagi yang melanggar,
  pelaku perusakan dan pencemaran tanah ulayat tersebut akan diberikan sanksi tegas
  oleh para pemangku adat.         Pelrindungan terhadap lingkungan hidup beserta
  ekosistemnya sebagaimana yang terjadi di Sumatera Barat juga ditemui di berbagai
  pelosok daerah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak dahulu masyarakat
  Indonesia sangat menghargai alam dan lingkungannya.
         Pentingnya melindungi, mengelola dan melestarikan lingkungan hidup diatur
  secara implisit dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
  Tahun 1945.
  UUD NRI Tahun 1945:
                                         BAB XA

                                HAK ASASI MANUSIA



                                        Pasal 28 A



        “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
                                      kehidupannya”.




                                   Pasal 28 H ayat (1)

        ‘Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
      mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
                                   pelayanan kesehatan’

         Pasal-pasal tersebut memberikan suatu pengertian yang jelas dan konkrit bahwa
  UUD NRI Tahun 1945 pada hakikatnya menjamin kehidupan dan penghidupan yang
  baik dan sehat yang diperuntukkan bagi setiap orang tanpa terkecuali. Adanya jaminan
  tersebut menunjukkan bahwa secara filosofis yuridis, lingkungan hidup beserta
  ekosistemnya perlu diatur secara yuridis oleh pemerintah sebagai unsur penyelenggara
  negara terutama Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.


B. LANDASAN SOSIOLOGIS


                                                                                       39
               Pada hakikatnya, pembangunan merupakan campur tangan manusia terhadap
      hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan hidupnya dalam upaya
      memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingannya. Sejak saat itu dirasakan bahwa
      segala upaya manusia tersebut telah menimbulkan permasalahan di berbagai bidang
      ilmu yang mengkaji tentang saling keterkaitan antar unsur/komponen lingkungan. Saat
      itu juga dapat dicatat sebagai awal tahun tujuh puluhan sebagai akibat dari kesadaran
      akan permasalahan lingkungan, yaitu merosotnya kualitas lingkungan yang disebabkan
      oleh tidak berfungsinya unsur-unsur atau komponen-komponen lingkungan hidup,
      seperti air, tanah, udara, vegetasi dan lain sebagainya (sumber daya alam hayati dan
      sumber daya alam non hayati) karena ulah manusia dalam memanfaatkan unsur-unsur
      tersebut berkat kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.5
               Kualitas lingkungan harus diakui merupakan nilai yang demiliki oleh unsur-
      unsur lingkungan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, di samping nilai
      intristik yang ada dalam lingkungan itu sendiri. Penurunan (degradasi) dan peningkatan
      (increase) kualitas lingkungan hidup menjadi indikator apakah sistem perlindungan dan
      pengelolaan lingkungan hidup telah berjalan dengan baik atau belum.
               Di    Provinsi    Bengkulu,     penurunan      kualitas    lingkungan      menimbulkan
      permasalahan-permasalahan di bidang lingkungan hidup. Tidak jarang permasalahan
      lingkungan hidup yang terjadi menghambat dan mengganggu kehidupan masyarakat
      setempat. Permasalahan tersebut terjadi dapat dengan berupa tindakan pencemaran dan
      kerusakan lingkungan baik yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa transendent seperti
      bencana alam ataupun akibat dari campur tangan manusia itu sendiri.
           Provinsi Bengkulu sebagai salah satu wilayah yang sedang dalam fase tumbuh
      kembang pembangunan menjadi suatu episentrum pertumbuhan ekonomi yang meliputi
      berbagai sektor. Pembangunan menjadi pendorong bagi perkembangan sektor-sektor
      strategis seperti sektoor kehutanan, sektor industri, sektor perkebunan, sektor pertanian,
      sektor lingkungan rumah tangga, sektor pariwisata, dan sektor-sektor lainnya. Adapun
      bebeberapa permasalahan lingkungan yang bersifat faktual yang merupakan hasil kajian
      empiris yang terjadi di Propinsi Bengkulu adalah :
      1. Terjadinya kerusakan hutan akibat penebangan liar dan perambahan hutan oleh
           masyarakat menjadi kebun.
      2. Terjadinya benturan tata ruang dalam pembangunan; seperti kawasan hutan yang di
           dalamnya terdapat bahan tambang (kasus : di Kabupaten Lebong, Kepahiyang,
           Bengkulu Utara, Seluma, dan lain-lain).             Di beberapa kabupaten, ditemukan




5
    Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Pidana Lingkungan, PT Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 2.


                                                                                                    40
          kawasan hutan yang telah beralih fungsi mejadi perkebunan rakyat, dan bahkan
          perkebunan swasta besar.
      3. Pengelolaan sampah yang belum optimal, dibeberapa ibu kota kabupaten belum
          memiliki TPA yang permanen.
      4. Pencemaran air sungai karena kegiatan pertanian (pupuk dan pestisida),
          pertambangan (emas, batu bara, bijih besi), ataupun industri lain (pabrik kelapa
          sawit, karet, dll).    Beberapa sungai yang tersebar di Provinsi Bengkulu telah
          mengalami pencemaran akibat limbah pabrik kelapa sawit, karet, dan kegiatan
          pertambangan batu bara.         Masih banyak perusahaan perkebunan atau kegiatan
          pertambangan yang membuang limbahnya ke sungai; baik secara langsung ataupun
          tidak langsung.
      5. Pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor, cerobong asap
          pabrik kelapa sawit dan karet dan beberapa industri pembangkit listrik.
      6. Terjadi kerusakan yang cukup tinggi pada ekosistem terumbu karang; dimana
          persentase karang hidupnya termasuk katagori sangat rendah.
              Menurunnya kualitas lingkungan harus disadari akan memberikan pengaruh
      yang signifikan terhadap kualitas kehidupan masyarakat di Provinsi Bengkulu.
      Penurunan tersebut dapat terjadi karena faktor-faktor sebagaimana berikut6 :
      1. Permasalahan kependudukan;
          Permasalahan kependudukan yang diantaranya meliputi perhitungan koefisiensi
          antara luas wilayah, jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, wilayah hunian
          penduduk dan proses migrasi penduduk lokal dengan penduduk pendatang.
          Semakin bertambahnya jumlah penduduk jelas dapat mempengarui kadar kualitas
          lingkungan di sekitarnya;
      2. Permasalahan Pemukiman;
          Permasalahan pemukiman yang meliputi keadaan ekonomi per Rumah tangga,
          infrastruktur pembunagan limbah rumah tangga termasuk pembuangan sampah,
          tempat pembuangan air tinja tanpa tanki septic menjadi salah satu indikator
          perubahan kualitas lingkungan hidup.
      3. Permasalahan Kesehatan;
          Keterkaitan antara kualitas lingkungan hidup dengan kesehatan lebih disebabkan
          oleh pembuangan limbah di luar ambang batas normal yang mengakibatkan
          terjadinya pencemaran lingkungan hidup sehingga mengakibatkan timbulnya
          berbagai penyakit kesehatan pada masyarakat.
      4. Permasalahan di Bidang Pertanian;


6
    Buku Data Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010.


                                                                                        41
     Luas lahan sawah dan perkebunan, jumlah hewan ternak yang dipelihara di atas
     lahan, jumlah perkiraan pelepasan emisi gas metan (CH4) dari lahan sawah dan
     peternakan serta jumlah perkiraan pelepasan emisi gas karbondioksida (CO2) dari
     penggunaan pupuk urean ikut memberikan dampak terhadap lingkungan hidup.
  5. Permasalahan di Bidang Industri;
     Jumlah industri atau kegiatan usaha kecil, menengah dan besar serta beban
     pencemaran limbah      cair   yang dikeluarkan    dari industri   tersebut   dapat
     mempengaruhi kualitas lingkungan hidup.
  6. Permasalahan di Bidang Pertambangan;
     Luas areal dan produksi serta jenis dan klasifikasi pertambangan termasuk
     pertambangan rakyat ikut memberikan dampakterhadap kualitas lingkungan hidup.
  7. Permasalahan di Bidang Energi;
     Jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan serta bahan bakar yang
     digunakan, perkiraan jumlah pelepasan emisi karbondioksida (CO2), jumlah
     Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar
     Elpiji (SPBE) serta konsumsi masyarakat terhadap ke-2 (dua) jenis bahan bakar
     tersebut ikut memicu terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup.
  8. Permasalahan di Bidang Transportasi;
     Tingkat mobilitas penduduk yang semakin tinggi seiring dengan semakin
     meningkatnya tingkat kemajuan ekinomi di Provinsi Bengkulu menuntut
     peningkatan pembangunan jalan, sarana terminal, pelabuhan laut, sungai, danau dan
     udara serta perkiraan jumlah limbah padat dari sarana transportasi mempengaruhi
     kualitas lingkungan hidup.
  9. Permasalahan di Bidang Pariwisata; dan
     Lokasi obyek wisata, luas kawasan wisata, perkiraan pembuangan limbah cair dan
     limbah cair merupakan salah satu pemicu perubahan kualitas lingkungan hidup.
  10. Permasalahan Limbah B3.
     Semakin marak berdirinya perusahaan terutama penghasil limbah B3 dapat
     mempengaruhi perubahan kualitas lingkungan hidup sehingga dapat berdamnpak
     pada degradasi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.


C. LANDASAN YURIDIS

         Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan kompleks yang
  memberikan ekses pada sendi-sendi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
  Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup didefinisaikan



                                                                                    42
      sebagai Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,
      dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
      sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup
      lain. Ketentuan Pasal 1 angka 1 apabila dikaitkan dengan Ekologi sebagai salah satu
      bidang ilmu, memang lingkungan hidup tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah
      negara maupun wilayah administrasi. Namun apabila lingkungan hidup itu dikaitkan
      dengan pengelolaan sebagai suatu kegiatan (aktivitas), maka batas wilayah itu harus
      jelas, karena akan menyangkut kewenangan pengelola. Batas kewenangan pengelolaan
      ini harus jelas karena berkaitan dengan tanggung jawab pengelola7.
               Peraturan Daerah di Provinsi Bengkulu yang berkaitan dengan lingkungan
      hidup baik yang mengatur secara umum (ius generalis) ataupun secara khusus (ius
      specialis) belum begitu banyak diterbitkan dan diatur secara lengkap (kompleks).
      Peraturan Perundang-undangan di level daerah yang pernah dibuat adalah Peraturan
      Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2005 tentang Penetapan Baku Mutu Air
      dan Kelas Air Sungai Lintas Kabupaten.Kota Dalam Provinsi Bengkulu. Dalam butir
      konsiderans huruf (c) diketahui bahwa peraturan daerah tersebut dibuat untuk
      melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor
      82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
      Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu. Dalam butir konsiderans itu juga
      disebutkan bahwa salah satu tujuan dibuat dan disusunnya peraturan daerah yang
      bersangkutan adalah untuk melestarikan fungsi air termasuk sungai yang merupakan
      salah satu sumber daya alam yang sangat penting dalam kehidupan manusia di Provinsi
      Bengkulu. Menilik dari bunyi kaidah peraturan tersebut cukup jelas bahwa dapat
      dipahami bahwa peraturan daerah tersebut mengatur tentang sebahagian aspek-aspek
      lingkungan, yaitu pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam berupa air.
               Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
      Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) diketahui bahwa pemerintah daerah
      berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan
      otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan hal tersebut, secara eksplisit bisa
      ditegaskan bahwa pada dasarnya pemerintah daerah dapat membuat suatu peraturan
      sendiri dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-
      undangan.
               Pada    prinsipnya,     peraturan    perundang-undangan         telah   cukup     banyak
      mengakomodir permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Peraturan
      perundang-undangan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 05 Tahun


7
    Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, SH, Hukum Pidana Lindkungan, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 111.


                                                                                                      43
1960 tentang Peraturan tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang
Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
dan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam
Hayati dan Ekosistemnya. Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana
disebutkan, terdapat juga peraturan teknis pelaksana Undang-Undang berupa Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Menteri seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan dan .
          Namun, mengingat telah lahirnya telah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah pada dasarnya diberikan kewenangan
secara luas untuk mengatur daerahnya sendiri. Pengaturan tersebut secara yuridis dapat
berupa produk-produk hukum seperti Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota,
Peraturan Gubernur, Walikota atau Bupati, Peraturan DPRD termasuk Peraturan Desa.
Sejumlah bentuk peraturan daerah sebagaimana yang telah disebutkan adalah salah satu
wujud konkrit dari pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pembangunan yang
merata.
          Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah
provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi
daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa pada prinsipnya pembuatan peraturan
daerah lebih menitik beratkan kepada hak eksklusif pemerintah daerah untuk mengatur
daerahnya sendiri dengan tetap pada platform peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi sebagimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
          Secara konkrit, ada beberapa alasan perlu diakomodir permasalahan mengenai
lingkungan hidup di dalam suatu peraturan daerah, yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
   Lingkungan merupakan pengaturan yang bersifat umum yang efektivitas
   penerapannya masih harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-
   masing daerah yang tentunya memiliki diferensial permasalahan lingkungan hidup;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-
   Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan
   memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengatur
   permasalahan lingkungan hidup secara mandiri selama substansi yang diatur tidak
   bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan




                                                                                   44
  3. Peraturan daerah yang sudah ada di Provinsi Bengkulu yang mengatur tentang
     lingkungan hidup yaitu Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Penetapan
     Baku Mutu Air dan Kelas Air Sungai Lintas Kabupaten//Kota Dalam Propinsi
     Bengkulu belum sepenuhnya mengatur secara umum permasalahan lingkungan
     hidup yang ada di Provinsi Bengkulu.




                                      BAB V
  JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
         MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU


A. KETENTUAN UMUM


                                                                               45
       Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan rangkaian
batasan pengertian atau definisi dari kata-kata yang tersebar dalam yang memerlukan
penjabaran atau penjelasan lebih lanjut. Bab dalam ketentuan umum juga untuk
memberikan penafsiran yang tegas, lugas dan memberikan kepastian hukum. Secara
spesifik, ketentuan umum dalam suatu peraturan berisikan :
 1. Batasan pengertian atau definisi ;
 2. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi;
     dan/atau
 3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa Pasal
     berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan
     tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
       Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu dengan judul Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur aspek pluralisme aspek ingkungan hidup.
Dalam menjabarkan pengaturan tersebut, tidak sedikit yang harus dirumuskan suatu
ketentuan definisi atau istilah dalam suatu bab tersendiri yaitu bab tentang ketentuan
umum. Secara konkrit, kaidah-kaidah yang terkandung dalam bab ketentuan umum
adalah sebagai berikut :
                                     BAB I
                                KETENTUAN UMUM

                                         Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.   Kota adalah Kota Bengkulu.
2.   Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
     penyelenggara pemerintahan daerah.

3.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
     Dewan

     Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu

4.   Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkulu.

5.   Instansi yang bertanggungjawab adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang

     pengendalian dampak lingkungan hidup Provinsi Bengkulu.

6.   Instansi yang berwenang adalah instansi yang memberikan keputusan izin usaha
     dan/atau kegiatan.

7.   Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan
     makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi




                                                                                   46
     kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

8.   Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan secara
     kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk
     keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.

9.   Keanekaragaman hayati adalah keaneragaman di antara makhluk hidup dari
     semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain
     serta   kompleks-kompleks     ekologi    yang     merupakan     bagian    dari
     keanekaragamannya mencakup keaneragaman di dalam spesies, antara spesies dan
     ekosistem.

10. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk
    hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh
    kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang
    menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan
    peruntukannya.

11. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung
    terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup
    tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

12. Pengendalian lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk mencegah,
    menanggulangi, dan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

13. Pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya
    untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup melalui cara-cara yang tidak
    member peluang berlangsungnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan
    hidup.

14. Penanggulangan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya
    untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran
    lingkungan hidup serta dampaknya.

15. Pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk
    mengembalikan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan daya dukungnya.

16. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
    mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

17. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
    menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan
    kedalamnya.

18. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat,
    energy atau komponen yang ada/atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang
    ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur
    lingkungan hidup.

19. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali
    air



                                                                                 47
     laut dan air fosil.

20. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di
    bawah permukaan tanah, termasuk di dalamnya mata air yang muncul secara
    alamiah di atas permukaan tanah.

21. Pesisir adalah lingkungan perairan pantai, lingkungan pantai itu sendiri dan
    lingkungan daratan pantai.

22. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta
    segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
    kepada aspek fungsional.

23. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu
    kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang
    mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.

24. Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi
    dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak maupun
    sumber tidak bergerak spesifik.

25. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan meliputi limbah cair, limbah
    padat, limbah gas dan limbah B3.

26. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan
    yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.

27. Limbah padat adalah limbah dalam wujud padat yang dihasilkan oleh
    usaha/kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan
    kualitas lingkungan.

28. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan/aktivitas permukiman,
    rumah sakit dan sarana pelayanan medis, dan restoran.

29. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan
    berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

30. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah setiap bahan
    yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
    langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan,
    kelangsungan hidup manusia serta mahluk lainnya.

31. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3,
    adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya
    dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya,
    baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau
    merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup,
    kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya.

32. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi,
    penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan




                                                                                 48
     penimbunan limbah B3.

33. Bahan galian golongan C adalah golongan bahan galian yang tidak termasuk
    dalam golongan A (strategis) atau golongan B (vital) yang tidak dianggap
    langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, baik karena sifatnya maupun
    karena kecilnya jumlah letakan (leposit) bahan galian itu digolongkan ke dalam
    golongan ketiga.

34. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup
    yang di akibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

35. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik
    direncanakan maupun tidak.

36. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

37. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.

38. Benda cagar budaya adalah:

    a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan
       atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur
       sekurangkurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas
       dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta
       dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan
       kebudayaan; dan
    b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu
       pengetahuan, dan kebudayaan.
39. Usaha dan/atau kegiatan adalah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi
    menimbulkan pencemaran Lingkungan Hidup.

40. Pemrakarsa atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang yang
    bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan
    dilaksanakan.

41. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian
    mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
    direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
    keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

42. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang
    selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rencana kerja atau pedoman kerja yang
    berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh
    pemrakarsa yang sifatnya mengikat.

43. Kajian Dampak Lingkungan Hidup merupakan dokumen yang berisikan kajian
    dampak terhadap lingkungan hidup sebagai akibat adanya kegiatan usaha yang
    sudah beroperasional.

44. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL
    adalah surat yang dibuat oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang
    tidak wajib melakukan AMDAL dan tidak wajib melakukan UKL-UPL.




                                                                               49
  45. Komisi penilai adalah komisi di tingkat Daerah yang bertugas menilai dokumen
      analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

  46. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh
      penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan
      terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanan dan standar yang
      ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

  47. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat
      ketaatan pelaksana usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau
      kegiatannya yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran
      maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang
      berlaku.

  48. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan
      hukum.

  49. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas
      kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya
      di bidang lingkungan hidup.

  50. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antar 2 (dua) pihak atau lebih yang
      ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan
      lingkungan hidup.

  51. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD
      adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab di
      Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur.

  52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat
      PPNS Lingkungan Hidup adalah penyidik pegawai negeri sipil yang diangkat oleh
      Menteri Kehakiman dan HAM yang tugas dan fungsinya melakukan penyidikan
      tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Undang-Undang
      Pengelolaan Lingkungan Hidup.

  53. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat
      penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang
      diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan
      terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

  54. (definisi/pengertian lain diubahsuaikan sesuai dengan kebutuhan Peraturan
      Daerah)


B. MATERI YANG AKAN DIATUR
         Materi pokok yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah aspek-aspek yang
  mencakup :




                                                                                    50
1. Sistem perlindungan lingkungan hidup dilakukan melalui pendekatan ekosistem,
   yang memadukan kepentingan sosial, ekonomi, budaya, dan fungsi lingkungan
   hidup sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.
   Perlindungan lingkungan hidup        dalam Rancangan Peraturan Daerah ini
   diimplementasikan dalam bentuk tahapan-tahapan yang tereduksi di dalam bab-bab
   pengaturan secara tersendiri. Tahapan-tahapan tersebut berupa pemberlakuan hak-
   hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah, tindakan pemeliharaan, tindakan
   pengawasan dampak lingkungan hidup, dan peran serta masyarakat ; dan
2. Sistem pengendalian lingkungan hidup meliputi perumusan kebijakan di bidang
   perencanaan, pelaksanaan, tahap pemanfaatan, tahap pemantauan dan pemulihan
   pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan tahap penegakan hukum.
           Muatan materi yang berkaitan dengan aspek-aspek lingkungan hidup perlu
   diterapkan sesuai selaras dan bersandarkan asas-asas sebagaimana diatur dalam
   Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
   Pengelolaan Lingkungan hidup, yaitu :
   1.   Tanggung jawab daerah           8.   Ekoregion

   2.   Kelestarian dan keberlanjutan   9.   Keanekaragaman hayati
   3.   Keserasian dan keseimbangan     10. Pencemar membayar
   4.   Keterpaduan                     11. Partisipatif
   5.   Manfaat                         12. Kearifan local
   6.   Kehati-hatian                   13. Tata kelola pemerintahan yang baik
   7.   Keadilan                        14. Otonomi daerah
        Untuk memberikan suatu kesatuan pemahaman dalam pembuatan Naskah
Akademik terutama jika mencermati definisi dari lingkungan hidup sebagaimana telah
dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang memberikan interprestasi
mengenai aspek lingkungan hidup yang begitu luas terutama yang berkaitan dengan
kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan, maka perlu diklasifikasikan jenis
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yaitu :
1. Pencemaran air permukaan dan air bawah tanah;
2. Pencemaran udara;
3. Pencemaran tanah;
4. Limbah padat dan limbah domestik; dan
5. Bahan dan limbah B3.
        Mencermati begitu luasnya aspek lingkungan berdasarkan definisi lingkungan
hidup itu sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang



                                                                                 51
      Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup,
      perlu dilakukan pengkalisifikasian sektor lingkungan hidup yang menjadi bagian
      muatan materi dalam Peraturan Daerah provinsi Bengkulu tentang Perlindngan dan
      Pengendalian     Lingkungan      Hidup. Pengklasifikasian sektor lingkungan hidup
      diperlukan untuk membatasi ruang pengaturan yang akan diatur dalam Peraturan
      Daerah. Adapun sektor-sektor lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah
      adalah sebagai berikut :
      1. Sektor Limbah Industri;
      2. Sektor Limbah Pertambangan;
      3. Sektor Pemukiman Termasuk Pengelolaan Sampah;
      4. Sektor Transportasi;
      5. Sektor Pariwisata;
      6. Setor Perkebunan;
      7. Sektor Kehutanan;
      8. Sektor Sumber Daya Alam (SDA) hayati dan non hayati di Air, Laut dan Udara.


C. KETENTUAN SANKSI
              Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
      dan Pengelolaan Lingkungan hidup menjelaskan bahwa Lingkungan Hidup merupakan
      kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
      manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
      perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari batasan
      pengertiaan tersebut, dapat diartikan bahwa lingkungan hidup merupakan sistem yang
      meliputi lingkungan alam hayati (flora dan fauna), lingkungan alam non hayati (bumi,
      air, tanah dan udara), lingkungan buatan (Budaya, pabrik, jembatan, waduk) dan
      lingkungan sosial (kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat) yang
      mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk
      hidup lainnya. Unsur-unsur yang disebutkan itu satu dengan yang lain saling berkaitan
      dan merupakan satu sistem, sehingga kalau salah satu unsur (komponennya) mengalami
      perubahan akan berpengaruh lebih lanjut pada komponen yang lain8.
              Suatu peraturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada
      dasarnya dibentuk untuk melindungi berbagai unsur-unsur lingkungan hidup agar selalu
      berada dalam ambang batas normal sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup.
      Ambang batas normal yang sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dapat




8
    Hukum Pidana Lingkungan, hlm 111


                                                                                        52
menghindari dari degradasi negatif lingkungan hidup sendiri. Bahkan, besar
kemungkinan untuk terciptanya lingkungan hidup yang berkualitas, bersih, dan sehat .
       Melindungi dan mengelola suatu lingkungan hdup dapat dilakukan dengan cara
menciptakan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Peraturan yang
dibentuk pada dasarnya merupakan buah kesadaran dan kebijakan (policy) pemerintah
untuk melndungi dan mengendalikan lingkungan hidup. Peraturan tersebut agar dapat
lebih berjalan efektif dan efisien tentu membutuhkan penerapan sanksi di dalamnya.
Penerapan sanksi diberikan adalah untuk mencegah dan menindak pihak-pihak yang
terindikasi mencemarkan atau merusak lingkungan hiduo itu sendiri.
       Peraturan Daerah     sebagai suatu jenis dan hierarki peraturan perundang-
undangan dapat mencantumkan pemberian sanksi. Pencantuman sanksi dalam suatu
peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan yang ada
diatasnya berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Ketentuan penerapan
sanksi dalam suatu Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang   Pembentukan    Peraturan
Perundang-Undangan
                               BAB III

  JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-
                          UNDANGAN



                                       Pasal 15



 1. Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam :
     c. Undang-Undang;
     d. Peraturan Daerah Provinsi; atau
     e. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa
     ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling
     banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 3. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat
     ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada
     ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.


       Mencermati ketentuan sebagaimana bunyi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan apabila dikaitkan


                                                                                   53
dengan legalitas suatu Peraturan Daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan :
1. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memuat sanksi pidana kurungan
   atau denda namun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam
   peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berdasarkan jenis dan hierarki
   peraturan perundang-undangan;
2. Secara implisit sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (3), selain dapat memuat
   ancaman pidana kurungan atau pidana denda suatu Peraturan Daerah dapat memuat
   ketentuan pidana sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
   undangan lain seperti sanksi administratif dan sanksi moral; dan
3. Penerapan sanksi diluar apa yang diatur dalam Pasal 15 akan mengakibatkan
   muatan materi mengenai penerapan sanksi dalam suatu peraturan daerah
   bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga besar kemungkinan suatu
   Peraturan Daerah akan dibatalkan.
       Sebagaimana diketahui bahwa aspek pengaturan dalam rancangan peraturan
daerah disusun berdasarkan 2 (dua) teritori pengaturan yaitu tahap perlindungan
lingkungan hidup yang meliputi penerapan hak dan kewajiban masyarakat dan
pemerintah, pemeliharaan lingkungan hidup dan tindakan pengawasan aparatur
pemerintah melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait serta aspek
pengendalian lingkungan hidup yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan,
tahap pemanfaatan, tahap pemantauan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup, dan tahap penegakan hukum.
       Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penerapan sanksi
direncanakan akan tersebar dalam berbagai tahapan upaya perlindungan dan
pengendalian lingkungan hidup. Tidak semua tahap dapat memuat sanksi. Penerapan
sanksi tersebut menyesuaikan dengan materi muatan yang diatur berdasarkan substansi
materi yang diatur dalam Peraturan Daerah. Sanksi-Sanksi yang dimuat dalam
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perlindungan dan pengendalian
lingkungan hidup terbagi menjadi beberapa jenis sanksim yaitu :
1. Sanksi Moral ;
   Sanksi moral dilekatkan dalam Bab-Bab yang mengatur masalah perlindungan
   lingkungan hidup dan Bab-Bab yang mengatur tentang pengendalian lingkungan
   hidup yang tercermin dalam tahapan-tahapan.
2. Sanksi Admnistrasi ;
   Sanksi Administrasi dilekatkan dalam Bab-Bab yang mengatur mengenai tahapan
   pengendalian lingkungan hidup yang meliputi tahap perencanaan, tahap


                                                                                 54
     pengendalian, dan tahap pemanfaatan. Sanksi Administrasi yang diterapkan
     meliputi tindakan paksa dari pemerintah (Bestuursdwang) pencabutan izin-izin
     tertentu, pencabutan hak dan pembayaran ganti rugi (dwangsom) ; dan
  3. Sanksi Pidana (tahap penegakan hukum) yang akan dicantumkan dalam Bab
     tersendiri.
     Sanksi pidana berupa sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana denda akan
     ditempatkan dalam suatu Bab tersendiri pada tahap penegakan hukum yang memuat
     tentang


D. KETENTUAN PERALIHAN
         Ketentuan Peralihan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang
  Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup ini memuat penyesuaian pengaturan
  tindakan hukum atau hubungan yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-
  undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang
  bertujuan untuk :
  a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
  b. Menjamin kepastian hukum;
  c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan
     ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
         Selain sebagaimana yang telah disebutkan, secara konkrit Peraturan Daerah
  Provinsi Bengkulu tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup juga
  memuat mengenai ketidak berlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Peraturan
  Daerah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Penetapan Baku Mutu Air dan Kelas Air Sungai
  Lintas Kabupaten//Kota Dalam Propinsi Bengkulu yang secara substansi menjadi
  bagian pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perlindungan
  dan Pengendalian Lingkungan Hidup.


                                       BAB VI
                            KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
  Keseluruhan materi muatan yang ada dalam Naskah Akademik ini perlu diatur dalam
  suatu Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu, karena :
  1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) memberikan kewenangan bagi
     pemerintah daerah untuk menetakan peraturan daerah dan peraturan lain untuk
     melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;




                                                                               55
2. Seiring dengan semakin bertambah tingginya pertumbuhan jumlah penduduk,
   persebaran pemukiman, Pertambangan, Perkebunan, Transportasi, Industri,
   Pariwisata dan juga dipicu dengan bermekarannya beberapa daerah menjadi
   kabupaten baru di Provinsi Bengkulu secara langsung maupun tidak langsung akan
   mempengaruhi kualitas lingkungan hidup sehingga dapat memberi dampak yang
   luas terhadap sektor kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
3. Bahwa semangat otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
   2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara
   Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan
   kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang
   perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga daerah yaitu Provinsi
   Bengkulu perlu membuat suatu Peraturan Daerah yang sesuai dengan karakteristik
   permasalahan dan kebutuhan di Provinsi Bengkulu; dan
4. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
   Perundang-Undangan disebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi
   dan peraturan daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka
   penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi
   daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih
   tinggi.
             Upaya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ssebagimana yang
   diatur dalam naskah akademik ini pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan asas
   sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
   tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, namun disesuaikan
   dengan kewenangan dan kebutuhan di Provinsi Bengkulu, yaitu :
   1. Tanggung jawab daerah;
   2. Kelestarian dan keberlanjutan;
   3. Keserasian dan keseimbangan;
   4. Keterpaduan;
   5. Manfaat;
   6. Kehati-hatian;
   7. Keadilan;
   8. Ekoregion;
   9. Keanekaragaman hayati;
   10. Pencemar membayar;
   11. Partisipatif;
   12. Kearifan lokal;
   13. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan


                                                                               56
     14. Otonomi daerah.


B. SARAN
  1. Perlu penmilahan substansi Naskah Akademik yang berkaitan dengan Perlindungan
     dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
     yang akan dibentuk agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
     diatasnya sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
     berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
     Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  2. Merekomendasikan agar penyusunan dan pembahasan Naskah Akademik beserta
     Rancanngan Peraturan Daerah Provinsi ini menjadi skala prioritas dalam Program
     Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi Bengkulu;
  3. Untuk materi muatan yang memerlukan peraturan pelaksanaan dari Peraturan
     Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
     Hidup disarankan perlu segera untuk mempersiapkan membuat Peraturan Gubernur
     Provinsi Bengkulu;
  4. Untuk menjamin kepastian hukum di Provinsi Bengkulu, perlu disegerakan untuk
     membuat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai pencabutan Peraturan
     Daerah Provinsi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Penetapan Baku Mutu Air dan
     Kelas Air Sungai Lintas Kabupaten//Kota Dalam Propinsi Bengkulu; dan
  5. Dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
     Bengkulu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Naskah
     Akademik ini berdasarkan Pasal … Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005
     tentang Tata Cara … dapat dijadikan acuan atau rujukan untuk pemnyusunan
     Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.




                                                                                57
DAFTAR PUSTAKA




                 58

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:3/11/2013
language:Malay
pages:58