Pengelolaan Pesisir dan Laut

Bab 11. Pengelolaan Pesisir dan Laut Geologi Untuk Perencanaan _______________________________________________________________________________________________ 11 PENGELOLAAN PESISIR DAN LAUT 11.1 Pendahuluan Sebagaimana diketahui bahwa dua pertiga permukaan bumi adalah laut dan hanya sepertiga bagian sebagai daratan, sedangkan wilayah pesisir merupakan 15 % dari daratan bumi, tetapi 50% - 70% manusia hidup dan bekerja di wilayah ini. Walaupun wilayah pesisir adalah 8% dari muka bumi, tetapi menghasilkan 26% produksi biologis global, terutama perikanan. Pesisir adalah jalur yang sempit dimana terjadi inter-aksi darat dan laut. Artinya, ekosistem darat dipengaruhi oleh laut (misalnya pengaruh pasang surut, angin dari laut, dsb) dan sebaliknya ekosistem laut dipengaruhi oleh darat (misalnya pengaruh sedimen, pencemaran limbah, dsb). Adapun yang dimaksud dengan ekosistem adalah suatu ruang hidup organisme dengan lingkungan fisiknya serta seluruh saling keterkaitan dalam suatu ruang tertentu, dimana energi dan materi mengalir (gambar 11.1). Wilayah pesisir dalam geografi dunia sebagai tempat yang sangat unik, karena di tempat ini air tawar dan air asin bercampur dan menjadikan wilayah ini sangat produktif serta kaya akan ekosistem yang memiliki keaneka ragaman lingkungan laut. Pesisir tidak sama dengan pantai, karena pantai merupakan bagian dari pesisir. Coastal Ecosystem 1/Dec.2000 ITM 501 Course (ICZM) Gambar 11.1 Ekosistem pesisir Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, wilayah pesisir sejak awal dari mulainya zaman peradaban manusia merupakan tempat dari semua kegiatan dan aktifitas, seperti pelayaran, perdagangan, perikanan, dan pariwisata serta berbagai kegiatan lainnya. Sedangkan ditinjau dari sudut pandang sejarah dan kebudayaan, zona ini merupakan Copyright@2007 by Djauhari Noor 277 Bab 11. Pengelolaan Pesisir dan Laut Geologi Untuk Perencanaan _______________________________________________________________________________________________ tempat bertemu dan bercampurnya berbagai suku bangsa dan ras yang ada di dunia, termasuk kebudayaan, bahasa, dan sebagai tempat pemukiman serta kegiatan lainnya. 11.2 Wilayah Pesisir Wilayah pesisir adalah suatu wilayah dimana interaksi antara daratan dan laut. Pada gambar 11.2 diperlihatkan hubungan antara siklus biokimia dan energi pada lapisanlapisan Hidrofer, Atmosfer, Lithosfer, dan Biosfer. Berdasarkan siklus tersebut maka zona pesisir adalah zona interaksi antara daratan dan laut yang berinteraksi dengan biosfer dan dipengaruhi oleh atmosfer. Inter-aksi Geosfer - Biosfer Hidrosfer Biosfer Atmosfer Li tosfer Interaksi Darat – Laut di zona pesisir (LOICZ) Zona pesisir dimana LOICZ berinteraksi dengan Biosfer dan dipengaruhi oleh Atmosfer LOICZ interaksi dengan Biosfer dan Atmosfer Gambar 11.2 Interaksi geosfer dan biosfer pada zona pesisir Pada gambar 11.3 diperlihatkan interaksi antara aktifitas manusia dan sumberdaya pesisir dan lautan. Zona pesisir berada pada pengaruh lingkungan bumi dan lingkungan laut sedangkan sumberdaya pesisir dan lautan berada diantara lingkungan bumi, laut dan aktifitas manusia. Sepertiga dari zona pesisir, dimana sumberdaya pesisir dan lautan berada sangat dekat dengan aktifitas manusia serta sangat rentan terhadap perubahan. Interaction between Human Activities and Marine and Coastal Resources Earth Environment Human Activities Coastal Zone Marine Environment Marine and Coastal Resources Gambar 11.3 Interaksiresources exist, is close tosumberdaya pesisir dan lautan coastal aktivitas manusia dan human activities, One-third of the coastal zone, where marine and and hence, it is vulnerable to change 1/Dec.2000 ITM 501 Course (ICZM) 4 Copyright@2007 by Djauhari Noor 278 Bab 11. Pengelolaan Pesisir dan Laut Geologi Untuk Perencanaan _______________________________________________________________________________________________ Tekanan yang sering terjadi di wilayah pesisir adalah: 1. Sebagai lahan tempat pembuangan limbah yang berasal dari aktifitas manusia dan juga pembuangan limbah laut seperti tumpahan minyak. 2. Tekanan penduduk, lebih dari 50% populasi penduduk dunia tinggal di wilayah pesisir dan dua pertiga kota-kota yang populasinya sangat tinggi berada 60 kilometer dari garis pantai. 3. Konflik kepentingan yang terjadi di daratan pesisir dan sumberdaya lautan yang dimanfaatkan antara beberapa sektor pembangunan. 4. Degradasi dari sistem pesisir dan sistem sumberdaya pesisir, seperti deforestrasi hutan bakau, kerusakan terumbu karang yang menggunakan bahan peledak dan bahan kimia, penambangan pasir laut, pembendungan sungai dan sebagainya. 11.3 Definisi Wilayah Pesisir Terdapat banyak definisi “Wilayah Pesisir”, namun demikian yang umum diterapkan adalah: 1. Ditentukan menurut sifat dan persoalan yang akan dikaji, umumnya batas interaksi darat-laut (keterkaitan antar ekosistem), khususnya tujuan-tujuan pengelolaan 2. Batas kelaut dapat sampai batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), ke darat dapat sampai ke hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk tujuan penataan ruang 3. Bentangan mulai dari dataran pesisir sampai dengan tepi luar paparan benua untuk tujuan penelitian. Secara geografis, batas ke arah darat dari wilayah pesisir adalah seharusnya kabur, karena: 1. Laut dapat berdampak terhadap iklim jauh ke daratan tanpa batas yang jelas 2. Air laut dapat masuk ke perairan sungai (estuarin) dengan berbagai cakupan, tergantung dari geometri dan aliran sungai 3. Pasangsurut laut (tides) masuk jauh ke arah hulu sungai daripada penetrasi air asin ke dalam tanah. Wilayah pesisir adalah suatu zona yang menerus kearah daratan dan lautan dan dibatasi oleh pengaruh daratan dan lautan. Dengan kata lain, zona pesisir dapat dibatasi oleh garis pantai dan bentuk bentuk geomorfologi yang berdekatan ditentukan oleh aktifitas laut pada tepi daratan. Dalam arti luas, wilayah pesisir dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah yang menerus dari bagian daratan pada dataran pesisir hingga kebatas tepi luar dari lereng benua, kuranglebih mendekati yang sesuai dengan areal permukaan bumi yang telah mengalami inundasi dan tersingkap sebagai suatu hasil dari perubahan muka air laut selama zaman glacial pada akhir kuarter serta periode interglacial (IGBP Report No.28). Berdasarkan US commission on Marine Science, Engineering and Resources (1969), wilayah pesisir dapat didefinisikan sebagai: 1. Wilayah yang berupa daratan kering dan ruang laut yang berdekatan (air dan daratan submergence) dimana ekologi daratan secara langsung berdampak pada ekologi ruang lautan. 2. Suatu wilayah yang mempunyai lebar area yang bervariasi yang dibatasi oleh benua dan dataran laut (inland seas). 3. Secara fungsional, wilayah pesisir adalah suatu antarmuka yang luas lahan dan air, dimana produksi, komsumsi, dan proses pertukaran terjadi pada intensitas yang sangat tinggi. Copyright@2007 by Djauhari Noor 279 Bab 11. Pengelolaan Pesisir dan Laut Geologi Untuk Perencanaan _______________________________________________________________________________________________ 4. Secara ekologi, wilayah pesisir adalah suatu area aktifitas biokimia yang dinamis akan tetapi kapasitasnya terbatas didalam mendukung berbagai bentuk kebutuhan manusia. 5. Secara geografis, batas daratan dari zona pesisir adalah sangat diperlukan karena tidak jelas (samar-samar). 6. Laut mungkin berdampak jauh ke arah daratan dari laut dengan intrusi air laut ke bawah tanah. Profile of a Coastal Zone: • a spatial concept 1/Dec.2000 ITM 501 Course (ICZM) 6 Gambar 11.4 Profil zona (wilayah) pesisir 11.3.1 Arti Penting Wilayah Pesisir a. Memiliki keaneka ragaman hayati tinggi b. Aktivitas ekonomi yang tinggi : perdagangan, pelayaran, dan perindustrian, pemboran minyak lepas pantai, wilayah rekreasi, tourisme, budidaya perikanan, rumput laut, mutiara, lalu lintas manusia dan sebagainya. c. Sebagai tempat bercampurnya bangsa-bangsa di dunia. 11.3.2 Permasalahan Pesisir 1. Permasalahan wilayah pesisir di dunia: a. Pemanfaatan yang tidak berkesinambungan dan pembangunan yang tidak dibatasi pada zona pesisir dan sumberdaya b. Akumulasi dari kontaminasi, erosi dan penurunan habitat dan sumberdaya alam yang sangat cepat c. Degradasi sistem alamiah karena tidak disediakan pencegahan terhadap abrasi air laut. d. Degradasi habitat untuk beberapa spesies dan makanan bagi banyak orang dan dapat menyebabkan resiko yang tinggi terhadap kesehatan masyarakat e. Dampak naiknya muka air laut yang disebabkan oleh perubahan iklim global akibat ulah manusia. f. Tantangan zona pesisir yang memiliki banyak fungsi sehingga akan berakibat dalam skala waktu yang bervariasi. 2. Permasalahan wilayah pesisir di Indonesia: a. Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelago State) b. Enampuluh persen penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir dan mayoritas penduduk di wilayah ini pada umumnya miskin c. Konflik penggunaan ruang pesisir dan laut Copyright@2007 by Djauhari Noor 280 Bab 11. Pengelolaan Pesisir dan Laut Geologi Untuk Perencanaan _______________________________________________________________________________________________ d. Tingkat pendidikan nelayan umumnya rendah e. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut, terutama penggunaan bahan peledak atau racun dalam menangkap ikan, rusaknya mangrove dan terumbu karang, serta penggalian pasir 11.3.3 Data Wilayah Indonesia Berdasarkan konvensi Hukum Laut PBB – United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982, wilayah Nasional Indonesia terdiri dari:         Peraian Nusantara Laut Teritorial Peraian Nasional Luas Daratan Luas Wilayah Nasional Panjang Garis Pantai Jumlah pulau-pulau Zona Ekonomi Eksklusif : : : : : : : : 2,8 0,3 3,1 1,9 juta juta juta juta km-persegi km-persegi km-persegi km-persegi 5,0 juta km-persegi ≈ 81.000 km ≈ 17.000 3.0 juta km-persegi Indonesia pada tahun 1945, menurut UU Lingkungan Maritim 1939 (Maritieme Kringen Ordonnantie 1939) bahwa laut teritorial adalah 3 mil, sisanya laut bebas. Sedangkan menurut Deklarasi Juanda 1957 (13 Desember 1957), yaitu konsep wawasan nusantara, bahwa perairan kepulauan dengan laut teritorial adalah 12 mil dan Indonesia setelah UNCLOS 1982, mempunyai “hak berdaulat” untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati dan non-hayati dalam Zona Ekonomi Ekslusif; ZEE bukan wilayah kedaulatan (UU No.6, 1986). 11.3..4 Rezim Laut di Indonesia 1. 2. 3. 4. 5. Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Nasional Laut Teritorial (UNCLOS, 1982) Perairan Dalam (Internal Waters) Perairan Nusantara (Archipelagic Waters) Kewenangan Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) di Laut. 11.3.5 Laut Teritorial (Wilayah) 1. Tiap negara berdaulat atas lebar laut teritorial tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal (Pasal 3, UNCLOS,1982) sepanjang garis air rendah (pasal 5), yang dinamakan Laut Teritorial (Territorial Sea). 2. Batas 12 mil laut untuk negara kepulauan diukur dari garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar serta karang-karang kering dengan ketentuan bahwa garis pangkal tersebut mencakup pulau-pulau utama dan suatu wilayah yang rasionya antara wilayah lautan dan wilayah daratan termasuk atol, adalah 1 : 1 dan 9 : 1 (pasal 46) 3. Panjang garis pangkal tidak boleh lebih dari 100 mil laut, kecuali sampai dengan 3% dari jumlah garis pangkal dapat melebihi 100 mil laut tersebut, dengan maksimum 125 mil laut (pasal 47 ayat 2). 11.3.6 Zona Tambahan (Contiguous Zone) 1. Zona tambahan adalah zona dengan lebar laut tidak melebihi 12 mil dihitung dari batas laut teritorial (ditambah pada laut teritorial) atau maksimum 24 mil laut dari garis pangkal yang dipakai untuk mengukur batas laut teritorial. Copyright@2007 by Djauhari Noor 281 Bab 11. Pengelolaan Pesisir dan Laut Geologi Untuk Perencanaan _______________________________________________________________________________________________ 2. Zona ini bukan wilayah kedaulatan negara, tetapi diberikan kepada negara untuk tujuan kontrol atas: Kepabeanan, fiskal, imigrasi, kesehatan (karantina tumbuhtumbuhan dan satwa) (pasal 33 UNCLOS,1982). 11.3.7 Zona Ekonomi Eksklusif. Negara pantai dan negara kepulauan diberikan Zona Ekonomi Eksklusif selebar 200 mil diukur dari garis pangkal yang sama (pasal 56 ayat 1, UNCLOS 1982) dengan mempunyai: 1. Hak kuasa (sovereign rights) (pasal 56, ayat 1.a) a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan dari sumberdaya hayati dan nir-hayati di peraian diatas dasar laut dan di dasar laut serta tanah dibawah dasar laut. b. Kegiatan terkait dengan eksploitasi dan eksplorasi ekonomis seperti produksi energi dari air laut, arus dan angin. 2. Jurisdiksi berkaitan dengan: (pasal 56, ayat 1b.) a. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi, dan bangunan b. Riset kelautan c. Pelestarian dan perlindungan lingkungan pesisir 11.3.8 Kewajiban Negara di Zona Ekonomi Eksklusif (pasal 61, 62) 1. Mengatur konservasi sumberdaya hayati a. Menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan b. Menjamin hasil maksimum yang lestari c. Menggalakkan pemanfaatan secara optimum melalui memanen sumberdaya hayati 2. kemampuan untuk Bilamana surplus, wajib memberi kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkannya di kawasan yang sama, khususnya negara tak berpantai atau negara yang kurang beruntung secara geografis 3. Menghormati hak-hak negara lain, yaitu kebebasan berlayar ke laut lepas. 4. Negara-negara lain yang menangkap ikan di ZEE harus mematuhi tindakan-tindakan konservasi yang ditetapkan oleh negara pantai/kepulauan yang diserahi ZEE dan aturan serta perundangan lainnya dari negara pantai tersebut, antara lain: a. Wajib memiliki lisensi bagi nelayan, kapal nelayan dan peralatan, termasuk membayar retribusi (fees) kepada negara pantai tersebut. b. Menetapkan spesies dan quota, ukuran dan umur dari ikan yang boleh ditangkap c. Mengatur musim penangkapan ikan, alat-alat tangkap, banyaknya dan ukuran kapal nelayan, dan sebagainya. 11.4 Pengelolaan Pesisir Terpadu Yang dimaksud dengan pengelolaan pesisir terpadu (Integrated Coastal Management) menurut Group of Experts on the Scientific Aspects on Marine (Environmental) Protection (GESAMP) adalah : 1) Untuk meningkatkan kualitas hidup komunitas manusia yang bergantung pada sumberdaya pesisir sambil mempertahankan keanekaragaman hayati dan produktivitas ekosistem pesisir (keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi). Copyright@2007 by Djauhari Noor 282 Bab 11. Pengelolaan Pesisir dan Laut Geologi Untuk Perencanaan _______________________________________________________________________________________________ 2) Proses dinamis dan terus menerus, yang menyatukan pemerintah dan masyarakat, kepentingan sektor dan publik, perancangan terpadu untuk melindungi ekosistem pesisir di satu pihak dan memanfaatkan sumberdayanya di lain pihak. 1. Apa yang menjadi landasan dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu ? Yang menjadi landasan dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah: 1. Menyangkut kajian komprehensif 2. Menetapkan sasaran perencanaan dan pengelolaan sistem pesisir dan sumberdaya pesisir, dengan memperhitungkan: a) perspektif tradisional, kultural dan historis b) kepentingan dan penggunaan ynag saling bertentangan (conflicting interest and uses) 3. Menyangkut proses yang evolusioner dan terus menerus untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development) 2. Apa yang dimaksud dengan terpadu dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu ? Terpadu secara horizontal, antara Pemerintah – Masyarakat – Sektor. Terpadu secara vertikal, antara sasaran nasional dan sasaran daerah terpadu secara spasial, antara darat dan laut, antara hulu dan hilir Terpadu antara ilmu pengetahuan alam, manajemen (sosial-ekonomi) dan rekayasa 5. Terpadu secara internasional, terutama antar negara bertetangga, seperti polusi yang bersifat lintas batas, perselisihan tentang batas aktivitas perikanan. Program Agenda 21 United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) Agenda 21, United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) di Rio Janaero 1992 disebut juga KTT Bumi, mengeluarkan Deklarasi Rio (Rio Declaration) dan membahas Agenda 21 (Abad ke-21). Dari 22 Bab pada agenda 21, yang terkait dengan Pesisir dan Laut adalah Bab (Chapter) 17 yang berbunyi sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. “Protection of the oceans, all kind of seas, including enclosed and semi enclosed seas, and coastal areas and the protection, rational use and development of their living resources” Perlindungan lautan, semua jenis laut termasuk laut tertutup dan semi tertutup, wilayah pesisir dan perlindungan, pemanfaatan nasional serta pengembangan sumberdaya hayatinya. 3. Apa yang menjadi latar belakang dari agenda 21, chapter 17 ? Yang menjadi landasan dari agenda 21, bab 17 adalah menetapkan beberapa program, yaitu: Program A: Pengelolaan terpadu dan pembangunan secara lestari wilayah pesisir dan laut, termasuk di dalamnya Zona Ekonomi Eksklusif. Program B: Perlindungan Lingkungan Laut Program C: Penggunaan secara berkelanjutan dan konservasi sumberdaya hayati dari laut bebas. Copyright@2007 by Djauhari Noor 283 Bab 11. Pengelolaan Pesisir dan Laut Geologi Untuk Perencanaan _______________________________________________________________________________________________ Program D: Penggunaan secara berkelanjutan dan konservasi sumberdaya hayati dalam yurisdiksi nasional. Program E: Mengkaji ketidakpastian kritikal untuk pengelolaan lingkungan pesisir dan perubahan global. Program F: Meningkatkan kerjasama internasional, termasuk kerjasama dan koordinasi regional Program G: Pembangunan pulau-pulau kecil yang berkesinambungan Pengelolaan pesisir dan lautan yang terpadu harus sesuaikan dengan masing masing negara dengan mempertimbangkan kondisi yang unik dari setiap negara. Secara virtual, setiap negara akan berbeda dalam pertimbangan terhadap sejumlah variabel variabel seperti: 1. Karakteristik dari fisika, kimia dan biologi dari pesisir dan lautan 2. Penyebaran, kekayaan dan diversitas dari sumberdaya alam 3. Kebudayaan alamiah dan kepercayaan tradisional 4. Keberadaan dan kearifan masyarakat asli 5. Tingkat perkembangan ekonomi 6. Sistem aturan yang alamiah 7. Sistem politik yang alamiah 8. Kekuatan dari sistem pemerintahan pusat secara alamiah 9. Fungsi pemerintahan provinsi 10. Kekuatan dari komunitas dari tingkat pemerintah lokal dan daerah 11. Kekuatan relatif eksekutif dan legislatif daerah 12. Birokrasi pemerintahan 13. Kekuatan relatif dari partai partai politik serta interes, masyarakat dan swasta 14. Peran relatif dari masyarakat lokal, organisasi non pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan stakeholder pesisir dan laut, termasuk masyarakat asli. 15. Tingkat pembangunan turisme 11.4.1 Terminologi tentang pengelolaan pesisir Lebih dari dua setengah dekade keberadaan konsep manajemen pesisir, konsep ini telah mengalami beberapa perubahan nama dan singkatan sebagai berikut: 1) CZM (Coastal Zone Management): USA Coastal Management Act 1972 2) ICAM (Integrated Coastal and Area Management) – Terbatas untuk area pesisir tertentu di Amerika. 3) ICM (Integrated Coastal Zone Management) in World Coast Conference 1993 4) ICZMP (Integrated of Coastal Zone Planning and Management) – Sejak implementasi proyek Marine Resources Evaluation and Planning 1994-1998 11.4.2 Prinsip-prinsip kegiatan pesisir dan laut Secara umum kegiatan yang terjadi di wilayah pesisir dan laut adalah: a) Navigasi dan komunikasi b) Kehidupan sumberdaya laut c) Sumberdaya mineral dan energi d) Turisme dan rekreasi e) Pengembangan Infrastruktur Pesisir f) Pencegahan polusi dan pembuangan limbah g) Proteksi lingkungan pesisir dan laut h) Pengelolaan pantai dan garis pantai i) Aktivitas militer j) Penelitian Copyright@2007 by Djauhari Noor 284 Bab 11. Pengelolaan Pesisir dan Laut Geologi Untuk Perencanaan _______________________________________________________________________________________________ 11.4.3 Interaksi antara pesisir dan laut serta lingkungannya Konflik yang berhubungan dengan transportasi laut: 1) Perluasan pelabuhan dengan tambak ikan nelayan 2) Pengerukan (dredging) dan penimbunan (filling) dengan habitat perikanan Konflik yang berhubungan dengan reklamasi tanah pesisir 1) Reklamasi areal pantai dengan nelayan 2) reklamasi area estuarine dengan navigasi dan waterborne commerce Konflik yang berhubungan dengan minyak lepas pantai 1) Pengembangan minyak dan gasbumi dengan nelayan laut 2) Pengembangan minyak dan gasbumi dengan nelayan estuarine Pencurian terumbu karang dari berbagai macam pengguna laut 1) Perusakan terumbu karang dengan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia (Cyanide), penambangan terumbu karang dengan stabilitas pantai 2) Praktek penangkapan ikan yang merusak dengan terumbu karang dan habitat ikan Konflik yang berhubungan dengan turisme 1) Pengembangan turisme yang tak teregulasi (tak ber-ijin) dengan Terumbu karang 2) Turisme dengan Nelayan 11.4.4 Aktivitas didaratan yang berdampak pada pesisir dan aktifitas yang ada di pesisir 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Pertanian Kehutanan Perubahan sungai, pembendungan dan perubahan lainnya Limbah industri (sumber pencemaran terkontrol) Sumber pencemaran yang tidak terkontrol Perubahan lahan basah. Kontruksi pemukiman dan jalan raya Pertambangan 11.4.5 Data dan Informasi yang diperlukan untuk delapan wilayah yang berhubungan dengan pengelolaan zona pesisir yang terintegrasi 1. Pengelolaan Pantai a. Jenis masalah pengelolaan: 1. Pengendalian erosi pantai 2. Perancangan perubahan pantai 3. Peraturan yang digunakan untuk pengendalian struktur untuk erosi yang sangat kuat yang ada di pantai. b. Beberapa pertanyaan ilmiah yang relevan: 1) Apakah ersosi bersifat periodik atau menerus ? 2) Berapa besar dan arah dari pengendapan pasir disepanjang pantai 3) Apakah terdapat sirkulasi pasir pada bagian litoral 4) Bagaimana bentuk perubahan profil pantai yang berkaitan dengan perubahan musim dan badai? Copyright@2007 by Djauhari Noor 285 Bab 11. Pengelolaan Pesisir dan Laut Geologi Untuk Perencanaan _______________________________________________________________________________________________ 5) Bagaimana pengalaman dapat membedakan tingkat erosi pantai yang dapat berdampak pada area rekreasi pantai ? c. Kebutuhan data dan informasi yang relevan:  Data dari sifat-sifat pantai (ukuran butir, pemilahan, lereng, profil) pada transportasi pasir di sepanjang pantai, pada dampak gelombang akibat iklim terhadap garis pantai, frekuensi dan intensitas badai. 2. Proteksi Lahan Basah (Wetland) a. Jenis masalah pengelolaan: 1) Pemeliharaan keberadaan dan fungsi lahan basah 2) Penyimpanan nilai-nilai keaslian dan fungsi degradasi lahan basah 3) Membangun kembali lahan basah yang baru yang berasal dari bahan bahan yang terdegradasi. b. Beberapa pertanyaan ilmiah yang relevan: 1) Berapa banyak perubahan sirkulasi air yang akan terjadi jika lahan basah dan fungsinya tidak rusak ? 2) Berapa besar polusi yang akan terjadi jika lahan basah dan fungsinya tidak rusak ? 3) Apakah pada bagian litoral dapat terjadi sirkulasi pasir ? 4) Dapatkah sebagian besar atau seluruh lahan basah terdegradasi tanpa merusak fungsinya? 5) Apakah masih memungkinkan untuk membuat fungsi yang baru dari suatu lahan basah? 6) Bagaimana mengukur dan menghitung biaya dan keuntungan yang berkaitan dengan proyek restorasi ? c.  Kebutuhan data dan informasi yang relevan: Data tentang kinerja dari fungsi-fungsi lahan basah dalam sirkulasi pada tanah dan jenis vegetasi di lahan basah, dan pada spesies spesies binatang, burung dan ikan dalam kehadirannya secara biodiversity. 3. Bencana Pesisir (Badai, Tsunami) a. Jenis masalah pengelolaan: 1) Menetapkan garis batas ke arah belakang guna mengendalikan penempatan bangunan pada zona pesisir. 2) Menetapkan dan mengelola zona eksklusif menandai lokasi rawan bencana 3) Menetapkan dan mengelola rencana dan prosedur evakuasi badai dan tsunami b. Beberapa pertanyaan ilmiah yang relevan: 1) Bagaimana suatu kecepatan erosi dapat dijtetapkan untuk digunakan dalam suatu batasan dinamis dari suatu garis batas belakang. 2) Bagaimana memotivasi dari sesuatu yang sudah terlanjur ada di bagian tepi pantai untuk kembali / mundur ke bagian daratan? 3) Apakah pemanasan global dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas badai dan gelombang pasang di pesisir? 4) Bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan oleh masyarakat yang memanfaatkan pesisir dalam mempersepsikan resiko? 5) Bagian manakah dari pesisir yang sangat berbahaya terhadap tsunami? Copyright@2007 by Djauhari Noor 286 Bab 11. Pengelolaan Pesisir dan Laut Geologi Untuk Perencanaan _______________________________________________________________________________________________ c. Kebutuhan data dan informasi yang relevan: 1) Frekuensi kejadian badai, gelombang pasang, dan tsunami 2) Kecepatan erosi pada beberapa lokasi disepanjang garis pantai 3) Informasi karakter dan demografi tentang pemilik tanah pesisir 4) Peta topografi zona pesisir untuk rencana evakuasi 4. Sumber Polusi yang tidak diketahui lokasinya a. Jenis masalah pengelolaan: Permasalahan jenis/tipe manajemen: 1) Pengendalian runoff pada lahan pertanian 2) Pengendalian runoff pada areal pemukiman/perkotaan 3) Pengelolaan air badai (storm water) b. Beberapa pertanyaan ilmiah yang relevan: 1) Tipe polusi apa saja yang dapat berdampak dan berkontribusi pada berbagai jenis aktivitas pertanian? 2) Seberapa efektif terhadap berbagai tipe penyangga yang berbeda? 3) Dampak apa saja yang mungkin timbul dari tipe-tipe praktek pengelolaan yang berbeda? 4) Polusi apa yang akan terjadi yang diakibatkan oleh endapan yang terjadi di atmosfer ? c. Kebutuhan data dan informasi yang relevan: 1) Perilaku para petani kedepan menghadapi regulasi pengukuran sumber polusi yang diketahui lokasinya 2) Data di lokasi dan keberlanjutan aktivitas pertanian dan kehutanan di watershed 3) Perluasan area dan permukaan impervious alamiah di daerah urban 4) Curah hujan, frekuensi badai, dan data metereologi lainnya. 5. Naiknya tinggi muka air laut a. Macam/Jenis dari masalah pengelolaan: 1) pemantapan strategi yang memadai (bertahan, mundur kebelakang, ...) 2) Pengendalian runoff dari areal pemukiman/perkotaan 3) Pengelolaan air badai (storm water) b. Beberapa pertanyaan ilmiah yang relevan: 1) Tipe polusi apa saja yang dapat berdampak dan berkontribusi pada berbagai jenis aktivitas pertanian? 2) Bagaimana efektifitas dari berbagai tipe penyangga yang berbeda? 3) Apa dampaknya apabila tipe dari praktek pengelolaannya berbeda? 4) Polusi apa yang akan terjadi pada yang disebabkan oleh stmosfer yang terendapkan? c. Kebutuhan data dan informasi yang relevan: 1) Pengukuran yang teliti dari perubahan tinggi muka air laut di sejumlah lokasi tertentu 2) Pengukuran global dari eustatic SLR 3) Data dan informasi terhadap nilai ekonomi dan sosial dari fasilitas pesisir dan sumberdaya pesisir yang mungkin memerlukan perlindungan Copyright@2007 by Djauhari Noor 287 Bab 11. Pengelolaan Pesisir dan Laut Geologi Untuk Perencanaan _______________________________________________________________________________________________ 6. Kualitas Pesisir dan Estuary a. Macam/Jenis dari masalah pengelolaan: 1) Pengelolaan sumber sumber polusi yang diketahui lokasinya diketahui yang masuk ke air laut 2) Pengelolaan sumber sumber polusi yang tidak diketahui lokasinya (runoff dari pertanian dan pemukiman) 3) Peningkatan pengelolaan lokasi limbah untuk meningkatkan effluent discharge dan mengkombinasikan aliran atas sewer b. Beberapa pertanyaan ilmiah yang relevan: 1) Apa itu kapasitas asimilasi (percampuran) dari pesisir lautan? 2) Dapatkah sewage sludge ditimbun di laut secara aman? 3) Berapa banyak dan lahan penyangga yang bagaimana yang dibutuhkan untuk mengurangi sumber polusi non point yang signifikan dari aktifitas pertanian yang mencapai air pesisir? 4) Dimana letak pentingnya kualitas air pesisir bagi pengalaman rekreasi selancar, jet ski, dan sebagainya? c. Kebutuhan data dan informasi yang relevan: 1) Kualitas air pesisir yang ada di berbagai lokasi dan pada kondisi meteorologi yang bervariasi 2) Properties efluent yang masuk ke air pesisir dari sumber sumber yang berasal dari berbagai titik yang diketahui maupun yang tidak diketahui 3) Kimiawi alamiah dan asosiasinya (fertilizer, peptisida) dalam pertanian dan cekungan aliran yang cenderung ada didalamnya 4) Populasi komersial dan pleasure craft yang menggunakan air estuary dan pesisir 7. Penanganan dan species berbahaya a. Macam permasalahan dalam pengelolaan: 1) Memperbaiki menurunnya populasi dari ancaman dan species yang cenderung mengalami ancaman 2) Mengidentifikasi dan memproteksi habitat dari species-species tertentu 3) Perencanaan pembangunan restorasi agar supaya cadangan tidak berkurang b. Beberapa pertanyaan ilmiah yang relevan: 1) Dimana species tertentu dapat hidup secara baik diberbagai lokasi yang terlindung? 2) Dapatkah koloni dari species yang terancam dan cenderung terancam dapat berhasil pindah ke lokasi yang lebih baik 3) Apakah dengan adanya perjalanan pelayaran perahu-perahu / kapal-kapal dapat berdampak pada populasi 4) Seberapa banyak masyarakat yang mendukung untuk mengukur keberhasilan dari tujuan pada lokasi lokasi yang diproteksi terhadap species yang cenderung terancam c. Kebutuhan data dan informasi yang relevan: 1) Populasi dan kecenderungan dari species yang cenderung terancam di suatu area 2) Keberadaan lokasi dan potensi habitat untuk species tertentu Copyright@2007 by Djauhari Noor 288 Bab 11. Pengelolaan Pesisir dan Laut Geologi Untuk Perencanaan _______________________________________________________________________________________________ 3) Data sosial-ekonomi dan demografi yang berhubungan dengan pemakaian species tertentu oleh masyarakat asli atau subsustence yang berbasis masyarakat. 8. Pengelolaan Terumbu Karang a. Macam permasalahan dalam pengelolaan: 1) Program pengelolaan pembangunan untuk mencegah sedimen yang masuk ke air pesisir 2) Pengelolaan pengambilan terumbu dan ikan dari terumbu karang 3) Mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh jangkar yang berasal dari perahu/kapal 4) Memelihara kualitas air, sirkulasi, salinitas dan temperatur untuk kehidupan dan pertumbuhan terumbu b. Beberapa pertanyaan ilmiah yang relevan: 1) Teknik rekayasa apa yang paling efektif agar supaya terumbu dapat hidup dengan sehat/baik? 2) Dapatkah beberapa jenis terumbu dapat dipanen atas dasar kesinambungan terumbu? 3) Apakah ada proteksi khusus yang harus dilakukan ketika terumbu di budidayakan/ dikembangkan (spawning) ? 4) Apakah ada resiko apabila dilakukan berbagai jenis rekreasi seperti olah raga menyelam, berenang, snockler dsb., terhadap terumbu karang ? c. Kebutuhan data dan informasi yang relevan: 1) Inventarisasi lokasi terumbu karang dan kondisi serta kecenderungan dari terumbu karang 2) informasi dan kecenderungan yang berkaitan dengan kualitas air, temperatur/suhu, salinitas dan kejernihan di areal pesisir yang ada terumbu karangnya. 3) Tatacara pengelolaan yang berkaitan dengan sedimentasi, polusi dan sebaginya 4) Tatacara pengelolaan yang berkaitan dengan aktivitas di dalam dan di sekitar terumbu karang (menyelam, berlayar, dan lalu lalang diwilayah terumbu karang). 11.5 Penataan Ruang Darat-Laut Terpadu Pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Dengan Daerah aliran sungai sudah lama dikenal sebagai tempat dimana pusat-pusat peradaban manusia berkembang sejak lebih dari 2000 tahun sebelum Masehi dan hal ini tertulis dalam berbagai buku sejarah dari bangsa-bangsa di dunia, seperti bangsa Mesir dengan sungai Nile-nya, bangsa Irak dengan sungai Eufrat dan Tigris, bangsa Cina dengan sungai Kuning, bangsa India dengan sungai Gangga, dan bangsa Burma dengan sungai Irrawady. Cikal bakal bangsa Indonesiapun berasal dari lembah sungai Irrawady di Burma, kini Myanmar (Hose, 1988). Suku-suku Dayak Kayan yang saat ini mendiami pulau Borneo (Kalimantan) sebagai keturunan dari mereka yang mendiami lembah Irrawady, yang kemudian terisolasi ketika Borneo terpisah dari daratan Asia kira-kira 10.000 tahun lalu, yaitu pada kala Holosen. Mereka yang tertinggal di lembah Irrawady ini disebut sebagai “the Indonesian Stock” oleh penulis barat tersebut. Air (sungai) adalah media penghubung antara darat dan laut, oleh karena itu apapun yang dibangun di hulu akan berdampak di hilir dan perairan pesisir. Air (sungai) selain Copyright@2007 by Djauhari Noor 289 Bab 11. Pengelolaan Pesisir dan Laut Geologi Untuk Perencanaan _______________________________________________________________________________________________ sebagai media penghubung juga merupakan sumberdaya bagi kehidupan manusia, dan karena pemukiman manusia berkembang di tepi-tepi sungai maka sungai dipakai juga sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga. Daerah aliran sungai (DAS) juga disebut sebagai daerah tangkapan air, karena semua air yang mengalir di atas permukaan (runoff water) akan masuk ke sungai dan akhirnya ke laut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa aliran sungai sebagai integrator antara Daratan dan lautan. Gambar 11.6 Dampak aktifitas sosial ekonomi pada lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Aktifitas sosial ekonomi sebagai pendorong yang mengakibatkan lingkungan DAS tertekan dan mengakibatkan perubahan lingkungan DAS. Perubahan lingkungan DAS akan menimbulkan dampak dan dampak lingkungan harus disikapi dengan membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan. 11.5.1 Definisi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Definisi klasik dari pengelolaan daerah aliran sungai menurut Colorado State University (1964) adalah “The art and science of managing the nature resources of a watershed in manusia yang padat, seperti di Amerika, yaitu di “Tennessee Valey” dan dianggap konsep pengelolaan DAS yang pertama kali di dunia. order to control the discharge of water in terms of quality, location and time of occurance”. Definisi diatas dianggap hanya cocok untuk DAS yang tidak dihuni oleh Untuk DAS yang di huni oleh manusia dengan populasi yang sangat tinggi maka ada pemanfaatan lahan DAS yang intensif untuk keperluan pertanian, perikanan dan pemukiman, sehingga oleh College of Engineers of Peru (Dourojeanni, 2002), pengelolaan DAS di definisikan sebagai: “ The applications of principles and methods for the rational use of the natural resources of the watershed – essentially water, soil, vegetation and wildlife – aimed at achieving optimal and sustained production of those resources with minimum damage to the environment for the benefit of the inhabitants of the watershed and the communities linked to it ”. Copyright@2007 by Djauhari Noor 290 Bab 11. Pengelolaan Pesisir dan Laut Geologi Untuk Perencanaan _______________________________________________________________________________________________ Dengan kata lain manajemen DAS adalah untuk menuju sasaran sosial, ekonomi dan lingkungan untuk kemanfaatan para pemangku kepentingan di samping mengelola daerah tangkapan air untuk penggunaan ganda (multi uses). Tabel 11.1 Pengelolaan pada Tingkatan Cekungan Sungai (DAS): Tahapan dan Tujuan Tujuan Pengelolaan Cekungan Sungai (DAS) Tahapan Pengelolaan Pengelolaan dan pemanfaatan terpadu (a) Pengelolaan dan Pemanfaatan semua sumberdaya alam (b) Pengelolaan Sumberdaya Air (Terpadu atau Sektoral) (c) (1) Tahap Awal (2) Tahap Menengah (investasi) Kajian, Perencanaan, dan proyek-proyek Mengembangkan Cekungan Sungai (DAS) Pengelolaan Lingkungan Mengembangkan Sumberdaya Alam Mengembangkan Sumberdaya Air (3) Tahap Permanen (operasional, pemeliharaan, manajemen dan konservasi) Pengelolaan Sumberdaya Alam Pengelolaan Sumberdaya Air Pengelolaan Catchment Sumber : Dourojeanni, 2001(Un-Published) Coastal Zone context Scenario model Exogenous Driver D Socio – Economic Change P P Land use Cover R Coastal zone systems integrated model Material Fluxes P S Economic Value Marine Ecosystems I R Fisheries Gambar 11.7 Konsep Land Ocean Integrated Coastal Zone Konsep DRIVER-PRESSURE-STATE-IMPACT-RESPONSE ( D-P-S-I-R)  Driver (D=DRIVER) adalah pendorong dari luar (exogenous driver, seperti Pertumbuhan Penduduk (Nasional & Lokal) sebagai pendorong untuk penataan dan Copyright@2007 by Djauhari Noor 291 Bab 11. Pengelolaan Pesisir dan Laut Geologi Untuk Perencanaan _______________________________________________________________________________________________      pengelolaan ruang. Disamping itu ada yang menempatkan “generation of income and job sebagai driver. Karena pertmbuhan penduduk memerlukan ruang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia: pangan-papan-pendidikan-kesehatan, maka diperlukan pembangunan sektoral: perumahan, industri, jasa, energi, pertanian dan transportasi (P= PRESSURE) Pembangunan sektoral ini merubah tatanan penggunaan lahan yang ada atau membuka lahan baru, maka tatanan lingkungan berubah (S=STATE) Produk lain dari pertambahan penduduk adalah meningkatnya pembuangan limbah karena “limbah adalah produk dari kehidupan” Perlu dipelajari dampak perubahan penggunaan lahan dan emisi limbah terhadap pencemaran lahan, air dan udara (I=IMPACT) Penanggulangan (R=RESPONSE) melalui kebijakan, penataan dan pengelolaan Gambar 11.8 Konsep pengelolaan DAS : pengelolaan air (water management) atau Pengelolaan banjir terpadu (Integrated flood management) 11.5.2 Kajian Tata Ruang Terpadu Zona “Coastal - Catchment” 1. Kajian lingkungan pada zona Coastal – catchment di daerah tangkapan air adalah: 1) Hydrologic budget (input-output material melalui air: transportasi sedimen dan limbah, aliran CNP (Carbon, Nitrogen, Phosphorous Fluxes) 2) Sumberdaya air 3) Pengembangan kawasan industri dan pemukiman 2. Kajian di daerah pesisir: 1) Skenario naiknya muka air laut (sea level rise) 2) Dinamika fluvial, pasang – surut, dan gelombang 3) Sistem pesisir dan ekosistem pesisir (Coastal systems and coastal ecosystems) Copyright@2007 by Djauhari Noor 292 Bab 11. Pengelolaan Pesisir dan Laut Geologi Untuk Perencanaan _______________________________________________________________________________________________ Perubahan Penduduk Opini Kebijakan Publik Faktor Sosial-Budaya Perubahan Ekonomi Makro Pendorong (Driver) D PERUBAHAN SEKTORAL PERUMAHAN JASA INDUSTRI ENERGI PERTANIAN TRANSPORTASI Tekanan (Pressure) P Perubahan (State) S PERUBAHAN TATAGUNA LAHAN EMISI LIMBAH Dampak (Impact) I LAHAN AIR UDARA Penanggulangan (Response) R TEKNIK DAN METODA EVALUASI Gambar 11.9 Laporan dan Kajian Zona Darat – Laut Terpadu (Land Oceanic Integrated Coastal Zones (LOICZ)) 3. Kajian Daerah Aliran Sungai Kajian DAS dapat dibagi dalam 4 komponen, yaitu: (a) Kesehatan DAS; (b) Kualitas Air; (c) Kuantitas Air; dan (d) Biologi DAS. Analisis dari ke empat komponen harus terpadu dikarenakan ada saling keterkaitan di antara komponen tersebut. Kesehatan DAS adalah yang paling kompleks dan terdiri dari komponen-komponen yang luas kisarannya, yaitu mencakup proses-proses hidrologis dan geomorfologis dan karakteristik komunitas kimiawi dan biologis. 4. Isu isu Pengelolaan DAS Terpadu Dalam pengelolaan daerah aliran sungai, hal yang sering timbul dan menjadi kendala adalah sebagai berikut: 1) Batas DAS dan luas DAS 2) Batas Administrasi (Kabupaten/Kota dalam DAS) 3) Siapa pemangku kepentingan: Pemerintah, Non-Pemerintah, Dunia Usaha, Komunitas Adat 4) Sumber Polutan 5) Kualitas Air 6) Data biofisik DAS – Perairan 7) Faktor sosial-ekonomi-demografi 8) Penggunaan lahan dan cakupan lahan 11.5.3 Proses manajemen DAS 1. Kajian dan fase identifikasi masalah DAS dan masalah manajemen DAS 2. Tahap Perencanaan: R Copyright@2007 by Djauhari Noor 293 Bab 11. Pengelolaan Pesisir dan Laut Geologi Untuk Perencanaan _______________________________________________________________________________________________ a. Data dan informasi yang diperlukan; b. Skala dan pengumpulan data dalam kajian DAS: Basin Studies >> Watershed Plan >> Community or Tributary Plans >> Site Specific or Parcell Specific Assessment. 3. Tahap implementasi 4. Tahap evaluasi A. Tahap Identifikasi Masalah DAS mencakup: a. Assessment : 1) Penetapan batas-batas geografis DAS 2) Ruang Lingkup Proyek 3) Tahap Inventarisasi b. Assessment Sumber Polutan: 1) Perkotaan (pemukiman, transportasi, rumah sakit. dsb) 2) Pertanian 3) Industri. c. Daerah Daerah Kritis B. Tahap Identifikasi Masalah Manjemen DAS meliputi: a. Identifikasi Unit DAS (contoh; Unit Lahan di darat) b. Identifikasi Jaringan Drainase c. Identifikasi Siklus Hidrologi d. Identifikasi Proses Biofisik DAS e. Identifikasi Konflik Penggunaan Lahan (hak perdata vs hak ulayat – hutan/laut lindung –nelayan vs perusahaan, dsb) f. Identifikasi Masalah Kependudukan dan Lapangan Kerja g. Identifikasi Aspek-Aspek Manajemen Tunggal DAS dan pengorganisasiannya. C. Pengembangan Kemitraan: a. Membangun kemitraan, organisasi, struktur b. Aspek kelembagaan (apa peranan masyarakat Adat, masyarakat Lingkungan Hidup, masyarakat ekonomi lemah, masyarakat pendatang, bisnis, pakar perguruan tinggi, dsb) c. Aspek kebijakan daerah dan nasional D. Konsep Badan Penataan dan Pengelolaan Terpadu DAS 1. Diusulkan suatu badan dengan yang bersifat lintas wewenang dan lintas sektoral dengan Peraturan Daerah untuk semua DAS di Indonesia. 2. Bersifat normatif dan koordinatif terdiri dari unsur Pemerintah, unsur stakeholders dan pakar perguruan tinggi 3. Tugas Badan: a) Memecahkan masalah b) Menetapkan sasaran dan mengidentifikasi solusinya c) Menerapkan pengawasan d) Mengukur sukses dan melaksanakan penyesuaian penyesuaian 4. Fungsi Badan: a) Pemantauan b) Kemitraan c) Memberi jasa ke luar lingkungannya, seperti merubah perilaku, pendidikan masyarakat, replikasi, dsb. Copyright@2007 by Djauhari Noor 294 Bab 11. Pengelolaan Pesisir dan Laut Geologi Untuk Perencanaan _______________________________________________________________________________________________ RINGKASAN Terdapat banyak definisi “Wilayah Pesisir”, namun demikian yang umum diterapkan adalah: 1. Ditentukan menurut sifat dan persoalan yang akan dikaji, umumnya batas interaksi darat-laut (keterkaitan antar ekosistem), khususnya tujuan-tujuan pengelolaan 2. Batas kelaut dapat sampai batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), ke darat dapat sampai ke hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk tujuan penataan ruang 3. Bentangan mulai dari dataran pesisir sampai dengan tepi luar paparan benua untuk tujuan penelitian. Secara geografis, batas ke arah darat dari wilayah pesisir adalah seharusnya kabur, karena: 1. Laut dapat berdampak terhadap iklim jauh ke daratan tanpa batas yang jelas 2. Air laut dapat masuk ke perairan sungai (estuarin) dengan berbagai cakupan, tergantung dari geometri dan aliran sungai 3. Pasangsurut laut (tides) masuk jauh ke arah hulu sungai daripada penetrasi air asin ke dalam tanah. Wilayah pesisir adalah suatu zona yang menerus kearah daratan dan lautan dan dibatasi oleh pengaruh daratan dan lautan. Dengan kata lain, zona pesisir dapat dibatasi oleh garis pantai dan bentuk bentuk geomorfologi yang berdekatan ditentukan oleh aktifitas laut pada tepi daratan. Dalam arti luas, wilayah pesisir didefinisikan sebagai suatu wilayah yang menerus dari bagian daratan pada dataran pesisir hingga kebatas tepi luar dari lereng benua, kuranglebih mendekati yang sesuai dengan areal permukaan bumi yang telah mengalami inundasi dan tersingkap sebagai suatu hasil dari perubahan muka air laut selama zaman glacial pada akhir kuarter serta periode interglacial (IGBP Report No.28). Berdasarkan US commission on Marine Science, Engineering and Resources (1969), wilayah pesisir dapat didefinisikan sebagai: 1. Wilayah yang berupa daratan kering dan ruang laut yang berdekatan (air dan daratan submergence) dimana ekologi daratan secara langsung berdampak pada ekologi ruang lautan. 2. Suatu wilayah yang mempunyai lebar area yang bervariasi yang dibatasi oleh benua dan dataran laut (inland seas). 3. Secara fungsional, wilayah pesisir adalah suatu antarmuka yang luas lahan dan air, dimana produksi, komsumsi, dan proses pertukaran terjadi pada intensitas yang sangat tinggi. 4. Secara ekologi, wilayah pesisir adalah suatu area aktifitas biokimia yang dinamis akan tetapi kapasitasnya terbatas didalam mendukung berbagai bentuk kebutuhan manusia. 5. Secara geografis, batas daratan dari zona pesisir adalah sangat diperlukan karena tidak jelas (samarsamar). 6. Laut mungkin berdampak jauh ke arah daratan dari laut dengan intrusi air laut ke bawah tanah. Arti Penting Wilayah Pesisir 1. Memiliki keaneka ragaman hayati tinggi 2. Aktivitas ekonomi yang tinggi : perdagangan, pelayaran, dan perindustrian, pemboran minyak lepas pantai, wilayah rekreasi, tourisme, budidaya perikanan, rumput laut, mutiara, lalu lintas manusia dan sebagainya. 3. Sebagai tempat bercampurnya bangsa-bangsa di dunia. Permasalahan wilayah pesisir di dunia: 1. Pemanfaatan yang tidak berkesinambungan dan pembangunan yang tidak dibatasi pada zona pesisir dan sumberdaya 2. Akumulasi dari kontaminasi, erosi dan penurunan habitat dan sumberdaya alam yang sangat cepat 3. Degradasi sistem alamiah karena tidak disediakan pencegahan terhadap abrasi air laut. 4. Degradasi habitat untuk beberapa spesies dan makanan bagi banyak orang dan dapat menyebabkan resiko yang tinggi terhadap kesehatan masyarakat 5. Dampak naiknya muka air laut yang disebabkan oleh perubahan iklim global akibat ulah manusia. 6. Tantangan zona pesisir yang memiliki banyak fungsi sehingga akan berakibat dalam skala waktu yang bervariasi. Permasalahan wilayah pesisir di Indonesia: 1. Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelago State) 2. Enampuluh persen penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir dan mayoritas penduduk di wilayah ini pada umumnya miskin 3. Konflik penggunaan ruang pesisir dan laut 4. Tingkat pendidikan nelayan umumnya rendah 5. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut, terutama penggunaan bahan peledak atau racun dalam menangkap ikan, rusaknya mangrove dan terumbu karang, serta penggalian pasir Copyright@2007 by Djauhari Noor 295 Bab 11. Pengelolaan Pesisir dan Laut Geologi Untuk Perencanaan _______________________________________________________________________________________________ Pengelolaan pesisir terpadu (Integrated Coastal Management) menurut Group of Experts on the Scientific Aspects on Marine (Environmental) Protection (GESAMP) adalah: 1. Untuk meningkatkan kualitas hidup komunitas manusia yang bergantung pada sumberdaya pesisir sambil mempertahankan keanekaragaman hayati dan produktivitas ekosistem pesisir (keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi). 2. Proses dinamis dan terus menerus, yang menyatukan pemerintah dan masyarakat, kepentingan sektor dan publik, perancangan terpadu untuk melindungi ekosistem pesisir di satu pihak dan memanfaatkan sumberdayanya di lain pihak. Definisi klasik dari pengelolaan daerah aliran sungai menurut Colorado State University (1964) adalah “The art and science of managing the nature resources of a watershed in order to control the discharge of water in terms of quality, location and time of occurance”. Definisi diatas dianggap hanya cocok untuk DAS yang tidak dihuni oleh manusia yang padat, seperti di Amerika, yaitu di “Tennessee Valey” dan dianggap konsep pengelolaan DAS yang pertama kali di dunia. Pengelolaan DAS menurut (Dourojeanni, 2002) adalah : “ The applications of principles and methods for the rational use of the natural resources of the watershed – essentially water, soil, vegetation and wildlife – aimed at achieving optimal and sustained production of those resources with minimum damage to the environment for the benefit of the inhabitants of the watershed and the communities linked to it ”. Dengan kata lain manajemen DAS adalah untuk menuju sasaran sosial, ekonomi dan lingkungan untuk kemanfaatan para pemangku kepentingan di samping mengelola daerah tangkapan air untuk penggunaan ganda (multi uses). Proses manajemen DAS 1. Kajian dan fase identifikasi masalah DAS dan masalah manajemen DAS 2. Tahap Perencanaan:  Data dan informasi yang diperlukan;  Skala dan pengumpulan data dalam kajian DAS: Basin Studies >> Watershed Plan >> Community or Tributary Plans >> Site Specific or Parcell Specific Assessment. 3. Tahap implementasi 4. Tahap evaluasi PERTANYAAN ULANGAN 1. 2. 3. 4. 5. Jelaskan definisi wilayah pesisir ? Jelaskan mengapa wilayah pesisir itu penting ? Sebutkan permasalahan yang ada di wilayah pesisir ? Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengelolaan wilayah pesisir terpadu ? Jelaskan definisi pengelolaan Daerah Aliran Sungai menurut Doujeanni (2002) ? Copyright@2007 by Djauhari Noor 296