Docstoc

Pola Pembinaan Implementasi KTSP_rev

Document Sample
Pola Pembinaan Implementasi KTSP_rev Powered By Docstoc
					                                                      Pola Pembinaan Implementasi KTSP




                                    BAB I
                                PENDAHULUAN


A.   Latar Belakang

     Sesuai Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 tahun 2003
     tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
     19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), kurikulum pada
     jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan
     dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
     serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional
     Pendidikan (BSNP). Dengan diterbitkannya berbagai Permendiknas yang
     berkaitan dengan SNP maka Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
     juga harus mengacu pada Standar Proses dan Standar Penilaian Pendidikan.
     Selain itu, KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut
     kurikulum dalam UU No.20/2003 dan PP No.19/2005.

     Pasal 38 ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum
     pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya
     oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah
     di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen
     Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk
     pendidikan menengah.

     Peraturan Menteri Pendidikan (Permendiknas) RI Nomor 6 Tahun 2007 pasal
     5   butir b tentang Perubahan Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2006
     tentang Pelaksanaan Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 dan
     Permendiknas RI Nomor 23 Tahun 2006, menyatakan bahwa Direktorat
     Jenderal   Manajemen     Pendidikan   Dasar    dan    Menengah         (Ditjen
     Mandikdasmen) melakukan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi
     pelaksanaan kurikulum. Disebutkan juga dalam Panduan Penyusunan KTSP
     jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah oleh BSNP, pemberlakuan dokumen
     KTSP pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah
     Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dinyatakan



                                                                                         1
                                                         Pola Pembinaan Implementasi KTSP




     berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari Komite
     sekolah dan diketahui oleh dinas tingkat kabupaten/kota yang bertanggung
     jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan tingkat provinsi untuk
     SMA dan SMK.

     Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 antara lain mengamanatkan bahwa
     sekolah sudah dapat menerapkan kurikulum dimaksud mulai tahun
     pelajaran 2006/2007.


     Dari hasil penyusunan dan penerapan KTSP yang telah dilakukan, diperoleh
     masukan, antara lain:
     1. Belum semua warga sekolah dapat memahami secara utuh esensi KTSP;
     2. Sekolah    masih    menghadapi   kesulitan   dalam    proses     penyusunan
        kurikulum sampai dengan proses pelaksanaan. Penyebabnya antara lain
        adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki sekolah, belum ada
        pembimbingan yang intensif dari Dinas Pendidikan, dan sekolah belum
        dapat meyakini apakah dokumen KTSP yang disusun sudah memenuhi
        syarat;
     3. Dalam pelaksanaannya, KTSP belum optimal diterapkan karena belum
        memadainya faktor-faktor pendukung pelaksanaannya (antara lain:
        sumber daya manusia, sarana dan prasarana, manajemen, serta
        pembiayaan).

     Dalam menghadapi permasalahan tersebut, para pembina pendidikan di
     tingkat pusat (Direkorat Pembinaan SMA), tingkat provinsi (Dinas Pendidikan
     Provinsi) dan tingkat kabupaten/kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota),
     perlu   bersinergi    membantu   sekolah   untuk   mengatasi      permasalahan
     tersebut.

B.   Landasan

     1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

     2. PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.




                                                                                            2
                                                 Pola Pembinaan Implementasi KTSP




3. PP RI Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan
   Daerah.

4. PP RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

5. Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.

6. Permendiknas RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
   Lulusan.

7. Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
   Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan Permendinas RI Nomor 23
   Tahun 2006.

8. Permendiknas RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendinas
   RI Nomor 24 Tahun 2006.

9. Permendiknas RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas
   Sekolah/Madrasah.

10. Permendiknas RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala
    Sekolah/Madrasah.

11. Permendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi
    Akademik dan Kompetensi Guru.

12. Permendinas RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
    Pendidikan.

13. Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian
    Pendidikan.

14. Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana
    Prasarana Pendidikan.

15. Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.

16. Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga
    Administrasi Sekolah/Madrasah.

17. Permendiknas RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga
    Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

18. Permendiknas RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga
    Laboratorium Sekolah/Madrasah.

19. Permendiknas RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi
    Akademik dan Kompetensi Konselor.



                                                                                    3
                                                           Pola Pembinaan Implementasi KTSP




     20. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No.33/MPN/SE/2007 tanggal
         13 Februari 2007 perihal Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan
         Pendidikan.


C.   Tujuan

     Penyusunan Pola Pembinaan Implementasi KTSP ini bertujuan memberikan
     pemahaman tentang:
     1.   peran dan fungsi pusat (Dit. PSMA), provinsi (Dinas Pendidikan
          Provinsi), kabupaten/kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) dan
          sekolah tentang implementasi KTSP;
     2.   mekanisme      implementasi    KTSP    di     tingkat    pusat,      provinsi,
          kabupaten/kota, dan tingkat sekolah;
     3.   pengelolaan/pengorganisasian waktu dalam implementasi KTSP di
          tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat sekolah.

D.   Sasaran

     1.   Tingkat Provinsi
          Penentu kebijakan, pejabat struktural dan staf lainnya di lingkungan
          Dinas Pendidikan Provinsi, Dewan Pendidikan dan Tim Pengembang
          Kurikulum yang menangani SMA.

     2.   Tingkat Kabupaten/Kota
          Penentu kebijakan, pejabat struktural dan staf lainnya di lingkungan
          Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan dan Tim
          Pengembang Kurikulum yang menangani SMA.

     3.   Sekolah
          Seluruh warga sekolah, khususnya Tim Pengembang KTSP yang terdiri
          atas   guru,   komite   sekolah,   pengurus    yayasan,      konselor,      dan
          narasumber lainnya.




                                                                                              4
                                                                                  Pola Pembinaan Implementasi KTSP




                                        BAB II
                             POLA DAN STRATEGI PEMBINAAN



Pola dan strategi pembinaan implementasi KTSP di SMA dapat digambarkan pada
bagan di bawah ini.

                                    POLA & STRATEGI PEMBINAAN

                                              •   Kebijakan Teknis Pembelajaran
                                              •   Pedoman-Pedoman
                                              •   Bintek Pembelajaran
              • Membentuk Tim                 •   Supervisi dan Evaluasi                • Membentuk Tim
                Pengembang Kurikulum          •   Pemetaan mutu pembelajaran              Pengembang Kurikulum
              • Membuat Jadwal Validasi,                                                • Membuat Jadwal Validasi,
                Verifikasi, Supervisi, dsb.                                               Verifikasi, Supervisi, dsb.
              • Mengatur Penugasan Tim                                                  • Mengatur Penugasan Tim
              • Menyusun Laporan                                                        • Menyusun Laporan
              • Melakukan Pemetaan Mutu                                                 • Melakukan Pemetaan
                Keterlaksanaan KTSP                                                       Mutu Keterlaksanaan
                                                                                          KTSP
              • Validasi Penyusunan
                (konten, administrasi,        PENYUSUNAN          PENGESAHAN
                                                                                         • Validasi Penyusunan
                prosedur) berdasarkan                                                      (konten, administrasi,
                rekomendasi Kab./Kota.                                                     prosedur)
              • Verifikasi hasil validasi.        Evaluasi         Pelaksanaan           • Verifikasi hasil validasi.
              • Penandatangan dokumen                                                    • Rekomendasi/Pengantar
                KTSP yang telah                                                            untuk pengesahan Prov.
                disempurnakan                                                            • Monitoring secara reguler
              • Monitoring secara reguler                                                • Supervisi & Bintek
              • Supervisi & Bintek proses                                                  proses pembelajaran
                pembelajaran                                                             • Layanan Profesional
              • Layanan Profesional                                                      • Peta Mutu
              • Peta Mutu Keterlaksanaan                                                   Keterlaksanaan KTSP
                KTSP Provinsi                                                              Kab/Kota.




                                                  KOORDINASI :




           Bagan 1. Pola dan Strategi Pembinaan Implementasi KTSP - SMA



    Penjelasan alur :

    1.   Direktorat Pembinaan SMA

         Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat PSMA di bidang
         pembelajaran antara lain :
         a.      Kebijakan teknis pembelajaran
         b.      Pedoman-pedoman
         c.      Bimbingan teknis pembelajaran
         d.      Supervisi dan evaluasi




                                                                                                                        5
                                                         Pola Pembinaan Implementasi KTSP




     Melalui pembinaan ini Dit. PSMA akan memperoleh gambaran tentang
     peta mutu pembelajaran SMA di Indonesia.



2.   Sekolah
     Sekolah sesuai dengan kedudukannya dalam pelaksanaan KTSP
     bertugas melakukan:

     a.   Penyusunan

          Tahapan penyusunan KTSP adalah :
               1) Melakukan analisis konteks yaitu identifikasi SI, SKL,
                    Standar Proses, dan Standar Penilaian, analisis kondisi
                    satuan     pendidikan   (peserta   didik,   pendidik,       tenaga
                    kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-
                    program), analisis peluang dan tantangan yang ada di
                    masyarakat dan lingkungan sekitar (asosiasi profesi, dunia
                    industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial
                    budaya).
               2) Membentuk Tim penyusun KTSP terdiri atas guru, konselor,
                    dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota,
                    dengan melibatkan komite sekolah, nara sumber, serta
                    pihak lain yang terkait.
               3)   Menyusun dokumen KTSP. Penyusunan dokumen KTSP
                    merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah yang
                    diselenggarakan sebelum tahun pelajaran baru, dalam
                    bentuk rapat kerja dan/atau lokakarya. Tahap kegiatan
                    penyusunan dokumen KTSP secara garis besar meliputi:
                    penyiapan dan penyusunan draf, review dan revisi, serta
                    finalisasi, pemantapan dan penilaian. Penyusunan dokumen
                    KTSP juga merupakan kegiatan program rutin tahunan yang
                    dilaksanakan secara periodik dalam siklus tahun pelajaran,
                    sehingga dokumen yang disusun sesuai dengan karakteristik




                                                                                            6
                                                           Pola Pembinaan Implementasi KTSP




                   peserta didik, situasi dan kondisi sekolah (baik internal
                   maupun eksternal) dalam tahun pelajaran yang terkait.
     b.   Pengesahan

          Dokumen KTSP SMA dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah
          setelah     mendapat    pertimbangan      dari     komite      sekolah      dan
          diketahui     oleh   Dinas   Pendidikan     Provinsi.      Contoh      Lembar
          Pengesahan terlampir.

     c.   Pelaksanaan

          Sekolah melaksanakan kegiatan pembelajaran mengacu pada
          ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen KTSP.

     d.   Evaluasi

          Sesuai     dengan    prinsip-prinsip   pengembangan             KTSP      maka
          keterlaksanaannya baik dari segi proses maupun hasil perlu
          dievaluasi    berkala   secara   internal    sekolah.        Hasil    evaluasi
          merupakan umpan balik untuk penyusunan dokumen KTSP tahun
          berikutnya.

3.   Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

     Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan KTSP, Dinas
     Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan:
     a.   Validasi Penyusunan (konten, administrasi, prosedur)
     b.   Rekomendasi/Pengantar untuk pengesahan Provinsi
     c.   Monitoring secara reguler
     d.   Supervisi dan Bimtek proses pembelajaran
     e.   Layanan Profesional
     f.   Pemetaan mutu keterlaksanaan KTSP Kab/Kota

     Untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas, Dinas Pendidikan
     Kabupaten/Kota :
     a.   Membentuk Tim Pengembang Kurikulum



                                                                                              7
                                                         Pola Pembinaan Implementasi KTSP




     b.   Membuat jadwal validasi, verifikasi, Supervisi, dsb.
     c.   Mengatur penugasan tim
     d.   Menyusun laporan
     e.   Melakukan pemetaan mutu keterlaksanaan KTSP

     Melalui      pembinaan   ini   Dinas   Pendidikan    Kabupaten/Kota          akan
     memperoleh gambaran tentang :
     a.   Keterlaksanaan      KTSP    di    Kabupaten/Kota        mencakup         peta
          dokumen, tingkat penerapan
     b.   Tingkat ketercapaian SK/KD, peta mutu kompetensi
     c.   Tingkat ketercapaian mutu pendidikan

     Penerapan KTSP memicu standar-standar lain untuk dipenuhi dalam
     rangka mendukung keterlaksanaan KTSP


4.   Dinas Pendidikan Provinsi

     Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan KTSP, maka
     Dinas Pendidikan Provinsi melakukan:
     a.   Validasi Penyusunan (konten, administrasi, prosedur) berdasarkan
          rekomendasi/Pengantar dari Dinas Kabupaten/Kota
     b.   Verifikasi Hasil Validasi
     c.   Penandatanganan dokumen KTSP yang telah disempurnakan oleh
          sekolah
     d.   Monitoring secara reguler
     e.   Supervisi dan Bimtek proses pembelajaran
     f.   Layanan Profesional
     g.   Pemetaan mutu keterlaksanaan KTSP Provinsi

     Untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas, Dinas Pendidikan
     Provinsi :
     a.   Membentuk Tim Pengembang Kurikulum
     b.   Membuat jadwal validasi, verifikasi, supervisi, dsb
     c.   Mengatur penugasan tim



                                                                                            8
                                                      Pola Pembinaan Implementasi KTSP




     d.    Menyusun laporan
     e.    Melakukan pemetaan mutu keterlaksanaan KTSP

     Melalui pembinaan ini Dinas Pendidikan Provinsi akan memperoleh
     gambaran tentang :
     a. Keterlaksanaan KTSP di provinsi mencakup peta dokumen, tingkat
          penerapan
     b. Tingkat ketercapaian SK/KD, peta mutu kompetensi
     c. Tingkat ketercapaian mutu pendidikan
     Penerapan KTSP memicu standar-standar lain untuk dipenuhi dalam
     rangka mendukung keterlaksanaan KTSP


5.   Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Lainnya.

     Dalam pola dan strategi pembinaan implementasi KTSP, diharapkan
     pula keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan
     lainnya, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
     Misalnya:   Perguruan       Tinggi   (PT),   Lembaga    Penjaminan        Mutu
     Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik
     dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Dewan Pendidikan tingkat provinsi
     dan kabupaten/kota, dan sebagainya.

     Keterlibatan     berbagai    unsur    stakeholders   pendidikan       tersebut
     berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing institusi/lembaga
     dan program-program yang relevan dengan tujuan pengembangan dan
     implementasi KTSP tingkat SMA, serta secara operasional dilakukan
     melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait pada masing-masing
     jenjang, yaitu: Direktorat Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi,
     dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.




                                                                                         9
                                                       Pola Pembinaan Implementasi KTSP




                                   BAB III
                                  PENUTUP



Pembinaan dan peningkatan kapasitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan
yang bermutu perlu terus dilakukan, termasuk dalam implementasi KTSP. Semua
unsur perlu melakukan sinergi secara terpadu, terprogram, dan berkelanjutan.


Penyusunan dokumen Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMA ini dilakukan
sebagai upaya memudahkan bagi semua pihak yang terkait dalam melakukan
pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP). Naskah yang telah disiapkan ini terbuka untuk dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan.




                                                                                          10
                                                                    Pola Pembinaan Implementasi KTSP




Lampiran 1
CONTOH LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN KTSP



                                  PENETAPAN/PENGESAHAN

Setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah, dengan ini Kurikulum
SMA ...................... ditetapkan/disahkan untuk diberlakukan mulai tahun
pelajaran............




                                                        Ditetapkan/disahkan
                                                        Di       : ................
                                                        Tanggal :

Ketua Komite Sekolah,                                   Kepala Sekolah,




...............................                         .................................



                                Mengetahui,
                            a.n Kepala Dinas Pendidikan
                                Provinsi .......................
                                Kepala Bidang Pendidikan Menengah



                                  ...............................
                                  NIP ..........................




                                                                                                       11
                                                         Pola Pembinaan Implementasi KTSP




Lampiran 2:
CONTOH SISTEMATIKA ISI DOKUMEN KTSP.
Contoh ini tidak mengikat, satuan pendidikan dapat memodifikasi dengan
tetap mengacu pada Panduan penyusunan KTSP dari BSNP.
BAB      I   PENDAHULUAN
             A.   Latar Belakang/Rasionalisasi
             B.   Landasan
             C.   Tujuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
             D.   Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah
BAB II       STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM
             A. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
                1. Kelompok Mata Pelajaran
                2. Struktur Kurikulum SMA
             B. Muatan Kurikulum
                1. Mata Pelajaran
                2. Muatan Lokal
                3. Kegiatan Pengembangan Diri
                4. Beban Belajar
                5. Ketuntasan Belajar
                6. Kenaikan Kelas, Penjurusan, dan Kelulusan
                7. Pendidikan Kecakapan Hidup
                8. Pendidikan Keunggulan Lokal dan Global
             C. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
BAB III      KALENDER PENDIDIKAN
BAB IV       PROFIL SEKOLAH
             A. Lingkungan Sekolah
             B. Keadaan Sekolah
             C. Personel Sekolah
                1. Tenaga Pendidik
                2. Tenaga Kependidikan
             D. Peserta Didik
             E. Orangtua Peserta Didik
             F. Kerjasama (Instansi lain yang terkait)
             G. Prestasi Sekolah

LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
2. Silabus
3. Program Pengembangan Diri
4. SK Tim Penyusun
5. Hasil Analisis Konteks




                                                                                            12

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:2/27/2013
language:Malay
pages:12