Docstoc

Pola Pemb Implem KTSP_120209_rev

Document Sample
Pola Pemb Implem KTSP_120209_rev Powered By Docstoc
					SOSIALISASI & PELATIHAN KTSP 2009
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL      HALAMAN   1   1
                        LANDASAN
 UU No.20/2005 tentang Sistem Pendidikan
  Nasional
 Permendiknas No.6/2007 tentang
  Pelaksanaan Permendiknas No.22/2006 dan
  Permendiknas No.23/2006
 Permendiknas No.25/2006 tentang Rincian
  tugas unit kerja di lingkungan Ditjen
  Mandikdasmen
 Panduan penyusunan KTSP (dari BSNP)

  SOSIALISASI & PELATIHAN KTSP 2009
  DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL      HALAMAN   2
UU No. 20/2003, Pasal 38 (2)
Kurikulum pendidikan dasar dan
menengah dikembangkan sesuai dengan
relevansinya oleh setiap kelompok atau
satuan pendidikan dan komite
sekolah/madrasah di bawah koordinasi
dan supervisi Dinas Pendidikan atau
kantor Departemen Agama Kabupaten/
Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi
untuk pendidikan menengah.

  SOSIALISASI & PELATIHAN KTSP 2009
  DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL      HALAMAN   3   3
Permendiknas No. 6/ 2007, Pasal 5 (b)
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah melakukan bimbingan teknis, supervisi,
dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.

Panduan penyusunan KTSP – BSNP
Pemberlakuan dokumen KTSP pada Sekolah Dasar
(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah
Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) dinyatakan berlaku oleh kepala
sekolah setelah mendapat pertimbangan dari Komite
sekolah dan diketahui oleh dinas tingkat kabupaten/
kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan
untuk SD dan SMP, dan tingkat provinsi untuk SMA
dan SMK
    SOSIALISASI & PELATIHAN KTSP 2009
    DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL      HALAMAN   4   4
 PERMENDIKNAS No. 25/2006 tentang RINCIAN
 TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
 DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN
 PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,
 pasal 46 butir f dan g

Rincian tugas Subdirektorat Pembelajaran pada Direktorat
Pembinaan SMA adalah sebagai berikut:


         f. melaksanakan pemberian bimbingan
            teknis pelaksanaan pembelajaran
         g. melaksanakan supervisi dan evaluasi
            pelaksanaan pembelajaran


     SOSIALISASI & PELATIHAN KTSP 2009
     DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL      HALAMAN   5   5
PERMENDIKNAS NO.25/2006 tentang RINCIAN TUGAS
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, pasal
47 (f) dan (g) :

Rincian Tugas Seksi Pelaksanaan Kurikulum
adalah sebagai berikut:

    f. melakukan penyusunan bahan pemberian
       bimbingan teknis pelaksanaan kurikulum;
    g. melakukan penyusunan bahan supervisi dan
       evaluasi pelaksanaan kurikulum



   SOSIALISASI & PELATIHAN KTSP 2009
   DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL      HALAMAN   6   6
PERMASALAHAN
Kondisi riil di lapangan:
1.    Belum semua warga sekolah memahami
      esensi KTSP
2.    Masih banyak kendala dalam penyusunan
      sampai dengan proses pelaksanaan :
        • SDM terbatas
        • Bimtek belum intensif
        • Sekolah belum yakin apakah KTSP yang
          disusun telah memenuhi syarat

     SOSIALISASI & PELATIHAN KTSP 2009
     DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL      HALAMAN   7   7
PERMASALAHAN
3. Dalam pelaksanaannya diakui bahwa
   Implementasi KTSP belum optimal
   karena faktor pendukung yang belum
   memadai, terutama :
    a.    SDM
    b.    Sarana dan prasarana pendukung
    c.    Manajemen
    d.    Biaya



  SOSIALISASI & PELATIHAN KTSP 2009
  DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL      HALAMAN   8
TUJUAN
MEMBERIKAN PEMAHAMAN TENTANG :

1. Peran dan fungsi pusat (Dit. PSMA), provinsi (Dinas
   Pendidikan Provinsi), kabupaten/kota (Dinas
   Pendidikan Kabupaten/Kota) dan sekolah tentang
   implementasi KTSP;
2. Mekanisme implementasi KTSP di tingkat pusat,
   provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat sekolah;
3. Pengelolaan/pengorganisasian waktu dalam
   implementasi KTSP di tingkat pusat, provinsi,
   kabupaten/kota, dan tingkat sekolah


     SOSIALISASI & PELATIHAN KTSP 2009
     DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL      HALAMAN   9     9
SASARAN
1. TINGKAT PROVINSI
   Penentu kebijakan, pejabat struktural dan staf lainnya di
   lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi, Dewan Pendidikan
   dan Tim Pengembang Kurikulum Provinsi yang menangani
   SMA.
2. TINGKAT KABUPATEN/KOTA
   Penentu kebijakan, pejabat struktural dan staf lainnya di
   lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dewan
   Pendidikan dan Tim Pengembang Kurikulum Kab/Kota yang
   menangani SMA.
3. TINGKAT SEKOLAH
   Seluruh warga sekolah, khususnya Tim Pengembang KTSP
   yang terdiri atas: kepala sekolah, guru, komite sekolah,
   pengurus yayasan, konselor, dan narasumber lainnya.

    SOSIALISASI & PELATIHAN KTSP 2009
    DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL      HALAMAN   10           10
POLA & STRATEGI PEMBINAAN

• Membentuk Tim
                                                                         • Membentuk Tim
  Pengembang Kurikulum              •   Kebijakan Teknis Pembelajaran
                                                                           Pengembang Kurikulum
• Membuat Jadwal                    •   Pedoman-Pedoman
                                                                         • Membuat Jadwal Validasi,
  Validasi, Verifikasi,             •   Bimtek Pembelajaran
                                                                           Verifikasi, Supervisi, dsb.
  Supervisi, dsb.                   •   Supervisi dan Evaluasi
                                                                         • Mengatur Penugasan Tim
• Mengatur Penugasan Tim            •   Pemetaan mutu pembelajaran
                                                                         • Menyusun Laporan
• Menyusun Laporan
                                                                         • Melakukan Pemetaan
• Melakukan Pemetaan
                                                                           Mutu Keterlaksanaan
  Mutu Keterlaksanaan
                                                                           KTSP
  KTSP


• Validasi Penyusunan
  (konten, administrasi,            PENYUSUNAN          PENGESAHAN      • Validasi Penyusunan
  prosedur) berdasarkan                                                   (konten, administrasi,
  rekomendasi Kab./Kota.                                                  prosedur)
• Verifikasi hasil validasi.                                            • Verifikasi hasil validasi.
• Penandatangan
                                    EVALUASI         PELAKSANAAN        • Rekomendasi/Pengantar
  dokumen KTSP yang                                                       untuk pengesahan Prov.
  telah disempurnakan                                                   • Monitoring secara reguler
• Monitoring secara                                                     • Supervisi & Bimtek proses
  reguler                                                                 pembelajaran
• Supervisi & Bimtek                                                    • Layanan Profesional
  proses pembelajaran                                                   • Peta Mutu Keterlaksanaan
• Layanan Profesional                                                     KTSP Kab/Kota.
• Peta Mutu
  Keterlaksanaan KTSP
  Provinsi
          SOSIALISASI & PELATIHAN KTSP 2009
          DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL         HALAMAN   11
SOSIALISASI & PELATIHAN KTSP 2009
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL      HALAMAN   12

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:2/27/2013
language:Unknown
pages:12