SOP Standar Operasional by ShO97gB

VIEWS: 6 PAGES: 25

									      DEPARTEMEN                               PEKERJAAN                          UMUM
        DIREKTORAT                     JENDERAL                 CIPTA            KARYA
      URBAN        SECTOR        DEVELOPMENT             REFORM        PROJECT         (USDRP)
      JL. Mendawai IV No 10 Bulungan      Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. 021-7269011,




                               Project Management Unit (PMU)

              PEMBARUAN
 PENGADAAN BARANG DAN JASA
                                                       KOTA PAREPARE




                                    Laporan 2 Bulanan
                                                Bulan ke V Juni 2009



                  KONSULTAN INDIVIDU
                                                              OLEH : NASAR MANSUR




URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT( usdrp )IBRD LOAN NO. 4786 – IND / PHRD TF - 053555




                                         Urban sector Development Reform Project USDRP
                                                                                   - 1
                                                                                                                          Daftar Isi


                                                                                                                       Halaman




KATA PENGANTAR ................................................................................. ............. I – 2


BAB I.

AKTIVITAS DAN KOORDINASI ........... ............................................................... II – 4


BAB II.

PERMASALAHAN, TINDAK LANJUT.................................................................. III- 8


BAB III.

STATUS DAN PROGRES RENCANA ................................................................. IV - 10



Lampiran - lampiran




                                                               Urban sector Development Reform Project USDRP
                                                                                                         - 2
                                                                                   Kata Pengantar

     Konsultan individu bidang Procurment Reform telah berusaha secara maksimal untuk
melaksanakan pendampingan program Urban Institutional Development Program (UIDP) di Kota
Parepare Dengan segala keterbatasan akan memberikan mamfaat semaksimal mungkin dalam
reformasi yang sesuai dengan kerangka acuan kerja Urban Sector Development Reform
Project.


   Dalam realisasi di lapangan ini   Konsultan individu telah melihat suatu kemajuan dalam
koordinasi, informasi, serta pengumpulan data, kajian serta wawancara, tidak begitu banyak
kendala yang konsultan Individu hadapi, baik itu PAU sendiri PMU serta SKPD yang kami temui
semuanya berjalan normal,       laporan ini kami harapkan dapat mensinergikan dan
mengintegrasikan pergeseran perilaku dan sistim pemerintahan yang transparan dan
akuntabilitas dalam pengembangan pembangunan berbagai sektor dan menjadi sesuai dengan
kebijaksanaan serta kebutuhan pembangunan Kota Parepare secara umum dengan kemampuan
sumber daya manusia yang ada, sehingga mampu menghasilkan produk pemerintahan yang
berkualitas.


     Dengan selesainya laporan dua bulanan ke V bulan Juni 2009 ini dapat berguna bagi
PMU, Tim PAU serta yang ingin adanya reformasi utamanya pada lingkungan pemerintah Kota
Parepare menghargai arti penting dari reformasi Pengadaan barang dan jasa. Dan yang lebih
penting lagi semoga laporan ini dapat memberi spirit bagi pemerintah Kota Parepare untuk
bersama-sama menyatukan langkah dalam pembangunan daerah


                                                          Parepare, 21 Juni 2009

                                                            Konsultan Individu
                                                        Pengadaan barang dan jasa




                                                             Ir.NASAR MANSUR
                                            Urban sector Development Reform Project USDRP
                                                                                      - 3
                                           Bab I Aktifitas dan Koordinasi

Aktivitas dan koordinasi yang dilakukan

Bersama konsultan individu lainnya koordinasi Menindak lanjuti jawaban Pemda dari surat direktur
Bina Program Ditjen Cipta karya tgl 27 April 2009 No.PR.02.03-cp/157 tentang telaah tengah
waktu pelaksanaan agenda reformasi perkotaan dalam rangka proyek USDRP. Juga dalam
rangka persiapan konsultasi berkala tentang pendayagunaan laporan Serta perihal laporan Bantek
konsultasi pelaksanaan agenda reformasi No Ext 929/06/CPMU USDRP/2009 serta persiapan
data pada pertemuan konsultasi ke 2 antara UIDP Management dengan semua konsultan individu
yang mendampingi pelaksanaan agenda reformasi dasar di kota USDRP.


Diskusi dengan PAU, bu Annu data bulletin pengadan mengenai daftar pemenang kontrak, daftar
lamanya waktu untuk proses evaluasi penawaran untuk tiap paket kontrak, laporan kemajuan
proyek pada semua proyek pada masing-masing SKPD, status penanganan keluhan dan sanksi
yang dikenakan yang rencana akan dimasukan pada edisi pertama, serta tender ulang pada PPTK
dinas Pekerjaan Umum dan Sekretariat kota yang sudah melalui media, koran local.


Diskusi/Membuat tanggapan hasil pertemuan UIDP Management dengan konsultan individu
tentang pelaksanaan agenda reformasi dari tanggal 27 April sampai 8 Mei 2009, format standar
baru untuk laporan dwi mingguan dan bulanan untuk memonitor pencapaian setiap tolak ukur dari
setiap agenda reformasi, begitupun konsep bentuk dan status agenda reformasi yang dimiliki
Pemda daerah masing-masing konsultan. Sesuai arahan UIDP Management.


Bersama Konsultan Individu GCB, TPA dan FMR Koordinasi dengan ketua PMU, Amiruddin Idris
dalam rangka persiapan pertemuan konsultasi ke 2 dengan UIDP Management pesan beliau
Pemerintah kota parepare sangat konsen terhadap reformasi pengelolaan pemerintah daerah,


dengan mengambil langkah-langkah memperbaharui perda yang berhubungan dengan
pengelolaan tata pemerintahan yang baik untuk tercapainya tujuan jangka panjang pengembangan
kota mandiri sesuai hukum desentarisasi yang baru. Dampak lain dari proyek USDRP kata beliau
                                              Urban sector Development Reform Project USDRP
                                                                                        - 4
Masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pembangunan
yang sementara berjalan dengan Fasilisas website, SMS senter, dan tersedianya sarana
pengaduan.     sudah mempercai sisrem perencanaan pembangunan yang berpihak kepada
masyarakat


Diskusi/pembahasan agenda pertemuan dengan konsultan individu kabupaten parigi serta data
pendukung kemajuan pekerjaan, pembahasan terfokus pada format standar laporan dwi
mingguan, dan bulanan, tanggapan tertulis atas pencapaian setiap tolak ukur dari setiap agenda
reformasi serta status perkembangan pembahasan penyelesaian konsep pembaharuan.


Pertemuan teknis komponen Urban Institutional Development Program (UIDP) Hotel Ambhara,
Jakarta, anta lain Tanggapan konsultan terhadap laporan Progres reform, Pembahasan tentang
PMM dan Aide Memorial, Pembahasan dan pengisian format laporan progress dan kegiatan
consultan individu serta diskusi tentang fasilitas pemuktakhiran agenda reformasi setiap kota.
Kesimpulan Agenda reform tetap memakai agenda reform yang dibuat oleh masing-,masing
kabupaten/kota konsultan bertugas.


Mengikuti Staf Khusus Wakil Presiden RI, Ir.Sunaryo Sumaji melakukan kunjungan kerja di Kota
Parepare, bersama dengan Kadis Praswil Bina Marga Provinsi Sulsel, Ir.Abd.Latif, dan Kepala
Balai Besar Pelaksaana Jalan Nasional VI Makassar, Ir.Nurdin Semmaila, hari Kamis 18 Juni
hambatan utama yang bisa terjadi adalah masalah pembebasan lahan, namun dia yakin bahwa
atas dukungan Gubernur dan Bupati/walikota, maka segala hambatan yang bisa muncul dapat
berjalan dengan baik, dan berdasarkan dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, maka
pelaksanaannya sudah bisa dikerjakan. Pelaksanaan pelebaran jalan dikerjakan oleh Hutama
Karya, Pemkot Parepare sangat mendukung proses pengerjaan pelebaran jalan yang ada di
Wilayah Parepare, terutama dalam hal pembebasan tanah warga yang kena pelebaran jalan
tersebut.




                                             Urban sector Development Reform Project USDRP
                                                                                       - 5
Jenis koordinasi             Komponen yang terlibat      Hal - hal yang dikoordinasikan

Koordinasi Tingkat Pusat     1. Konsultan Individu       - Laporan Mingguan, 2 Bulanan
                             2. CPMU                     - SOP (Standar Operasional
                             3. MTAS                        Prosedur)
                             4 .World Bank               - TOR Procurement reform
                             5.UIDP Management           - RAB kontrak kerja
                                                         - Kegiatan Pasar Lakessi
                                                         - Buletin Pengadaan
                                                         - Aktifitas konsultan individu,
                                                            Prosentase kegiatan
                                                         -, Bulletin
                                                         - Prosentase/capaian kegiatan
                                                         - Kwalitas laporan
                                                         - Strategi/kendala dilokasi kerja
                                                         - Integrated Fiduciary Supervision
                                                             Assessment (IFSA)
                                                         - Independent Evaluation Group
                                                            (IEG)
                                                         - Asuransi tenaga kerja kontraktor
                                                            Pasar Lakessi
                                                         - Pembahasan tentang PMM dan
                                                            Aide Memorial,


Koordinasi    di     Tingkat 1.  Konsultan Individu      - Kritria wakil Pengamat
Pemerintah Kota              2.  PMU,                      Masyarakat, Rencana kerja
                             3.  Sekda                     triwulan, langkah-langkah
                             4.  PAU dan                   persiapan buletin pengadaan
                                 Beberapa pimpinan       - Pendataan agenda reformasi
                                 SKPD                      pada SKPD
                             5. Masyarakat               - Progres pekerjaan fisik proyek
                             6. Rekanan                    USDRP
                             7. Lembaga                  - Kelembagaan USDRP di
                                sosial masyarakat          daerah
                             8. KKP pasar Lakessi        - Rencana Tindak Reformasi
                             9. Site Manager             - Penanganan keluhan
                                 PT. Pradipta Raya       - wakil Pengamat Masyarakat
                                 Sejahtera               - Evaluasi kinerja konsultan
                             10.Proyek Manager PT          individu selama 6 bulan bekerja
                                Hutama karya             - Pengawasan Pasar
                             11.Konsultan        LGSP-     lakessi /prosentase oleh konsultan
                                USAID                    - Koordinasi, aktifitas, hambatan
                             12.BPN                      - Lahan yang terkena proyek jalan
                             13.PKP2A LAN II             - e –Procurement
                                           Urban sector Development Reform Project USDRP
                                                                                     - 6
                           14.Komisi C DPRD         - Tinjauan ke SKPD adanya laporan
                           15.Panitia tender           masalah proses tender
                                                    - Paket kegiatan/proses pelelangan
                                                    - Bulletin
                                                    - WPM


Koordinasi antar konsultan 1. Konsultan GCB         - Rencana Tindak Reformasi
individu disekitar wilayah 2. Konsultan FMR         - Singkronisasi rencana dan jadwal
kerja kab barru dan Kab 3. Konsultan PR               kerja
Sidrap                     4. TPA                   - Data Lapangan
                                                    - Pelaporan
                                                    - Koordinasi
                                                    - Agenda Reform
                                                    - Dokumen Kontrak Pembangunan
                                                      pasar lakessi
                                                    - Bulletin
                                                    - WPM




                                        Urban sector Development Reform Project USDRP
                                                                                  - 7
                               Bab II Permasalahan dan Tindak lanjut



Permasalahan yang dihadapi dilapangan Menurut Walikota hal tersebut penting menjadi perhatian
pimpinan SKPD, mengingat peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Parepare setiap tahun ternyata belum berdampak banyak terhadap upaya pemerintah daerah
menurunkan angka kemiskinan. Zain Katoe mensinyalir, hal ini ada kaitannya dengan penyusunan
prioritas program SKPD yang tidak sinkron dengan kebutuhan real masyarakat. hal tersebut tidak
perlu terjadi karena dalam visi misi Walikota dan Wakil Walikota telah ada program prioritas yang
bisa dijadikan pedoman bagi unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran. “Setiap tahun
ada peningkatan APBD tapi


kemiskinan tetap saja ada. Berarti tidak ada artinya peningkatan APBD. Jadi harus ada pedoman
dalam penyusunan APBD. Seluruh program SKPD senantiasa bermuara pada upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat. dan harus terus didorong sehingga program-program yang ada benar-
benar memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dia juga meminta,
setiap saat dilakukan evaluasi terhadap program kerja SKPD. Karena itu, setiap SKPD harus
memiliki program mingguan, bulanan, tahunan dan lima tahunan.


Untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang transparan, efektif, efisien, serta akuntabel,
pelatihan E-Procurement bagi para karyawannya lebih ditingkatkan,        bahwa sejalan dengan
peningkatan paket-paket kontrak di masa mendatang, tentu diharapkan adanya peningkatan
kualitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. “Upaya peningkatan
kualitas tersebut tentunya perlu didukung oleh kesiapan dari para aparat pelaksana. Oleh karena
itu, pelatihan secara berkala bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparat
pelaksana akan penyelenggaraan E-Procurement, pelaksanaan E-Procurement adalah adanya
tuntutan masyarakat untuk memperoleh informasi pelaksanaan pembangunan di Departemen
Pekerjaan Umum, serta adanya keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan
bidang prasarana dan sarana pekerjaan umum. Selain itu, hal lain yang juga menjadi latar

                                              Urban sector Development Reform Project USDRP
                                                                                        - 8
belakang ialah tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi,
kolusi,dan,nepotisme.


Kurangnya informasi mengenai implementasi e-Government pada pemerintah daerah mendorong
dibentuknya Forum e-Government, yang dapat dijadikan wadah antar daerah dapat bertukar
informasi seputar pelaksanaan e-Government ini. tidak seimbangnya antara informasi yang
diperoleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi hal utama yang menyebabkan kurang
maksimalnya pelaksanaan e-Government selama ini. Untuk itu, e-Gov ini diharapkan dapat
menjadi jembatan penghubung antara pusat dan daerah. . e-government ini dapat dikatakan
sebagai sebuah keseriusan seluruh pemerintahan daerah dalam melaksanakan e-Gov. Dengan
demikian kita semua berharap, perhatian pemerintah akan lebih besar pada bidang ini, tidak hanya
sebatas,wacana.saja.




                                              Urban sector Development Reform Project USDRP
                                                                                        - 9
                                                                                                          Bab III status dan progres rencana

1. Memperbaiki SK PAU untuk menyertakan persyaratan pembaruan USDRP sesuai        PAU &          Revisi SK PAU sudah ada No SK 407 tahun 2008
   dengan PMM dan menjaga konsistensi antara lembar utama dan lampirannya         Konsultan       tanggal 21 Nopember 2008, SK yang baru Nomor 105
                                                                                  Pendamping     tahun 2009
                                                                                                 realisasi 100%

2. Mempublikasikan berbagai informasi mengenai pengadaan dalam Majalah Bandar     PAU dan       Edisi pertama pengadan barang dan jasa PAU
   Madani dan website www.pare-parekota.go.id                                     Humas/Infokom Volume 1, tahun I /PAU Juni 2009
                                                                                                Realisasi 100%

3. Melebarkan fungsi website kepada penanganan keluhan                            Humas          Penanganan sudah berjalan, sudah ada 3 media
                                                                                                 layanan pengaduan yaitu SMS senter 0812 413
                                                                                                 500 77 facebook, dan email humas @
                                                                                                 pareparekota.go Diharapkan keberadaan layanan
                                                                                                 pengaduan tersebut dapat mewujudkan clean and
                                                                                                 good governance hanya belum terfokus pada
                                                                                                 penanganan pengadaan
                                                                                                 Realisasi 100%

4. Menyiapkan mekanisme Unit Layanan Pengadaan di TA. 2009                        PAU & Pemkot   Dalam pembahasan dan akan ditindak lanjuti
                                                                                                 Realisasi 20%

5. Menetapkan anggaran operasional PAU di TA. 2009                                PAU & Pemkot   SK sudah ada Telah diprogramkan nadanya sekitar 60
                                                                                                 juta dan akan dimaksimalkan penggunaannya sesuai
                                                                                                 agenda kerja PAU
                                                                                                 Realisasi 100%

6. Menyusun standar Dokumen Lelang dan Kontrak                                    PAU            Sudah dilaksanakan tahun anggaran 2009
                                                                                                 Realisasi 100%


                                                         Urban sector Development Reform Project USDRP
                                                                                                   - 10
7. Mengaktifkan kembali WPM dalam proses pengadaan                               PAU            Dalam proses pembahasan kriteria WPM oleh tim
                                                                                                penilai
                                                                                                Realisasi 20%

8. Menyiapkan rencana kerja reformasi pengadaan barang dan jasa untuk TA. 2009   PAU &          Sudah dilakukan
                                                                                 Konsultan      Realisasi 100%
                                                                                 Pendamping




                                                        Urban sector Development Reform Project USDRP
                                                                                                  - 11
2. Pengaduan disampaikan oleh Masyarakat terkait dengan Pelaksanaan Fisik Tahun 2009


                                                                             Lamanya
                                               Tanggal         Ditujukan                   Penanganan                           Tanggal
                       Materi Aduan yang                                    waktu untuk                     Penanggap
No.   Nama pengadu                           Penyampaian     kepada siapa                    masalah                          Penyelesaian    Keterangan
                         disampaikan                                        menanggapi                   masalah pengaduan
                                                Aduan           aduan                      pengaduan                            Masalah
                                                                            pengaduan

      Koordinator     Ada indikasi masalah Selasa 7 April Kantor KPA        Langsung      Pejabat baru Hafsah Usman          7 April 2009    Dokumen
      Hukum     LSM   pada     penggunaan 2009                              ditanggapi    KPA        tidak                                   terlampir
      Sorot Sofyan    dana          Komisi                                                menahu dana                                        media Upeks
1     Lahabi SH       Penanggulangan                                                      tersebut yang                                      Selasa, 7 april
                      Aids (KPA) kota                                                     bertanggung                                        2009
                      parepare 136 Juta                                                   jawab harusnya
                      dari APBN tahun                                                     pejabat lama
                      2008

      Koordinator     Dugaan        proyek Sabtu, 11 April   Bulog               -              -                -           Dalam proses    Dokumen
      Hukum     LSM   bermasalah di Bulog 2009               Parepare                                                                        terlampir
2     Sorot Sofyan    kota parepare senilai                                                                                                  media Upeks
      Lahabi SH       Rp 900 juta yang                                                                                                       Sabtu, 11 April
                      diduga          tidak                                                                                                  2009
                      ditenderkan

      Beberapa Unit Adanya keterlibatan     Melalui SMS Anak Oknum Langsung               Dalam           Kepala     Dinas 4 Mei 2009        Dokumen
      kerja Parepare oknum anak pejabat     ke DPRD dan pejabat yang ditanggapi           pertemuan       Kesehatan                          terlampir
                     Mengatur     tender    Media bulan berpengaruh                       pimpinan unit Chaerani Kadir                       Tribun timur
                     proyek                 April 2009                                    kerja dengan                                       selasa 5 Mei
3
                                                                                          komisi A DPRD                                      2009
                                                                                          Parepare tidak
                                                                                          ada     keluhan
                                                                                          dari      Dinas
                                                                                          Kesehatan

                                             Urban sector Development Reform Project USDRP
                                                                                       - 12
                                                                              mengatakan
                                                                              tidak     ada
                                                                              tekanan

    23    Anggota Kasus         dugaan 2004          Mantan                   Dalam proses Versi      Anggota Dalam proses        Dokumen
    DPRD          korupsi    tunjangan               Sekretaris               berjalan     Dewan penerimaan                       terlampir
    Parepare      perumahan Rp 332                   DPRD                                  tunjangan                              Tribun timur
                  Juta karena tidak                  Ramadhan                              perumahan mereka                       selasa 5 Mei
                  sesuai petunjuk PP                 (sekarang                             terima berdasarkan                     2009
                  24 tahun 2004                      kepala BKD                            PP 37 tahun 2005
                                                     Parepare)
                                                     dan mantan
4                                                    Kabag
                                                     Keuangan
                                                     Pemkot pare
                                                     Pare Anwar
                                                     Thalib
                                                     (sekarang
                                                     Kabag
                                                     Ekonomi
                                                     pemkot
                                                     Parepare)

    7      Warga Tidak menyepakati 27 Mei 2009       Pemerintah               Dalam            Ir.Kaharuddin kadir Dalam proses   Dokumen
    Lumpue       harga ganti rugi lahan              Kota                     proses/negosia   Msi                                terlampir
5
                 untuk pelebaran jalan               parepare                 si                                                  Parepos, rabu
                 Bau masepe, lumpue                                                                                               27 Mei 2009




                                       Urban sector Development Reform Project USDRP
                                                                                 - 13
    Koordinator       Dugaan Pengadaan 3 Juni 2009        Sekdako      Langsung      Dalam proses Abd.Abdul Rauf    3 Juni 2009   Dokumen
    LSM Gempar        mobil dinas tidak                   Parepare     Di tanggapi   pembahasan   Sekretaris Daerah               terlampir
    Zainal     Azis   melalui proses tender                                          PPTK         Kota                            Tribun 4 Juni
6
    Mandeng           Daihatsu      Serena                                                                                        2009
                      seharga Rp. 370 Juta



                      Dugaan        adanya 3 Juni 2009    Kantor KPP      -                              -                 -      Dokumen
                      penyimpanan dana                    Pratama                                                                 terlampir
                      Negara pada proyek                  parepare                                                                Tribun 4 Juni
                      pengadaan                                                                                                   2009
                      inventarisasi     dan
7                     bangunan         pada
                      Kantor     Pelayanan
                      Pajak (KPP) Pratama
                      Parepare TA 2007
                       Biaya     pengadaan
                      Mobiler sekitar Rp. 2
                      M




                                            Urban sector Development Reform Project USDRP
                                                                                      - 14
Urban sector Development Reform Project USDRP
                                          - 15
No       Rencana Tindak Reformasi                 Kondisi Saat ini           Kondisi yang
                                                      2005                  Diinginkan 2009
1.   Tahap Persiapan
     1.1. Pembentukan Tim Pengadaan Barang
          dan jasa
          a. Sertifikasi Panitia Pengadaan       Belum ada           Panitia Pengadaan Barang dan
             Barang dan Jasa                                         Jasa         benar-benar     yang
                                                                     mengetahui          tehnis    dan
                                                                     mempunyai pengetahuan yang
                                                                     cukup
                                                                     Yang mempunyai sertifikat nasinal
                                                                     pengadaan barang dan jasa telah
                                                                     melampai 50 % PPK dan Panitia
                                                                     pengadaan        telah     memiliki
                                                                     sertifikat. Ada sekitar 261 orang
                                                                     staf yang sudah mempunyai
                                                                     sertifikat pengadaan lulus L4 21
                                                                     orang selebihnya L2 (data 1
                                                                     terlampir) Realisasi 100 %


          b. Penunjukan Tim Panitia Pengadaan    Belum ada           Untuk tahun anggaran 2008
             Barang dan Jasa melalui keputusan                       Sudah ada setiap SKPD (data 2
             Walikota Parepare                                       terlampir ) Realisasi 100 %


     1.2. Sosialisasi Pengadaan Barang dan       Baru dilaksanakan   Masyarakat dunia usaha penyedia
          Jasa ( Kepres 80/2003 dan kepres       dalam lingkup       barang dan jasa serta masyarakat.
          61/2004)                               aparat Pemerintah   Sudah dilibatkan Realisasi 100 %
                                                 Daerah

2.   Reformasi Regulasi-regulasi Pengadaan
     Barang dan Jasa
     2.1. Penerbitan Keputusan Walikota
          tentang:
          a. Penetapan kriteria profesionalis yang Belum ada         Proses pengadaan barang dan
             terlibat dalam pengadaan barang                         jasa benar-benar terbuka, trans
             dan jasa serta audit                                    paran dan jauh dari KKN
                                                                     Sanggahan dapat ditanggapi,
                                                                     diselesaikan
                                                                     Secara efektif dan tepat waktu
                                                                     serta     penanganannya   akan
                                                                     dipublikasikan
                                                                     Realisasi 100 %

                                          Urban sector Development Reform Project USDRP
                                                                                    - 16
     b. Pembentukan tim untuk menampung         Belum ada           Akan ditampung ditanggapi dan
        keluhan dan keberatan-keberatan                             diselesaikan tepat waktu dari segi
        yang terkait dengan proses                                  standar keluhan, penanganan
        pengadaan barang dan jasa serta                             keluhan, dan tindak lanjut keluhan
        menindaklanjuti                                             sesuai dalam keseluruhan sistem
                                                                    penanganan keluhan pemda
                                                                    sesuai PP41/2007

                                                                    Penanganan sudah berjalan, sudah
                                                                    ada 3 media layanan pengaduan
                                                                    yaitu SMS senter 0812 413 500 77
                                                                    facebook, dan email humas @
                                                                    pareparekota.go       Diharapkan
                                                                    keberadaan layanan pengaduan
                                                                    tersebut dapat mewujudkan clean
                                                                    and good governance hanya belum
                                                                    terfokus     pada      penanganan
                                                                    pengadaan
                                                                    (data 3 pengaduan terlampir)
                                                                    Realisasi 100 %


     c. Penerbitan bulletin / media informasi   Media informasi     Untuk bulettin dalam proses
        pengadaan barang dan jasa               yang digunakan      penyelesaian      rencana      edisi
                                                papan info dan      pertama akan terbit bulan Juni
                                                media cetak lokal   2009
                                                dan nasional        Informasi pengadan barang dan
                                                                    jasa proses tender sudah berjalan
                                                                    sesuai dengan mekanisme bentuk
                                                                    pelelangan sudah melalui media
                                                                    (data 4 terlampir) Realisasi 100 %


2.2. Penerbitan Peraturan Daerah tentang :
     a. Penetapan dan kriteria                  Belum ada           Wakil Pengamat Masyarakat
        keanggotaan masyarakat yang                                 (WPM)        dalam       proses
        terlibat dalam tim pengadaan                                pembentukan, tapi keterlibatan
        barang dan jasa                                             masyarakat lainya dalam proses
                                                                    tender pada setiap SKPD sudah
                                                                    dilakukan, Realisas 20 %

     b. Rencana pengadaan barang dan            Memonitor harga     Sudah dilakukan
        jasa sesuai dengan penganggaran         satuan     Sudah    Harga unit termonitor serta
        dan pembiayaan APBD                     dilakukan           kecenderungan untuk komponen
        - Penetapan harga standar               dalam     lingkup   utama      kontrak   pekerjaan

                                        Urban sector Development Reform Project USDRP
                                                                                  - 17
                  barang yang akuntabel dan       panitia penyusun konstruksi dan harga barang.
                  sesuai dengan harga pasar       standar    barang, Database harga unit yang
              -   Prosedural                      panitia anggaran dikontrakkan akan dimuktahirkan
                  penetapan/estimasi/analisis     eksekutif,         setiap tahun Realisasi 100%
                  biaya
              -   Penetapan rencana
                  pengadaan barang dan jasa

3.   Penyebarluasan informasi Pengadaan
     barang dan jasa
     3.1. Memberikan informasi dan
          kesempatan untuk berkompetisi
          kepada para penyedia barang dan jasa
          baik di daerha maupun di luar daerah,
          melalui:

          a. Media surat kabar lokal maupun       Informasi melalui     Sudah dilakukan Memberikan
             regional                             media surat kabar     kesempatan dan peluang yang
                                                  sudah dilakukan,      sama kepada para penyedia
                                                  tetapi      melalui   barang dan jasa, baik yang
                                                  website       belum   berasal dari daerah maupun luar
                                                  dilaksanakan.         daerah agar dapat bersaing
                                                  Website       dalam   secara profesional (data      5
                                                  pengembangan          terlampir) Realisasi 100%

          b. Website Parepare.go.id                      -              Dalam proses pembentukan dan
                                                                        Akan      mengembangkan       e-
                                                                        Procurement dengan pelaksanaan
                                                                        studi yang terkait dengan LPKPP
                                                                        dan media informasi, operasional
                                                                        system Realisasi 20 %


     3.2. Informasi tentang pengadaan barang
          dan jasa lingkup pemerintah daerah
          kota Parepare,melalui:
          a. Media surat kabar lokal maupun       Informasi melalui     Sudah diinformasikan melalui
              regional                            media surat kabar     media lokal dan regional (data 6
                                                  sudah dilakukan,      terlampir) realisasi 100%
                                                  media lokal dan
                                                  nasional
          b. Website parepare.go.id                                     Akan dikembangkan melalui e-
                                                                        Procuremen dan dalam proses
                                                                        persiapan 2010 Realisasi 10%


                                           Urban sector Development Reform Project USDRP
                                                                                     - 18
                                                              -

4.   Sistem pengendalian, Audit dan Umpan
     Balik
     4.1 Pembentukan lembaga pengawasan
          yang kredibel,akuntabel dan transparan
          a. Perumusan bentuk kelembagaan            Belum ada        Sudah dilakukan Pemberdayaan
             yang dapat melibatkan komponen                           bawasda diharapkan adanya
             masyarakat dalam pengawasan,                             penerbitan Standar operasi dan
             melalui pertemuan antar                                  prosedur,     perbaikan      dan
             stakeholder                                              peningkatan fasilitas pendukung
                                                                      dan perbaikan      kafasitas staf
                                                                      bawasda Realisasi 100%


         b. Penyusunan aturan dan                         -           Sudah dilakukan Realisasi 100 %
            ketetapan pengawasan

         c. Implementasi lembaga                          -           Sudah dilakukan Realisasi 100 %
            pengawasan


     4.2. Pembentukan dan pengaturan tentang
           penanganan terhadap penyimpangan,
           keluhan maupun keberatan-keberatan
           yang terkait dengan pengadaan barang
           dan jasa
          a. Perumusan bersama dengan                Belum ada        Sudah dilakukan Penyimpangan-
               segenap stakeholder tentang                            penyimpangan yang ditemukan
               metode penanganan                                      segera mendapat tindak lanjut
                                                                      Realisasi 100%

         b. Pengaturan mekanisme pelaporan                    -       Sudah dilakukan Realisasi 100%
            penyimpangan, keluhan dan
            keberatan dari masyarakat
            (penyedia barang dan jasa)

         c. Pengaturan dan penyusunan aturan                  -       Sudah dilakukan Realisasi 100%
            penanganan

         d. Implementasi penanganan                           -       Sudah dilakukan Realisasi 100%

     4.3. Penetapan Standar pelelangan dan
          informasi iklan


                                           Urban sector Development Reform Project USDRP
                                                                                     - 19
     a. Mengacu kepada Kepres 80/2003           Belum ada       Semua unit pengguna barang jasa
        dan 61/2004                                             mempunyai keseragaman dalam
                                                                pengadaan barang dan jasa
                                                                Realisasi 100%

     b. Penyusunan dan perumusan                       -        Sudah dilakukan Realisasi 100%
        standar dokumen lelang dan
        standar penyebarluasan informasi
        melalui iklan

     c. Sosialisasi standar pelelangan dan             -        Sudah dilakukan Realisasi 100%
        standar periklanan

     d. Implementasi standar                           -        Sudah dilakukan Realisasi 100%

4.4. Penyusunan standar penilaian terhadap
     sistem, prosedur dan indikator untuk
     monitoring pelaksanaan pengadaan
     barang dan jasa
     a. Melakukan studi / perumusan            Belum ada        Sudah        dalam    pelaksanaan
         kriteria penilaian bersama dengan                      prosedur dalam pengadahan
         lembaga penilai                                        barang dan jasa serta penilaian
                                                                terhadap kinerja pengadaan
                                                                barang dan jasa semakin
                                                                kompetitif, terbuka dan transparan
                                                                Realisasi 100%

     b. Penerapan sanksi dan hukuman               -            Temuan Bawasda Kota Parepare,
        terhadap pelanggaran pengadaan                          Bawasda Provinsi dan BPK Tahun
        barang dan jasa dan                                     2004 sampai 2008 mengenai
        dipublikasikan serta penberian                          kewajiban dan kelalaian pihak
        insentif terhadap pelaksanaan                           beberapa rekanan pengadaan
        pengadaan barang dan jasa                               barang dan jasa kegiatan Pemkot
        kepada penyedia yang berprestasi                        Parepare. Dari surat edaran
        dan baik                                                tersebut, ada beberapa rekanan
            - Sosialisasi kebijakan                             yang      tidak     menyelesaikan
                  penilaian, pemberian                          pekerjaannya dengan tuntas.
                  sanksi dan insentif                           Temuan tahun 2004 ada dua
                  terhadap pelaksanaan                          rekanan yang di black list
                  pengadaan barang dan                          kemudian tahun 2005 tiga
                  jasa                                          rekanan, tahun 2006 meningkat
            - Implementasi kebajikan                            menjadi 11 rekanan, dan pada
                                                                tahun 2007 ini peningkatannya
                                                                sangat drastis sekitar 40 rekanan
                                                                sedang tahun 2008 menjadi 53
                                     Urban sector Development Reform Project USDRP
                                                                               - 20
                                                                        rekanan.(data 8 terlampir)
                                                                        Realisasi 100%


     4.5. Penguatan lembaga pengawasan             Belum semua SDM      Sudah dilakukan staf yang andal
           daerah (Bawasda)                        Aparatur             dalam pengadaan, Kualitas
           a. Pengenbangan SDM Aparatur            Pengawasan           pengawasan semakin meningkat
              Pengawasan                           mendapatkan          dan semakin tajam dalam penilaian
           b. Peningkatan Kapasitas SDM            pengetahuan dan      Realisasi 100%
              Aparatur Pengawasan                  wawasan       yang
           c. Pengembangan Sisten                  cukup     memadai
              Pengawasan melalui Penetapan         untuk menunjang
              standar Operating Procedure          fungsi pengawasan
              (SOP) Bawasda                        yang       semakin
           d. Peningkatan sarana dan prasarana     kompleks
              pengawasan                           Anggaran pengemb
                                                   SDM Pengawasan
                                                   bertambah dalam
                                                   APBD 2006

5.   Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga              Belum ada        staf yang andal dalam pengadaan
     Pengadaan Barang dan Jasa                                          barang dan jasa, serta terjalin
     5.1. Peningkatan Capacity Building individu            -           hubungan antara Pemda dan
          yang terlibat dalam pengadaan barang                          Pusat dalam pengembangan
          dan jasa                                                      kebijakan pengadaan barang dan
                                                                        jasa pemerintah Realisasi 100%

     5.2. Pembentukan jaringan dengan                      -            Bekerjasama dengan LKPP, untuk
          Lembaga Pengembangan Kebijakan                                mengadopsi program pelatihan
          Pemerintah                                                    nasional untuk berbagai kelompok
                                                                        sasaran

                                                                        Pemerintah Kota Parepare sudah
                                                                        bekerja sama dengan Bappenas
                                                                        sejak 3 tahun belakangan dalam
                                                                        mengadakan pelatihan sertifikat
                                                                        nasional pengadaan

                                                                        Kerjasama      LKPP    pelatihan
                                                                        sertifikasi bulan maret 2009
                                                                        tanggal 11 s/d 13 akan diadakan
                                                                        pelatihan sertifikasi nasional
                                                                        pengadaan yang diadakan oleh
                                                                        Bapenas yang diikuti oleh 150
                                                                        pegawai pemkot, hanya tingkat
                                           Urban sector Development Reform Project USDRP
                                                                                     - 21
                           kelulusan sangat minim 40 staf
                           pengawai      pemkot       Parepare
                           dinyatakan lulus dengan L4 hanya
                           6 orang selebihnya L2
                           (data terlampir) Realisasi 100%




Urban sector Development Reform Project USDRP
                                          - 22
                             LEMBAR WAKTU KERJA DAN PRESTASI

NAMA KONSULTAN        : NASAR MANSUR
WILAYAH KERJA         : Kota Parepare
PERIODE PELAPORAN     : Laporan 2 Bulanan ke V Juni 2009



NO.   DAFTAR KEGIATAN KONSULTAN               ALOKASI WAKTU                   KETERANGAN

 1    Bersama konsultan individu            Senin, 8 Juni 09    Tentang     telaah    tengah     waktu
      lainnya koordinasi Menindak                               pelaksanaan       agenda     reformasi
      lanjuti jawaban Pemda dari                                perkotaan dalam rangka proyek
      surat direktur Bina Program                               USDRP. Atas permintaan UIDP
      Ditjen Cipta karya tgl 27 April                           Management dalam rangka persiapan
      2009 No.PR.02.03-cp/157                                   konsultasi       berkala       tentang
                                                                pendayagunaan laporan


 2    Diskusi bersama konsultan             Selasa, 9 Juni 09   Perihal laporan Bantek konsultasi
      individu GCB, TPA, PKB serta                              pelaksanaan agenda reformasi No Ext
      TPA Parimo Muhajir paga,                                  929/06/CPMU USDRP/2009            serta
                                                                persiapan data      pada pertemuan
                                                                konsultasi ke 2 antara UIDP
      Arahan/koordinasi dari World
                                                                Management dengan semua konsultan
      Bank Bu Nita,
                                                                individu yang mendampingi pelaksanaan
                                                                agenda reformasi dasar di kota USDRP.

                                                                Perkembangan agenda reform kesiapan
                                                                data pendukung bulletin pengadaan
                                                                PAU edisi pertama

 3    Diskusi dengan PAU, bu Annu           Rabu, 10 Juni 09    Mengenai daftar pemenang kontrak,
      data bulletin pengadan                                    daftar lamanya waktu untuk proses
                                                                evaluasi penawaran untuk tiap paket
                                                                kontrak, laporan kemajuan proyek pada
                                                                semua proyek pada masing-masing
                                                                SKPD, status penanganan keluhan dan
                                                                sanksi yang dikenakan yang rencana
                                                                akan dimasukan pada edisi pertama

 4    Monitoring/diskusi dengan PAU         Kamis, 11 Juni 09   Perkembangan bulletin pengadaan serta
                                                                tender ulang pada PPTK dinas
                                                                Pekerjaan Umum dan Sekretariat kota
                                                                yang sudah melalui media, koran local.

                                                  Urban sector Development Reform Project USDRP
                                                                                            - 23
5   Diskusi/Membuat  tanggapan         Jumat, 12 Juni 09   Tentang pelaksanaan agenda reformasi
    hasil pertemuan       UIDP                             dari tanggal 27 April sampai 8 Mei 2009,
    Management dengan konsultan                            format standar baru untuk laporan dwi
    individu                                               mingguan dan bulanan untuk memonitor
                                                           pencapaian setiap tolak ukur dari setiap
                                                           agenda reformasi, begitupun konsep
                                                           bentuk dan status agenda reformasi
                                                           yang dimiliki Pemda daerah masing-
                                                           masing konsultan. Sesuai arahan UIDP
                                                           Management.

6   Bersama Konsultan Individu         Senin, 15 Juni 09   Dalam rangka persiapan pertemuan
    GCB, TPA dan FMR Koordinasi                            konsultasi ke 2 dengan UIDP
    dengan ketua PMU, Amiruddin                            Management pesan beliau Pemerintah
    Idris                                                  kota parepare sangat konsen terhadap
                                                           reformasi pengelolaan pemerintah
                                                           daerah, dengan mengambil langkah-
                                                           langkah memperbaharui perda yang
                                                           berhubungan dengan pengelolaan tata
                                                           pemerintahan    yang     baik   untuk
                                                           tercapainya tujuan jangka panjang
                                                           pengembangan kota mandiri sesuai
                                                           hukum desentarisasi yang baru

7   Diskusi/pembahasan        agenda   Selasa, 16 Juni 09 Data pendukung kemajuan pekerjaan,
    pertemuan dengan konsultan                            pembahasan terfokus pada format
    individu kabupaten parigi                             standar laporan dwi mingguan, dan
                                                          bulanan, tanggapan tertulis atas
                                                          pencapaian setiap tolak ukur dari setiap
                                                          agenda     reformasi    serta     status
                                                          perkembangan              pembahasan
                                                          penyelesaian konsep pembaharuan.

8   Diiskusi teknis komponen Urban     Rabu, 17 Juni 09    Tanggapan konsultan terhadap laporan
    Institutional      Development                         Progres reform, Pembahasan tentang
    Program (UIDP) Hotel Ambhara,                          PMM dan Aide Memorial, Pembahasan
    Jakarta                                                dan pengisian format laporan progress
                                                           dan kegiatan consultan individu serta
                                                           diskusi tentang fasilitas pemuktakhiran
                                                           agenda      reformasi     setiap  kota.
                                                           Kesimpulan Agenda reform tetap
                                                           memakai agenda reform yang dibuat
                                                           oleh masing-,masing kabupaten/kota
                                                           konsultan bertugas.

                                            Urban sector Development Reform Project USDRP
                                                                                      - 24
 9      Kesimpulan Pertemuan rutin                            kamis, 18 Juni 09              Menurutnya hal tersebut penting
        Walikota parepare dan SKPD                                                           menjadi perhatian pimpinan SKPD,
        permasalahan yang dihadapi                                                           mengingat peningkatan Anggaran
        Kota Parepare                                                                        Pendapatan dan Belanja Daerah
                                                                                             (APBD) Kota Parepare setiap tahun
                                                                                             ternyata belum berdampak banyak
                                                                                             terhadap upaya pemerintah daerah
                                                                                             menurunkan angka kemiskinan. Zain
                                                                                             Katoe mensinyalir, hal ini ada kaitannya
                                                                                             dengan penyusunan prioritas program
                                                                                             SKPD yang tidak sinkron dengan
                                                                                             kebutuhan real masyarakat


 11     Koordinasi dengan PMU                                Jumat, 19 Juni 09               Persipan pembuatan laporan 2 Bulanan

Deskripsi mengenai Prestasi Kerja
(Hal-hal yang dirasakan sebagai prestasi kerja bagi konsultan pendamping dalam periode yang dilaporan)



Disampaikan oleh, tanggal:                                                    Diketahui dan Disetujui oleh, tanggal: 20 Juni i 2009
                                                                              Project Management Unit (PMU)
                                                                              Kota Parepare




( Nasar Mansur)                                                               ( Amiruddin Idris SH.MH )
                                                                                  Nip : 580 021 395


KETERANGAN:
Alokasi waktu diisi dalam bentuk prosentase didasarkan pada hari, misal: 50 % ditulis menjadi 0.5. Diukur menurut periode waktu pelaporan.
Contoh: dalam 10 hari kerja, waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan administrasi adalah 1 hari penuh efektif, maka ditulis 0




                                                                      Urban sector Development Reform Project USDRP
                                                                                                                - 25

								
To top