HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA by ddayipdokumen

VIEWS: 20 PAGES: 20

									               MAKALAH

 HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA

                 Tentang

           HUBUNGAN KERJA

       Dosen pembimbing : Said, SH




               Disusun oleh :

             Nurul Khasanah



             Program ASPER

        ASPER PELITA DHARMA

Jl. Raya Kebarepan No. 20 plumbon – Cirebon

           Telp. ( 0231 ) 3220287

   ( 100 m Timur Polsek Plumbon Cirebon )

        Tahun Akademik 2012 / 2013

                                              1
                               KATA PENGANTAR


Assalamu’alaikum Wr.Wb.


Alhamdulillah saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
kesempatan kepada saya untuk dapat menyelesaikan …………….


Saya sangat bersyukur dan berterima kasih berkat Allah SWT dan para guru pembimbing
serta pihak yang telah mendukung saya dalam penyelesaian ……………… ini sehingga
dapat diselesaikan dengan baik tepat waktu. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam
penulisan laporan ini kami mohon maaf.


Wassalamu’alaikum Wr.Wb.




                                                             Cirebon,….. agustus 2012




                                                                      penyusun




                                                                                     i
                                                        DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii

BAB I HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA ......................................................... 1

     A. UMUM ...................................................................................................................... 1
     B. Pokok pokok pikiran dan pandangan industrial pancasila ........................................ 2
     C. PELAKSANAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA ............................. 2
     D. BEBERAPA MASALAH KHUSUS YANG HARUS DIPECAHKAN DALAM
          HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA ........................................................... 4

BAB II HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEMELIHARAANNYA ........................... 5

     A. Tahapan Dalam Hubungan Industrial ....................................................................... 5
     B. Kesepakatan Kerja Bersama ..................................................................................... 7
     C. Hubungan Bipartit Dan Tripartit ............................................................................... 8
     D. Tata Cara Menyusun Kesepakatan Kerja Bersama Dalam organisasi ...................... 8
     E. Peranan Pemerintah Dalam Penyesaian Perselisihan Perusahaan ............................12

DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................................................16




                                                                                                                                          ii
                                        BAB I

                   HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA


A. Umum



  1. Pengertian

     Hubungan Industrial Pancasila adalah hubungan antara para pelaku dalam proses
     produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah) didasarkan atas nilai
     yang merupakan manisfestasi dari keseluruhan sila-sila dari pancasila dan Undang-
     undang 1945 yang tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan
     kebudayaan nasional Indonesia.



  2. Tujuan
     Tujuan hubungan industrial pancasila adalah :
     a) Mensukseskan pembangunan dalam rangka mengemban cita-cita bangsa
          Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur.
     b) Ikut         berperan   dalam     melaksanakan       ketertiban    dunia   yang
          berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
     c) Menciptakan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan
          usaha.
     d) Meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.
     e) Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajadnya sesuai dengan martabatnya
          manusia.



  3. Landasan
     a) Hubungan Industrial Pancasila mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan
          landasan konstitusional adalah UUD’45. secara operasional berlandaskan GBHN
          serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang diatur oleh pemerintah.




                                                                                     1
      b) Hubungan industrial pancasila juga berlandaskan kepada kebijaksanaan-
          kebijaksanaan pemerintah untuk menciptakan keamanan nasional dan stabilitas
          nasional.


B. Pokok pokok pikiran dan pandangan industrial pancasila
  1. Pokok-pokok Pikiran
      a) Keseluruhan sila-sila dari pada pancasila secara utuh dan bulat yang tidak dapat
          dipisahkan satu sama lain.
      b) Pengusaha dan pekerja tidak dibedakan karena golongan, kenyakinan, politik,
          paham, aliran, agama, suku maupun jenis kelamin.
      c) Menghilangkan perbedaan dan mengembangkan persamaan serta perselisihan
          yang timbul harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

  2. Asas-asas untuk mencapai tujuan

       a) Asas-asas pembangunan nasional yang tertuang dalam GBHN seperti asas
          manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, demokrasi, adil dan merata, serta
          keseimbangan.
       b) Asas kerja yaitu pekerja dan pengusaha merupakan mitra dalam proses produksi.
   3. Sikap mental dan sikap social

       Sikap social adalah kegotong-royongan, toleransi, saling menghormati. Dalam
     hubungan industrial pancasila tidak ada tempat bagi sikap saling berhadapan/ sikap
     penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah.



C. Pelaksaan hubungan industrial pancasila
  1. Lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit
     a. Lembaga kerjasama bipartite dikembangkan perusahaan agar komunikasi antar
       pihak pekerja dan pihak pengusaha selalu berjalan dengan lancar.
     b. Lembaga kerjasama tripartite dikembangkan sebagai forum komunikasi, konsultasi
       dan dialog antar ketiga pihak tersebut.




  2. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)


                                                                                          2
  a. Melalui kesepakatan kerja bersama dapat diwujudkan suatu proses musyawarah dan
     mufakat dalam mewujudkan kesepakatan kerja bersama.
  b. Dalam kesepakatan kerja bersama semangat hubungan industrial pancasila perlu
     mendapat perhatian.
  c. Setiap kesepakatan kerja bersama supaya paling sedikit harus memiliki suatu
     pendahuluan/mukadimah      yang   mencerminkan     falsafah   hubungan   industrial
     pancasila.

3. Kelembagaan penyelesaian perselisihan industrial

  a. Lembaga yang diserahi tugas penyelesaian perselisihan industrial perlu ditingkatkan
     peranannya melalui peningkatan kemampuan serta integritas personilnya.
  b. Kelembagaan penyelesaian perselisihan baik pegawai perantara, arbitrase P4D/P4P
     yang berfungsi dengan baik akan dapat menyelesaikan perselisihan dengan cepat,
     adil, terarah dan murah.
4. Peraturan perundangan ketenagakerjaan
  a. Peraturan perundangan berfungsi melindungi pihak yang lemah terhadap pihak yang
     kuat dan memberi kepastian terhadap hak dan kewajibannya masing-masing.
  b. Setiap peraturan perundangan ketenagakerjaan harus dijiwai oleh falsafah hubungan
     industrial pancasila. Karena itu kalau perlu diciptakan peraturan perundangan yang
     baru yang dapat mendorong pelaksanaan hubungan industrial pancasila.

5. Pendidikan hubungan industrial

  a. Agar falsafah hubungan industrial pancasila dipahami oleh masyarakat, maka
     falsafah itu disebarluaskan baik melalui penyuluhan maupun melalui pendidikan.
  b. Penyuluhan dan pendidikan mengenai hubungan industrial pancasila ini perlu
     dilakukan baik kepada pekerja/serikat pekerja maupun pengusaha dan juga aparat
     pemerintah.




                                                                                      3
D. Beberapa masalah khusus yang harus dupecahkan dalam hubungan industrial
  pancasila
  1. Masalah pengupahan

    Apabila didalam perusahaan dapat diciptakan suatu system pengupahan yang akibat
    akan dapat menciptakan ketenagakerjaan, ketenangan usaha serta peningkatan
    produktivitas kerja. Apabila didalam perusahaan tidak dapat diciptakan suatu system
    pengupahan yang baik, maka upah akan selalu menjadi sumber perselisihan didalam
    perusahaan.

  2. Pemogokan
     Pemogokan akan dapat merusak hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hak mogok
     diakui dan diatur penggunaannya. Oleh sebab itu walaupun secara yuridis dibenarkan
     tetapi secara filosofis harus dihindari.




                                                                                     4
                                           BAB II

        HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEMELIHARAANNYA


A.   Tahapan dalam Hubungan Industrial

     1. Pengertian Hubungan Industrial

           Hubungan industrial sebenarnya merupakan kelanjutan dari istilah Hubungan
        Industrial Pancasila. Berdasarkan literatur istilah Hubungan Industrial Pancasila
        (HIP) merupakan terjemahan labour relation atau hubungan perburuhan.Istilah ini
        pada awalnya menganggap bahwa hubungan perburuhan hanya membahas masalah-
        masalah hubungan antara kerja/buruh dan pengusaha.

           Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Hubugan Industrial Pancasila (HIP)
        departemen Tenaga kerja (Anonim, 1987:9) pengertian HIP ialah suatu sistem yang
        terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha
        dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang
        dasar 1945, yang tumbuh dan berkembang di atas keperibadian bangsa dan
        kebudayaan nasional Indonesia. Untuk itu sebagai wujud pelaksanaan hubungan
        kerja antara pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah harus sesuai dengan jiwa
        yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, artinya segala bentuk perilaku semua
        subjek yang terkait dalam proses harus mendasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila
        secara utuh.

           Dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
        Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengertian istilah hubungan industrial adalah
        suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para perilaku dalam proses produksi
        barang dan jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah
        yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
        Republik Indonesia tahun 1945.

     2. Landasan Hubungan Industrial

        Landasan hubungan industrial terdiri atas;

        a. Landasan idil ialah pancasila
        b. Landasan konsitusional ialah undang-undang dasar 1945


                                                                                         5
   c. Landasan opersainal GBHN yang ditetapkan oleh MPR serta kebijakan-
       kebijakan lain dari pemerintah

3. Tujuan Hubungan Industrial

       Berdasarkan hasil seminar HIP tahun 1974 (Shamad, 1995: 12) tujuan hubungan
   industrial adalah mengemban cita-cita proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
   17 Agustus 1945 di dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat
   adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila serta ikut melaksanakan ketertiban
   dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui
   penciptaan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha,
   meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya
   sesuai derajat manusia. Sedemikian berat dan mulianya tujuan tersebut, maka semua
   pihak yang terkait dalam hubungan industrial harus meahami untuk terwujudnya
   pelaksanaan hubungan industrial dengan baik.

4. Ciri-ciri Hubungan Industrial

   a) Mengakui dan menyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah saja,
       melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama
       manusia, masyarakat, bangsa dan negara.
   b) Menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka melainkan
       sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya.
   c) Melihat antara pekerja dan pengusaha bukan mempunyai kepentingan yang
       bertentangan, melainkan mempunyai kepentingan yang sama untuk kemajuan
       perusahaan.
   d) Setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus disesuaikan
       dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara
       kekeluargaan.
   e) Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak, atas
       dasar rasa keadilan dan kepatutan.

5. Sarana Hubungan Hubungan Industrial

   a. Serikat pekrja/serikat buruh
   b. Organisasi pengusaha
   c. Lembaga kerja sama bipartit
   d. Lembaga kerja sama Tripartit

                                                                                  6
        e. Peraturan Perusahaan
        f. Perjanian kerja bersama
        g. Peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dan
        h. Lebaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial



B.   Kesepakatan Kerja Bersama

        Menurut pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengertian
     peraturan perusahaan (PP) adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha
     yang membuat syarat-syarat kerja dan tata cara perusahaan. Sedangkan perjanjian kerja
     bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perbandingan antara serikat
     pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada
     instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau
     beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syaratkerja, hak
     dan kewajiban kedua belah pihak (pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 13).

        Pengertian dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Menurut Departemen Tenaga
     Kerja Republik Indonesia (1996/1997: 2) ialah perjanjian yang diselenggarakan oleh
     serikat pekerja atau serikat-serikat pekerja yang terdaftar pada Departemen Tenaga
     Kerja dengan pengusaha-pengusaha, perkumpulan perusahaan berbadan hukum yang
     pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam
     perjanjian kerja.

        Dalam praktik selama ini banyak istilah yang dipergunakan untuk menyebut
     perjanjian kerja bersama (PKB), seperti:

     a. Perjanjian Perburuhan Kolektif (PKK) atau collecteve Arbeids Ovreenkomst (CAO);
     b. Persetujuan Perburuhan Kolektif (PPK) atau Coolective Labour Agreement (CLA);
     c. Persetujuan Perburuhan Bersama (PPB); dan
     d. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).

     Semua istilah tersebut di atas pada hakikatnya sama karena yang dimaksud adalah
     perjanjian perburuhan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
     Nomor 21 tahun 1954 (di mana undang-undang ini sudah tidakberlaku sejak
     memberlakukan undang-undang Nomor 13 tahun 2003).




                                                                                        7
C.   Hubungan Bipartit dan Tripartit

            Yaitu forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
     hubungan industrial di satu perusahaan, yang anggotanya terdiri atas pengusaha dan
     serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di
     bidang ketenagakerjaan atau unsur pekera/buruh (periksa Kaputusan Menteri Tenaga
     dan Transmigrasi Nomor Kep-255/Men/2003 tentang Tata Cara Pembentukan dan
     Susunan Keanggotaan Lemaga Kera Sama Bipartit). Sedangkan Tripartit yaitu forum
     komunikasi, lonsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan, yang
     anggotanya terdiri atas unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan
     pemerintah (periksa Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2005 tentang Tata kerja dan
     Susunan Organisasi Lembaga kerja sama Tripartit).

        Pengertian bipartit dalam hal ini sebagai mekanisme adalah tata cara atau proses
     perundingan yang dilakukan antara dua pihak, ayitu pihak pengusaha dengan pihak
     pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, antara lain, apabila terjadi perselisihan
     antara pengusaha dengan pekera/buruh diperusahaan (surat edaran Direktur Jendral
     Pembinaan Hubungan Industrial Nomor SE-01/D.PHI/XI/2004. perundingan bipartit
     pada hakikatnya merupakan upaya musyawrah untuk mufakat antara pihak pengusaha
     dan pihak pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh.



D.   Tata Cara Menyusun Kesepakatan Kerja Bersama dalam Organisasi

        Seperti lajimnya perjanjian, pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja
     sama juga ada ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan dimaksud adalah:

     1. Pembuatan peraturan perusahaan

        a. wajib bagi perusahaan yang memperkerjakan minimal sepuluh orang
            pekerja/buruh.
        b. kewajiban butir (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang sudah memiliki
            perjanjian kerja sama.
        c. memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh, atau serikat
            pekerja/buruh. Disamping iru dapat juga berkonsultasi kepada instansi yang
            bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.




                                                                                              8
d. materi yang diatur adalah syarat kerja yang belum diatur dalam peraturan
   perundang-undangan dan rincian pelaksanaan ketentuan dalam peraturan
   perundang-undangan.
e. sekurang-kurangnya memuat:
   a. hak dan kewajiban pengusaha;
   b. hak dan kewajiban pekera/buruh;
   c. syarat pekerja;
   d. tata tertib perusahaan ; dan
   e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.
f. pembuatnya dilarang:
   a. menggantikan perjanjian kerja bersama yang sudah ada sebelumnya;
   b. bertentangan denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.
g. Pembuatan peraturan perusahaan tidak dapat diperselisihkan karena merupakan
   kewajiban dan menjadi tanggung jawab pengusaha.
h. wajib mengjajukan pengesahan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk (yang
   bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaank).
i. wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan
   perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.




                                                                             9
                         Tata Cara Pembuatan Pertauran Perusahaan
            PERUSAHAAN (minimal                            Naskah rancangan
            memperkerjakan 10                                PERATURAN
            orang pekerja/buruh                             PERUSAHAAN




             Memperhatikan SARAN                           Naskah rancangan
             dan PERTIMBANGAN                                PERATURAN
             dari:                                          PERUSAHAAN
             1. wakil pekerja/buruh
                jika belum terbentuk
                SP/SB; atau
             2. SP/SB, jika sudah
                terbentuk                                Disampaikan kepada
                                                        wakil Pekerja/Buruh dan
                                                              atau SP/SB




                                                         Penyampaian saran da
                                                         pertimbangan (jangka
                                                             waktu 14 hari)



            Harus memenuhi persyaratan:
            (Pasal 8 ayat 92) Kep Menaker
            No. Kep-48/Men/-IV/2004):                   Mengajukan permohonan
            1. diajukan secara tertulis;                 PENGESAHAN kepada
            2. dilangkapi dengan naskah peraturan             instansi yang
               perusahaan yang di-sigin Pengusaha;        bertanggung jawab di
            3. bukti adanya permintaan saran dan        bidang ketenagakerjaan
               pertimbangan dari wakil pekerja/buruh
               dan atau serikat pekerja/buruh 9SP/SB)



                                                         Mulai berlaku selama 2
                                                           (dua) tahun, sejak
                                                                disahkan




2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

   a. Salah satu pihak (serikat pekerja/serikat buruh atau pengusaha) mengajukan
      perbuatan perjanjian kerja bersama secara tertulis, disertai konsep perjanjian
      kerja bersama.
   b. Menimal keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh 50% dari jumlah
      pekerja/buruh yang ada pada saat pertama pembuatan perjanjian kerja bersama.
   c. Perundingan dimulai paling lambat tiga puluh hari sejak permohonan tertulis.
   d. Pihak-pihak yang berunding adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh dan
      pimpinan perusahaan yang bersangkutan, dengan membawa surat kuasa masing-
      masing.
   e. Perundingan dillaksanakan oleh tim perundingan dari kedua belah pihak,
      masing-maisng lima orang.
   f. Jangka waktu perundingan bipratit adalah tifa puluh hari sejak hari pertama
      dimulainya perundingannya.
   g. Tata tertib perundingan sekurang-kurangnya memuat:
      1) Tujuan pembuatan tata tertib;
      2) Susunan tim perunding;
      3) Lamanya masa perundingan;


                                                                                     10
   4) Materi perundingan;
   5) Tempat perundingan;
   6) Tata cara perundingan;
   7) Cara penyelesaian apabila terjadi kebutuhan perundingan;
   8) Sahnya perundingan; dan
   9) Biaya perundingan.
h. Selama proses perundingan masing-masing pihak dapat berkonsultasi kepada
   pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
i. Apabila perundingan gagal dan tidak tercapai sesuai dengan jangka waktu yang
   disepakati dalam tata tertib, maka kedua pihak dapat menjadwal kembali
   perundingan tersebut dengan jangka waktu paling lama tiga puluh hari setelah
   perundingan gagal.
j. Apabila upaya perundingan        ulang pada butir (9) tidak menyelesaikan
   pembuatan perjanjian kerja sama (PKB), slah satu pihak atau kedua melaporkan
   dan meminta bantuan penyelesaian pada instansi yang bertanggung jawab di
   bidang ketenagakerjaan.
k. Penyelesaian oleh instansi sebagaimana dimaksud butir (10) dilakukan dengan
   mengacau Undaang-undang Nomor 2 Tahun 2004.
l. Apabila upaya penyelesaian dimaksud butir 10 dilakukan melalui mediasi dan
   para pihak atau salah satu pihak tidak menerima anjuran mediator, maka atas
   kesepakatan para pihak, mediator melaporkan kepada menteri untuk menetapkan
   langkah-langkah ppenyelesaian.
m. Sebagai tindak lantut, menteri dapat menunjuk pejabat untuk melakukan
   penyelesaian pembuatan PKB.
n. Apabila upaya penyelesaian oleh pejabat yang ditunjuk menteri tidak mencapai
   kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan
   hubungan industrial di daerah hukum tempat pekerja/buruh pekerja.
o. Apabila daerah hukum tempat pekerja/buruh bekerja melebihi satu daerah
   hukum pengadilan hubungan industrial, gugatan diajukan pada pengadilan
   industrial yang didaerah hukumnya mencakuo domisili perusahaan.




                                                                            11
                Tata cara Pembuatan Perjanjian/Kesepakatan Kerja bersama



                  PENGUSAHA                                                                        SERIKAT PEKERJA/
             (memiliki 10 orang pekerja                                                             SERIKAT BURUH
                     atau lebih                                                                      (sudah tercatat)


                                                    1. Dismapaikan secara tertulis
                                                    2. Melampirkan konsep naskah
                                                       PKB yang dikehendaki
              UNSUR PENGUSAHA                                                                          UNSUR SP/SB
               (maksimal 9 orang)                                                                    (maksimal 9 orang)
                                                    TIM PERMUS/TIM PERUNDINGAN


                                                             PERUNDINGAN
                                                      (didahului dengan kesepakatan
                                                                                         GAGAL (MACET)
                                                                  TATIB)




                                      Jika Berhasil:                          Salah satu pihak                Tawarkan
                                      1. Buat PB                            melaporkan ke instansi            alternatif,
                                      2. Sign para pihak                      yang membidangi               Konsultasi atau
                                                                              ketenagakerjaan                 Arbitrase



                                                NASKAH
                                                                                     MEDIASI
                                                  PKB




                                      PENANDATANGAN PKB                      Jika GAGAL Mediator
              Disaksikan oleh                                                                                Menteri tunjuk
                                       (sah dan berlaku untuk                 melaporkan kepada
              pejabat instansi                                                                                 Pejabat
                                             dua tahun)                             menteri




                                           PENDAFTARAN PKB
                                                                              Jika penyelesaian melalui menteri GAGAL,
                                               kepada yang
                                                                              maka salah satu GUGATAN ke Pengadilan
                                           bertanggung jawab di
                                                                                         Hubungan Industrial
                                          bidang ketenagalerjaan




E.   Peranan Pemerintah dalam Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

        Membahas perselisihan identik dengan mebahas masalah konfik. Secara sosiologis
     perselisihan dapat terjadi di mana-mana, di lingkungan rumah tangga, sekolah, pasar,
     terminal, lingkungan kerja, dan sebaginya. Demikian pula mengenai perselisihan
     hubungan industrial (dahulu disebut perselisihan perburuhan) terkadang tidak dapat
     dihindari. Oleh sebab itu semua pihak yang terlibat dalam perselisihan harus besifat dan
     bersikap lapang dada serta berjiwa besar untuk menyelesaikan permasalahan yang
     sedang dihadapi tersebut.

        Secara historis pengertian perselisihan perburuhan adalah pertentangan antara
     majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gangguan serikat buruh
     berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-
     syarat kerja, dan/atau keadaan perburuhan (pasal 1 ayat (1) huruf c undang-undang
     nomor 22 tahun 1957).




                                                                                                                              12
   Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-
15A/Men/1994, istilah perselisihan perburuan diganti menjadi perselisihan hubungan
industrial.

1. Jenis-jenis hubungan industrial

   a.         Perselisihan Hak (Rechtsgeschillen)

   b.         Perselisihan Kepentingan (Belangengeschillen)

   c.         Perselisihan PHK

   d          Perselisihan antara pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan



2. Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Perburuhan)

              Secara teoritis ada tiga kemungkinan untuk menyelesaikan perselisihan
   hubungan industrial (Budiono, 1995: 161), yaitu melalui perundingan. Menyerahkan
   kepada juru/dewan pemisah, dan menyerahkan kepada pegawai perburuhan untuk
   diperantarai. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 yahun 2004, maka
   prosedur penyelesaian hubungan industrial ditempuh dalam empat tahap antara lain:

   - Bipartit

   - Konsiliasi atau Arbitrase

   - Mediasi

   - Pengadilan Hubungan Industrial



        a. Bipartit

                    Pengertian bipartit dalam hal ini sebagai mekanisme adalah tata cara
              atau proses perundingan yang dilakukan antara dua pihak, ayitu pihak
              pengusaha dengan pihak pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh,
              antara lain, apabila terjadi perselisihan antara pengusaha dengan
              pekera/buruh diperusahaan (surat edaran Direktur Jendral Pembinaan
              Hubungan Industrial Nomor SE-01/D.PHI/XI/2004. perundingan bipartit
              pada hakikatnya merupakan upaya musyawrah untuk mufakat antara pihak
              pengusaha dan pihak pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh.


                                                                                     13
   Lingkup penyelesaian hubungan industrial melalui bipartit meliputi keempat
   jenis perselisihan, yakni perselisihan hak, perselisihan kepentingan,
   perselisihan PHK, dan perselisihan antara pekerja/serikat buruh dalam suatu
   perusahaan.

b. Konsiliasi atau Arbitrase

         Lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui
   konsiliasi meliputi tiga jenis perselisihan yakni perselisihan kepentingan,
   perselisihan PHK, dan perselisihan antara pekerja/serikat buruh dalam suatu
   perusahaan (pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 12 tahun 2004),
   sedangkan arbitrase, lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial
   meliputi dua jenis perselisihan yakni perselisihan kepentingan dan
   perselisihan antara SP/SB dalam suatu perusahaan (ppasal 1 angka 15
   undang-undang nomor 2 tahun 2004).

c. Mediasi

         Lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui
   mediasi meliputi empat jenis perselisihan yakni, perselisihan hak,
   perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara
   pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan (pasal 1 angka 11 undang-
   undang nomor 2 tahun 2004)

d. Pengadilan Hubungan Industrial

         Dalam hal tidak tercapai penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi,
   maka salah satu pihak atau para pihak dapat mengajukan gugatan kepada
   pengadilan hubungan industrial. Yang perlu diingat bahwa penyelesaian
   perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan ditempuh sebagai
   alternatif terakhir, dan secara hukum ini bukan merupakan kewajiban bagi
   para pihak yang berselisih, tetapi merupakan hak. Tidak jarang ditemui
   adanya aparat atau sebagian pihak yang salah presepsi terhadap hal ini. Jadi,
   mengajukan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan
   industrial hanya merupakan hak para pihak, bukan kewajiban (periksa Pasal
   5, 14 dan 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004).




                                                                             14
    Bagan Alur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

             Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004



Pengusaha atau Organisasi               Pekerja/buruh atau
      Pengusaha                               Sp/SB



                                                                 Jika SEPAKAT, buat PB
                             BIPARTIT
                                                                    dan daftar ke PHI



                             Gagal, catat ke instansi yang bertanggung jawab di bidang
Tawarkan Alternatif
                                                  ketenagakerjaan




                                                             Jika SEPAKAT, buat PB
    KONSILIASI                     MEDIASI                                               30 hari kerja
                                                                dan daftar ke PHI




                             Jika gagal, mediator/           Jika SETUJU, buat PB
                            konsiliator segera buat             dan daftar ke PHI
    ARBITRASE
                            ANJURAN TERTULIS

                                                                                         30 hari kerja

                                    TOLAK




                                PENGADILAN
                            HUBUNGAN INDUSTRIAL
                                                                                         30 hari kerja



                                                                                         30 hari kerja
                             MAHKAMA AGUNG




                                                                                                         15
                                     BAB III
                                   PENUTUP


A. KESIMPULAN
    Didalam suatu perjanjian kerja terdapat kedua belah pihak yang sepakat
  mengadakan suatu perjanjian berdasarkan hukum yang berlaku dan memiliki tiga
  unsure yaitu pekerjaan, upah, dan perintah. Perjanjian kerja dibuat atas dasar
  kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan
  hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak
  bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-
  undangan yang berlaku
    Perjanjian kerja dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perjanjian kerja
  waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu
  tertentu yaitu perjanjian kerja antara buruh dengan pengusaha untuk mengadakan
  hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Sedangkan
  perjanjian kerja waktu tidak tertentu yaitu perjanjian kerja antara pekerja atau buruh
  dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap. Pasal 58 ayat 1
  undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan menyebutkan
  bahwa perjanjian kerja waktu tertentu tidak mensyaratkan adanya masa percobaan.
  Pelaksaan   perjanjian   kerja   waktu    tertentu   dalam    masyarakat     terdapat
  penyimpangan-penyimpangan. Salah satunya adalah penyelenggaraan masa
  percobaan pada perjanjian waktu tertentu.




                                                                                     16
                            DAFTAR PUSTAKA



 http://dwiangghina31207314.wordpress.com/2010/04/14/bab-ii-hubungan-industrial-
   pancasila/
 http://www.docstoc.com/
 http://www.google.com/




                                                                               17

								
To top