FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA TUNTUTAN REFORMASI2 by elipldoc

VIEWS: 2 PAGES: 6

									                FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA TUNTUTAN REFORMASI
                     DAN JATUHNYA PEMERINTAH ORDE BARU



1. Faktor Penyebab Munculnya Reformasi
           Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru,
    terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Pemerintah Orde
    Baru yang di pimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun , ternyata tidak konsisten dan
    konsekuen terhadap tekan awal munculnya Orde Baru. Tekad awal Orde Baru pada awal
    kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila & UUd 1945 secara murni
    dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
           Setelah Orde Baru memegang tampuk kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan maka
    muncul suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaannya atau status QUO.
    Hal ini menimbulkan akses – akses negatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru
    tersebut. Akhirnya berbagai macam penyelewengan dilakukan, penyimpangan dari nilai – nilai
    pancasila & ketentuan – ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh
    pemerintah Orde Baru.


2. Krisis Politik
           Ada kesan kedaulatan rakyat berada ditangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak
    di pegang oleh para penguasa dalam UUD 1945 pasal 2 telah disebutkan bahwa “ kedaulatan
    adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oelh MPR “.
           Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk
    keanggotaan DPR dan MPR yang di pandang serat dengan nuasa KKN. Gerakan reformasi juga
    menuntut agar di lakukan pembaharuan terhadap lima paket UU politik yang dianggap menjadi
    sumber ketidakadilan, diantaranya :
o   UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum
o   UU No. 2 Tahun 1985 tentang susunan, kedudukan, tugas dan wewenang DPR / MPR
o   UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golonan Karya
o   UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum
o   UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa.
          Namun, setahun sebelum pemilihan umum yang diselenggarakan pada bulan mei 1997,
   situasi politik di dalam negeri indonesia mulai memanas.
          Tuntutan masyarakat terhadap perubahan kebijakan pemerintah tentang masalah politik,
   ekonomi, dan hukum terus menggelinding ke permukaan ibarat bola salju. Keberadaan partai –
   partai yang ada dilegislatif seperti PPP, Golkar, PDI, di anggap tidak mampu menampung dan
   memperjuangkan aspirasi rakyat.
          Kondisi dan situasi politik di tanah air semakin memanas setelah terjadinya peristiwa
   kelabu pada tanggal 27 Juli 1996.
   Krisis politik sebagai faktor penyebab terjadinya gerakan reformasi itu, bukan hanya
   menyangkut masalah sekitar konflik PDI saja, tetapi masyarakat menuntut adanya reformasi baik
   dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintahan di Indonesia.
          Sepanjang tahun 1996 terjadi pertikalan sosial politik di dalam kehidupan masyarakat,
   seperti pada bulan Oktober 1996 terjadi kerusuhan di Situbondo ( Jawa Timur ), Bulan Desember
   1996 terjadi kerusuhan di Tasik Malaya ( Jawa Barat ) di Sanggau Ledo ( Kalimatan Barat ) yang
   kemudian meluas ke Singkwang dan Pontianak.
          Pemilihan umum tahun 1997 di tandai dengan kemenangan Golkar secara mutlak, PPP
   berhail menambah beberapa kursinya di DPR dan PDI mengalami penurunan secara drastis.


3. Krisis Hukum
          Pelaksanaan pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan.
   Misalnya, kekuasaan kehakiman yanga di nyatakan pada pasal 24 UUD 1945 bahwa kehakiman
   memiliki kekusaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah ( eksekutif ).
          Sejak munculnya Gerakan Reformasi yang di motori oleh kalangan mahasiswa masalah
   hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di
   bidang hukum agar dapat mendudukan masalah – masalah hukum pada kedudukan atau posisi
   yang sebenarnya. Reformasi hukum hendaknya di percepat untuk di lakukan, karena merupakan
   suatu tuntutan agar siap menyongsong era ketertiban ekonomi dan globalisasi.


4. Krisis Ekonomi
          Krisis moneter yang melanda negara – negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996,
   juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia.
   Krisis ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika
   Serikat. Pada tanggal 1 Agustus 1997 nilai tukar rupiah dari Rp. 2.2750.00 menjadi 2.603.00 per
   dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997, ternyata nilai tukar rupiah terhadap dollar
   Amerika Serikat mencapai Rp. 5.000.00 per dollar. Bahkan pada bulan maret 1998 telah
   mencapai Rp. 16.000.00 per dollar Amerika Serikat.
           Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia
   mencapai 0 % dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin bertambah lesu. Kondisi moneter
   indonesia mengalami keterpurukan yaitu dengan dilikuidasinya sejumlah Bank pada akhir tahun
   1997.
           Memasuki tahun anggaran 1998 / 1999, krisis moneter telah mempengaruhi aktivitas
   ekonomi yang lainnya. Kondisi perekonomian semakin memburuk karena pada Tahun 1997
   Persedian Sembilan bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis.
           Fakror lain yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak terlepas dari
   masalah utang luar negeri. Penyimpangan terhadap pasal 33 UU 1945 dan pola pemerintahan
   yang sentralistik.


 Utang Luar Negeri Indonesia
           Utang luar negeri indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang negara, sebagian lagi
   merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan negara hingga 6 Februari 1998 yang
   disampaikan oleh Radius Prawiro pada sidang Dewan Pemantapan ketahanan ekonomi yang di
   pimpin Presiden Soeharto di Bina Graha mencapai 63,462 miliar dollar Amerika Serikat,
   sedangkan utang pihak swasta mencapai 73,962 miliar dollar Amerika Serikat.


 Penyimpangan pasal 33 UUD 1945
           Pengaturan perekonomian pada masa pemerintahan Orde Baru sudah jauh menyimpang
   dari sistem perekonomian pancasila. Dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa dasar
   demokrasi ekonomi, Produksi di kerjakan oleh semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota
   – anggota masyarakat.


 Pola Pemerintahan Setralisis
          Sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru bersifat Sentralisis.
   Pelaksanaan politis sentralisis yang sangat menyolok terlihat pada bidang ekonomi. Ini terlihat
   dari sebagian besar kekayaan dari daerah – daerah di angkut ke pusat. Pemerintah daerah tidak
   dapat berbuat banyak, karena dominasi pusat terhadap daerah sangat kuat. Hal ini menimbulkan
   ketidakpuasan pemerintah dan rakyat di daerah terhadap pemerintah pusat.


5. Krisis Kepercayaan
          Krisis multidimensi yang melanda bangsa indonesia telah mengurangi kepercayaan
   masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto.
   Demontrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa itu semakin bertambah gencar setelah
   pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei
   1998. Puncak aksi para mahasiswa itu terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti
   Jakarta. Aksi mahasiswa yang semula damai itu berubah menjadi aksi kekerasan setelah
   tertembaknya 4 ( empat ) orang mahasiswa Trisakti yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartato,
   Hendriawan Lesmana dan Hafidhin Royan.
          Tragedi Trisakti itu telah mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan
   masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah yang di pandang tidak demokratis dan tidak
   merakyat. Tragedi Trisakti juga telah menyulut terjadinya kerusuhan dan penyerahan tanggal 13
   dan 14 Mei 1998 yang terjadi di Jakarta dan Sekitarnya.


   4. Krisi Ekonomi

   Krisi moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, juga
   mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum
   mampu untuk menghadapi krisi global tersebut. Krisi ekonomi Indonesia berawal dari
   melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

   Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0%
   dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin bertambah lesu. Kondisi moneter Indonesia
   mengalami keterpurukan yaitu dengan dilikuidasainya sejumlah bank pada akhir tahun 1997.
   Sementara itu untuk membantu bank-bank yang bermasalah, pemerintah membentuk Badan
   Penyehatan Perbankan Nasional (KLBI). Ternyata udaha yang dilakukan pemerintah ini tidak
   dapat memberikan hasil, karena pinjaman bank-bank bermasalah tersebut semakin bertambah
   besar dan tidak dapat di kembalikan begitu saja.

   Krisis moneter tidak hanya menimbulkan kesulitan keuangan Negara, tetapi juga telah
   menghancurkan keuangan nasional.
Memasuki tahun anggaran 1998 / 1999, krisis moneter telah mempengaruhi aktivitas ekonomi
yang lainnya. Kondisi perekonomian semakin memburuk, karena pada akhir tahun 1997
persedian sembilan bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan
harga-harga barang naik tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda
masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan moneter, pemerintah meminta bantuan IMF. Namun,
kucuran dana dari IMF yang sangat di harapkan oleh pemerintah belum terelisasi, walaupun pada
15 januari 1998 Indonesia telah menandatangani 50 butir kesepakatan (letter of intent atau Lol)
dengan IMF.

Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak terlepas dari
masalah utang luar negeri.

Utang Luar Negeri Indonesia Utang luar negeri Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab
munculnya krisis ekonomi. Namun, utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan
utang Negara, tetapi sebagian lagi merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan
Negara hingga 6 februari 1998 mencapai 63,462 miliar dollar Amerika Serikat, utang pihak
swasta mencapai 73,962 miliar dollar Amerika Serikat.

Akibat dari utang-utang tersebut maka kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia semakin
menipis. Keadaan seperti ini juga dipengaruhi oleh keadaan perbankan di Indonesia yang di
anggap tidak sehat karena adanya kolusi dan korupsi serta tingginya kredit macet.

Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945 Pemerintah Orde Baru mempunyai tujuan menjadikan
Negara Republik Indonesia sebagai Negara industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi riil
di masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agrasis dan tingkat
pendidikan yang masih rendah.

Sementara itu, pengaturan perekonomian pada masa pemerintahan Orde Baru sudah jauh
menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila. Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa
dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau
pemilikan anggota-anggota masyarakat. Sebaliknya, sistem ekonomi yang berkembang pada
masa pemerintahan Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para
konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan
kolusi.

Pola Pemerintahan Sentralistis Sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde
Baru bersifat sentralistis. Di dalam pelaksanaan pola pemerintahan sentralistis ini semua bidang
kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintah yakni di Jakarta.

Pelaksanaan politik sentralisasi yang sangat menyolok terlihat pada bidang ekonomi. Ini terlihat
dari sebagian besar kekayaan dari daerah-daerah diangkut ke pusat. Hal ini menimbulkan
ketidakpuasan pemerintah dan rakyat di daerah terhadap pemerintah pusat. Politik sentralisasi ini
juga dapat dilihat dari pola pemberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris, karena pemberitaan
yang berasala dari Jakarta selalu menjadi berita utama. Namun peristiwa yang terjadi di daerah
yang kurang kaitannya dengan kepentingan pusat biasanya kalah bersaing dengan berita-barita
yang terjadi di Jakarta dalam merebut ruang, halaman, walaupun yang memberitakan itu pers
daerah.

5. Krisi Kepercayaan

Demontrasi di lakukan oleh para mahasiswa bertambah gencar setelah pemerintah
mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncak
aksi para mahasiswa terjadi tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Aksi mahasiswa
yang semula damai itu berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya empat orang
mahasiswa Trisakti yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan
Hafidhin Royan.

Tragedi Trisakti itu telah mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan
masyarakat yang menantang kebijakan pemerintahan yang dipandang tidak demokratis dan tidak
merakyat.

Soeharto kembali ke Indonesia, namun tuntutan dari masyarakat agar Presiden Soeharto
mengundurkan diri semakin banyak disampaikan. Rencana kunjungan mahasiswa ke Gedung
DPR / MPR untuk melakukan dialog dengan para pimpinan DPR / MPR akhirnya berubah
menjadi mimbar bebas dan mereka memilih untuk tetap tinggal di gedung wakil rakyat tersebut
sebelum tuntutan reformasi total di penuhinya. Tekanan-tekanan para mahasiswa lewat
demontrasinya agar presiden Soeharto mengundurkan diri akhirnya mendapat tanggapan dari
Harmoko sebagai pimpinan DPR / MPR. Maka pada tanggal 18 Mei 1998 pimpinan DPR/MPR
mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat
di Jakarta. Kemudian Presiden mengumumkan tentang pembentukan Dewan Reformasi,
melakukan perubahan kabinet, segera melakukan Pemilihan Umum dan tidak bersedia
dicalonkan kembali sebagai Presiden.

Dalam perkembangannya, upaya pembentukan Dewan Reformasi dan perubahan kabinet tidak
dapat dilakukan. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan
mengundurkan diri/berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan Jabatan
Presiden kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie dan langsung diambil
sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di Istana
Negara.

								
To top