Docstoc

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup _PerMenLH_ Nomor 13 Tahun 2006

Document Sample
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup _PerMenLH_ Nomor 13 Tahun 2006 Powered By Docstoc
					                                                                    SALINAN




         PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
                     NOMOR 13 TAHUN 2006
                          TENTANG
    KEWAJIBAN PEMERINTAH UNTUK MEMPUBLIKASIKAN PERATURAN
                    PERUNDANG-UNDANGAN
                   MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :       bahwa perlu menetapkan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan
                  Minimal Bidang Publikasi Peraturan Perundang-undangan Bidang
                  Lingkungan Hidup;

Mengingat     :   1.   PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
                       33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI
                       DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL Menimbang : a.
                       bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata
                       dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan
                       nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan
                       dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik,
                       bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi
                       tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi
                       hukum yang dibutuhkan;)
                       Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar
                       Negara Republik Indonesia Tahun 1945
                       TERBUKTI CUMA : MACAN KERTAS!!!
                  2.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011              tentang
                       Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
                                     BELI...
     karena negara ini, negara sialan...nyari peraturan aja mesti keluar uang...

kalo anda orang miskin, jangan sok cari tau aturan deh...aturan dan hukum di negara
                       INdonesia buat orang kaya raya aja...



           kalau anda kesal, saya lebih dahulu kesalnya daripada anda…

                              Kerja jadi susah… toh!!!

           BAYANGKAN dana TRILIUNAN untuk BANGUN KABEL OPTIK

            Tapi PEMERINTAHnya aja gak mampu publikasi peraturan



                               SNI 7188: 2011

                         Kriteria Ekolabel
           Produk Kantong Belanja Plastik
                                     Daftar Isi
                                     BELI...
     karena negara ini, negara sialan...nyari peraturan aja mesti keluar uang...

kalo anda orang miskin, jangan sok cari tau aturan deh...aturan dan hukum di negara
                       INdonesia buat orang kaya raya aja...



           kalau anda kesal, saya lebih dahulu kesalnya daripada anda…

                              Kerja jadi susah… toh!!!

           BAYANGKAN dana TRILIUNAN untuk BANGUN KABEL OPTIK

            Tapi PEMERINTAHnya aja gak mampu publikasi peraturan



                                      Prakata



          Kriteria Ekolabel untuk kategori produk kantong belanja plastik
                                      KETEPU yah!

Sori yah, saya bukan seorang PRESIDEN yang DIGAJI sekaligus menggunakan uang negara
           buat sosialisasi peraturan yang sangat penting bagi rakyat Indonesia...

 kalau mau salahin, yah salahi yang bertanggung jawab..yang makan gaji buta dari uang
                             RAKYAT...aparatur keparat....

                  Kalau anda merasa rakyat Indonesia yang KECEWA,

                          ya harus tau, bahwa kita punya hak…

   Sayangnya hak kita diproyekin trus…buat dijadikan pundi-pundi uang bagi negara.

                         kalau mau dapet aturan yang lengkap...

                                        BELI...
        karena negara ini, negara sialan...nyari peraturan aja mesti keluar uang...

  kalo anda orang miskin, jangan sok cari tau aturan deh...aturan dan hukum di negara
                         INdonesia buat orang kaya raya aja...
                                       Publikasi

                             Peraturan Daerah terlengkap

                        Download peraturan menteri tentang



 Beli...caranya langganan register di situs-situs pembela hukum bagi orang MISKIN,
                      misalnya situs berbayar Hukumonline...dlll

               mereka punya aturan lengkap...tapi yang mesti bayar!!!



           DUIT...keadilan....hukum...sosialisasi anjing...aturan...duit...uang

SNI 7188: 2011 yaitu Kriteria Ekolabel untuk kategori produk kantong belanja plastik

SNI 7188: 2011 adalah pedoman untuk menentukan Kriteria Ekolabel untuk kategori
                         produk kantong belanja plastik



                                       BELI...
      karena negara ini, negara sialan...nyari peraturan aja mesti keluar uang...

kalo anda orang miskin, jangan sok cari tau aturan deh...aturan dan hukum di negara
                       INdonesia buat orang kaya raya aja...



            kalau anda kesal, saya lebih dahulu kesalnya daripada anda…

                                Kerja jadi susah… toh!!!

           BAYANGKAN dana TRILIUNAN untuk BANGUN KABEL OPTIK

             Tapi PEMERINTAHnya aja gak mampu publikasi peraturan
Kemiskinan Semakin Dalam!

H. Bambang Eka Wijaya

"BANJIR di kampung kita semakin dalam dibandingkan tahun lalu," tukas Umar.
"Penyebabnya, tanggul kanal dekat kampung ditinggikan agar banjir kiriman tak melimpah ke
kampung kita!" jawab Amir. "Akibatnya, air hujan kampung kita tak bisa melewati tanggul yang
ditinggikan itu, genangan air di kampung kita pun semakin dalam! Nasib kampung kita mirip
kemiskinan yang juga semakin dalam!"

"Kalau banjir makin dalam akibat tanggul kanal ditinggikan, kemiskinan jadi semakin dalam
karena garis kemiskinan dinaikkan dari Rp248,645 pada Maret 2012 menjadi Rp263,008 pada
September 2012!" timpal Amir. "Dengan garis kemiskinan naik 5,81%, warga miskin yang
konsumsinya tidak naik jadi kian jauh dari garis kemiskinan, makin dalam pula posisinya di
jurang kemiskinan!"

"Kondisi itu dalam terminologi statistik disebut kemiskinan semakin dalam!" ujar Umar. "Garis
kemiskinan semakin jauh dari jangkauan warga miskin! Indeks kedalaman kemiskinan nasional
BPS, dari 1,88 pada Maret 2012 menjadi 1,90 September 2012. Lampung kondisinya lebih buruk
dari 2,26 jadi 2,52 pada priode sama!"

"Meski demikian, tanggul kanal maupun garis kemiskinan tetap harus ditinggikan!" tegas Amir.
"Tanggul ditinggikan agar terhindar dari banjir bandang, garis kemiskinan dinaikkan agar kian
realistis! Kalau dengan kurs Rp9.500/dolar AS garis kemiskinan Rp248 ribu/bulan Maret 2012
setara 87 sen dolar AS/hari, naik jadi Rp263 ribu/bulan September 2012 setara 92 sen dolar
AS/hari, naik 5 sen dolar! Artinya kian mendekati 1 dolar AS/hari, menuju garis kemiskinan
Bank Dunia 2 dolar AS/hari!"

"Meskipun penyesuaiannya cuma beda tipis dari tingkat inflasi, garis kemiskinan yang semakin
realistis diperlukan agar Pemerintah Pusat dan daerah tak pandang enteng garis kemiskininan,
hingga makin serius menangani kemiskinan!" timpal Umar. "Coba cermati APBD
provinsi/kabupaten/kota, cari mata anggaran yang mencerminkan keseriusan menangani
kemiskinan, mungkin masih sulit ditemukan! Itu isyarat penanganan kemiskinan masih sebatas
retorika!"

"Padahal, indeks keparahan kemiskinan nasional juga memburuk dari 0,47 jadi 0,48—Lampung
dari 0,50 jadi 0,62—Maret—September 2012!" tegas Amir. "Artinya semakin banyak warga
miskin terjebak dalam kelompok terburuk kondisi sosial ekonominya!" ***



                                       Download SNI

                                       Free download

  Peraturan Menteri Perindustrian No 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis
                                   Kawasan Industri
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang Struktur dan
                  Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup
2012-12-11 21:22:00
Studi Peternakan ke Paris!

H. Bambang Eka Wijaya

"ROMBONGAN anggota parlemen dari negara amat terbelakang tiba di Paris untuk studi
banding tentang peternakan dan kesehatan hewan yang UU-nya hendak mereka revisi!" ujar
Umar. "Mereka disambut pemandu wisata spesialis untuk turis asal negeri mereka, yang fasih
apa maunya turis asal negeri tersebut!"

"Bisa ditebak, pemandu itu menyatakan bahwa para anggota parlemen itu amat tepat dan bijak
memilih Paris sebagai tujuan studi banding tentang peternakan dan kesehatan hewan, karena
Kota Paris yang berpenduduk 20 juta manusia itu terkenal bebas dari penyakit mulut dan kuku!"
timpal Amir.

"Itu bisa dijamin 100 persen, karena di Paris tak ada peternakan hewan berkat aturan pemerintah
kota tegas melarangnya! Memelihara hewan kesayangan saja, seperti anjing, kucing, dan
sejenisnya, harus lengkap silsilah keturunannya!"

"Jaminan Paris bebas dari penyakit mulut dan kuku itu penting bagi para anggota parlemen itu,
karena satu-satunya alasan untuk merevisi UU yang baru berusia tiga tahun itu hanya karena
belum dilengkapi studi banding dari Paris!" tegas Umar. "Jadi ada alasan yang bisa mereka
pertanggungjawabkan pada publik negerinya yang amat terbelakang mengenai pilihan studi
banding ke Paris tersebut!"

"Pemandu wisata melanjutkan meski begitu rombongan tak perlu khawatir! Di Paris ada
kawasan yang oleh para bangsawan sebelum revolusi disebut peternakan, yakni lorong-lorong
bawah tanah Kota Paris tempat kaum Bohemian—orang-orang bebas—utamanya para seniman
bercengkerama!" tukas Amir.

"Tempat itu sampai sekarang masih ada dan jadi tujuan wisata, tapi istilah peternakan itu dusta,
mirip dusta pemandu wisata di Jeddah menyebut replika perahu di sebuah simpang sebagai
perahu Nabi Nuh!"

"Ternak di situ dijamin bebas penyakit mulut dan kuku, lanjut pemandu, karena mulutnya telah
diseterilkan dengan lipstik dan kukunya dengan kuteks!" timpal Umar. "Kedatangan Bapak-
Bapak langsung ke Paris untuk bisa merasakan suasana kebatinan ternak tersebut tepat dan bijak
sekali! Karena untuk merasakan suasana kebatinan, hanya bisa dicapai lewat hubungan batin!
Dan itu tak bisa diperoleh di internet oleh para staf ahli anggota parlemen dalam melengkapi
bahan revisi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan! Hasilnya, negara mereka jadi makin amat
jauh terbelakang sekali!" ***
PERAJIN tahu dan tempe kembali bergolak karena harga kedelai melonjak tinggi sampai dengan
Rp7.400-Rp8.000 per kg, atau kenaikan sampai dengan 36,4% dari harga sebelumnya. Produksi
kedelai secara nasional per tahun hanya 900 ribu ton sementara jumlah permintaan mencapai 3
juta ton. Para perajin tahu dan tempe itu merencanakan mogok berproduksi sampai kenaikan
harga bahan pertanian itu dapat dikendalikan pemerintah.

Sebetulnya tidak hanya komoditas kedelai yang tidak menjadi tanda bahaya bagi
pemerintah. Nasib komoditas strategis produk pertanian lainnya, yakni beras dan jagung,
bahkan juga merana.

Secara keseluruhan strategi pangan nasional memang amburadul. Dampaknya kini semua
komoditas pangan naik sekitar 30%-50% bertepatan dengan momentum Ramadan dan sebentar
lagi Lebaran 2012. Dari sisi pemerintah, fakta konkret ketidakberpihakan pemerintah kepada
petani diwujudkan dalam bentuk UU Penanaman Modal No 25/2007 dan UU Minerba No
4/2009.

Diktumnya jelas bertentangan dengan ketentuan dalam UUPA No 5/1960, yakni dalam durasi
yang mengatur lama waktu diizinkan menggunakan tanah dan luasan tanah. Pasal 22 dalam
UUPM menyebutkan pemerintah mengakomodasi investasi dengan memberikan fasilitas HGU,
HGB, dan hak pakai masingmasing sampai 95 tahun, 80 tahun, dan 70 tahun dan dapat
diperpanjang.

Padahal Pasal 29 UUPA hanya membolehkan maksimal 25 tahun untuk HGU, 30 tahun HGB
(Pasal 35), dan dalam waktu terbatas untuk hak pakai (Pasal 41).

Luasan untuk investasi juga diterabas seperti dalam UU Minerba, investor dimanjakan dengan
pemberian fasilitas lahan dalam satuan terkecil 5.000 hektare sampai dengan 100 ribu hektare.
Baik ketika masih eksplorasi apalagi saat sudah berproduksi, baik di bidang penambangan batu
bara dan bukan batu bara. Jika dibandingkan dengan luasan tanah dalam UUPA yang bisa
dikelola maksimal hanya 25 hektare,   jelas itu pelanggaran undang-
undang.
Sayangnya, seperti ke gelisahan media ini (Editorial Media Indonesia, 17/7), hukuman
terhadap koruptor justru makin ringan, bahkan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor)
di Semarang sudah membebaskan tujuh terdakwa korupsi sejak Januari 2011.
Seiring dengan perubahan Kabinet Indonesia Bersatu II, Adhyaksa Dault diganti dengan
Andi Alifian Mallarangeng. Pada saat dipegang menteri yang baru itulah nilai proyek
pembangunan pusat kegiatan olahraga Hambalang yang awalnya Rp125 miliar berubah
menjadi Rp2,5 triliun.

Untuk mengubah anggaran Rp125 miliar menjadi Rp2,5 triliun, prosesnya tidak mungkin
tanpa melibatkan kalangan DPR yang secara normatif mempunyai kewenangan untuk
menentukan bujet.



Peryataan ketua forum komunikasi masyarakat adat Dayak Tamambalo Marcelina Lis,
bahwa pihaknya telah menyampaikan penolakan investasi perkebunan sawit sejak setahun
yang lalu (2001). Namun, pihakl perusahaan tetap melakukan sosialisasi (maret 2012) dan
berupaya mengambil alih lahan milik warga.

Izin lokasi yang terlanjur dikeluarkan seolah sudah menjadi harga mati sehingga
pengambil alihan lahan milik masyarakat terus dilaksanakan. Pemerintah daerah hanya
berkilah, bahwa perussahaan hanya boleh mengambil alih lahan warga apabila ada
persetujuan dari warga.



JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan menemukan dugaan kerugian negara dalam
proyek alat bantu mengajar pendidikan dokter umum dan spesialis di Rumah Sakit
Pendidikan dan Rujukan sebesar Rp 28,5 miliar dari nilai proyek Rp 417 miliar. Proyek ini
dimenangi PT Buana Ramosari Gemilang



Kesediaan lima sekolah menyerahkan laporan penggunaan dana bantuan itu merupakan
preseden yang baik. Ini pelajaran penting bagi sekolah-sekolah lain penerima dana BOS
dan BOP. Mereka harus terbuka kepada masyarakat—dan para orang tua murid
khususnya— jika ingin mengakses laporan penggunaan dana tersebut. Apalagi, total dana
yang sumbernya dari anggaran negara ini tidaklah kecil. Pada tahun anggaran 2010-2011
dialokasikan Rp 20 triliun untuk BOS. Pada tahun-tahun sebelumnya, dana ini digunakan
untuk mendukung pendidikan gratis, sedangkan kini targetnya untuk meringankan biaya
pendidikan.

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:28
posted:2/18/2013
language:
pages:12