PERAN MAHASISWA DALAM MEMBELA NEGARA by charlesmm1

VIEWS: 31 PAGES: 15

									              PERAN MAHASISWA DALAM MEMBELA NEGARA



Pengertian Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)

        Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan
warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang
dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan
bernegara.

        Bagi warga negara Indonesia, usaha pembelaan negara dilandasi oleh
kecintaan pada tanah air (wilayah Nusantara) dan kesadaran berbangsa dan
bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara
serta berpijak pada UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

        Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap
warganegara     untuk   berkorban   demi   mempertahankan     kemerdekaan
kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan
wilayah Nusantara dan yuridiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD
1945.



Maksud dan Tujuan PPBN

        Usaha pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warga
negara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran demikian perlu ditumbuhkan
melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam
pembelaan negara. Proses motivasi untuk membela negara dan bangsa akan
berhasil jika setiap warga memahami keunggulan dan kelebihan negara dan
bangsanya. Di samping itu setiap warga negara hendaknya juga memahami
kemungkinan segala macam ancaman terhadap eksistensi bangsa dan
negara Indonesia.

        Dalam hal ini ada beberapa dasar pemikiran yang dijadikan sebagai
bahan motivasi setiap warganegara untuk ikut serta membela negara
Indonesia :

   1) Pengalaman sejarah perjuangan RI

   2) Kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis



                                     1
  3) Keadaan penduduk (demografis) yang besar

  4) Kekayaan sumber daya alam

  5) Perkembangan dan kemajuan IPTEK di bidang persenjataan

  6) Kemungkinan timbulnya bencana perang.



Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

a. Situasi NKRI Terbagi dalam Periode-periode :

  a) Tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai tahun 1965 disebut
     periode lama atau Orde Lama

  b) Tahun 1965 sampai tahun 1998 disebut periode baru atau Orde Baru.

  c) Tahun 1998 sampai sekarang disebut periode Reformasi.

  Perbedaan periode tersebut terletak pada hakikat yang dihadapi. Pada
  periode lama bentuk yang dihadapi adalah “ancaman fisik” berupa
  pemberontakan dari dalam maupun ancaman fisik dari luar oleh tentara
  sekutu, tentara kolonial Belanda, dan tentara Dai Nippon. Sedang periode
  baru dan periode reformasi bentuk yang dihadapi adalah “tantangan”
  yang sering berubah sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman.
  Perkembangan kemajuan zaman ini, mempengaruhi perilaku bangsa
  dengan tuntutan-tuntutan hak yang lebih banyak. Pada situasi ini yang
  dihadapi adalah tantangan nonfisik, yaitu tantangan pengaruh global dan
  gejolak sosial.



b. Pada Periode Lama Bentuk Ancaman yang Dihadapi adalah
  Ancaman Fisik

  Contoh : adanya PPPR (Pendidikan Pendahuluan Perlawanan Rakyat), OPR
  (Organisasi Perlawanan Rakyat), OKD (Organisasi Keamanan Desa), OKS
  (Organisasi Keamanan Sekolah). Dilihat dari kepentingannya, tentunya
  pola pendidikan yang diselenggarakan akan terarah pada fisik, teknik,
  taktik dan strategi kemiliteran.




                                     2
c. Periode Orde Baru dan Periode Reformasi

   Ancaman yang dihadapi dalam periode-periode ini berupa tantangan
   nonfisik dan gejolak sosial. Untuk mewujudkan bela negara dalam
   berbagai aspek kehidupan, pertama-tama perlu dibuat rumusan tujuan
   bela negara.



      Kewajiban membela negara merupakan salah satu prinsip dalam
konsep kewargaan aktif (active citizenship), di mana bela negara menjadi
tanggung jawab setiap warga untuk bertindak bagi virtue kemaslahatan
bersama, dan bukan semata-mata untuk kepentingan individu warga. Dalam
kaitan ini, menjadi sangat penting bagi setiap warga untuk benar-benar
menyadari dan memahami kewajiban untuk ikut serta pembelaan negara.
Jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar seperti mengapa warga
memiliki tanggung jawab atas pertahanan (bela negara)? Bilamana tanggung
jawab tersebut dapat digunakan dan tunaikan oleh setiap warga? Apa
akibatnya bila warga mengabaikan tanggung jawab ini? Pada titik ini kita
akan berbicara mengenai pendidikan sebagai satu sarana untuk membentuk
kesadaran tanggung jawab warga.

Sebelum lebih jauh, menarik untuk melihat bagaimana konsep bela negara
dan pendidikannya dipahami dan dilaksanakan. Pertama-tama bela negara
dipahami sebagai upaya mempertahankan negara dari serangan militer pihak
luar. Kedua, akibat dari pemahaman pertama, bela negara dan hal-hal yang
terkait dengannya (termasuk pendidikan bela negara) menjadi wilayah kerja
militer. Ketiga, wujud dari peran warga dalam upaya bela negara adalah
keikutsertaan dalam wajib militer (komponen cadangan).

Sebagai ilustrasi, bisa kita lihat apa yang dilakukan dalam Pendidikan
Pendahuluan Bela Negara (PPBN). Aktifitas ini dilaksanakan di bawah
koordinasi TNI dan Dephan. DEPO Pendidikan (Dodik) Bela Negara, tempat
penyelenggaraan PPBN, berdiri pada Juni 2003 di Desa Cikole, Kecamatan
Lembang, Bandung. Idenya berasal dari Panglima Kodam III Siliwangi
Mayjen Iwan R. Sulanjana dan Gubernur Jawa Barat ketika itu H. Nuriana.
Tujuannya   adalah   memperkaya     wawasan    kebangsaan    masyarakat,
khususnya generasi muda (KCM, 13/12/2004).



                                    3
Syarat untuk mengikuti PPBN cukup mudah, yaitu berbadan sehat dan
berusia maksimal 50 tahun. Materi PPBN yang diberikan antara lain wawasan
nusantara, UUD1945, sistem pertahanan semesta, Pancasila, dan otonomi
daerah. Adapun praktik lapangan meliputi pelajaran baris-berbaris, peraturan
penghormatan militer, taktik regu, kegiatan alam bebas, dan ketahanan
mars (KCM, 13/12/2004).

Selain Dodik PPBN, kegiatan ini juga pernah dilaksanakan oleh Universitas
Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya. Bahkan PPBN menjadi kegiatan wajib setiap
tahun bukan hanya untuk mahasiswa tapi juga dosen dan karyawan. Peserta
yang mengikuti kegiatan PPBN tahun akademik 2005/2006, terdiri dari
mahasiswa reguler 1.129 orang, dan kelas karyawan 245 orang. Tujuan dari
PPBN Unsil adalah agar mahasiswa memiliki kesiapan melaksanakan bela
negara, terkait dengan cinta tanah air (Pikiran Rakyat, 13/2/2006).

Pendidikan Kewargaan dan Bela Negara

Memang ada aspek kemiliteran dalam aktivitas bela negara. Namun
menyerahkan tanggung jawab pendidikan bela negara hanya kepada militer
akan menimbulkan persoalan. Selain aspek kemiliteran, bela negara juga
mengandung aspek tanggung jawab dan kewajiban warga (civic duties).
Dengan kata lain, dari sisi warga, bela negara merupakan bagian dari politik
kewargaan (citizenship) kita. Untuk melakukan pendidikan politik kewargaan,
militer bukanlah institusi yang tepat, karena bukan semata-mata aspek
kemiliteran yang ada dalam konsep bela negara, justru prinsip dan nilai
kewargaan yang menjadi pokok dari konsep bela negara. Karena itu
pendidikan kewargaan (civic education) menjadi penting untuk dilaksanakan
secara intensif.

Di dalam civic education inilah tiga pertanyaan di awal tulisan ini akan
dijawab. Jawaban bagi pertanyaan pertama, terletak pada alasan mengapa
kita berkumpul dalam satu ikatan politik yang berbentuk republik.

Dalam republik, kemaslahatan umum atau bersama (common good) dan
kebebasan (dalam pengertian non-dominasi) adalah dua pilar utama. Untuk
itu dibutuhkan partisipasi aktif setiap warga (active citizenship) dalam
memperjuangkan pencapaian kemaslahatan umum dan menjaga kebebasan.




                                      4
Artinya, politik kewargaan ditujukan terutama bagi kemaslahatan umum
bukan semata-mata individu atau kelompok.

Di sinilah pentingnya pendidikan kewargaan terutama dalam menanamkan
kesadaran agar setiap warga berpartisipasi aktif dalam seluruh kehidupan
bermasyarakat. Dalam partisipasinya setiap warga harus memiliki civic virtue
yaitu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi,
memiliki sikap toleran dan menghargai pluralitas, memiliki kepedulian,
keberanian, keadaban (civility) dan kejujuran (Bobbio, 2003: 36-37; dan
Maynor: 2003, 180-182).

Persoalannya sekarang adalah bagaimana hubungan antara pendidikan
kewargaan, dan bela negara?

Dalam republik, negara adalah organisasi politik warga yang berfungsi untuk
menjamin dan menjaga seluruh partisipasi warga dapat dilaksanakan demi
kebebasan dan kemaslahatan umum. Apa yang disebut sebagai ancaman
terhadap negara harus kita lihat sebagai ancaman terhadap kebebasan (non-
dominasi) dan kemaslahatan umum. Untuk itulah, seperti yang dikatakan
oleh Machiavelli, setiap warga harus terlibat dalam mempertahankan negara
untuk   melindungi   kemaslahatan      umum,     dengan    demikian   melindungi
kebebasan mereka. (Maynor: 29) Inilah yang disebut sebagai patriotisme
dalam republik modern, yaitu kerelaan berkorban untuk mencapai dan
melindungi kemaslahatan umum dan kebebasan. Tanpa kebebasan non-
dominasi dan kemaslahatan umum, tidak ada republik. Jadi, dengan
mempertahankan       kedua   pilar   tersebut   berarti   juga   mempertahankan
keberadaan republik.

Uraian ini menjawab pertanyaan kedua dan ketiga sekaligus. Tanggung
jawab dalam bela negara digunakan ketika kebebasan dan kemaslahatan
umum terancam, baik ancaman dari luar maupun dari dalam. Jika warga
mengabaikan hak dan kewajibannya maka kebebasan dan kemaslahatan
umum akan terancam. Dengan kata lain segala macam pelibatan warga
dalam aktivitas yang akan mengancam kebebasan dan kemaslahatan umum
harus ditolak, seperti wajib militer bagi perang yang bertujuan mendominasi
negara lain (misalnya pada perang Vietnam atau perang Irak).




                                        5
  Tugas dari pendidikan kewargaan adalah memberikan pemahaman, nilai-nilai
  dan ketrampilan bagi setiap warga untuk terlibat dalam republik. Dalam
  kaitannya   dengan     bela   negara       (republik)    pendidikan     kewargaan
  berkewajiban membentuk patriotisme sehingga segala upaya melindungi
  kebebasan dan common good dapat dilakukan. Setiap warga yang terlibat
  dalam aktivitas bela negara sadar betul akan alasan keterlibatannya karena
  memiliki jawaban atas tiga pertanyaan mendasar di atas. Bukan karena
  terpaksa atau karena perasaan nasionalisme yang right or wrong is my
  country. Akan tetapi karena kecintaannya akan kebebasan dan tujuan
  kemaslahatan semua warga.

1. Pendapat saya sangat setuju dengan yang dikatakan oleh teman saya ini,
  sebagian besar banyak manfaat yang di lakukan oleh seorang programmer
  yang   membantu    memberikan     informasi     dan     kerap   juga   bayak   yang
  mengubah dengan suka-suka mereka, itu melanggar norma yang ada tapi
  terkadang mereka tidak mempedulikannya.

2. Saya sangat setuju dengan pendapat yang di dikatakan oleh teman saya
  ini,carding sungguh sangat merugiakan buat mereka yang jadi korban dan
  sangat beruntung untuk mereka yang berhasil menggunakan hak yang
  bukan milik mereka itu sangat kelakuan yang tidak terpuji karena akan
  membuat orang lain dirugikan dengan kelakuan mereka yang para ngeheck
  kartu kredit dll, ini semua melanggar norma-norma yang ada dan diharapkan
  tidak ada lagi yang melakukan hal yang kurang terpuji seperti ini.

3. Peran mahasiswa sangat penting dalam meningkatkan wawasan kebangsaan
  yang membuat maju bangsa ini kelaknya, jadi Mahasiswa memegang
  peranan penting untuk mengembangkan dan memajukan bangsa ini Karena,
  mahasiswa merupakan salah satu aset Negara dan penerus yang nantinya
  akan menggantikan kedudukan para pejabat menteri dan presiden dalam
  mengurus dan mengembangkan Negara ini lebih maju lagi.

  Upaya pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban kita semua sebagai
  warga negara. Selama lebih dari 60 tahun Indonesia merdeka, telah banyak
  contoh upaya pembelaan negara yang telah dilakukan oleh segenap
  komponen bangsa Indonesia. Peran warga negara dalam pembelaan negara
  memiliki tingkat kewajiban yang berbeda sesuai dengan kedudukan dan



                                         6
tugasnya masing-masing.
Peran yang dilakukan TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan
negara telah mengalami masa perjuangan yang sangat panjang, mulai dari
merebut dan kemudian mempertahankan kemerdekaan. TNI menjadi barisan
terdepan dalam menghadapi ancaman ???? sik tersebut, antara lain
menghadapi ancaman agresi Belanda, menghadapi ancaman gerakan
separatis, seperti APRA, RMS, PRRI/Permesta, Papua Merdeka, PKI, dan lain
sebagainya.
Kepolisian Republik Indonesia sebagai komponen utama dalam keamanan
telah melakukan upaya membela negara terutama yang berkaitan dengan
ancaman yang mengganggu keamanan dan keter tiban masyarakat, seperti
kerusuhan, penyalahgunaan narkotik, dan konflik antarmasyarakat. Ancaman
keamanan pada saat ini yang paling utama dan harus dihadapi Polri adalah
ancaman teroris, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kita sudah
menyaksikan bagaimana teroris mengoyak-ngoyak keamanan dan ketertiban
masyarakat Indonesia. Jika hal tersebut dibiarkan maka akan meng ganggu
keselamatan dan keamanan negara.
Contoh lain yang dilakukan Polri dalam upaya bela negara, antara lain:
1. mendukung tetap tegaknya negara kesatuan RI yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945;
2. melakukan penyuluhan kesadaran hukum bagi warga negara;
3. melakukan pengaturan lalu lintas dan memberikan pengayoman
keamanan bagi warga negara;
4. memberikan perlindungan keamanan dari berbagai tindak kejahatan
terhadap warga negara;
5. melakukan proses penyidikan dan penyelidikan terhadap berbagai tindak
kejahatan.
Peran serta masyarakat dalam upaya pembelaan negara berlangsung sejak
masa awal kemerdekaan. Keterlibatan warga negara dalam pembelaan
negara adalah sebagai berikut.
1. Dibentuknya kelaskaran rakyat, kemudian dikembang kan menjadi barisan
cadangan pada periode perang kemerdekaan ke-1.
2. Pasukan Perang Gerilya Desa (Pager Desa) termasuk mobilisasi Pelajar
(Mobpel) sebagai bentuk per kembangan dari barisan cadangan. Pada
periode perang kemerdekaan ke-2.


                                     7
3. Pada 1958-1960, muncul Organisasi Keamanan Desa (OKD) dan
Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) yang merupakan bentuk kelanjutan
Pager Desa.
4. Pada 1961 dibentuk pertahanan sipil (Hansip), Wanra, dan Kamra sebagai
bentuk penyempurnaan dari OKD/OPR.
5. Perwira cadangan yang dibentuk sejak 1963.
6. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1982, ada
organisasi yang disebut rakyat terlatih yaitu Wanra yang membantu
pertahanan dan Kamra yang membantu keamanan dan anggota per
lindungan masyarakat.
Berbagai upaya bela negara juga dapat dilakukan melalui organisasi maupun
individu. Upaya bela negara tidak hanya berperang, tetapi mengharumkan
nama bangsa Indonesia di luar negeri pun disebut bela negara. Misalnya,
yang dilakukan oleh para atlet olahraga yang berlaga dalam olimpiade. Kita
bisa ikut bangga jika ada atlet Indonesia menjadi juara dalam kejuaraan
antarnegara atau kejuaraan dunia. Kebanggaan dan keha ruan kita
bertambah ketika sang saka Merah Putih berkibar dengan gagah di antara
bendera negara-negara lain.
Selain itu secara organisasi, bela negara dapat dilakukan melalui pengiriman
Tim SAR Indonesia untuk mencari dan menolong korban bencana alam. Kita
pernah menyaksikan bagaimana peran Tim SAR, PMI, dan para medis dalam
menanggulangi dampak bencana alam dan korban tsunami di Nanggroe Aceh
Darussalam. Selain secara organisasi, individu-individu sebagai warga negara
juga dapat berperan membela negara dalam tindakan, menjunjung
nasionalisme, patriotisme, serta membela Pancasila dan UUD 1945. Berbagai
upaya pembelaan terhadap negara dan mewujudkan keamanan dapat
dilakukan warga negara dalam semua aspek kehidupan.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Pasal 5, menegas kan bahwa pertahanan
negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahan kan seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah dan
menjadi tanggung jawab segenap bangsa. Oleh karena itu, ancaman
terhadap sebagian wilayah Indonesia merupakan ancaman bagi seluruh
wilayah Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut maka keikutsertaan
segenap warga negara dalam upaya pembelaan negara bukan hanya dalam
lingkup nasional, tetapi juga dalam lingkungan terdekat tempat kita tinggal.


                                      8
Artinya, menjaga keutuhan wilayah lingkungan kita tidak dapat dipisahkan
dari keutuhan wilayah negara secara keseluruh an. Oleh karena itu, sebagai
pelajar kita harus ikut berpartisipasi dalam membela negara di lingkungan
keluarga, sekolah, dan masyarakat.
1. Lingkungan Keluarga
Anggota keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, anak, serta orang lain yang
menjadi bagian dari keluarga harus melaksanakan kewajiban nya dengan
baik dan sungguhsungguh agar mendapatkan haknya sesuai kewajiban yang
telah dilakukannya. Misalnya, ayah/ibu mencari nafkah dan mengurus rumah
tangga, anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh, serta pembantu
mengerjakan pekerjaan di rumah dengan baik.
2. Lingkungan Sekolah
Warga sekolah (civitas akademika) menghormati kepemimpinan kepala
sekolah dengan cara melak sanakan kewajibannya, antara lain sebagai
berikut.
a. Siswa belajar dengan baik dan memenuhi unsur wajib belajar secara
akademik.
b. Siswa menaati tata tertib sekolah atau berdisiplin.
c. Guru mendidik siswa dengan baik, di antaranya pendidikan damai dan
penyelesaian konflik tanpa kekerasan, serta mengacu pada tujuan yang akan
dicapai, baik kompetensi siswa maupun kurikulum.
d. Staf tata usaha melaksanakan tugas dengan baik dengan men dokumen
tasikan administrasi dengan tertib.
e. Penjaga sekolah melaksanakan tugasnya dengan baik.
3. Lingkungan Masyarakat dan Negara
Perilaku di masyarakat memperlihatkan bela negara disesuaikan dengan
tuntutan dan kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya, mengikuti segala
kegiatan dengan berpartisipasi mengelola lingkungan yang kondusif dan
mendukung kebijakan pemerintah setempat. Bidang hukum, yaitu dengan
cara berperilaku yang tidak melanggar tata tertib yang berlaku.
Dalam bidang ekonomi dapat berpartisipasi meningkatkan kemakmuran di
lingkungan masyarakat dengan cara menjadi anggota koperasi dan tidak
melakukan kecurangan dalam perekonomian. Di bidang sosial budaya,
mampu menunjukkan nilai budaya terbaik sesuai dengan kepribadian bangsa
Indonesia. Bidang pertahanan dan keamanan dapat berbentuk menjaga


                                       9
keamanan lingkungan, seperti ikut ronda malam. Kepedulian terhadap alam,
di antaranya tidak mela kukan perbuatan yang dapat merusak keseim
bangan alam, seperti penebangan pohon sewenang-wenang dan mendirikan
bangunan seenaknya.

      MAHASISWA selalu menjadi bagian dari perjalanan sebuah bangsa.
Roda sejarah demokrasi selalu menyertakan mahasiswa sebagai pelopor,
penggerak, bahkan sebagai pengambil keputusan. Hal tersebut telah terjadi
di berbagai negara di dunia, baik di Timur maupun di Barat.

      Pemikiran kritis, demokratis, dan konstruktif selalu lahir dari pola pikir
para mahasiswa. Suara-suara mahasiswa kerap kali merepresentasikan dan
mengangkat realita sosial yang terjadi di masyarakat. Sikap idealisme
mendorong     mahasiswa   untuk     memperjuangkan     sebuah    aspirasi   pada
penguasa, dengan cara mereka sendiri.

      Tidak    dapat   dipungkiri   bila   generasi   muda     khususnya    para
mahasiswa, selalu dihadapkan pada permasalahan global. Setiap ada
perubahan, mahasiswa selalu tampil sebagai kekuatan pelopor, kekuatan
moral dan kekuatan pendobrak untuk melahirkan perubahan. Oleh karena itu
kiranya sudah cukup mendesak untuk segera dilakukan penataan seputar
kehidupan mahasiswa tersebut.

      Dalam sejarahnya mahasiswa merupakan kelompok dalam kelas
menengah yang kritis dan selalu mencoba memahami apa yang terjadi di
masyarakat. Bahkan di zaman kolonial, mahasiswa menjadi kelompok elite
paling terdidik yang harus diakui kemudian telah mencetak sejarah bahkan
mengantarkan Indonseia ke gerbang kemerdekaannya.

      Pergolakan dan perjalanan mahasiswa Indonesia telah tercatat dalam
rentetan sejarah yang panjang dalam perjuangan bangsa Indonesia, seperti
gerakan mahasiswa dan pelajar tahun 1966 dan tahun 1998. Masih dapat
kita ingat 8 tahun yang lalu gerakan mahasiswa Indonesia yang didukung
oleh semua lapisan masyarakat berhasil menjatuhkan suatu rezim tirani yaitu
ditandainya        dengan           berakhirnya        rezim          Soeharto.
Legenda perjuangan mahasiswa di Indonesia sendiri juga telah memberikan
bukti yang cukup nyata dalam rangka melakukan agenda perubahan
tersebut. Tinta emas sejarahnya dapat kita lihat dengan lahirnya angkatan



                                      10
‘08, ‘28, ‘45, ‘66, ‘74, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri
tetapi tetap pada konteks kepentingan wong cilik. Terakhir lahirlah angkatan
bungsu ‘98 tepatnya pada bulan Mei 1998 dengan gerakan REFORMASI yang
telah berhasil menurunkan Presiden Soeharto dari kursi kekuasaan dan
selanjutnya   menelurkan     Visi   Reformasi   yang    sampai    hari   ini   masih
dipertanyakan sampai dimana telah dipenuhi.

      Dengan demikian adalah sebuah keharusan bagi mahasiswa untuk
menjadi pelopor dalam melakukan fungsi control terhadap jalannya roda
pemerintahan sekarang. Bukan malah sebaliknya.

      Agenda reformasi adalah tanggung jawab kita semua yang masih
merasa terpanggil sebagai kaum intelektual, kaum yang kritis dan memiliki
semangat yang kuat. Dan tanggung jawab ini hanya bisa dilakukan oleh
orang-orang yang mempunyai rasa sosial yang tinggi. Bukan orang-orang
kerdil yang hanya memikirkan perut, golongannya dan tidak bertanggung
jawab. Hanya lobang-lobang kematianlah yang mampu menjadikan mereka
untuk berpikir bertanggung jawab. Jangan pikirkan mereka, mari pikirkan
solusi untuk menghibur Ibu Pertiwi yang selalu menangis dengan ulah-ulah
anak bangsanya sendiri.

      Kondisi tersebut tidak terlihat lagi pada masa kini, mahasiswa memiliki
agenda dan garis perjuangan yang berbeda dengan mahasiswa lainnya.
Sekarang ini mahasiswa menghadapi pluralitas gerakan yang sangat besar.
Meski begitu,   setidaknya     mahasiswa     masih     memiliki   idealisme    untuk
memperjuangkan nasib rakyat di daerahnya masing-masing.

      Mahasiswa sudah telanjur dikenal masyarakat sebagai agent of
change, agent of modernization,         atau agen-agen yang lain. Hal ini
memberikan konsekuensi logis kepada mahasiswa untuk bertindak dan
berbuat sesuai dengan gelar yang disandangnya. Mahasiswa harus tetap
memiliki sikap kritis, dengan mencoba menelusuri permasalahan sampai ke
akar-akarnya.

      Dengan adanya sikap kritis dalam diri mahasiswa diharapkan akan
timbul sikap korektif terhadap kondisi yang sedang berjalan. Pemikiran
prospektif ke arah masa depan harus hinggap dalam pola pikir setiap




                                        11
mahasiswa.     Sebaliknya,    pemikiran        konservatif   pro-status   quo     harus
dihindari.

      Mahasiswa harus menyadari, ada banyak hal di negara ini yang harus
diluruskan dan diperbaiki. Kepedulian terhadap negara dan komitmen
terhadap     nasib   bangsa   di   masa   depan      harus    diinterpretasikan    oleh
mahasiswa ke dalam hal-hal yang positif. Tidak bisa dimungkiri, mahasiswa
sebagai social control terkadang juga kurang mengontrol dirinya sendiri.
Sehingga mahasiswa harus menghindari tindakan dan sikap yang dapat
merusak status yang disandangnya, termasuk sikap hedonis-materialis yang
banyak menghinggapi mahasiswa.

      Karena itu, kepedulian dan nasionalisme terhadap bangsa dapat pula
ditunjukkan dengan keseriusan menimba ilmu di bangku kuliah. Mahasiswa
dapat mengasah keahlian dan spesialisasi pada bidang ilmu yang mereka
pelajari di perguruan tinggi, agar dapat meluruskan berbagai ketimpangan
sosial ketika terjun di masyarakat kelak.

      Peran dan fungsi mahasiswa dapat ditunjukkan secara santun tanpa
mengurangi esensi dan agenda yang diperjuangkan. Semangat mengawal
dan mengawasi jalannya reformasi, harus tetap tertanam dalam jiwa setiap
mahasiswa. Sikap kritis harus tetap ada dalam diri mahasiswa, sebagai agen
pengendali untuk mencegah berbagai penyelewengan yang terjadi terhadap
perubahan yang telah mereka perjuangkan. Dengan begitu, mahasiswa tetap
menebarkan bau harum keadilan sosial dan solidaritas kerakyatan.

      Peran Lembaga Kemahasiswaan cukup signifikan, baik untuk lingkup
nasional, regional maupun internal kampus itu sendiri. Ke depan, peran
strategis ini seharusnya juga dimainkan oleh lembaga-lembaga formal
kampus lainnya seperti pers mahasiswa, atau kelompok studi profesi.

      Secara garis besar, menurut Sarlito Wirawan, ada sedikitnya tiga
tipologi atau karakteristik mahasiswa yaitu tipe pemimpin, aktivis, dan
mahasiswa biasa.

Pertama, tipologi mahasiswa pemimpin, adalah individu mahasiswa yang
mengaku pernah memprakarsai, mengorganisasikan, dan mempergerakan
aksi protes mahasiswa di perguruan tingginya. Mereka itu umumnya
memersepsikan mahasiswa sebagai kontrol sosial, moral force dan dirinya


                                          12
leader tomorrow. Mereka cenderung untuk tidak lekas lulus, sebab perlu
mencari   pengalaman    yang    cukup     melalui   kegiatan   dan    organisasi
kemahasiswaan.

Kedua, tipologi aktivis ialah mahasiswa yang mengaku pernah aktif turut
dalam gerakan atau aksi protes mahasiswa di kampusnya beberapa kali
(lebih dari satu kali). Mereka merasa menyenangi kegiatan tersebut, untuk
mencari pengalaman dan solider dengan teman-temannya. Mahasiswa dari
kelompok aktivis ini, juga cenderung tidak ingin cepat lulus, namun tidak
ingin terlalu lama. Mereka tidak terlalu memersepsikan diri sebagai leader
tomorrow namun pengalaman hidup perlu dicari di luar studi formalnya.
Sudah barang tentu jumlah mereka itu lebih banyak daripada kelompok
pemimpin.

Ketiga, tipologi mahasiswa biasa adalah kelompok mahasiswa di luar
kelompok pemimpin dan aktivis yang jumlahnya paling besar lebih dari 90%.
Sesungguhnya cenderung pada hura-hura yaitu kegiatan                 yang dapat
memberikan kepuasan pribadi, tidak memerlukan komitmen jangka panjang
dan dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama. Mereka ingin segera
lulus, bahkan tidak sedikit mahasiswa yang tidak segan-segan dengan cara
menerabas (nyontek, membuat skripsi "Aspal" dan lain-lain) agar segera
lulus. Apakah hal ini merupakan indikator kurangnya dorongan prestatif di
kalangan mahasiswa, masih perlu diteliti.

      Fakta membuktikan, dinamika kehidupan bangsa dan mahasiswa pada
umumnya banyak dimotori oleh tipe pemimpin dan aktivis ini. Meskipun
secara kuantitas kecil tetapi mereka mampu menjadi pendorong dan agen
utama perubahan dan dinamika kehidupan kampus. Sebagian mereka karena
telah terlatih menjadi pemimpin dan aktivis, maka tidak sulit setelah selesai
pada akhirnya mereka juga menjadi pemimpin dan aktivis setelah terjun di
masyarakat dan pemerintahan.

Urgensi bagi daerah

      Dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas, para mahasiswa tetap saja
merupakan komunitas elite yang patut diperhitungkan dari dulu dan sampai
kini terlebih bagi suatu daerah. Di daerah, masih relatif sedikit anggota
masyarakatnya yang dapat menyekolahkan sampai tingkat perguruan tinggi.



                                     13
Oleh karena itu, keberadaan mahasiswa bagi suatu daerah merupakan modal
sosial yang luar biasa, yang dapat dimanfaatkan dan diberdayakan bagi
pembangunan suatu daerah. Namun mahasiswa, dapat juga menjadi suatu
"ancaman" bagi pemerintahan suatu daerah karena dapat bersikap kritis dan
mengambil peran sebagai kekuatan kontrol.

      Demikian juga para mahasiswa harus mulai berorientasi ke daerah
bukan lagi ke pusat karena Pusat selain sudah overload juga menjadi simbol
ketimpangan pembangunan di Indonesia, sehingga diperlukan desentralisasi
dan orientasi baru dalam pembangunan daerah.

Organisasi kemahasiswaan

      Dinamika kehidupan mahasiswa tidak bisa dilepaskan dari wadah atau
organisasi yang menjadi instrumen bagaimana gagasan atau program
berusaha   diwujudkan,     baik   organisasi   intra   maupun   ekstra   kampus.
Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi merupakan wahana dan
sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan
peningkatan kecendikiawanan serta integritas kepribadian mahasiswa untuk
mewujudkan tujuan pendidikan tinggi.

      Mengingat mahasiswa merupakan bagian dari civitas academica dan
sebagai generasi muda dalam tahap pengembangan dewasa muda, maka
dalam penataan organisasinya disusun berdasarkan prinsip dari, oleh, dan
untuk mahasiswa dan merupakan subsistem dari perguruan tinggi yang
bersangkutan.

      Pengalaman selama ini menunjukkan, perguruan tinggi yang telah
berhasil   membentuk      organisasi   kemahasiswaan      sesuai   prinsip-prinsip
tersebut cenderung akan diterima oleh para mahasiswa dan memperoleh
partisipasi secara optimal. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa
kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi maupun antarkampus dapat
berjalan dengan lancar.

      Perlu dicatat, dewasa ini kecenderungan organisasi kemahasiswaan
yang bernuansa keilmuan dan profesi yang kegiatannya antarkampus.
Bahkan kadang-kadang berdimensi internasional cukup meningkat. Hal ini,
jelas memerlukan uluran tangan pimpinan perguruan tinggi, baik dalam
aspek bimbingan keilmuan maupun dukungan biaya yang tidak ringan.


                                       14
Keterlibatan ikatan profesi senior mereka dan dunia usaha, diharapkan dapat
menunjang kegiatan ini.

          Resimen Mahasiswa (MENWA) merupakan wadah penyaluran potensi
Mahasiswa untuk ikut serta dalam bela Negara. Melalui Pendidkan Dasar
Militer    yang   wajib    ditempuh       setiap    anggota     MENWA,     diharapkan
memantapkan fisik dan mental serta rasa kesadaran bela Negara dengan
semangat, disiplin, dan jiwa nasionalis yang tinggi.

          Pembentukan     Resimen      Mahasiswa      memerlukan       pemikiran    dan
pertimbangan yang sangat teliti, begitu juga menyangkut Undang-Undang
serta surat keputusan bersama atau peraturan pemerintah yang mendasari
terbentuknya MENWA, seperti : PP No. 63 tahun 1945 tentang bantuan
Militer, PEPERPU No. 038 tahun 1959 tentang wajib Militer Darurat, PP No. 22
tahun 1963 tentang Cadangan Nasional, SK. Menkamnas. No. M/B/00307/61
tentang     memperluas     Latihan     Ketangkasan     Keprajuritan    dalam   rangka
kewaspadaan nasional dikalangan mahasiswa di Perguruan Tinggi, SKB
Wampa (Wakil Menteri Pertama) urusan Hankam/Kasab dan Menteri PTIP No.
M/20/1963 tanggal 24 Januari 1963 tentang Pelaksanaan Wajib Latihan dan
Pembentukan Resimen Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi, SK
Menteri Utama bidang Hankam No. Kep./B/32/1968 tentang pengesahan
naskah Rencana Realisasi Program Wajib Latih dan Wajib Militer bagi
Mahasiswa, SKB Menteri Pendidikan dan Menhankam No. 0288/U/1973 dan
Kep./B/21/1973       tanggal     7    Desember      1973     tentang   Penyelengaraan
Pendidikan     Kewiraan    dan       Pendidikan    Perwira    Cadangan    (PACAD)    di
Perguruan      Tinggi,    SKB    Menhakam,         Mendikbud,    dan   Mendagri     No.
Kep./39/XI/1975, No. 0246/U/1975 dan No. 247 tahun 1975 tentang
Pembinaan MENWA Dalam Bela Negara yang diikuti SKB 1978, SKB 1994
serta SKB Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam
Negeri, dan Otonomi Daerah No. 14/M/X/2000, No. 6/U/2000, dan No. 39 A
tanggal 10 Oktober 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen
Mahasiswa Dalam Bela Negara.




                                           15

								
To top