Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Modul-Musrenbang

VIEWS: 14 PAGES: 52

									            DEPARTEMEN
            PEKERJAAN
            UMUM
Direktorat Jenderal Cipta Karya




                                           MODUL KHUSUS FASILITATOR
                                                                               F26
                                                           Pelatihan Madya 1



                                  Musrenbang




                                  PNPM Mandiri Perkotaan
 Modul 1     Siklus Kota PNPM Mandiri Perkotaan                          1

Kegiatan 1   Mengenal Siklus Kota PNPM Mandiri Perkotaan                 2




 Modul 2     Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah             6

Kegiatan 1   Mengenal Musrenbang                                         7

Kegiatan 2   Simulasi Penyusunan Tahapan Perencanaan Pembangunan         8
             Daerah

Kegiatan 3   Mengenal Mekanisme Perencanaan Anggaran Daerah              10



 Modul 3     Strategi Memperjuangkan       PJM    Nangkis   ke   dalam   43
             Musrenbang

Kegiatan 1   Analisa Kasus Musrenbang                                    44

Kegiatan 2   Merumuskan Strategi                                         46
Modul 1
Topik: Siklus Kota PNPM Mandiri Perkotaan




       1. Peserta mengetahui tahapan siklus kota PNPM Mandiri Perkotaan
       2. Peserta memahami hubungan siklus tingkat Desa/ kelurahan dengan siklus tingkat
          kota sebagai bagian dari proses transformasi sosial.




       Kegiatan 1 : Mengenal siklus kota PNPM Mandiri perkotaan




       2 Jpl ( 90’)




       Pedoman Umum P2KP – 3




       • Kertas Plano
       • Kuda-kuda untuk Flip-chart
       • Metaplan
       • LCD
       • Papan Tulis dengan perlengkapannya
       • Spidol, selotip kertas dan jepitan besar




                                                                                      1
           Mengenal siklus Kota PNPM Mandiri Perkotaan
1) Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan bahwa kita akan memulai dengan Tema
   “Mengenal siklus kota PNPM Mandiri Perkotaan” kemudian uraikan apa yang ingin
   dicapai dalam modul ini :
   • Peserta mengetahui tahapan siklus kota PNPM Mandiri Perkotaan
   • Peserta memahami hubungan siklus tingkat Desa/ kelurahan dengan siklus tingkat kota
       sebagai bagian dari proses transformasi sosial.

2) Tanyakan kepada peserta apakah mereka memahami mengenai siklus kota/kabupaten ?.
   Lakukan curah pendapat, tanyakan kembali mengapa harus ada siklus di tingkat
   kota/kabupaten (catat jawaban peserta di kertas plano).

3) Berilah penjelasan mengenai pentingnya melakukan siklus kota tingkat kota/kabupaten

     Siklus Kota/kabupaten sangat penting dilakukan, diantaranya :
     Sebagaimana prinsip good governance, bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditunjang
     dari adanya sinergi tiga pilar pembangunan, yaitu pemda, stakeholder (kelompok peduli)
     dan masyarakat.
     Sebagai bagian dari pembangunan Siklus PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebuah proses
     pembelajaran, maka semua pihak diharapkan mengalami proses pembelajaran yang sama
     agar tercipta kesamaan pandang, ikatan dan kepekaan sosial dan sinergi sebagai modal
     yang sangat berguna bagi proses pembangunan berkelanjutan.
     Dalam rangka membangun kesadaran kritis perangkat pemda dan kelompok peduli untuk
     mencapai sinergi antara masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli serta reformasi
     kebijakan, program dan penganggaran yang berorientasi pada masyarakat miskin.



4) Setelah jelas dan memperoleh respon positif dari peserta, selanjutnya bagilah peserta menjadi
   4 kelompok, ajaklah setiap kelompok untuk menyusun kartu – kartu siklus kota dan siklus
   desa/kelurahan (seperti menyusun puzzle dan sebelumnya kartu – kartu tersebut telah
   disiapkan oleh pemandu / Lihat LK-1).

    Kelompok 1 & 2 : Menyusun siklus kota/kabupaten

    Kelompok 3 & 4 : Menyusun siklus desa/kelurahan.

     Menyusun puzzle adalah menggabungkan atau menyusun kartu – kartu yang telah
     disiapkan sebelumnya menjadi susunan siklus kota dan siklus desa/kelurahan




2
5) Berilah kesempatan kepada salah satu perwakilan dari kelompok yang membahas siklus
   kota/kabupaten dan kelompok yang membahas siklus desa/kelurahan untuk menyampaikan
   hasil kelompoknya.Beri pula kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi dan
   menambahkan apabila ada hal-hal yang berbeda dengan hasil kelompoknya.

6) Kemudian lakukan diskusi kelas, dimana keterkaitan siklus desa/kelurahan dengan siklus kota?
   Gunakan kembali kartu-kartu hasil diskusi kelompok tersebut.

7) selanjutnya tayangkan slide tentang Siklus PNPM Mandiri Perkotaan tingkat kota/kabupaten,
   dan keterkaitan siklus desa/kelurahan dengan siklus kota.

              DAUR PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI TINGKAT KOTA / KAB

                                                                                     Channeling Program
                                                                                        dari berbagai
                                                                                        Stakeholders


                                                                                    Review Program dan
                                                                                      Penganggaran              Tahun ke 2 dst
                                                                                      Pemkot/kab yg
                                                                                      berpihak pada
       Silaturahmi sosial ke                                                           masy.miskin
         Walikota/Bupati &
      Lobby-lobby Ke-lompok
                                              Proses belajar Dari Lapangan
      Strategis (DPRD, Dinas,
          Klpk Peduli, dll)                                                            Analisis Sosial
                                               KBP                                    Kemiskinan Kota
                                       (Pembelajaran dari                                                          Penguatan
                                          lapangan )                                  Serangkaian FGD
                                                               Membangun                                          Kelembagaan
                                 •   Kunjungan lapang                                Refleksi Kemiskinan
         Pelatihan Dasar                                                                     Kota                dan Reorientasi
       TKPKD/ TKPP & PJOK        •   Diskusi & refleksi         Relawan                                          TKPK-Kota/kab
                                 •   Pemutaran VCD              Kota/Kab                Serangkaian
                                 •   Lokakatya                                       Rembug Kota untuk
        Lokakarya Orientasi      •   Wawancara, dll                                      Pemetaan
           Tkt.Kota/kab                                                               Kemiskinan Kota
                                                                                      secara Partisipatif


         Lokakarya Orientasi
           Tkt.Kecamatan

                                                                                         Penyusunan
                                                                                      /review Dokumen
          Sosialisasi Tkt                                                               SPK-Kota/Kab.
          Kelurahan/Desa

                                                                             Penyusunan Program Kemiskinan
      Keterangan :                                                              Kota/Kab. yg berpihak pada
                                                                              masy.miskin dan berbasis PJM
                            Urutan/Sekuen Siklus Kegiatan                           Pronangkis/MDGs
                            Hubungan Keterkaitan




            Integrasi Daur PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat Kota dan Kelurahan

       Sosialisasi awal                                                                                      Penguatan
       ke Walikota/Bupati                                                                                   kelembagaan
                                                                                                            dan Orientasi
           Lobby-2              Proses Belajar dari Lapangan                                                   TKPK-D
                                                                                 Serangkaian
          kelompok                                                                   FGD
          strategis             • Diskusi                   Membangun            Participatory
                                  Tematik +                  Relawan               Poverty                    Review /
                                  VCD                       Kemiskinan            Assesment                 penyusunan
          Lokakarya             • Kunjungan
                                                                                                               SPK-D
          Orientasi               Lapangan
          Kota/Kab              • Wawancara
                                                                                                                PJM
                                                                                                            PRONANGKIS
         Lokakarya
                                                                                                               KOTA
          Orientasi                                                              Membangun
         Kecamatan                                                                  KSM
                                                           FGD
       Sosialisasi awal                                  Refleksi                                           PJM / Renta
                                                                                  Pemetaan                  Pronangkis
       ke Lurah / Kades                                 Kemiskinan                Swadaya

          Rembug                                        Pendaftaran                 FGD
          Kesiapan                                                                                           Mengelola
                                                         Relawan                 Membangun                  BLM Tridaya
           Masy.                                          warga                   BKM/LKM




                                                                                                                                   3
8) Berilah kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Dan berilah penjelasan kepada peserta
   bahwa untuk mengetahui gambaran siklus kota secara detail dapat dibaca pada pedoman
   umum P2KP-3, pada bagian penguatan kapasitas dan mengedepankan peran pemerintah
   daerah.

9) Tutup kegiatan dan ucapkan terima kasih.




4
            Lembar Kerja
Tata cara Menyusun Puzzle Siklus Kota dan Desa/Kelurahan
1.   Siapkanlah potongan-potongan kertas karton dengan ukuran lebar 10 cm dan panjang 20 cm
     sebanyak siklus desa/kelurahan (1 kelompok 1 set), dan tulislah (lebih baik di print), setiap
     kartu dengan dengan tulisan :
     • Rembug Kesiapan Masyarakat
     • Refleksi Kemiskinan
     • Pemetaan Swadaya
     • Pembangunan BKM
     • Pembangunan KSM
     • Penyusunan PJM Pronangkis
     • Sinergi dengan perencanaan pembangunan daerah
     • Pelaksanaan kegiatan
     • Evaluasi / Review partisipatif

2.   Kemudian siapkan pula potongan-potongan kertas karton dengan ukuran yang sama seperti
     kartu siklus desa/kelurahan, dengan warna yang berbeda sebanyak siklus Kota (1 kelompok 1
     set), dan tulislah disetiap kartu tersebut, sebagai berikut :
     • Lobby-lobby kelompok strategis
     • Lokakarya orientasi kota/kabupaten
     • Membangun relawan kota/kabupaten (KBP)
     • Refleksi Kemiskinan kota/kabupaten
     • Pemetaan kemiskinan kota/kabupaten
     • Penguatan kelembagaan dan Re-orientasi TKPKD
     • Review/Penyusunan dokumen SPKD
     • Penyusunan PJM Pronangkis Kota/Kabupaten
     • Review Program dan anggaran pemerintah kota/kabupaten yang berpihak pada
         masyarakat miskin.

3.   Bagilah peserta menjadi 4 kelompok :
     • Kelompok 1 & 2 menyusun siklus kota / kabupaten
     • Kelompok 3 & 4 menyusun siklus desa/kelurahan

4.   Ajaklah setiap kelompok untuk menyusun tahapan siklus sesuai dengan urutannya, dan
     menuliskan tanda panah dengan spidol untuk menjelaskan hubungan setiap siklus.




                                                                                                 5
Modul 2
Topik: Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah




      1. Peserta memahami pengertian dan tujuan perencanaan pembangunan daerah
         (musrenbang)
      2. Peserta mampu        memahami      tahapan    perencanaan   pembangunan   daerah
         (musrenbang).
      3. Peserta mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada
         setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah
      4. Peserta mengetahui tahapan perencanaan anggaran daerah.




      Kegiatan 1 : Memahami Musrenbang
      Kegiatan 2: simulasi penyusunan tahapan perencanaan pembangunan daerah
      Kegiatan 3: mengenai mekanisme perencanaan anggaran daerah




       4 Jpl ( 185’)




      Bahan Bacaan:
      1. Pengertian dasar terkait musrenbang desa/kelurahan
      2. Apa dan mengapa musrenbang desa/kelurahan
      3. musrenbang Kecamatan
      4. Gambaran umum perencanaan dan penganggaran daerah




      • Kertas Plano, kuda-kuda untuk Flip-chart
      • Metaplan, spidol, selotip kertas dan jepitan besar




6
           Mengenal Musrenbang
1) Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan bahwa kita akan memulai dengan tema
   “Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah”, kemudian uraikan apa yang ingin di
   capai dalam modul ini :
   • Peserta memahami pengertian dan tujuan perencanaan pembangunan daerah
       (musrenbang)
   • Peserta mampu memahami tahapan perencanaan pembangunan daerah (musrenbang).
   • Peserta mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada setiap
       tahapan perencanaan pembangunan daerah
   • Peserta mengetahui tahapan perencanaan anggaran daerah.

2) Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan memasuki kegiatan 1 pada modul ini yaitu Mengenal
   musrenbang.

3) Berilah penjelasan Berdasarkan kepada peraturan pemerintah, bahwa perencanaan
   pembangunan baik ditingkat desa/kelurahan sampai ketingkat kota/kabupaten dilakukan
   melalui proses musrenbang.

4) Informasikan kepada peserta bahwa kita akan membahas musrenbang dengan menggunakan
   metode diskusi “JIGSAW” (lebih jauh mengenai JIGSAW lihat LK1 – Belajar Melalui JIGSAW).
   Diskusi ini akan dibagi dalam 2 tahap dengan kelompok yang berbeda.

5) Tahap 1 bagilah kelompok menjadi 5 kelompok (setiap kelompok terdiri dari 5 – 6 orang),
   Mintalah mereka untuk membaca Pengertian Dasar Terkait Musrenbang Desa/Kelurahan dan
   bahan bacaan Apa dan mengapa Musrenbang Desa/Kelurahan.

6) Tugaskan setiap kelompok untuk membahas :

   Kelompok 1 : Apa Yang di Maksud dengan musrenbang?
   Kelompok 2 : Untuk Apa Musrenbang di lakukan ?
   Kelompok 3 : Apa tujuan diadakannya musrenbang?
   Kelompok 4 : Apa dasar hukum diadakannya musrenbang ?
   Kelompok 5 :Dimana dan kapan musrenbang harus dilaksanakan ?

7) Setelah selesai mintalah mereka untuk kembali ke dalam kelas besar, jelaskan bahwa sekarang
   akan ada perubahan kelompok. Bagilah peserta menjadi 3 kelompok (setiap kelompok terdiri
   dari 7 – 9 orang) anggota kelompok terdiri dari perwakilan anggota kelompok diskusi
   sebelumnya. (didalam masing-masing kelompok ada anggota dari kelompok 1 s.d. kelompok 7
   dalam diskusi sebelumnya).

8) Mintalah kepada setiap anggota kelompok untuk menjelaskan materi yang telah dipelajari dan
   dibahas dalam kelompok sebelumnya kepada yang lain dan diskusikan bersama dalam



                                                                                            7
    kelompok. Anjurkan kepada setiap kelompok untuk mencatat hal-hal yang menurut mereka
    belum jelas.

9) Bahas bersama hasilnya dalam kelas besar, buatlah daftar bersama apa saja yang belum
   mereka pahami, ulaslah satu per satu apa yang mereka belum pahami, berikan kesempatan
   kepada peserta untuk bertanya dan berpendapat. Berilah penguatan


     Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama
     pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan
     lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari
     mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan
     memberikan masukan dan mengabil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak
     dasarnya, salah satunya melalui proses musrenbang.

     Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh
     lembaga publik yaitu pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kota/kabupaten
     bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan
     musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah untuk menyelenggarakan urusan
     pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
     Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata
     pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu,
     musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata
     pemerintahan dan pembangunan.


     Dengan cara yang berbeda Musrenbang sebenarnya secara tidak langsung akan
     memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk mengelola program dan dana yang
     terkumpul dari diri mereka yang telah diserahkan kepada negara dengan membayar pajak,
     retribusi dan pungutan lain yang sah, sehingga masyarakat mampu untuk merencanakan
     dan melaksanakan program kegiatan berdasarkan kebutuhan riil.


10) Lakukan dialog dengan peserta, bagaimana masyarakat bisa terlibat didalam musrenbang ?,
    tuliskan seluruh jawaban peserta di dalam kerta plano.

11) Simpulkan bersama, lanjutkan ke kegiatan 2.




           Simulasi Penyusunan Tahapan Perencanaan
           Pembangunan Daerah
1) Jelaskan kepada peserta bahwa sekarang kita akan memasuki kegiatan 2, yaitu simulasi
   penyusunan tahapan perencanaan pembangunan daerah (musrenbang).

2) Ingatkan kembali kepada peserta bahwa pada materi sebelumnya, telah dibahas mengenai
   pengertian musrenbang. Dalam kegiatan ini kita akan membahas mekanisme musrenbang dari
   tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kota/kabupaten.




8
3) Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok, berikan setiap kelompok media bantu kartu
   musrenbang, tugaskan setiap kelompok untuk :
   • Menyusun tahapan musrenbang dari tingkat desa / kelurahan sampai tingkat
       kota/kabupaten!
   • Siapa saja yang terlibat dalam setiap tahapan ?
   • Apa saja dokumen yang dihasilkan dari setiap tahapan tersebut ?

4) Pemandu sebaiknya mengamati proses simulasi setiap kelompok, dan memberikan penjelasan
   apabila ada peserta yang masih belum paham.

5) Berilah kesempatan kepada salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya,
   tanyakan kepada kelompok lain, apakah ada yang berbeda dengan yang di presentasikan?
   Bahas bersama apabila ada yang berbeda.

6) Bahas kembali hasil simulasi penyusunan tahapan musrenbang di dalam diskusi kelas, apabila
   hasil dari setiap kelompok belum ada yang tepat, ajaklah seluruh peserta untuk menyusun
   tahapan musrenbang secara bersama-sama.




7) Setelah tersusun, lakukan dialog dengan peserta apa saja keluaran yang diharapkan     dari
   setiap tahapan tersebut ?

8) Tulislah seluruh pendapat peserta di dalam kertas plano.untuk lebih memudahkan gunakanlah
   tabel seperti berikut ini.


      No        Tahapan Musrenbang                   Keluaran yang diharapkan

       1    Musrenbang desa/kelurahan



                                                                                           9
       2     Musrenbang Kecamatan

       3     Forum SKPD

       4     Musrenbang kota/kabupaten


9) Simpulkan bersama hasil dari dialog dengan peserta, berilah penjelasan, apabila masih ada
   peserta yang belum paham, dan ingatkan bahwa proses musrenbang merupakan media
   masyarakat untuk turut berpartisipasi di dalam menentukan arah pembangunan, terutama
   pembangunan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat.

10) Berilah kesempatan kepada peserta untuk bertanya.

11) Lanjutkan ke kegiatan 3




           Mengenal mekanisme Perencanaan Anggaran Daerah

1) Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan memasuki kegiatan 2 pada modul ini yaitu mengenal
   mekanisme perencanaan anggaran daerah

2) Berilah penjelasan bahwa setelah tahapan musyawarah perencanaan pembangunan daerah,
   dan penganggaran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena satu sama lainnya
   saling berkaitan, oleh sebab itu disamping perencanaan pembangunan daerah, kita juga perlu
   mengenal mekanisme anggaran daerah.

3) Berilah penjelasan mengenai proses perencanaan anggaran daerah berdasarkan UU no 17
   tahun 2003 tentang keuangan Negara, dengan menggunakan media bantu 1 yang sudah
   tersedia.

4) Berilah kesempatan kepada peserta untuk bertanya.

5) Tutup materi dan ucapkan terima kasih.




10
Slide 1   Slide 2




Slide 3   Slide 4




                    11
            Lembar Kerja
Metode JIGSAW

                               Belajar Melalui JIGSAW
                                 (Jigsaw Learning)

Jigsaw learning merupakan sebuah teknik yang dipakai secara luas, memiliki kesamaan dengan
teknik “pertukaran dari kelompok ke kelompok” (group to group exchange) dengan suatu
perbedaan penting : setiap peserta mengajarkan sesuatu kepada peserta lainnya. Setiap peserta
mempelajari materi tertentu yang dikombinasikan dengan materi yang dipelajari oleh peserta
lainnya.

Langkah – Langkah
1) Pilihlah materi yang dapat dipisah menjadi sub – sub topik bahasan , misal dalam    materi
   musrenbang di atas :
        • Apa Yang di Maksud dengan musrenbang?
        • Untuk Apa Musrenbang di lakukan ?
        • Apa tujuan diadakannya musrenbang?
        • Apa dasar hukum diadakannya musrenbang ?
        • Dimana dan kapan musrenbang harus dilaksanakan ?

2) Bagilah peserta ke dalam beberapa kelompok sesuai sub topik yang mau dibahas, misal di atas
   ada 5 sub topik, maka jumlah kelompok adalah 5 dan setiap kelompok bertugas membahas
   satu sub topik bahasan. Tetapi apabila jumlah peserta tidak memungkinkan untuk dibagi 5
   kelompok , maka peserta bisa dibagi beberapa kelompok dimana masing – masing kelompok
   membahas lebih dari satu sub topik.

3) Setelah selesai, bentuklah kelompok “jigsaw learning” . Bagilah peserta ke dalam kelompok
   yang berbeda dari kelompok sebelumnya. Setiap kelompok ada satu orang wakil dari kelompok
   sebelumnya. Artinya dalam contoh kasus di atas, dalam satu kelompok jigsaw minimal ada 7
   orang anggota yaitu satu orang dari kelompok 1, satu orang dari kelompok 2 dan seterusnya
   sampai kelompok 5.

4) Mintalah masing – masing anggota kelompok jigsaw untuk memaparkan materi yang sudah
   dipelajari dalam kelompok sebelumnya kepada anggota kelompok jigsaw yang lain. Mintalah
   mereka untuk mencatat pertanyaan – pertanyaan penting yang tidak bisa dijawab dalam
   kelompok.

5) Kembalilah ke dalam pleno kelas, buatlah daftar pertanyaan yang sudah mereka catat di
   masing – masing kelompok kemudian bahas bersama dan berikan ulasan dari pemandu.




12
1       2   3


4       5       6


7




    1       2


        3




                    13
PENGERTIAN DASAR TERKAIT MUSRENBANG DESA/KELURAHAN
(Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan, Ditjen Bina
Bangda Departemen Dalam Negeri, Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Januari 2008)



Desa dan Kelurahan
Pengertian tentang Desa dan Kelurahan dituangkan dalam dua buah Peraturan Pemerintah yaitu:
PP No. 72/2005 tentang Desa dan PP No. 73/2005 tentang Kelurahan. Menurut PP No. 72/2005,
Desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia”. Sedangkan Kelurahan menurut PP No. 73/2005 adalah “wilayah kerja lurah sebagai
perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan”.
Dari dua pengertian diatas maka terlihat perbedaan yang cukup mendasar antara entitas desa dan
kelurahan yaitu adanya perbedaan dalam hal kewenangan. Desa memiliki kewenangan dan hak
untuk mengurus wilayahnya sesuai dengan
aspirasi masyarakat yang hidup di wilayah
desa    bersangkutan.Sedangkan     Kelurahan
tidak memiliki kewenangan seluas desa karena
kelurahan adalah tak lain merupakan
organisasi perangkat daerah yang diberi
kewenangan untuk menjalankan tugas pokok
yang terbatas yaitu urusan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan.
Perbedaan-perbedaa      inilah  yang    akan
menentukan posisi dan peran musrenbang
terhadap pembangunan di desa dan
kelurahan. Untuk desa, musrenbang desa
memiliki peran penting dalam mendorong
otonomi desa. Sedangkan untuk kelurahan, musrenbang kelurahan merupakan bagian dari kerja
organisasi Kelurahan dalam hal perencanaan pemabangunan di daerah.

Musrenbang dan Otonomi Desa
Otonomi desa dimaksudkan agar upaya pembangunan dan
peningkatan kesejahteraan desa menjadi lebih cepat terwujud
melalui pemberian kewenangan kepada desa untuk menyusun
program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakatnya. Hal ini tidak akan terjadi bila pembangunan
desa masih ditentukan dan dirancang secara sentralistik seperti
pada masa lalu. Musrenbang desa sebagai salah satu tugas dan
kewenangan desa selaku unit otonom, merupakan proses yang
penting bagi desa untuk membangun desanya sendiri.
Musrenbang desa jangan sampai dipersempit artinya menjadi
kegiatan rutin hanya untuk mengisi formulir daftar usulan
kegiatan yang akan dibawa       ke musrenbang kecamatan.
Musrenbang desa yang diharapkan adalah sebagai sebuah forum
publik yang benar-benar menjadi bagian dari berjalannya otonomi desa. Agar hal ini dapat benar-


14
benar terjadi, UU No.32/tahun 2004 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No.72/tahun
2005 tentang Desa menyebutkan ketentuan minimal 10% dari APBD diperuntukan sebagai Alokasi
Dana Desa (ADD) sebagai hak desa untuk memperoleh sumber pembiayaan pembangunan desa
dari pemerintah di atasnya.

Musrenbang dan Kelurahan
Musrenbang kelurahan bagi organisasi kelurahan adalah bagian dari mekanisme perencanaan
pembangunan di daerah untuk merumuskan kegiatan-kegiatan pembangunan terutama yang
menjadi kewenangannya. Hasil musrenbang kelurahan akan digunakan untuk menyusun Rencana
                              Kerja Kelurahan dan merumuskan prioritas permasalahan dan
                              indikasi kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah
                              daerah untuk diajukan ke musrenbang kecamatan. Selain itu,
                              sebagai bagian fungsi kelurahan untuk mendorong urusan
                              kemasyarakatan, musrenbang kelurahan pun dapat menjadi
                              sarana bagi pemerintah kelurahan dengan masyarakat untuk
                              merumuskan kegiatan pembangunan swadaya masyarakat
                              kelurahan maupaun kegiatan yang diusulkan untuk diajukan
                              dibiayai melalui Pos Bantuan APBD.




Konsep Payung Musrenbang Desa/Kelurahan

                Perencanaan-penganggaran partisipatif
                 Sebagai bagian dari tatanan desa yang demokratis, Musrenbang Desa/Kelurahan
                 lebih memungkinkan untuk melibatkan warga seluas-luasnya ketimbang
                 musrenbang di tingkat kabupaten/kota dan di atasnya. Konsep payung
                 musrenbang adalah perencanaan-penganggaran partisipatif (participatory
                 planning and budgeting). Perancanaan dan penganggaran merupakan proses
yang tidak terpisahkan. Penyusunan rencana kerja desa membutuhkan sumber anggaran, sebab
kalaun tidak tersedia anggaran atau sumber daya lainnya, rencana kerja tersebut hanya akan
menjadi dokumen kertas saja. Artinya, dokumen perencanaan yang disebut RKP Desa dan
dokumen anggaran yang disebut APB Desa merupakan dua sisi uang logam yang diperlukan
sebagai acuan desa menjalankan pembangunan bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan
warganya.



                   Perencanaan-penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin
                   (pro-poor) dan perempuan (pro-gender)
                    Perkembangan selanjutnya dari konsep perencanaan-penganggaran partisipatif
                    (participatory planning and budgeting) yang berpihak kepada kelompok miskin
                    (pro-poor) dan perempuan (pro-gender). Kedua konsep ini berkembang
                    sebagai kritik bahwa kelompok miskin dan perempuan sering diwakili oleh
kelompok elit dan laki-laki. Budaya masyarakat menyebabkan perempuan seringkali tidak berperan
di sektor publik dan urusan pembangunan dianggap sebagai ’urusan laki-laki’. Peminggiran ini
harus diubah dan mereka seharusnya hadir, ikut bermusyawarah dan juga ikut menerima manfaat
langsung dari program dan anggaran pembangunan.
Perencanaan-penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin/perempuan dapat diartikan
sebagai: (1) Prosesnya melibatkan kalangan marjinal/perempuan yang biasanya tidak ikut hadir


                                                                                            15
dan tidak ikut bersuara dalam forum publik; (2) Hasil rencana kerja yang disusun menetapkan
kelompok miskin/perempuan sebagai sasaran kegiatan atau penerima manfaat; (3) Alokasi
anggaran untuk kegiatan dengan kelompok miskin/perempuan sebagai sasaran atau penerima
manfaat langsung.

Tata pemerintahan yang baik (good governance)
Dengan bergulirnya otonomi daerah, diharapkan desa/kelurahan menjalankan peran pembangunan
untuk mewujudkan tatapemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Hal ini
hanya dapat terjadi apabila tiga pilar tata pemerintahan, menjalankan peran dan fungsinya masing-
masing. Ketiga pilar itu adalah:
                               Pemerintah desa/kelurahan (government);

                               Warga masyarakat (citizen); dan


                               Kalangan usaha/swasta (private sector).


Apabila salah satu pilar dari tatapemerintahan itu timpang, maka akan sulit tercapai tata
pemerintahan yang baik. Warga masyarakat perlu bersikap mengkoreksi jalannya pemerintahan
desa/kelurahan dan pembangunan sebagai warga yang baik. Sebaliknya pemerintah
desa/kelurahan menerima masukan masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan dan tanggung
gugatnya. Sedangkan kalangan usaha/swasta berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal
dengan membuka peluang kerja, menjalankan kewajiban seperti membayar pajak, memperhatikan
kelestarian lingkungan, dan menjalankan tanggung jawab sosial lainnya.



Demokrasi desa (village democracy)
Khusus         untuk       otonomi         desa,
perkembangannya terjadi sebagai suatu
upaya mengembalikan kedaulatan desa
sebagai bagian dari bergulirnya reformasi dan
pengembangan demokrasi di Indonesia.
Impian     besar     otonomi     desa     adalah
membangun tatapemerintahan desa yang
demokratis. Karena desa merupakan unit yang
kecil, dapat diterapkan konsep demokrasi
partisipatoris   yang     bercirikanketerlibatan
warga langsung dalam berbagai proses publik.
Berbeda dengan unit pemerintahan lainnya
yang lebih menerapkan demokrasi perwakilan.
Apa yang dimaksudkan dengan sistem
demokrasi desa? Yaitu tatapemerintahan yang
menempatkan        warga     sebagai      pemilik
kedaulatan dan menyerahkan mandat kepada
pemimpin (pemerintah desa).          Artinya, pemimpin terpilih harus mempertanggungjawabkan
pelaksanaan mandatnya kepada warga antara lain dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban
(LPJ) Kepala Desa (Tahunan). Secara konsep, sebuah desa dianggap demokratis bila prinsip-prinsip
dasar sistem demokrasi dapat dijalankan.




16
Istilah-istilah Penting Musrenbang
RKP Desa dan Renja SKPD Kelurahan
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) merupakan dokumen yang disusun sebagai produk
musrenbang. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang bertugas membuat
rancangan awal RKP desa untuk dipaparkan di dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan
dan kemudian diperbaiki penjabaran kegiatannya berdasarkan kesepakatan di musyawarah.
Rancangan awak RKP Desa ini hanya dapat disusun pada saat persiapan (pra musrenbang) bila
desa telah memiliki dokumen Rencana Program Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa). Bila belum ada RPJM Desa,
RKP Desa disusun paska pelaksanaan musrenbang
berdasarkan usulan kegiatan prioritas yang disepakati
dalam musyawarah.

Untuk kelurahan, dokumen ini disebut Renja SKPD
Kelurahan.

RPJM Desa dan Renstra Kelurahan
Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
merupakan dokumen rencana desa yang disusun untuk
jangka waktu 5 tahun. Dokumen ini harus diacu dalam
pembahasan usulan kegiatan di musrenbang sehingga sebaiknya rancangan awal RKP Desa disusun
berdasarkan dokumen ini, dipaparkan di musrenbang dan diperbandingkan dengan hasil kajian
kondisi dan persoalan desa terkini, sehingga kemudian terjadi penyesuaian kembali. Mengapa harus
menyusun RPJM Desa? Berdasarkan hasil kajian, rencana pembangunan jangka pendek (tahunan)
yang terputus-putus ternyata tidak berdampak perubahan yang berarti. Agar rencana program
berkesinambungan diperlukan kerangka program jangka menengah untuk menjadi rujukan
penyusunan rencana kerja tahunan.

Untuk kelurahan, dokumen ini disebut Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan.

Alokasi Dana Desa (ADD)
Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa,
yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Kabupaten/Kota (Pasal-1 UU No.72/tahun 2005). Dana dari Kabupaten/Kota yang diberikan
langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per
seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per
seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. (Penjelasan Pasal-68 ayat 1 point c
UU No.72/tahun 2005).

ADD merupakan salah satu komponen APB Desa yang paling utama saat ini karena kebanyakan
desa belum mengembangkan pendapatan asli desa yang cukup besar. ADD merupakan hak desa
untuk memperoleh anggaran untuk menyelenggarakan pembangunan bagi kemajuan dan
kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk kelurahan, terdapat Pos Bantuan APBD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
Menurut PP No.72 tahun 2005, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB
Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Pasal 1 ayat 12).
Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Pasal 73 ayat
2). Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa (Pasal
73 ayat 3). Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan



                                                                                             17
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota (Pasal
74). APB Desa adalah dokumen yang disusun untuk menerjemahkan kegiatan di dalam RKP desa
menjadi alokasi anggaran kegiatan/program. Sumber pendapatan desa yang menjadi komponen
APBDes terdiri atas1:

       Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan
       partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

       Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa
       dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;

       Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota
       untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa
       secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

       Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
       dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;

       Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.




1
    Pasal 168 PP 72/2005 tentang Desa.



18
                     Apa dan Mengapa Musrenbang Desa/Kelurahan
                Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa/kelurahan adalah
                forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder)
                desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran
                berikutnya. Musrenbang desa/kelurahan dilakukan setiap bulan Januari untuk
                menyusun rencana kegiatan tahunan desa dengan mengacu/memperhatikan
kepada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) yang sudah disusun2.
Musrenbang yang bermakna, akan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan
desa, dengan memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam
desa sendiri maupun dari luar desa.
Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga
publik yaitu pemerintah desa/kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku
kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah
desa/kelurahan  untuk   menyelenggarakan   urusan   pemerintahan,   pembangunan    dan
kemasyarakatan.
Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen
tatapemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu,
musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari
tatapemerintahan dan pembangunan.

                       Kerangka Hukum Musrenbang Desa/Kelurahan
                   Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan
                   kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan
                   dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif.
                   Peraturan Pemerintah No.72/2005 tentang Desa menjabarkan lebih lanjut
                   mengenai posisi desa dalam konteks otonomi daerah dengan mengacu pada
UU 32/2004 tersebut. Sedangkan kelurahan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No.73/2005
tentang Kelurahan.
Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan desa/kelurahan merupakan satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota) dan merupakan
bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Payung hukum untuk pelaksanaan
musrenbang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, yang secara teknis pelaksanaannya sejauh ini masih diatur dengan Surat
Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan
Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang diterbitkan
setiap tahun3.
Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan konsep dan proses yang tidak
terpisahkan. Rencana pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa anggaran atau sumber
pembiayaannya. Di tingkat desa disusun dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa). Sementara itu, meskipun kelurahan bukan unit pemerintahan otonom
seperti halnya desa, musrenbang kelurahan dilakukan salah satunya untuk merumuskan kegiatan

2
  SEB Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2007.
3
  Surat edaran ini diterbitkan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang musrenbang.



                                                                                                               19
prioritas dalam urusan pembangunan yang akan dimasukkan kedalam Renja SKPD kelurahan yang
merupakan bagian dari tahapan penyusunan APBD (kabupaten/kota).

Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa/Kelurahan
                                   Konsep “musyawarah” menunjukkan bahwa forum
                                   musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah
                                   merupakan istilah yang sebenarnya sudah jelas berarti
                                   merupakan forum untuk merembukkan sesuatu dan berakhir
                                   pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan
                                   bersama. Bukan seminar atau sosialisasi informasi. Proses
                                   musrenbang jangan sampai disusun sebagai suatu acara
                                   seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya
                                   diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato. Inti
                                   dari musrenbang adalah partisipasi aktif warga.
Musrenbang desa/kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah dengan pemangku
kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program pembangunan yang
sedang dibicarakan. Dalam musrenbangdes, pemerintah desa dan warga berembug dalam
menyusun program tahunan desanya. Demikian halnya di kelurahan, musrenbang kelurahan
menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di
wilayah kelurahan, baik yang ditangani secara swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi
bagian Renja SKPD Kelurahan, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang relevan.

Tujuan dan Keluaran Musrenbang Desa/Kelurahan
Tujuan Musrenbang Desa yaitu:                  Tujuan Musrenbang Kelurahan yaitu:
1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan         1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan
   kegiatan desa yang akan menjadi bahan          kegiatan    yang    termasuk     urusan
   penyusunan Rencana Kerja Pembangunan           pembangunan yang menjadi wewenang
   Desa dengan pemilahan sbb.:                    kelurahan yang menjadi bahan penyusun-
     Prioritas kegiatan desa yang akan            an Rencana Kerja SKPD Kelurahan.
     dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai    2. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan
     melalui dana swadaya desa/masyarakat;        dilaksanakan oleh warga kelurahan yang
     Prioritas kegiatan desa yang akan            dibiayai melalui dana swadaya masyarakat
     dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai      dan      dikoordinasikan oleh    lembaga
     melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang         kemasyarakatan di kelurahan setempat.
     berasal yang berasal dari APBD            3. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan
     kabupaten/kota atau sumber dana lain;        dilaksanakan kelurahan sendiri     yang
     Prioritas kegiatan desa yang akan            dibiayai melalui dana bantuan dari
     diusulkan      melalui    musrenbang         pemerintah daerah (kabupaten/kota)
     kecamatan untuk menjadi kegiatan          4. Prioritas kegiatan pembangunan kelurahan
     pemerintah daerah dan dibiayai melalui       yang akan diusulkan melalui musrenbang
     APBD kab./kota atau APBD propinsi.           kecamatan      untuk   menjadi  kegiatan
2. Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan        pemerintah daerah dan dibiayai melalui
   memaparkan persoalan daerah yang ada di        APBD kabupaten/kota atau APBD propinsi.
   desanya    pada    forum    musrenbang      5. Menyepakati Tim Delegasi kelurahan yang
   kecamatan untuk penyusunan program             akan memaparkan persoalan daerah yang
   pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.       ada di kelurahannya di forum musrenbang
                                                  kecamatan untuk penyusunan program
                                                  pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.




20
KELUARAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN
Keluaran Musrenbang Desa adalah:                Keluaran Musrenbang Kelurahan adalah:
1. Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun     1. Daftar    prioritas   kegiatan urusan
   Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk            pembangunan untuk menyusun Rencana
   tahun anggaran berjalan.                        Kerja SKPD kelurahan;
2. Daftar nama Tim Delegasi Desa yang akan      2. Daftar prioritas kegiatan pembangunan
   mengikuti musrenbang kecamatan.                 yang akan dilaksanakan secara swadaya
3. Berita acara musrenbang desa.                3. Daftar permasalahan prioritas yang akan
                                                   diajukan ke musrenbang kecamatan
                                                4. Daftar nama Tim Delegasi Kelurahan yang
                                                   akan mengikuti musrenbang kecamatan.
                                                5. Berita acara musrenbang kelurahan




Proses Umum Musrenbang Desa/Kelurahan

            Tahapan Pra Musrenbang Desa/Kelurahan
                1. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) oleh Kepala Desa/Lurah

                         Struktur organisasi TPM dan pembagian tugas: Ketua, bendahara, seksi-
           seksi (acara, materi, logistik)

           Pembentukan tim pemandu oleh TPM (3 orang).

   2. Persiapan teknis pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan oleh TPM:

           Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang desa/kelurahan

           Pengumuman kegiatan musrenbang desa/kelurahan dan penyebaran undangan kepada
           peserta dan narasumber (minimal 7 hari sebelum Hari-H)

           Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat dan bahan).

   3. Persiapan oleh tim pemandu:

           Pelaksanaan kajian desa/kelurahan (per dusun/RW dan atau per sektor/isu
           pembangunan) untuk menyusun data/informasi permasalahan desa/kelurahan

           Penyusunan rancangan awal RKP Desa yang diturunkan dari RPJM Desa atau Renja
           Kelurahan yang diturunkan dari Renstra Kelurahan/RPJM Kelurahan terutama yang
           termasuk urusan pembangunan

           Persiapan bahan masukan (materi) musrenbang lainnya yang relevan.




                                                                                           21
Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan

Musrenbang Desa

1. Pemaparan-pemaparan sebagai masukan untuk musyawarah:

       Pemaparan oleh anggota masyarakat mengenai gambaran persoalan desa menurut hasil
       kajian, yang dibagi sesuai dengan urusan/bidang pembangunan desa: (1) Rangkuman
       permasalahan sosial-budaya desa (termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan); (2)
       Rangkuman permasalahan infrastruktur desa; (3) Rangkuman permasalahan
       pemerintahan desa

       Pemaparan Kepala Desa mengenai: (1) Hasil evaluasi RKP-Desa yang sudah berjalan; (2)
       Kerangka prioritas program menurut RPJM Desa; (3) Informasi perkiraan ADD tahun
       berikut

       Tanggapan pihak kecamatan mengenai paparan desa yang dihubungkan dengan
       kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan ybs.

       Perumusan pokok-pokok penting hasil pemaparan di atas dan tanggapan/diskusi oleh
       warga masyarakat.

2. Musyawarah penyepakatan prioritas masalah/kebutuhan yang ada di desa kegiatan untuk
   RKP-Desa tahun berikutnya dengan proses sbb.:

       Pemilahan permasalahan yang menjadi prioritas desa sendiri dan yang menjadi prioritas
       untuk diusulkan melalui musrenbang kecamatan

       Pembahasan rancangan awal RKP-Desa

       Penyusunan prioritas permasalahan/kebutuhan daerah yang ada di desa.

3. Musyawarah penentuan tim delegasi desa dengan proses sbb.:

       Penyampaian/penyepakatan kriteria tim delegasi desa

       Penentuan calon dari peserta musrenbang desa

       Pemilihan/pengambilan suara

       Penyampaian/penyepakatan mandat yang diberikan kepada tim delegasi.


Musrenbang Kelurahan
1. Pemaparan-pemaparan sebagai masukan untuk musyawarah:

       Pemaparan oleh anggota masyarakat mengenai gambaran persoalan di wilayah kelurahan
       menurut hasil kajian, yang dibagi ke dalam urusan yang menjadi kewenangan kelurahan:
       (1) Rangkuman permasalahan sosial-budaya kelurahan (termasuk ekonomi, pendidikan,
       kesehatan); (2) Rangkuman permasalahan infrastruktur Kelurahan; (3) Rangkuman
       permasalahan pemerintahan kelurahan.

       Pemaparan Lurah mengenai: (1) Hasil evaluasi Renja SKPD Kelurahan yang sudah berjalan;
       (2) Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh SKPD yang sudah berjalan di wilayah
       kelurahan; (3) Kerangka prioritas program dan kegiatan urusan pembangunan menurut



22
       Renstra Kelurahan; (3) Informasi perkiraan Bantuan Kelurahan, Pagu Indikatif Kelurahan,
       dan informasi APBD lainnya.

       Tanggapan pihak kecamatan mengenai paparan kondisi kelurahan yang dihubungkan
       dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan ybs.

       Perumusan pokok-pokok penting hasil pemaparan di atas dan tanggapan/diskusi oleh
       warga masyarakat.

2. Musyawarah penyepakatan prioritas masalah/kebutuhan serta kegiatan yang ada di wilayah
   kelurahan dengan proses sbb.:

       Pemilahan permasalahan yang menjadi prioritas untuk ditangani di tingkat kelurahan
       sendiri dan yang menjadi prioritas untuk diusulkan melalui musrenbang kecamatan.

       Pembahasan rancangan awal Renja SKPD Kelurahan untuk urusan pembangunan.

       Penyusunan prioritas permasalahan/kebutuhan daerah yang ada di wilayah kelurahan.

3. Musyawarah penentuan tim delegasi Kelurahan dengan proses sbb.:

       Penyampaian/penyepakatan kriteria tim delegasi Kelurahan.

       Penentuan calon dari peserta musrenbang kelurahan.

       Pemilihan/pengambilan suara.

       Penyampaian/penyepakatan mandat yang diberikan kepada tim delegasi.

Tahapan Pasca Musrenbang Desa/Kelurahan
   1. Rapat kerja tim perumus hasil musrenbang desa/kelurahan yang terdiri dari:

           Dua-tiga (2-3) orang dari TPM dan perangkat desa/kelurahan

           Tiga (3) orang anggota tim delegasi desa/kelurahan

   2. Rapat kerja finalisasi dokumen:

           RKP-Desa dan penyusunan APBDesa untuk desa

           Renja SKPD Kelurahan dan penyusunan Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan
           Swadaya Kelurahan dan Daftar Prioritas Permasalahan Pembangunan Kelurahan

                  Masukan (Dokumen/Data/Informasi) yang                   Dibutuhkan     untuk
                  Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan
                  Pada    tahap    pelaksanaan    musrenbang       desa/kelurahan,   dibutuhkan
                  materi/data/informasi sbb.:

                  Musrenbang Desa
   Dokumen RPJM-Desa;

   Hasil kajian desa (per dusun/RW dan atau per sektor/urusan/bidang pembangunan);



                                                                                            23
     Hasil evaluasi RKP-Desa tahun sebelumnya;

     Rancangan awal RKP-Desa tahun yang sedang berjalan.

Musrenbang Kelurahan
     Renstra SKPD Kelurahan;

     Hasil kajian kelurahan (per dusun/RW dan atau per sektor/urusan/bidang pembangunan);

     Hasil evaluasi Renja SKPD Kelurahan tahun sebelumnya, dan kegiatan pembanguan yang
     sedang berjalan;

     Rancangan awal Renja SKPD Kelurahan tahun yang sedang berjalan.

                Dokumen-dokumen yang Dihasilkan Musrenbang Desa/Kelurahan
                Seluruh proses musrenbang desa/kelurahan, menghasilkan dokumen-dokumen
                sbb.:

                Tahapan Pra Musrenbang Desa/Kelurahan
        Rekap data/informasi hasil kajian desa (per dusun/RW ata per sektor);

        Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahunan untuk
        musrenbang desa dan Renja SKPD Kelurahan untuk musrenbang kelurahan.

Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan
        Notulensi dan berita acara pelaksanaan musrenbang;

        Format-format isian penentuan prioritas kegiatan yang akan menjadi bahan utama
        penyempurnaan rancangan awal RKP-Desa Tahunan atau Renja SKPD Kelurahan.

Tahapan Pasca Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan
        SK Kades/Kelurahan untuk Tim Delegasi Desa/Kelurahan;

        Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahunan atau Renja SKPD Kelurahan;

        Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

        Rencana Anggaran dan Biaya Program Kelurahan.



Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan
Pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan sebaiknya diumumkan secara terbuka minimal 7 hari
               sebelum Hari-H sehingga warga masyarakat siapa pun dapat saja menghadirinya
               sebab forum ini adalah milik warga masyarakat desa/kelurahan.
                  Komposisi peserta. Musrenbang desa/kelurahan akan lebih ideal apabila diikuti
                  oleh berbagai komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang terdiri atas:
        Keterwakilan wilayah (dusun/kampung/RW/RT);

        Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan/
        dsb.);


24
            Keterwakilan kelompok usia (generasi muda; generasi tua);

            Keterwakilan kelompok sosial dan jenis kelamin (tokoh masyarakat, tokoh adat; tokoh
            agama; bapak-bapak; ibu-ibu; kelompok marjinal);

            Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan          (pemerintah   desa/kelurahan,   kalangan
            swasta/bisnis, masyarakat umum);

            Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya
            pembangunan desa/urusan kelurahan.


                         Tips Melibatkan Kelompok Marjinal dan Perempuan
                         Salah satu tugas Tim Penyelenggara Musrenbang dan tim pemandu adalah
                         mengupayakan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat yang biasanya
                         tidak hadir dan berbicara di forum/musyawarah desa (termasuk perempuan).
                         Beberapa tips adalah:
           Lakukan pendekatan pribadi kepada beberapa orang untuk menjelaskan apa dan
           mengapa dilaksanakan musrenbang desa/kelurahan, serta pentingnya keterlibatan warga
           semua kalangan;
           Berikan informasi yang memungkinkan warga tersebut dapat memahami apa yang akan
           dibahas dalam musrenbang;
           Lakukan pertemuan dengan kelompok khusus yang biasanya tidak mau hadir dalam
           forum atau pertemuan desa untuk menggali aspirasinya (misal: kelompok buruh tani,
           kelompok ibu-ibu, kelompok sektor informal, kelompok nelayan, dan sebagainya);
          Identifikasi orang-orang dalam setiap kelompok tersebut untuk menjadi kontak dalam
          pelibatan kelompoknya. Yakinkan orang ini untuk mendorong kelompoknya terlibat dalam
          kegiatan-kegiatan musrenbang dan forum desa lainnya.



Peran dan tugas peserta. Peran/tugas utama peserta adalah berpartisipasi secara aktif dalam
proses musyawarah sampai pengambilan keputusannya. Berpartisipasi secara aktif bukan hanya
berarti pandai dan banyak bicara, melainkan juga mampu mendengarkan aspirasi dan pandangan
orang lain serta menjaga agar musrenbang benar-benar menjadi forum musyawarah bersama.
Kriteria (persyaratan) sebagai peserta. Meskipun semua warga desa berhak berpartisipasi
dalam Musrenbang Desa/Kelurahan, tetapi terdapat kriteria atau persyaratan yang sebaiknya
disampaikan kepada warga yang ingin menjadi peserta, yaitu:
       Peserta menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah yaitu     kesetaraan, menghargai
       perbedaan pendapat, anti dominasi, anti diskriminasi, mengutamakan kepentingan umum
       (desa), dan keberpihakan terhadap kalangan marjinal4.

       Peserta bersedia mempersiapkan diri dengan cara ikut serta mengumpulkan dan mempelajari
       berbagai informasi, dokumen, dan materi yang relevan untuk pelaksanaan musrenbang
       desa/kelurahan. Untuk memperoleh informasi, peserta dapat menghubungi sumber informasi
       yaitu Tim Pemandu maupun Tim Penyelenggara Musrenbang desa/kelurahan.




4
    Lihat penjabaran prinsip-prinsip musrenbang desa.



                                                                                                 25
      Peserta berminat membangun kapasitasnya mengenai kebijakan, aturan, arah program
      pemerintah, berbagai isu pembangunan, dan sebagainya, sehingga bisa berperan serta sebagai
      peserta musrenbang yang aktif. Untuk penguatan kapasitas, Tim Pemandu maupun Tim
      Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan dapat menyelenggarakan simulasi musrenbang
      desa/kelurahan.

                      Pengorganisasian Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan
                Pemerintah desa/kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan
                (LKM)5 yang salah satu tugas/fungsinya adalah membantu sebagai penyusun
                rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian
                dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif6. Dalam
                menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan desa, pemerintahan
                desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa ini. Karena itu, biasanya
Kepala Desa menunjuk Ketua LKM/LPM untuk menjadi Ketua Tim Penyelenggara Musrenbang
desa/kelurahan.
Peran/tugas Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan, yaitu:
      Melakukan pertemuan/rapat panitia (pembagian peran dan tugas, menyusun jadwal
      keseluruhan proses persiapan, pelaksanaan, dan paska musrenbang)

      Membentuk tim pemandu (siapa, peran dan tugas)

      Menyepakati tatacara menentukan dan mengundang peserta

      Mengelola anggaran penyelenggaraan musrenbang secara terbuka, efektif, dan efisien

      Mengorganisir seluruh proses musrenbang desa/kelurahan, mulai dari tahap persiapan,
      pelaksanaan, dan paska-pelaksanaan sampai selesai tersusunnya RKP-Desa untuk musrenbang
      desa dan APB-Desa atau Renja SKPD Kelurahan untuk musrenbang kelurahan

      Menyusun daftar cek-list dan mengkoordinir persiapan peralatan, bahan (materi), tempat, alat
      dan bahan yang diperlukan

      Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan

      Memastikan bahwa narasumber memberikan masukan yang dibutuhkan (relevan) untuk
      melakukan musyawarah perencanaan desa melalui surat permintaan materi yang diperinci apa
      saja yang diharapkan untuk dipaparkan atau berbincang langsung dengan narasumber

      Apabila dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan atau simulasi musrenbang desa/kelurahan
      dalam rangka penguatan kapasitas warga yang akan mengikuti musrenbang desa/kelurahan.
      Simulasi musrenbang desa/kelurahan dapat dilakukan pada tahap pra-musrenbang
      desa/kelurahan (tahap persiapan)

      Kepala desa berperan/tugas menjadi penanggung jawab dari keseluruhan pelaksanaan
      musrenbang di desanya.

Prinsip-prinsip Musrenbang Desa/Kelurahan
Prinsip-prinsip musrenbang desa/kelurahan, berlaku baik untuk pemandu, peserta, narasumber,
maupun semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan. Prinsip-prinsip

5
    Atau disebut juga Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM).
6
    PP 72/2005 tentang Desa dan PP 73 tentang Kelurahan.


26
ini tidak boleh dilanggar agar musrenbang desa/kelurahan benar-benar menjadi forum musyawarah
pengambilan keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan desa.
   Prinsip kesetaraan. Peserta musyawarah adalah warga desa dengan hak yang setara untuk
   menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat.
   Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain,
   menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi (menghormati) hasil keputusan forum
   meskipun kita sendiri tidak sependapat.

                            Prinsip     musyawarah        dialogis.    Peserta     musrenbang
                            desa/kelurahan memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar
                            belakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan
                            sebagainya. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut
                            diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan
                            masyarakat banyak dan desa di atas kepentingan individu atau
   golongan.

   Prinsip anti dominasi. Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/kelompok yang
   mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah
   semua komponen masyarakat secara seimbang.

                            Prinsip keberpihakan. Dalam proses musyawarah, dilakukan
                            upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling ’diam’
                            untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok
                            miskin, perempuan dan generasi muda.


   Prinsip anti diskriminasi. Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam
   menjadi peserta musrenbang. Kelompok marjinal dan perempuan, juga punya hak untuk
   menyatakan pendapat dan pikirannya dan tidak boleh dibedakan.

   Prinsip pembangunan desa secara holistik. Musrenbang desa/kelurahan dimaksudkan
   untuk menyusun rencana pembangunan desa, bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor
   tertentu saja. Musrenbang desa/kelurahan dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan
                        meningkatkan kesejahteraan desa secara utuh dan menyeluruh sehingga
                        tidak boleh muncul egosektor dan egowilayah dalam menentukan
                        prioritas kegiatan pembangunan desa.




(Panduan Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan,Ditjen Bina
Bangda Departemen Dalam Negeri,Forum Pengembangan Partisipasi masyarakat, Januari 2008)




                                                                                           27
Musrenbang Kecamatan

A. Pengertian
1. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan
    ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta
    menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai
    dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
    Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.
2. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan
    kegiatan prioritas dari desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan di wilayah kecamatan
    serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang
    mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan barang daerah.
4. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Nara Sumber adalah pihak-pihak pemberi informasi yang dibutuhkan untuk proses pengambilan
    keputusan dalam Musrenbang Kecamatan.
6. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang
    Kecamatan.
7. Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain:
    a. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh kecamatan dan menjadi
         Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang
         bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya,
    b. Daftar kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kabupaten/Kota yang disusun menurut
         SKPD dan atau gabungan SKPD untuk dibiayai melalui anggaran SKPD yang bersumber dari
         APBD Kabupaten/Kota.
    c. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/kota.

B. Tujuan
Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk:
1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan
    menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
2. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum
    tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan.
3. Melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-
    fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.


C. Masukan
Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain adalah:
1. Dari Desa/Kelurahan:
    a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan dari masing-masing desa/kelurahan yang
        berisi kegiatan prioritas yang dilengkapi kode desa/kelurahan dan kecamatan.
    b. Daftar nama anggota delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang
        Kecamatan.
    c. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga/organisasi sosial
        kemasyarakatan, koperasi, LSM yang bekerja di kecamatan, atau organisasi tani/nelayan di
        tingkat kecamatan.
    d. Daftar masalah, dan usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan hasil identifikasi pelaku
        program pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang dibiayai oleh hibah/bantuan Luar
        Negeri.


28
2. Dari Kabupaten/Kota:
   a. Kode kecamatan (dua angka yang sama dengan yang disampaikan di desa/kelurahan)
       untuk memudahkan SKPD dan Bappeda mengetahui kecamatan yuang mengusulkan
       kegiatan tersebut.
   b. Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan
       SKPD pelaksananya beserta rencana pendanaannya di kecamatan tersebut.
   c. Penjelasan nama dan jumlah Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sebagaimana telah
       ditentukan oleh Bappeda, berikut fungsi dan program terkaitnya.

D. Mekanisme
Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari:
1. Tahap Persiapan:
a. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.
b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
    a) mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari masing-masing desa/kelurahan
       berdasarkan fungsi SKPD yang menjadi tanggungjawab SKPD.
    b) menyusun jadual dan agenda Musrenbang Kecamatan.
    c) mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan tempat Musrenbang
       Kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa
       menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.
    d) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik
       wakil dari desa/kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.
    e) menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang
       Kecamatan.

2. Tahap Pelaksanaan:
a. Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan.
b. Pemaparan Camat mengenai masalah-masalah utama kecamatan, seperti kemiskinan,
    pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran.
c. Pemaparan Kepala-kepala Cabang SKPD setempat atau Pejabat SKPD kabupaten/kota
    mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta
    strategi dan besaran plafon dananya.
d. Pemaparan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan tentang masalah utama dan kegiatan
    prioritas dari masing-masing desa/kelurahan menurut fungsi/SKPD.
e. Verifikasi oleh delegasi desa/kelurahan untuk memastikan semua kegiatan prioritas yang
    diusulkan oleh desa/kelurahan sudah tercantum menurut masing-masing SKPD.
f. Kesepakatan kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan untuk
    masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD.
g. Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah
    fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum.
h. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta
    Musrenbang namun belum diusulkan oleh desa/kelurahan (kegiatan lintasdesa/kelurahan yang
    belum diusulkan desa/kelurahan).
i. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing
    fungsi/SKPD.
j. Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau
    gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.
k. Pemilihan dan Penetapan daftar nama delegasi kecamatan (3-5 orang) untuk mengikuti Forum
    SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota. Komposisi delegasi tersebut harus terdapat
    perwakilan perempuan.




                                                                                         29
Catatan
Dalam kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan nara sumber, Musrenbang
kecamatan tetap dilaksanakan minimal hingga langkah yang disebutkan pada butir 7, sehingga
Camat dapat menyusun gabungan prioritas kegiatan tahunan dari desa/kelurahan menurut SKPD.
Hasilnya kemudian disampaikan kepada Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD di tingkat
Kabupaten/Kota. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang
kecamatan.

E. Keluaran
Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah:
1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan
    yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya.
2. Daftar kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan melalui SKPD atau Gabungan SKPD.
3. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang
    Kabupaten/kota.
4. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan.

F. Peserta
Peserta Musrenbang Kecamatan adalah individu atau kelompok yang merupakan wakil dari
desa/kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala
kecamatan (misalnya: organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi petani, organisasi pengrajin,
dan lain sebagainya).

G. Narasumber
1. Dari Kabupaten/Kota: Bappeda, perwakilan SKPD, kepala-kepala cabang SKPD di kecamatan
    yang bersangkutan, kepala-kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD dari wilayah
    pemilihan kecamatan yang bersangkutan. Khusus untuk anggota DPRD, forum ini bisa menjadi
    forum untuk menjaring aspirasi masyarakat.
2. Dari Kecamatan: Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan yang
    bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan.

H. Tugas Tim Penyelenggara
1. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan.
2. Menyusun jadual dan agenda Musrenbang Kecamatan.
3. Mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan tempat pelaksanaan Musrenbang
    Kecamatan.
4. Mendaftar peserta Musrenbang Kecamatan.
5. Memfasilitasi proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
6. Membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum SKPD dan
    Musrenbang Kabupaten/Kota.
7. Merangkum daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada
    Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota.
8. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya memuat: a)
    kegiatan prioritas yang disepakati, dan b) daftar nama delegasi yang terpilih.
9. Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan kepada anggota DPRD dari wilayah
    pemilihan kecamatan yang bersangkutan, sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia
    Anggaran DPRD.

I. Tugas Delegasi Kecamatan
1. Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah
    kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
2. Memperjuangkan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan dalam Forum SKPD dan
    Musrenbang Kabupaten/Kota.



30
3. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan delegasi dari
   desa/kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kecamatan.
4. Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan anggota DPRD dari wilayah
   pemilihan kecamatan yang bersangkutan.
5. Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan
   dilaksanakan di Kecamatan oleh masing-masing SKPD (dengan sumber dana dari APBD
   maupun sumber lainnya), maka Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Kecamatan dan
   delegasi kecamatan membantu Camat mengumumkan program-program pembangunan yang
   akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap
   kegiatankegiatan tersebut.

III. Forum Satuan Keria Perangkat Daerah/Forum-SKPD Kabupaten/Kota Tahun 2007
A. Pengertian
1. Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/ sektor dan lintas
    sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan
    pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya
    mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
2. Pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari
    kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta
    Renstra SKPD. Namun demikian, dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia,
    pelaksanaan Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD dapat tetap dilakukan.
3. Jumlah Forum SKPD dan formasi Forum Gabungan SKPD serta jadual acara pelaksanaannya
    ditentukan dan dikoordinasikan Bappeda, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi
    setempat. Disarankan agar Iangkah persiapan sudah dilakukan sejak bulan Januari sehingga
    pada bulan Februari sudah jelas diketahui jumlah dan nama forum SKPD atau Forum Gabungan
    SKPD yang dibentuk.
4. Bappeda memprioritaskan pembentukan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD pada:
    a. Fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah seperti: pendidikan dasar, kesehatan,
        prasarana, dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat; dan
    b. SKPD yang mengemban fungsi yang berkaitan dengan prioritas program-program
        pembangunan kabupaten/kota tersebut. Sebagai contoh: Forum SKPD Pendidikan, Forum
        SKPD Kesehatan, Forum SKPD Kimpraswil atau Forum Gabungan SKPD Perindustrian,
        Perdagangan dan Koperasi,dan sebagainya.
5. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum SKPD atau
    Forum Gabungan SKPD untuk proses pengambilan keputusan hasil forum /Musrenbang.
6. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Forum SKPD dan atau
    Forum Gabungan SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama.
7. Hasil Forum SKPD adalah:
    a. Renja (Rencana Kerja) SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang
        dirinci menurut kecamatan dan sudah dibagi untuk pendanaan alokasi APBD setempat,
        APBD Provinsi dan APBN;
    b. Daftar nama anggota delegasi Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD untuk mengikuti
        pembahasan musrenbang tahunan kabupaten/kota.
    8. Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi
        masyarakat maupun lembaga terkait Iainnya untuk mencapai tujuan pembangunan
        kabupaten/kota.
9. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu
    dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota.

B.Tujuan
Forum SKPD Kabupaten/Kota bertujuan untuk:
1. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan
    Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD).



                                                                                             31
2. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja-SKPD.
3. Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam
   prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
4. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama
   untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD.

C. Masukan
Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam penyelenggaraan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD
adalah:
1. Dari Provinsi dan Kementerian Negara: infomasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber
    dari APBN dan APBD Provinsi.
2. Dari Kabupaten/Kota:
    a. Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra-SKPD/Unit Kerja Daerah.
    b. Kegiatan Prioritas pembangunan/Rancangan RKPD (jika sudah ada).
    c. Rancangan Renja-SKPD.
    d. Prioritas dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD.
    e. Daftar individu/organisasi masyarakat skala kabupaten/kota seperti: Asosiasi Profesi, LSM,
         peguruan tinggi dan mereka yang ahli serta memiliki perhatian terhadap fungsi/SKPD yang
         bersangkutan.
    f. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.
3. Dari Kecamatan:
    a. Daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan hasil Musrenbang
         Kecamatan.
    b. Daftar delegasi kecamatan yang diutus untuk mengikuti pembahasan pada forum-forum
         SKPD.

D. Mekanisme
Mekanisme pelaksanaan Forum-SKPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan:
a. Kepala Bappeda menetapkan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD dan atau
    gabungan SKPD agar penyelenggaraannya secara optimal.Dalam tata cara tersebut tercantum:
    jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan, dan keluaran Forum SKPD yang akan dibahas
    dalam Musrenbang Kabupaten/Kota.
b. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD
    sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan dan terdiri dari unsure SKPD dan
    Bappeda sebagai tindak lanjut dari keputusan Kepala Bappeda.
c. Tim Penyelenggara Forum SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut:
    a) menggabungkan daftar kegiatan prioritas pembangunan dari setiap kecamatan.
    b) mengkompilasi daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja-
        SKPD.
    c) mengindentifikasi kegiatan prioritas pembangunan dari tiap kecamatan yang sesuai dengan
        kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Renja-SKPD demikian pula dengan
        kegiatan yang tidak sesuai.
    d) memperkirakan biaya tiap kegiatan prioritas.
    e) menyusun rincian agenda pembahasan Forum SKPD berdasarkan keputusan Kepala
        Bappeda.
    f) mengumumkan secara terbuka jadual, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan
        Forum SKPD selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan.
    g) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum SKPD yang berasal dari
        delegasi kecamatan maupun dan kelompokkelompok masyarakat yang bekerja dalam
        bidang yang terkait dengan fungsi/SKPD tersebut dalam skala kabupaten/kota.
    h) mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD.




32
2. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut:
a. Pendaftaran peserta Forum SKPD oleh masing-masing Tim penyelenggara Forum SKPD.
b. Pemaparan dan pembahasan kegiatan prioritas pembangunan menurut rancangan Renja-SKPD
    oleh Kepala SKPD.
c. Pemaparan kegiatan prioritas pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan oleh
    Tim Penyelenggara Forum SKPD.
d. Verifikasi kegiatan prioritas berbagai kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk
    memastikan kegiatan prioritas dari kecamatan sudah telah tercantum.
e. Pemaparan kegiatan prioritas dan plafon/pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari
    prioritas pembangunan daerah/Rancangan RKPD Kabupaten/Kota, Provinsi, dan
    Kementrian/Lembaga Negara oleh Kepala SKPD.
f. Merumuskan kriteria untuk menyeleksi kegiatan prioritas pembangunan baik yang berasal dari
    kecamatan maupun dari Rancangan Renja-SKPD.
g. Menetapkan kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan,
    sehingga plafon/pagu dana Renja-SKPD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, APBD
    Provinsi, maupun APBN dapat dibelanjakan secara optimal (kerangka anggaran). Petunjuk
    pengisian Form-Form kegiatan prioritas SKPD khusus untuk sumber pendanaan APBN dapat
    dilihat pada Lampiran-2.
h. Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD dengan cara:
    a) mengidentifikasi keefektifan regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD.
    b) merekomendasikan regulasi yang baru, perubahan regulasi, penggabungan regulasi, atau
         pembatalan sesuai kebutuhan.
i. Menetapkan delegasi masyarakat dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-
    kelompok masyarakat skala Kabupaten/Kota untuk mengikuti Musrenbang Tahunan
    Kabupaten/Kota (1-3 orang untuk setiap Forum SKPD). Dalam komposisi delegasi tersebut
    terdapat perwakilan perempuan.

Catatan:
Dalam hal dokumen penunjang belum tersedia, Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD tetap
harus dilaksanakan. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Forum SKPD.

E. Keluaran
Keluaran yang dihasilkan dari Forum-SKPD Kabupaten/Kota adalah:
1. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan
    kerangka anggaran SKPD.
2. Kegiatan Prioritas yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD
    Provinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan Renja-SKPD disusun menurut
    kecamatan dan desa/kelurahan. Selanjutnya, kegiatan prioritas setiap kecamatan disampaikan
    kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan.
3. Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD yang yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok
    masyarakat skala kabupaten/kota untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota.
4. Berita Acara Forum SKPD Kabupaten/Kota.

F. Peserta
Peserta Forum SKPD Kabupaten/Kota terdiri dari para delegasi kecamatan dan delegasi dari
kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten/kota yang berkaitan langsung dengan
fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan. Ini mencakup antara lain Dewan Pendidikan
untuk Forum Pendidikan; RSUD, Ikatan Dokter Indonesia di daerah dan Ikatan Bidan Indonesia
di daerah untuk Forum Kesehatan dan lain sebagainya.




                                                                                           33
G. Narasumber
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Kepala dan para pejabat Bappeda,
anggota DPRD dari Komisi Pasangan Kerja masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, ahili/profesional balik
yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi.

H. Tugas Tim Penyelenggara
1. Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Kecamatan.
2. Menyusun rincian jadual, agenda, dan tempat Forum SKPD.
3. Mengumumkan secara terbuka jadual, agenda, dan tempat pelaksanaan Forum SKPD.
4. Mendaftar peserta Forum SKPD.
5. Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD.
6. Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk penyelenggaraan Forum-SKPD.
7. Merangkum berita acara penyelenggaraan Forum SKPD.
8. Melaporkan kepada Bappeda hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD.
9. Memberikan hasil Forum SKPD kepada Komisi Pasangan Kerja di DPRD setempat.

I. Tugas Delegasi Forum SKPD
1. Membantu Tim Penyelenggara Forum SKPD dalam memutakhirkan rancangan Renja-SKPD.
2. Memperjuangkan kegiatan prioritas Renja-SKPD dalam Musrenbang Kabupaten/Kota.
3. Mendiskusikan berita acara hasil Forum SKPD dengan Komisi DPRD yang terkait.

IV. Musrenbang Kabupaten/Kota Tahun 2007
A. Pengertian
1. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/kota untuk
    mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD
    dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan
    untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.
2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD dan
    Forum Gabungan SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Renstra Daerah,
    kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta.
3. Nara Sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk
    proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
4. Peserta adalah pihak yang memiliki hak untuk pengambilan keputusan dalam Musrenbang
    melalui pembahasan yang disepakati bersama.
5. Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota adalah prioritas kegiatan yang dipilah menurut sumber
    pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi dan APBN sebagai bahan pemutakhiran
    Rancangan RKPD Kabupaten/Kota menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan.
6. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kegiatan prioritas RKPD menjadi rujukan
    utama penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD).

B. Tujuan
1. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas
    pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, rancangan alokasi
    dana desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang
    pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
2. Mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya yang berhubungan dengan
    pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD).
3. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan
    dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD).

C. Masukan
Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota adalah:



34
1. Dari Kabupaten/Kota:
   a. Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
   b. Rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka
       anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD
       Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.
   c. Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota yang terdiri atas: a)
       plafon untuk setiap SKPD dan b) plafon untuk Alokasi Dana Desa.
   d. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang
       Kabupaten/Kota.
   e. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.
2. Dari Kecamatan:
   a. Daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari kecamatan.
   b. Daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forum SKPD dan
       Musrenbang Kabupaten/Kota.
   c. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang
       Kabupaten/Kota.

D. Mekanisme
Musrenbang Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan:
a. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten/Kota.
b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
    a) mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD dan Musrenbang
       Kecamatan.
    b) menyusun jadual dan agenda Musrenbang.
    c) mengumumkan secara terbuka jadual, agenda, dan tempat Musrenbang Kabupaten/Kota
       minimal 7 hari sebelum acara Musrenbang dilakukan, agar peserta bisa segera melakukan
       pendaftaran dan atau diundang.
    d) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kabupaten/Kota,
       balik delegasi dari kecamatan maupun dari Forum SKPD.
    e) menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kabupaten/Kota.

2. Tahap Pelaksanaan:
a. Pemaparan Rancangan RKPD dan kegiatan prioritas pembangunan serta plafon anggaran yang
    dikeluarkan oleh Bupati/Walikota oleh Kepala Bappeda.
b. Pemaparan hasil kompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD berikut
    pendanaannya oleh Ketua Tim Penyelenggara.
c. Verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD, delegasi kecamatan, dan delegasi Forum-SKPD.
d. Pemaparan Kepala SKPD Rancangan Renja-SKPD (terutama SKPD yang mengemban fungsi
    pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten/Kota), yang meliputi:
    a) Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari Renstra Kabupaten/Kota dan Renstra-SKPD/Unit
        Kerja.
    b) Tujuan, indikator pencapaian dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dimuat dalam
        Renja-SKPD.
    c) Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan terutama dana yang berasal dari APBD
        Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana Iainnya.
e. Membahas kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan tahun berikutnya.
f. Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan fungsi/SKPD.
g. Menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan besaran plafon anggaran APBD setempat serta
    yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana
    lainnya.
h. Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten /Kota.
i. Membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya.



                                                                                            35
Catatan:
Dalam hal kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan nara sumber, Musrenbang
Kabupaten/Kota tetap dilaksanakan dalam rangka menentukan jenis kegiatan prioritas daerah.
Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota.

E. Keluaran
Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota adalah kesepakatan tentang rumusan yang
menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, yang
meliputi:
1. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana balik berdasarkan
    fungsi/SKPD.
2. Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD
    Kabupaten/Kota; APBD Provinsi, APBN, dansumber pendanaan lainnya.
3. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan/atau
    Pusat.
4. Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa.
F. Peserta
Peserta Musrenbang Kabupaten/Kota adalah delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan delegasi
dari Forum SKPD.

G. Narasumber
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, DPRD, LSM yang bekerja dalam skala
kabupaten/kota, Perguruan Tinggi, Perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim
Penyusun Renja-SKPD Panitia/Tim Anggaran Eksekutif maupun DPRD.

H. Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota
Setelah hasil Musrenbang Kabupaten/Kota disepakati oleh peserta,          maka    Pemerintah
Kabupaten/Kota menyampaikan hasilnya kepada:
1. DPRD setempat.
2. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Tim Penyusun Program Tahunan Daerah dan RAPBD.
4. Kecamatan.
5. Delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD.




36
Gambaran Umum Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Tahun fiskal di Indonesia dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Formulasi anggara terdiri
dari dua komponen, yaitu proses perencanaan yang bersifat bottom up dan proses penganggaran
yang bersifat top down. Proses perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (musrenbang) yang dilaksanakan di level kelurahan, kecamatan, Forum SKPD,
sampai level kota/kabupaten.Proses penganggaran didilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah
Daerah (SKPD).

Perencanaan Partisipatif
Pelaksanaan musrenbang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
(Bappeda) dan dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada warga untuk menyalurkan aspirasi
dan prioritas masalah dan kebutuhan masyarakat. Proses ini dimulai pada tingkat desa/kelurahan
dengan mengidentifikasi program-program yang ingin dilakukan desa/kelurahan, yang pada
umumnya berupa pembangunan infrastruktur skala komunitas desa/kelurahan.
Musrenbang desa/kelurahan diselenggarakan antara bulan januari sampai Maret, tergantung pada
pemerintah daerah. Konsepnya, Musrenbang terbuka untuk semua warga desa/kelurahan, tetapi
dalam praktek di banyak daerah, musrenbang desa/kelurahan banyak dihadiri oleh para tokoh
masyarakat. Hasil musrenbang desa/kelurahan ini kemudian dibawa ke musrenbang kecamatan
dan disampaikan oleh kepala desa atau lurah. Dalam musrenbang kecamatan, selain dihadiri oleh
warga desa/kelurahan dan kecamatan, juga dihadiri oleh kepala dinas dan atau anggota DPRD.

Usulan-usulan dalam musrenbang kecamatan ini kemudian dikompilasi oleh Bappeda dan
didiskusikan dalam musrenbang kabupaten/kota. Musrenbang kota/kabupaten pada biasanya
diselenggarakan antara bulan Maret sampai bulan Mei, bersamaan dengan proposal dari beragai
dinas teknis. Musrenbang kabupaten/kota dihadiri oleh sejumlah masyarakat, anggota DPRD, tokoh
masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan lain-lain.

Dalam proses musrenbang, belum ada patokan alokasi anggaran. Hal ini menyebabkan
musrenbang menghasilkan daftar usulan program yang bersifat daftar keinginan dan hanya sedikit
yang didanai oleh APBD. Salah satu alasannya adalah keterbatasan keuangan yang sangat
mengikat pemerintah daerah. Dengan pengeluaran rutin yang menyedot 80% total pendapatan
daerah hanya sedikit alokasi untuk membiayai program. Di saat yang sama masing-masing SKPD
dan anggota DPRD memiliki usulan program yang memiliki usulan program pembangunan yang
ingin dibiayai. Konsekuensinya, hanya tersisa sedikit alokasi dana untuk proses musrenbang.

Banyaknya usulan-usulan dalam musrenbang dan hanya sebagian kecil yang bisa dibiayai
memunculkan sinisme bahwa perencanaan partisipatif dalam musrenbang lebih mirip berhayal
daripada berencana. Beberapa daerah berupaya membuat kebijakan daerah yang bisa menjamin
perencanaan dalam musrenbang menjadi relistis. Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kebumen
Propinsi Jawa Tengah telah sepakat untuk menyerahkan 10% dari APBD kepada pemerintah
kecamatan dan desa. Kebijakan serupa dibuat oelh pemerintah Kota Makasar, yaitu dengan
menyerahkan block grant untuk setiap kecamatan sebesar Rp 500 juta. Beberapa Kabupaten lain,
seperti Kabupaten Lamongan mempunyai kebijakan tentang Alokasi Dana Desa (ADD).




                                                                                             37
                 Bagan Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah
                    Menurut UU No. 17/2003 dan UU No. 25/2004




Keterangan:
1. Bagan alur tahapan penyusunan APBD Kota/Kabupaten di atas merupakan bagan yang disusun
   dengan menggabungkan tahapan yang ada di UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
   dan Pembangunan Nasional dan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
2. Tahap Musrenbang tingkat kelurahan/desa hingga tingkat kota/kabupaten, dengan hasil akhir
   berupa dokumen perencananan yang berisi masukan utama untuk menyusun dokumen RKPD.
   Proses ini diatur dalam UU No. 25/2004 tentang SPPN.
3. Tahap penentuan prioritas dan Plafon sampai dengan Tahap Penetapan APBD diatur dalam UU
   No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
4. Meskipun diatur oleh UU yang berbeda, semangat yang ada di kedua UU ini menghendaki
   proses penyusunan APBD yang terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran yang bisa
   dilihat dari UU No. 17 pasal 17 (2) yang menyatakan bahwa: “Penyusunan Rancangan APBD
   sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah



38
   dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Pasal 25 (2) UU No. 25/2004
   menyatakan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”.

Proses Penganggaran
Proses penganggaran di eksekutif dimulai dengan kegiatan persiapan usulan program SKPD. Kepala
SKPD menghadiri musrenbang tingkat kecamatan dan Forum SKPD untuk mempresentasikan
proposal program SKPD untuk satu tahun depan dan untuk mendengar usulan masyarakat. Secara
teori, forum ini membuka kemungkinan bagi SKPD untuk memasukkan usulan masyarakat ke dalam
proposal SKPD. Semua program yang datang dari semua SKPD dikoordinasikan dan dituliskan oleh
Bappeda dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan dokumen inilah
Kebijakan Umum APBD tahunan diformulasikan, termasuk prioritas dan plafon anggaran untuk
setiap program dan kegiatan di tingkat SKPD. Masing-masing SKPD menyiapkan perkitaan
anggaran untuk program kerja mereka (RASK/RKA-SKPD) dan menyerahkannya kepada Bappeda
dan ke Bagian Keuangan di Sekretariat Daerah.

Panitia anggaran (Panggar) eksekutif menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) untuk tahun berikutnya. RAPBD ini dibahas dengan panitia anggaran (Panggar)
Legislatif di DPRD. Dokumen RAPBD diserahkan secara resmi oleh Bupati/Walikota kepada DPRD
pada bulan Oktober dalam pertemuan umum dimana masing-masing fraksi diundang untuk
memberikan tanggaran. Secara teoritis, DPRD memiliki waktu sekitar 1 bulan untuk menilai RAPBD
dan memberikan tanggapan sebelum sidang pleno dan mensahkannya. Faktualnya, Penyiapan
anggaran seringkali terlambat dan hal ini menyebabkan terbatasnya kemampuan anggota DPRD
untuk memberikan pertimbangan yang matang dan RAPBD sebelum pengesahannya.




                                                                                           39
                                              Tabel
                Tahapan, Pelaku, dan Out Put Perencanaan dan Penganggaran Daerah
                      menurut SEB Musrenbang dan Permendagri No. 13/2006

No.       Tahapan                     Pelaku                      Out Put                  Waktu

 1.   Musrenbangkel/des    Komponen masyarakat (Ketua      Rencana Kerja           Januari
                           RT/RW, Kadus, LPM, Ketua        Pembangunan
                           Adat, Kelompok Perempuan,       Desa/Kelurahan
                           Kelompok Pemuda, ormas,
                           pengusaha, kelompok
                           tani/nelayan, komite sekolah,
                           kades/lurah, aparat
                           desa/kelurahan, BPD, camat
                           dan aparat kecamatan, kepala
                           sekolah, LSM, puskesmas.

 2.   Musrenbangcam        Delegasi desa/kelurahan,        Daftar prioritas        Februari
                           ormas tingkat kecamatan,        kegiatan pembangunan
                           Bappeda, wakil SKPD, Cabang     kecamatan
                           SKPD, Kepala UPTD
                           Kecamatan, Anggota DPRD
                           dari DP kecamatan, camat dan
                           aparat kecamatan, LSM.

 3.   Forum SKPD           Delegasi kecamatan,             Rencana Kerja (Renja)   Maret
                           organisasi sektoral             SKPD
                           (Pendidikan, IDI, HKTI),
                           Kepala SKPD, Kepala dan
                           Pejabat Bappeda, anggota
                           DPRD mitra SKPD, LSM sesuai
                           bidang kerja SKPD, ahli.

 4.   Musrenbangkot/kab    Delegasi musrenbangcam,         Dokumen Masukan         Maret
                           delegasi forum SKPD, SKPD,      Utama untuk
                           DPRD, LSM di level              Pemutakhiran RKPD
                           kota/kabupaten, perwakilan
                           Bappeda propinsi. Tim
                           Penyusun RKPD, Tim Penyusun
                           Renja SKPD, Tim/Panitia
                           Anggaran eksekutif maupun
                           DPRD.

 5.   Penyusunan RKPD      TPAD (Tim Anggaran              RKPD                    April – Mei
                           Pemerintah Daerah)

 6.   Penyampaian          Kepada Daerah dan DPRD          -                       Tengah Juni
      Rancangan KUA
      dari Kepala Daerah
      kepada DPRD

 7.   KUA disepakati       Kepala Daerah dan DPRD          Nota Kesepakatan KUA    Mgg I Juli
      antara Kepala
      Daerah dan DPRD

 8.   Penyampaian          Kepala Daerah dan DPRD          -                       Mgg II Juli
      Rancangan PPAS ke



40
      DPRD

 9.   PPAS disepakati      Kepala Daerah dan DPRD        Nota Kesepakatan KUA    Akhir Juli
      antara Kepala
      Daerah dan DPRD

 10. Penetapan             Kepala Daerah                 Se Kepala Daerah        Awal Agustus
     Pedoman                                             tentang Pedoman
     Penyusunan RKA                                      Penyusunan RKA SKPD
     SKPD

 11. Penyusunan RKA        SKPD                          RKA SKPD                Agustus – September
     SKPD

 12. Sosialisasi Raperda   TPAD                          Masyarakat mengetahui   Akhir September
     APBD                                                hak dan kewajiban
                                                         pemerintah daerah dan
                                                         masyarakat dalam
                                                         pelaksanaan APBD.

 13. Penyampaian           Kepala Daerah dan DPRD        -                       Mgg I Oktober
     Raperda APBD ke
     DPRD

 14. Pembahasan            Pemda dan DPRD –sesuai tata   -                       Okt. – Nov.
     Raperda APBD          tertib DPRD.

 15. Pengambilan           Kepala Daerah dan DPRD        APBD                    Awal Desember
     Keputusan
     terhadap RAPBD

 16. Penetapan Hasil       Gubernur untuk                APBD yang sudah         Tengah Desember
     Evaluasi              kota/kabupaten dan Mendagri   dievaluasi
                           untuk propinsi.

 17. Penetapan Perda       Kepala Daerah dan DPRD        Perda APBD              Akhir Desember
     tentang APBD dan
     Raper KDH tentang
     Penjabaran APBD
     bila sesuai hasil
     evaluasi


Keterangan:
• Musrenbangdes/kel      adalah   musyawarah     perencanaan    pembangunan       di    tingkat
   desa/kelurahan.
• Musrenbangcam adalah musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan.
• Forum SKPD adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat satuan kerja
   pembangunan daerah (SKPD) antara lain Dinas, Badan, Lembaga, dan Kantor.
• Musrenbangkot/kab, adalah musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat
   kota/kabupaten.
• Forum Kebijakan Umum Anggaran adalah forum bersama antara Pemberintah Kota/Kabupaten
   dengan DPRD untuk menyusun kebijakan umum dari APBD yang akan disusun.
• Forum Prioritas dan Plafon adalah forum bersama antara pemerintah kota/kabupaten dengan
   DPRD untuk menentukan sektor yang menjadi prioritas untuk didanai dan berapa plafon/pagu
   anggaran untuk tiap SKPD. Dalam aturan lama (Kepmendagri No. 29/2002) penentuan plafon
   tidak melibatkan DPRD.
• Forum penyusunan RKA – SKPD adalah forum bersama antara perangkat daerah (SKPD) dengan
   mitra kerjanya di DPRD, bisa berupa komisi-komisi atau panitia anggaran. Istilah lain untuk
   menunjuk proses ini adalah Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).


                                                                                                 41
•    Penyusunan APBD, adalah proses kompilasi RKA SKPD dari seluruh SKPD oleh pemerintah
     kota/kabupaten, yang biasanya dilakukan oleh Bappeda.
•    Pembahasan dan Penetapan APBD, adalah proses pembahasan RAPBD antara pihak
     pemerintah kota/kabupaten dengan DPRD. Proses ini menghasilkan Dokumen APBD yang
     kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah.




42
Modul 3
Topik: Strategi Memperjuangkan PJM Pronangkis ke dalam
Musrenbang




      1. Peserta memahami posisi strategis musrenbang bagi perencanaan pembangunan
         masyarakat.
      2. Peserta memahami perannya dalam memfasilitasi pelaksanaan musrenbang
      3. Peserta mampu merumuskan strategy memperjuangkan PJM Pronangkis ke dalam
         msurenbang di wilayah dampingannya.




      Kegiatan 1: Analisa kasus musrenbang
      Kegiatan 2: Merumuskan strategi memperjuangkan PJM pronangkis ke dalam
                  musrenbang




       2 Jpl ( 90’)




      • Kertas Plano
      • Kuda-kuda untuk Flip-chart
      • Metaplan
      • Papan Tulis dengan perlengkapannya
      • Spidol, selotip kertas dan jepitan besar


                                                                                 43
          Analisa Kasus Musrenbang
1)   Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan bahwa kita akan memulai dengan Tema “
     Peran fasilitator dalam musrenbang” kemudian uraikan apa yang ingin dicapai dalam
     modul ini :
     • Peserta memahami posisi strategis musrenbang bagi perencanaan pembangunan
        masyarakat.
     • Peserta memahami perannya dalam memfasilitasi pelaksanaan musrenbang
     • Peserta mampu merumuskan strategy memperjuangkan PJM Pronangkis ke dalam
        msurenbang di wilayah dampingannya.

2)   Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan memasuki kegiatan 1, yaitu analisa kasus
     musrenbang di beberapa wilayah.

3)   Ajaklah peserta untuk membaca kasus mengenai ”BKM dilibatkan                   di   dalam
     Musrenbangcam Ceper?”, Berilah kesempatan waktu secukupnya.

4)   Kemudian bagilah peserta menjadi beberapa kelompok, untuk membahas beberapa hal :
     1. Apa saja faktor keberhasilan yang telah dilakukan dalam kasus tersebut?
     2. Mengapa BKM dilibatkan dalam musrenbang?
     3. Apa saja kendala dan permasalahan yang terjadi dalam musrenbang tersebut ?

5)   Berilah kesempatan kepada setiap wakil kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya.

6)   Ajaklah kembali dialog didalam kelas besar, apakah keberhasilan tersebut terjadi di wilayah
     dampingan kita? Berilah kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pendapatnya. Apa
     bila tidak terjadi faktor apa saja yang menyebabkan bahwa PJM Pronangkis tidak menjadi
     acuan dalam musrenbang ?

7)   Tulislah seluruh jawaban peserta dalam kertas plano.

8)   Simpulkan bersama, dan berilah penguatan.




44
      Permasalahan yang sering muncul dalam Musrenbang dapat dikelompokkan menjadi
      tiga, yaitu masalah yang berkaitan dengan input, proses dan output.

      Pertama, masalah yang berkaitan dengan input terutama menyangkut keterlibatan
      masyarakat yang rendah sebagai dampak dari ketidaktahuan akan peran masyarakat
      dalam pembuatan keputusan, dan kurangnya informasi yang dimiliki serta masih kuatnya
      budaya yang didominasi oleh yang di”tua”kan (ketokohan).

      Kedua, masalah yang berkaitan dengan proses, yaitu masih besarnya pengaruh top down,
      sehingga tidak dilakukan secara partisipatif, namun hanya untuk memenuhi kepentingan
      pihak tertentu dan formalitas saja.

      Ketiga, masalah dalam output berkaitan dengan masih kuatnya paradigma lama yang
      berlomba untuk menyusun “shoping list” dan “daftar belanja” yang sebanyak-banyaknya
      tanpa memperhatikan kebutuhan.

      Dengan memperhatikan maksud dan tujuan Musrenbang, serta mekanisme pelaksanaan
      Musrenbang yang sangat singkat, dan adanya beberapa permasalahan dalam
      pelaksanaan Musrenbang (mulai dari input – proses – output) muncul beberapa isu
      penting yang perlu diatasi.

          -   Hasil Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan kurang dimanfaatkan sebagai
              masukan dalam Musrenbang kota/kabupaten berdasarkan kebutuhan riil
              masyarakat.
          -   Hasil dari usulan masyarakat tidak terdokumentasi dengan baik dan terdistribusi
              ke instansi-instansi teknis.
          -   Tidak adanya feed-back kepada masyarakat tentang hasil-hasil Musrenbang,
              berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat akan kemungkinan
              berperan-serta dalam membuat keputusan.
          -   Musrenbang terkesan hanya sebagai alat untuk melegitimasi bahwa penyusunan
              dokumen rencana telah dilaksanakan secara partisipatif dengan suasana
              pelaksanaan musrenbang kurang kondusif bagi pembahasan usulan program
              secara berkualitas.
          -   Program masih didominasi kepentingan pemerintah, politis dan egoisme sektoral
              terbukti dengan kecilnya alokasi anggaran untuk sektor-sektor ekonomi
              kerakyatan, pengentasan kemiskinan,dan lingkungan hidup.

      Disamping itu masih adanya pemahaman bahwa PJM Pronangkis adalah miliknya
      BKM/LKM, sehingga tidak harus masuk melalui musrenbang. Serta masih ada
      dikotomi/pemisahan antara program penanggulangan kemiskinan yang dibuat
      desa/kelurahan dengan yang dibuat oleh BKM/LKM.



9)   Lanjukan ke kegiatan 2




                                                                                           45
           Merumuskan Strategi

1) Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan memasuki kegiatan 2 pada modul ini yaitu
   merumuskan strategi memperjuangkan PJM Pronangkis ke dalam musrenbang.

2) Ajaklah peserta untuk membandingkan lagi antara mekanisme musrenbang, siklus kota dan
   siklus desa/kelurahan.

3) Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok, untuk merumuskan bersama mengenai beberapa
   hal sebagai berikut :
   • Siapa aktor-aktor kunci yang dapat dijadikan titik masuk agar PJM pronangkis menjadi
       bagian dari Musrenbang?
   • Dimana BKM/LKM bisa terlibat ?
   • Apa saja yang harus dipersiapkan oleh BKM/LKM ?
   • Apa peran yang bisa dijalankan oleh fasilitator ?
   • Apa dorongan yang bisa diberikan oleh Korkot/KMW agar PJM Pronangkis menjadi bagian
       dari RPJM Desa/Renstra kelurahan dan RKP desa/renja kelurahan?

4) Kemudian berilah kesempatan kepada setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya,
   serta dorong peserta lainnya untuk memberikan tanggapan atau tambahan terhadap pendapat
   kelompok yang sedang mempresentasikan.

5) Bahas bersama, serta berilah penguatan

     PJM Pronangkis desa/kelurahan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen
     musrenbang, sehingga dokumen PJM Pronangkis harus menjadi bagian dari RPJM
     desa/Renstra kelurahan dan RKP desa/renja kelurahan yang akan menjadi acuan utama
     dalam pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan dan dilanjutkan ke musrenbang di tingkat
     lebih lanjut.

     Peran fasilitator dalam pendampingan musrenbang diantaranya:
     a. Mengawal kualitas PJM Pronangkis desa/kelurahan yang berdasarkan kepada visi yang
         ingin dicapai serta persoalan dan kebutuhan riil masyarakat.
     b. Mengembangkan kapasitas LKM/BKM, relawan dan aparat pemerintah desa/kelurahan
         mengenai musrenbang.
     c. Membangun kesadaran kritis di masyarakat dan setiap pelaku (LKM/BKM, aparat
         desa/kelurahan), akan pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam musrenbang.
     d. Memfasilitasi pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kelurahan sebagai sarana strategis
         masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasarnya.
     e. Melakukan advokasi terhadap LKM/BKM, aparat desa/kelurahan, kecamatan mengenai
         pentingnya PJM pronangkis desa/kelurahan menjadi bagian dari RPJM Desa / Renstra
         Kelurahan dan RKP Desa/Renja Kelurahan sehingga menjadi acuan yang harus
         diperjuangkan dalam Musrenbang


6) Berilah kesempatan kepada peserta untuk bertanya.




46
7) Ajaklah peserta, untuk menggunakan strategi yang telah dirumuskan bersama menjadi
   strateginya fasilitator didalam memperjuangkan PJM Pronangkis masuk di dalam RPJM desa /
   Renstra Kelurahan sehingga menjadi bagian dalam musrenbang di wilayah dampingannya,
   serta berilah kesempatan kepada peserta apabila masih ada yang ingin menambahkan
   pendapatnya.

8) Tutup kegiatan dan ucapkan terima kasih.




                                                                                        47
Klaten, 26 Juni 2006
BKM Dilibatkan dalam Musrenbangcam Ceper

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) yang dilakukan di
Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah (Jateng) kini mulai melibatkan Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM) dalam rangkaian kegiatannya. Hal ini memberikan nuansa baru dalam setiap
pengambilan keputusan, karena BKM dengan PJM Pronangkis banyak memberikan masukan-
masukan kepada forum ini.

Mulai dari bagaimana menampung usulan, menyusun rencana, sampai pada pelaksanaan kegiatan
di lapangan, yang semuanya memakai argumentasi atau data di lapangan dengan penekanan
partisipasi masyarakat. Tidak asal menulis usulan dan diberikan langsung. Demikian terungkap
dalam Musrenbangcam rencana pembangunan 2007, di Aula Kecamatan Ceper, pada Kamis (2-3-
2006) lalu. Acara ini diikuti oleh pemerintahan tingkat kecamatan, kepala desa , unsur LPMD, BPD,
BKM dari 18 desa di Kecamatan Ceper, Muspika kecamatan, dinas terkait tingkat kecamatan (Dinas
pertanian Depdiknas, DPU, Pengairan, dan lain-lain) dan juga tim pemantau dari Bapeda, KPM,
bagian pembangunan dan DPRD.

“Banyak nuansa baru timbul dengan hadirnya BKM di Musrenbangcam ini. Pelaksanaan kegiatan ini
juga memuaskan,” kata Sucipto (Kasie Bang/PJOK P2KP Kecamatan Ceper) sebagai pemandu
kegiatan. Dalam pengambilan keputusan penentuan prioritas, misalnya, BKM memberikan masukan
apakah program yang diajukan layak masuk prioritas atau tidak. Penentuan skala prioritas
didasarkan pada sebuah kebutuhan yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan atas keinginan atau
desakan. BKM juga memberikan masukan mengenai cara menggali swadaya masyarakat.

Masukan BKM notabene merupakan sebuah kristalisasi pemahaman tentang bagaimana
penerimaan mereka tentang P2KP adalah hal baru dalam Musrenbang. Masukan ini setidaknya
memberikan pencerahan baru bagi para peserta bahwa ego pribadi/kewilayahan dapat
dimentahkan oleh hal tersebut diatas. Adu argumentasi dalam penentuan prioritas ini merupakan
sebuah upaya pembelajaran demokrasi yang ditekankan pada P2KP. Sehingga, hasil argumentasi
yang sehat bukan hanya adu atau debat kusir. Hal-hal tersebut juga akan memberikan efek bagi
peserta, seandainya usulan mereka tidak menjadi priorotas, ada dasar atau prioritas yang menjadi
dasar penolakan itu. Bukan sekedar like and dislike, pemerataan, atau hal lainnya.

Meski demikian, masukan yang disampaikan BKM tidak mulus diterima oleh peserta. Masih banyak
kendala atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Musrenbangcam. Di antaranya adalah pola
pikir beberapa elit kecamatan dan desa yang masih berbeda persepsi dengan semangat
pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan kegiatan. Pemaksaan kehendak
ataupun usulan—yang dapat dilihat dalam blue print usulan masing-masing desa—sulit dihilangkan.
Bahkan, diperparah oleh sebuah pemahaman ada dikotomi/pemisahan antar program
penanggulangan kemiskinan yang dibuat desa/LPMD dengan yang dibuat oleh BKM, meski ini
hanya terjadi di beberapa desa saja. “Sebagai sebuah langkah awal, sangat sulit merubah sebuah
pola yang sudah terbentuk. Tapi, minimal ada upaya pembelajaran dan ini diharapakan secara
bertahap bisa diterima dan mampu merubah pola pikir dan pola tindak masyarakat. Ini adalah PR
bagi kita semua,” tegasnya. Sebagai tindak lanjut Musrenbangcam, lanjut Sucipto, tim fasilitasi
yang terpilih akan mewakili Kecamatan Ceper dalam Musrenbangkab pada tahap selanjutnya.




48
Untuk diketahui, Musrenbangcam dibuka pukul 09.00 WIB oleh Camat Ceper, dilanjutkan dengan
sambutan dari Kabid Perekonomian Bapeda, Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM), dan dari
perwakilan DPRD (Komisi IV). Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim fasilitasi Musrenbang
yang bertugas memandu pelaksanaan kegiatan. Tim fasilitasi yang terpilih adalah Supama (Kades
Mlese) sebagai Ketua, Sucipto sebagai Sekretaris, dengan anggota Padiman (BKM Ngudi Luhur
Desa Pasungan). Pembahasan diawali dengan menampung usulan masing-masing desa—baik dari
Pemdes, LPMD maupun BKM—yang tertuang dalam PJM Pronangkis. Semua masukan kemudian
direkap dan dilakukan penentuan skala prioritas. Setelah semua usulan masuk, dibuatlah draft
usulan lalu dibahas untuk dilakukan prioritas oleh peserta.

Hasil Musrenbangcam itu antara lain, setiap usulan desa harus merupakan hasil
Musbangdes/Musbangkel yang merupakan aspirasi kebutuhan masyarakat, yang ditandatangani
unsur terkait dan wakil masyarakat. Usulan yang diajukan diharapkan ada unsur tridaya—
meminjam istilah P2KP—yakni daya fisik, social, dan ekonomi. Usulan desa diharapkan yang
dipaparkan di Musrenbangcam merupakan intregasi/gabungan usulan baik dari pemerintahan desa,
LPM/BPD, ataupun BKM. Kecamatan akan membentuk tim fasilitasi/asistensi desa, berjumlah 5
orang, untuk mendampingi penyusunan usulan tingkat desa—18 desa di Kecamatan Ceper. (Tim
Faskel 7 Korkot 2 Klaten, KMW XIV Jateng; nina




                                                                                           49
                        DEPARTEMEN
                        PEKERJAAN
Perkotaan               UMUM
            Direktorat Jenderal Cipta Karya

								
To top