Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Makna dan Ruang Lingkup SOSIOLOGI POLITIK by cK6Z965g

VIEWS: 0 PAGES: 15

									Definisi dan batasan
• Sosiologi = ilmu yg mempelajari masalah hubungan
  antar manusia; bahwa perilaku manusia umumnya
  dipengaruhi oleh kelompok tempat ia terlibat sebagai
  anggota dan oleh interaksi yang terjadi dalam kelompok
  itu.
• Ilmu politik juga mempelajari hubungan antar manusia,
  terutama menyangkut hubungan kekuasaan.
• Duverger melihat politik tidak lain tidak bukan adalah
  kekuasaan.
• Seiring dengan revolusi behavioral dalam teori politik,
  maka unit analisis ilmu politik adalah pada perilaku
  individu atau kelompok.
Masyarakat               Negara

       Kekuasaan dalam
        konteks Sosial



             Individu
Makna dan Ruang Lingkup
  SOSIOLOGI POLITIK




       Pertemuan 1
   DMK: Zamzami A Karim
Sifat kontradiktif dan ambivalen
 1.   Politik bisa dipandang sebagai arena pertarungan untuk
      merebut, mengendalikan, dan mempertahankan kekuasaan di
      dalam masyarakat. Kekuasaan sebagai biang konflik dan alat
      menindas.
 2.   Politik juga bisa dipandang sebagai upaya menegakkan
      ketertiban dan keadilan melalui sarana kekuasaan sebagai
      pelindung kepentingan dan kesejahteraan umum melawan
      tekanan dan tuntutan berbagai kelompok kepentingan.
      Kekuasaan sebagai alat pengintegrasian.
Sosiologi politik :
• Studi tentang fenomena kekuasaan (pemerintahan,
  otoritas, komando) di dalam setiap pengelompokan
  manusia (bangsa, kota, asosiasi, buruh, suku, kampung,
  dsb), bukan hanya di dalam negara (nation-state)
  (Duverger 1989: 19)
• Berupa penelitian mengenai hubungan antara masalah-2
  politik dan masyarakat, antara struktur sosial dan struktur
  politik, dan antara tingkah laku sosial dengan tingkah
  laku politik (Rush & Althoff 2003: 5).
• Secara umum berkaitan dengan “relations between state
  and society” (Nash 2000: 1). Tetapi Nash berpegang
  pada lonjakan paradigma pengertian dalam sosiologi
  politik dari state centered, class-based models of
  participation kepada pemahaman tentang politik sebagai
  potensi yang terdapat dalam semua pengalaman sosial
  (an understanding of politics as potential in all social
  experiences) (Nash 2000: 2-3).
Ruang Lingkup
 • Perluasan cakrawala analisis politik dengan saling
   memanfaatkan kerangka analisis sosiologi dan politik
   untuk memahami hubungan timbal balik antara
   variabel politik dan variabel sosial.
 • Praktek kekuasaan dalam kehidupan sosial sehari-hari,
   baik yang berhubungan dengan negara maupun non-
   negara.
 • Kajiannya menyangkut, sosialisasi politik, partisipasi
   politik, identitas dan kultur politik, dan globalisasi
   kekuasaan.
 • Masalah pokok dalam sosiologi politik juga meliputi:
   Masyarakat, Negara, Tertib Sosial dan Perubahannya,
   Ketimpangan dan Pelapisan Sosial, Politik, Partisipasi
   Politik, dan Kekuasaan.
Fokus perhatian Sosiologi Politik menurut Rafael Raga
Maran (2001: 1), a.l.:
a) Melihat dan memahami pengaruh masyarakat terhadap
   kekuasaan politik atau pemerintah:
    i. Secara umum, sosiologi politik mengkaji hubungan
        antara MASYARAKAT dan NEGARA (sama halnya
        dengan pandangan Nash).
    ii. Secara khusus, sosiologi politik mengkaji kondisi-2
        sosial yang mempengaruhi pembuatan program-2
        publik yang ditetapkan pemerintah. Misalnya pengaruh
        kelompok-2 sosial tertentu terhadap penetapan
        kebijakan-2 publik oleh pemerintah.

b) Mengkaji bagaimana pengaruh masyarakat terhadap
   norma-2 rejim;
    i. yaitu mengkaji kondisi-2 sosial yg memungkinkan
        terwujudnya suatu demokrasi politik yang stabil, atau
    ii. persyaratan-2 sosial apa yang harus dipenuhi agar
        terwujud suatu tatanan politik atau kekuasaan yang
        demokratis.
Political sociology; From Wikipedia, the free
encyclopedia
  Sosiologi politik merupakan study tentang basis sosial dari politik.
  Terdapat 4 bidang kajian utama dalam sosiologi politik
      kontemporer:
  (1) the social formation of the modern state,
  (2) "who rules"?--that is, how social inequality between groups (classes,
      races, genders, etc.) affects politics,
  (3) how social movements and trends outside of the formal institutions of
      political power affect politics, and
  (4) power in small groups (e.g. families, workplaces).

  Bidang ini juga melihat bagaimana kecenderungan sosial utama
     dapat mempengaruhi proses politik, dengan menggali
     bagaimana berbagai kekuatan sosial secara bersama-sama
     berhasil merubah kebijakan2 politik.
  Beberapa model teoritis dalam sosiologi politik antara lain (a) the
     power-elite model, (b) the pluralist model, dan (c) the Marxist
     political-economic model.
Power-elite model
 • Model power-elite merupakan satu analisis sosiologis dari ilmu
   politik yang didasarkan atas teori konflik sosial yang memandang
   kekuasaan terkonsentrasi di sekitar orang-2 kaya.
 • Istilah "power elite", ditemukan pada 1956 oleh pakar teori social-
   conflict C.Wright Mills, untuk menggambarkan kelompok the upper
   class, yang menurut Mills, menguasai atau mengendalikan
   kekayaan, kekuasaan dan prestise dari golongan mayoritas
   masyarakat.
 • Golongan ini secara teoritis memegang kendali terhadap 3 sektor
   utama di dalam masyarakat AS: the economy, government, dan the
   military.
 • Termasuk juga di antaranya adalah para pejabat tinggi dalam
   pemerintahan pusat maupun daerah, orang2 super kaya (super rich),
   dan pejabat tinggi militer AS.
 • Teori power-elite berpendapat bahwa Amerika bukan negara
   demokrasi karena kekuasaan dan kekayaan terkonsetrasi di antara
   golongan elit kekuasaan yang membungkam mayoritas warganegara
   yang ditinggalkan tanpa hak suara.
 • Lebih dari itu, model ini menunjukkan bahwa golongan elit
   kekuasaan kurang mendapat oposisi yang terorganisasi terhadap
   dominasi mereka dan oleh karena itu mereka memiliki kontrol yang
   utuh ke atas masyarakat.
Pluralist models
 • Dalam sistem politik yg demokratis, pluralism merupakan satu
   panduan prinsipil yang mengakui kehidupan bersama yang
   damai dalam perbedaan kepentingan, keyakinan dan gaya
   hidup.
 • Tidak seperti totalitarianism or particularism, pluralism
   mengakui diversity of interests dan menganggapnya sah bagi
   anggota masyarakat untuk bekerja atas dasar kesadaran
   mereka, mengemukakannya dalam proses konflik dan dialog.
 • Dalam filsafat politik, orang yang menganut pluralism sering
   dianggap sebagai kaum liberalist, sedangkan orang yang
   membahasnya dengan sikap yang lebih kritis terhadap the
   diversity of modern societies sering disebut communitarians.
 • Dalam politik, pengakuan akan keragaman kepentingan dan
   keyakinan di kalangan rakyat merupakan salah satu ciri
   terpenting demokrasi modern.
Marxist political-economic models
•   Karl Marx telah membangun model ekonomi politik berdasarkan
    kritiknya terhadap keadaan pada zamannya di Inggris awal abad 20, di
    mana mereka membahas tentang hubungan-2 sosial dan hubungan-2
    ekonomi yang saling terjalin. Marx mengusulkan suatu korelasi yang
    sistematik antara nilai-2 - buruh (labour-values) dan nilai uang (money
    prices).
•   Beliau mengklaim bahwa sumber keuntungan di bawah sistem
    kapitalisme adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh para pekerja yang
    tidak dibayarkan ke dalam komponen gaji mereka. Mekanisme ini
    bekerja melalui pemisahan antara “tenaga buruh” yang dipertukarkan
    secara bebas dengan gaji mereka, dan “buruh” sendiri sebagai aset
    para kapitalis yang dengan itu mengontrol keuntungan.
•   Berdasarkan itulah, Marx, mengembangkan konsep "surplus value",
    yang membedakan karyanya dengan para ekonom klasik seperti Adam
    Smith dan David Ricardo.
•   Para pekerja menghasilkan cukup nilai (pendapatan) selama satu
    periode masa kerja yang pendek utk mendapatkan gaji pada hari itu
    (necessary labour); namun, mereka melanjutkan dengan lembur
    beberapa jam untuk menghasilkan tambahan pendapatan (surplus
    labour). Nilai pendapatan tersebut tidak mereka terima kembali,
    melainkan diambil oleh para kapitalis.
•   Jadi, bukan para penguasa kelas kapitalis yang menciptakan kekayaan
    (wealth), melainkan para pekerja, sedangkan para kapitalis
    menggunakan keuntungan ini untuk diri mereka sendiri.
Analisis Kelas
Kaum Marxists percaya bahwa aslinya masyarakat kapitalis dibagi dalam dua
    kelas sosial yang kokoh:
(a) the working class or proletariat (kelas proletar): Marx mendefinisikannya
    sebagai "those individuals who sell their labor and do not own the means of
    production" yang diyakininya bertanggungjawab dalam menghasilkan
    kekayaan bagi suatu masyarakat (bangunan, jembatan dan berbagai
    perabot, sebagai contoh, yang secara fisik dikerjakan oleh anggota kelas
    ini). Ernest Mandel, dalam An introduction to Capital, memperbarui definisi
    ini sebagai orang yang bekerja demi menyambung hidupnya (baik "white
    collar" or "blue collar") dan mereka tidak punya tabungan yang berarti, di
    mana tabungan yang banyak merupakan ciri tipikal investasi dalam bentuk
    abstrak dari alat produksi pada basis pemegang saham.
(b) the bourgeoisie (kelas borjuis): yaitu orang yang “own the means of
    production" dan mengeksploitasi kaum proletariat. Kaum borjuis bisa dibagi
    lagi kedalam the very wealthy bourgeoisie dan the petty bourgeoisie
    (mempekerjakan buruh, tapi juga bekerja sendiri). Mereka terdiri dari para
    pemilik usaha kecil, petani pemilik tanah, atau pedagang. Marx
    memprediksi bahwa the petty bourgeoisie akan dihancurkan oleh
    penemuan kembali alat-alat produksi dan hasilnya akan menjadi pendorong
    gerakan dari mayoritas luas borjuis kecil-kecilan ini kepada proletariat.
Karl Marx
• From a Marxist perspective, the actually-existing basic classes in
  today's advanced economies are the capitalist class, the new
  middle classes who engage in both labour and managerial
  responsibilities, self-employed proprietors, the working class and
  a lower "lumpenised" stratum.
• At first the bourgeoisie, and now the proletariat, are considered
  to be the universal class, the section of society best equipped to
  take human progress forwards a further step.
• Marx developed these ideas to support his advocacy of socialism
  and communism: "The philosophers have only interpreted the
  world differently; the point is, to change it." Communism would
  be a social form wherein this system would have been ended
  and the working classes would be the sole beneficiary of the
  "fruits of their labour".
• Some of these ideas were shared by anarchists, though they
  differed in their beliefs on how to bring about an end to the
  class society. Socialist thinkers suggested that the working class
  should take over the existing capitalist state, turning it into a
  workers revolutionary state, which would put in place the
  democratic structures necessary, and then "wither away". On
  the anarchist side people such as Mikhail Bakunin and Peter
  Kropotkin argued that the state per se was the problem, and
  that destroying it should be the aim of any revolutionary
  activity.
• Many governments, political parties, social movements, and
  academic theorists have claimed to be founded on Marxist
  principles. Social democratic movements in 20th century
  Europe, the Soviet Union and other Eastern bloc countries, Mao
  and other revolutionaries in agrarian developing countries are
  particularly important examples. These struggles have added
  new ideas to Marx and otherwise transmuted Marxism so much
  that it is difficult to specify its core.

								
To top