Docstoc

Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah

Document Sample
Optimalisasi Peran DPRD dan Implementasi Kebijakan Musrenbang Daerah Powered By Docstoc
					dadang-solihin.blogspot.com   2
dadang-solihin.blogspot.com   3
                                Materi
•   Menggabungkan M&E ke dalam Siklus
    Manajemen Pembangunan
•   Log-Frame
•   Mengukur Kinerja DPRD
•   Penajaman Visi-Misi: Perumusan
    Positioning Differentiation Brand (PDB)
•   Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
    Daerah
•   Musrenbang Kabupaten/Kota




                             dadang-solihin.blogspot.com   4
dadang-solihin.blogspot.com   5
                    Log-Frame


 AT


INPUT   OUTPUT   OUTCOME        IMPACT           OUTCOME   OUTPUT   INPUT

         ABK




                       dadang-solihin.blogspot.com                     6
dadang-solihin.blogspot.com   7
  Fungsi DPRD
menurut UU 27/2009

1.   Legislasi


2.   Anggaran


3.   Pengawasan




      dadang-solihin.blogspot.com   8
                Fungsi Legislasi
•   Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
    Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
    Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
    Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
•   Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
•   Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
    menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
•   Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.




                         dadang-solihin.blogspot.com                  9
                Fungsi Anggaran
•   Fungsi Anggaran adalah kewenangan menyetujui atau menolak
    dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
    pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
    APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
    tentang APBD.
•   APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
    melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
    DPRD dan pemerintah daerah.
•   APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
    nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam
    satu tahun anggaran.
•   Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
    anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
    kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
    pemerintah bertindak”.
                          dadang-solihin.blogspot.com                 10
            Fungsi Pengawasan
•   Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
    pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
    pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
    pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
    kerjasama internasional di daerah.
•   Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
    adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
•   Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
    daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
    kualitas pelayanan publik.
•   Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
    responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
    penyediaan pelayanan publik di daerah.

                         dadang-solihin.blogspot.com              11
Agenda Politik Nyata

       Agenda politik yang sangat nyata dan
       langsung memenuhi kebutuhan warga.
            Penanggulangan kemiskinan;
            Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
             pendidikan dan kesehatan;
            Pemberantasan korupsi dan reformasi
             birokrasi.




     dadang-solihin.blogspot.com                  12
Argumentasi Politik Mendasar
        Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
        mendasar dan tidak klise.
           Dengan membawa dukungan politik nyata dari
            warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat
            pijakan mereka dalam proses politik yang
            berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
           Dengan informasi dan pengetahuan yang
            langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
            anggota DPRD akan mampu membawakan
            semua kepentingan warga ke dalam proses
            pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD
            dan pengawasan politik.




           dadang-solihin.blogspot.com              13
          Positif dan Konstruktif
Pemikiran yang selalu mencari upaya
perbaikan.
    Anggota DPRD akan selalu dituntut
     untuk berpikir positif dan
     konstruktif dalam melaksanakan
     tugas dan fungsinya.
    Sering tanpa disadari kebiasaan ini
     justru meningkatkan kapasitas
     modal politik yang memang
     dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
     struktur politik pendukungnya.




                        dadang-solihin.blogspot.com   14
Membangun Sistem Umpan Balik
                Membangun dan memperkokoh sistem
                umpanbalik yang cepat dan efektif.
                   Para anggota DPRD dan partai
                    politiknya dapat selalu melakukan up-
                    date terhadap informasi dan program
                    kerjanya.
                   Partai politik yang diwakili oleh anggota
                    DPRD tersebut juga secara terus
                    menerus mengevaluasi diri apakah
                    mereka mempunyai akar yang kuat di
                    tingkat akar rumput atau justru
                    berkembang menjadi partai politik yang
                    mengambang.



         dadang-solihin.blogspot.com                    15
    Siklus Representasi Wakil Rakyat
   Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
    rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
    anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
   Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
    mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
   Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
    mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat
    dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
    yang akan datang.
   Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
    wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
    maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
    delegitimasi di mata publik.

                         dadang-solihin.blogspot.com                 16
Siklus Representasi Wakil Rakyat
                                  RAKYAT

                                     PEMILU

                               Representasi Rakyat
                                 (keterwakilan)



     Hubungan dengan                   DPRD
                                                            Fungsi Legislasi
         Pemilih

     Hubungan dengan              MEMBUAT
    media dan kelompok           KEPUTUSAN                 Fungsi Anggaran
       kepentingan                 POLITIK

       Sumber daya
    (anggaran, staf, riset                                  Fungsi Pengawasan
       dan informasi)



                   Perlindungan                 Peningkatan
                 hak-hak Individu          Kesejahteraan Individu
                  dan masyarakat              dan Masyarakat
Sumber: NDI, LGSP          dadang-solihin.blogspot.com                          17
                                                                        1/2
      Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

   Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
    menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
    positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
    anggaran dan pengawasan.
 Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
  perwakilan.
 DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
  keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
  dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
  melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
  individu-invidu warga negara.




                           dadang-solihin.blogspot.com                      18
                                                                2/2
        Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

   Secara substansial
       perlindungan hak
       peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
   Secara prosedural
      mengikuti prosedur hukum yang benar
       melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
   Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
    Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
   Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
    mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.




                           dadang-solihin.blogspot.com          19
dadang-solihin.blogspot.com   20
Positioning Differentiation Brand (PDB)


          POSITIONING              DIFFERENTIATION




                          BRAND




                 dadang-solihin.blogspot.com         21
PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
                          Brand Integrity
   POSITIONING                              DIFFERENTIATION

                                                  Agro Bisnis
  Provinsi Jagung
                                                   Jagung




                           BRAND

                         Visi Provinsi
                          Gorontalo



                    dadang-solihin.blogspot.com                 22
dadang-solihin.blogspot.com   23
PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
                              Brand Integrity
    POSITIONING                                 DIFFERENTIATION

    Kabupaten dengan                               Pelajaran Bahasa
      pemerintahan                                Mandarin di Sekolah
     entrepreneurship                               dan Pesantren




                               BRAND

                           Visi Kabupaten
                             Lamongan



                        dadang-solihin.blogspot.com                     24
dadang-solihin.blogspot.com   25
PDB Triangle: Kota Sawahlunto
                          Brand Integrity
  POSITIONING                               DIFFERENTIATION

  Kota Pariwisata                            Lokasi Historis Kuno,
     Budaya                                  DaerahPertambangan
  Pertambangan                                 Batu Bara, Lahan
                                                    Alami




                           BRAND

                          Visi Kota
                         Sawahlunto



                    dadang-solihin.blogspot.com                      26
dadang-solihin.blogspot.com   27
dadang-solihin.blogspot.com   28
       Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah:                             Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke                1.   Peningkatan standar hidup (levels
  arah kondisi yang lebih                 of living) setiap orang, baik
  baik                                    pendapatannya, tingkat konsumsi
                                          pangan, sandang, papan, pelayanan
 melalui upaya yang                      kesehatan, pendidikan, dll.
  dilakukan secara                   2.   Penciptaan berbagai kondisi yang
  terencana.                              memungkinkan tumbuhnya rasa
                                          percaya diri (self-esteem) setiap
                                          orang.
                                     3.   Peningkatan kebebasan
                                          (freedom/democracy) setiap orang.
                                                                  Todaro, 2000


                            dadang-solihin.blogspot.com                       29
                           How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
     antar daerah
     antar sub daerah
     antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
   agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
   datang (berkelanjutan).




                       dadang-solihin.blogspot.com            30
     Tantangan dalam Pembangunan Daerah
                                                                  • Mengurangi
                              Sarana dan
                            Prasarana yang                          ketimpangan
                             memadai dan                          • Memberdayakan
                              berkualitas                           masyarakat
                                                                  • Mengentaskan
                                                                    kemiskinan.
                                                                  • Menambah lapangan
                                                                    kerja.
                                                Dunia usaha yg    • Menjaga kelestarian
                                                   kondusif         SDA
                             Pemanfaatan
                          sumber daya secara
                              berkualitas

                Koordinasi yang
               semakin baik antar
                 stakeholders



Peningkatan kapasitas
        SDM
                                    dadang-solihin.blogspot.com                    31
 PEMBANGUNAN DAERAH                          PEMBANGUNAN DI DAERAH




   Upaya terencana untuk
                                             Upaya untuk memberdayakan
   meningkatkan kapasitas
                                             masyarakat di seluruh daerah
    Pemerintahan Daerah

    Sehingga tercipta suatu                      Sehingga tercipta suatu
  kemampuan yang andal dan                  lingkungan yang memungkinkan
     profesional dalam:                            masyarakat untuk:



 Memberikan pelayanan kepada               Menikmati kualitas kehidupan
  masyarakat,                                yang lebih baik, maju, dan
                                             tenteram,
 Mengelola sumber daya                     Peningkatan harkat, martabat,
  ekonomi daerah.                            dan harga diri.

                          dadang-solihin.blogspot.com                   32
               PEMBANGUNAN DAERAH
                         Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi              Pengelolaan
                                                         Good Governance
     Daerah                    Sumberdaya

               Keseimbangan Peran Tiga Pilar

   Pemerintahan                 Dunia Usaha                 Masyarakat

   Menjalankan dan
menciptakan lingkungan     Mewujudkan penciptaan         Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang       lapangan kerja dan          sosial, ekonomi dan
 kondusif bagi unsur-           pendapatan.                     politik.
       unsur lain.

                           dadang-solihin.blogspot.com                          33
           Pergeseran Paradigma:
        From Government to Governance




          Government                                  Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi         Persoalan-persoalan publik
  negara untuk mengatur hal-hal         adalah urusan bersama
  publik,                               pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat          dunia usaha sebagai tiga aktor
  disertakan sejauh negara              utama.
  mengijinkannya.
                        dadang-solihin.blogspot.com                      34
               Pelaku Pembangunan:
               Paradigma Governance
   Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
    yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
                                    Tenaga Kerja
                   Kontrol                            Kontrol



        Dunia Usaha 
                                   Pemerintah                    Masyarakat
          Swasta


                       Nilai                       Redistibusi
                 Pertumbuhan                   Melalui Pelayanan
                                       Pasar

   Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
    Good.
                               dadang-solihin.blogspot.com                    35
         Model Governance
                Sektor Swasta      Sektor Publik        Sektor Ketiga


   Tingkat        Perusahaan        Organisasi               LSM
Supranasional    transnasional   Antar Pemerintah       Internasional




  Tingkat        Perusahaan                               Ormas/LSM
  Nasional        Nasional         GOVERNANCE              Nasional



   Tingkat        Perusahaan         Pemerintah           LSM Lokal
 Subnasional         Lokal             Lokal

                                            (Kamarack and Nye Jr., 2002)

                        dadang-solihin.blogspot.com                        36
Pelaku Pembangunan: Stakeholders

           STATE                       CITIZENS
           Executive                   organized into:
           Judiciary         Community-based organizations
          Legislature        Non-governmental organizations
                                Professional Associations
         Public service
                                    Religious groups
            Military                Women’s groups
             Police                       Media

                       BUSINESS
              Small / medium / large enterprises
                 Multinational Corporations
                     Financial institutions
                        Stock exchange


              dadang-solihin.blogspot.com                     37
   Troika




dadang-solihin.blogspot.com   38
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



  Masyarakat,
  Bangsa, dan
    Negara                                      Masyarakat

                                                             VISI
                                       Pemerintah

Good Governance            Dunia Usaha




                  dadang-solihin.blogspot.com                       39
Sinergitas Stakeholders




       dadang-solihin.blogspot.com   40
Sinergitas Stakeholders




       dadang-solihin.blogspot.com   41
dadang-solihin.blogspot.com   42
                          Definisi
•   Musyawarah pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat
    kabupaten/kota
•   Untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten/kota yang
    disusun berdasarkan kompilasi seluruh rancangan rencana kerja
    SKPD hasil forum SKPD
•   Dengan cara meninjau keserasian antara seluruh rancangan
    renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran
    rancangan RKPD dengan merujuk RPJMD.




                         dadang-solihin.blogspot.com                43
                  Dasar Hukum
•   UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
    Nasional
•   UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah
•   PP No.8/2008 tentang Tahapan,Tata cara Penyusunan,
    Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah




                       dadang-solihin.blogspot.com             44
Partisipasi Masyarakat di Musrenbang
Kabupaten/Kota
•   Merupakan cerminan dari praktik partisipasi warga dan sekaligus
    arena akuntabilitas pemerintahan.
•   Jajaran pimpinan daerah, kalangan masyarakat dari berbagai
    komponen, dan kalangan usaha/bisnis, dapat bertemu dan
    berdialog mengenai program daerahnya

Tujuan Musrenbang Kab/Kota
•   Menyempurnakan Rancangan Awal RKPD
•   Menyusun rincian rancangan awal kerangka anggaran
•   Menyusun rincian rancangan awal kerangka regulasi




                          dadang-solihin.blogspot.com                 45
Output Musrenbang Kab/Kota
•   Kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk
    pemutakhiran Rancangan RKPD menjadi RKPD dan Rancangan
    Renja SKPD
•   Tim Delegasi yang akan mengikuti pengawalan hasil Musrenbang di
    DPRD pada proses penganggaran
•   Berita Acara Musrenbang kabupaten.




                        dadang-solihin.blogspot.com              46
   Proses Umum Musrenbang
           Kab/Kota
1. Pengorganisasian Musrenbang kabupaten/kota
    – Penyusunan struktur organisasi Tim Penyelenggara
      Musrenbang (TPM) kabupaten/kota dan pembagian tugasnya:
      ketua, bendahara, dan seksi-seksi (acara, materi, logistik);
    – Pembentukan Tim Pemandu kabupaten/kota oleh TPM;
    – Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota
2. Penyiapan dokumen RKPD.




                        dadang-solihin.blogspot.com                  47
         Tahapan Pelaksanaan
         Musrenbang Kab/Kota
1.   Pembukaan
2.   Pemaparan dan diskusi narasumber (diskusi panel) sebagai
     masukan untuk musyawarah
3.   Pemaparan dan pembahasan Rancangan Awal RKPD
4.   Musyawarah penentuan Tim Delegasi
5.   Penutupan Acara




                        dadang-solihin.blogspot.com             48
    Tahapan Pasca Musrenbang
            Kab/Kota
•   Rapat kerja tim perumus hasil Musrenbang kabupaten/kota
     – diselenggarakan oleh Bappeda
     – agenda utama melakukan penyusunan finalisasi dokumen
       RKPD sampai menjadi Perkada
•   Pembekalan Tim Delegasi kabupaten/kota




                       dadang-solihin.blogspot.com            49
Dokumen yang dibutuhkan
•   RPJPD
•   RPJMD yang berlaku
•   Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya
•   Rancangan Awal RKPD tahun direncanakan yang disusun berdasarkan
    seluruh Renja SKPD

Dokumen yang Dihasilkan
•   Tahapan Pra-Musrenbang Kabupaten/Kota
     – Draf;
     – Dokumen rincian rancangan awal kerangka anggaran RKPD
•   Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
     – Berita Acara Musrenbang;
     – Notulensi Musrenbang kabupaten/kota sebagai bahan untuk
       memperbaiki draf Rancangan Awal RKPD.
•   Tahapan Pasca-Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
     – Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD

                          dadang-solihin.blogspot.com            50
dadang-solihin.blogspot.com   51

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: cirebon
Stats:
views:66
posted:2/10/2013
language:
pages:51
Description: 8 Februari 2013 Capacity Building DPRD Kabupaten Cirebon di Mercure Hotel-Jakarta