Renstra Kementerian Keuangan 2010-2014 - Departemen Keuangan

Document Sample
Renstra Kementerian Keuangan 2010-2014 - Departemen Keuangan Powered By Docstoc
					                                     MENTERI KEUANGAN
                                     REPUBLIK INDONESIA
                                             – 40 –
                            KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
                                NOMOR 40 /KMK.01/2010

                                   TENTANG
                    RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN

                                      TAHUN 2010-2014

                                   MENTERI KEUANGAN,

Menimbang   :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25
                Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan
                Keputusan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan
                Tahun 2010-2014;

Mengingat   :   1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
                   Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
                   Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
                2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
                3. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
                   Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman
                   Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L)
                   2010-2014;

                                       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :    KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS
                KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2010-2014.

PERTAMA     :   Menetapkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut
                Renstra Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak
                terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini sebagai dokumen perencanaan
                Kementerian Keuangan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2010
                sampai dengan 2014.

KEDUA       :   Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014 berisi visi, misi, tujuan, strategi,
                kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan yang disusun
                berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
                dan bersifat indikatif.

KETIGA      :   Unit Eselon I, Eselon II, Instansi Vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di
                lingkungan Kementerian Keuangan wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra).

KEEMPAT     :   Renstra sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA disusun dengan berpedoman
                pada:
                a. Keputusan Menteri Keuangan ini; dan
                b. Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit-Unit Organisasi Di Lingkungan
                   Kementerian Keuangan.
                                   MENTERI KEUANGAN
                                   REPUBLIK INDONESIA
                                          – 41 –
KELIMA       :   Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit-Unit Organisasi Di Lingkungan
                 Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf
                 b ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tersendiri.

KEENAM       :   Renstra Unit Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, ditetapkan
                 dengan keputusan pimpinan Unit Eselon I paling lambat 1 (satu) bulan setelah
                 Renstra Kementerian Keuangan 2010-2014 ditetapkan dan disampaikan kepada
                 Menteri Keuangan.

KETUJUH      :   Renstra Unit Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA,
                 ditetapkan dengan keputusan pimpinan Unit Eselon II paling lambat 2 (dua)
                 minggu setelah Renstra Unit Eselon I 2010-2014 ditetapkan dan disampaikan
                 kepada Pimpinan Unit Eselon I.

KEDELAPAN    :   Renstra Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA,
                 ditetapkan dengan keputusan pimpinan Instansi Vertikal paling lambat 2 (dua)
                 minggu setelah Renstra Unit Eselon II 2010-2014 ditetapkan dan disampaikan
                 kepada Pimpinan Unit Eselon II.

KESEMBILAN   :   Renstra Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA,
                 ditetapkan dengan keputusan pimpinan Unit Pelaksana Teknis paling lambat 2
                 (dua) minggu setelah Renstra Unit Eselon I 2010-2014 ditetapkan dan
                 disampaikan ke Pimpinan Unit Eselon I.

KESEPULUH    :   Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

                 Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

                 1.   Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
                 2.   Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
                 3.   Para Direktur Jenderal/Kepala Badan/Ketua Badan di lingkungan
                      Kementerian Keuangan;
                 4.   Para Staf Ahli Menteri Keuangan;
                 5.   Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Kementerian Keuangan;
                 6.   Kepala Biro Perencanaan Keuangan, Kementerian Keuangan;
                 7.   Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan.


                                                       Ditetapkan di Jakarta
                                                       pada tanggal 29 Januari 2010

                                                       MENTERI KEUANGAN

                                                                 ttd.
                                           MENTERI KEUANGAN
                                           REPUBLIK INDONESIA


                                                DAFTAR ISI



BAB I    PENDAHULUAN ........................................................................................          1

1.1.     Kondisi Umum ..............................................................................................   1

1.2.     Potensi dan Permasalahan ........................................................................... 22


BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN KEUANGAN ................... 34

2.1.     Visi Kementerian Keuangan ........................................................................ 34

2.2.     Misi Kementerian Keuangan ....................................................................... 34

2.3.     Tujuan Kementerian Keuangan .................................................................. 34

2.4.     Sasaran Strategis Kementerian Keuangan ................................................. 35


BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ....................................................... 40

3.1.     Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ........................................................ 40

3.2.     Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan ............................. 62


LAMPIRAN

¡Matriks Kinerja Pembangunan Kementerian Keuangan

¡Matriks Pendanaan Kementerian Keuangan

¡Matriks Program 100 Hari Kementerian Keuangan

¡Matriks Kontrak Kinerja Menteri Keuangan-Presiden

¡Matriks Hasil Temu Nasional
                                                                                              LAMPIRAN
                                                                    KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
                                                                    NOMOR 40 /KMK/PMK.01/2010 TENTANG
                                                                    RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
                                                                    KEUANGAN TAHUN 2010 - 2014



                                         MENTERI KEUANGAN
                                         REPUBLIK INDONESIA


                     RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN
                                 TAHUN 2010 - 2014

                                              BAB I
                                          PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

1.1.1    Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2004 - 2009

          Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009
seiring dengan dinamika ekonomi internal maupun krisis keuangan global, pertumbuhan ekonomi
rata-rata mencapai 5,9 persen atau lebih baik dibandingkan dengan periode Tahun 2001-2004 (4,5
persen), inflasi rata-rata mencapai 10,4 persen. Dengan pendekatan pro growth, pro poor dan pro job,
upaya-upaya pemerintah telah membuahkan hasil dengan menurunnnya tingkat pengangguran dari
9,86 persen pada Tahun 2004 menjadi 8,14 persen pada Tahun 2008, tingkat kemiskinan dari 16,66 persen
menurun secara drastis menjadi 14,15 persen pada Tahun 2009.

          Nilai tukar rupiah Tahun 2004 rata-rata Rp 8.928/US$, pada awal September 2005 sempat
mencapai Rp 10.345/US$, namun kembali melemah menyentuh level Rp 8.828/US$ pada semester II
Tahun 2007, lalu bergerak relatif stabil pada rata-rata Rp9.234/US$ di Tahun 2008. Pada Tahun 2008 nilai
rata-rata berkisar Rp 9.234/US$, memasuki Tahun 2009 sampai dengan bulan Juni nilai rata-rata berada
pada kisaran Rp 11.082/US$.

          Inflasi Tahun 2004 berada pada level 6,4 persen, walau sempat naik sampai mencapai 17,1
persen Tahun 2005, namun kemudian pada Tahun 2007 sebesar 6,6 persen, dan sampai dengan Juni 2009
mencapai 3,7 persen. Seiring dengan itu, BI rate bergerak naik dari 12,5 persen pada Desember 2005
menjadi 12,75 persen pada April 2006, kemudian mulai menunjukkan penurunan pada bulan Desember
2008 sejalan dengan membaiknya ekspektasi inflasi dan terjaganya pasokan bahan pangan domestik
serta apresiasi nilai tukar. Tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) pada Tahun 2008 mencapai 74,61 persen,
lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

          Volatilitas harga minyak yang sempat menembus level 60 dolar AS per barel pada Tahun 2005,
diiringi dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya volume konsumsi BBM domestik,
mengakibatkan membengkaknya belanja subsidi BBM pada APBN Tahun 2005 mencapai Rp101,5
Triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Tahun 2003 dan 2004 yang masing-masing
sebesar Rp30,0 Triliun dan Rp69,0 Triliun. Ketika harga minyak dunia pada semester pertama Tahun
2008 yang sempat menembus US$140 per barel, secara langsung mempengaruhi APBN dengan
membengkaknya subsidi BBM, sehingga defisit anggaranpun mengalami peningkatan. Pada
pertengahan Tahun 2008 terjadi krisis finansial global yang kemudian mempengaruhi harga minyak
dunia. Harga minyak mengalami penurunan kembali. Oleh karena itu Pemerintah kemudian
mengambil kebijakan untuk menurunkan harga BBM baik premium maupun solar domestik. Pada
Desember 2008, Pemerintah telah menurunkan harga premium sebanyak 2 kali, dan solar sebanyak 1
kali. Penurunan harga premium dan solar tersebut kembali dilakukan Pemerintah pada Januari 2009.
                                        MENTERI KEUANGAN
                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                 –2–
          Kondisi perekonomian pada Tahun 2009 diawali dengan situasi ekonomi yang suram sebagai
dampak dari krisis keuangan global, dan tidak satu negara pun terhindar dari krisis ini. Pertumbuhan
ekonomi dunia menurun dari 3,2 persen pada Tahun 2008 menjadi negatif 1 persen pada Tahun 2009.
Hal ini dipengaruhi oleh penurunan signifikan pada sektor perdagangan akibat menurunnya
permintaan masyarakat. World Economic Outlook April 2009 memperkirakan pertumbuhan
perdagangan dunia negatif sebesar 11 persen, jauh lebih rendah dari pertumbuhannya pada tahun 2008
sebesar 3,3 persen.

         Seperti negara berkembang lainnya, Indonesia juga terkena dampak krisis keuangan global.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai akhir Tahun 2009 diperkirakan sebesar 4,3 persen, menurun
signifikan dibandingkan Tahun 2008 sebesar 6,4 persen. Hal ini antara lain disebabkan oleh terjadinya
kontraksi ekspor dan rendahnya investasi, meskipun konsumsi rumah tangga tetap tinggi. Dengan
demikian pemulihan ekonomi dapat terlihat sejak kuartal kedua Tahun 2009, dimana pertumbuhan
PDB sebesar 4 persen (q-to-q), menguat menjadi 4,3 persen (q-to-q) pada kurtal ketiga Tahun 2009. Dalam
kondisi tersebut, perekonomian Indonesia dinilai relatif lebih baik dibanding dengan negara Asia
lainnya. Respon kebijakan pemerintah yang counter-cyclical melalui program stimulus telah berhasil
mempertahankan daya beli masyarakat sehingga saat ini pemerintah terus berusaha untuk dapat
mengalirkan program stimulus dalam sektor investasi.

          Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat (AS), akibat macetnya subprime mortgage,
secara cepat mengalir dan menyebar pada sistem keuangan dunia. Pergeseran arus modal yang besar
dan tiba-tiba membawa guncangan pada sistem stabilitas keuangan. Pada awal Tahun 2009 terjadi
capital outflow sebesar US$312 miliar dari negara-negara emerging market ke AS. Daya tahan sistem
keuangan domestik cukup mantap jika dibandingkan kondisi krisis tahun 1998. Eksposur perbankan
dan lembaga keuangan Indonesia terhadap subprime mortgage relatif minimal. Stabilitas pasar keuangan
Indonesia sempat terguncang yang tercermin pada depresiasi Rupiah terendah pada tanggal 20
Februari 2009 pada level Rp12.000/US$, anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada level
1.264,8 pada bulan Maret 2009, dan penurunan harga Surat Utang, dan risiko sistemik antarbank.

         Kinerja pasar modal sejak pertengahan Tahun 2009 menunjukkan tren penguatan, meskipun
sempat mengalami koreksi dalam beberapa periode. IHSG sempat menembus level tertinggi selama
tahun 2009 yaitu sebesar 2.399,3 pada akhir Agustus 2009, didukung oleh peningkatan kapitalisasi
pasar. Dibanding akhir Desember 2008 hingga 16 November 2009, IHSG mengalami penguatan sebesar
82,1 persen dan Rupiah terapresiasi 15,6 persen, terbaik di Asia setelah Cina. Aliran modal masuk
kembali positif baik di pasar saham maupun obligasi negara.

1.1.2 Kinerja APBN Tahun 2004-2009
         Kinerja APBN selama periode Tahun 2004 - 2009 mengalami tekanan dan tantangan
yang cukup berat, baik dari sisi eksternal maupun internal, serta dipengaruhi dari sisi
penerimaan negara dan dari sisi belanja negara. Ketidakseimbangan ekonomi global berdampak
pada tingkat suku bunga, inflasi, serta nilai tukar di dalam negeri. Sementara itu adanya bencana alam
di berbagai wilayah Indonesia, mengakibatkan beban belanja yang sangat berat untuk rehabilitasi
dan rekonstruksi daerah-daerah yang terkena bencana alam tersebut. Hal ini ditambah lagi
dengan adanya kebijakan pemberian insentif perpajakan sebagai bagian dari kebijakan stimulus
                                       MENTERI KEUANGAN
                                       REPUBLIK INDONESIA
                                               –3–
fiskal yang dalam jangka pendek berdampak negatif pada penerimaan negara, namun dalam jangka
panjang diharapkan akan berdampak positif.

         Dalam rangka konsolidasi fiskal, optimalisasi pendapatan negara dan hibah dalam beberapa
tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Perkembangan pendapatan
negara dan hibah dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata 16,70 persen per tahun,
yaitu dari Rp403,1 triliun (17,5 persen terhadap PDB) pada Tahun 2004 menjadi Rp870,9 triliun (16,1
persen terhadap PDB) dalam APBN-P Tahun 2009.

         Komposisi pendapatan negara lebih bertumpu pada sumber-sumber penerimaan dari sektor
perpajakan, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor nonmigas. Dalam lima tahun terakhir,
peran penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara dan hibah meningkat, yaitu dari 69,6 persen
pada Tahun 2004 menjadi 74,9 persen pada Tahun 2009. Sementara itu kontribusi PNBP terhadap
pendapatan negara dan hibah mengalami penurunan, dari 30,4 persen pada Tahun 2004 menjadi 25,0
persen Tahun 2009.

          Realisasi belanja negara terus menunjukkan peningkatan, yakni dari Rp427,2 triliun (18,6
persen dari PDB) dalam Tahun 2004 menjadi Rp971,5 triliun (16,5 persen dari PDB) dalam APBN-P 2009,
atau meningkat rata-rata 17,9 persen selama lima tahun terakhir (periode Tahun 2004-2009).
Peningkatan realisasi dan perkiraan belanja negara tersebut selain dipengaruhi oleh perkembangan
asumsi ekonomi makro, khususnya harga minyak mentah Indonesia dan nilai tukar rupiah (kurs), juga
ditentukan oleh kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah, seperti perubahan harga BBM di dalam
negeri, rehabilitasi dan rekonstruksi daerah korban bencana alam, pembayaran bunga utang, dana
perimbangan ke daerah serta program kompensasi pengurangan subisidi BBM (PKPS-BBM).

          Jumlah kebutuhan pembiayaan anggaran ditentukan dari besaran target defisit, kebutuhan
investasi Pemerintah, dan refinancing utang. Pada Tahun Anggaran 2008, target defisit ditetapkan 1,7
persen dari PDB atau sebesar Rp75,0 triliun, sedangkan kebutuhan investasi untuk dukungan
infrastruktur Pemerintah sebesar Rp2,0 triliun dan utang yang jatuh tempo sebesar Rp106,6 triliun.
Defisit pada tahun 2009 ditargetkan sebesar 1,0 persen terhadap PDB, lebih rendah 1,1 persen apabila
dibandingkan dengan target defisit pada perubahan APBN Tahun 2008.

         Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang telah dimulai pada tahun 2001,
daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali
kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan
moneter, peradilan, agama, dan adminsitrasi pemerintahan yang bersifat strategis. Implikasi langsung
dari kebijakan tersebut adalah meningkatnya kebutuhan dana yang cukup besar untuk membiayai
pelaksanaan fungsi-fungsi yang telah menjadi kewenangan daerah. Seiring dengan pelaksanaan
kebijakan otonomi daerah, pada Tahun 1999 diterbitkan 2 (dua) UU di bidang otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dalam Tahun
2004 telah direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
                                        MENTERI KEUANGAN
                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                 –4–
          Dari sisi keuangan negara, kebijakan desentralisasi fiskal tersebut telah membawa
konsekuensi pada perubahan peta pengelolaan fiskal yang cukup mendasar. Hal ini antara lain dapat
dilihat dari semakin besarnya penyerahan sumber-sumber pendanaan oleh pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah, yang diimplementasikan dalam bentuk transfer belanja ke daerah sebagai bagian
dari APBN, yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Selain itu, dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi,
daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi
hasil penerimaan (revenue sharing), serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal dengan dana
perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana
Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Pinjaman Daerah.

          Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, baik dalam bentuk Dana Perimbangan dan
Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan
Dana Alokasi Khusus (DAK), terus meningkat seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal yang dimulai sejak Tahun 2001. Pada Tahun 2005 alokasi Transfer ke Daerah sebesar
Rp150,5 triliun dan terus meningkat hingga menjadi Rp303,1 triliun pada Tahun 2009, atau tumbuh rata-
rata sebesar 20,4 persen per tahun.

1.1.3 Pencapaian Sasaran Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2005 - 2009

         Kondisi ekonomi makro dan kinerja APBN Tahun 2005-2009 sangat mempengaruhi
pencapaian sasaran Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2005-2009. Penjelasan tentang_pencapaian
Renstra Tahun 2005-20009 Kementerian Keuangan dibagi dalam dua bidang yaitu bidang Pengelolaan
Keuangan Negara, yang terbagi dalam 5 tema-Pendapatan Negara, Belanja Negara, Pembiayaan APBN,
Kekayaan Negara, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank- dan bidang Reformasi Birokrasi
serta Pengawasan dan Pengendalian Intern.

1.1.3.1. Bidang Pengelolaan Keuangan Negara
a.     Tema Pendapatan Negara
         Tema Pendapatan Negara terdiri dari dua sumber, yaitu Penerimaan Pajak dan Bea Cukai,
serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerimaan Pajak dan Bea Cukai

         Rencana dan realisasi target tax ratio dan penerimaan pajak selama periode Tahun 2005-2009
sebagaimana pada tabel di bawah ini. Ketidakstabilan perekonomian dunia menyebabkan tidak
tercapainya penerimaan pajak pada Tahun 2006 (96,32%) dan Tahun 2007 (98,55%).
                                            MENTERI KEUANGAN
                                            REPUBLIK INDONESIA
                                                     –5–
                    Rencana dan Realisasi Tax Ratio dan Target Penerimaan Pajak
                                          Tahun 2005-2009

                             Tax Ratio                           Persentase Target Penerimaan Pajak
Tahun
                Rencana                  Realisasi                Rencana               Realisasi
  2005            12,71%                   12,46%                 100%                 101,75%
  2006            12,43%                   12,26%                 100%                 96,32%
  2007            12,43%                   12,43%                 100%                 98,55%
  2008            13,60%                   13,30%                 100%                 106,84%
  2009            13,60%                   NA*)                   100%                 65,44%*)

*) pencapaian masih dalam tahun berjalan, per 12 Oktober 2009
   (nilai realisasi akan muncul pada tahun berikutnya).
     Sementara itu reformasi birokrasi terus dilakukan, seperti modernisasi administrasi perpajakan
yang dilaksanakan pada Tahun 2008, dimana unit vertikal DJP di bawah Kementerian Keuangan
menjadi sebagai berikut :
                                       Kantor Vertikal DJP
                      No.                     Jenis Kantor                  Jumlah
                       1.    Kanwil DJP WP Besar                                1
                       2.    Kanwil DJP WP Jakarta Khusus                       1
                       3.    Kanwil DJP                                        29
                       4.    KPP WP Besar                                       3
                       5.    KPP Khusus                                         9
                       6.    KPP Madya                                         19
                       7.    KPP Pratama                                      299
                       8.    KP2KP                                            207

      Di bidang peraturan perundang-undangan telah diselesaikan tiga Undang-undang, yaitu:
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

      Di bidang kepabeanan, telah dilakukan pengembangan struktur organisasi Direktorat Bea
dan Cukai dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Utama (KPU), KPPBC Madya Pabean dan
KPPBC Madya Cukai. Dalam Tahun 2009 diimplementasikan 9 KPPBC Tipe Madya lainnya,
yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, KPPBC Tipe Madya Pabean Merak, KPPBC
Tipe Madya Pabean Yogyakarta, KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta, KPPBC Tipe Madya
Pabean Bandung, KPPBC Tipe Madya Pabean Bogor, KPPBC Tipe Madya Pabean Purwakarta,
                                                 MENTERI KEUANGAN
                                                 REPUBLIK INDONESIA
                                                        –6–
KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi dan KPPBC Tipe Madya Pasuruan. Sampai bulan Oktober, yang
sudah diresmikan ada 6 (enam) KPPBC Madya Pabean. Sedangkan untuk Tahun 2010 dan Tahun 2011,
ditargetkan akan membentuk 9 KPPBC Tipe Madya Pabean yang baru, serta penyempurnaan dan
penyederhanaan proses bisnis, salah satunya adalah menyempurnakan aturan mengenai registrasi
importir.

        Selain itu DJBC telah menggunakan Teknologi Informasi yang mutakhir guna mendukung
penerapan National Single Windows (NSW), suatu sistem yang efisien dan efektif yang bersinergi dengan
unit/lembaga pemerintahan lainnya.

         Realisasi dan pencapaian target penerimaan bea masuk, PE/bea keluar, dan cukai selama
periode Tahun 2005-2009 adalah sebagaimana pada tabel berikut.

                                          Pencapaian Target Penerimaan
                                          Bea Masuk dan PE/Bea Keluar
                                                                                      (dalam miliaran rupiah)
  T.A.                            Bea Masuk                                    PE / Bea Keluar
                      Target        Realisasi      Pencapaian      Target         Realisasi      Pencapaian
                     APBN-P                                       APBN-P
  2005                14.646,50      14.920,90      101,87 %          344,80          318,20       92,29 %
  2006                13.583,30      12.141,65       89,38 %          418,90        1.091,08      260,46 %
  2007                14.417,60      16.699,44      115,83 %        3.041,34       4.238148       139,31 %
  2008                15.820,90      22.761,31      143,87 %      11.158,30        13.546,47      121,40 %
  2009*               16.123,50      17.861,30      110,78 %        1.399,60          560,73      40,06 %
*) Sumber Data Ditjen Perbendaharaan sampai dengan 28 Desember 2009 &
   Target Bea Masuk Tidak termasuk Nilai BM DTP Sebesar Rp2 Triliun


                                      Pencapaian Target Penerimaan Cukai
                                                                                      (dalam miliaran rupiah)
              T.A.                                         Cukai
                           Target APBN-P                   Realisasi                 Pencapaian
              2005                     32.244,80                33.256,28             103,14 %
              2006                     38.522,60                37.772,13              98,05 %
              2007                     42.034,70                44.627,88             106,17 %
              2008                     45.717,50                51.251,67             112,11 %
              2009*                    54.545,00                46.670,31              85,56 %

         *)    Sumber Data Ditjen Perbendaharaan sampai dengan 28 Desember 2009

    Adapun peraturan perundangan di bidang kepabeanan dan cukai yang telah diselesaikan adalah
UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; dan, UU
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
                                            MENTERI KEUANGAN
                                            REPUBLIK INDONESIA
                                                     –7–
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

         Strategi kebijakan PNBP diarahkan pada kebijakan intensifikasi dan eksteksifikasi dalam
upaya pencapaian optimalisasi dan efektifitas. Optimalisasi dan efektifitas PNBP yang bersumber dari
kementerian/Lembaga ditempuh melalui beberapa langkah sebagai berikut: (i) melakukan review,
evaluasi, dan penyempurnaan peraturan pelaksanaan UU PNBP; (ii) meningkatkan efektivitas
pelaksanaan kebijakan PNBP; (iii) menertibkan pengelolaan administrasi di bidang PNBP; (iv)
menyempurnakan sistem administrasi di bidang PNBP; (v) mempertajam alokasi penggunaan dana
PNBP.

          Pencapaian target PNBP dalam periode Tahun 2005-2008 rata-rata mengalami kenaikan. Hal
ini terlihat dari pencapaian target pada Tahun 2005 sebesar 81,29 persen menjadi 113,36 persen pada
Tahun 2008. Secara rata-rata, pencapaian target PNBP dalam periode tersebut mencapai 100,47 persen.
Untuk target Tahun 2009 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2008 sebesar Rp64,77
triliun atau 22,90 persen. Penurunan ini disebabkan oleh adanya perubahan asumsi harga minyak
mentah Indonesia sebagai akibat dari turunnya harga minyak mentah dunia.

                                       PENCAPAIAN TARGET PNBP
                                           TAHUN 2005-2009
                                                                                ( dalam rupiah)
            TAHUN                TARGET                    REALISASI             % REALISASI
             2005        180,697,390,868,000          146,888,310,402,381            81.29 %
             2006        229,829,268,281,000          226,950,066,385,871            98.75 %
             2007        198,253,670,829,000          215,119,705,411,332           108.51 %
             2008        282,814,420,373,000          320,604,629,562,680           113.36 %
             2009*       218,037,632,535,000          130,597,790,273,000            59.89 %
       *)    data sampai dengan Triwulan III 2009 berdasarkan buku merah
b.    Tema Belanja Negara

        Tema Belanja Negara berasal dari dua sumber, yaitu Belanja Negara yang berupa anggaran
pemerintah pusat, serta Perimbangan Keuangan yang berupa belanja negara untuk kepentingan
perimbangan keuangan daerah, serta Perbendaharaan Negara.

Belanja Negara

         Dalam periode Tahun 2005-2009 terdapat beberapa perkembangan penting terkait
dengan kebijakan anggaran belanja pemerintah pusat yaitu: Pertama, anggaran belanja pemerintah
pusat, disusun, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dalam kerangka pelaksanaan
pembaharuan (reformasi) keuangan negara, yang terdiri dari tiga pilar, yaitu: (i) penganggaran
terpadu (unified budget); (ii) penganggaran berbasis kinerja (performance based budget); dan (iii) kerangka
pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework). Kedua, penyusunan dan
pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat dilakukan dengan mengikuti perubahan struktur
dan format belanja standard internasional (Government Financial Statistics/GFS), dimana alokasi
anggaran belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Ketiga, adanya
perubahan orientasi kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat, yang lebih diarahkan
untuk mendukung langkah-langkah stimulasi terhadap perekonomian dari sisi fiskal
                                           MENTERI KEUANGAN
                                           REPUBLIK INDONESIA
                                                    –8–
(pro-growth), dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja produktif (pro-job), dan
mengentaskan kemiskinan (pro-poor).

       Kebijakan yang dilakukan dalam periode Tahun 2005-2009 antara lain: (i) Pemberian bantuan
sosial langsung kepada masyarakat (ii) Meningkatkan kesejahteraan pegawai PNS/TNI/Polri serta
Pensiunan; (iii) Penyesuaian harga BBM dalam negeri pada bulan Maret dan Oktober 2005, serta pada
bulan Mei dan Desember 2008; (iv) Mengalokasikan anggaran dari pengurangan subsidi BBM untuk
bantuan sosial dan infrastruktur terutama dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT); dan (v)
Pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Kebijakan yang ditempuh dalam APBN
Tahun 2009 antara lain adanya stimulus fiskal sebesar Rp12,2 triliun yang dialokasikan pada kegiatan
infrastruktur pada beberapa K/L.

      Penyerapan belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari
87,7 persen pada Tahun 2005 menjadi 99,4 persen pada Tahun 2008; sehingga secara rata-rata,
penyerapan belanja pemerintah pusat dalam periode tersebut mencapai 95,0 persen.

                          PENYERAPAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
                                     TAHUN 2005-2009
                                                                              (dalam rupiah)
      TAHUN                  PAGU                      REALISASI             % PENYERAPAN
         2005             411,667,570,580,000          361,155,202,059,513       87.73 %
         2006             478,249,290,655,000          440,032,084,569,643       92.01 %
         2007             498,172,161,850,000          504,623,263,587,032      101.29 %
         2008             697,071,006,590,000          693,355,992,079,878       99.47 %
         2009*            716,376,346,122,000          222,968,928,422,962       31.12 %
    *)   data sampai dengan 15 Oktober 2009, sumber : Dit. APK, DJPB

      Pada Tahun 2007, penyerapan belanja pemerintah pusat mencapai 101,29% melebihi pagu yang
telah ditetapkan, akibat tingginya realisasi belanja subsidi terkait kebijakan pemerintah untuk tetap
mempertahankan pemberian subsidi di tengah meningkatnya harga minyak dunia.

Perimbangan Keuangan

      Untuk meningkatkan pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah dalam kurun waktu
2004-2009 ditetapkan berdasarkan empat Peraturan Presiden, yaitu Perpres Nomor 74 Tahun 2005,
Perpres Nomor 104 Tahun 2006, Perpres Nomor 110 Tahun 2007, dan Perpres Nomor 74 Tahun 2008
mengenai kebijakan, perhitungan, dan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU).

     Sedangkan aturan lain berupa Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan adalah : (i) PP
Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; (ii) PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan; (iii) PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; (iv) PP
Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Daerah; (v) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (vi) PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan. Mengingat telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang
                                         MENTERI KEUANGAN
                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                –9–
Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah
Luar Negeri, maka PP Nomor 54 Tahun 2005 perlu untuk dilakukan revisi.

          Dana transfer ke daerah diberikan kepada semua daerah yang berhak berdasarkan
perhitungan tertentu, dimana DBH dengan persentase tertentu, DAU dengan formula, DAK dengan
kriteria, dan Dana Otsus dan Penyesuaian berdasarkan undang-undang. DBH dilaksanakan
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur bagian
Pemerintah Pusat dan bagian Pemerintah Daerah dengan persentase tertentu dari realisasi penyetoran
ke kas negara dari penerimaan negara pajak (PNP) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ada 8
(delapan) jenis DBH di sini, dimana dalam Tahun 2005 s/d 2008 telah dilaksanakan sebanyak 7 jenis,
sedangkan satu jenis DBH, yaitu Panas Bumi dilaksanakan mulai tahun 2009. Untuk pertama kalinya
DBH Panas Bumi pada Tahun 2009 dibagikan kepada daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu DBH
dari PNBP Tahun 2006 s/d 2009. Tertundanya pelaksanaan DBH Panas Bumi tersebut karena peraturan
mengenai perpajakan atas pengusahaan panas bumi baru ditetapkan pada tahun 2008 dengan PMK
Nomor 165/PMK.03/2008 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan
Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk
Pembangkitan Energi/Listrik pada tanggal 4 November 2008.

          Perkembangan jumlah daerah penerima Dana Transfer ke Daerah dari Tahun 2004 sebanyak
440 menjadi 510 pada Tahun 2009, atau meningkat 70 daerah selama 5 tahun, sebagaimana pada tabel
berikut ini:

             Perkembangan Jumlah Daerah dan Besaran Transfer Tahun 2004 s/d 2009

 No.          Daerah              2004        2005       2006       2007       2008        2009
  1    Provinsi                   30            32         33         33         33         33
  2    Kabupaten                 410           434        434        434        451        477
  3    Jumlah                    440           466        467        467        484        510
  4    Realisasi Transfer        129,7        120,5      226,2      253,3      292,6      303,1
       (Triliun Rupiah)
  5    % Kenaikan                             16,04      50,30      11,98      15,51       3,59
Sumber : Kementerian Keuangan

          Pada Tahun 2008 dikenal DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) berdasarkan UU No 39
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 1999 tentang Cukai. Pada Tahun 2008 dan 2009
DBH-CHT diberikan kepada lima daerah di wilayah provinsi penghasil CHT, yaitu Sumatera Utara,
Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur. Berbeda dengan DBH SDA pada umumnya
yang sifatnya sebagai block grant, DBH Cukai bersifat specific grant. Dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 35 UU No 33 Tahun 2004, DBH Migas dibagikan kepada daerah dengan porsi 15,5
persen dari PNBP Minyak Bumi dan 30,5 persen dari PNBP Gas Bumi. Porsi tambahan 0,5 persen
tersebut sebagai specific grant yang harus dimanfaatkan untuk menambah anggaran pendidikan dasar di
daerah dengan pembagian untuk provinsi/daerah penghasil/daerah lainnya masing-masing sebesar
0,1 persen, 0,2 persen dan 0,2 persen. Perkembangan alokasi DBH Pajak dan DBH-SDA dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
                                                MENTERI KEUANGAN
                                                REPUBLIK INDONESIA
                                                       – 10 –
             Perkembangan Alokasi DBH Tahun 2005 s/d 2009 (dalam triliun rupiah)
 No.               Komponen                           2005            2006            2007             2008          2009
 A     Pajak
  1    PBB                                                 14,56        18,73          21,79         22,37              22,8
  2    BPHTB                                                3,37         3,08           4,29          7,35              7,65
  3    PPh                                                  5,44         6,07           7,94          9,98             10,09
  4    Cukai HT                                                                                        0,2              0,96
       Sub jumlah (A)                                      23,37        27,88           34,02         39,9              41,5
       % kenaikan                                                     19,30 %         22,02%       17,28%             4,01%
  B    Sumber Daya Alam (SDA)
  1    Pertambangan                                         1,62          2,39           2,85         4,24              6,98
  2    Kehutanan                                            0,29          1,16           1,52         1,71              1,51
  3    Minyak & Gas                                         9,12         27,13          24,46        23,44             15,96
  4    Perikanan                                            0,56          0,33           0,20         0,16              0,12
       Panas Bumi                                              -             -              -            -              0,26
       Sub jumlah (B)                                      11,59         31,01          29,03        29,55             53,83
           % kenaikan                                          -      167,56%         -6,39%        1,79%            82,00%
  C    Total (A+B)                                         34,96         58,89          63,05        69,45             95,33
       % Kenaikan                                                      68,45%          7,06%       10,15%            37,00%

Sumber : Kementerian Keuangan
Catatan :
- DBH SDA TA 2009 mengacu pada Revisi APBN Tahun 2009
- DBH Pajak TA 2008, 2009 belum termasuk Biaya Pemungutan PBB bagian Daerah.

       DAU sebagai dana yang bersifat “block grants” ditujukan untuk memeratakan kemampuan
keuangan antar daerah (equalization grant) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah
(horizontal fiscal imbalance) dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

      Besaran DAU dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik secara nominal maupun
persentasenya. Besaran nominal sangat terpengaruh dengan besaran Pendapatan Dalam Negeri Neto
(PDNN) yang ditetapkan dalam APBN. PDNN adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan
bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah. Sejak
Tahun 2005 sampai Tahun 2007 besaran Pagu DAU Nasional sekurang-kurangnya 25,5 persen dari
PDNN (sesuai Pasal 107 UU No. 33 Tahun 2004), sedangkan mulai Tahun 2008 berdasarkan Pasal 27
besaran DAU menjadi sekurang-kurangnya 26 persen dari PDNN). Perkembangan alokasi DAU Tahun
2005 sampai Tahun 2009 sebagaimana pada tabel yang menunjukkan peningkatan baik persentase dari
PDNN, maupun besaran nominalnya.

                                 Perkembangan Alokasi DAU 2005-2009
 No.        Komponen                   2005            2006               2007                  2008             2009
                                Prov    K / K Prov          K/K       Prov    K/K       Prov     K/K          Prov   K/K
  1    Prov/Kab/Kota             8,9     79,9       14,6    131,1      16,5   148,3      17,9    161,6        18,6   167,8
  2    Nasional                          88,77               145,66           164,78              179,50              186,41
  3    % Kenaikan                                            64,00            13,13                8,93                3,85
  4    % Thd PDNN                         25,5                26               26                   26                  26
Sumber : Kementerian Keuangan
                                       MENTERI KEUANGAN
                                       REPUBLIK INDONESIA
                                                    – 11 –
       DAK dalam waktu antara Tahun 2003 s/d 2005 dikenal dengan terminologi DAK Non Dana
Reboisasi (DAK Non-DR), selanjutnya pada Tahun 2006 dipakai istilah DAK. Sejak Tahun 2005 s/d 2009
telah terjadi perkembangan jumlah bidang dalam DAK dari mulai 2003 sebanyak 5 bidang menjadi 13
bidang pada Tahun 2009 sebagaimana pada Tabel 6.5. Pada Tahun 2008 dan 2009 penambahan bidang
DAK dikaitkan dengan pelaksaan Pasal 108 UU Nomor 33 Tahun 2008 bahwa kegiatan
kementerian/lembaga yang sebenarnya merupakan kegiatan kewenangan daerah dialihkan secara
bertahap ke DAK.


                                       Jumlah Bidang DAK

No              Bidang                      2005             2006       2007         2008     2009
                                     Prov K/K Prov K/K Prov K/K Prov K/K Prov K/K
 1    Pendidikan
 2    Kesehatan
 3    Jalan
 4    Irigasi
 5    Air Bersih
 6    Prasarana Pembangunan
 7    Pertanian
 8    Lingkungan Hidup
 9    Kelautan dan Perikanan
 10   Keluarga Berencana
 11   Kehutanan
 12   PDT
 13   Perdagangan
 Pagu DAK (Triliun                          4,01              11,57     17,09        21,20    24,82
 % Kenaikan                                                  188,53     47,71        24,05    17,08
 Sumber : Kementerian Keuangan
   Bidang yang tahun sebelumnya sudah ada          Bidang baru pada tahun yang bersangkutan


         Sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 untuk Provinsi Papua diberikan alokasi khusus
setara dengan 2 persen dari plafon DAU Nasional selama 20 tahun untuk membiayai pendidikan dan
kesehatan. Selain itu juga diberikan dana tambahan dalam rangka Otonomi Khusus (Otsus) untuk
pendanaan pembangunan infrastruktur yang besaran setiap tahunnya ditetapkan antara Pemerintah
dan DPR. Dalam Tahun 2002 s/d 2008 Dana Otsus disalurkan kepada satu Provinsi Papua, sedangkan
mulai Tahun 2009 dibagi dua antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan imbangan 70
persen dan 30 persen. Sementara itu Dana Tambahan Infrastruktur disalurkan hanya kepada Provinsi
Papua dalam Tahun 2005 s/d 2008, sedangkan mulai Tahun 2009 dibagi dengan Provinsi Papua Barat.
Perkembangan besaran Dana Otsus dapat dilihat pada grafik berikut ini:
                                                      MENTERI KEUANGAN
                                                      REPUBLIK INDONESIA
                                                                 – 12 –
                                     Perkembangan Dana Otsus Tahun 2004-2009

                            Otsus Papua   Infras Papua        Otsus Papua Barat      Infras Papua Barat       Otsus NAD


                4,000.00

                3,500.00

                3,000.00

                2,500.00

                1,500.00

                1,000.00

                500.00

                 0.00
                                 2004          2005       2006               2007          2008             2009
               Sumber : Kementerian Keuangan


      Dana Penyesuaian (DP) dialokasikan untuk keperluan tertentu di luar Dana Perimbangan dan
Dana Otonomi Khusus untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah
dengan DPR-RI sebagai satu kesatuan kebijakan Anggaran Transfer ke Daerah dalam UU tentang APBN
suatu tahun. Pada periode Tahun 2004-2009 perkembangan alokasi Dana Penyesuaian seperti terlihat
pada grafik berikut ini:

          Perkembangan Alokasi Dana Penyesuaian Tahun 2004-2009 (milyaran rupiah)

                                           Dana Penyesuaian

                16,000.00
                                                                                                          14,882.01
                14,000.00

                12,000.00

                10,000.00
                                                                                        6,639.04
                8,000.00
                                                                          5,547.46
                6,000.00                  5,467.30
                               5,212.73
                4,000.00

                2,000.00
                                                         563.86
                    -
                                  2004         2005           2006           2007          2008             2009
               Sumber : Kementerian Keuangan



Perbendaharaan Negara

         Dalam penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran telah dicapai kemajuan-kemajuan
sebagai berikut: (i) Sejak Tahun 2005, telah dilakukan penyempurnaan dokumen pelaksanaan
anggaran sesuai prinsip unified budget sejalan dengan penyempurnaan sistem penganggaran,
penyatuan dokumen anggaran rutin (DIK) dan pembangunan (DIP) menjadi DIPA untuk
menghindari terjadinya duplikasi anggaran; (ii) Mulai Tahun Anggaran 2006, DIPA seluruh
K/L telah dapat diterbitkan tepat waktu sehingga dapat diserahkan oleh Presiden kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga dan Gubernur, sehingga K/L dapat melaksanakan kegiatan
yang telah direncanakan mulai awal tahun; (iii) Proses penyelesaian DIPA telah semakin
didesentralisir ke Kanwil DJPBN, dengan tujuan agar hasil penelaahan sesuai dengan kebutuhan
                                        MENTERI KEUANGAN
                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                – 13 –
satuan kerja setempat, sedangkan untuk mempercepat proses pencairan dana, sampai dengan Tahun
2009 telah dibentuk 37 KPPN Percontohan yang menerapkan SOP yang disempurnakan.

     Selama kurun waktu Tahun 2005-2009 Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) telah
menyelesaikan pengesahan DIPA sebagai berikut :
                                Penyelesaian DIPA Tahun 2005-2009
                                                                       (dalam ribuan rupiah)

         Tahun                  DIPA                              Pagu Dana
          2005                 2.363                              115,230,856,596
          2006                 8.241                              200,733,922,902
          2007                 10.887                             265,184,571,982
          2008                 14.223                             300,235,019,761
          2009*                12.188                             322,317,408,075

       Adapun kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu Tahun 2005-2009 di bidang pengelolaan
kas negara antara lain meliputi: Perencanaan Kas, Treasury Single Account (TSA) di bidang pengeluaran
dan penerimaan, Pemberian Remunerasi kepada Bank/Pos Persepsi, Perjanjian antara Pemerintah
dengan Bank/Pos Persepsi, Penerimaan di luar negeri, Sentralisasi Penerimaan Negara, Lelang Bank
Operasional I, Treasury National Pooling (TNP), Pengelolaan Kelebihan Kas, Bank Indonesia Government
Electronic Banking (BIG-eB), Pengelolaan Rekening Lainnya, dan Pelaporan Pengelolaan Kas Negara.
Khusus pemanfaatan kelebihan kas, Kementerian Keuangan telah melakukan terobosan dalam
pemanfaatan kelebihan kas dengan mendapatkan remunerasi atas penempatan idle cash Kas Umum
Negara di Bank Indonesia dan Bank Umum. Dari target Tahun 2009 sebesar Rp 3 triliun, realisasi sampai
dengan kuartal III telah mencapai Rp2,372 triliun. Dalam rangka penertiban rekening seluruh K/L,
sampai saat ini telah ditertibkan sebanyak 37.340 rekening sebesar Rp13,80 triliun dan USD774,99 juta,
diantaranya telah ditutup dan disetorkan ke kas negara sebanyak 4.726 rekening sebesar Rp 6,74 triliun
dan USD14,89 juta.

        Sampai saat ini, Kementerian Keuangan telah berhasil menyusun lima Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat yaitu untuk Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008 (unaudited). LKPP
Tahun 2004 merupakan laporan keuangan pertama yang dihasilkan Pemerintah Pusat sejak Indonesia
merdeka pada Tahun 1945 dan merupakan salah satu tonggak sejarah dalam pengelolaan keuangan
pemerintah. LKPP telah menunjukkan berbagai kemajuan dan peningkatan yang sangat signifikan.
Kemajuan dan peningkatan tersebut antara lain mencakup: (i) Pencapaian Nilai Ekuitas Pemerintah
Bersaldo Positif; (ii) Penyajian Analisis Makro yang lebih Komprehensif dalam LKPP Tahun 2008; dan
(iii) Peningkatan Opini Audit BPK atas LKKL.

                               Perkembangan Opini BPK atas LKKL

                         Opini BPK                              2006         2007        2008
      Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified)                      7           16          34
      Wajar Dengan Pengecualian (Qualified)                       38          31          30
      Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)                      36          33          21
      Tidak Wajar (Adverse)                                        -           1           -
                                          MENTERI KEUANGAN
                                          REPUBLIK INDONESIA
                                                   – 14 –
          Dalam rangka mengatasi kelangkaan SDM di bidang akuntansi pemerintah, sejak tahun 2007
Kementerian Keuangan telah melaksanakan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
(PPAKP). Sampai dengan saat ini, PPAKP telah berhasil mendidik dan melatih 14.000 pegawai dari
target 22.400 pegawai yang berasal dari seluruh satuan kerja Kementerian /Lembaga.

          Dalam rangka manajemen investasi, pada Tahun 2007 telah dilaksanakan perjanjian kerjasama
investasi antara Badan Investasi Pemerintah (sekarang PIP) dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT),
untuk mendukung infrastuktur, khususnya untuk pembebasan lahan pembangunan jalan tol. Dalam
rangka penyelesaian piutang negara yang bersumber dari SLA/RDI/RPD pada BUMN, sampai dengan
Oktober 2009 sebanyak 18 BUMN telah selesai diproses penyelesaian tunggakan, sedangkan 33 BUMN
masih dalam kajian proses penyelesaian tunggakan.

          Sebagai langkah untuk menyempurnakan sistem perbendaharaan dan anggaran negara,
mulai Tahun Anggaran 2009 telah dilaksanakan Proyek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(SPAN) yang dibiayai melalui GFMRAP (Government Financial Management and Revenue Administration
Project) untuk mewujudkan sistem perbendaharaan yang modern. Dengan sistem informasi keuangan
yang terpadu (Integrated Financial Management and Information System) ini dengan karakteristik: (I)
terintegrasi/terotomasi yang sangat mendukung proses pelaksanaan anggaran, optimalisasi
manajemen kas, serta pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban (ii) database yang terpusat dan
memungkinkan perekaman data hanya sekali (single entry), (iii) memungkinkan 'what if analysis', (iv)
penerapan proses bisnis yang mengacu pada best practice dan (v) selalu on-line baik melalui satellite, dial-
up dan sistem jaringan lainnya di Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, 30 Kanwil Ditjen
Perbendaharaan, 178 KPPN dan Kementerian /Lembaga.

         Beberapa capaian kinerja Pengelolaan BLU selama Tahun 2005 - 2009 adalah sebagai berikut: (i)
penetapan regulasi-regulasi yang terkait dengan pelaksanaan PK BLU. Regulasi yang telah dihasilkan
sampai sejauh ini telah komprehensif, meliputi kriteria-kriteria satker-satker yang dapat menerapkan
PK BLU, tata cara penetapan dan pengajuan usulan untuk dapat menerapkan PK BLU, pelaksanaan
kegiatan-kegiatan BLU sampai dengan akuntansi dan pelaporan satker BLU; (ii) sampai saat ini, jumlah
satker yang telah ditetapkan untuk menerapkan PK BLU adalah sebanyak 69 satker; (iii) dalam rangka
pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan satker BLU, terhadap BLU yang memenuhi
persyaratan omset tahunan dan jumlah aset yang dimiliki, dapat dibentuk Dewan Pengawas melalui
Keputusan Menteri Keuangan. Periode Tahun 2005 - 2009, sebanyak 18 satker BLU telah memiliki
Dewan Pengawas.

c.    Tema Pembiayaan APBN

         Periode Tahun 2004-2009 kebijakan pembiayaan melalui utang diarahkan menuju
market based financing melalui penerbitan SBN. Dalam kurun waktu Tahun 2004-2008 realisasi
pembiayaan utang (neto) menunjukkan peningkatan dari sebesar negatif Rp 21,2 triliun pada
Tahun 2004 menjadi sebesar Rp 66,7 triliun pada Tahun 2008. Pada Tahun 2009 target
pembiayaan utang ditetapkan sebesar Rp 86,5 triliun dan realisasi sampai dengan bulan
Oktober 2009 sebesar Rp 75,3 triliun. Peningkatan pembiayaan melalui utang tersebut terutama
                                         MENTERI KEUANGAN
                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                 – 15 –
berasal dari peningkatan penerbitan SBN (neto), karena sejak tahun 2005 penerbitan SBN selain
digunakan untuk menutup defisit APBN juga digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan
(financing for financing), seperti pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri dan investasi
pemerintah. Rasio utang terhadap PDB dalam kurun waktu tersebut menurun yaitu dari 57% pada
Tahun 2004 menjadi 29,7% pada bulan Oktober 2009.

          Sepanjang periode Tahun 2004-2008, penerbitan SBN neto (SUN dan SBSN) meningkat secara
signifikan dari Rp6,9 triliun pada Tahun 2004 menjadi Rp85,9 triliun pada Tahun 2008. Secara total
penerbitan SBN (neto) dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 mencapai Rp208,5 triliun yang terdiri
dari penerbitan SBN (gross) sebesar Rp366,6 triliun, dan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian
kembali sebesar Rp158,1 triliun. Pada Tahun 2009, penerbitan SBN (neto) ditargetkan sebesar Rp99,3
triliun, dan sampai dengan akhir bulan Oktober 2009 telah terealisasi sebesar Rp93,1 triliun yang terdiri
dari penerbitan SBN (gross) sebesar Rp137,8 triliun, dan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian
kembali sebesar Rp44,7 triliun.

         Penerbitan SUN (gross) dari Tahun 2004 sampai dengan bulan Oktober 2009 mencapai sebesar
Rp484,2 triliun, yang dilaksanakan melalui Lelang SUN di Pasar Perdana sebanyak 108 frekuensi,
penjualan Obligasi Negara Ritel (ORI) sebanyak 6 frekuensi, dan penerbitan SUN valas sebanyak 8
frekuensi serta penjualan SUN secara private placement sebanyak 1 frekuensi. Selain itu, dilakukan
transaksi penukaran (debt switch) Obligasi Negara (ON) sebanyak 30 frekuensi, dan pembelian kembali
(cash buyback) ON sebanyak 10 frekuensi. Penerbitan SBSN pertama kali dilakukan pada Tahun 2008,
dimana realisasi penerbitan SBSN sampai dengan bulan Oktober 2009 mencapai sebesar Rp20,2 triliun,
yang dilaksanakan melalui penerbitan SBSN domestik dilakukan melalui bookbuilding sebanyak 1
frekuensi, Sukuk Ritel sebanyak 1 frekuensi, private placement sebanyak 2 frekuensi, lelang SBSN
sebanyak 2 frekuensi, dan SBSN valas sebanyak 1 frekuensi.

          Berkaitan dengan pembiayaan melalui pinjaman, realisasi penarikan pinjaman luar negeri dari
Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pembayaran cicilan
pokok pinjaman. Selama periode tersebut realisasi penarikan pinjaman luar negeri yang bersumber dari
pinjaman program meningkat dari Rp5,1 triliun pada Tahun 2004 menjadi Rp29,6 triliun pada Tahun
2008 dan penarikan pinjaman proyek cenderung meningkat dari Rp13,4 triliun pada tahun 2004 menjadi
Rp14,4 triliun pada Tahun 2008. Namun pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri meningkat
lebih besar dibandingkan dengan penarikan pinjaman, yaitu dari Rp46,5 triliun pada Tahun 2004
menjadi Rp63,2 triliun pada Tahun 2008. Pada tahun 2009, pembiayaan pinjaman luar negeri ditetapkan
sebesar negatif Rp12,7 triliun yang terdiri dari penarikan pinjaman sebesar Rp69,3 triliun dan
pembayaran cicilan pokok sebesar Rp69 triliun, dan penerusan pinjaman sebesar Rp13 triliun. Sampai
dengan bulan Oktober 2009 penarikan pinjaman luar negeri telah terealisasi sebesar Rp37,1 triliun, yang
terdiri dari realisasi penarikan pinjaman proyek sebesar Rp18,7 triliun dan pinjaman program sebesar
Rp18,4 triliun. Penarikan pinjaman tersebut sebagian besar berasal dari ADB, Bank Dunia, dan JBIC.
Sementara realisasi pembayaran cicilan pokok mencapai sebesar Rp32,8 triliun.

         Selain pengelolaan portofolio utang, dilakukan juga pengembangan pasar SBN secara
intensif untuk meningkatkan peran instrumen SBN dalam sektor pembiayaan. Hal ini dilakukan
                                         MENTERI KEUANGAN
                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                  – 16 –
melalui: (i) Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku pasar terhadap pengelolaan SBN; (ii)
Meningkatkan komunikasi aktif dengan investor dan koordinasi serta hubungan kelembagaan dengan
pihak atau unit terkait baik di pasar domestik maupun internasional; (iii) Meningkatkan kerjasama
melalui forum regional dan internasional secara aktif; (iv) Mendorong aktivitas perdagangan SBSN di
pasar sekunder; (v) Mengembangkan instrumen baru dalam rangka memperluas basis investor; (vi)
Mengembangkan pasar repo dan derivatif; (vii) Membuat desain instrumen SBSN untuk pembiayaan
proyek.

          Dalam periode tahun 2004-2009, untuk mendukung kegiatan di bidang pembiayaan APBN
telah disusun beberapa landasan hukum yaitu 2 UU dan 7 PP. Sementara itu, masih terdapat landasan
hukum lain yang belum dapat diselesaikan dalam periode Tahun 2004-2009 antara lain: (i) draft RUU
PHLN; (ii) draft RPP tentang Pengelolaan Hibah Luar Negeri; (iii) draft perubahan PP Nomor 2 Tahun
2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah
Luar Negeri; dan (iv) draft RPP terkait penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan proyek.

d.    Tema Pengelolaan Kekayaan Negara

          Untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib, tepat guna, dan tepat
sasaran, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 jo. Keputusan Presiden Nomor 13
Tahun 2009 tentang Penertiban BMN telah dilakukan inventarisasi dan penilaian BMN pada 78
Kementerian /Lembaga (K/L) yang dimulai bulan November 2007. Sampai dengan Triwulan III 2009
telah dilakukan inventarisasi dan penilaian BMN terhadap 17.502 satker atau 88,7 persen dari 19.717
satker dan diperoleh nilai wajar BMN sebesar Rp 309,05 triliun, sedangkan sisa satker yang belum
diinventarisasi dan dinilai wajar ditargetkan selesai Tahun 2009. Selain inventarisasi dan penilaian, juga
dilakukan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN
selama periode Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 yang secara keseluruhan berjumlah 1.114
permohonan dari pengguna barang.

      Untuk mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap Kekayaan Negara Dipisahkan,
telah dilakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana privatisasi pada 20 BUMN,
penambahan PMN pada 36 BUMN, pembentukan BUMN dan penetapan status kekayaan awal BP
Migas. Hasil dari kegiatan tersebut telah ditatausahakan ke dalam database Kekayaan Negara
Dipisahkan. Khusus untuk pengelolaan investasi pemerintah telah dilakukan penatausahaan
Penyertaan Modal Negara pada BUMN ke dalam database serta analisis kinerja BUMN berdasarkan
rasio keuangan. Mulai Tahun 2008, Kementerian Keuangan melaksanakan pengumpulan data,
pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi investasi pemerintah yang terangkum
dalam Laporan Keuangan Investasi Pemerintah.

          Dari kegiatan inventarisasi dan optimalisasi kekayaan negara lainnya dicapai kinerja
antara lain: (i) pada Tahun 2007 dan 2008 telah dilaksanakan inventarisasi dan penilaian BMN yang
berasal dari 38 KKKS berupa objek tanah dengan hasil nilai wajar sebesar Rp12,27 triliun;
(ii) Penerimaan kembali pembiayaan APBN yang berasal dari hasil pengelolaan aset eks BPPN,
aset eks BDL dan aset eks. PT PPA Tahun 2007 sebesar Rp234,6 milliar, Tahun 2008 sebesar
Rp1,5 trilun, tahun 2009 sebesar Rp633,9 milliar; (iii) penetapan status penggunaan dan hibah
aset KKKS serta rampasan kepada 9 (sembilan) instansi pemerintah yang sangat memerlukan
                                        MENTERI KEUANGAN
                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                – 17 –
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; dan (iv) Penambahan penyertaan modal
negara dari aset saham sebesar Rp557,6 milliar.

         Penilaian BMN dilakukan dalam rangka mewujudkan nilai wajar BMN pada satker K/L, yang
hasilnya untuk perbaikan LKPP dari sudut pengelolaan BMN. Nilai wajar juga diperlukan untuk
mendukung kebijakan lain dalam pengelolaan BMN antara lain penilaian BMN dalam rangka
pembentukan Badan Layanan Umum (BLU), penilaian BMN sebagai penyertaan modal negara, serta
penilaian BMN sebagai underlying penerbitan Sukuk. Capaian kinerja di bidang penilaian kekayaan
negara antara lain: (i) penilaian BMN sebagai underlying asset SBSN dengan nilai Rp45,13 triliun; (ii)
penilaian dalam rangka pembentukan BLU dengan nilai Rp74,32 triliun; (iii) penilaian BMN sebagai
penyertaan modal negara dengan nilai Rp5,25 miliar; dan (iv) penilaian dalam rangka pemanfaatan dan
pemindahtanganan BMN sebanyak 191 laporan penilaian.

        Untuk memberi payung hukum bagi pengelolaan kekayaan negara telah ditetapkan dasar
hukum dan perangkat hukum di bidang pengelolaan kekayaan negara yaitu PP Nomor 6 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah pertama kali dengan PP Nomor 38 Tahun 2008, Keppres No. 17 Tahun 2007 jo.
Keppres No.13 Tahun 2009. Sementara itu masih terdapat landasan hukum yang masih dalam proses
pembahasan internal yaitu RUU Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU Penilaian dan perubahan kedua
PP Nomor 6 Tahun 2006.

           Pada Tahun 2008 telah dilakukan pembangunan dan pengembangan Sistem Manajemen
Informasi dan Pelayanan Terpadu (SMIPT) yang merupakan suatu kerangka kegiatan menuju sistem
informasi yang terpadu antara manajemen informasi dan pelayanan dalam satu rangkaian kegiatan
yang tak terpisahkan, baik dalam hal pengelolaan dan manajemen aset kekayaan negara, penilaian,
pengurusan piutang negara maupun pelaksanaan lelang yang merupakan sarana untuk membentuk
kantor modern. Pada Tahun 2009, sebagai pilot project dilaksanakan di sebelas KPKNL yaitu KPKNL
Jakarta I s.d Jakarta V dan enam kantor modern yang akan dibuka.

e.    Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank

          Pada periode 2004 sampai dengan awal Tahun 2008, Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG) di Bursa Efek Indonesia terus mengalami kenaikan yang signifikan. Semakin
membaiknya ekonomi Indonesia, kondisi keamanan yang relatif stabil dan membaiknya bursa
regional menciptakan optimisme pasar sehingga mendorong kenaikan IHSG. IHSG mencapai
titik tertinggi pada tanggal 9 Januari 2008 yaitu berada pada posisi 2.830,26 poin. Namun
memasuki Tahun 2008, IHSG terus mengalami penurunan yang sangat signifikan karena
pengaruh krisis keuangan global yang terjadi. Pada akhir perdagangan Tahun 2008 yaitu Selasa,
30 Desember 2008, IHSG ditutup pada posisi 1.355,408 poin, turun cukup signifikan sebesar 50,64%
atau 1.390,418 poin dibandingkan dengan indeks penutupan hari perdagangan Tahun 2007 yang
berada pada posisi 2.745,826. Per tanggal 31 Oktober 2009, IHSG berada pada posisi 2.344,033
atau meningkat sebesar 79,53% dari posisi akhir tahun 2008, meskipun posisi ini masih lebih
rendah daripada posisi 9 Januari 2009 namun hal ini menunjukkan sudah ada tanda-tanda
pemulihan perekonomian global meskipun belum sampai pada kondisi sebelum terjadinya
                                       MENTERI KEUANGAN
                                       REPUBLIK INDONESIA
                                               – 18 –
krisis keuangan. Pada Tahun 2009 seiring dengan membaiknya harga saham maka kapitalisasi nilai
saham juga mulai mengalami peningkatan kembali.

         Sementara itu, penawaran efek selama periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009 telah
mengalami kenaikan. Dengan diterbitkannya Peraturan Bapepam LK Nomor IV.C.4 tentang Pedoman
Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks,
membuat industri Reksa Dana mengalami kenaikan, dimana sejak Januari 2009 sampai dengan 7
Agustus 2009 total Nilai Aktiva Bersih (NAB) meningkat sebesar 34,10% dari Rp75,82 triliun pada awal
Januari 2009 menjadi Rp101,68 triliun pada tanggal 7 Agustus 2009. Jumlah Reksa Dana sampai dengan
7 Agustus 2009 tercatat 588 Reksa Dana yang dikelola oleh 77 Manajer Investasi, dengan aset tersimpan
pada 16 Bank Kustodian.

         Industri lembaga keuangan non bank dalam periode Tahun 2004-2009 mengalami
perkembangan sebagaimana ditunjukkan dengan perolehan premi industri asuransi yang tumbuh
sebesar rata-rata 22,58% per tahun, pertumbuhan kekayaan yang dikelola perusahaan asuransi dan
reasuransi mencapai rata-rata sebesar 19,71% per tahun. Sementara itu industri Dana Pensiun
mengalami kenaikan, dimana aset dana pensiun pada akhir Tahun 2008 meningkat lebih dari 1,5 kali
lipat dibandingkan akhir Tahun 2004. Hal yang sama juga dialami oleh industri pembiayaan, yang
menunjukkan adanya tren positif walaupun sempat mengalami perlambatan pada tahun 2006 karena
kenaikan harga BBM dan Tahun 2009 sebagai dampak krisis global.

         Sampai saat ini perangkat hukum, organisasi, SDM, dan penganggaran, serta harmonisasi
peraturan perundang-undangan terkait dengan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti Undang-
Undang Pasar Modal, Undang-Undang Usaha Perasuransian, Undang-Undang Dana Pensiun terus
dilakukan. Pembahasan dengan Tim Panitia Antar Kementerian tengah dilakukan dan diharapkan
semester I Tahun 2010 draft RUU OJK dapat disampaikan ke DPR, untuk segera dilakukan pembahasan.

1.1.3.2.   Reformasi Birokrasi

          Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 - 2009, Reformasi Birokrasi
menjadi salah satu program pemerintah yang penting dan harus segera dilaksanakan. Sebagai pilot
project, Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan merupakan reformasi kebijakan di bidang
keuangan negara sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

?
Sasaran Reformasi Birokrasi

        Reformasi birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Keuangan diarahkan untuk mencapai
beberapa sasaran, yakni meningkatkan Good Governance, meningkatkan kinerja aparat, dan
meningkatkan pelayanan kepada publik.

       Ø
       Meningkatkan Good Governance

         Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan diarahkan untuk membentuk birokrasi yang
    memiliki integritas tinggi yang menjunjung prinsip-prinsip good governance. Perilaku aparatur
    dalam konteks reformasi birokrasi diwujudkan dengan menjaga sikap profesional dan
                                       MENTERI KEUANGAN
                                       REPUBLIK INDONESIA
                                              – 19 –
  menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas (kejujuran, kesetiaan, komitmen) serta menjaga keutuhan
  pribadi.

Ø
Meningkatkan Kinerja Birokrasi

      Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan menuntut tercapainya produktivitas kerja yang
  optimal. Hasil kinerja optimal tersebut diperoleh dari serangkaian program kegiatan yang inovatif,
  efektif, dan efisien dalam mengelola sumber daya yang ada serta ditunjang oleh dedikasi dan etos
  kerja yang tinggi.

Ø
Meningkatkan Pelayanan Publik

      Implementasi utama Reformasi Birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat adalah
  meningkatnya kemampuan Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan publik yang
  prima. Standar pelayanan publik dalam konteks reformasi birokrasi adalah kepuasan yang dirasakan
  oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional, berdedikasi, dan memiliki
  standar nilai moral yang tinggi dalam menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati dan rasa tanggung
  jawab.

?Reformasi Birokrasi
Tiga Pilar

      Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 telah mencanangkan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi yang
meliputi program prioritas di bidang penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan
peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

Ø Organisasi
Penataan

     Kementerian Keuangan telah memulai proses organization reinventing dalam bentuk penataan
  organisasi sejak 2002 dan terus berjalan hingga hari ini. Penataan organisasi tersebut meliputi
  modernisasi, pemisahan, penggabungan, dan penajaman fungsi. Modernisasi diawali dengan
  pembentukan Kantor Wilayah (Kanwil) Modern dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Modern
  Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC),
  dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan.

Ø
Penyempurnaan Proses Bisnis

      Proses bisnis yang telah dilaksanakan Kementerian Keuangan menuntut dilakukannya
  penyempurnaan yang difokuskan dan diarahkan pada upaya meningkatkan layanan publik.
  Kementerian Keuangan berusaha mengubah citra dari proses yang cenderung kurang memberi
  kepastian menuju proses yang pasti pada setiap tahapannya, sehingga dapat mengubah persepsi
  publik terhadap minimnya kualitas pelayanan dan rumitnya proses birokrasi. Dalam rangka
  menyempurnakan proses bisnis, Kementerian Keuangan melakukan analisis dan evaluasi jabatan
  untuk memperoleh gambaran rinci mengenai tugas yang dilakukan setiap jabatan, menyusun
  Standard Operating Procedures (SOP) yang rinci dan dapat menggambarkan setiap jenis keluaran
  pekerjaan secara komprehensif, serta melakukan analisis beban kerja untuk dapat memperoleh
  informasi mengenai waktu dan jumlah pejabat yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu
  pekerjaan.
                                       MENTERI KEUANGAN
                                       REPUBLIK INDONESIA
                                               – 20 –
       Analisis dan evaluasi jabatan berkontribusi dalam penyempurnaan proses bisnis dengan
menghasilkan uraian jabatan dari setiap jabatan yang tersedia sehingga setiap individu yang menjabat
dapat menghasilkan kinerja yang lebih terukur sesuai dengan tugas yang diembannya. SOP sebagai
standar prosedur kerja dibuat agar dapat menciptakan pola kerja yang efektif dan cepat, serta proses
bisnis yang transparan dan tidak berbelit-belit. Sedangkan analisis beban kerja diharapkan juga mampu
mewujudkan efektivitas kerja dan efisiensi tenaga kerja yang dibutuhkan dalam sebuah proses bisnis
Kementerian Keuangan. Dengan ketiga alat tersebut, Kementerian Keuangan dapat memberikan
layanan prima kepada publik, yaitu layanan yang terukur dan pasti dalam hal waktu penyelesaian,
persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, dan biaya yang harus dikeluarkan. Masing-masing hal
tersebut diarahkan untuk menghasilkan proses bisnis yang akuntabel dan transparan, serta mempunyai
kinerja yang cepat dan ringkas.

Ø
Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia

      Perubahan paradigma kepegawaian di Kementerian Keuangan dimulai pada akhir Tahun 2006,
ditandai dengan kajian mengenai penajaman fungsi Biro Kepegawaian sebagai unit yang melaksanakan
pengelolaan dan pembinaan kepegawaian. Kajian meliputi perbaikan mekanisme kerja dan desain
struktur organisasi untuk mengoptimalisasikan fungsi berupa: perencanaan sumber daya manusia dan
rekrutmen, pembangunan pola mutasi, pembangunan system assessment center, pembangunan sistem
informasi kepegawaian yang terintegrasi, peningkatan akuntabilitas, dan peningkatan koordinasi serta
kolaborasi dengan unit pembina kepegawaian dan unit teknis terkait.

       Prinsip peningkatan manajemen SDM meliputi peningkatan kualitas, penempatan SDM yang
kompeten pada tempat dan waktu yang sesuai, sistem pola karir yang jelas dan terukur, pengelolaan
SDM berbasis kompetensi, serta keakuratan dan kecepatan penyajian informasi SDM sesuai kebutuhan
manajemen. Program manajemen SDM berbasis kompetensi dilaksanakan melalui pembangunan
assessment center, penyusunan pola mutasi, pendidikan berbasis kompetensi, peningkatan disiplin, dan
pengintegrasian Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG). Dalam bidang pendidikan dan pelatihan, dalam
kurun waktu Tahun 2005 s.d. 2009, STAN telah menghasilkan jumlah lulusan sebanyak 12.158 orang.
Selama kurun waktu Triwulan I/ Tahun 2005 s.d. Triwulan I/ Tahun 2009, jumlah pegawai
Kementerian Keuangan yang mengikuti diklat adalah sebanyak 66.008 orang dengan beragam jenis
diklat yang diikuti.

       Rekrutmen di Kementerian Keuangan telah ditingkatkan kualitas pelaksanaannya sejak awal
Tahun 1980-an. Reformasi Birokrasi di bidang rekrutmen pegawai saat ini lebih ditekankan pada
penggunaan teknologi informasi yang berbasis online (e-recruitment). Hasil positif yang telah dicapai
adalah rekrutmen yang dilaksanakan DepartemenKementerian Keuangan selama ini telah berjalan
bersih dari praktik KKN dan memiliki sistem seleksi yang lebih unggul.
                                        MENTERI KEUANGAN
                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                – 21 –
?
Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

       Selama periode Tahun 2004 - 2009, DepartemenKementerian Keuangan telah mulai menyusun
strategi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan DepartemenKementerian
Keuangan yang mencakup tiga aspek pengembangan yaitu: tata kelola, sistem aplikasi, dan
infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Dalam aspek tata kelola, pada tahun 2005 sebuah
dokumen cetak biru pengembangan teknologi informasi dan komunikasi DepartemenKementerian
Keuangan yang terintegrasi telah disusun dengan tema "Optimalisasi Pemanfaatan Information and
Comunication Technology (ICT) di DepartemenKementerian Keuangan" dan terakhir telah
disempurnakan pada tahun 2006. Lebih lanjut, pada Tahun 2009 Tim Reformasi Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TRTIK) DepartemenKementerian Keuangan telah menghasilkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 260 /KMK.01/2009 tentang "Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi di Lingkungan DepartemenKementerian Keuangan.”

       Dalam aspek sistem aplikasi, beberapa unit eselon-I telah mulai merencanakan pengembangan
sistem aplikasi yang terintegrasi (seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau SPAN di
Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; sistem informasi wajib pajak,
mulai dari registrasi sampai dengan pengembalian SPT, sebagai bagian dari Project for Indonesia Tax
Administration Reform atau PINTAR di Direktorat Jenderal Pajak; sistem pengelolaan dan manajemen
aset kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara maupun pelaksanaan lelang sebagai
bagian dari Sistem Manajemen Informasi dan Pelayanan Terpadu atau SMIPT di Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara) untuk mendukung kegiatan utama (core business) masing-masing. Sementara itu,
untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran lainnya, Kementerian Keuangan telah
mengembangkan beberapa sistem aplikasi yang berlaku bagi seluruh unit kerja seperti Sistem Informasi
Kepegawaian atau SIMPEG dan Sistem Monitoring Indikator Kinerja Utama yang berbasis Balanced
Score Card.

       Dalam aspek infrastruktur, seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan telah
terhubung dalam suatu jaringan intranet yang tersebar di empat lokasi yaitu: kantor pusat di Jalan
Lapangan Banteng dan Jalan Dr. Wahidin, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Gatot Subroto,
kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jalan Ahmad Yani, dan kampus Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan di Jalan Kartanegara. Di samping itu, seluruh lokasi ini juga telah terhubung
oleh jaringan Wide Area Network (WAN) satu dengan lain dan juga masing-masing dengan unit-unit
vertikalnya yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk berhubungan dengan pihak-
pihak di luar Kementerian Keuangan, akses Internet telah tersedia dengan memanfaatkan layanan dari
tiga provider nasional untuk memastikan ketersediaan akses.

? Kinerja
Pengukuran

      Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan diterapkan
manajemen pengukuran kinerja dengan metode Balanced Score Card. Untuk mendukung
langkah tersebut, telah diterapkan Depkeu-Wide Strategy Map berikut penajaman sasaran strategis
dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Selanjutnya, dilakukan kontrak kinerja Depkeu-One oleh
masing-masing pimpinan unit Eselon I dengan Menteri Keuangan. Dampak dari penerapan
Balanced Score Card (BSC) di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dilihat dari keseriusan
                                        MENTERI KEUANGAN
                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                – 22 –
para Eselon I dalam mengelola IKU, sehingga pada akhirnya seluruh jajaran Kementerian Keuangan
dapat memahami apa yang harus dicapai, bagaimana mencapainya, dan apa yang dikerjakan dalam core
business Kementerian Keuangan. Dalam jangka panjang, pengukuran kinerja juga akan dikembangkan
sampai dengan penyusunan Balanced Score Card bagi individu.

1.1.4 Pengawasan dan Pengendalian Intern

          Mulai Tahun 2009 pelaksanaan pengawasan intern didasarkan kepada kebijakan pengawasan
melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kebijakan Pengawasan Intern
Kementerian Keuangan Tahun 2009. Proses perumusannya menggunakan pendekatan risk based
auditing dengan melibatkan unit-unit eselon I terkait, sehingga delivery yang dihasilkan sesuai dengan
kebutuhan dan bermanfaat. Paradigma pengawasan yang digunakan adalah pengawasan untuk
memberikan solusi bukan untuk menimbulkan permasalahan.

          Untuk Tahun 2009, Kementerian Keuangan telah berhasil meningkatkan kualitas LKKL nya
menjadi Wajar Dengan Perkecualian dari yang sebelumnya Disclaimer. Peningkatan kualitas LKKL ini
salah satu sebabnya adalah karena perubahan pendekatan reviu yang dilakukan dari hanya menunggu
LKKL di akhir tahun menjadi pengawalan atau pendampingan proses LKKL dari tahap penyusunan
sampai dengan pemeriksaan oleh BPK.

         Pada Tahun 2008, Kementerian Keuangan telah berhasil mendorong terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP SPIP), sebagai
landasan bagi organisasi pemerintah untuk menerapkan pengendalian intern di organisasi masing-
masing dalam pelaksanaan kerjanya. Selain itu juga telah dimulai penerapan manajemen risiko dengan
menggunakan peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen
Risiko di Lingkungan Kementerian. Beberapa unit eselon I telah berhasil membuat profil risiko
menyeluruh yang diperlukan. Tahapan kegiatan yang digunakan adalah mendidik pegawai dalam
manajemen risiko, membantu penyusunan, dan memonitoring pelaksanaan.

1.2   POTENSI DAN PERMASALAHAN

         Prospek kondisi ekonomi Tahun 2010 - 2014 menunjukkan tanda positif sebagaimana terlihat
pada tingkat pertumbuhan ekonomi pada awal Tahun 2009 yang mencapai 4,21 persen, tingkat inflasi
sampai dengan Oktober 2009 sebesar 2,99 persen dan indikator-indikator ekonomi lainnya yang
menunjukkan bahwa kondisi makro ekonomi Indonesia relatif stabil.

         Kondisi investasi Indonesia yang masih berpotensi untuk diperbaiki membawa
peluang untuk menghasilkan kebijakan yang dapat mengoptimalkan pendapatan negara dan
sekaligus dapat meningkatkan daya saing produksi dalam negeri serta meningkatkan investasi
melalui kebijakan harmonisasi tarif dan pemberian insentif berupa stimulus perpajakan.
Kondisi perdagangan Indonesia di tingkat regional maupun bilateral membawa peluang
untuk meningkatkan volume perdagangan melalui FTA, melindungi produk dalam negeri melalui
kebijakan Tarif Khusus, serta menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri,
melindungi kelestarian SDA, dan menjaga stabilisasi harga kebutuhan dalam negeri melalui
                                        MENTERI KEUANGAN
                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                – 23 –
kebijakan bea keluar. Upaya peningkatan penerimaan perpajakan dan pertumbuhan ekonomi nasional
dilakukan melalui pemberian insentif fiskal pada program konversi penggunaan BBM untuk listrik ke
penggunaan energi terbarukan khususnya energi panas bumi (geothermal energy).

         Berbagai peranan penting yang dipegang oleh DepartemenKementerian Keuangan dalam
forum-forum internasional misalnya sebagai co-chair untuk working group IV dalam forum G-20 dan
salah satu pemegang arah kebijakan di ASEAN. Potensi ini mengandung peluang penting dalam
memasukkan kepentingan-kepentingan nasional dalam setiap agenda dalam forum tersebut.
Penempatan pejabat dan pegawai pada posisi penting dalam organisasi-organisasi internasional dan
lembaga keuangan multilateral seperti ADB dan Bank Dunia juga akan memberikan kesempatan bagi
Indonesia untuk memasukkan kepentingan-kepentingan nasional dalam strategi yang dirumuskan
oleh organisasi internasional tersebut. Kuatnya kerjasama yang telah terjalin selama ini, baik dengan
negara mitra maupun lembaga keuangan internasional memberikan kesempatan untuk
mengeksplorasi lebih jauh manfaat yang dapat diraih dari kerjasama bilateral dan multilateral tersebut
misalnya dalam upaya menggalang pembiayaan anggaran pemerintah.

          Meskipun secara umum selama periode Tahun 2004-2009 pemerintah telah berhasil mengatasi
ancaman krisis ekonomi, namun masih banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi di masa
yang datang, baik dari eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, terdapat empat tantangan besar
yang harus dihadapi, yaitu: (i) Ketidakpastian ekonomi global, dengan masih berlanjutnya indikasi
penurunan volume perdagangan dunia dan sulitnya mengakses sumber-sumber pendanaan dan
investasi; (ii) Volatilitas harga-harga komoditas utama, yang ditandai dengan mulai meningkatnya
harga minyak mentah dunia; (iii) Integrasi ekonomi global dan regional yang semakin tinggi, sehingga
mendorong peningkatan daya saing industri; (iv) Perubahan arsitektur keuangan dunia, dengan
semakin pesatnya perkembangan instrumen pembiayaan dan investasi sehingga memerlukan aturan
baru dengan tingkat pengawasan yang lebih mendalam.

        Di sisi internal ketidakpastian juga terlihat dari adanya gejolak di pasar saham dan keuangan,
belum bergeraknya sektor riil secara optimal, dan musibah bencana alam yang melanda berbagai
daerah di Indonesia menjadi tantangan ke depan dalam peningkatan kualitas pengelolaan kebijakan
fiskal.

         Dari sisi domestik, salah satu tantangan terberat berasal dari masih tingginya tingkat
pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia. Tantangan lainnya berasal dari kondisi
infrastruktur yang masih belum memadai untuk menunjang akselarasi pembangunan. PeIaksanaan
program mitigasi dampak krisis global melalui paket stimulus fiskal yang mencapai Rp73,3 triliun di
Tahun 2009 dirasakan masih lambat dan belum optimal. Oleh karena itu dan sebagai pembelajaran, ke
depan harus segera dilakukan langkah-langkah perbaikan melalui koordinasi yang intensif dan
komprehensif antar lembaga negara atau instansi pemerintah.

       Langkah antisipatif dan responsif dalam mencermati tantangan-tantangan di atas,
akan dapat mengeleminir berbagai permasalahan, gangguan dan hambatan dalam
pembangunan ekonomi sedini mungkin. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan hasil pada
peningkatan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Dengan tingginya tingkat
                                       MENTERI KEUANGAN
                                       REPUBLIK INDONESIA
                                               – 24 –
pertumbuhan ekonomi, masalah pengangguran dan kemiskinan dapat segera diatasi. Dan peningkatan
kesejahteraan rakyat dapat segera terwujud.

1.2.1 Potensi dan Permasalahan Pelaksanaan Penerimaan Negara

1.2.1.1Penerimaan Pajak

      Dari hasil pelaksanaan program mapping, profiling, dan benchmarking menunjukkan masih
terdapat potensi meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan, berupa belum optimalnya tax
coverage ratio, dimana masih banyaknya potensi Wajib Pajak yang belum terdaftar, serta rendahnya tax
compliance Wajib Pajak yang sudah terdaftar. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada DJP,
antara lain terlihat dari antusias masyarakat dalam mengikuti program sunset policy, juga merupakan
potensi penerimaan pajak.

      Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan perpajakan adalah adanya potential loss
penerimaan perpajakan dalam jangka pendek. Masalah lainnya adalah adanya pembatasan oleh
Undang-Undang Perpajakan dalam pemberian insentif/fasilitas perpajakan. Apabila Undang-Undang
APBN dijadikan dasar pemberian fasilitas perpajakan, permasalahan yang timbul adalah umur
Undang-Undang APBN tersebut yang hanya satu tahun dan sering menimbulkan kontroversi.

       Selain itu permasalahan lain adalah perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, sarana
dan sistem TI yang belum memadai, database pajak masih terbatas karena sumber data eksternal belum
dapat dioptimalkan, penegakan hukum yang masih lemah, serta koordinasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas yang menyangkut administrasi dan peraturan.

1.2.1.2Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

      Potensi untuk pencapaian Renstra Tahun 2010 - 2014 di bidang penerimaan kepabeanan dan
cukai meliputi:
? peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai;
  Tersedianya
? Keberadaan institusi DJBC berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan penataan
  organisasi yang dinamis;
? Adanya praktik-praktik terbaik dalam kepabeanan internasional yang dapat dijadikan acuan;
? Adanya dukungan SDM DJBC dan komitmen yang kuat untuk melakukan reformasi;
? Adanya dukungan anggaran berbasis kinerja dan dukungan sarana-prasarana;
? Berkembangnya partisipasi dan sikap kritis masyarakat usaha dalam rangka meningkatkan
  produktivitas, efektivitas dan efisiensi kinerja pelayanan dan pengawasan DJBC

      Permasalahan utama yang dihadapi di bidang penerimaan kepabeanan dan cukai adalah
peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan pengawasan yang efektif,
meliputi hal-hal sebagai berikut:
? Perlunya pengembangan sistem pelayanan dan pengawasan dengan penerapan manajemen risiko;
?harmonisasi kebijakan instansi lain (government agencies) dan lingkungan dunia usaha
  Perlunya
  (stakeholders) dengan peraturan-peraturan kepabeanan dan cukai;
? Perlunya integrasi teknologi informasi untuk pemenuhan kebutuhan organisasi;
                                         MENTERI KEUANGAN
                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                  – 25 –
?
Perlunya optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana.

1.2.1.3Penerimaan Negara Bukan Pajak

        PNBP sebagai salah satu sumber penerimaan negara mempunyai potensi yang masih dapat
dikembangkan. Disamping itu faktor lain yang mempengaruhi PNBP seperti masih terdapat potensi
PNBP yang belum terealisir, yang antara lain disebabkan oleh (i) masih tingginya kegiatan illegal logging,
illegal fishing; (ii) masih adanya potensi jenis PNBP yang belum memiliki landasan hukum sehingga
tidak dapat dipungut; (iii) belum tergalinya potensi pertambangan panas bumi secara optimal; (iv)
belum optimalnya PNBP yang berasal dari pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

       Permasalahan penerimaan PNBP antara lain disebabkan karena faktor eksternal, seperti (i)
adanya kecenderungan penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi (migas); (ii) masih tingginya
risiko tidak tercapainya penerimaan atas laba BUMN terutama karena faktor kinerja BUMN dan makro
ekonomi; (iii) adanya peningkatan cost recovery yang belum diimbangi dengan peningkatan lifting yang
memadai, dan adanya perubahan asumsi makro yang digunakan seperti ICP, lifting dan kurs.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Belanja Negara

1.2.2.1Belanja Negara

      Seiring dengan pelaksanaan reformasi Keuangan Negara yang dimulai sejak berlakunya UU No.
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perencanaan belanja negara juga mengalami
penyempurnaan-penyempurnaan. Penyempurnaan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja
belanja negara agar menjadi lebih efektif dan efisien. Namun dalam perkembangannya,
penyempurnaan perencanaan belanja negara tersebut menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Terbatasnya ruang gerak fiskal yang disebabkan oleh komposisi dan struktur belanja negara yang
   belum sepenuhnya sehat (sound);
2. Belum optimalnya sistem penyusunan perencanaan dan penganggaran pada kementerian/lembaga;
3. Belum optimalnya koordinasi perencanaan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dengan
   daerah dalam hal perencanaan belanja negara untuk kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan;
   dan
4. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja negara dalam rangka
   penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;

      Telah dilakukan penerapan sistem penganggaran terpadu (unified budget), penganggaran
berbasis kinerja (performance based budgeting), dan penerapan    kerangka pengeluaran jangka
menengah (medium term expenditure framework) dalam penyusunan perencanaan belanja negara.
Dalam penerapan sistem penganggaran terpadu, telah dilakukan penyatuan dokumen perencanaan
belanja negara sehingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi lebih transparan
dan akuntabel. Selain itu, duplikasi pendanaan untuk satu kegiatan yang sama dapat dihindari.
Pemanfaatan sistem penganggaran berbasis kinerja, bertujuan agar setiap biaya yang
dialokasikan dalam suatu kegiatan dapat dikaitkan dengan output dan outcome yang dihasilkan,
                                       MENTERI KEUANGAN
                                       REPUBLIK INDONESIA
                                               – 26 –
sehingga terjadi perpaduan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan. Permasalahan yang timbul
dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja adalah sulitnya merumuskan indikator kinerja
sebagai alat pendeteksi tercapainya output dan outcome yang dikehendaki. Selain itu, diperlukan masa
transisi untuk mengubah sistem accrual based budget yang telah dilaksanakan semasa orde baru menjadi
sistem penganggaran berbasis kinerja.

      Selanjutnya, tantangan dalam implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah,
diantaranya adalah sulitnya menentukan pengeluaran (belanja negara) dalam perspektif jangka
menengah, dengan mempertimbangkan risiko dan implikasi biaya yang berpotensi terjadi pada tahun-
tahun berikutnya.

      Perbaikan juga telah dilakukan terhadap proses dan mekanisme penelaahan RKA-KL, yaitu
sejak penelaahan RKA-KL Stimulus Fiskal Tahun 2009 dan RKA-KL Tahun 2010. Selain itu, juga
dilakukan perbaikan terhadap proses revisi RKA-KL sehingga revisi RKA-KL dapat dilakukan secara
lebih cepat dan akuntabel. Perbaikan-perbaikan tersebut akan terus ditingkatkan kualitas
penerapannya di masa mendatang.

1.2.2.2Perimbangan Keuangan

      Potensi yang ada pada Perimbangan Keuangan adalah adanya Sistem Informasi Keuangan
Daerah (SIKD), yaitu suatu sistem pendokumentasian, pengadministrasian, serta pengolahan data
keuangan daerah dan data lainnya menjadi informasi yang disajikan ke masyarakat sebagai bahan
pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban
keuangan pemerintah daerah. Sistem ini diselenggarakan oleh masing-masing pemerintahan daerah
yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), sedangkan SIKD
oleh pemerintah pusat disebut dengan SIKD Nasional.

      Sedangkan transfer ke daerah masih terdapat permasalahan terkait dengan koordinasi yang
belum optimal dengan instansi lain yang terkait. Permasalahan lain adalah implikasi pemekaran daerah
berdampak pada meningkatnya jumlah daerah otonom baru, dimana sejak Tahun 1999 sampai dengan
Tahun 2009 telah mengalami penambahan sebanyak 205 daerah. Kurang sinkronnya pemanfaatan
antara Dana Desentralisasi dengan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Sumber
pendanaan daerah terlalu bertumpu pada alokasi pusat berupa transfer yang terdiri Dana Perimbangan
dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (mulai APBN Tahun 2009 termasuk juga Hibah ke
Daerah). Besaran alokasi transfer ke daerah, khususnya dana perimbangan yang terdiri dari Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) selalu mengalami
peningkatan yang berarti dari tahun ke tahun. Pengalokasian dana perimbangan selama ini dilakukan
berdasarkan ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005.

      Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, diantaranya
adalah: (i) hubungan antara Undang-Undang Desentralisasi dengan Undang-Undang Sektoral; (ii)
peraturan daerah yang mendorong timbulnya ekonomi biaya tinggi dan menghambat investasi; (iii)
standar pelayanan minimum; (iv) pengelolaan keuangan daerah; dan (v) pengalihan Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ke DAK.
                                      MENTERI KEUANGAN
                                      REPUBLIK INDONESIA
                                              – 27 –
1.2.3 Potensi dan Permasalahan Perbendaharaan Negara

      Beberapa potensi yang menyangkut pengelolaan perbendaharaan Negara, antara lain meliputi
hal-hal sebagai berikut:
?  Adanya penerapan prinsip "meminimumkan biaya" dan "memaksimalkan manfaat" dalam
   pengelolaan kas dapat menjamin ketersediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara.
?  Terbentuknya KPPN Percontohan dapat mempercepat daya serap APBN, meningkatkan
   perekonomian sektor riil, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada birokrasi
?  Terselesaikannya pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda yang bersumber dari RDI/RPD/SLA,
   melalui program restrukturisasi dapat meringankan beban pembayaran kewajiban
   BUMN/BUMD/Pemda serta meminimalkan berkurangnya penerimaan negara.
? cukup banyak satker yang memenuhi kriteria secara substantif dan teknis untuk dapat
   Tersedianya
   menerapkan PK BLU.
?  Terselesaikannya pembenahan pengelolaan PNBP di satker-satker pemerintah melalui BLU,
   PNBPnya menjadi on budget dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada
   masyarakat.
?  Terlaksananya SPAN dapat meningkatkan pelayanan keuangan publik, memperkuat instrumen
   kontrol fiskal, efisiensi penyerapan belanja pemerintah dan mewujudkan transparansi dalam
   manajemen keuangan pemerintah.
? LKPP dengan tingkat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan meningkatkan
   Tercapainya
   akuntabilitas pemerintah dan rating pemerintah di mata dunia internasional, yang selanjutnya
   diharapkan akan menciptakan daya tarik investasi.

       Masih terdapat permasalahan di bidang pengelolaan kas berupa lemahnya perencanaan kas (cash
forecasting) yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga serta belum lengkapnya regulasi yang
mengatur tentang pengelolaan kas, khususnya yang mengatur kelebihan dan kekurangan kas. Kendala
lain adalah LKPP masih mendapatkan opini Disclaimer dari BPK, yang disebabkan belum seluruh
LKKL memiliki kualitas yang baik. Sementara itu di bidang pengelolaan BLU terdapat kendala adanya
beberapa satker BLU yang hanya lebih mementingkan sisi fleksibilitas pengelolaan keuangan, dan
kurangnya SDM yang memahami secara utuh konsep PK BLU. Selain daripada itu masih terdapat satker
yang belum memenuhi persyaratan substantif dan teknis. Di bidang penerusan pinjaman yang dananya
bersumber dari SLA, RDI, dan RPD masih dijumpai masalah kesulitan BUMN/BUMD/Pemda untuk
melunasi kewajibannya.

1.2.4 Potensi dan Permasalahan pada Pembiayaan APBN

     Potensi dalam pembiayaan defisit APBN potensi yang dapat mendukung optimalnya
pengelolaan utang mencakup hal-hal sebagai berikut:
? Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrumen keuangan yang dibutuhkan dalam
  Tersedianya
  pengembangan pasar uang dan pasar modal sebagai benchmark.
? Tersedianya pinjaman luar negeri dan surat berharga yang diterbitkan di luar negeri untuk
  mendukung cadangan devisa negara dan program-program pembangunan (development program).
? fasilitas SBN (jangka pendek) sebagai instrumen pengelolaan moneter dan pengelolaan
  Tersedianya
  kas.
? fasilitas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk mendukung pengembangan
  Tersedianya
  industri keuangan syariah.
                                      MENTERI KEUANGAN
                                      REPUBLIK INDONESIA
                                             – 28 –
? Tersedianya kemungkinan pinjaman dalam negeri untuk mengoptimalkan pendapatan dari
  pembiayaan dalam negeri.
? Berkembangnya pasar SBN dapat mendorong pengembangan pasar instrumen utang yang
  diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
      Disamping adanya beberapa potensi sebagaimana diuraikan di atas, di bidang pembiayaan
melalui utang, terdapat juga permasalahannya yang meliputi antara lain:
? kapasitas daya serap pasar SBN domestik belum dapat mengimbangi kecepatan
  Rendahnya
  pertumbuhan kebutuhan dana untuk pembiayaan APBN sehingga dapat memunculkan kerentanan
  terhadap 'crowding-out' dan potensi peningkatan porsi utang valas.
? porsi kepemilikan SBN oleh investor asing dapat meningkatkan kerentanan pasar SBN
  Tingginya
  terhadap potensi risiko 'sudden reversal' yang dapat menggangu harga SBN di pasar sekunder.
? dominasi oleh sektor perbankan pada basis investor domestik, sehingga perkembangan
  Tingginya
  pasar SBN sangat dipengaruhi oleh kinerja perbankan maupun kebijakan di sektor tersebut.
? Belum optimalnya koordinasi antara DepartemenKementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam
  pengelolaan neraca kedua otoritas, sehingga mempengaruhi kinerja pengelolaan utang negara
  (sovereign debts), likuiditas pasar maupun fungsi treasury.
? fleksibilitas dalam mengelola utang yang responsif terhadap dinamika pasar, seperti
  Terbatasnya
  keterbatasan dana untuk melakukan buyback saat diperlukan intervensi pasar dan belum dapat
  memanfaatkan momentum pasar untuk melakukan pre-financing terhadap APBN tahun berikutnya.
? penyediaan underlying assets SBSN untuk dapat mendukung penerbitan SBSN secara
  Lambatnya
  tepat waktu.
? Belum adanya kerangka hukum dan administrasi untuk melakukan hedging dalam pengelolaan
  risiko portofolio utang.
? Belum optimalnya fungsi infrastruktur pasar, misalnya primary dealers sebagai market
  makers/penggerak pasar.
? Belum optimalnya efisiensi dan efektivitas pemanfaatan pinjaman luar negeri yang berdampak pada
  meningkatnya beban commitment fee karena keterlambatan pemenuhan persyaratan pemberi
  pinjaman oleh pelaksana pinjaman (executing agency) dan keterlambatan dalam implementasi
  pinjaman itu sendiri.

1.2.5 Potensi dan Permasalahan Pengelolaan Kekayaan Negara

       Potensi dalam pengelolaan kekayaan negara adalah adanya aset negara sebagai indikator
penting dalam pelaksanaan penganggaran yang efektif, efisien dan optimal. Kondisi yang dapat
dimanfaatkan dalam pengelolaan kekayaan negara ke depan adalah sebagai berikut : (i) hasil
penyelesaian inventarisasi dan penilaian BMN (ii) pengelolaan BMN berupa asset idle yang
perlu dioptimalkan; (iii) peningkatan jumlah dan nilai aset K/L yang berasal dari alokasi belanja
barang dan belanja modal; (iv) kebijakan terkait program pendirian, restrukturisasi/revitalisasi,
privatisasi, penambahan/pengurangan PMN, pembubaran atau penggabungan BUMN dalam
rangka kepentingan Menteri Keuangan selaku pemegang saham; (v) penanganan aset yang
berasal dari eks BPPN, eks BDL, dan aset Negara eks kelolaan PT PPA baik yang dikelola sendiri
                                          MENTERI KEUANGAN
                                          REPUBLIK INDONESIA
                                                   – 29 –
oleh Menteri Keuangan maupun diserahkelolakan kembali kepada PT PPA; dan (vi) potensi Kekayaan
Negara Lain-Lain yang berasal dari aset rampasan, sitaan kepabeanan, gratifikasi, Barang Muatan Kapal
Tenggelam (BMKT), aset bekas milik asing/cina (ABMAC), dan KKKS.

      Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan kekayaan negara adalah: (I) peraturan
perundang-undangan yang ada, saat ini belum mampu mendukung pengelolaan kekayaan yang
optimal; (ii) belum optimalnya pengamanan Barang Milik Negara (BMN) baik secara administratif,
hukum dan fisik; (iii) pelayanan pengelolaan kekayaan negara yang belum seluruhnya sesuai dengan
standar waktu yang ditentukan; (iv) belum optimalnya pemanfaatan BMN sesuai prinsip The Highest
and Best Use; (v) belum optimalnya koordinasi antara kementerian negara dan lembaga terkait
penertiban barang milik negara ; (vi) penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK)
BMN belum merata diseluruh K/L; (vii) adanya potensi gugatan/tuntutan dari pihak ketiga atas aset
yang berada di dalam penguasaan DepartemenKementerian Keuangan; (viii) kualitas dan kuantitas
SDM belum memadai; dan (ix) kurangnya sarana dan prasarana.

1.2.6 Potensi dan Permasalahan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank

       Adapun potensi di industri pasar modal dan lembaga keuangan adalah : (i) program reformasi
birokrasi yang difokuskan pada penataan organisasi, penyempurnaan bisnis proses, peningkatan
manajemen SDM serta pengukuran kinerja memberikan peluang bagi peningkatan kapasitas organisasi
regulator; (ii) rasio antara PDB dengan nilai kapitalisasi pasar yang masih relatif kecil yaitu 33,81 persen
Tahun 2008 menunjukkan bahwa peran pasar modal masih belum optimal. Namun kondisi ini
merupakan sebuah sinyal bahwa potensi pasar modal sebagai pergerak perekonomian Indonesia masih
perlu ditingkatkan; (iii) potensi pengembangan industri perasuransian yang masih sangat terbuka,
mengingat tingkat penetrasi asuransi yaitu perbandingan premi asuransi dengan GDP yang masih
sangat rendah yaitu 1.55 persen; (iv) rasio industri dana pensiun yang masih relatif kecil bila
dibandingkan dengan GDP, yaitu masih pada kisaran 4,33 persen, disamping itu tingkat kepesertaan
baru mencapai 4,9 persen. Dengan demikian industri dana pensiun masih memiliki peluang yang
sangat besar untuk bertumbuh dan berkontribusi dalam ekonomi nasional; (v) semakin meningkatnya
pengetahuan dan kepercayaan investor mengenai produk pasar modal dan terdapatnya perbedaan
kebutuhan investasi memberikan peluang baru bagi pengembangan produk-produk investasi baru;
(vi) sebagai negara muslim terbesar Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan
produk-produk pasar modal dan lembaga keuangan non bank berbasis syariah termasuk pembiayaan
syariah; (vii) basis pemodal domestik yang masih relatif kecil yaitu dari jumlah penduduk Indonesia
memberikan peluang bagi pengembangan perluasan basis dan kualitas pemodal domestik sehingga
dapat berperan sebagai katalisator pengembangan pasar modal Indonesia; dan (viii) peningkatan
pendapatan dan mulai tumbuhnya kesadaran berivestasi memberikan peluang bagi perluasan investor
pasar modal dan nasabah lembaga jasa keuangan non bank.

       Permasalahan yang dihadapi oleh industri pasar modal dan lembaga keuangan adalah :
(i) perkembangan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang semakin pesat
menbawa konsekuensi meningkatnya tantangan yang dihadapi oleh regulator dalam
                                        MENTERI KEUANGAN
                                        REPUBLIK INDONESIA
                                              – 30 –
menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu, dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka
kapasitas organisasi regulator perlu ditingkatkan baik dari aspek pembenahan organisasi, sistem dan
prosedur serta sumber daya manusia; (ii) tingkat kualitas kepatuhan pelaku industri pasar modal dan
lembaga keuangan yang masih harus ditingkatkan; (iii) masih belum optimalnya pemenuhan standard
internasional dalam produk regulasi baik untuk industri pasar modal maupun untuk lembaga
keuangan non bank; (iv) kerangka hukum industri pembiayaan masih diatur melalui Perpres, bukan
Undang-Undang; (v) masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan
pengawasan terhadap pelaku pasar modal dan industri lembaga keuangan non bank; (vi) masih
terbatasnya alternatif investasi dan skema jasa keuangan non bank yang tersedia di industri pasar
modal dan jasa keuangan non bank; (vii) kompleksitas industri pasar modal dan lembaga keuangan
yang semakin meningkat sementara sumber daya pengawasan dan penegakan hukum masih terbatas,
baik dari sisi kuantitas maupun kualitas; dan (viii) daya saing industri pasar modal dan lembaga
keuangan non bank yang masih perlu ditingkatkan.

        Hal-hal yang menjadi tantangan ke depan bagi perkembangan pasar modal dan LKNB antara
lain, meliputi: (i) independensi lembaga pengawas pasar modal dan LKNB; (ii) harmonisasi peraturan
perundang-undangan dan penerapannya dengan standar internasional; (iii) pengembangan
infrastruktur sistem perdagangan dan teknologi informasi, sistem informasi manajemen, instrumen
pasar modal dan peningkatan jumlah investor domestik; (iv) pengembangan produk syariah di pasar
modal dan LKNB; (v) pengembangan asuransi dan Dana Pensiun wajib (compulsory insurance and pension
plan); dan (vi) penerbitan Obligasi Pemerintah Daerah.

1.2.7 Potensi dan Permasalahan Organisasi dan SDM

a. Pengawasan dan Pengendalian Intern

      Potensi yang ada guna melaksankan kontrak kinerja Menteri dengan Presiden untuk
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI paling lambat untuk Laporan
Keuangan Tahun 2011, adalah berupa seminar "Peran Inspektorat Jenderal dalam Meningkatkan
Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dengan peserta Inspektorat Jenderal
DepartemenKementerian lain. Potensi lainnya adalah adanya Forum Bersama (FORBES) Itjen, dan
adanya pendekatan dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan guna menjamin tercapainya tujuan
pengawasan dan pengendalian intern.

     Terkait dengan pengambilan peran aktif pembinaan kepada Kementerian/Lembaga beberapa
permasalahan yang masih harus diatasi, yaitu jumlah dan kualitas sumber daya pemberi asistensi yang
belum memadai, pedoman asistensi dan reviu laporan keuangan yang belum memadai, komunikasi
yang belum terbangun secara efektif, serta belum adanya ketentuan yang jelas tentang ketentuan
pemangku jabatan dalam bidang keuangan.

b. Ketatalaksanaan dan Kelembagaan

      Potensi di bidang ketatalaksanaan dan kelembagaan adalah: (i) program Reformasi
Birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan; (ii) tersedianya business process yang meliputi:
SOP, Uraian Jabatan, dan Hasil Analisis Beban Kerja; (iii) tersedianya struktur organisasi sampai
                                        MENTERI KEUANGAN
                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                – 31 –
unit organisasi terkecil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai tingkat provinsi,
kota/kabupaten, dan kecamatan; dan (iv) networking yang luas antar unit eselon I di lingkungan
Kementerian Keuangan dan institusi lainnya di luar Kementerian Keuangan.

       Organisasi Kementerian Keuangan terdiri dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, 7
Direktorat Jenderal, dan 3 Badan. Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
melalui 1.042 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia dengan perincian: 94 Kantor Wilayah (31
Kanwil Ditjen Pajak, 16 Kanwil Ditjen Bea dan Cukai, 30 Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan 17 Kanwil
Ditjen Kekayaan Negara) dan 912 Kantor Operasional (538 Satker Ditjen Pajak, 126 Satker Ditjen Bea dan
Cukai, 178 Satker Ditjen Perbendaharaan, dan 70 Satker Ditjen Kekayaan Negara).

       Selain itu adanya wacana agencification merupakan potensi bagi peningkatan efektifitas dan
efisiensi dalam ketatalaksanaan dan kelembagaan, serta berjalannya fungsi check and balances dalam
rangka mewujudkan good governance. Agencification tersebut mencakup pemisahan fungsi perumusan
kebijakan (regulatory) dengan pelaksana kebijakan (execution). Permasalahan yang ada pada saat ini
adalah masih digabungkannya fungsi perumusan kebijakan dengan fungsi pelaksana kebijakan
berdasaran Perpres Nomor 9 Tahun 2005. Salah satu Agencification yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian Keuangan adalah transformasi/penataan organisasi BPPK menjadi Badan
Transformasi/Reformasi Birokrasi yang akan mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi
di Kementerian Keuangan.

      Namun demikian, permasalahan agencification serta perancangan dan pengembangan
organisasi/kelembagaan secara keseluruhan sangat tergantung pada arah kebijakan kelembagaan
Republik Indonesia yang digariskan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, serta belum
adanya Peraturan Presiden di bidang organisasi sebagai tindak lanjut pembentukan Kabinet baru dan
pelaksanaan lebih lanjut dari UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

      Permasalahan lain di bidang ketatalaksanaan dan kelembagaan, yaitu: pertama, lambatnya
payung kebijakan di bidang tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Negara PAN dibandingkan
dengan perkembangan perubahan/kebutuhan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian
Keuangan. Kedua, adanya kendala dalam perancangan dan pengembangan jabatan fungsional yang
tergantung pada dinamika organisasi, serta terkendala oleh panjangnya proses pembentukan jabatan
fungsional, dan kurang kuatnya komitmen dan konsistensi pimpinan unit dalam pengusulan
pembentukan/ penyempurnaan jabatan fungsional.

c. Pengelolaan SDM Aparatur

      Potensi di bidang administrasi kepegawaian, yaitu: (i) jumlah SDM yang cukup dari
segi kuantitas berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja; (ii) adanya pengukuran soft competency
pegawai melalui Assessment Center; (iii) deployment SimpegTM; (iv) program reformasi birokrasi
nasional; dan (v) perubahan paradigma tata kelola SDM. Sedangkan permasalahan di bidang
administrasi kepegawaian, yaitu: (i) aturan di bidang kepegawaian yang saat ini sudah tidak memenuhi
tuntutan kebutuhan pengelolaan SDM; (ii) SDM pengelola keuangan belum professional; (iii)
belum adanya aturan baku yang mengatur mengenai jabatan assessor; (iv) kurang optimalnya
                                        MENTERI KEUANGAN
                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                – 32 –
pemanfaatan Assessor Internal; dan (v) aplikasi SimpegTM belum diimplementasikan secara
menyeluruh.

      SDM Kementerian Keuangan pada Tahun 2009 sebanyak 61.359 pegawai dengan rincian 47.220
pegawai laki-laki dan 14.139 pegawai perempuan. Komposisi berdasarkan pendidikan, SDM
Kementerian Keuangan terdiri dari: SD-SLTA sebanyak 2.820 pegawai; D3 sebanyak 11.108 pegawai; S1
sebanyak 17.829 pegawai; S2 sebanyak 4.098 pegawai; dan S3 sebanyak 54 pegawai. Sedangkan
komposisi berdasarkan golongan, terdiri dari: Gol. I sebanyak 377 pegawai; Gol. II sebanyak 20.351
pegawai; Gol. III sebanyak 33.951 pegawai; dan Gol. IV sebanyak 1.754 pegawai (keterangan: data di atas
belum termasuk data CPNS Kementerian Keuangan sebanyak 3.573 pegawai dengan tingkat
pendidikan S2, S1, D-III, D-I).

        Dalam kaitannya dengan pendidikan dan pelatihan SDM, Kementerian Keuangan telah
melaksanakan modernisasi pelayanan di bidang pendidikan dan pelatihan, diantaranya: (i) kedudukan
hukum penyelenggara pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Keuangan yang kokoh;
(ii) struktur dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang komprehensif dalam
rangka optimalisasi TIK pada berbagai layanan diklat, mulai dari pengembangan metodologi
pembelajaran sampai dengan pemberian kemudahan layanan bagi peserta diklat sebelum, di saat, dan
setelah diklat berlangsung; (iii) kemudahan layanan dan kedekatan layanan dalam setiap
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; (iv) melakukan perekrutan Widyaiswara dan
pengembangan kompetensi Widyaiswara serta melakukan program kumandah bagi pegawai
Kementerian Keuangan yang baru saja menyelesaikan pendidikan pascasarjana untuk diunduh selama
setahun, yaitu mengabdikan ilmunya di BPPK; dan (v) memiliki jaringan kerjasama dengan institusi
nasional dan lembaga-lembaga internasional di bidang pendidikan dan pelatihan.

       Namun demikian, pendidikan dan pelatihan yang dilakukan Kementerian Keuangan juga tidak
lepas dari kendala yang ada seperti: (i) pelaksanaan pengembangan SDM Kementerian Keuangan
melalui pendidikan dan pelatihan masih dilaksanakan pada institusi selain institusi yang ditunjuk
sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan; (ii) terbatasnya ketersediaan SDM yang memiliki
kapabilitas dan dana dalam memelihara struktur dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) yang komprehensif dalam rangka optimalisasi TIK pada berbagai layanan diklat; (iii) belum
meratanya sarana dan prasarana fisik yang menunjang kemudahan layanan dan kedekatan layanan
dalam setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan (iv) kurangnya minat pegawai instansi
teknis yang berprestasi untuk ikut perekrutan widyaiswara.

d. Teknologi dan Informasi Keuangan

       Permasalahan utama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan
Kementerian Keuangan adalah pola tata-kelolanya yang bersifat dekonsolidasi-desentralisasi
dimana sumber daya informasi dan komunikasi yang ada umumnya dikelola secara terpisah di
masing-masing unit eselon-I. Selain itu belum adanya mekanisme penyusunan kebijakan yang
terstruktur, khususnya untuk hal-hal yang mencakup kepentingan lebih dari satu unit
eselon-I, menyebabkan masing-masing unit eselon-I berjalan sendiri-sendiri dalam mengelola sumber
daya informasi dan komunikasinya. Kondisi ini juga menyebabkan tidak tersedianya sistem
                                        MENTERI KEUANGAN
                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                – 33 –
informasi yang terintegrasi, yang dapat digunakan oleh setiap unit setiap saat dibutuhkan tanpa
terlebih dahulu harus menghubungi unit lain yang menghasilkan informasi tersebut secara sendiri-
sendiri.

      Dari sisi tiga aspek strategi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu tata kelola,
sistem aplikasi, dan infrastruktur, DepartemenKementerian Keuangan memiliki potensi besar untuk
pengembangan ke depan. Adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/KMK.01/2009 tentang
Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan adanya Tim Reformasi Teknologi
Informasi Komunikasi (TRTIK) merupakan landasan yang kokoh bagi pengembangan tata kelola di
masa yang akan datang. TRTIK menyediakan wahana koordinasi di antara unit-unit pengelola
teknologi informasi dan komunikasi di dalam DepartemenKementerian Keuangan untuk
menyelaraskan dan mensinergikan pengembangan sistem aplikasi dan infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

       Dari aspek sistem aplikasi, adanya modul-modul aplikasi yang telah ada dan rencana
pengembangan beberapa sistem aplikasi yang tengah berlangsung merupakan modal dasar bagi
penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Negara yang terpadu. Sementara dari aspek
infrastruktur, adanya infrastruktur IT, baik berupa jaringan intranet, jaringan WAN, akses Internet
maupun keberadaan Data Center, merupakan modal utama yang perlu dioptimalkan lebih lanjut
sehingga dapat beroperasi secara reliable.

       Disamping itu perlu adanya kebijakan-kebijakan, standar, dan prosedur yang berkaitan dengan
operasionalisasi teknologi informasi dan komunikasi, seperti yang terkait dengan tata kelola yang baik
(good IT governance), pengelolaan layanan (IT service management), pengelolaan kesinambungan bisnis
(business continuity management) beserta kelengkapannya seperti Disaster Recover Plan dan Disaster
Recover Center, keamanan sistem informasi (IT security management), dan pengelolaan sumber daya
informasi (termasuk yang berkaitan dengan masalah lisensi software).
                                       MENTERI KEUANGAN
                                       REPUBLIK INDONESIA
                                              – 34 –
                                             BAB II

                    VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN KEUANGAN

2.1.   VISI

        Visi Kementerian Keuangan adalah Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara
yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan
Berkeadilan.

          Dari visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Keuangan dan
Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas
menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan mengelola kekayaan negara. Dipercaya
adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan dan kekayaan
negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan
defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN. Akuntabel adalah pengelolaan keuangan dan
kekayaan negara yang mengacu pada praktek terbaik internasional yang berlandaskan asas
profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan.

2.2.   MISI

a.     Misi Fiskal adalah Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati
       (Prudent), dan Bertanggungjawab.
b.     Misi Kekayaan Negara adalah Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai
       dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggungjawab.
c.     Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah Mewujudkan industri pasar modal dan
       lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang
       tangguh dan berdaya saing global.
d.     Misi Penguatan Kelembagaan adalah :
       i. Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai
            dengan Tuntutan Masyarakat.
       ii. Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan
            bertanggung jawab.
       iii. Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan
            Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya.

2.3.   TUJUAN

       Tujuan strategis Kementerian Keuangan dikelompokkan ke dalam 6 tema pokok yaitu:
a.     Tujuan dalam Tema Pendapatan Negara adalah Meningkatkan dan Mengamankan Pendapatan
       Negara dengan Mempertimbangkan Perkembangan Ekonomi dan Keadilan Masyarakat
b.     Tujuan dalam Tema Belanja Negara adalah Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan
       Belanja Negara Untuk Mendukung Penyelenggaraan Tugas K/L dan Pelaksanaan Desentralisasi
       Fiskal
c.     Tujuan dalam Tema Pembiayaan APBN adalah Mewujudkan kapasitas pembiayaan yang
       mampu memberikan daya dukung bagi kesinambungan fiskal
                                       MENTERI KEUANGAN
                                       REPUBLIK INDONESIA
                                              – 35 –
d.     Tujuan dalam Tema Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan perbendaharaan negara yang
       profesional dan akuntabel serta mengedepankan kepuasan stakeholders atas kinerja
       perbendaharaan negara;
e.     Tujuan dalam Tema Kekayaan Negara adalah Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang
       optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan
f.     Tujuan dalam Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank adalah Membangun
       Otoritas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang Amanah dan Profesional, yang Mampu
       Mewujudkan Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank Sebagai Penggerak
       Perekonomian Nasional yang Tangguh dan Berdaya Saing Global

2.4.   SASARAN STRATEGIS

a.     Sasaran Strategis dalam Tema Pendapatan Negara adalah:

       1. Tingkat pendapatan yang optimal
          Tingkat pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan dalam negeri yang
          sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN- P
       2. Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh
          tingkat pelayanan yang handal
          Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi diukur berdasarkan hasil survey kepuasan
          stakeholder oleh lembaga independen. Hasil survey yang positif akan meningkatkan citra
          Kementerian Keuangan di mata stakeholder.
       3. Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi
          Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai terhadap peraturan perundang-
          undangan yang pada akhirnya menunjukkan potensi pendapatan pajak, kepabeanan dan
          cukai.
b.     Sasaran Strategis dalam Tema Belanja Negara :

       1. Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel
          - Alokasi belanja negara yang tepat sasaran adalah alokasi anggaran yang dapat mencapai
             kinerja program dan kegiatan kementerian negara/lembaga yang telah ditetapkan dalam
             APBN.
          - Alokasi belanja negara yang tepat waktu adalah pengesahan DIPA yang dapat diselesaikan
             sesuai jadwal yang ditetapkan.
          - Alokasi belanja negara yang efisien adalah penuangan anggaran pada DIPA yang dapat
             digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan.
          - Alokasi belanja negara yang akuntabel adalah alokasi belanja negara yang proporsional
             sesuai dengan prioritas rencana kerja pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan
             pelaksanaannya.

       2. Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.
          - Tata kelola yang tertib adalah pengelolaan belanja Negara sesuai dengan sistem dan
             prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
                                      MENTERI KEUANGAN
                                      REPUBLIK INDONESIA
                                              – 36 –
       -   Tata kelola yang transparan dan akuntabel adalah pengelolaan belanja Negara yang
           dilakukan secara terbuka sehingga proses pengelolaannya dapat diketahui oleh
           stakeholder dan dapat dipertanggungjawabkan.
     3. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah
        Pusat dan Pemerintahan daerah;
        Perimbangan Keuangan adalah pelaksanaan kebijakan hubungan keuangan Pusat dan daerah
        yang dapat menjamin keseimbangan keuangan terkait dengan besarnya beban, tanggung
        jawab, dan kewenangan yang dimiliki oleh Pusat maupun daerah sesuai dengan norma dan
        standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
     4. Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan,
        kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara
        Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
        - Tata kelola yang tertib adalah pengelolaan transfer ke daerah sesuai dengan peraturan
           perundang-undangan.
        - Transparan adalah pelaksanaan kebijakan transfer ke daerah dapat diakses oleh seluruh
           stakeholder.
        - Akuntabel adalah pelaksanaan kebijakan transfer ke daerah dapat
           dipertanggungjawabkan.

c.   Sasaran Strategis dalam Tema Pembiayaan APBN adalah:

     1. Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien.
        Memenuhi target pembiayaan APBN melalui utang yang bersumber dari dalam negeri dan
        luar negeri, dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan Pinjaman, dengan
        mempertimbangkan biaya dan risiko untuk mendukung kesinambungan fiskal.
     2. Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar
        lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.
        Tersedianya informasi terkait pengelolaan utang kepada publik secara transparan dan akurat,
        dan terjaganya kredibilitas pengelolaan utang dengan melakukan pembayaran kewajiban
        secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.
     3. Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.
        Mengoptimalkan struktur jatuh tempo SBN dengan memperhatikan jenis, tingkat bunga, dan
        tenor, serta kondisi pasar keuangan.
     4. Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.
        Mengembangkan pasar SBN dengan menyediakan alternaitif instrument SBN yang variatif,
        serta meningkatkan sebaran investor.

d.   Sasaran Strategis dalam Tema Perbendaharaan Negara adalah:

     1. Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara.
        Penyaluran belanja negara untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan secara
        akuras dan tepat waktu berarti pelaksanaan penyaluran belanja dilakukan sesuai dengan
        norma waktu yang ditetapkan.
                                MENTERI KEUANGAN
                                REPUBLIK INDONESIA
                                        – 37 –
2. Optimalisasi pengelolaan kas.
   Optimalisasi pengelolaan kas negara meliputi dalam hal perencanaan kas, pengendalian kas
   dan pemanfaatan idle kas, yang dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan kas dalam jumlah
   yang cukup.
   Optimalisasi pengelolaan kas negara adalah dalam rangka mewujudkan efisiensi pengelolaan
   kas dengan mengedepankan prinsip "meminimumkan biaya" dan "memaksimalkan manfaat"
   bila terjadi kekurangan kas (cash mismatch) atau pemanfaatan kelebihan kas (idle cash).
3. Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya.
   Salah satu bagian dari pengembalian dana dibidang investasi dan pembiayaan lainnya adalah
   pengembalian penerusan pinjaman. Dana penerusan pinjaman tersebut harus dioptimalkan
   pengembalian dan penyetorannya kembali ke APBN sesuai dengan target yang telah
   ditetapkan. Hal ini dikarenakan pengembalian dana tersebut mempunyai kontribusi dalam
   APBN sebagai penerimaan dalam negeri dan penerimaan defisit APBN.
4. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU.
   Melalui penyempurnaan regulasi terkait dengan pengelolaan BLU, peningkatan penilaian
   kinerja satker BLU serta pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan satker yang menerapkan
   Pengelolaan Keuangan BLU akan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efektif dan
   efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja keuangan pada satker BLU, sehingga
   selanjutnya akan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.
5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
   Salah satu kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
   keuangan negara adalah melalui penerapan akuntansi pemerintah modern sebagai dasar
   penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Sampai dengan saat ini LKPP yang
   telah disusun masih berdasarkan basis Kas Menuju Akrual. Selanjutnya secara bertahap LKPP
   akan disusun berdasarkan akrual basis, sehingga diharapkan akan terwujud peningkatan
   transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta peningkatan opini BPK
   (dari Disclaimer menjadi Wajar Tanpa Pengecualian) melalui LKPP yang lebih berkualitas.
6. Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu.
   Untuk menciptakan sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu, mulai
   tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan proyek penyempurnaan sistem perbendaharaan dan
   anggaran negara yang dikenal dengan Proyek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
   (SPAN).
   Proyek SPAN adalah sebagai langkah awal untuk mewujudkan sistem perbendaharaan yang
   modern, didukung oleh sistem informasi keuangan yang terpadu (Integrated Financial
   Management and Information System) dengan karakteristik antara lain: (i)
   terintegrasi/terotomasi yang sangat mendukung proses pelaksanaan anggaran, optimalisasi
   manajemen kas, serta pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban (ii) database
   yang terpusat dan memungkinkan perekaman data hanya sekali (single entry), (iii)
   memungkinkan 'what if analysis', (iv) penerapan proses bisnis yang mengacu pada best
   practice dan (v) menghubungkan secara on-line baik melalui satellite, dial-up dan sistem
                                      MENTERI KEUANGAN
                                      REPUBLIK INDONESIA
                                             – 38 –
       jaringan lainnya Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, 30 Kanwil Ditjen Perbendaharaan,
       178 KPPN dan Kementerian Negara/Lembaga.

e.   Sasaran Strategis dalam Tema Kekayaan Negara adalah:
     1. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal
        Mengkoordinasikan pemberian data dan informasi keberadaan asset idle kementerian dan
        lembaga dalam rangka perencanaan pengadaan belanja modal dari kementerian dan lembaga,
        serta penghematan penggunaan anggaran dengan mengoptimalkan BMN idle yang ada di
        kementerian dan lembaga.
     2. Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel
        Penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel adalah tercatatnya seluruh
        kekayaan negara/BMN dalam daftar barang baik di kementerian dan lembaga sebagai
        pengguna dan di Kementerian Keuangan sebagai pengelola.
     3. Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use
        Pemanfaatan BMN adalah upaya penggunaan secara maksimal seluruh BMN untuk
        mendukung penyelenggaraan Tupoksi penyelenggaraan negara.
     4. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara
        Pelayanan pengelolaan kekayaan Negara meliputi pelayanan permohonan penetapan status
        pemanfaatan, penggunaan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara.
     5. Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel
        Mendapatkan, mengumpulkan dan mengolah data kekayaan negara sehingga menjadi
        informasi eksekutif yang utuh, tepat waktu, akurat, dan dapat digunakan untuk proses
        pengambilan keputusan bagi pimpinan Kementerian Keuangan.

f.   Sasaran Strategis dalam Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank adalah:
     1. Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan
        profesional.
     2. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang
        mudah diakses, efisien dan kompetitif.
     3. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang
        menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal.
     4. Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan
        liquid.
     5. Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan
        keterbukaan (fairness and transparency).
     6. Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat
        diandalkan dan berstandar internasional.

g.   Sasaran Strategis Pembelajaran dan Pertumbuhan dalam menunjang pencapaian tujuan strategis
     6 tema pokok adalah:
                                  MENTERI KEUANGAN
                                  REPUBLIK INDONESIA
                                          – 39 –
1. Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi;
   Sistem rekrutmen yang kredibel dan pengembangan SDM tertata yang tertata dan
   berkelanjutan diharapkan menghasilkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi
   dalam mengelola Keuangan Negara
2. Terwujudnya organisasi yang handal dan modern;
   Pengembangan organisasi dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing unit organisasi dan
   SOP yang dimiliki.
   - Fungsi unit organisasi merupakan fungsi yang telah disusun berdasarkan Keputusan
   Menteri Keuangan.
   - SOP (Prosedur Operasi Standar) adalah standar yang dijadikan panduan bagaimana suatu
   kegiatan dilaksanakan, sehingga akan memberikan kepastian mengenai apa yang harus
   dilaksanakan, waktu penyelesaian, dan biaya (bila ada biaya). SOP yang disusun harus
   memenuhi prinsip efisiensi.
3. Terwujudnya good governance;
   Good Governance adalah terciptanya tata kelola pemerintahan dalam menerapkan prinsip Good
   Governance (Transparansi, Akuntabilitas, Responsiveness, Responsibilitas, Efektifitas, dan
   Efisien)
4. Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi;
   Sistem informasi/aplikasi yang ada di seluruh lingkungan Kementerian Keuangan
   diupayakan terintegrasi didukung dengan kualitas layanan infrastruktur yang prima.
5. Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan;
   Sasaran strategis ini terkait dengan product/service yang dihasilkan oleh Itjen yang difokuskan
   pada hasil pengawasan yang dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Depkeu melalui
   asistensi, monitoring dan review penyusunan Laporan Keuangan pada unit-unit di lingkungan
   Kementerian Keuangan dan Laporan Keuangan BAPP.
                                         MENTERI KEUANGAN
                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                 – 40 –
                                                BAB III

                               ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1.   ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

          Arah kebijakan dan strategi nasional yang dituangkan dalam RPJM Nasional Tahun 2009-2014,
yang merupakan RPJM ke-2 disusun berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025 sebagaimana
dituangkan dalam UU No. 17 Tahun 2007. Selain itu dengan tersusunnya Kabinet Indonesia Bersatu
(KIB) II, Renstra ini telah mengakomodir sebelas (11) Prioritas Nasional dan lima belas (15) Program
Pilihan Presiden, Kontrak Kinerja Menteri Keuangan dengan Presiden termasuk didalamnya Program
100 hari KIB II, serta Temu Nasional.

          Sebelas Prioritas Nasional meliputi : (i) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (ii) Pendidikan;
(iii) Kesehatan; (iv) Penanggulangan kemiskinan; (v) Ketahanan Pangan; (vi) Infrastruktur; (vii) Iklim
Investasi dan Iklim Usaha; (viii) energi; (ix) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (x) Daerah
Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik; (xi) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.

          Lima belas Program Pilihan Presiden meliputi : (i) Pemberantasan Mafia Hukum; (ii)
Revitalisasi Industri Pertahanan; (iii) Penanggulangan Terorisme; (iv) Peningkatan Daya Listrik di
seluruh Indonesia;(v) Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan; (vi) Revitalisasi Pabrik Pupuk dan
Gula; (vii) Penyempurnaan Peraturan Agraria dan Tata Ruang; (viii) Pembangunan Infrastruktur; (ix)
Penyediaan dana penjaminan Rp 2 triliun per tahun untuk Kredit Usaha Kecil Menengah; (x) Penetapan
Skema Pembiayaan dan Investasi; (xi) Perumusan Kontribusi Indonesia dalam Isu Perubahan Iklim dan
Lingkungan; (xii) Reformasi Kesehatan Masyarakat; (xiii) Penyelarasan antara Pendidikan dan Dunia
Kerja; (xiv) Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana; (xv) Sinergi antara Pusat dan Daerah.

          Kontrak Kinerja Menteri Keuangan dengan Presiden termasuk Program 100 Hari KIB II
meliputi :
(i) Memastikan tersusunnya Rencana Stategis Kementerian Tahun 2010-2014, yaitu: menyusun
    usulan Rencana Strategis Kementerian Tahun 2009-2014 yang terdiri dari tahapan kerja, rencana
    aksi kementerian, indikator kinerja utama, dan tenggat waktu; menyempurnakan Rencana
    Strategis Kementerian Tahun 2009-2014 melalui koordinasi yang efektif dengan Menteri Negara
    Perencanaan Pembangunan Nasional;

(ii) Memastikan tercapainya target capaian Program 100 Hari, yaitu: memastikan optimalisasi
     jam kerja operasional pelayanan kepelabuhanan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu di empat
     pelabuhan utama (Jakarta, Surabaya, Makasar, Medan) sebelum Desember 2010; mengoperasikan
     secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor sebelum Januari 2010; memastikan
     penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronika
     (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota dimulai di
     Batam sebelum Januari 2010; memastikan penetapan skema co-financing bagi program
     pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (penciptaan ownership di daerah) serta
     Pemerintah dan Swasta/BUMN (Public-Private Partnership); mengevaluasi sistem dan
                                         MENTERI KEUANGAN
                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                – 41 –
        meningkatkan efektifitas penggunaan dana perimbangan daerah; menuntaskan reformasi
        administrasi dan pelayanan perpajakan dan bea cukai; meningkatkan kemampuan dan peran
        Republik Indonesia dalam diplomasi ekonomi dan keuangan internasional;

(iii)   Memastikan tercapainya Prioritas Nasional di bidang lain, yang mencakup namun tidak terbatas
        pada: Memastikan konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga
        selambat-lambatnya Tahun 2011; memastikan percepatan harmonisasi dan sinkronisasi
        peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam
        implementasi pembangunan diantaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-
        lambatnya Tahun 2011; memastikan peningkatan investasi di bidang pangan, pertanian, dan
        industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan
        pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas
        unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu,
        tepat jumlah, dan terjangkau; Memastikan penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan
        investasi secara elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa
        kota, dimulai dari Batam, pembatalan Peraturan Daerah bermasalah dan pengurangan biaya
        untuk bisnis seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
        memastikan pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran
        arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi; memastikan beroperasinya
        secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor.
        Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap
        pertama Customs Advanced Trade System (CATS) di dry port Cikarang; memastikan pengembangan
        Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum
        Tahun 2012.

(iv)   Melaksanakan reformasi bidang pelayanan umum, yaitu mengkaji ulang dan mengusulkan
       perbaikan kebijakan, peraturan, dan proses pelaksanaan seluruh kegiatan yang berhubungan
       dengan pelayanan umum yang diberikan kementeriannya secara tuntas sebelum Juni 2010 serta
       memastikan efektifitas implementasi perbaikan peraturan tersebut sesuai dengan batas waktu
       yang ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk Presiden untuk memimpin reformasi pelayanan
       umum.
(v)    Melaksanakan perbaikan peraturan yang mendukung investasi yaitu mengkaji dan
       mengusulkan perbaikan peraturan-peraturan yang menghambat investasi sebelum Juni 2010
       dan memastikan efektifitas perbaikan peraturan tersebut sesuai dengan batas waktu yang
       ditetapkan;
(vi) Melaksanakan penyempurnaan kebijakan dan peraturan subsidi yaitu mengkaji dan
       mengusulkan penyempurnaan kebijakan dan peraturan mengenai subsidi BBM, listrik, dan
       pupuk sebelum Juni 2010 dan memastikan efektifitas peraturan yang disempurnakan tersebut
       sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan;
(vii) Mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis Kementerian Tahun 2010-2014;
(viii) Pengelolaan keuangan Kementerian memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
       BPK RI.
                                       MENTERI KEUANGAN
                                       REPUBLIK INDONESIA
                                               – 42 –
       Hasil Temu Nasional di beberapa bidang meliputi:
Bidang Infrastruktur, program aksi yang dilaksanakan Kementerian Keuangan untuk menanggapi isu-
isu yang berkembang antara lain:
(i)    Isu pengadaan tanah, dengan program aksi Pengelolaan dana BLU Tanah dan Land Capping
       sebaiknya berada di 1 tangan (DJ-BM) supaya kontrolnya jelas dan birokrasinya lebih sederhana;
(ii)   Isu skema Public Private Partnership (PPP), dengan program aksi:
       a. Revisi Perpres 67/2005: PPP diatur dengan memahami kondisi investasi infrastruktur yang
          layak secara finansial, layak secara ekonomi tetapi tidak layak finansial, dan tidak layak
          ekonomi dan tidak layak finansial.
       b. Revisi Perpres 67/2005: Pemerintah memberikan dukungan agar investasi yang tidak layak
          menjadi layak melalui berbagai kebijakan antara lain: Sistem tender disederhanakan dan
          dimungkinkan penunjukan langsung; Ide proyek dari investor (unsolicited) dimungkinkan;
          Dibuat ketentuan peralihan yang berisi : bagi badan usaha yang telah menandatangani
          Perjanjian Kerjasama sebelum berlakunya Perpres 67/2005 dan mengalami penurunan
          kelayakan investasi maka diberlakukan Perpres ini; Bentuk dukungan pemerintah bergradasi
          dari nol hingga pemerintah yang membangun terlebih dahulu baru dikerjasamakan dengan
          swasta;
(iii) Isu Revitalisasi Peran Pemerintah dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan
       program aksi perlu dipersiapkan pengaturan mengenai negosiasi pada IPP Kelistrikan;
(iv) Isu Peraturan yang tidak sinkron dengan program aksi melakukan Revisi Keppres 80/2003, UU
       33/2004, PP 54/2005 dan PP 54/2008;
(v)    Isu Pembiayaan dengan program aksi kejelasan lanjutan pemutihan KUT;
(vi) Isu Pengembangan dan Penerapan Teknologi dengan program aksi penghapusan bea masuk alat
       dan mesin pertanian sepanjanng tidak menghambat industri dalam negeri.
Bidang Energi, program aksi yang dilaksanakan Kementerian Keuangan untuk menanggapi isu-isu
yang berkembang antara lain:
(i)    Isu jaminan pasokan energi dengan program aksi merevisi Perpres 71 Tahun 2005 tentang
       Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu; Menerbitkan Perpres tentang proyek
       percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap II;
(ii)   Isu sistem harga yang kompetitif dengan program aksi: Merevisi Perpres No. 104 Tahun 2003
       tentang TDL PLN; Menyusun Roadmap rasionalisasi subsidi listrik; Menyusun Roadmap
       rasionalisasi subsidi BBM;
(iii) Isu investasi dan kemandirian pengelolaan energi dengan program aksi memberikan insentif
       khusus (fiskal) untuk pelaksanaan optimalisasi produksi migas; memberikan insentif untuk
       pembangunan refinery baru; memberikan insentif fiskal bagi pengembangan CBM; sinkronisasi
       aturan dalam RPP tentang Cost Recovery dengan kontrak PSC termasuk masalah perpajakan;
(iv) Isu renewable energy dengan program aksi: menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
       insentif pemanfaatan renewable energy berupa keringanan pajak; menerbitkan Perpres untuk
       penurunan pajak 5 persen dalam jangka waktu 15 tahun untuk PLTP (Panas Bumi).
                                       MENTERI KEUANGAN
                                       REPUBLIK INDONESIA
                                               – 43 –
Bidang Industri dan Jasa, program aksi yang dilaksanakan Kementerian Keuangan untuk menanggapi
isu-isu yang berkembang antara lain:
(i)    Isu infrastruktur transport dengan program aksi operasional seluruh pihak berwenang di
       pelabuhan menjadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
(ii)   Isu bank dan pendanaan dengan program aksi optimalisasi dan meningkatkan kemampuan LPEI
       sebagai lembaga pembiayaan ekspor (trade finance)
(iii) Isu perpajakan dengan program aksi diperlukan UU tentang "Pengampunan Pajak" untuk semua
       lapisan wajib pajak; Amandemen UU PPN antara lain (Restitusi PPN bisa dilakukan setiap bulan;
       Pajak Masukan dalam masa belum produksi dapat dikreditkan seluruhnya dan tidak perlu
       dibayar kembali); Penghapusan VAT untuk industri media (kertas dan koran). Penyempurnaan
       KMK No 575 Tahun 2000 dan penerbitan peraturan percepatan restitusi pajak sehingga paling
       lambat 3 bulan.
(iv) Isu Kepabeanan dengan program aksi : Review prosedur pemeriksaan bea cukai agar tidak terjadi
       pemeriksaan ganda; Percepatan operasionalisasi National Single Window; Transparansi dalam
       penetapan nilai pabean; Penghapusan PNBP dokumen untuk perusahaan Freight Forwarder; Jam
       kerja kepabeanan 24 jam sehari, 7 hari seminggu; Reformasi kepabeanan melalui jalur prioritas
       dapat ditingkatkan dan diperluas kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan.
(v)    Isu Pasar dengan program aksi Review PP No. 34/1996 ttg BMAD & BM Imbalan.
(vi) Isu bahan baku/struktur industry dengan program aksi: penetapan pajak ekspor untuk produk-
       produk mentah (bahan baku); pembebasan PPN atas bahan baku perak, crumb rubber, sheet dan
       crepe.
(vii) Isu teknologi dengan program aksi : penyediaan anggaran R&D lebih besar oleh pemerintah
       dengan alokasi yang efektif dan efisien; insentif potongan PPh 5 persen bagi perusahaan yang
       melakukan R&D.
(viii) Isu Pariwisata dengan program aksi: menghapus pajak barang mewah atas bahan makanan dan
       minuman; VAT dikembalikan kepada wisatawan; Insentif potongan PPh 5% bagi perusahaan yg
       melakukan pelatihan peningkatan mutu SDM.

3.1.1 Prioritas Nasional di Bidang Keuangan

      Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2
ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan
upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan
teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

      Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan
dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi
tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk
memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan untuk (i)
mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (ii)
memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah menuju
keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan
pelayanan di dalam negeri; (iii) meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan
                                      MENTERI KEUANGAN
                                      REPUBLIK INDONESIA
                                              – 44 –
pengetahuan; dan (iv) membangun infrastruktur yang maju; serta (v) melakukan reformasi di bidang
hukum dan aparatur negara.

        Sektor keuangan dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan di dalam menjaga
stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mampu
memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak krisis melalui implementasi sistem jaring
pengaman sektor keuangan Indonesia, peningkatan kontribusi lembaga jasa keuangan`bank dan non-
bank dalam pendanaan pembangunan terutama peningkatan akses pendanaan bagi keluarga miskin,
baik di perdesaan maupun di perkotaan, serta peningkatan kualitas pertumbuhan perbankan nasional.
Dengan demikian, setiap jenis investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, akan memeroleh
sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa keuangan. Selain itu, semakin beragamnya
lembaga keuangan akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi seluruh lapisan
masyarakat.

      Perbaikan pengelolaan keuangan negara bertumpu pada sistem anggaran yang transparan,
bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Dalam rangka meningkatkan
kemandirian, peran pinjaman luar negeri dijaga pada tingkat yang aman. Sementara itu, sumber utama
penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak, bea dan cukai terus ditingkatkan efektivitasnya.
Kepentingan utama pembiayaan pemerintah adalah penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat
menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik, baik di dalam penyediaan pelayanan dasar,
prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, maupun mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

      Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan
profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat
maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

      Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan
kepentingan nasional sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan
mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu
memperhatikan secara cermat dinamika globalisasi, komitmen nasional di berbagai fora perjanjian
ekonomi internasional, dan kepentingan nasional dengan mengutamakan kelompok masyarakat yang
masih lemah, serta menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa.

       Dalam lima tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan dari 5,5 persen
pada Tahun 2010 menjadi 7,5 persen pada Tahun 2014. Pertumbuhan ini secara rata-rata lebih tinggi
dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir. Dalam kurun waktu 2004 -
2009, rata-rata pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,5 persen, sementara rata-rata
pertumbuhan ekonomi selama Tahun 2010 - 2014 diperkirakan mencapai 6,7 persen. Optimisme ini
muncul seiring dengan pemulihan ekonomi dunia yang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya
sekaligus pemulihan pada sektor keuangan.

      Secara nominal, nilai produk domestik bruto (PDB) akan mengalami kenaikan yang
cukup signifikan. Setiap tahunnya, sejak Tahun 2010 kenaikan nilai PDB nominal mencapai lebih
dari 800 triliun rupiah, sehingga pada Tahun 2014 nilai PDB nominal berada pada kisaran 10.000
                                        MENTERI KEUANGAN
                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                – 45 –
triliun rupiah. Nilai ini hampir mendekati dua kali lipat nilai PDB Tahun 2009. Meningkatnya nilai PDB
ini tidak terlepas dari peranan semua komponen yang mendukung dan memberikan kontribusi pada
PDB seperti konsumsi, ivestasi, ekspor dan impor. Perekonomian dunia yang membaik juga
memberikan andil bagi peningkatan produksi dalam negeri. Pendapatan masyarakat dunia yang
meningkat sebagai imbas dari perbaikan ekonomi dunia akan meningkatkan permintaan terhadap
barang dan jasa, yang pada gilirannya akan mendongkrak ekspor negara kita ke beberapa negara lain di
dunia. Peningkatan ekspor ini akan merangsang aktivitas ekonomi domestik dalam meningkatkan dan
memperluas produksi sehingga daya tarik negara kita terhadap para investor asing akan semakin
meningkat. Iklim investasi yang semakin kondusif, stabilitas ekonomi yang terjaga serta kebijakan
ekonomi yang pruden menjadi nilai tambah tersendiri dalam menarik investasi baik asing maupun
domestik. Peningkatan investasi ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru yang dapat
menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan penduduk dan akhirnya akan berakibat pada
peningkatan konsumsi.

        Kondisi perekonomian yang semakin membaik dan stabilitas harga yang terjaga akan mampu
mengerem gejolak kenaikan harga-harga komoditas. Hal ini berakibat pada tingkat inflasi lima tahun ke
depan. Pada Tahun 2010 inflasi nasional diperkirakan mencapai 5 persen sedikit lebih tinggi dari
perkiraan inflasi Tahun 2009. Namun dalam perjalanannya, sejalan dengan inflation targeting, tingkat
inflasi ini mengalai penurunan sehingga pada Tahun 2014 dapat mencapai kisaran 3,5 - 4 persen.

       Setelah menembus angka Rp12.000 per US$1 pada Maret 2009, secara perlahan rupiah terus
mengalami apresiasi dan pada Oktober 2009 nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp9.500 per UD$1.
Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga akhir Tahun 2009 sehingga selama Tahun 2009 rata-
rata nilai tukar rupiah sebesar Rp10.500 per US$1. Dalam lima tahun ke depan, sejalan dengan situasi
ekonomi dan keuangan yang semakin stabil dan tingkat inflasi yang terjaga, nilai tukar rupiah tidak
akan mengalami fluktuasi dan berada pada kisaran Rp10.000 per US$1. Stabilnya nilai tukar ini akan
berdampak positif pada perdagangan dunia dan produk Indonesia di pasar internasional akan semakin
kompetitif.

      Perbaikan kondisi ekonomi Tahun 2009 berlangsung lebih cepat dari yang diperkirakan. Hampir
semua indikator ekonomi seperti inflasi, nilai tukar rupiah, indeks harga saham dan harga-harga
komoditas mengarah pada satu titik perbaikan. Sampai dengan akhir September 2009, inflasi nasional
mencapai 2,8 persen (yoy), indeks haraga saham mengalami kenaikan hingga mencapai 2.500 dan
rupiah mengalami penguatan. Terjaganya indikator-indikator ini memberikan cukup ruang bagi Bank
Indonesia untuk menyesuaikan kembali tingkat suku bunganya. Sampai dengan akhir Tahun 2009,
suku bunga SBI 3 bulan diproyeksikan mencapai 7,5 persen. Pada Tahun 2010, SBI 3 bulan diperkirakan
mencapai 6,5 persen, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Dalam lima tahun ke depan, sejalan
dengan membaiknya indikator ekonomi, secara bertahap suku bunga SBI 3 bulan ini akan menurun
hingga mencapai 5 persen pada Tahun 2014.

       Krisis global yang melanda dunia, berdampak pula pada menurunnya jumlah lapangan
kerja. Dan masalah pengangguran merupakan permasalahan klasik tiap negara. Pada Tahun 2009
angka pengangguran di Indonesai, meskipun belum sesuai rencana, telah mengalami
penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan semakin meningkatnya investasi di
                                           MENTERI KEUANGAN
                                           REPUBLIK INDONESIA
                                                   – 46 –
dalam negeri, makin luasnya lapangan kerja yang terbentuk, dan makin mudahnya akses penduduk
terhadap sumber-sumber ekonomi, maka penurunan tingkat pengangguran diperkirakan masih tetap
berlangsung pada tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, untuk periode Tahun 2010-2014
pemerintah menargetkan penurunan angka pengangguran secara bertahap dari 8 persen pada 2010
persen menjadi 5 persen pada Tahun 2014.

       Seperti halnya pengangguran, kemiskinan juga menjadi salah satu permasalahan dan tantangan
berat yang perlu segera dicari jalan keluarnya. Menurut data historis, selama periode 2006-2009 jumlah
penduduk miskin mengalami penurunan yang cukup drastis dari 39,3 juta orang pada 2006 menjadi
32,53 juta orang pada Tahun 2009 atau tingkat pengangguran menurun dari 17,75 persen pada 2006
menjadi 14,15 persen pada Tahun 2009. Dalam lima tahun ke depan sesuai dengan rencana
pembangunan jangka menengah Tahun 2010 - 2014, angka kemiskinan ini diproyeksikan mengalami
penurunan lebih lanjut. Pada Tahun 2010 tingkat kemiskinan diperkirakan mencapai 13 persen dan
pada Tahun 2014 pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada pada kisaran 8,5 persen.

PRIORITAS NASIONAL

      Visi dan Misi pemerintah 2009-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke
dalam sejumlah program aksi prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat
keberhasilannya. Sebelas Program aksi di bawah ini dipandang mampu menjawab sejumlah tantangan
yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang.

        Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi
dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4)
penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8)
energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik;
serta (11) kebudayaan, kretivitas, dan inovasi teknologi.

Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

      Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu,
penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas
pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas
pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.

       Oleh karena itu, substansi inti dari reformasi birokrasi dan tata kelola adalah :

1. Struktur: Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani
   aparatur negara yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan
   Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; restrukturisasi
   lembaga pemerintah lainnya, seperti di bidang keberdayaan UMKM, pengelolaan energi,
   pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan
   penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2014.
                                         MENTERI KEUANGAN
                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                 – 47 –
2.   Otonomi daerah: Penataan otonomi daerah melalui: 1) Penghentian/pembatasan pemekaran
     wilayah; 2) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah; dan 3)
     penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
3.   Sumber daya manusia: Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen,
     pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat selambat-lambatnya 2011.
4.   Regulasi: Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat
     maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, diantaranya
     penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambatlambatnya 2011.
5.   Sinergi antara pusat dan daerah: Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama
     Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
6.   Penegakan Hukum: Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh
     seluruh lembaga dan aparat hukum.
7.   Data Kependudukan: Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem
     Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda
     Penduduk selambat-lambatnya pada 2011.

Prioritas 2: Pendidikan

      Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju
terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa
yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang
didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan
lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

     Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1.   Akses pendidikan dasar-menengah: Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan
     dasar dari 95% di 2009 menjadi 96% di 2014 dan APM pendidikan setingkat SMP dari 73% menjadi
     76% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA dari 69% menjadi 85%;
     Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS, penurunan harga buku standar di tingkat sekolah
     dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2012 dan penyediaan sambungan
     internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus
     diperluas ke tingkat sekolah dasar.
2.   Akses pendidikan tinggi: Peningkatan APK pendidikan tinggi dari 18% di 2009 menjadi 25% di
     2014.
3.   Metodologi: Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan
     ujian (teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan
     sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya bahasa Indonesia melalui penyesuaian
     sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011 dan penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah
     sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014.
                                         MENTERI KEUANGAN
                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                 – 48 –
4.   Pengelolaan: Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang
     unggul, revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas quality assurance, mendorong aktivasi
     peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses
     pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten.
5.   Kurikulum: Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat. nasional,
     daerah, dan sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab
     kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan memasukkan
     pendidikan kewirausahaan (diantaranya mengembangkan model link and mach.)

Prioritas 3: Kesehatan

Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif,
melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan
air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka
harapan hidup dari 70,6 tahun pada 2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014, dan pencapaian keseluruhan
sasaran Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

       Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

1.   Program kesehatan masyarakat: Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu yang meliputi
     pemberian imunisasi dasar kepada 90% balita pada 2014; Penyediaan akses sumber air bersih yang
     menjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 75%
     penduduk sebelum 2014; Penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan dari 307 per 100.000
     kelahiran pada 2008 menjadi 118 pada 2014, serta tingkat kematian bayi dari 34 per 1.000 kelahiran
     pada 2008 menjadi 24 pada 2014.
2.   Program KB: Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan
     swasta selama 2010-2014.
3.   Sarana kesehatan: Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi
     internasional di minimal 5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota pada 2012 dan 5 kota pada
     2014.
4.   Obat: Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh
     Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada 2010.
5.   Asuransi Kesehatan Nasional: Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga
     miskin dengan cakupan 100% pada 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia
     lainnya antara 2012-2014.

Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan

      Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan
perbaikan distribusi perawatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan
masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

       Oleh karena itu, substansi inti program aksi penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1.   Bantuan Sosial Terpadu: Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang
     mencakup program Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik yang bersifat insidensial atau
                                         MENTERI KEUANGAN
                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                – 49 –
     kepada kelompok marginal, program keluarga harapan, bantuan pangan, jaminan sosial bidang
     kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini
     (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan diperluas menjadi program nasional mulai 2011-
     2012.
2.   PNPM Mandiri: Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp 10,3 trilyun pada 2009 menjadi Rp
     12,1 trilyun pada 2010, pemenuhan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp 3 milyar per
     kecamatan untuk minimal 30% kecamatan termiskin di pedesaan, dan integrasi secara selektif
     PNPM Pendukung.
3.   Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010
     dan perluasan cakupan KUR mulai 2011.
4.   Tim Penanggulangan Kemiskinan: Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan di
     bawah koordinasi Wakil Presiden, penggunaan unified database untuk penetapan sasaran program
     mulai 2009-2010, dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat sebagai dasar
     keputusan dan alokasi anggaran.

Prioritas 5: Ketahanan Pangan

Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian
pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian
lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per
tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014.

       Oleh karena itu, substansi inti program aksi ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

1.   Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian: Penataan regulasi untuk menjamin
     kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar,
     penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar.
2.   Infrastruktur: Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan,
     jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-
     daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta
     kemampuan pemasarannya.
3.   Penelitian dan Pengembangan: Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang
     pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas
     dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi.
4.   Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi: Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri
     perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang
     terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji,
     pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan
     terjangkau.
5.   Pangan dan Gizi: Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan
     harapan.
                                         MENTERI KEUANGAN
                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                 – 50 –
6.   Adaptasi Perubahan Iklim: Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi
     sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

Prioritas 6: Infrastruktur

      Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap
pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat
umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

       Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

1.   Tanah dan tata ruang: Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk
     kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara
     terpadu.
2.   Jalan: Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa
     Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang total 19.370 km pada 2014.
3.   Perhubungan: Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda
     dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru
     Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih
     kecil dari 50% keadaan saat ini.
4.   Perumahan rakyat: Pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Rusunami dan
     650 twin block berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000
     keluarga yang kurang mampu pada 2012.
5.   Pengendalian banjir: Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir, diantaranya
     Banjir Kanal Timur Jakarta sebelum 2012 dan penanganan secara terpadu Daerah Aliran Sungai
     Bengawan Solo sebelum 2013.
6.   Telekomunikasi: Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia bagian timur sebelum
     2013 dan maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat.
7.   Transportasi perkotaan: Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta,
     Bandung, Surabaya, Medan) sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan, termasuk
     penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan Monorail) selambat-
     lambatnya 2014.

Prioritas 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha
       Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur,
perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

       Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang iklim investasi dan iklim usaha adalah
sebagai berikut:
1. Kepastian hukum: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga
    terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan
    inkonsistensi dalam implementasinya.
                                         MENTERI KEUANGAN
                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                 – 51 –
2.   Penyederhanaan prosedur: Penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara
     elektronik (SPSIE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di
     Batam, pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda
     Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
3.   Logistik nasional: Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin
     kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi. Percepatan realisasi
     proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama Custom
     Advanced Trade System (CATS) di dry port Cikarang.
4.   Sistem informasi: Beroperasinya secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor (sebelum
     Januari 2010) dan ekspor.
5.   KEK: Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012.
6.   Kebijakan ketenagakerjaan: Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka
     penciptaan lapangan kerja.

Prioritas 8: Energi

      Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional
melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya.

       Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang energi adalah sebagai berikut:

1.   Kebijakan: Pengambilan kewenangan atas kebijakan energi ke dalam Kantor Presiden untuk
     memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi
     Nasional.
2.   Restrukturisasi BUMN: Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN dan
     Pertamina yang selesai selambat-lambatnya 2010 dan diikuti oleh BUMN lainnya.
3.   Kapasitas energi: Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per tahun
     mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencakup 62% pada 2010 dan 80% pada 2014; dan
     produksi minyak bumi sebesar lebih dari 1,2 juta barrel per hari mulai 2014.
4.   Energi alternatif: Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal
     sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal bed
     methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya,
     microhydro, dan nuklir secara bertahap.
5.   Hasil ikutan dan turunan minyak bumi/gas: Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan
     minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya.
6.   Konversi menuju penggunaan gas: Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga
     mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010; penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan
     umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar.
                                       MENTERI KEUANGAN
                                       REPUBLIK INDONESIA
                                               – 52 –
Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

      Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk
mengantisipasi perubahan iklim.

       Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
adalah sebagai berikut:
1. Perubahan iklim: Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, peningkatan hasil
    rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh
    diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber
    pendanaan seperti dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan
    (PSDH), dan Dana Reboisasi.
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan: Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui
    pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan
    jasa pada 2010 dan terus berlanjut; Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per
    tahun dan penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014; Penghentian kerusakan
    lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya.
3. Sistem Peringatan Dini: Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS)
    dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini
    Iklim (CEWS) pada 2013.
4. Penanggulangan bencana: Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui: 1)
    penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta
    penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi, dan 2) pembentukan tim gerak
    cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang
    memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh
    wilayah Indonesia.

Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik

      Program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik ditujukan untuk
pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta
keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik dengan substansi inti sebagai berikut:
1. Kebijakan: Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung
   kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar,
   dan pasca-konflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011.
2. Kerjasama internasional: Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka
   pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan.
3. Keutuhan wilayah: Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini,
   Timor Leste, dan Filipina pada 2010.
                                         MENTERI KEUANGAN
                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                 – 53 –
4.   Daerah tertinggal: Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014.

Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

      Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya,
untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan
adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang
dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.

      Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang kebudayaan, kreativitas, dan inovasi
teknologi adalah sebagai berikut:

1.   Perawatan: Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan Cagar Budaya,
     revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum Oktober 2011.
2.   Sarana: Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni
     budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012.
3.   Penciptaan: Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Penelitian, Penciptaan dan
     Inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas.
4.   Kebijakan: Peningkatan perhatian dan kesertaan Pemerintah dalam program-program seni budaya
     yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan
     budaya.
5.   Inovasi Teknologi: Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang
     mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi
     perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.

      Terkait dengan 11 Prioritas Nasional diatas, sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, Kementerian
Keuangan mendukung 3 (tiga) Prioritas Nasional yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2)
Ketahanan Pangan; dan (3) Iklim Investasi dan Iklim Usaha.

       Untuk mendukung Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola pada Substansi Inti
Otonomi daerah tentang Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Dana Perimbangan
Daerah, Kementerian Keuangan melaksanakan Kegiatan Prioritas Nasional Perumusan Kebijakan,
Bimbingan Teknis, dan Pengelolaan Transfer Ke Daerah. Indikator Kinerja Kegiatan tersebut adalah
(1) Persentase ketepatan jumlah penyaluran jumlah dana transfer ke daerah dan (2) Ketepatan waktu
penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah. Selain itu, pada Substansi Inti
Regulasi tentang Percepatan Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundangan di Tingkat Pusat
maupun Daerah hingga Tercapai Keselarasan Arah Dalam Implementasi Pembangunan, diantaranya
Penyelesaian Kajian 12.000 Peraturan Daerah selambat-lambatnya 2011, Kementerian Keuangan
melaksanakan Kegiatan Prioritas Nasional Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring
dan Evaluasi di bidang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Indikator Kinerja Kegiatan
tersebut adalah (1) Persentase jumlah kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat
                                        MENTERI KEUANGAN
                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                – 54 –
diimplementasikan; dan (2) Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal
dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan.

       Kementerian Keuangan dalam mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan pada
Substansi Inti Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi tentang Dorongan untuk investasi pangan,
pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan
pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul
yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan
terjangkau. Kegiatan Prioritas Nasional yang dilaksanakan yaitu: pertama, Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) dengan Indikator
Kinerja Kegiatannya adalah Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan
tepat waktu. Kedua, Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) dengan Indikator
Kinerja Kegiatannya adalah (1) Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien;
dan (2) Penyediaan Anggaran secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menunjang program dibidang
pangan, pertanian, dan industri pedesaan sesuai dengan persetujuan.

        Kementerian Keuangan mendukung Prioritas Nasional Iklim Investasi dan Iklim Usaha pada 3
(tiga) Substansi Inti yaitu: (1) Logistik Nasional, (2) Sistem informasi dan (3) Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK). Pertama, pada Substansi Inti Logistik Nasional tentang Pengembangan dan penetapan Sistem
Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi
biaya tinggi, Kementerian Keuangan melaksanakan Kegiatan Prioritas Nasional Perumusan Kebijakan
dan Bimbingan Teknis Fasilitas Bidang Kepabeanan dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu (1)
Persentase realisasi janji layanan publik terkait pemberian fasilitas pembebasan dan keriganan bea
masuk; (2) Persentase realisasi janji layanan public terkait pemberian fasilitas pertambangan; (3)
Persentase realisasi janji layanan public terkait pemberian tempat penimbunan berikat (TPB); dan
Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan
kepabeanan yang menunjang Sistem Logistik Nasional (Customs Advance Trade System). Kedua, pada
Substansi Inti Sistem Informasi tentang Beroperasinya secara penuh National Single Window (NSW)
untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor, Kegiatan Prioritas Nasional yang dilaksanakan
Kementerian Keuangan yaitu Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi
Kepabeanan dan Cukai dengan Indikator Kinerja Kegiatannya adalah Persentase sistem aplikasi dan
infrastruktur TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC. Ketiga, pada Substansi Inti Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) tentang Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum
2012, Kementerian Keuangan melaksanakan 2 (dua) Kegiatan Prioritas Nasional yaitu (1) Perumusan
kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai; dan (2) Perumusan kebijakan
di bidang PPh dan perjanjian kerjasama perpajakan internasional. Adapun Indikator Kinerja
Kegiatan Prioritas tersebut yaitu Persentase penyelesaian usulan pembuatan/revisi peraturan
perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat/direvisi.
                                        MENTERI KEUANGAN
                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                – 55 –
PRIORITAS BIDANG EKONOMI

         Pembangunan bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan
tantangan di berbagai bidang dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Oleh sebab itu pembangunan bidang ekonomi harus dilaksanakan secara sinergi dengan bidang-bidang
yang lain untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka penciptaan peningkatan
kesejahteraan rakyat, dalam RPJM 2010-2014 elemen-elemen utama pembangunan di bidang ekonomi
yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh adalah : (1) pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan; (2) penciptaan stabilitas ekonomi yang kokoh; serta (3) pembangunan
ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

           Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekononomi yang tinggi dan
berkelanjutan adalah elemen yang tidak bisa ditinggalkan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
menggambarkan terjadinya peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi suatu negara. Peningkatan
tersebut akan mendorong pada terbukanya kesempatan kerja baru bagi rakyat. Selain itu, pertumbuhan
ekonomi yang positif memungkinkan suatu negara untuk meningkatkan teknologi dan
kemampuannya melakukan akumulasi modal (baik fisik maupun modal sumber daya manusia) yang
kemudian akan berdampak positif pada produktivitas. Terbukanya lapangan pekerjaan baru dan
peningkatan produktivitas pada akhirnya berimplikasi positif pada penghasilan yang diterima rakyat.
Bila hal ini berlangsung berkelanjutan, tingkat kesejahteraan rakyat akan meningkat.

          Pertumbuhan ekonomi dapat didorong dari dua sisi, yakni sisi permintaan dan sisi
penawaran. Dari sisi permintaan ada empat komponen utama di dalamnya yang perlu mendapatkan
perhatian. Yang pertama adalah Investasi yang memegang peranan terbesar bagi pertumbuhan
ekonomi. Terciptanya akumulasi modal dapat meningkatkan produktivitas seiring dengan tingkat
investasi yang tinggi. Oleh karena kebutuhan investasi masih belum mampu dipenuhi oleh penanaman
modal dalam negeri, maka usaha untuk menarik investasi asing masuk Indonesia masih harus terus
dilakukan, terutama melalui usaha perbaikan iklim investasi yang terus-menerus. Selain itu, investasi
masih terpusat pada daerah dan industri tertentu. Dengan demikian, langkah kebijakan diversifikasi
dan penyebaran investasi harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan potensi atau sumber
daya spesifik yang dimiliki daerah atau industri.

         Yang kedua adalah Ekspor yang juga merupakan sumber bagi pertumbuhan ekonomi. Dari
waktu ke waktu kinerja ekspor Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Namun peningkatan kinerja
masih didominasi oleh ekspor oleh bahan mentah yang sangat dipengaruhi oleh peningkatan harga di
pasar internasional. Bersamaan dengan meningkatnya persaingan di pasar global, peningkatan ekspor
hendaknya dilakukan pada komoditi-komoditi yang mampu memberikan nilai tambah yang lebih
besar. Hal ini bisa dilakukan jika biaya logistik mampu dikurangi secara berarti. Kondisi infrastruktur
yang kurang memadai, banyaknya pungutan liar, dan peraturan yang rumit menyebabkan tingginya
biaya operasional yang harus dibayar oleh para pengusaha bila dibandingkan dengan yang terjadi di
negara lain. Akibatnya nilai tambah dan daya saing ekspor Indonesia menjadi rendah.
                                        MENTERI KEUANGAN
                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                – 56 –
           Ketiga, Kebijakan Menjaga Daya Beli. Daya beli rakyat akan dapat ditingkatkan apabila
pendapatan masyarakat mengalami peningkatan. Selain itu, masyarakat akan merasa sejahtera ketika
dapat membeli kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Hal ini tidak dapat terjadi bila harga meningkat
tiba-tiba, sementara penghasilannya tetap (daya beli rakyat turun). Oleh karena itu dalam menjaga daya
beli rakyat, salah satu langkah kebijakan yang perlu dilakukan adalah menjaga tingkat inflasi. Oleh
sebab itu pula pemerintah harus lebih proaktif mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang ada
yang mempengaruhi inflasi, terutama yang terkait dengan proses distribusi dan pergerakan harga di
pasar internasional. Bila daya beli terjaga, tingkat konsumsi rakyat juga akan terjaga, yang kemudian
akan mendukung pula terciptanya pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi penting, terutama bila
mengingat masih tingginya kontribusi konsumsi rumah tangga bagi pertumbuhan ekonomi di
Indonesia.

         Keempat adalah Optimalisasi Pengeluaran Pemerintah. Meski tidak besar perannya, tetapi
pengeluaran pemerintah memiliki peran yang tidak kalah penting bila dibandingkan dengan
komponen pertumbuhan ekonomi lainnya, terutama di saat terjadi ancaman resesi ekonomi seperti
yang terjadi saat ini. Pemberian stimulus fiskal diharapkan dapat mendorong peningkatan permintaan,
menutupi penurunan permintaan akibat turunnya investasi dan ekspor. Namun perlu menjadi
perhatian, terkait dengan pengeluarannya, pemerintah dibatasi oleh ketersediaan anggaran yang
dimiliki. Bila pengeluaran terlalu besar, defisit anggaran akan menjadi membesar dan dapat
mengancam keberlangsungan kebijakan fiskal ke depan. Di sisi lain, pengeluaran yang terlalu besar
juga dapat mengurangi porsi konsumsi dan investasi swasta dalam perekonomian (crowding out effect).
Untuk itu pemerintah perlu mengoptimalkan pengeluarannya seefektif dan seefisien mungkin.

        Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi akan diperoleh melalui peningkatan produksi.
Sektor yang diharapkan menjadi pendorong utama peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sisi
produksi adalah sektor industri manufaktur. Hal ini dikarenakan sektor industri manufaktur dapat
memberikan nilai tambah yang lebih besar bila dibandingkan sektor industri berbasikan sumber daya
alam, seperti sektor industri pertanian, kehutanan, atau pertambangan. Di luar sektor industri
manufaktur, sektor industri pertanian, kehutanan, dan perikanan masih diandalkan dalam mendorong
peningkatan produksi. Selain itu, sektor-sektor lain juga diharapkan dapat mendukung peningkatan
produksi demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Stabilitas Ekonomi yang Kokoh

          Stabilitas ekonomi makro merupakan elemen kedua yang tidak kalah pentingnya untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat dan prasyarat bagi pertumbunan ekonomi. Perekonomian negara
hanya dapat memberikan kinerja yang baik apabila didukung oleh kestabilan ekonomi yang kokoh.
Volatilitas pada harga barang, tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan ekonomi, atau utang
pemerintah dapat memberikan gangguan pada perekonomian, terutama sektor swasta, yang
membutuhkan kepastian dalam menjalankan usahanya yang pada gilirannya akan menmpengaruhi
kesejahteraan masyarakat.

          Dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi yang kokoh. Stabilitas harga dan stabilitas
nilai tukar harus dapat dijaga. Gejolak harga yang tinggi selain mengurangi daya beli masyarakat juga
akan menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha. Nilai tukar yang befluktuasi juga akan
                                       MENTERI KEUANGAN
                                       REPUBLIK INDONESIA
                                               – 57 –
menimbulkan ketidakpastian bagi kinerja sektor perdagangan karena ketika nilai tukar terlalu menguat
daya saing ekspor akan menurun, dan sebaliknya ketika nilai tukar melemah perekonomian akan
dihantam oleh tingginya harga impor. Untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut langkah
kebijakan moneter harus dipertajam.

         Stabilitas ekonomi juga didukung oleh kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Tingkat defisit
atau hutang yang terlalu tinggi akan meningkatkan ketidakpercayaan swasta kepada pemerintah.
Kebijakan anggaran defisit akan mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan, baik luar
negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri maupun dari pinjaman dalam negeri dalam bentuk
penerbitan surat berharga negara (SBN). Dengan kebijakan seperti ini resiko memegang obligasi negara
semakin meningkat yang pada gilirannya mendorong tingginya yield yang harus dibayarkan
pemerintah. Bila itu terjadi stabilitas makroekonomi dapat terganggu. Pengelolaan tingkat defisit
anggaran dan utang yang baik (melalui debt switch atau buy back) yang ada dalam kebijakan fiskal yang
berkelanjutan menjadi penting dalam menyokong terciptanya stabilitas makroekonomi.

         Stabilitas ekonomi juga sangat bergantung pada sektor kebijakan sektor keuangan. Krisis
ekonomi Indonesia tahun 1998 berawal dari krisis di sektor keuangan yang selanjutnya memberikan
pengaruh buruk pada seluruh bidang pembangunan. Krisis ekonomi dunia yang baru saja terjadi juga
dipicu oleh krisis di sektor keuangan. Oleh karenanya, stabiilitas sektor keuangan ini harus menjadi
fokus utama dalam mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh.

Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan

         Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas ekonomi akan menjadi kurang berarti
apabila hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa
hanya sebagian kecil rakyat yang menikmati peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga tidak sesuai
dengan tujuan pembangunan bidang ekonomi. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi yang inklusif
dan berkeadilan merupakan elemen penting yang menjamin pengembangan ekonomi dapat dinikmati
oleh semua rakyat secara adil.

         Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang memberikan kesempatan pada
seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan
ekonomi dengan status yang setara, terlepas dari latar belakang mereka. Dengan demikian,
pembangunan ekonomi inklusif menciptakan kesempatan bagi semua dan memastikan akses yang
sama terhadap kesempatan tersebut.

         Pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan didukung oleh kebijakan-
kebijakan pada sektor tenaga kerja, kemiskinan, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Di sisi
kebijakan tenaga kerja, kebijakan-kebijakan seperti pelatihan, pembekalan, pengembangan sekolah
menengah kejuruan (SMK) dapat memberikan tambahan skill bagi tenaga kerja sehingga memudahkan
untuk dapat mengisi lowongan kerja yang tersedia. Dengan begitu semakin banyak orang yang terlibat
dalam proses pembangunan.

         Terkait dengan kebijakan pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi yang inklusif
dan berkeadilan memiliki kaitan yang sangat erat. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan
berkeadilan dapat memiliki dampak positif terhadap agenda pengurangan kemiskinan. Hal ini
dapat ditempuh melalui: (1) dampak pertumbuhan ekonomi akan meningkat ketika kesenjangan
                                       MENTERI KEUANGAN
                                       REPUBLIK INDONESIA
                                               – 58 –
berhasil diatasi, (2) pembangunan ekonomi yang inklusif dapat meningkatkan efektivitas kebijakan
pengurangan kemiskinan dengan memfokuskan pada penciptaan dan pemberian akses yang sama
pada kesempatan kerja. Dengan begitu, mereka yang selama ini miskin karena tidak pernah mendapat
kesempatan, dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya,
kebijakan pengurangan kemiskinan melalui pemberian bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar
(pendidikan, kesehatan) juga akan memberikan dukungan pada terciptanya pembangunan ekonomi
yang inklusif dan berkeadilan.

         Disamping kebijakan di ketenagakerjaan dan kebijakan dalam pengurangan kemiskinan,
pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan harus didukung oleh kebijakan UKM untuk
pengembangan UKM. Dengan keterbatasan sektor formal untuk menampung tenaga kerja, kesempatan
bagi mereka yang tidak tertampung untuk turut serta dalam proses pembangunan adalah melalui
sektor-sektor informal. Oleh sebab itu pengembangan UKM penting dilakukan, baik pengembangan
yang dilakukan untuk mentasi permasalahan yang terkait dengan keterbatasan dana maupun
peningkatan kemampuan sumber daya SDM dalam bentuk pemberian pelatihan-pelatihan yang
memungkinkan UMKM dapat berkembang dengan kemampuannya sendiri.

          Selama Lima tahun kedepan, dalam rangka melaksanakan prioritas pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan, penciptaan stabilitas yang kokoh serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan
berkeadilan, Kementerian Keuangan mendukung 3 (tiga) prioritas bidang ekonomi yaitu: (1) Prioritas
Optimalisasi Pengeluaran Pemerintah; (2) Prioritas Pengelolaan APBN yang Berkelanjutan; dan (3)
Stabilitas Sektor Keuangan.

        Prioritas Optimalisasi Pengeluaran Pemerintah, terdiri dari 4 (empat) fokus prioritas yaitu:

1.    Optimalisasi anggaran belanja pemerintah pusat.
2.    Pengelolaan perimbangan keuangan.
3.    Pengelolaan perbendaharaan negara.
4.    Pengelolaan barang milik negara dan kekayaan negara.

Fokus Prioritas 1: Optimalisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

       Fokus Prioritas Optimalisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dalam RPJMN 2010-2014
mempunyai sasaran menjamin terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, melalui kegiatan prioritas sebagai berikut:

      a. Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)
      b. Pengembangan Sistem Penganggaran
      c. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL)

Fokus Prioritas 2: Pengelolaan Perimbangan Keuangan

        Fokus Prioritas Pengelolaan Perimbangan Keuangan dalam RPJMN 2010-2014 mempunyai
sasaran yaitu: (1) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara
                                        MENTERI KEUANGAN
                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                – 59 –
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan (2) Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai
peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan
hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang akan dicapai melalui
kegiatan prioritas sebagai berikut:

      a. Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pembiayaan dan
         kapasitas daerah.
      b. Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke Daerah.
      c. Perumusan kebijakan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang Pajak Daerah dan
         Retribusi Daerah (PDRD).
      d. Perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi
         daerah, penyusunan laporan keuangan transfer ke daerah, serta pengembangan sistem
         informasi keuangan daerah.

Fokus Prioritas 3: Pengelolaan Perbendaharaan Negara

         Fokus Prioritas Pengelolaan Perbendaharaan Negara dalam RPJMN 2010-2014 mempunyai
sasaran meningkatkan pengelolaan keuangan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel
sesuai dengan ketentuan, melalui kegiatan prioritas sebagai berikut:

      a.   Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
      b.   Peningkatan Pengelolaan Kas Negara
      c.   Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman.
      d.   Penyelenggaraan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Fokus Prioritas 4: Pengelolaan Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara

        Fokus Prioritas Pengelolaan Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara dalam RPJMN 2010-
2014 mempunyai sasaran terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan
Piutang Negara dan pelayanan Lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu
membangun citra baik bagi stakeholder, yang akan ditempuh melalui kegiatan prioritas sebagai berikut:

      a. Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengelolaan Barang
         Milik Negara.
      b. Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengelolaan Barang
         Milik Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan.
      c. Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengelolaan Kekayaan
         Negara Lain-Lain.

Prioritas Pengelolaan APBN yang Berkelanjutan, terdiri dari 2 (dua) fokus prioritas yaitu:

1.    Perumusan kebijakan fiskal, pengelolaan pembiayaan anggaran dan pengendalian resiko.
2.    Peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara.
                                        MENTERI KEUANGAN
                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                – 60 –
Fokus Prioritas 1: Perumusan kebijakan fiskal, Pengelolaan Pembiayaan Anggaran dan
Pengendalian Resiko

          Fokus Prioritas Perumusan Kebijakan Fiskal, Pengelolaan Pembiayaan Anggaran dan
Pengendalian Resiko dalam RPJMN 2010-2014 mempunyai sasaran yaitu: (1) Terwujudnya kebijakan
fiskal yang sustainable dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong
pertumbuhan perekonomian; (2) Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan pemerintah; dan (3) Mengoptimalkan pengelolaan utang
pemerintah, baik yang berasal dari Surat Berharga Negara maupun pinjaman dengan biaya dan tingkat
risiko yang terkelola dengan baik untuk mendukung kesinambungan fiskal. Sasaran tersebut dicapai
melalui kegiatan prioritas sebagai berikut:

      a.   Perumusan Kebijakan APBN
      b.   Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan
      c.   Perumusan Kebijakan Ekonomi
      d.   Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP
      e.   Penyusunan Rancangan APBN
      f.   Pengelolaan Pinjaman
      g.   Pengelolaan Surat Utang Negara
      h.   Pengelolaan Pembiayaan Syariah
      i.   Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang
      j.   Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Utang.

Fokus Prioritas 2: Peningkatan dan Optimalisasi Penerimaan Negara

          Fokus Prioritas Peningkatan dan Optimalisasi Penerimaan Negara dalam RPJMN 2010-2014
mempunyai sasaran yaitu: (1) Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan pemerintah; (2) Peningkatan penerimaan pajak negara yang
optimal; dan (3) Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi
terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan, melalui kegiatan
prioritas sebagai berikut:

      a. Pengelolaan PNBP dan subsidi
      b. Peningkatan efektivitas pemeriksaan, optimalisasi pelaksanaan penagihan
      c. Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai
      d. Perumusan kebijakan di bidang PPh, dan perjanjian kerjasama perpajakan internasional
      e. Peningkatan kualitas pelayanan serta efektivitas penyuluhan dan kehumasan
      f. Perencanaan, pengembangan, dan evaluasi di bidang teknologi, komunikasi dan informasi
         perpajakan
      g. Pelaksanaan reformasi proses bisnis
                                       MENTERI KEUANGAN
                                       REPUBLIK INDONESIA
                                               – 61 –
      h. Pengelolaan data dan dokumen Perpajakan
      i. Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai
      j. Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai
      k. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan
      l. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Bidang Kepabeanan
      m.Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen
         dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai
      n. Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di daerah

         Prioritas Stabilitas Sektor Keuangan, dengan Fokus Prioritas Peningkatan Ketahanan dan
Daya Saing Sektor Keuangan yang mempunyai sasaran yaitu: (1) Terwujudnya Bapepam-LK sebagai
lembaga yang memgang teguh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan integritas;
dan (2) Terwujudnya industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank sebagai penggerak
perkonomian nasional dan berdaya saing global. Sasaran tersebut dicapai melalui kegiatan prioritas
sebagai berikut:

      a. Perumusan Peraturan, Penetapan Sanksi dan Pemberian Bantuan Hukum
      b. Riset Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank serta Pengembangan Teknologi
         Informasi
      c. Pemeriksaan dan penyidikan di bidang Pasar Modal
      d. Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pengelolaan Investasi
      e. Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Transaksi dan Lembaga Efek
      f. Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa
      g. Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil
      h. Pengaturan dan Pengawasan di bidang Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan
      i. Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan bidang Perasuransian
      j. Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Bidang Dana Pensiun

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Fiskal

         Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan sinergi kebijakan moneter yang berhati-hati
serta kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dengan tetap
memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Stabilitas ekonomi akan didukung dengan
reformasi struktural di berbagai bidang diantaranya reformasi administrasi dan kebijakan di bidang
perpajakan, kepabeanan dan cukai.

           Kebijakan di bidang fiskal diarahkan pada: (i) menyeimbangkan antara peningkatan
alokasi anggaran termasuk alokasi kebutuhan stimulasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan
fiskal; (ii) meningkatkan penerimaan negara terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan
administrasi perpajakan dan kepabeanan, serta optimalisasi PNBP baik dari jenisnya maupun
                                       MENTERI KEUANGAN
                                       REPUBLIK INDONESIA
                                               – 62 –
perbaikan administrasinya; (iii) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara; (iv)
meningkatkan pengelolaan pinjaman pemerintah.

      Adapun Strategi yang akan dilaksanakan di bidang fiskal adalah: (i) peningkatan penerimaan
negara dan efisiensi belanja negara dengan tetap mengupayakan pemberian stimulus fiskal secara
terbatas; (ii) pembiayaan defisit anggaran yang tidak menimbulkan crowding out pembiayaan sektor
swasta; (iii) pemisahan secara jelas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diikuti
dengan pendanaanya berupa belanja daerah, dan kaitannya dengan dana dekonsentrasi dan tugas
pembantuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; (iv) penajaman alokasi anggaran
antara lain dengan realokasi belanja negara agar lebih terarah dan tepat sasaran; (v) penurunan rasio
pinjaman luar negeri terhadap PDB; (vi) sementara itu, untuk pinjaman dalam negeri, diupayakan tetap
adanya ruang gerak yang cukup pada sektor swasta.

3.2.   ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KEUANGAN

      Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan pada dasarnya merupakan pedoman dalam
penyusunan Sasaran Strategi dan Program APBN yang di kelompokkan dalam enam tema-Pendapatan
Negara, Belanja Negara, Perbendaharaan Negara, Pembiayaan APBN, Kekayaan Negara, Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan Non Bank. Untuk menunjang pencapaian Sasaran Strategi dan Program yang
dibagi dalam lima tema tersebut, disusun Sasaran Strategi dan Program Kementerian Keuangan lainnya
yang pada hakekatnya merupakan pilar-pilar Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan yang
menyangkut-Penataan Organisasi, Penyempurnaan Proses Bisnis, dan Pengembangan SDM, serta
pengembangan Informasi dan Teknologi.

3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi APBN

      Untuk membantu pencapaian sasaran strategis nasional, Kementerian Keuangan mempunyai
dua kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan selalu dikembangkan untuk analisa makro
adalah :

?  Pemantauan dini kondisi perekonomian
   Pemantauan dini kondisi perekonomian dilaksanakan terhadap perekonomian internasional dan
perekonomian domestik.

? Executive Dashboard
Economic

       Dalam rangka membantu pengambil kebijakan fiskal, diperlukan sebuah sistem pengembangan
basis data indikator ekonomi dan keuangan untuk menjamin tersedianya data secara lengkap, akurat
dan terkini sebagai bahan masukan dan pertimbangan. Mengingat begitu pentingnya basis data yang
tersedia, maka penanganan data/informasi yang merupakan rangkaian kegiatan perlu diciptakan
suatu sistem yang terintegrasi sehingga kebutuhan informasi yang cepat, tepat dan memenuhi syarat
sesuai dengan yang diharapkan oleh siapa pun yang tergabung dalam organisasi.
       Basis data yang detil dan akurat pada akhirnya diharapkan menghasilkan sistem
pengembangan basis data indikator ekonomi dan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya.
Oleh karena itu pada akhirnya analisis dari indikator-indikator kondisi ekonomi dan keuangan
                                         MENTERI KEUANGAN
                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                 – 63 –
dimaksud dapat menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan. Dalam rangka mewujudkan hal
tersebut, BKF telah membentuk suatu sistem informasi bagi executive Kementerian Keuangan yaitu
Economic Executive Dashboard yang berbasis aplikasi web (web based aplication).

3.2.1.1Pendapatan Negara

       Arah kebijakan di bidang pendapatan negara yaitu: (i) optimalisasi pendapatan negara, (ii)
peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, (iii) mewujudkan keadilan dan perlindungan
masyarakat, serta (iv) perbaikan citra baik terkait dengan layanan publik dalam rangka peningkatan
pendapatan. Pencapaian keempat target tersebut secara sinergis menjadi landasan kuat bagi
keseimbangan baru kapasitas fiskal Pemerintah yang sekaligus menunjukkan signifikansi peningkatan
dari keseimbangan awal.

       Strategi di bidang perpajakan yang akan ditempuh melalui: (i) peningkatan kualitas pelayanan
perpajakan; (ii) peningkatkan efektifitas penyuluhan; (iii) peningkatan efektifitas kehumasan; (iv)
peningkatan efektifitas pengawasan WP non-filer; (v) peningkatan kepatuhan WP melalui pembetulan
SPT; (vi) optimalisasi pelaksanaan ekstensifikasi termasuk memperbaiki basis perpajakan; (vii)
optimalisasi pelaksanaan penagihan; (viii) peningkatan kegiatan intelijen perpajakan; (ix) peningkatan
efektifitas pemeriksaan; (x) peningkatan efektifitas penyidikan; (xi) pelaksanaan reformasi kebijakan;
dan (xii) pelaksanaan reformasi proses bisnis; (xiii) pelaksanaan reformasi organisasi; (xiv) pelaksanaan
modernisasi teknologi komunikasi dan informasi; (xv) optimalisasi pengelolaan anggaran; (xvi)
pengembangan sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan kompetensi; dan (xvii) peningkatan
pembinaan dan pengawasan SDM (xviii) memberikan insentif pada kegiatan usaha, daerah tertentu,
serta komoditi strategis dalam rangka meningkatkan investasi dan ekspor, dan mempertahankan dan
meningkatkan daya saing usaha di dalam negeri; (xix) meningkatkan Law Enforcement perpajakan.

        Strategi di bidang kepabeanan dan cukai yang akan ditempuh melalui: (i) membentuk organisasi
DJBC yang modern; (ii) membentuk Authorized Economic Operator (AEO); (iii) mewujudkan sistem
pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang efektif; (iv) mewujudkan sistem pembinaan dan
latihan SDM yang didasarkan pada kompetensi; (v) mengimplementasikan National Single Window
(NSW) secara bertahap; (vi) membentuk mekanisme harmonisasi kebijakan perdagangan, kepabeanan
dan cukai dalam rangka meningkatkan efektivitas harmonisasi tarif dalam rangka kerjasama regional
dan internasional; (vii) membentuk sistem teknologi informasi kepabeanan dan cukai yang terintegrasi;
(viii) membentuk manajemen pengadaan, operasi dan perawatan sarana dan prasarana yang optimal;
(ix) penyesuaian tarif cukai rokok sejalan dengan roadmap industri rokok.

        Disamping itu pelaksanaan strategi di atas juga akan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan
program prioritas seratus hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu II, antara lain dalam hal penegakan
hukum, penanggulangan terorisme, dan peningkatan kesiapan penanggulangan bencana. Dukungan
ini dilakukan oleh DJBC melalui kerjasama yang intensif dengan instansi terkait lainnya.

      Strategi di bidang PNBP yang akan ditempuh melalui: (i) perbaikan kinerja BUMN, a.l.
melalui restrukturisasi dan rightsizing BUMN; (ii) penyesuaian tarif pungutan PNBP yang
dilakukan oleh K/L, serta peningkatan pengawasan pemungutannya; (iii) peningkatan
                                        MENTERI KEUANGAN
                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                – 64 –
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BLU; (iv) melakukan intensifikasi PNBP dengan melakukan
evaluasi, perbaikan peraturan, sistem dan prosedur pengelolaan PNBP; (v) melakukan ekstensifikasi
PNBP dengan menggali lebih banyak potensi PNBP; (vi) peningkatan good governance dengan
peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PNBP dan BLU; (vii) meningkatkan
penerimaan negara yang berasal dari deviden BUMN hasil pengelolaan Kekayaan Negara, dan
pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang; (viii) memperkuat peraturan-peraturan dan regulasi;
(ix) mengoptimalkan pengawasan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (x) meningkatkan
kesadaran (awareness) dan kemitraan dengan stakeholder; dan (xi) meningkatkan kualitas SDM (capacity
building).

3.2.1.2Belanja Negara

       Dalam lima tahun kedepan kebijakan belanja negara akan tetap diarahkan untuk mendukung
langkah simulasi perekonomian dari sisi fiskal yang mendorong pro growth, pro job, dan pro poor (triple
track strategy). kebijakan tersebut akan dilaksanakan secara konsisten mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi sampai dengan pengawasan.

       Sejalan dengan Triple Track Strategy tersebut, dalam lima tahun ke depan, kebijakan alokasi
belanja negara akan diarahkan untuk : (i) mempertahankan alokasi anggaran pendidikan minimal 20
persen sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945; (ii) mendukung kebijakan reformasi birokrasi,
termasuk penyempurnaan sistem remunerasi, dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan
perbaikan kesejahteraan aparatur negara; (iii) melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana
(infrastruktur) dasar untuk mendukung pembangunan, dan pengurangan pengangguran; (iv)
menyediakan pelayanan dasar dan meningkatkan efektivitas perlindungan sosial dalam rangka
memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan (Bantuan Operasional
Sekolah/BOS, Jamkesmas, dan Program Keluarga Harapan/PKH); (v) mengarahkan alokasi subsidi
menjadi lebih tepat sasaran; pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif; pemberian subsidi
pertanian secara terpadu; pengalokasian subsidi pangan lebih tepat sasaran & manfaat bagi rumah
tangga sasaran (RTS); meningkatkan efektivitas subsidi/bantuan PSO untuk pelayanan publik (Pelni,
Pos, Kereta Api); dan subsidi pajak untuk insentif bagi dunia usaha dan masyarakat; (vi) mendukung
kebijakan pertahanan nasional, serta keamanan, perlindungan dan ketertiban masyarakat; (vii)
meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana alam lainnya; dan (viii)
meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan kualitas daya dukung lingkungan.

      Strategi di bidang belanja negara akan ditempuh melalui: (i) penetapan kebijakan belanja
yang ekonomis, efektif, dan efisien dengan memperhatikan aspek kemampuan dalam
menghimpun pendapatan. Pada aspek administrasi, upaya efisiensi belanja juga dilakukan
melalui pemantapan pelaksanaan anggaran terpadu (unified budget), penerapan sistem
penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), dan penerapan alokasi belanja negara
dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework); (ii)
perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan adil berdasarkan prioritas program
pembangunan pemerintah yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah (RKP); (iii)
pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel sejalan dengan penerapan prinsip good
governance.
                                           MENTERI KEUANGAN
                                           REPUBLIK INDONESIA
                                                   – 65 –
      Sementara itu, arah kebijakan di bidang transfer ke daerah (desentralisasi fiskal) yaitu: (i) efisiensi
belanja negara diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab sesuai dengan pembagian tugas, kewenangan, dan urusan antara Pemerintah dan
pemerintah daerah; (ii) Reformulasi transfer ke daerah; (iii) Sinkronisasi Dana Desentralisasi,
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (iv) Penguatan taxing power; dan (v) Peningkatan efektifitas
perencanaan dan pelaksanaan APBD dalam mendorong stimulasi pembangunan daerah.

      Strategi di bidang transfer ke daerah akan ditempuh melalui: (i) Mengurangi kesenjangan fiskal
antar daerah (horizontal fiscal imbalance) dan antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance); (ii)
Mempercepat pengalihan anggaran desentralisasi fiskal langsung ke daerah untuk fungsi-fungsi yang
telah menjadi wewenang daerah; (iii) Penyempurnaan perhitungan alokasi DAU dengan mengurangi
proporsi alokasi dasar (gaji PNSD); (iv) Penyempurnaan perhitungan PDN netto untuk menentukan
pagu DAU dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional dan pengendalian defisit dalam jangka
panjang; (v) Pengalihan secara bertahap dana dekon/TP menjadi DAK secara bertahap sesuai UU
Nomor 33 Tahun 2004; (vi) Pengalokasian Dana Otsus untuk tambahan Infrastruktur untuk Provinsi
Papua dan Papua Barat; (vii) Pengalokasian Dana Penyesuaian untuk Tunjangan Kependidikan; (vii)
Pemberian insentif bagi daerah-daerah dengan APBD berstatus WTP mulai Tahun 2010; (viii)
Pelaksanaan secara konsisten PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota agar
dapat mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan (ix)
Penyusunan grand design desentralisasi fiskal.

3.2.1.3Perbendaharaan Negara

       Arah kebijakan di bidang perbendaharaan negara yaitu: (i) efisiensi dan akurasi pelaksanaan
belanja negara; (ii) optimalisasi pengelolaan kas; (iii) optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang
investasi dan pembiayaan lainnya; (iv) peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan
pengelolaan BLU; (v) peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan
(vi) penerapan sistem perbendaharaan yang handal, terintegrasi dan modern.

       Dalam rangka pencapaian arah kebijakan pertama yaitu efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja
negara, strategi yang akan dilaksanakan yaitu: (i) penyempurnaan dokumen pelaksanaan anggaran
sejalan dengan penyempurnaan sistem penganggaran, yaitu penerapan Performance Based Budgeting dan
MTEF; (ii) penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran secara tepat waktu dan (iii) peningkatan
akurasi perencanaan pencairan dana dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Termasuk dalam usaha-
usaha efisiensi dan akurasi belanja negara, secara bertahap akan diterapkan Electronic Transaction,
dengan melibatkan sektor perbankan dan institusi terkait lainnya, baik di bidang pengeluaran negara
maupun penerimaan negara.

       Selanjutnya dalam rangka mencapai arah kebijakan kedua yaitu optimalisasi pengelolaan kas,
strategi yang akan dilaksanakan yaitu: (i) penerapan Treasury Single Account secara penuh, baik di
bidang penerimaan, pengeluaran serta terkait dengan pengelolaan rekening Bendahara;
(ii) penyempurnaan sistem dan prosedur serta pengorganisasian pengelolaan kas, sehingga
                                         MENTERI KEUANGAN
                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                 – 66 –
memenuhi kaidah-kaidah International Best Practices; (iii) peningkatan kualitas perencanaan kas; dan (iv)
penguatan kompetensi pengelolaan kas, baik terkait dengan infrastruktur maupun SDM.

      Guna mencapai arah kebijakan ketiga yaitu optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang
investasi dan pembiayaan lainnya, strategi yang akan dilaksanakan adalah mulai tahun 2009
pemerintah telah mengambil kebijakan untuk tidak lagi memberikan pinjaman kepada
BUMN/BUMD/Pemda dari dana RDI dan RPD. Selanjutnya untuk perjanjian penerusan pinjaman
(SLA) yang ditandatangani sejak Tahun 2009, pengembalian hutang pokok, bunga dan kewajiban
lainnya tidak lagi disetorkan ke RDI tetapi langsung disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
Dengan disetorkannya kewajiban debitur untuk SLA yang ditandatangani sejak Tahun 2009, maka
kontribusi RDI/RPD kepada APBN semakin mengecil dan akan berakhir pada Tahun 2011. Untuk
pelaksanaannya maka semua perjanjian yang bersumber dari pinjaman luar negeri/RDI/RPD akan
diamandemen dari penyetoran kewajiban hutang pokok, bunga dan kewajiban lainnya kepada
RDI/RPD menjadi kepada rekening Kas Umum Negara.

       Terkait dengan arah kebijakan keempat yaitu peningkatan pelayanan masyarakat melalui
penyempurnaan pengelolaan BLU, strategi yang akan dilaksanakan yaitu: (i) penyempurnaan regulasi
terkait dengan pengelolaan BLU; (ii) peningkatan penilaian kinerja satker BLU; (iii) penguatan
kompetensi SDM; dan (iv) studi banding.

      Guna mencapai peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang
menjadi arah kebijakan kelima, strategi yang akan dilaksanakan yaitu: (i) penyempurnaan standar basis
akuntansi dari cash toward acrual basis menjadi berbasis akrual secara penuh; dan (ii) peningkatan
pembinaan Sistem Akuntansi Instansi yang berkelanjutan.

      Dengan pelaksanaan strategi diatas, kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) akan
semakin baik, sehingga diharapkan akan tercapai peningkatan opini BPK dari Disclaimer menjadi
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

      Strategi-strategi dalam rangka pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, tidak akan berjalan
dengan baik tanpa didukung oleh modernisasi dan penyempurnaan sistem perbendaharaan negara.
Oleh karena itu sebagaimana disebutkan di atas, penerapan sistem perbendaharaan yang andal dan
modern juga merupakan salah satu sasaran strategis di bidang penyelengaraan Perbendaharaan
Negara. Sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB I, strategi utama dalam rangka penyempurnaan
sistem perbendaharaan negara adalah melalui Proyek SPAN. Proyek SPAN akan meliputi tiga kegiatan
utama yaitu: (1) penyempurnaan proses bisnis; (2) pengembangan teknologi informasi dan (3) tata
kelola perubahan dan komunikasi. Disamping itu terdapat beberapa kegiatan pendukung terkait
dengan implementasi Proyek SPAN yaitu pengembangan Service Desk dan penyusunan ICT Strategy
Kementerian Keuangan, bekerja sama dengan DJA dan Pusintek.

3.2.1.4Pembiayaan APBN

      Arah kebijakan di bidang pembiayaan APBN yaitu: (i) penurunan stok utang terhadap
PDB secara bertahap dan berkelanjutan; (ii) peningkatan diversifikasi instrumen pembiayaan
melalui utang termasuk menciptakan sumber-sumber pembiayaan alternatif; (iii) pengelolaan
portofolio utang untuk mencapai struktur portofolio utang yang optimal guna meminimalkan biaya
utang pada tingkat risiko yang semakin terkendali dalam jangka panjang; dan (iv) pengembangan
                                        MENTERI KEUANGAN
                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                – 67 –
pasar SBN yang dalam (deep), aktif, dan likuid untuk mengoptimalkan pendanaan utang dari pasar
domestik; dan (v) meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka
meningkatkan sovereign credit rating.

       Strategi di bidang pembiayaan APBN akan ditempuh melalui: (i) pengadaan utang secara selektif,
terutama utang yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan ekonomi yang produktif, penerapan
readiness criteria yang konsisten dan hati-hati serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang ketat,
melakukan diplomasi ekonomi terutama untuk mendukung pelaksanaan debt-swap, pelaksanaan
buyback pada saat yang tepat terutama dalam rangka stabilisasi harga; (ii) penerbitan instrumen Surat
Berharga Negara baru untuk mengembangkan segmen pasar/investor tertentu baik di dalam negeri
maupun luar negeri, peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan kreditor untuk menciptakan
peluang penggunaan skim pinjaman tematis baru; (iii) pengadaan utang baru dengan terms and
conditions yang lebih baik untuk mengurangi eksposur berbagai risiko (refinancing, market, financial),
pelaksanaan debt-switch SBN secara reguler, restrukturisasi portofolio utang dengan menggunakan
berbagai instrumen baik SBN maupun pinjaman (luar dan dalam negeri) yang dilakukan melalui
mekanisme pasar yang transparan dan akuntabel; dan (iv) peningkatan koordinasi dan kerjasama
dengan otoritas moneter, otoritas pasar modal, pelaku pasar untuk membangun dan mengembangkan
pasar termasuk pembangunan/pengadaan berbagai infrastruktur pasar sekunder SBN, koordinasi
dengan otoritas moneter dalam pelaksanaan Asset-Liability Management (ALM), dan pembangunan
kapasitas DJPU untuk melakukan penerbitan/penjualan/perdagangan SBN secara langsung.

3.2.1.5Kekayaan Negara

       Arah kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara yaitu: (i) meningkatkan daya guna dan
hasil guna pengelolaan kekayaan negara, dan penilaian kekayaan negara untuk menentukan nilai
ekonomi (existing value) serta nilai potensi (potential value) kekayaan negara; dan (ii) pengamanan
kekayaan negara yang meliputi administratif, hukum, dan fisik, sehingga keberadaan aset dalam
keadaan utuh, tidak rusak, tidak hilang, dan dapat dipergunakan serta dapat dipertanggungjawabkan
melalui sertifikasi nasional atas tanah dan bangunan milik negara.

       Strategi di bidang pengelolaan kekayaan negara akan ditempuh melalui: (i) Menyusun dan
menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan
penilaian kekayaan Negara; (ii) Meningkatkan kesadaran (awareness) dan kemitraan dengan
stakeholder dalam pengelolaan kekayaan negara; (iii) Menatausahakan kekayaan negara dengan akurat
dan akuntabel; (iv) Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara; (v) Meningkatkan
monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara; (vi) Meningkatkan
penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN; (vii) Membangun
infrastruktur pendukung penilaian dan pengelolaan kekayaan negara; dan (viii) Meningkatkan
kualitas SDM (capacity building).

3.2.1.6Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank

     Arah kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank yaitu: (i)
Terwujudnya regulator bidang pasar  modal dan lembaga keuangan yang amanah dan
                                        MENTERI KEUANGAN
                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                – 68 –
profesional; (ii) Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan
yang mudah diakses, efisien dan kompetitif; (iii) Terwujudnya pasar modal sebagai sarana investasi
yang kondusif dan atraktif serta pengelolaan risiko yang handal; (iv) Terwujudnya industri yang stabil,
tahan uji dan likuid; (v) Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, adil
dan transparan; dan (vi) Tersedianya infrastruktur yang kredibel, dapat diandalkan (reliable) dan
berstandar internasional.

      Dalam rangka mewujudkan regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah
dan profesional ditetapkan strategi sebagai berikut: (i) Independensi Lembaga Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan Non Bank; (ii) Mengembangkan dan menerapkan performance based
budgeting, risk management, menyempurnakan bisnis proses dan menerapkan reward dan
punishment berdasarkan kinerja; (iii) Meningkatkan kapasitas dan integritas regulator.

     Dalam rangka mewujudkan pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber
pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif ditetapkan strategi-strategi sebagai berikut : (i)
Mengurangi Hambatan Bagi Dunia Usaha dan Masyarakat Untuk Mengakses Sumber Pendanaan; (ii)
Memberikan Stimulus Dunia Usaha Untuk Melakukan Fund Raising di Pasar Modal.

       Dalam rangka mewujudkan pasar modal sebagai sarana investasi yang kondusif dan atraktif
serta pengelolaan risiko yang handal ditetapkan strategi-strategi sebagai berikut: (i) Meningkatkan
Penyebaran Dan Kualitas Keterbukaan Informasi; (ii) Mendorong Diversifikasi Instrumen Pasar Modal
Dan Skema Jasa Keuangan Non Bank; (iii) Mengimbangkan Industri Pasar Modal Dan Lembaga
Keuangan Non Bank Berbasis Syariah; (iv) Meningkatkan Kemudahan Dalam Bertransaksi; (v)
Mengembangkan Skema Perlindungan Pemodal Dan Nasabah; (vi) Mengembangkan Pasar Sekunder
Surat Utang Dan Sukuk Serta Pengawasannya.

      Dalam rangka mewujudkan industri yang stabil, tahan uji dan likuid ditetapkan strategi-strategi
sebagai berikut: (i) Meningkatkan Kualitas Pelaku Industri Baik Individual Maupun Institusi; (ii)
Meningkatkan Basis Investor Domestik Dan Dana Jangka Panjang; (iii) Meningkatkan Kemampuan
Pelaku Dan Industri Dalam Menangani Risiko Sistemik Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan; (iv)
Mendorong Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; (v) Meningkatkan Kualitas
Pengawasan Pelaku Pasar Modal Dan LKNB.

       Dalam rangka penyediaan kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, adil dan
transparan ditetapkan strategi-strategi sebagai berikut: (i) Meningkatkan Kualitas Penegakan Hukum;
(ii) Melakukan Harmonisasi Regulasi Antar Industri Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Non Bank
Serta ; (iii) Melakukan Harmonisasi Regulasi Dengan Standar Dan Praktik Internasional; (iv)
Memastikan Regulasi Disusun Berdasarkan Kebutuhan Pelaku Serta Pengembangan Industri Pasar
Modal Dan Lembaga Keuangan Non Bank.

      Dalam rangka menyediakan infrastruktur yang kredibel, dapat diandalkan (reliable) dan
berstandar internasional ditetapkan strategi-strategi sebagai berikut: (i) Meningkatkan Daya Saing
Dan Efisiensi Lembaga Bursa Efek; (ii) Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perusahaan Efek
Untuk Meningkatkan Daya Saingnya; (iii) Mengembangkan Sistem Database Dan Teknologi
Informasi Industri; (iv) Mempersiapkan Pasar Modal Domestik Dalam Menghadapi International
                                        MENTERI KEUANGAN
                                        REPUBLIK INDONESIA
                                               – 69 –
Linkages; (v) Meningkatkan Kapasitas Regulator; (vi) Meningkatkan Kerjasama                 Dengan
Lembaga/Regulator Baik Dalam Negeri Maupun Luar Negeri.

3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Reformasi Birokrasi

3.2.2.1Organisasi dan Ketatalaksanaan

      Kebijakan penataan organisasi Kementerian Keuangan ke depan diarahkan kepada terwujudnya
organisasi yang dinamis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan kebijakan keuangan
negara, dan dinamika administrasi publik. Dengan berorientasi pada aspirasi public, organisasi
Kementerian Keuangan tidak bersifat massive dan senantiasa melakukan self reinventing sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Konsekuensinya, ke depan penataan organisasi akan terus menerus dilakukan
untuk mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai organisasi birokrasi yang peka terhadap tuntutan
pelayanan dan menghasilkan kebijakan serta pelayanan yang adil dan rasional.

      Strategi Kementerian Keuangan di bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan yaitu: (i) Perancangan
dan pengembangan organisasi, ketatalaksanaan, serta jabatan fungsional yang tepat dan konseptual
yang dilakukan sesuai kebutuhan dan dengan analisis yang mendalam dan terencana dengan baik. (ii)
Monitoring dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan agar organisasi dapat berjalan sesuai dengan
rencana dan dapat dipertanggungjawabkan, terukur, dan terbuka; dan (iii) Pengkajian dan
penyempurnaan secara terus menerus dan berkelanjutan agar organisasi dan ketatalaksanaan
Kementerian Keuangan mengikuti tuntutan dan perubahan yang terjadi baik secara nasional maupun
internasional.

       Untuk meningkatkan efektivitas dan berjalannya fungsi check and balances dalam rangka
mewujudkan good governance perlu dilakukan pemisahan fungsi perumusan kebijakan dengan fungsi
pelaksana kebijakan pada tugas-tugas pokok Kementerian Keuangan. Perancangan dan pengembangan
organisasi yang akan dilaksanakan di Kementerian Keuangan salah satunya adalah agencification.
Agencification disamping memberi jawaban atas permasalahan yang menyangkut rentang kendali (span
of control) organisasi, juga diarahkan untuk melakukan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara
fungsi perumusan kebijakan (regulatory) dan pelaksanaan kebijakan (execution). Berdasarkan Peraturan
Presiden di bidang Organisasi yang berlaku saat ini (Perpres Nomor 9 Tahun 2005) konstruksi
organisasi unit eselon I pelaksana tugas pokok (dalam hal ini Direktorat Jenderal) di lingkungan
Kementerian/Kementerian masih menggabungkan fungsi perumusan kebijakan dengan fungsi
pelaksana kebijakan.

       Perwujudan agencification yang sedang dikembangkan lingkup Kementerian Keuangan
terkait dengan fungsi pengawasan terhadap akuntabilitas kegiatan Kebendaharaan Umum
Negara sebagai pelaksanaan pasal 49 dan pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Di bawah koordinasi Menteri Keuangan,
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bekerja sama dengan aparat pengawasan
intern pemerintah, melakukan pengawasan terhadap kegiatan Kebendaharaan Umum Negara.
Dengan disampaikannya Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap kegiatan Kebendaharaan
Umum Negara kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan
kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi, diharapkan dapat memberikan keyakinan
yang memadai bahwa pelaksanaan Kebendaharaan Umum Negara telah dilaksanakan
                                         MENTERI KEUANGAN
                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                 – 70 –
sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif dalam mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik.

       Salah satu bentuk agencification yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan adalah
transformasi/penataan organisasi BPPK menjadi Badan Transformasi/Reformasi Birokrasi yang akan
mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Di samping itu
rencana pembentukan OJK sebagaimana diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia juga merupakan upaya lain dari agencification. Di masa depan, mengingat luas dan dalamnya
rentang kendali Kementerian Keuangan perlu juga dipikirkan untuk melaksanakan agencification unit-
unit organisasi eselon I lainnya. Misalnya, menjadikan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai menjadi badan semacam State Revenue Agency/Authority di Singapura.

       Namun demikian, agencification serta perancangan dan pengembangan organisasi/ kelembagaan
secara keseluruhan sangat tergantung pada arah kebijakan kelembagaan Republik Indonesia yang
digariskan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, serta masih harus menunggu Peraturan
Presiden di bidang organisasi sebagai tindak lanjut pembentukan Kabinet baru dan pelaksanaan lebih
lanjut dari UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

3.2.2.2Pengelolaan dan Pengembangan SDM

       Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara menuntut profesionalisme dan integritas dari
aparatur negara. Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi
diperlukan sistem penempatan/pengembangan yang berbasis kompetensi serta penerapan sistem pola
karier yang jelas dan terukur.

      Arah kebijakan strategi Kementerian Keuangan di bidang Pengelolaan SDM yaitu (i)
melaksanakan pengadaan pegawai (human resource planning) sesuai kebutuhan unit sehingga tercipta
dukungan SDM yang cukup dari segi kualitas dan kuantitas bagi unit kerja; (ii) melaksanakan
Assessment Center Kementerian Keuangan guna penyediaan profil pejabat Eselon II dan III di
lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung mutasi/promosi pejabat; (iii)
melaksanakan penataan pegawai guna mewujudkan kesesuaian antara jumlah, komposisi, dan
kompetensi pegawai dan kebutuhan organisasi; (iv) mengembangkan Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian yang terintegrasi dalam rangka pengelolaan Data dan Informasi SDM; (v)
menyelenggarakan penyelesaian administrasi kepegawaian secara tepat waktu; dan (vi) melaksanakan
penegakan disiplin pegawai.

       Adapun arah kebijakan strategi Kementerian Keuangan di bidang Pengembangan SDM yaitu: (i)
tersedianya data kebutuhan pendidikan dan latihan yang mutakhir; (ii) terselenggaranya program
pendidikan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan; (iii) terbukanya kesempatan pengembangan
kompetensi diri (hard skill maupun soft skill) bagi seluruh SDM Kementerian Keuangan dan Non
Kementerian Keuangan dengan program yang tersedia di unit penyelenggara diklat Kementerian
Keuangan; (iv) terwujudnya kualitas pelayanan prima dalam pendidikan dan pelatihan; (v)
terselenggaranya evaluasi pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan; dan (vi)
tersedianya rekomendasi pendidikan dan pelatihan yang konstruktif dan komprehensif.
                                         MENTERI KEUANGAN
                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                 – 71 –
3.2.2.3Informasi dan Teknologi Keuangan

      Arah kebijakan Kementerian Keuangan di bidang Informasi dan Teknologi Keuangan untuk
periode Tahun 2010 - 2014 akan menekankan pada aspek integrasi sumber daya informasi yang
mencakup mulai dari infrastruktur, sistem aplikasi, sampai dengan sumber daya manusia pengelola
teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mencapai tingkat integrasi yang diinginkan, Kementerian
Keuangan menerapkan strategi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pada ketiga aspek
pengembangan yang mencakup tata kelola, sistem aplikasi, dan infrastruktur.

      Strategi pengembangan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi mencakup aspek
organisasi dan aspek kebijakan, standar, dan prosedur pengelolaan teknologi yang sesuai dengan
kondisi di Kementerian Keuangan. Pola desentralisasi-terpusat akan diterapkan sebagai pola organisasi
pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Pola
organisasi ini memungkinkan masing-masing unit eselon I mengelola sumber daya informasinya secara
independen, sementara sumber daya informasi yang menyangkut banyak pihak akan diselenggarakan
oleh Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan (PUSINTEK) sebagai penanggung jawab penyedia jasa
layanan bersama (shared-services). Di sisi lain, pola organisasi ini menuntut penyusunan kebijakan,
standar, dan prosedur pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan secara bersama-
sama oleh seluruh unit eselon I.

       Strategi pengembangan sistem aplikasi teknologi informasi dan komunikasi mencakup
kelompok sistem aplikasi utama (core applications) dan kelompok sistem aplikasi pendukung (support
applications). Untuk kelompok sistem aplikasi utama, Kementerian Keuangan mencanangkan
pengintegrasian komponen-komponen Sistem Informasi Manajemen Keuangan Negara (SIMKN)
menjadi satu kesatuan fungsional. Komponen-komponen ini terdiri dari sistem penganggaran dan
perbendaharaan, sistem perimbangan keuangan, sistem pengelolaan aset, sistem pengelolaan utang,
sistem pengelolaan pajak, dan sistem pengelolaan kepabeanan. Beberapa komponen SIMKN ini telah
digunakan (contoh: DMFAS, SBN, SMIPT), sementara beberapa komponen lainnya diharapkan selesai
pengembangannya dalam periode Tahun 2010 - 2014 ini (contoh: SPAN, PINTAR). Untuk kelompok
sistem aplikasi pendukung, Kementerian Keuangan akan memaksimalkan sistem aplikasi yang
dikembangkan sebelumnya seperti Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem
Monitoring Indikator Kinerja berbasis Balanced Score Card untuk mendukung reformasi birokrasi.

      Strategi pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi akan difokuskan pada
peningkatan kualitas layanan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi yang ada. Peningkatan kualitas
layanan mencakup peningkatan ketersediaan (availability) dan kehandalan (reliability) dari infrastruktur
yang ada. Sementara itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi yang ada mencakup penggunaan
teknologi seperti Voice Over IP (VoIP) untuk menghubungkan beberapa unit eselon-I dengan unit-unit
vertikalnya sehingga infrastruktur yang ada dapat digunakan secara lebih efisien.
                                       MENTERI KEUANGAN
                                       REPUBLIK INDONESIA
                                               – 72 –
3.2.3 Program Kementerian Keuangan

       Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan yang telah ditetapkan, dengan mengacu
kepada RPJM Nasional Tahun 2010-2014, Kementerian Keuangan menetapkan program dan kegiatan
prioritas/pokok, yaitu:

3.2.3.1Program Perumusan Kebijakan Fiskal

Tujuan Program:
Terwujudnya kebijakan fiskal yang sustainable dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam rangka
stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian.
Indikator Kinerja Program:

? penggunaan anggaran risiko fiskal;
Persentase
?
Tingkat akurasi kebijakan fiskal:
- Rata-rata persentase deviasi asumsi makro;
- Persentase deviasi target defisit APBN;
- Persentase deviasi proyeksi pendapatan Negara.
? efektivitas kebijakan pendapatan negara.
Persentase

3.2.3.2Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak

Tujuan Program:
Peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal;
Indikator Kinerja Program:
Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak

3.2.3.3Program Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan di bidang Kepabeanan dan Cukai

Tujuan Program:
?  Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang memberikan fasilitasi kepada industri,
   perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan;
?  Terwujudnya profesionalisme SDM kepabeanan dan cukai;
?  Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif.
Indikator Kinerja Program:
?  Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai;
?  Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win ke pihak eksternal;
? jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke
   Persentase
   Kejaksaan.
                                       MENTERI KEUANGAN
                                       REPUBLIK INDONESIA
                                               – 73 –
3.2.3.4Program Pengelolaan Anggaran Negara

Tujuan Program:
Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
pemerintah.
Indikator Kinerja Program:
?  Terwujudnya pengelolaan anggaran negara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel

3.2.3.5Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
       Pemerintahan Daerah

Tujuan Program:
?  Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
   Pemerintahan daerah;
? tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel,
   Terciptanya
   akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
   Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja Program:
?  Rasio realisasi dari janji pelayanan pengalokasian dana transfer ke daerah ke pihak eksternal;
?janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal;
   Realisasi
? ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah;
   Persentase
? waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah;
   Ketepatan
?  Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, standar, dan pengelolaan belanja transfer ke daerah ke
   pihak eksternal;
? kepatuhan dan penegakan ketentuan/peraturan;
   Persentase
?  Jumlah Aparat Pengelola Keuangan Daerah yang mengikuti LKD/KKD/KKD Khusus                      per
   tahun;
? Sistem Informasi Manajemen Transfer ke Daerah (SIMTRADA).
   Tersedianya

3.2.3.6Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara

Tujuan Program:
Meningkatkan pengelolaan perbendaharaan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel
sesuai dengan ketentuan
Indikator Kinerja Program:
? ketepatan penarikan dana;
   Persentase
?  Jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (Idle
   Cash KUN);
? ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara;
   Persentase
? target penerimaan dan pelunasan piutang penerusan pinjaman;
   Pemenuhan
                                       MENTERI KEUANGAN
                                       REPUBLIK INDONESIA
                                              – 74 –
? atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
Opini BPK
? K/L dan LK BUN yang mendapat opini WTP/WDP dari BPK;
Jumlah LK
?
Indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat;
? tingkat akurasi perencanaan kas;
Persentase
?
Rasio realisasi dari janji pelayanan Quick Win ke pihak eksternal.

3.2.3.7Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang

Tujuan Program:

?  Mengoptimalkan pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman untuk
   mengamankan pembiayaan APBN;
?  Mendukung upaya pengembangan pasar keuangan dalam rangka meningkatkan kapasitas daya
   serap dan efisiensi pasar.
Indikator Kinerja Program:
? target pembiayaan melalui utang;
   Pemenuhan
?  Terpenuhinya struktur portofolio utang sesuai dengan strategi yang ditetapkan;
?  Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang;
?  Peningkatan partisipasi investor dan kreditor dalam pengadaan utang;
?  Pembayaran tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

3.2.3.8Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan
       Pelayanan Lelang

Tujuan Program:
Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan Piutang Negara dan
pelayanan Lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik
bagi stakeholder

Indikator Kinerja Program:
?  Jumlah Penerimaan Negara dan Penerimaan Kembali (recovery) yang berasal dari Pengeluaran
   APBN:
   - Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara;
   - Bea Lelang; dan
   - Pembiayaan APBN.
?  Jumlah penyelesaian piutang negara dan pelayanan lelang :
   - Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS); dan
   - Pokok lelang.
? penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan negara, termasuk utilasasi kekayaan
   Persentase
   negara;
? BMN yang disertifikasi;
   Persentase
? penyelesaian pengelolaan dan penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan.
   Persentase
                                    MENTERI KEUANGAN
                                    REPUBLIK INDONESIA
                                           – 75 –
3.2.3.9Program Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non
       Bank

Tujuan Program:
?  Terwujudnya Bapepam-LK sebagai lembaga yang memegang teguh prinsip-prinsip transparansi,
   akuntabilitas, independensi dan integritas;
?  Terwujudnya industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank sebagai penggerak perekonomian
   nasional dan berdaya saing global.
Indikator Kinerja Program:
? pertumbuhan nilai transaksi saham harian;
   Persentase
? pertumbuhan dana yang dikelola oleh lembaga pembiayaan dan penjaminan;
   Persentase
? pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri perasuransian;
   Persentase
? pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri dana pensiun;
   Persentase
?  Indeks Kepuasan Stakeholders Bapepam-LK.

3.2.3.10 Program Pengembangan SDM Keuangan dan Kekayaan Negara yang Profesional Melalui
         Pendidikan dan Pelatihan

Tujuan Program:
?  Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan penyelenggaraan pengelolaan
   Keuangan Negara;
?  Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Kementerian Keuangan;
?  Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi.
Indikator Kinerja Program:
?  Jumlah peserta edukasi publik tentang Keuangan Negara;
?  Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional;
? pelatihan terhadap jam kerja.
   Rasio jam

3.2.3.11 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan

Tujuan Program:
Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses
manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di
lingkungan Kementerian Keuangan.
Indikator Kinerja Program:
?   Jumlah policy recommendation:
    - Bidang Pendapatan Negara.
    - Bidang Belanja Negara.
    - Bidang Perbendaharaan Negara.
    - Bidang Pembiayaan APBN.
    - Bidang Pegelolaan Kekayaan Negara.
                                     MENTERI KEUANGAN
                                     REPUBLIK INDONESIA
                                            – 76 –
- Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank.
- Bidang Pembelajaran dan Pertumbuhan.
? Praktik KKN:
Penindakan
- Jumlah informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan korupsi.
- Persentase realisasi penyetoran hasil investigasi.
- Jumlah kasus yang diserahkan kepada instansi penegak hukum sebagai bukti awal penyelidikan.
?
Indeks kualitas laporan keuangan kementerian keuangan (BA 15).
?
Indeks kualitas laporan keuangan BUN BA 61 (Cicilan dan Bunga Hutang), 62 (Subsidi dan Transfer
Lainnya), 69(Belanja Lain-lain), 70 (Dana Perimbangan), 71 (Dana Otonomi Khusus dan
Penyeimbang), 96 (Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Dalam Negeri), 97 (Pembayaran Cicilan
Pokok Hutang luar Negeri), 98 (Penerusan Pinjaman), 99 (Penyertaan Modal Pemerintah).
?
Indeks kualitas laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BA 999).
? komunikasi pengawasan.
Frekuensi

3.2.3.12 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
Keuangan

Tujuan Program:
?  Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua
   Eselon I di Kementerian Keuangan
?  Tingkat kepercayaan stakesholders (internal dan eksternal) yang tinggi
Indikator Kinerja Program:
?  Rasio realisasi dari janji layanan quick win ke pihak eksternal:
   - Penyelesaian PMK/KMK
   - Tercapainya implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement) di
      lingkungan Kementerian Keuangan dan lembaga pemerintah non kementerian/sekretariat
      lembaga tinggi negara/komisi negara/komisi pemerintah
   - Penyelesaian ijin akuntan publik dan penilai publik
?  Tingkat kompetensi karyawan untuk jabatan tematik;
? penyelesaian SOP;
   Persentase
?  Service Level Agreement (SLA) Index.
                                                                               MENTERI KEUANGAN
                                                                               REPUBLIK INDONESIA
                                                                                       – 77 –

                                                               TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
                                                                         SEKRETARIAT JENDERAL

                                              TUJUAN PROGRAM/                                                                                TARGET                 UNIT ORGANISASI
       PROGRAM/KEGIATAN                                                                           INDIKATOR
                                                    KEGIATAN                                                                       2010                 2014          PELAKSANA
                   (1)                                   (2)                                             (3)                        (4)                  (5)              (6)
PROGRAM
  DUKUNGAN MANAJEMEN DAN              1 Terwujudnya tata kelola yang baik         1   Rasio realisasi dari janji layanan           100%                 100%          SEKRETARIAT
  PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS             dan kualitas layanan dan dukungan              quick win ke pihak eksternal                                                      JENDERAL
  LAINNYA DEPARTEMEN                   yang tinggi pada semua Eselon I di             - Penyelesaian PMK/KMK
  KEUANGAN                             Departemen Keuangan                            - Tercapainya implementasi
                                                                                      pengadaan barang/jasa secara
                                      2 Tingkat kepercayaan stakesholders             elektronik (e-Procurement) di
                                        (internal dan eksternal) yang tinggi          lingkungan Departemen Keuangan dan
                                                                                      lembaga pemerintah non
                                                                                      kementerian/sekretariat lembaga
                                                                                      tinggi negara/komisi negara/komisi
                                                                                      pemerintah
                                                                                      - Penyelesaian ijin akuntan publik
                                                                                        dan penilai publik
                                                                                  2   Tingkat kompetensi karyawan untuk            82.5%                85%
                                                                                      jabatan tematik                            (JPM 70%)            (JPM 75%)
                                                                                  3   Persentase penyelesaian SOP                   100%                 100%
                                                                                  4   Service Level Agreement (SLA)                 93%                 94%
                                                                                      Index

 1 Koordinasi penyusunan rencana      1 Efektifitas penyusunan rencana            1   Kualitas Laporan Keuangan Departemen     Wajar Dengan        Wajar Tanpa      BIRO PERENCANAAN
   kerja, pembinaan dan pengelolaan     program yang tepat sasaran                    Keuangan (Opini dari BPK)                Pengecualian/      Pengecualian/       DAN KEUANGAN
   anggaran                                                                                                                   WDP (LKKL 2009)    WTP (LKKL 2013)
                                      2 Tingkat kepercayaan stakeholder           2   Persentase realisasi belanja terhadap         85%                >90%
                                        yang tinggi dalam pembinaan                   pagu                                    (Realisasi Tahun   (Realisasi Tahun
                                        pengelolaan keuangan negara                                                                 2009)              2013)
                                                                                MENTERI KEUANGAN
                                                                                REPUBLIK INDONESIA
                                                                                         – 78 –

                                                    TUJUAN PROGRAM/                                                                     TARGET              UNIT ORGANISASI
      PROGRAM/KEGIATAN                                                                             INDIKATOR
                                                          KEGIATAN                                                             2010                  2014     PELAKSANA
                  (1)                                          (2)                                       (3)                   (4)                    (5)         (6)
                                                                                 3   Menyusun Rencana Kerja (Renja)                    Tahunan                Kontrak Kinerja
                                                                                     Tahunan berdasarkan target yang
                                                                                     ditetapkan pada Renstra dengan
                                                                                     melaksanakan monev melalui LAKIP
                                                                                 4   Meningkatkan kompetensi SDM                     November 2011            Kontrak Kinerja
                                                                                     Akuntansi melalui pelatihan Program
                                                                                     Percepatan Akuntabilitas Keuangan
                                                                                     Pemerintah (PPAKP) dan
                                                                                     menempatkannya sesuai kebutuhan

2. Pembinaan dan penataan organisasi,    1 Mewujudkan organisasi,                1   Persentase penyelesaian                  100%                   100%    BIRO ORGANISASI
   tata laksana dan jabatan fungsional     ketalaksanaan dan jabatan                 penataan/modernisasi organisasi                                               DAN
                                           fungsional yang tepat, efektif dan        di lingkungan Departemen                                               KETATALAKSANAAN
                                           efisien pada semua satuan                 Keuangan
                                           organisasi di lingkungan
                                           Departemen Keuangan                   2   Persentase penyelesaian SOP              100%                   100%
                                                                                 3   Persentase perancangan dan               100%                   100%
                                                                                     pengembangan jabatan fungsional
                                                                                     yang tepat
                                                                                 4   Persentase jumlah Laporan                100%                   100%
                                                                                     Monitoring dan Evaluasi
                                                                                 5   Jumlah bimbingan, arahan, dan            100%                   100%
                                                                                     diseminasi di bidang organisasi,
                                                                                     ketatalaksanaan, dan jabatan
                                                                                     fungsional
                                                                                 6   Menerbitkan PMK tentang penataan                 Oktober 2014            Kontrak Kinerja
                                                                                     organisasi sebagai tindak lanjut hasil
                                                                                     analisis beban kerja
                                                                                 7   Menyusun konsep PMK tentang                      Oktober 2014            Kontrak Kinerja
                                                                                     penilaian kinerja individu
                                                                     MENTERI KEUANGAN
                                                                     REPUBLIK INDONESIA
                                                                             – 79 –

                                     TUJUAN PROGRAM/                                                                               TARGET                     UNIT ORGANISASI
      PROGRAM/KEGIATAN                                                                  INDIKATOR
                                             KEGIATAN                                                                   2010                      2014          PELAKSANA
                 (1)                            (2)                                           (3)                        (4)                       (5)              (6)
                                                                        8   Mengkaji ulang dan mengusulkan                         Juni 2010                    Kontrak Kinerja
                                                                            perbaikan kebijakan, peraturan, dan
                                                                            proses pelaksanaan seluruh kegiatan
                                                                            yang berhubungan dengan pelayanan
                                                                            umum yang diberikan kementeriannya
                                                                            secara tuntas sebelum Juni 2010 serta
                                                                            memastikan efektifitas implementasi
                                                                            perbaikan
                                                                        9   Menyusun tahapan tahunan (mile                           2010                       Kontrak Kinerja
                                                                            stones) ke dalam roadmap

3 Pembinaan dan koordinasi   1 Efektifitas dalam Penelaahan dan         1   Penyelesaian Peraturan Menteri                                                      BIRO HUKUM
 perumusan peraturan           Perumusan Hukum                              Keuangan/Keputusan Menteri
 perundang-undangan          2 Tingkat kepercayaan stakeholders             Keuangan:
                               yang tinggi dalam Penelaahan dan             - Bersifat Administratif                4 Hari Kerja               4 Hari Kerja
                               Perumusan Hukum                              - Bersifat Kebijakan                    6 Hari Kerja               4 Hari Kerja
                                                                        2   Penyelesaian Legal Opinion                 100%                       100%
                                                                        3   Jumlah Peraturan Perundang- undangan        80%                       100%
                                                                            di bidang Keuangan dan Kekayaan
                                                                            Negara yang terdokumentasi
4 Pembinaan dan koordinasi   1 Efektifitas   dalam    pelayanan         1   Persentase penyelesaian penanganan         100%                       100%         BIRO BANTUAN
 pemberian bantuan hukum       dan penyelesaian masalah hukum               perkara hukum                                                                          HUKUM
                             2 Tingkat kepercayaan stakeholder          2   Persentase pendampingan
                               yang tinggi dalam pelayanan                  pejabat, pegawai, mantan pegawai            90%                       95%
                               dan penyelesaian masalah hukum               di lingkungan Depkeu, eks BPPN
                                                                            dan eks BDL
5 Pembinaan dan koordinasi     Efektivitas layanan dan dukungan di      1   Tingkat kompetensi karyawan                 82.5%                     85%             BIRO SDM
  pengelolaan SDM              bidang kepegawaian, serta Tingkat            untuk jabatan tematik                    (JPM 70%)                 (JPM 75%)
                               kepercayaan stakeholder yang tinggi      2   Persentase penyelesaian administrasi        100%                      100%
                               dalam layanan kepegawaian                    kepegawaian tepat waktu
                                                                                       MENTERI KEUANGAN
                                                                                       REPUBLIK INDONESIA
                                                                                               – 80 –

                                                   TUJUAN PROGRAM/                                                                             TARGET                       UNIT ORGANISASI
      PROGRAM/KEGIATAN                                                                                   INDIKATOR
                                                         KEGIATAN                                                                      2010                     2014           PELAKSANA
                   (1)                                        (2)                                              (3)                      (4)                      (5)               (6)
                                                                                          3   Menerbitkan PMK tentang penataan                Oktober 2014                     Kontrak Kinerja
                                                                                              pegawai sebagai tindak lanjut hasil
                                                                                              analisis beban kerja


6 Peningkatan citra positif dan            1 Tercapainya peningkatan persepsi             1   Indeks persepsi stakeholders              NA                      80%          BIRO HUBUNGAN
  kepercayaan publik kepada                  positif Depkeu di mata publik                                                                                                    MASYARAKAT
  Departemen Keuangan                      2 Terwujudnya pemahaman dan
                                             dukungan publik kepada Depkeu
                                           3 Tercapainya koordinasi yang
                                             berkualitas di internal Depkeu, dan
                                             dengan stakeholders
7 Pembinaan administrasi dan               1 Efektifitas layanan dan dukungan             1   Persentase ketersediaan database         92%                      96%                BIRO
  pengelolaan perlengkapan                   dalam pengelolaan perlengkapan                   Barang Milik Negara (BMN)                                                       PERLENGKAPAN
                                           2 Tingkat kepercayaan stakeholders             2   Persentase realisasi belanja             92%                      96%
                                             yang tinggi dalam layanan                        terhadap pagu Sekretariat Jenderal
                                             pengelolaan perlengkapan
8 Pembinaan administrasi dan                 Efektivitas dan efisiensi pelayanan              Penyelesaian PMK/KMK                  3 Hari Kerja             3 Hari Kerja       BIRO UMUM
  dukungan pelayanan pelaksanaan             ketatausahaan dan kerumahtanggaan
  tugas kantor pusat Departemen
9 Koordinasi dan harmonisasi               1. Efektivitas peran Private Office dalam      1   Indeks Kepuasan Menteri Keuangan         76%                      80%         PUSAT ANALISIS DAN
  pelaksanaan kebijakan Menteri Keuangan     mendukung Program dan Kegiatan
                                                                                                                                                                              HARMONISASI
                                             Menteri Keuangan
                                           2. Efektivitas peran Delivery Unit dalam       2   Persentase Penyelesaian Tindak           81%                      85%             KEBIJAKAN
                                             mendukung pelaksanaan kebijakan                  Lanjut Kebijakan Menteri Keuangan
                                             Menteri Keuangan                                 Hasil Rapat Pimpinan
                                           3. Efektifitas peran SMO dalam                 3   Peningkatan rata-rata capaian IKU        10%                      11%
                                             meningkatkan kinerja Departemen                  Depkeu-Wide
                                             Keuangan                                     4   Menerapkan manajemen kinerja                         Tahunan                     Kontrak Kinerja
                                                                              MENTERI KEUANGAN
                                                                              REPUBLIK INDONESIA
                                                                                      – 81 –

                                              TUJUAN PROGRAM/                                                                         TARGET               UNIT ORGANISASI
       PROGRAM/KEGIATAN                                                                            INDIKATOR
                                                   KEGIATAN                                                                  2010              2014          PELAKSANA
                    (1)                                  (2)                                          (3)                     (4)              (5)               (6)

                                                                                     berbasis balanced scorecard dengan
                                                                                     mengadakan monev secara periodik


10 Koordinasi dan pengembangan         1 Efektifitas layanan dan dukungan        1   Revitalisasi Kebijakan TIK di             4                7           PUSAT INFORMASI
   sistem informasi dan teknologi       Teknologi Informasi dan                      Departemen Keuangan                                                    DAN TEKNOLOGI
   keuangan                             Komunikasi (TIK) dalam                   2   Service Level Agreement (SLA)            93%              94%            KEUANGAN
                                        pengelolaan administratsi                    Index
                                         keuangan dan kekayaan negara
                                      2. Peningkatan kepercayaan
                                        stakeholder dalam layanan TIK

11 Pembinaan dan pengawasan            1 Meningkatkan kualitas profesi           1   Penyelesaian izin Akuntan Publik     20 Hari Kerja    20 Hari Kerja    PUSAT PEMBINAAN
   profesi akuntan publik dan            Akuntan Publik dan Penilai Publik           dan Penilai Publik                                                    AKUNTAN DAN JASA
   penilai publik                        yang akuntabel                          2   Persentase tindak lanjut terhadap       100%              100%             PENILAI
                                       2 Meningkatkan kepercayaan                    KAP dan KJPP yang tidak
                                         stakeholder yang tinggi                     menyampaikan laporan tahunan
                                                                                     sesuai waktu penyampaian yang
                                                                                     ditentukan

12 Pengelolaan investasi Pemerintah     Meningkatkan efektivitas                 1   Pertumbuhan nilai portofolio             15%              15%          PUSAT INVESTASI
                                        pengelolaan dana investasi                   investasi                                                                PEMERINTAH
                                        pemerintah                               2   Pencapaian target PNBP                  100%              100%

13 Penyelesaian sengketa pajak         1 Kualitas layanan dan dukungan yang      1   Persentase jumlah berkas banding         82%              90%            SEKRETARIAT
                                         tinggi terhadap penyelenggaraan             siap sidang                                                           PENGADILAN PAJAK
                                         persidangan sengketa pajak              2   Persentase jumlah berkas gugatan         82%              90%
                                       2 Tingkat kepercayaan stakeholders            siap sidang
                                        yang tinggi dalam administrasi           3   Persentase putusan yang telah            42%              50%
                                        sengketa pajak dan sistem                    diucap
                                        manajemen kasus                          4   Persentase permohonan peninjauan         77%              85%
                                                                                     kembali yang dikirim
                                                                             MENTERI KEUANGAN
                                                                             REPUBLIK INDONESIA
                                                                                    – 82 –


                                            TUJUAN PROGRAM/                                                                     TARGET          UNIT ORGANISASI
       PROGRAM/KEGIATAN                                                                       INDIKATOR
                                                 KEGIATAN                                                                2010            2014     PELAKSANA
                   (1)                                (2)                                            (3)                 (4)             (5)          (6)
                                                                                5 Persentase penyelesaian                30%             100%
                                                                                  pengembangan sistem TIK dan IT
                                                                                  pendukung (Case Management
                                                                                   and Court Administration System )


14 Pembinaan teknis dan layanan      1 Terlaksananya pengadaan                  1 Tercapainya implementasi               25%             100%    PUSAT LAYANAN
  Pengadaan Secara Elektronik          barang/jasa secara elektronik di            pengadaan barang/jasa secara                                   PENGADAAN
                                       lingkungan Departemen Keuangan              elektronik di lingkungan Departemen                              SECARA
                                       dan instansi pemerintah lain                Keuangan dan Lembaga Non                                       ELEKTRONIK
                                     2 Tercapainya good governance guna            Kementerian/Sekretariat Lembaga
                                      mendukung program reformasi                 Tinggi Negara/Komisi
                                      birokrasi Departemen Keuangan               Negara/Komisi Pemerintah
                                                                                2 Meningkatnya/persentase                25%             100%
                                                                                   penggunaan LPSE Departemen
                                                                                   Keuangan oleh Lembaga
                                                                                   Pemerintah Non
                                                                                   Kementerian/Sekretariat Lembaga
                                                                                   Tinggi Negara/Komisi Pemerintah
                                                                                   dalam Pengadaan Barang/Jasa

15 Dukungan pelayanan pelaksanaan     Tingkat kepercayaan yang tinggi dari         Terwujudnya pelayanan GKN yang        92%             98%     RUMAH TANGGA
   tugas kantor-kantor vertikal di    Kantor-kantor Vertikal di Daerah             prima kepada Kantor-kantor Vertikal                             GKN UNIT IN
   daerah yang berkantor di GKN       yang Berkantor di GKN terhadap               di Daerah yang Berkantor di GKN                                CHARGE : BIRO
                                      layanan pengelolaan GKN                                                                                    PERLENGKAPAN
                                                                           MENTERI KEUANGAN
                                                                           REPUBLIK INDONESIA
                                                                                       – 83 –

                                                        KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
                                                                     SEKRETARIAT JENDERAL

                                                                                                             ALOKASI
                   PROGRAM/KEGIATAN
                                                                    2010                           2011                  2012               2013                  2014
                               (1)                                   (2)                            (3)                   (4)                (5)                   (6)
A. ALOKASI PROGRAM                                                                                        0.93226                0.94699             0.97450             1.01227
PROGRAM
    Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
    Teknis Lainnya Departemen Keuangan                             6,265,506,597,000            5,978,863,398,978      6,374,150,927,861   7,153,428,116,283   8,034,428,591,760
                                                          RM      6,242,777,483,000             5,971,826,156,978      6,370,049,957,861   7,148,654,016,283   8,034,428,591,760
                                                         PHLN        22,729,114,000                 7,037,242,000          4,100,970,000       4,774,100,000                   0
KEGIATAN
   1 Koordinasi penyusunan rencana kerja,                         5,035,771,862,000             4,936,488,555,806      5,512,655,880,887   6,237,071,201,549   7,123,130,700,131
    pembinaan dan pengelolaan anggaran

   2 Pembinaan dan penataan organisasi,                               7,740,386,000                7,608,392,783          9,274,307,496      11,452,548,853      14,275,716,343
    tata laksana dan jabatan fungsional
   3 Pembinaan dan koordinasi perumusan                              10,697,479,000               12,877,306,160         14,061,795,887      15,555,668,626      17,370,472,883
    peraturan perundang-undangan

   4 Pembinaan dan koordinasi pemberian bantuan                       4,175,110,000                3,272,231,049          3,664,840,801       4,209,856,814       4,828,546,869
    hukum
   5 Pembinaan dan koordinasi pengelolaan SDM                        48,470,636,000               30,567,954,111         34,155,950,005      38,663,261,202      44,177,960,539

   6 Peningkatan citra positif dan kepercayaan publik                35,192,960,000               34,945,420,463         42,596,981,030      56,985,137,684      71,032,539,624
    kepada Departemen Keuangan

   7 Pembinaan administrasi dan pengelolaan                        292,623,876,000               350,466,349,322        229,111,454,299     240,624,918,013     149,552,991,486
    perlengkapan
   8 Pembinaan administrasi dan dukungan pelayanan                 362,063,259,000               176,360,584,951        193,588,734,525     227,560,467,609     262,435,307,728
    pelaksanaan tugas kantor pusat Departemen
                                                                     MENTERI KEUANGAN
                                                                     REPUBLIK INDONESIA
                                                                                – 84 –


                                                                                                    ALOKASI
                 PROGRAM/KEGIATAN
                                                              2010                        2011                 2012             2013               2014
                             (1)                               (2)                         (3)                  (4)              (5)                (6)
 9 Koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan kebijakan             9,280,680,000              8,176,142,490        8,720,573,660     9,422,665,692    10,277,265,505
  Menteri Keuangan
10 Koordinasi dan pengembangan sistem informasi dan           113,095,985,000             92,293,696,243       95,456,318,545   100,861,152,826   113,880,822,382
  teknologi keuangan                                    RM    108,444,648,000             92,293,696,243       95,456,318,545   100,861,152,826   113,880,822,382
                                                       PHLN     4,651,337,000
11 Pembinaan dan pengawasan profesi akuntan publik             18,487,798,000             14,982,184,220       14,949,931,386    15,650,479,493    17,190,923,273
  dan penilai publik
12 Pengelolaan Investasi Pemerintah                            17,906,490,000             16,024,440,445       16,531,771,274    18,194,344,178    20,231,588,940

13 Penyelesaian sengketa pajak                                 77,641,280,000             53,329,513,149       28,743,827,953    26,191,247,033    27,423,331,082
                                                        RM     65,036,410,000             50,014,271,149       28,270,027,953    26,191,247,033    27,423,331,082
                                                       PHLN    12,604,870,000              3,315,242,000         473,800,000
14 Pembinaan teknis dan layanan Pengadaan Secara               12,012,107,000              8,310,072,764        8,750,406,456    10,121,825,637     5,737,133,622
  Elektronik
                                                        RM      6,539,200,000              4,588,072,764        5,123,236,456     5,347,725,637     5,737,133,622
                                                       PHLN     5,472,907,000              3,722,000,000        3,627,170,000     4,774,100,000
15 Dukungan pelayanan pelaksanaan tugas                       220,346,689,000            233,160,555,024      161,888,153,656   140,863,341,073   152,883,291,353
  kantor-kantor vertikal di daerah yang berkantor di
  GKN
                                                         MENTERI KEUANGAN
                                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                                – 85 –



                                 KONTRAK KINERJA MENTERI KEUANGAN DENGAN PRESIDEN
                                               SEKRETARIAT JENDERAL


       INDIKATOR KINERJA                      RENCANA AKSI                K/L TERKAIT       WAKTU          UNIT ESELON II

a. Memastikan tercapainya Prioritas
   Nasional di bidang lain, yang
   mencakup namun tidak terbatas pada
   :

  i. Memastikan konsolidasi struktural   Berpartisipasi aktif dalam
                                         -                               Menneg           Paling lambat   Biro Organta/TRBP
     dan peningkatan kapasitas           TRB nasional                    PAN&RB,          Oktober 2014
     kementerian/ lembaga selambat-                                      Bappenas, BKN,
     lambatnya 2011                      Menerbitkan PMK tentang
                                         -                               KPK, Setneg
                                         penataan organisasi dan
                                         penataan pegawai sebagai
                                         tindak lanjut hasil analisis
                                         beban kerja

                                         Menyusun konsep PMK
                                         -
                                         tentang penilaian kinerja
                                         individu
                                                   MENTERI KEUANGAN
                                                   REPUBLIK INDONESIA
                                                          – 86 –


       INDIKATOR KINERJA                RENCANA AKSI               K/L TERKAIT     WAKTU         UNIT ESELON II

a. Melaksanakan reformasi bidang   Mengkaji ulang dan                            Paling lambat       TRBP
   pelayanan umum                  mengusulkan perbaikan                           Juni 2010
                                   kebijakan, peraturan, dan
                                   proses pelaksanaan seluruh
                                   kegiatan yang berhubungan
                                   dengan pelayanan umum
                                   yang diberikan
                                   kementeriannya secara
                                   tuntas sebelum Juni 2010
                                   serta memastikan efektifitas
                                   implementasi perbaikan
                                   peraturan tersebut sesuai
                                   dengan batas waktu yang
                                   ditetapkan oleh pejabat
                                   yang ditunjuk Presiden
                                   untuk memimpin reformasi
                                   pelayanan umum
                                                       MENTERI KEUANGAN
                                                       REPUBLIK INDONESIA
                                                                 – 87 –


      INDIKATOR KINERJA                   RENCANA AKSI                    K/L TERKAIT          WAKTU

a. Mencapai sasaran-sasaran Rencana   1. Menyusun tahapan             Menko               Sesuai target waktu     Biro Organisasi dan
   Strategis Kementerian 2009-2014       tahunan (mile stones)        Perekonomian      dalam Rencana Strategis   Ketatalaksanaan
                                         ke dalam roadmap                                Kementerian 2009-2014

                                      2. Menerapkan                                                               PUSHAKA
                                         manajemen kinerja
                                         berbasis balanced
                                         scorecard dengan
                                         mengadakan monev
                                         secara periodik
                                         (bulanan, triwulanan,
                                         dan tahunan)

                                      3. Menyusun Rencana        Bappenas
                                                                                                                  Biro Perencanaan dan
                                         Kerja (Renja) Tahunan
                                                                                                                  Keuangan
                                         berdasarkan target yang
                                         ditetapkan pada Renstra
                                         dengan melaksanakan
                                         monev melalui LAKIP
                                                  MENTERI KEUANGAN
                                                  REPUBLIK INDONESIA
                                                        – 88 –


      INDIKATOR KINERJA                RENCANA AKSI              K/L TERKAIT        WAKTU

a. Pengelolaan keuangan Kementerian   Meningkatkan                             Terlaksana November   Biro Perencanaan dan
   memperoleh opini Wajar Tanpa       kompetensi SDM                                   2011          Keuangan
   Pengecualian (WTP) dari BPK RI     Akuntansi melalui
                                      pelatihan Program
                                      Percepatan
                                      Akuntabilitas Keuangan
                                      Pemerintah (PPAKP)
                                      dan menempatkannya
                                      sesuai kebutuhan
                                                                            MENTERI KEUANGAN
                                                                            REPUBLIK INDONESIA
                                                                                  – 89 –

                                                           TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
                                                                DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
                                               TUJUAN PROGRAM/                                                                    TARGET             UNIT ORGANISASI
        PROGRAM/KEGIATAN                                                                        INDIKATOR
                                                    KEGIATAN                                                               2010            2014        PELAKSANA
                   (1)                                   (2)                                          (3)                  (4)                 (5)         (6)
PROGRAM
   PENGELOLAAN ANGGARAN                 Terlaksananya fungsi penganggaran        1   Terwujudnya pengelolaan anggaran      100%            100%         DIREKTORAT
   NEGARA                               sesuai dengan peraturan                      negara yang tepat waktu, transparan                                 JENDERAL
                                        perundang-undangan dan kebijakan             dan akuntabel                                                      ANGGARAN
                                        pemerintah                               2   Terbentuknya Badan Koordinasi           1 Februari 2010          Program 100 Hari
                                                                                     Pemberantasan Terorisme (BKPT)
                                                                                 3   Terbitnya Perpres tentang Badan         1 Februari 2010          Program 100 Hari
                                                                                     Nasional Pengelolaan Perbatasan
                                                                                     (BNPP)
                                                                                 4   Adanya kebijakan peningkatan            1 Februari 2010          Program 100 Hari
                                                                                     populasi ternak dalam negeri, mulai
                                                                                     2010 dan berlanjut
KEGIATAN
 1 Dukungan Manajemen dan Dukungan      Terlaksananya koordinasi                     Terlaksananya dukungan manajemen      100%            100%         SET. DITJEN
   Teknis Lainnya Direktorat Jenderal   pelaksanaan tugas, pembinaan, dan            dalam pelaksanaan tugas DJA                                        ANGGARAN
   Anggaran                             dukungan manajemen dalam
                                        pelaksanaan tugas DJA


 2   Penyusunan Rancangan APBN          Tersusunnya APBN yang sehat,             1   Tersusunnya Draft NK, RAPBN, & RUU    100%            100%         DIREKTORAT
                                        kredibel dan berkelanjutan                   APBN (APBN-P) dengan besaran yang                               PENYUSUNAN APBN
                                                                                     akurat dan tepat waktu
                                                                                 2   Peraturan Pelaksanaan anggaran R&D       Desember 2010            Temu Nasional
                                                                                     berdasarkan program prioritas K/L
                                                                                     yang bersangkutan sesuai dengan
                                                                                     alokasi anggaran dalam APBN.
                                                                                 3   Revisi Perpres No. 71 Tahun 2005        1 Februari 2010           Temu Nasional
                                                                                 4   Revisi Perpres No. 104 Tahun 2003       1 Februari 2010           Temu Nasional
                                                                                     tentang TDL PLN
                                                                      MENTERI KEUANGAN
                                                                      REPUBLIK INDONESIA
                                                                            – 90 –

                                          TUJUAN PROGRAM/                                                                      TARGET               UNIT ORGANISASI
       PROGRAM/KEGIATAN                                                                   INDIKATOR
                                               KEGIATAN                                                                 2010                 2014     PELAKSANA
                   (1)                              (2)                                          (3)                    (4)                  (5)          (6)
                                                                           5   Road Map rasionalisasi subsidi listrik      Desember 2010               Temu Nasional
                                                                           6   Road Map rasionalisasi subsidi BBM                                      Temu Nasional
                                                                           7   Revisi PP Cost Recovery                                                 Temu Nasional
                                                                           8   RPP tentang Penghapusan PNBP                                            Temu Nasional
                                                                           9   Perangkat pendukung yang dapat             1 Februari 2010             Program 100 Hari
                                                                               menjamin terlaksananya penyediaan
                                                                               dana penjaminan untuk KUR dalam
                                                                               APBN sebesar Rp. 2 triliyun pertahun

3   Pengelolaan Anggaran Belanja   Terlaksananya kebijakan                 1   Pengalokasian belanja pemerintah         100%                 100%      DIREKTORAT
    Pemerintah Pusat (ABPP)        penganggaran yang transparan dan            pusat yang tepat waktu dan efisien                                     ANGGARAN I,
                                   akuntabel                               2   Penyediaan Anggaran secara tepat               Oktober 2014          ANGGARAN II, DAN
                                                                               waktu dan tepat jumlah untuk                                           ANGGARAN III
                                                                               menunjang program di bidang pangan,                                    Kontrak Kinerja
                                                                               pertanian, dan industri pedesaan
                                                                               sesuai dengan persetujuan
                                                                           3   PMK No. 261/2008 tentang tatacara              Oktober 2014            Kontrak Kinerja
                                                                               penyediaan anggaran, perhitungan,
                                                                               pembayaran dan pertanggungjawaban
                                                                               subsidi pupuk
                                                                           4   Dokumen RAPBN-P 2010 tentang                Desember 2010              Dit. Anggaran I
                                                                               perubahan sistem pengelolaan                                           Temu Nasional
                                                                               pendanaan BLU Tanah dan Land
                                                                               Capping untuk ditampung dalam
                                                                               APBN-P 2010
                                                                           5   PMK mekanisme dan Tata cara                1 Februari 2010             Dit. Anggaran I
                                                                               pemutihan KUT (pelaksanaan APBN                                         Temu Nasional
                                                                               2010) dan hasil audit dari BPK.
                                                                           6   Peraturan pelaksanaan anggaran R&D          Desember 2010               Temu Nasional
                                                                               berdasarkan program prioritas K/L
                                                                           MENTERI KEUANGAN
                                                                           REPUBLIK INDONESIA
                                                                                 – 91 –


                                              TUJUAN PROGRAM/                                                                         TARGET             UNIT ORGANISASI
        PROGRAM/KEGIATAN                                                                          INDIKATOR
                                                   KEGIATAN                                                                    2010            2014        PELAKSANA
                    (1)                                 (2)                                           (3)                      (4)                 (5)         (6)
                                                                                     yang bersangkutan sesuai dengan
                                                                                     alokasi anggaran dalam APBN.
                                                                                 7   Tersedia biaya untuk penemuan 6000          1 Februari 2010            Dit. Anggaran I
                                                                                     kasus gizi buruk oleh kader dan                                       Program 100 Hari
                                                                                     dirujuk ke fasilitas kesehatan
                                                                                 8   -Selesainya kedua Permenkes                 1 Februari 2010            Dit. Anggaran I
                                                                                     tentang praktik tenaga kesehatan                                      Program 100 Hari
                                                                                     (perawat dan bidan) di DTPK
                                                                                     - Selesainya Permenkes tentang
                                                                                     insentif tenaga kesehatan di DTPK
                                                                                 9   Perangkat pendukung yang dapat              1 Februari 2010            Dit. Anggaran I
                                                                                     menjamin terlaksananya penyediaan                                     Program 100 Hari
                                                                                     dana penjaminan untuk KUR dalam
                                                                                     APBN sebesar Rp. 2 triliyun pertahun

4   Penyusunan dan penyampaian         Tersusunnya Laporan Keuangan BSBL         1   Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan      100%            100%         DIREKTORAT
    laporan keuangan Belanja Subsidi   yang transaparan dan akuntabel                Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat                               ANGGARAN III
    dan Belanja Lain-lain (BSBL)                                                     waktu
                                                                                 2   Terbitnya Perpres tentang Badan             1 Februari 2010           Program 100 Hari
                                                                                     Nasional Pengelolaan Perbatasan
                                                                                     (BNPP)
                                                                                 3   Kelompok Kerja Perumus Kebijakan            1 Februari 2010           Program 100 Hari
                                                                                     Tunjangan Khusus bagi Penjaga
                                                                                     Perbatasan
                                                                                 4   Disepakatinya dan disiapkannya              1 Februari 2010           Program 100 Hari
                                                                                     rancangan ketentuan tentang
                                                                                     penyesuaian besaran tunjangan khusus
                                                                                     di daerah perbatasan
                                                                       MENTERI KEUANGAN
                                                                       REPUBLIK INDONESIA
                                                                             – 92 –

                                         TUJUAN PROGRAM/                                                                      TARGET              UNIT ORGANISASI
       PROGRAM/KEGIATAN                                                                      INDIKATOR
                                              KEGIATAN                                                                 2010               2014       PELAKSANA
                   (1)                             (2)                                                (3)               (4)                 (5)          (6)
                                                                            5   Rancangan Perpres tentang                 1 Februari 2010           Program 100 Hari
                                                                                tunjangan khusus bagi 9.709 prajurit
                                                                                & PNS yang bertugas di daerah
                                                                                perbatasan, terdepan & terpencil
                                                                                diajukan ke Sekretaris Negara
                                                                            6   Cetak biru minimum essential force        1 Februari 2010           Program 100 Hari
                                                                            7   Dokumen rencana revitalisasi              1 Februari 2010           Program 100 Hari
                                                                                pengadaan baik lewat industri
                                                                                strategis dalam negeri maupun
                                                                                kemitraan luar negeri
                                                                            8   Dokumen skim anggaran multiyears          1 Februari 2010           Program 100 Hari
                                                                                (3 renstra) selesai

5   Pengelolaan PNBP dan subsidi   Mengoptimalkan keuangan negara di        1   Tercapainya target penerimaan SDA      95%                100%    DIREKTORAT PNBP
                                   bidang PNBP dengan tetap menjaga             Migas dan Laba BUMN dalam APBN
                                   pelayanan kepada masyarakat                  atau APBN-P
                                                                            2   Tersusunnya target dan pagu            100%               100%
                                                                                penggunaan PNBP untuk APBN dan
                                                                                atau APBN-P
                                                                            3   Terlaksananya pembayaran subsidi       100%               100%
                                                                                energi yang tepat waktu dan jumlah
                                                                            4   Melaksanakan penyempurnaan                    Juni 2014             Kontrak Kinerja
                                                                                kebijakan dan peraturan subsidi
                                                                                SOP verifikasi perhitungan subsidi
                                                                                BBM, Listrik dan Pupuk agar lebih
                                                                                cepat dan efisien
                                                                            5   Revisi Perpres No. 71 Tahun 2005          1 Februari 2010            Temu Nasional
                                                                            6   Revisi Perpres No. 104 Tahun 2003         1 Februari 2010            Temu Nasional
                                                                                tentang TDL PLN
                                                                               MENTERI KEUANGAN
                                                                               REPUBLIK INDONESIA
                                                                                     – 93 –


                                              TUJUAN PROGRAM/                                                                           TARGET              UNIT ORGANISASI
       PROGRAM/KEGIATAN                                                                             INDIKATOR
                                                   KEGIATAN                                                                      2010             2014         PELAKSANA
                  (1)                                    (2)                                              (3)                     (4)                 (5)          (6)
                                                                                    7   Road Map rasionalisasi subsidi listrik      Desember 2010              Temu Nasional
                                                                                    8   Road Map rasionalisasi subsidi BBM                                     Temu Nasional
                                                                                    9   Revisi PP Cost Recovery                                                Temu Nasional
                                                                                    10 RPP tentang Penghapusan PNBP                                            Temu Nasional
                                                                                    11 Kebutuhan BBM dalam negeri                   1 Februari 2010           Program 100 Hari
                                                                                       khususnya untuk Indonesia bagian
                                                                                        timur dapat terpenuhi
                                                                                    12 Rencana pasokan gas bumi yang                1 Februari 2010           Program 100 Hari
                                                                                       mencakup kebijakan untuk menjaga
                                                                                        pemenuhan kebutuhan gas domestik
                                                                                    13 PP dan Peraturan Menteri ESDM                1 Februari 2010           Program 100 Hari
                                                                                        tentang Pasokan batubara Dalam
                                                                                        Negeri (DMO) yang mencakup
                                                                                        kebijakan untuk menjaga pemenuhan
                                                                                        kebutuhan batubara dalam negeri

6   Pengembangan Sistem Penganggaran   Terlaksananya penerapan sistem               1   Tersedianya norma penganggaran           100%             100%      DIREKTORAT SISTEM
                                       penganggaran berorientasi kinerja dan            berbasis kinerja dan penerapan MTEF                                  PENGANGGARAN
                                       penerapan MTEF                                   yang kredibel dan tepat waktu
                                                                                    2   Revisi Keppres 80/2003, usulan              Desember 2010              Temu Nasional
                                                                                        mengenai percepatan proses pengadaan
                                                                                        barang dan jasa, termasuk dalam angka
                                                                                        pinjaman luar negeri
                                                                       MENTERI KEUANGAN
                                                                       REPUBLIK INDONESIA
                                                                                 – 94 –

                                                     KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
                                                               DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
                                                                                                           ALOKASI
                PROGRAM/KEGIATAN
                                                               2010                   2011                  2012              2013               2014
                             (1)                                (2)                       (3)               (4)               (5)                 (6)
A. ALOKASI PROGRAM                                                                              0.93226            0.94699            0.97450           1.01227
PROGRAM
    Pengelolaan Anggaran Negara                                 99,476,764,000            91,655,538,192     93,103,501,830    104,839,299,121   108,902,688,953


KEGIATAN
   1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis                    66,207,017,000         61,104,902,574        62,070,230,788     70,261,184,991    72,984,386,950
    Lainnya Direktorat Jenderal Anggaran
   2 Penyusunan Rancangan APBN                                  5,192,531,000             4,792,378,705      4,868,088,151      5,510,493,830     5,724,071,036
   3 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat              7,072,698,000             6,527,653,737      6,630,776,859      7,505,791,426     7,796,702,915
    (ABPP)
   4 Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan                3,700,500,000             3,260,086,037      3,311,588,501      3,578,203,758     3,716,888,744
    Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL)

   5 Pengelolaan PNBP dan subsidi                               7,877,585,000             7,270,513,952      7,385,372,694      7,979,967,771     8,289,257,515
   6 Pengembangan Sistem Penganggaran                           9,426,433,000             8,700,003,188      8,837,444,836     10,003,657,343    10,391,381,793
                                                                                                                 MENTERI KEUANGAN
                                                                                                                 REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                                – 95 –

                                                                                                                  PROGRAM 100 HARI
                                                                                                  DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN



Bidang Politik, Hukum dan Keamanan


                                                                                        KRITERIA                      UKURAN               UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI           PENANGGUNG JAWAB             INSTANSI TERKAIT                                                                                                                    % CAPAIAN                   KETERANGAN
                                                                                      KEBERHASILAN                 KEBERHASILAN                           H100

            1                          2                          3                           4                             5                                    6                                  7                           8
P3: Pemberantasan Terorisme
(P3A1) Koordinasi &         Kementerian Koordinator   Depdagri, Deplu, Dephan,    Terlaksananya koordinasasi   TARGET:                  TARGET H30: XXX                                 H30: XX%
sinkronisasi tindak lanjut Politik, Hukum dan         POLRI, TNI, BIN, Kemeneg    dan sinkronisasi dengan      Terbentuknya Badan       TARGET H50: XXX                                 H50: XX%        Catatan Depkeu (DJA):
hasil raker dengan komisi I Keamanan                  PAN dan Reformasi           berbagai pihak untuk         Koordinasi Pemberantasan                                                                 Rencana aksi ini tidak terkait dengan tugas pokok
DPR RI tentang                                        Birokrasi, Depkeu (DJA) &   meningkatkan kapasitas       Terorisme (BKPT)                                                                         dan fungsi Depkeu.
peningkatan kapasitas Desk                            Setneg                      Desk Koordinasi                                       TARGET H75: XXX                                 H75: XX%        Depkeu semestinya tidak terkait dengan RA ini
Koordinasi Pemberantasan                                                          Pemberantasan Terorisme                                                                                               (Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan
Terorisme menjadi Badan                                                           menjadi Badan Koordinasi                                                                                              No.S-8/MK.1/2010 tanggal 8 Januari 2010).
Koordinasi Pemberantasan                                                          Pemberantasan Terorisme
Terorisme (BKPT)                                                                  (BPKT)



                                                                                                                                           TARGET H100: Terbentuknya Badan Koordinasi   H100: XX%       Catatan :
                                                                                                                                           Pemberantasan Terorisme (BKPT)                               Keterangan sama dengan H75
P4: Pengelolaan Wilayah Perbatasan
(P4A1) Koordinasi &        Departemen Dalam Negeri Kemenko Polhukam,              Terlaksananya koordinasi     TARGET:                     TARGET H30: XXX                              H30: XX%
Sinkronisasi Akselerasi                            Deplu, Dephan, POLRI,          dan sinkronisasi dengan      Terbitnya Perpres tentang   TARGET H50: XXX                              H50: XX%        Catatan Depkeu (DJA):
Penyelesaian Perpres                               TNI, BIN, DKP, Kemeneg         berbagai pihak untuk         Badan Nasional                                                                           DJA tidak terkait langsung dengan rencana aksi
tentang Badan Nasional                             PAN dan Reformasi              penyelesaian Perpres BNPP    Pengelolaan Perbatasan                                                                   ini. Keterkaitan DJA hanya sebatas ikut serta
Pengelolaan Perbatasan                             Birokrasi, Depkeu (DJA) &                                   (BNPP) paling lambat 16                                                                  dalam pembahasan penyusunan draft Perpres
(BNPP)                                             Setneg                                                      Januari 2010                                                                             tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
                                                                                                                                                                                                        (BNPP)
                                                                                                            MENTERI KEUANGAN
                                                                                                            REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                          – 96 –


                                                                                   KRITERIA                      UKURAN               UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI          PENANGGUNG JAWAB           INSTANSI TERKAIT                                                                                                                     % CAPAIAN                   KETERANGAN
                                                                                 KEBERHASILAN                 KEBERHASILAN                           H100

            1                         2                        3                         4                            5                                       6                                   7                           8
                                                                                                                                      TARGET H75: XXX                                 H75: XX%        Catatan Depkeu (DJA):
                                                                                                                                                                                                      DJA tidak terkait langsung dengan rencana aksi
                                                                                                                                                                                                      ini. Keterkaitan DJA hanya sebatas ikut serta
                                                                                                                                                                                                      dalam pembahasan penyusunan draft Perpres
                                                                                                                                                                                                      tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
                                                                                                                                                                                                      (BNPP).
                                                                                                                                                                                                      Depkeu semestinya tidak terkait dengan RA ini
                                                                                                                                                                                                      (Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan
                                                                                                                                                                                                      No.S-8/MK.1/2010 tanggal 8 Januari 2010).
                                                                                                                                                                                                      Adapun hasil konfirmasi dari Depdagri
                                                                                                                                                                                                      mengatakan bahwa Perpres dimaksud masih
                                                                                                                                                                                                      dalam proses pembahasan.


                                                                                                                                      TARGET H100: Terbitnya Perpres tentang Badan    H100: XX%       Catatan :
                                                                                                                                      Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) paling                   Keterangan sama dengan H75
                                                                                                                                      lambat 16 Januari 2010
P6: Tunjangan Khusus Bagi PNS/TNI/POLRI yang Bertugas di Wilayah Terdepan, Terluar & Perbatasan
(P6A1) Menyusun            Departemen Pertahanan   Setneg, Depkeu (DJA),     Tersusunnya Kelompok         TARGET: Kelompok Kerja      TARGET H30: XXX                                 H30: XX%        50% persiapan penyusunan Kelompok Kerja
Kelompok Kerja (Pokja)                             Bappenas, Kemenko         Kerja Perumus Kebijakan      Perumus Kebijakan                                                                           Perumus Kebijakan Tunjangan Khusus bagi
untuk merumuskan                                   Polhukam, Kemeneg PAN     Tunjangan Khusus bagi        Tunjangan Khusus bagi                                                                       Penjaga Perbatasan
kebijakan tunjangan khusus                         dan Reformasi Birokrasi   Penjaga Perbatasan           Penjaga Perbatasan          TARGET H50: XXX                                 H50: XX%        Catatan Depkeu (DJA):
bagi penjaga perbatasan                                                                                   terbentuk sebelum 15                                                                        DJA telah berkoordinasi dengan Dephan, namun
                                                                                                          Desember 2009                                                                               sampai saat ini DJA belum dilibatkan dalam
                                                                                                                                                                                                      rencana aksi dimaksud.

                                                                                                                                      TARGET H75: XXX                                 H75: XX%        Catatan :
                                                                                                                                                                                                      Keterangan sama dengan H50
                                                                                                                                      TARGET H100: Kelompok Kerja Perumus Kebijakan H100: XX%         Catatan Depkeu (DJA) :
                                                                                                                                      Tunjangan Khusus bagi Penjaga Perbatasan                        DJA belum diikutkan dalam pembahasan
                                                                                                                                      terbentuk sebelum 15 Desember 2009                              lanjutan
(P6A2) Koordinasi dengan Departemen Pertahanan     Setneg, Depkeu (DJA),     Pelaksanaan koordinasi       TARGET: Disepakatinya       TARGET H30: XXX                                 H30: XX%        25% persiapan rancangan ketentuan tentang
Depkeu & departemen                                Bappenas, Kemenko         dengan instansi terkait      dan disiapkannya                                                                            penyesuaian besaran tunjangan khusus di daerah
terkait untuk menyesuaikan                         Polhukam, Kemeneg PAN     untuk penyesuaian besaran    rancangan ketentuan                                                                         perbatasan
besaran tunjangan khusus                           dan Reformasi Birokrasi   tunjangan khusus di daerah   tentang penyesuaian         TARGET H50: XXX                                 H50: XX%        Catatan Depkeu (DJA):
di daerah perbatasan                                                         perbatasan                   besaran tunjangan khusus                                                                    DJA tidak terkait langsung dengan rencana aksi
                                                                                                          di daerah perbatasan pada                                                                   ini. Keterkaitan DJA hanya sebatas ikut serta
                                                                                                          30 Desember 2009                                                                            dalam penyusunan Rancangan Peraturan
                                                                                                                                                                                                      Presiden.
                                                                                                           MENTERI KEUANGAN
                                                                                                           REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                          – 97 –


                                                                                  KRITERIA                      UKURAN                UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI          PENANGGUNG JAWAB          INSTANSI TERKAIT                                                                                                                            % CAPAIAN                   KETERANGAN
                                                                                KEBERHASILAN                 KEBERHASILAN                            H100

           1                         2                        3                          4                            5                                        6                                        7                           8
                                                                                                                                     TARGET H75: XXX                                        H75: XX%        DJA tidak terkait langsung dengan rencana aksi
                                                                                                                                                                                                            ini. Keterkaitan DJA hanya sebatas ikut serta
                                                                                                                                                                                                            dalam penyusunan Rancangan Peraturan
                                                                                                                                                                                                            Presiden.
                                                                                                                                                                                                            Depkeu semestinya tidak terkait dengan RA ini
                                                                                                                                                                                                            (Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan
                                                                                                                                                                                                            No.S-8/MK.1/2010 tanggal 8 Januari 2010).
                                                                                                                                                                                                            Adapun hasil konfirmasi mengatakan bahwa saat
                                                                                                                                                                                                            ini rancangan ketentuan masih dalam proses
                                                                                                                                                                                                            pembahasan.

                                                                                                                                     TARGET H100: Disepakatinya dan disiapkannya            H100: XX%       Catatan Depkeu (DJA) :
                                                                                                                                     rancangan ketentuan tentang penyesuaian besaran                        DJA belum diikutkan dalam pembahasan
                                                                                                                                     tunjangan khusus di daerah perbatasan pada 30                          lanjutan
                                                                                                                                     Desember 2009
(P6A3) Mengajukan         Departemen Pertahanan   Setneg, Depkeu (DJA),     Diajukannya rancangan        TARGET: Rancangan           TARGET H30: XXX                                        H30: XX%        50% penyelesaian rancangan Perpres tentang
rancangan Perpres tentang                         Bappenas, Kemenko         Perpres tentang tunjangan    Perpres tentang tunjangan                                                                          tunjangan khusus
tunjangan khusus bagi                             Polhukam, Kemeneg PAN     khusus bagi prajurit & PNS   khusus bagi 9.709 prajurit &
                                                                                                                                      TARGET H50: XXX                                       H50: XX%        Catatan Depkeu (DJA):
prajurit & PNS yang                               dan Reformasi Birokrasi   yang bertugas di daerah      PNS yang bertugas di
                                                                                                                                                                                                            DJA (Dit.Anggaran III) ikut serta dalam
bertugas di daerah                                                          perbatasan, terdepan &       daerah perbatasan,
                                                                                                                                                                                                            penyusunan Rancangan Peraturan Presiden.
perbatasan, terdepan &                                                      terpencil                    terdepan & terpencil
terpencil                                                                                                diajukan ke Sekretaris
                                                                                                                                      TARGET H75: XXX                                       H75: XX%        Catatan Depkeu (DJA):
                                                                                                         Negara paling lambat 16
                                                                                                                                                                                                            Masih dalam proses pembahasan
                                                                                                         Januari 2010
                                                                                                                                      TARGET H100: Rancangan Perpres tentang                H100: XX%       Catatan Depkeu (DJA) :
                                                                                                                                      tunjangan khusus bagi 9.709 prajurit & PNS yang                       DJA belum diikutkan dalam pembahasan
                                                                                                                                      bertugas di daerah perbatasan, terdepan & terpencil                   lanjutan
                                                                                                                                      diajukan ke Sekretaris Negara paling lambat 16
                                                                                                                                      Januari 2010
P8: Peningkatan Kemampuan Pertahanan & Keamanan Negara
(P8A1) Penyusunan cetak Departemen Pertahanan     TNI, Kemeneg PPN/Ka       Tersusunnya cetak biru       TARGET: Cetak biru          TARGET H30: XXX                                        H30: XX%        60% penyelesaian cetak biru minimum essential
biru minimum essential force                      Bappenas, Depkeu (DJA),   minimum essential force      minimum essential force                                                                            force
yang meliputi:                                    Kemeneg BUMN              yang meliputi: alutsista     tersusun sebelum Februari   TARGET H50: XXX                                        H50: XX%        Catatan Depkeu (DJA):
- alutsista (AD/AL/AU)                                                      (AD/AL/AU), SDM,             2010                                                                                               DJA telah berkoordinasi dengan Dephan, namun
- SDM                                                                       Sarpras dan Kodal                                                                                                               sampai saat ini DJA belum dilibatkan dalam
- Sarpras                                                                                                                                                                                                   rencana aksi dimaksud.
- Kodal
                                                                                                                                     TARGET H75: XXX                                        H75: XX%        Status sama dengan H50
                                                                                                                                     TARGET H100: Cetak biru minimum essential force        H100: XX%       Catatan :
                                                                                                                                     tersusun sebelum Februari 2010                                         Keterangan sama dengan H75
                                                                                                              MENTERI KEUANGAN
                                                                                                              REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                            – 98 –


                                                                                   KRITERIA                        UKURAN              UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI          PENANGGUNG JAWAB           INSTANSI TERKAIT                                                                                                                          % CAPAIAN                    KETERANGAN
                                                                                 KEBERHASILAN                   KEBERHASILAN                          H100

            1                         2                        3                          4                             5                                      6                                        7                          8
(P8A2) Revitalisasi sumber Departemen Pertahanan   TNI, Kemeneg PPN/Ka       Sumber pengadaan untuk         TARGET: Dokumen            TARGET H30: XXX                                    H30: XX%          10% penyelesaian dokumen rencana revitalisasi
pengadaan:                                         Bappenas, Depkeu (DJA),   peningkatan kemampuan          rencana revitalisasi                                                                            pengadaan baik lewat industri strategis dalam
- industri strategis dalam                         Kemeneg BUMN              pertahanan dan keamanan        pengadaan baik lewat                                                                            negeri maupun kemitraan luar negeri
negeri                                                                       negara teridentifikasi untuk   industri strategis dalam
- kemitraan dengan luar                                                      direvitalisasi                 negeri maupun kemitraan    TARGET H50: XXX                                    H50: XX%          Catatan Depkeu (DJA):
negeri                                                                                                      luar negeri                                                                                     DJA telah berkoordinasi dengan Dephan, namun
                                                                                                                                                                                                            sampai saat ini DJA belum dilibatkan dalam
                                                                                                                                                                                                            rencana aksi dimaksud.

                                                                                                                                       TARGET H75: XXX                                    H75: XX%          Catatan:
                                                                                                                                                                                                            Keterangan sama dengan H50
                                                                                                                                       TARGET H100: Dokumen rencana revitalisasi            H100: XX%       Catatan :
                                                                                                                                       pengadaan baik lewat industri strategis dalam negeri                 Keterangan sama dengan H75
                                                                                                                                       maupun kemitraan luar negeri
(P8A3) Penyusunan skim    Departemen Pertahanan    TNI, Kemeneg PPN/Ka       Tersusunnya skim               TARGET: Dokumen skim       TARGET H30: XXX                                      H30: XX%        10% penyelesaian dokumen skim anggaran
anggaran multiyears (3                             Bappenas, Depkeu (DJA),   anggaran multiyears (3         anggaran multiyears (3                                                                          multiyears (3 renstra)
renstra)                                           Kemeneg BUMN              renstra)                       renstra) selesai           TARGET H50: XXX                                    H50: XX%          Catatan Depkeu (DJA):
                                                                                                                                                                                                            DJA telah berkoordinasi dengan Dephan, namun
                                                                                                                                                                                                            sampai saat ini DJA belum dilibatkan dalam
                                                                                                                                                                                                            rencana aksi dimaksud.

                                                                                                                                       TARGET H75: XXX                                    H75: XX%          Catatan:
                                                                                                                                                                                                            Keterangan sama dengan H50
                                                                                                                                       TARGET H100: Dokumen skim anggaran multiyears H100: XX%              Catatan :
                                                                                                                                       (3 renstra) selesai                                                  Keterangan sama dengan H75
                                                                                                    MENTERI KEUANGAN
                                                                                                    REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                  – 99 –

                                                                                         PROGRAM 100 HARI
                                                                              DIREKTORAT JENDERAL JENDERAL ANGGARAN

Bidang Perekonomian

                                                                               KRITERIA                  UKURAN              UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI              PENANGGUNG JAWAB     INSTANSI TERKAIT                                                                                                               % CAPAIAN                    KETERANGAN
                                                                             KEBERHASILAN             KEBERHASILAN                          H100
            1                        2                      3                       4                         5                              6                                            7                            8
P17: Jaminan pasokan energi
(P17A1) Pemenuhan BBM     Departemen ESDM        Depkeu (DJA), Kemeneg   Ketersediaan BBM dalam   TARGET: Kebutuhan BBM TARGET H30: Inventarisasi Kondisi Distribusi BBM      H30: 100%       Telah dilakukan inventarisasi kondisi distribusi
dalam negeri khususnya                           BUMN,                   negeri khususnya untuk   dalam negeri khususnya meliputi Infrastruktur dan pasokan (bobot 25% dari                   BBM, infrastruktur dan pasokan
untuk Indonesia bagian                                                   Indonesia bagian timur   untuk Indonesia bagian UK)
timur                                                                                             timur dapat terpenuhi


                                                                                                                            TARGET H50: Koordinasi sistem pendistribusi BBM   H50: XX%        Telah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait
                                                                                                                            (bobot 25% dari UK)                                               dalam rangka optimalisasi sistem pendistribusian
                                                                                                                                                                                              BBM untuk memenuhi BBM dalam negeri
                                                                                                                                                                                              khususnya Indonesia bagian timur.

                                                                                                                            TARGET H75: Terlaksananya revitalisasi sistem     H75: XX%        Catatan Depkeu (DJA):
                                                                                                                            distribusi BBM (bobot 30% dari UK)                                a) Telah mengikuti rapat program revitalisasi
                                                                                                                                                                                              sistem distribusi BBM untuk % Tahun ke depan
                                                                                                                                                                                              bersama dengan instansi terkait (DESDM, BUMN,
                                                                                                                                                                                              Pertamina, BPH Migas, dan DJA Depkeu) pada
                                                                                                                                                                                              tanggal 16,23, dan 30 Desember 2009
                                                                                                                                                                                              b) Pertamina telah menyampaikan dan
                                                                                                                                                                                              menjelaskan langkah-langkah untuk pengamanan
                                                                                                                                                                                              distibusi BBM untuk Indonesia Bagian Timur 5
                                                                                                                                                                                              tahun ke depan antara lain dengan menghidupkan
                                                                                                                                                                                              kembali baackloading depot Biak dan pembangunan
                                                                                                                                                                                              terminal transit Baubau.
                                                                    MENTERI KEUANGAN
                                                                    REPUBLIK INDONESIA
                                                                              – 100 –

                                                       KRITERIA         UKURAN           UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
RENCANA AKSI   PENANGGUNG JAWAB   INSTANSI TERKAIT                                                                                         % CAPAIAN                     KETERANGAN
                                                     KEBERHASILAN    KEBERHASILAN                       H100
     1                2                  3                4               5                              6                                         7                             8
                                                                                        TARGET H100: Kebutuhan BBM dalam negeri        H100: XX%       Kebutuhan BBM dalam negeri khususnya untuk
                                                                                        khususnya untuk Indonesia bagian timur dapat                   Indonesia Bagian Timur dapat terpenuhi secara
                                                                                        terpenuhi                                                      memadai dan terjangkau melalui kebijakan :
                                                                                                                                                       - Pemberlakuan harga yang sama untuk seluruh
                                                                                                                                                       Indonesia pada tingkat lembaga penyalur termasuk
                                                                                                                                                       APMS
                                                                                                                                                       -Meningkatkan koordinasi pengawasan pendistribusian
                                                                                                                                                       BBM dengan instansi terkait termasuk Pemda
                                                                                                                                                       - Menyusun rencana revitalisasi infrastruktur dan pola
                                                                                                                                                       distribusi BBM untuk Indonesia Bagian Timur
                                                                                                                                                       Kebijakan tersebut di atas disampaikan dalam bentuk
                                                                                                                                                       laporan akhir pemenuhan BBM dalam negeri
                                                                                                                                                       khususnya untuk Indonesia Bagian Timur
                                                                                                                                                       *Hal ini bukan tanggungjawab DJA, DJA hanya
                                                                                                                                                       mendapatkan informasi dari ESDM
                                                                                                MENTERI KEUANGAN
                                                                                                REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                           – 101 –

                                                                           KRITERIA                  UKURAN             UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI         PENANGGUNG JAWAB     INSTANSI TERKAIT                                                                                                                      % CAPAIAN                  KETERANGAN
                                                                         KEBERHASILAN             KEBERHASILAN                         H100
             1                      2                  3                        4                          5                            6                                                   7                          8
(P17A2) Perencanaan      Departemen ESDM    Depkeu (DJA), DepBUMN, Penyelesaian rencana       TARGET: Rencana pasokan TARGET H30: XXX                                           H30: XX%        50% kemajuan penyelesaian rencana pasokan gas
pasokan gas bumi untuk                                             pasokan gas bumi untuk     gas bumi yang mencakup                                                                            bumi
keperluan domestik                                                 keperluan domestik         kebijakan untuk menjaga                                                                           a) Penyusunan Neraca Gas Bumi Indonesia 2010 –
                                                                                              pemenuhan kebutuhan gas                                                                           2025 (kemajuan 60%dari bobot 40% atau 24% dari
                                                                                              domestik                                                                                          Ukuran Keberhasilan/UK)
                                                                                                                                                                                                b) Penyusunan Konsep Rencana Induk Jaringan
                                                                                                                                                                                                Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional
                                                                                                                                                                                                (kemajuan 55% dari bobot 40% atau 22% dari UK)
                                                                                                                                                                                                c) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri
                                                                                                                                                                                                ESDM tentang Penetapan Alokasi Gas Bumi
                                                                                                                                                                                                (kemajuan 20% dari bobot 20% atau 4% dari UK)




                                                                                                                       TARGET H50: XXX                                          H50: XX%        Menunggu konfirmasi DJA
                                                                                                                       TARGET H75: XXX                                          H75: XX%        Depkeu Belum dilibatkan dalam pembahasan
                                                                                                                     TARGET H100: Rencana pasokan gas bumi yang                 H100: XX%       Catatan Depkeu (DJA) :
                                                                                                                     mencakup kebijakan untuk menjaga pemenuhan                                 Keterangan sama dengan H75
                                                                                                                     kebutuhan gas domestik
(P17A3) Penerbitan PP dan Departemen ESDM   Depkeu (DJA), DepBUMN, Cakupan PP dan Peraturan TARGET: PP dan Peraturan TARGET H30:                                                H30: XX%        Kemajuan 60% dari Total Bobot Program (100%) :
Peraturan Menteri ESDM                      Dephukham, Setneg,     Menteri ESDM tentang     Menteri ESDM tentang     Penyusunan RPP selesai, tahapan:                                           [a] Draft RPP telah dikirim ke Depkumham pada
tentang Pasokan batubara                    Dephub                 Pasokan batubara Dalam   Pasokan batubara Dalam   [1] Penyusunan draft RPP                                                   tanggal 11 Nopember 2009 untuk diharmonisasi
Dalam Negeri (DMO)                                                 Negeri (DMO)             Negeri (DMO) yang        [2] Pembahasan di internal unit prakarsa dan                               [b] Draft Permen sudah dikirim Dirjen
                                                                                            mencakup kebijakan untuk pembahasan dengan stakeholders                                             Minerbapabum kepada MESDM untuk dibahas di
                                                                                            menjaga pemenuhan        [3] Pembahasan di internal unit prakarsa dan                               Biro Hukum dan Humas DESDM
                                                                                            kebutuhan batubara dalam pembahasan dengan stakeholders
                                                                                            negeri                   [4] Pembahasan rapat antar Departemen
                                                                                                                     [5] Proses di Depkumham

                                                                                                                       Penyusunan Permen ESDM selesai, tahapan:
                                                                                                                       [1] Penyusunan draft Permen
                                                                                                                       [2] Pembahasan di internal unit
                                                                                                                       [3] Draft Permen dikirim dari unit eselon I ke Menteri
                                                                                                                       Departemen
                                                                                                          MENTERI KEUANGAN
                                                                                                          REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                        – 102 –

                                                                                     KRITERIA                  UKURAN               UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI            PENANGGUNG JAWAB           INSTANSI TERKAIT                                                                                                                 % CAPAIAN                   KETERANGAN
                                                                                   KEBERHASILAN             KEBERHASILAN                           H100
            1                           2                       3                          4                        5                               6                                           7                           8
                                                                                                                                   TARGET H50: XXX                                   H50: XX%       Catatan Depkeu (BKF):
                                                                                                                                   Penyusunan RPP selesai, tahapan:                                 Telah dilaksanakan harmonisasi di Depkumham
                                                                                                                                   [1] RPP dikirim oleh Depkumham ke DESDM                          dengan mengundang DJP dan DJA (Direktorat
                                                                                                                                   [2] RPP dikirim oleh MESDM kepada Presiden                       PNBP).
                                                                                                                                   [3] Proses di Setneg

                                                                                                                                   Penyusunan Permen ESDM selesai, tahapan:
                                                                                                                                   Draft Permen ESDM di bahas di Sekjen ESDM (biro
                                                                                                                                   hukum)

                                                                                                                                   TARGET H75: XXX                                   H75: XX%       Catatan Depkeu (DJA):
                                                                                                                                   Penyusunan RPP Selesai, Tahapan:                                 Berdasarkan informasi ESDM, RPP telah
                                                                                                                                   RPP di tanda tangani oleh Presiden                               diharmonisasikan di Seskab,
                                                                                                                                                                                                    No.0174/30/MEM.S/2010 tanggal 7 Januari 2010,
                                                                                                                                   Penyusunan Permen ESDM selesai, tahapan:                         tetapi DJA sampai dengan saat ini belum pernah
                                                                                                                                   Draft Permen ESDM di tanda tangani oleh Menteri                  terlibat/dilibatkan dalam pembahasan.

                                                                                                                                   TARGET H100: PP dan Peraturan Menteri ESDM       H100: XX%       Catatan Depkeu (DJA) :
                                                                                                                                   tentang Pasokan batubara Dalam Negeri (DMO) yang                 Keterangan sama dengan H75
                                                                                                                                   mencakup kebijakan untuk menjaga pemenuhan
                                                                                                                                   kebutuhan batubara dalam negeri
P22: Revitalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)
(P22A1) Penyediaan dana    Kementerian Koordinator   Kemeneg BUMN, Kemtan,     Penyelesaian perangkat   TARGET: Perangkat          TARGET H30: XXX                                   H30: XX%       Telah dipersiapkan surat Menteri Negara Koperasi
penjaminan untuk KUR       Bidang Perekonomian       KKP, Kemdag, Kemperin,    pendukung penyediaan     pendukung yang dapat                                                                        dan UKM kepada Menteri Keuangan untuk
dalam APBN sebesar Rp. 2                             Kemdagri, Kemkeu (DJA),   dana penjaminan untuk    menjamin terlaksananya                                                                      mengalokasikan Dana Penjaminan sebesar Rp. 2
triliyun pertahun                                    Kementerian Negara        KUR dalam APBN           penyediaan dana                                                                             trilyun dalam APBN-P 2010. selanjutnya dalam
                                                     Koperasi dan UKM                                   penjaminan untuk KUR                                                                        surat tersebut diharapkan juga Menteri Keuangan
                                                                                                        dalam APBN sebesar Rp. 2                                                                    dapat menyiapkan dokumen dan produk hukum
                                                                                                        triliyun pertahun                                                                           yang diperlukan dalam rangka pengalokasian
                                                                                                                                                                                                    APBN-P tersebut (antara lain : peraturan
                                                                                                                                                                                                    Pemerintah tentang penyertaan modal negara
                                                                                                                                                                                                    dalam perusahaan penjamin.

                                                                                                                                   TARGET H50: XXX                                   H50: XX%       Catatan Depkeu (DJA):
                                                                                                                                                                                                    Untuk tahun 2010, penyediaan dana tersebut di
                                                                                                                                                                                                    dalam DIPA tidak memungkinkan di dalam 100
                                                                                                                                                                                                    hari kerja karena harus melalui persetujuan DPR.
                                                                                                       MENTERI KEUANGAN
                                                                                                       REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                      – 103 –

                                                                                KRITERIA                     UKURAN                 UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI             PENANGGUNG JAWAB     INSTANSI TERKAIT                                                                                                                       % CAPAIAN                    KETERANGAN
                                                                              KEBERHASILAN                KEBERHASILAN                             H100
             1                              2               3                        4                            5                                 6                                            7                            8
                                                                                                                                   TARGET H75: XXX                                 H75: XX%          Catatan Depkeu (BKF) :
                                                                                                                                                                                                     Kepala BKF telah menyampaikan nota dinas
                                                                                                                                                                                                     kepada Menteri Keuangan ND-1260/KF/2009
                                                                                                                                                                                                     tanggal 30 Desember 2009 yang isinya memuat
                                                                                                                                                                                                     bahwa arahan Presiden untuk menambah KUR
                                                                                                                                                                                                     tahun 2010 sebesar Rp2T dapat ditindaklanjuti dan
                                                                                                                                                                                                     diusulkan RAPBN-P sebelum Maret 2010

                                                                                                                                   TARGET H100: Perangkat pendukung yang dapat     H100: XX%         Catatan Depkeu (BKF) :
                                                                                                                                   menjamin terlaksananya penyediaan dana                            Penyediaan dana penjaminan KUR untuk
                                                                                                                                   penjaminan untuk KUR dalam APBN sebesar Rp. 2                     program ekspansi KUR 2010 telah dialokasikan
                                                                                                                                   triliyun pertahun                                                 dalam draft RAPBN-P tahun 2010

P26: Revitalisasi Industri pupuk dan gula
Revitalisasi Industri Pupuk
Urea (P26A11)
Penyediaan Bahan Baku       Depperin            Dep. ESDM, Kementrian  Jaminan ketersediaan suplai   TARGET:                       TARGET H30: XXX                                 H30: XX%          Kemajuan 70%
Gas (P26A111)                                   BUMN, Depkeu (BKF), BP gas bumi sesuai kebutuhan     [1] Terbitnya surat jaminan   TARGET H50: XXX                                 H50: XX%          Catatan Depkeu (BKF):
                                                Migas                  selama minimal 20 tahun       gas dari BP Migas dan                                                                           Berdasarkan informasi dari Direktorat Industri
                                                                       dengan harga khusus untuk     Head Of Agreement (HOA)                                                                         Kimia Hulu - Depperin, bahwa pembahasan
                                                                       industri pupuk                (P26A111K1U1)                                                                                   dilakukan sejak 2007 bersama Dep ESDM, BP
                                                                       (P26A111K1)                   [2] Ditandatangani Gas                                                                          Migas, Industri pupuk dan Pertamina. Depkeu
                                                                                                     Supply Purchase                                                                                 (DJA) belum dilibatkan karena belum membahas
                                                                                                     Agreement (GSPA)                                                                                masalah keuangan. Pembahasan penyediaan
                                                                                                     (P26A111K1U2)                                                                                   bahan baku gas dilakukan bersamaan dengan
                                                                                                     [3] Adanya peraturan yang                                                                       pembahasan pupuk organik skala menengah kecil
                                                                                                     menetapkan prioritas dan                                                                        (P26A132)
                                                                                                     harga gas khusus sesuai
                                                                                                     keekonomian industri          TARGET H75: XXX                                 H75: XX%          Sedang disusun rencana gas tahun 2010-2015
                                                                                                     pupuk melalui revisi Pasal                                                                      termasuk kebutuhan gas untuk revitalisasi
                                                                                                     28 Undang-undang Migas                                                                          koordinasi BP Migas. Neraca Migas terbit Januari
                                                                                                     No.22 th. 2001                                                                                  2010.
                                                                                                     (P26A111K1U3)                 TARGET H100: [1] Terbitnya surat jaminan gas dari H100: XX%       Catatan Depkeu (DJA) :
                                                                                                                                   BP Migas dan Head Of Agreement (HOA)                              Sampai dengan saat ini DA belum dilibatkan
                                                                                                                                   (P26A111K1U1)                                                     untuk menindaklanjuti RA ini.
                                                                                                                                   [2] Ditandatangani Gas Supply Purchase Agreement
                                                                                                                                   (GSPA) (P26A111K1U2)
                                                                                                                                   [3] Adanya peraturan yang menetapkan prioritas dan
                                                                                                                                   harga gas khusus sesuai keekonomian industri pupuk
                                                                                                                                   melalui revisi Pasal 28 Undang-undang Migas No.22
                                                                                                                                   th. 2001 (P26A111K1U3)
                                                                                                           MENTERI KEUANGAN
                                                                                                           REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                          – 104 –

                                                                                             PROGRAM 100 HARI
                                                                                  DIREKTORAT JENDERAL JENDERAL ANGGARAN
Bidang Kesejahteraan Rakyat


                                                                                   KRITERIA                                           UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI          PENANGGUNG JAWAB            INSTANSI TERKAIT                                   UKURAN KEBERHASILAN                                                       % CAPAIAN                    KETERANGAN
                                                                                 KEBERHASILAN                                                        H100

              1                        2                        3                           4                         5                                   6                               7                             8
P36: Peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDGs
(P36A1) Penanganan kasus Departemen Kesehatan      Depdagri, Depkeu (DJA)    •Jumlah kasus gizi buruk    •TARGET: Tersedia biaya        TARGET H30: XXX                        H30: XX%        25%
gizi buruk oleh kader                                                        yang ditemukan oleh kader   untuk penemuan 6000 kasus                                                             - SK Menkes tentang DKR sebagai penerima
Posyandu, dimulai dengan                                                     Posyandu dan dirujuk ke     gizi buruk oleh kader dan                                                             bansos       - Sudah ditentukan DKR yang
6.000 kasus                                                                  fasilitas kesehatan         dirujuk ke fasilitas kesehatan                                                        menerima bansos                - Proses pencairan
                                                                                                                                                                                               bintang pada DIPA 2009
                                                                                                                                     TARGET H50: XXX                           H50: XX%        Catatan Depkeu(DJA) :
                                                                                                                                                                                               1. Tidak terdapat tanda bintang di DIPA dimaksud
                                                                                                                                                                                               (sesuai hasil pengecekan DJA), sehingga
                                                                                                                                                                                               seharusnya program ini sudah tidak terkait
                                                                                                                                                                                               dengan Depkeu;
                                                                                                                                                                                               2. Pada TA 2009 dialokasikan dana sebesar Rp 72
                                                                                                                                                                                               miliar untuk bantuan operasional dengan target
                                                                                                                                                                                               241.700 posyandu. Dana tersebut hanya
                                                                                                                                                                                               dialokasikan di Ditjen Binkesmas (tidak ada di unit
                                                                                                                                                                                               eselon I lainnya, termasuk di Setjen);
                                                                                                                                                                                               3. Dana tersebut sudah terealisasi seluruhnya
                                                                                                                                                                                               (100%) dengan cara ditransfer dari kantor pusat
                                                                                                                                                                                               Ditjen Binkesmas ke rekening masing-masing
                                                                                                                                                                                               posyandu;
                                                                                                                                                                                               4. Disamping itu, dialokasikan pula dana kegiatan
                                                                                                                                                                                               Respon Cepat Penemuan Kasus Rp7,35 miliar yang
                                                                                                                                                                                               dananya tidak dibintang sejak awal tahun
                                                                                                                                                                                               2009.;Dana tersebut untuk membiayai
                                                                                                                                                                                               informasi/laporan Dinas
                                                                                                                                                                                               Kesehatan/LSM/masyarakat/media massa
                                                                                                                                                                                               tentang adanya kejadian gizi buruk untuk
                                                                                                                                                                                               dilaporkan kepada Kantor Pusat Ditjen Binkesmas
                                                                                                                                                                                               dengan target 6000 kasus;
                                                                                                                                                                                               5. Mekanisme pencairan dana kegiatan tersebut
                                                                                                                                                                                               (sesuai ketentuan Depkes), adalah dana dicairkan
                                                                                                                                                                                               apabila ada laporan/informasi.
                                                                                                                                     TARGET H75: XXX                           H75: XX%        Catatan Depkeu(DJA) :
                                                                                                                                                                                               Sesuai dengan kemajuan H50, Rencana aksi ini
                                                                                                                                                                                               seharusnya sudah tidak terkait dengan Depkeu.
                                                                                                                                                                                               (Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri
                                                                                                                                                                                               Keuangan No.S-8/MK.1/2010 tanggal 8 Januari
                                                                                                                                                                                               2010).
                                                                                                                   MENTERI KEUANGAN
                                                                                                                   REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                                  – 105 –


                                                                                        KRITERIA                                            UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
     RENCANA AKSI              PENANGGUNG JAWAB          INSTANSI TERKAIT                                       UKURAN KEBERHASILAN                                                             % CAPAIAN                   KETERANGAN
                                                                                      KEBERHASILAN                                                         H100

             1                         2                           3                          4                               5                                       6                               7                            8
                                                                                                                                            TARGET H100: Tersedia biaya untuk penemuan 6000 H100: XX%       Catatan Depkeu (DJA) :
                                                                                                                                            kasus gizi buruk oleh kader dan dirujuk ke fasilitas            Keterangan sama dengan H75
                                                                                                                                            kesehatan

P38: Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK)
(P38A1) Disusunnya         Departemen Kesehatan        Depkeu (DJA), Depdagri,     Ditetapkan Permenkes         •TARGET:                     TARGET H30: XXX                                H30: XX%        50% sudah meninjau ulang tentang Permenkes
Permenkes tentang Praktek                              Kemeneg Daerah             tentang praktik tenaga        Selesainya kedua Permenkes                                                                  yang sudah ada tentang praktik
tenaga kesehatan (perawat                              Tertinggal.                kesehatan (perawat dan        tentang praktik tenaga
                                                                                                                                             TARGET H50: XXX                                H50: XX%        Depkes sampai saat ini belum melibatkan DJA
dan bidan) di DTPK dan                                                            bidan) di DPTK                kesehatan (perawat dan
                                                                                                                                                                                                            dalam rencana aksi ini. DJA baru dapat melakukan
Peraturan Menkes tentang                                                                                        bidan) di DTPK
                                                                                                                                                                                                            pembahasan jika sudah mendapat usulan dari
pemberian insentif bagi
                                                                                                                                                                                                            Depkes
tenaga kesehatan strategis
                                                                                                                                            TARGET H75: XXX                                 H75: XX%        Depkes sampai saat ini belum melibatkan DJA
(dokter, perawat, bidan,
                                                                                                                                                                                                            dalam rencana aksi ini. DJA baru dapat melakukan
sarjana kesehatan
                                                                                                                                                                                                            pembahasan jika sudah mendapat usulan dari
masyarakat, sanitarian, ahli
                                                                                                                                                                                                            Depkes. Rencana aksi ini seharusnya tidak terkait
gizi, asisten apoteker dan
                                                                                                                                                                                                            Depkeu (Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal a.n.
analis) di DTPK
                                                                                                                                                                                                            Menteri Keuangan No.S-8/MK.1/2010 tanggal 8
                                                                                                                                                                                                            Januari 2010).

                                                                                                                                            TARGET H100: Selesainya kedua Permenkes tentang H100: XX%       Catatan Depkeu (DJA) :
                                                                                                                                            praktik tenaga kesehatan (perawat dan bidan) di                 Keterangan sama dengan H75
                                                                                                                                            DTPK
                                                                                 Ditetapkannya Permenkes        •TARGET:                    TARGET H30: XXX                                 H30: XX%        50%
                                                                                 tentang pemberian insentif     Selesainya Permenkes                                                                        sudah meninjau ulang tentang Permenkes yang
                                                                                 bagi tenaga kesehatan          tentang insentif nakes di                                                                   sudah ada tentang insentif nakes di DTPK
                                                                                 strategis (dokter, perawat,    DTPK
                                                                                 bidan, sarjana kesehatan                                   TARGET H50: XXX                                 H50: XX%        Catatan Depkeu (DJA):
                                                                                 masyarakat, sanitarian, ahli                                                                                               Depkeu (DJA) tidak terkait dengan rencana aksi
                                                                                 gizi, asisten apoteker dan                                                                                                 ini.
                                                                                 analis) di DTPK                                            TARGET H75: XXX                                 H75: XX%        Catatan Depkeu (DJA):
                                                                                                                                                                                                            Depkes sampai saat ini belum melibatkan DJA
                                                                                                                                                                                                            dalam rencana aksi ini. (Berdasarkan surat
                                                                                                                                                                                                            Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan No.S-
                                                                                                                                                                                                            8/MK.1/2010 tanggal 8 Januari 2010).
                                                                                                                                                                                                            DJA baru dapat melakukan pembahasan jika
                                                                                                                                                                                                            sudah mendapat usulan dari Depkes.
                                                                                                                                            TARGET H100: Selesainya Permenkes tentang       H100: XX%       Catatan Depkeu (DJA) :
                                                                                                                                            insentif nakes di DTPK                                          Depkes sampai saat ini belum melibatkan DJA
                                                                                                                                                                                                            dalam rencana aksi ini. DJA baru dapat
                                                                                                                                                                                                            melakukan pembahasan jika sudah mendapat
                                                                                                                                                                                                            usulan dari Depkes.
                                                                       MENTERI KEUANGAN
                                                                       REPUBLIK INDONESIA
                                                                               – 106 –

                                         KONTRAK KINERJA MENTERI KEUANGAN DENGAN PRESIDEN
                                                  DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

            INDIKATOR KINERJA                                    RENCANA AKSI                    K/L TERKAIT            WAKTU          UNIT ESELON II


a.   Memastikan tercapainya Prioritas Nasional di
     bidang lain, yang mencakup namun tidak
     terbatas pada :
     i. Memastikan peningkatan investasi di             - Penyempurnaan PMK No.              Kemenko                  Paling lambat      DIREKTORAT
         bidang pangan, pertanian, dan industri           261/2008 tentang tatacara          Perekonomian,            Oktober 2014      ANGGARAN I,
         perdesaan berbasis produk lokal oleh             penyediaan anggaran,               Bappenas, ESDM, BPH                      ANGGARAN II, DAN
         pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan          perhitungan, pembayaran dan        Migas, Pertamina, PLN,                     ANGGARAN III
         pembiayaan yang terjangkau, serta sistem         pertanggungjawaban subsidi         Deptan, Kemenneg
         subsidi yang menjamin ketersediaan benih         pupuk                              BUMN
         varietas unggul yang teruji, pupuk,
         teknologi dan sarana pasca panen yang          - Penyediaan anggaran secara tepat
         sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan     waktu dan tepat jumlah untuk
         terjangkau                                       menunjang program di bidang
                                                          pangan, pertanian, dan industri
                                                          pedesaan sesuai dengan
                                                          persetujuan
b. Melaksanakan penyempurnaan kebijakan dan
   peraturan subsidi
   i. Mengkaji dan mengusulkan penyempurnaan            - Memperbaiki dan                    Kemenko                  Paling lambat   DIREKTORAT PNBP
      kebijakan dan peraturan mengenai subsidi            menyederhanakan SOP verifikasi     Perekonomian,              Juni 2014
      BBM, listrik, dan pupuk sebelum Juni 2010           perhitungan subsidi BBM, Listrik   Bappenas, ESDM, BPH
      dan memastikan efektifitas peraturan yang           dan Pupuk agar lebih cepat dan     Migas, Pertamina, PLN,
      disempurnakan tersebut sesuai dengan batas          efisien                            Deptan, Kemenneg
      waktu yang ditetapkan                                                                  BUMN
                                                                 MENTERI KEUANGAN
                                                                 REPUBLIK INDONESIA
                                                                        – 107 –


                                                     HASIL TEMU NASIONAL 29-30 OKTOBER
                                                      DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Bidang : Infrastruktur

NO.                 PROGRAM                          RENCANA AKSI                 KELUARAN        WAKTU      PENANGGUNG K/L TERKAIT UNIT ESELON II
                                                                                                                JAWAB


1.      Pengelolaan dana BLU Tanah dan Land    Membahas perubahan sistem        Dokumen RAPBN-P   1 tahun      Menteri PU       Depkeu         Dit.
        Capping sebaiknya berada di 1 tangan   pengelolaan pendanaan BLU Tanah 2010                                            Bappenas1    Anggaran I
        (DJ-BM) supaya kontrolnya jelas dan    dan Land Capping untuk ditampung                                                  tahun
        birokrasinya lebih sederhana           dalam APBN-P 2010


2.       Kejelasan lanjutan pemutihan KUT      Menyusun mekanisme dan Tata cara                   100 hari   Menteri Keuangan Deptan, BPN      Dit.
                                               pemutihan KUT (pelaksanaan       PMK                                                         Anggaran I
                                               APBN 2010) dan hasil audit dari
                                               BPK.
                                                                     MENTERI KEUANGAN
                                                                     REPUBLIK INDONESIA
                                                                             – 108 –

Bidang : Industri dan Jasa

 No.                   PROGRAM                             RENCANA AKSI                KELUARAN WAKTU           PENANGGUNG           K/L         UNIT ESELON II
                                                                                                                   JAWAB           TERKAIT


1.     Penyediaan anggaran R&D lebih besar oleh      Menyediakan anggaran R&D          Peraturan     1 tahun    Menteri Keuangan   K/L terkait     Dit. P-APBN
       pemerintah dengan alokasi yang efektif dan    berdasarkan program prioritas     Pelaksanaan                                   R&D         Dit. Anggaran I
       efisien.                                      K/L yang bersangkutan sesuai                                                                Dit. Anggaran II
                                                     dengan alokasi anggaran dalam                                                  1 tahun      Dit. Anggaran III
                                                     APBN.
                                                                                                                                    1 tahun

2.     Revisi Keppres 80/2003                        Memberikan usulan mengenai                      1 Tahun                                       Dit. Sistem
                                                     percepatan proses pengadaan                                                                  Penganggaran
                                                     barang dan jasa, termasuk dalam
                                                     angka pinjaman luar negeri
                                                     dengan tetap menjaga prinsip-
                                                     prinsip tata kelola yang baik

3.     Merevisi Perpres 71 tahun 2005 tentang        Menjadi narasumber dalam                        100 hari                                       Dit. PNBP
       Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM      proses revisi Perpres No. 71
       Tertentu                                      Tahun 2005

4.     Merevisi Perpres No. 104 Tahun 2003 tentang   Memberikan masukan dari sisi                    100 hari                                      Dit. P-APBN
       TDL PLN                                       APBN, inflasi dan kinerja                                                                      Dit. PNBP
                                                     ekonomi

5.     Menyusun Road Map rasionalisasi subsidi       Memberikan masukan tentang                      1 Tahun                                       Dit. P-APBN
       listrik                                       rasionalisasi subsidi listrik                                                                  Dit. PNBP
                                                                MENTERI KEUANGAN
                                                                REPUBLIK INDONESIA
                                                                         – 109 –


 NO.               PROGRAM                             RENCANA AKSI                KELUARAN   WAKTU   PENANGGUNG     K/L     UNIT ESELON II
                                                                                                         JAWAB     TERKAIT


6.     Menyusun Road Map rasionalisasi subsidi   Memberikan masukan tentang                                                  Dit. P-APBN
       BBM                                       rasionalisasi subsidi BBM                                                    Dit. PNBP


7.     Sinkronisasi aturan dalam RPP tentang     Menjadi narasumber dalam                                                    Dit. P-APBN
       Cost Recovery dengan kontrak PSC          proses revisi PP Cost Recovery                                               Dit. PNBP
       termasuk masalah perpajakan

8.     Penghapusan PNBP dokumen untuk            Mengusulkan RPP tentang                                                      Dit. PNBP
       perusahaan Freight Forwarding             Penghapusan PNBP
                                                                                      MENTERI KEUANGAN
                                                                                      REPUBLIK INDONESIA
                                                                                              – 110 –

                                                                    TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
                                                                               DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                    TUJUAN PROGRAM/                                                                                      TARGET           UNIT ORGANISASI
         PROGRAM/KEGIATAN                                                                                      INDIKATOR
                                                         KEGIATAN                                                                                      2010      2014        PELAKSANA
                    (1)                                       (2)                                                    (3)                               (4)        (5)             (6)
PROGRAM
     PENINGKATAN DAN PENGAMANAN                Peningkatan penerimaan pajak negara     1   Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target       100%      100%    DIREKTORAT JENDERAL
     PENERIMAAN PAJAK                          yang optimal                                penerimaan pajak                                                                     PAJAK
                                                                                       2   Persentase realisasi waktu pelayanan terhadap janji waktu   100%      100%
                                                                                           pelayanan (Quick-Win)

KEGIATAN
 1 Dukungan Manajemen dan Dukungan             Kepuasan unit di lingkungan DJP yang        Indeks Kepuasan Unit                                         75        83       SEKRETARIAT DJP
   Teknis Lainnya DJP                          tinggi

 2   Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB,   Peningkatan Efektifitas pembuatan       1   Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi           100%      100%      DIREKTORAT PP I
     BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai         peraturan                                   peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan
                                                                                           yang harus dibuat / direvisi
                                                                                       2   PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai               Desember 2011        Kontrak Kinerja
                                                                                           Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan
                                                                                           Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
                                                                                       3   Kajian tentang pengampunan pajak dengan terlebih            1 Februari 2010       Temu Nasional
                                                                                           dulu melakukan evaluasi pelaksanaan Sunset Policy
                                                                                       4   Peraturan pelaksanaan UU PPN, yang telah                    1 Februari 2010       Temu Nasional
                                                                                           menampung perihal restitusi dan Pajak Masukan
                                                                                       5   Kajian manfaat biaya Penghapusan VAT untuk industri         1 Februari 2010       Temu Nasional
                                                                                           media dan implikasinya pada APBN.
                                                                                       6   Peraturan pelaksanaan UU PPN                                1 Februari 2010       Temu Nasional
                                                                                       7   Peraturan pelaksanaan yang mengatur Pembebasan              1 Februari 2010       Temu Nasional
                                                                                           PPN bahan baku perak sesuai dengan UU PPN
                                                                                     MENTERI KEUANGAN
                                                                                     REPUBLIK INDONESIA
                                                                                             – 111 –

                                                    TUJUAN PROGRAM/                                                                                     TARGET             UNIT ORGANISASI
        PROGRAM/KEGIATAN                                                                                      INDIKATOR
                                                         KEGIATAN                                                                                     2010       2014         PELAKSANA
                    (1)                                        (2)                                                  (3)                                (4)        (5)              (6)
                                                                                      8   Ketentuan pelaksanaan tentang pengembalian VAT              1 Februari 2010        Temu Nasional
                                                                                          kepada wisatawan.

3   Perumusan kebijakan di bidang PPh dan      Peningkatan Efektifitas pembuatan      1   Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi           100%      100%        DIREKTORAT PP II
    perjanjian kerjasama perpajakan            peraturan                                  peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan
    internasional                                                                         yang harus dibuat / direvisi
                                                                                      2   PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai               Desember 2011          Kontrak Kinerja
                                                                                          Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan
                                                                                          Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
                                                                                      3   PMK pemberian PDRI untuk eksplorasi migas dan               1 Februari 2010        Temu Nasional
                                                                                          panas bumi, dalam UU APBN
                                                                                      4     Kajian implikasi pemberian insentif untuk pembangunan     1 Februari 2010        Temu Nasional
                                                                                          refinery baru kepada APBN serta manfaat dan biaya
                                                                                          untuk ditampung dalam APBN-P 2010
                                                                                      5   Menyelesaikan revisi PP cost recovery                       1 Februari 2010        Temu Nasional
                                                                                      6   Kajian manfaat dan biaya pemberian insentif pemanfaatan     1 Februari 2010        Temu Nasional
                                                                                          renewable energy berupa keringanan pajak terhadap
                                                                                          perekonomian dan implikasi insentif terhadap APBN.
                                                                                      7   Peraturan Pelaksanaan mengenai Insentif potongan PPh        Desember 2010          Temu Nasional
                                                                                          5% bagi perusahaan yang melakukan R&D.
                                                                                      8   Memberikan insentif fiskal bagi pengembangan CBM                                   Temu Nasional

4   Peningkatan efektivitas pemeriksaan, dan   Pemeriksaan dan Penagihan yang             Persentase jumlah Refund Discrepancy dan Penerimaan Pajak   4%         3%     DIREKTORAT PEMERIKSAAN
    optimalisasi pelaksanaan penagihan         Optimal untuk peningkatan kepatuhan        dari Pemeriksaan dan Penagihan terhadap Realisasi                                 DAN PENAGIHAN
                                               Wajib Pajak dan Peningkatan                Penerimaan Pajak
                                               Penerimaan Pajak
                                                                                     MENTERI KEUANGAN
                                                                                     REPUBLIK INDONESIA
                                                                                             – 112 –

                                                  TUJUAN PROGRAM/                                                                                           TARGET             UNIT ORGANISASI
        PROGRAM/KEGIATAN                                                                                       INDIKATOR
                                                       KEGIATAN                                                                                           2010      2014           PELAKSANA
                     (1)                                    (2)                                                      (3)                                  (4)        (5)                (6)
5   Peningkatan kegiatan intelijen dan       Penyelesaian penyidikan yang optimal         Persentase berkas penyidikan yang diserahkan ke Kejaksaan       25%       30%       DIREKTORAT INTELIJEN
    efektivitas penyidikan perpajakan                                                                                                                                           DAN PENYIDIKAN


6   Peningkatan pelaksanaan ekstensifikasi   Peningkatan Jumlah Wajib Pajak, Objek        Persentase jumlah WP OP terhadap jumlah KK                      23%       27%           DIREKTORAT
    perpajakan                               Pajak, dan Kualitas Penilaian                                                                                                     EKSTENSIFIKASI DAN
                                                                                                                                                                                   PENILAIAN


7   Peningkatan pelayanan di bidang          Tingkat Pelayanan yang tinggi atas       1   Persentase realisasi rata-rata waktu pelayanan terhadap Janji   100%      100%    DIREKTORAT KEBERATAN
    penyelesaian keberatan dan banding       Pengurangan, Keberatan, dan                  Waktu Pelayanan Pasal 16 UU KUP                                                       DAN BANDING
                                             penyelesaian SUB, Tanggapan, dan
                                             Memori serta Kontra Memori PK MA
                                                                                      2   Persentase realisasi rata-rata waktu                            100%      100%
                                                                                          pelayanan terhadap Janji Waktu Pelayanan
                                                                                          Pasal 36 UU KUP
                                                                                      3   Persentase realisasi rata-rata waktu                            100%     100%(*) *Sesuai UU PDRD dialihkan ke
                                                                                          pelayanan terhadap Janji Waktu Pelayanan                                         PEMDA

                                                                                          Pasal 20 UU BPHTB
                                                                                      4   Persentase realisasi rata-rata waktu                            100%      100%
                                                                                          pelayanan terhadap Janji Waktu Pelayanan
                                                                                          Keberatan Pasal 25 UU KUP, Pasal 15 UU PBB,
                                                                                          Pasal 16 UU BPHTB
8   Perumusan kebijakan,                     Penerimaan Pajak Negara yang             1   Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak               15%       20%            DIREKTORAT
    standardisasi dan bimbingan              Optimal                                                                                                                                 POTENSI,
    teknis, evaluasi dan pelaksanaan                                                                                                                                            KEPATUHAN DAN
    di bidang analisis dan evaluasi                                                                                                                                               PENERIMAAN
    penerimaan perpajakan.                                                            2     Kajian implikasi pemberian insentif untuk pembangunan         1 Februari 2010          Temu Nasional
                                                                                 MENTERI KEUANGAN
                                                                                 REPUBLIK INDONESIA
                                                                                         – 113 –

                                                TUJUAN PROGRAM/                                                                                   TARGET            UNIT ORGANISASI
        PROGRAM/KEGIATAN                                                                                  INDIKATOR
                                                     KEGIATAN                                                                                   2010       2014        PELAKSANA
                        (1)                                (2)                                                  (3)                              (4)        (5)            (6)
                                                                                      refinery baru kepada APBN serta manfaat dan biaya
                                                                                      untuk ditampung dalam APBN-P 2010
                                                                                  3   Menyelesaikan revisi PP cost recovery                     1 Februari 2010       Temu Nasional
                                                                                  4   Kajian manfaat dan biaya pemberian insentif pemanfaatan   1 Februari 2010       Temu Nasional
                                                                                      renewable energy berupa keringanan pajak terhadap
                                                                                      perekonomian dan implikasi insentif terhadap APBN.
                                                                                  5   Kajian tentang pengampunan pajak dengan terlebih          1 Februari 2010       Temu Nasional
                                                                                      dulu melakukan evaluasi pelaksanaan Sunset Policy
                                                                                  6   Kajian manfaat biaya Penghapusan VAT untuk industri       1 Februari 2010       Temu Nasional
                                                                                      media dan implikasinya pada APBN.
                                                                                  7   Memberikan insentif fiskal bagi pengembangan CBM                                Temu Nasional


9   Peningkatan kualitas pelayanan         Tingkat Kepuasan yang Tinggi atas          Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan                  72        76          DIREKTORAT
    serta efektivitas penyuluhan dan       Pelayanan Perpajakan                       dan penyuluhan                                                                  PENYULUHAN
    kehumasan                                                                                                                                                        PELAYANAN DAN
                                                                                                                                                                  HUBUNGAN MASYARAKAT


10 Pembinaan, pemantauan                   Kepuasan yang tinggi dari pengguna         Indeks kepuasan pengguna TIK                               70        80          DIREKTORAT
    dan dukungan teknis di                 teknologi informasi dan komunikasi                                                                                          TEKNOLOGI
    bidang teknologi,                      (TIK)                                                                                                                       INFORMASI
    komunikasi dan Informasi                                                                                                                                          PERPAJAKAN
    perpajakan

11 Peningkatan, pembinaan dan pengawasan   SDM perpajakan yang profesional dan    1   Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap         67%       75%     DIREKTORAT KEPATUHAN
   SDM, dan pengembangan organisasi        organisasi yang kondusif                   kompetensi jabatan (eselon IV lingkup DJP)                                      INTERNAL DAN
                                                                                                                                                                   TRANSFORMASI SUMBER
                                                                                     MENTERI KEUANGAN
                                                                                     REPUBLIK INDONESIA
                                                                                              – 114 –

                                                 TUJUAN PROGRAM/                                                                                   TARGET         UNIT ORGANISASI
       PROGRAM/KEGIATAN                                                                                        INDIKATOR
                                                       KEGIATAN                                                                                  2010   2014         PELAKSANA
                   (1)                                       (2)                                                     (3)                          (4)    (5)              (6)
                                                                                      2   Persentase pelaksanaan pengujian kepatuhan terhadap    100%   100%       DAYA APARATUR
                                                                                          rencana

12 Perencanaan,pengembangan, dan evaluasi   Teknologi informasi dan komunikasi            Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan   100%   100%         DIREKTORAT
   di bidang teknologi,komunikasi dan       yang handal dan tepat guna                    sistem informasi terhadap target                                     TRANSFORMASI TEKNOLOGI
   informasi                                                                                                                                                      DAN KOMUNIKASI



13 Pelaksanaan reformasi                    Proses Bisnis yang efektif dan efisien    1   Persentase penyelesaian proses bisnis/ SOP             100%   100%        DIREKTORAT
   proses bisnis                                                                          terhadap proses bisnis/SOP yang harus dibuat                             TRANSFORMASI
                                                                                      2   Persentase penyelesaian proses bisnis/ SOP             100%   100%        PROSES BISNIS
                                                                                          terhadap proses bisnis/SOP yang harus disempurnakan
14 Pembinaan penyelenggaraan perpajakan     Penerimaan pajak yang optimal             1   % realisasi penerimaan pajak                           100%   100%         KANWIL DJP
   dan penyelesaian keberatan di bidang                                               2   Persentase pencairan tunggakan                         15%    19%
   perpajakan di daerah                                                                   terhadap jumlah tunggakan pajak
                                                                                      3   Persentase realisasi pemeriksaan                       66%    75%
                                                                                          terhadap rencana pemeriksaan
15 Pelaksanaan administrasi perpajakan      Penerimaan pajak yang optimal             1   % realisasi penerimaan pajak                           100%   100%            KPP
   didaerah                                                                           2   Persentase realisasi pelayanan tepat                   100%   100%
                                                                                          waktu terhadap jumlah pelayanan
                                                                                      3   Persentase jumlah WP OP terhadap jumlah KK             23%    27%
                                                                                      4   Persentase pencairan tunggakan                         15%    19%
                                                                                          terhadap jumlah tunggakan pajak
                                                                                      5   Persentase realisasi pemeriksaan                       66%    74%
                                                                                          terhadap rencana pemeriksaan
16 Pengelolaan data dan dokumen             Kepuasan yang tinggi dari pengguna            Persentase penyelesaian pemindaian berkas SPT          71%    79%    PUSAT PENGOLAHAN DATA
   perpajakan                               data dan dokumen perpajakan                                                                                             DAN DOKUMEN
                                                                                                                                                                      PERPAJAKAN
                                                                             MENTERI KEUANGAN
                                                                             REPUBLIK INDONESIA
                                                                                       – 115 –

                                                               KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
                                                                          DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                                                     ALOKASI
                        PROGRAM/KEGIATAN
                                                                               2010                 2011                2012                2013                2014
                                (1)                                             (2)                  (3)                 (4)                 (5)                 (6)
A. ALOKASI PROGRAM                                                                                         0.93226             0.94699             0.97450             1.01227
PROGRAM
       Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak                           3,952,180,552,000   4,173,174,207,423   4,253,696,044,396   4,052,812,665,838   4,386,003,590,073
                                                                     RM     3,734,262,427,000    3,675,673,004,423   3,979,483,294,396   4,001,676,540,838   4,386,003,590,073
                                                                    PHLN      217,918,125,000      497,501,203,000     274,212,750,000      51,136,125,000                   0
KEGIATAN
   1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis                                   741,519,984,000      703,049,168,457     977,165,837,960     856,926,949,218     976,139,482,358
     Lainnya DJP
   2 Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP,                        2,455,100,000        2,162,906,967       2,306,929,499       2,492,660,605       2,718,735,180
       PPSP, dan Bea Materai
   3   Perumusan kebijakan di bidang PPh dan perjanjian                         2,688,156,000        2,368,225,201       2,525,919,930       2,729,280,869       2,976,816,455
       kerjasama perpajakan internasional
   4   Peningkatan efektivitas pemeriksaan, dan                                 3,457,627,000        3,046,118,205       3,248,952,110       3,510,525,047       3,828,915,587
       optimalisasi pelaksanaan penagihan
   5   Peningkatan kegiatan intelijen dan                                       4,631,241,000        4,080,055,118       4,351,736,799       4,702,094,322       5,128,556,330
       efektivitas penyidikan perpajakan
   6   Peningkatan pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan                       12,902,475,000       11,767,569,609      12,998,855,373      14,552,182,228      16,451,086,944

   7 Peningkatan pelayanan di bidang penyelesaian keberatan                     3,441,594,000        3,031,993,074       3,233,886,205       3,494,246,057       3,811,161,111
     dan banding
   8 Perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan                           2,005,812,000        1,767,090,348       1,884,756,884       2,036,498,061       2,221,200,799
     teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang analisis dan
     evaluasi penerimaan perpajakan.
   9 Peningkatan kualitas pelayanan serta efektivitas                          63,485,377,000       58,467,968,471      65,197,444,558      73,656,980,916      84,005,814,848
     penyuluhan dan kehumasan
                                                                   MENTERI KEUANGAN
                                                                   REPUBLIK INDONESIA
                                                                             – 116 –


                                                                                                           ALOKASI
                    PROGRAM/KEGIATAN
                                                                     2010                 2011                2012                2013                 2014
                            (1)                                       (2)                  (3)                 (4)                 (5)                  (6)
10 Pembinaan, pemantauan dan dukungan teknis di bidang             115,218,521,000      106,120,506,021     118,343,180,313     133,707,762,496     152,503,862,245
   teknologi, komunikasi dan Informasi perpajakan
11 Peningkatan, pembinaan dan pengawasan SDM, dan                     2,759,186,000        2,430,802,005       2,592,663,499       2,801,398,348       3,055,474,394
   pengembangan organisasi
12 Perencanaan, pengembangan, dan evaluasi di bidang               114,147,110,000      168,235,148,059     132,790,735,039     182,456,254,660     174,992,509,531
   teknologi, komunikasi dan informasi
13 Pelaksanaan reformasi proses bisnis                             241,371,326,000      721,783,021,072     362,482,289,123      69,595,527,570        2,016,280,914
                                                            RM      23,453,201,000      224,281,818,072      88,269,539,123      18,459,402,570        2,016,280,914
                                                           PHLN    217,918,125,000      497,501,203,000     274,212,750,000      51,136,125,000                    0
14 Pembinaan penyelenggaraan perpajakan dan                        541,356,597,000      336,367,767,330     328,316,094,457     365,865,755,969     411,751,028,976
   penyelesaian keberatan di bidang perpajakan di daerah

15 Pelaksanaan administrasi perpajakan didaerah                   2,073,777,308,000    2,023,685,342,656   2,208,613,766,795   2,303,079,857,633   2,508,841,081,774

16 Pengelolaan data dan dokumen perpajakan                          26,963,138,000       24,810,524,830      27,642,995,852      31,204,691,840      35,561,582,626
                                                            MENTERI KEUANGAN
                                                            REPUBLIK INDONESIA
                                                                  – 117 –

                                 KONTRAK KINERJA MENTERI KEUANGAN DENGAN PRESIDEN
                                             DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


       INDIKATOR KINERJA                           RENCANA AKSI               K/L TERKAIT      WAKTU           UNIT ESELON II


a. Memastikan tercapainya Prioritas
   Nasional di bidang lain, yang
   mencakup namun tidak terbatas pada :

 i. Memastikan pengembangan Kawasan
                                               Menyiapkan PMK-PMK         Dep.PU, Dephub,                   DIREKTORAT PP I,
    Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi                                                        Desember 2011
                                               ttg Pemberian Fasilitas    Depdag                            DIREKTORAT PP II
    melalui skema Public-Private Partnership   Fiskal sesuai Peraturan
    sebelum 2012.                              Per-UU-an dan skema
                                               Pembiayaan Infrastruktur
                                               ke & di Kawasan Ekonomi
                                               Khusus (KEK)
                                                                        MENTERI KEUANGAN
                                                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                                                – 118 –

                                                           HASIL TEMU NASIONAL 29-30 OKTOBER
                                                              DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Bidang : Energi

                           PROGRAM                         RENCANA AKSI               KELUARAN         WAKTU      PENANGGUNG K/L TERKAIT UNIT ESELON II
     No.
                                                                                                                     JAWAB


1.         Memberikan insentif khusus (fiskal) untuk   Memberikan fasilitas PDRI      PMK              100 hari       Menteri          ESDM        Dit PP II
           pelaksanaan optimalisasi produksi migas     untuk eksplorasi migas dan     pemberian                      Keuangan
                                                       panas bumi, dalam UU           PDRI
                                                       APBN.

2.         –   Memberikan insentif untuk               Melakukan kajian implikasi   Kajian insentif    100 hari       Menteri         Dep.ESDM     Dit PP II,
               pembangunan refinery baru               kepada APBN serta manfaat                                     Keuangan                      Dit PKP
                                                       dan biaya untuk ditampung
                                                       dalam APBN-P 2010.
           –   Memberikan insentif fiskal bagi                                                                    Menteri Keuangan                 Dit PP II,
               pengembangan CBM                                                                                     dan Menteri                    Dit PKP
                                                                                                                       ESDM

           –   Sinkronisasi aturan dalam RPP tentang   Menyelesaikan revisi PP Cost PP cost recovery   100 hari                      Depkumham,    Dit PP II,
               Cost Recovery dengan kontrak PSC        Recovery                                                                       dan Setneg   Dit PKP
               termasuk masalah perpajakan
                                                                    MENTERI KEUANGAN
                                                                    REPUBLIK INDONESIA
                                                                            – 119 –


                     PROGRAM                           RENCANA AKSI                KELUARAN        WAKTU      PENANGGUNG K/L TERKAIT UNIT ESELON II
No.
                                                                                                                 JAWAB

      –   Menerbitkan Peraturan Menteri           Melakukan kajian manfaat       Kajian insentif   100 hari      Menteri   Dep.ESDM      Dit PP II,
          Keuangan tentang insentif pemanfaatan   dan biaya pemberian insentif                                  Keuangan                 Dit PKP
          renewable energy berupa keringanan      terhadap perekonomian dan
          pajak                                   implikasi insentif terhadap
                                                  APBN.


      – Menerbitkan Perpres untuk penurunan                                                                                              Dit PP II
        pajak 5% dalam jangka waktu 15 tahun
        untuk PLTP (Panas Bumi)
                                                                        MENTERI KEUANGAN
                                                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                                                – 120 –

Bidang : Industri dan Jasa

No.                    PROGRAM                               RENCANA AKSI                  KELUARAN     WAKTU      PENANGGUNG     K/L     UNIT ESELON II
                                                                                                                      JAWAB     TERKAIT


1.    –   Diperlukan UU tentang “Pengampunan          Melakukan kajian tentang            Kajian        100 hari      Menteri                Dit PP I,
          Pajak” untuk semua lapisan wajib pajak.     pengampunan pajak dengan                                       Keuangan                Dit PKP
                                                      terlebih dulu melakukan evaluasi
                                                      pelaksanaan Sunset Policy

      – Amandemen UU PPN antara lain :                Menyelesaikan peraturan             Peraturan     100 hari                              Dit PP I
        - Restitusi PPN bisa dilakukan setiap bulan   pelaksanaan UU PPN, yang telah      Pelaksanaan
        - Pajak Masukan dalam masa belum              menampung perihal restitusi dan     UU PPN
          produksi dapat dikreditkan seluruhnya       Pajak Masukan
          dan tidak perlu di bayar kembali.




      – Penghapusan VAT untuk industri media          Melakukan kajian manfaat biaya      Kajian        100 hari      Menteri                Dit PP I,
        (kertas dan koran)                            Penghapusan VAT untuk industri                                 Keuangan                Dit PKP
                                                      media dan implikasinya pada
                                                      APBN.

      – Penyempurnaan KMK No. 575 tahun 2000          Sudah ditampung dalam               Peraturan     100 hari                              Dit PP I
        dan penerbitan peraturan percepatan           amandemen UU PPN yang akan          Pelaksanaan
        restitusi pajak sehingga paling lambat 3      mulai berlaku 1 April 2010
        bulan
                                                                     MENTERI KEUANGAN
                                                                     REPUBLIK INDONESIA
                                                                              – 121 –


                        PROGRAM                          RENCANA AKSI                     KELUARAN    WAKTU      PENANGGUNG     K/L         UNIT ESELON II
No.
                                                                                                                    JAWAB     TERKAIT

2.    Pembebasan PPN atas bahan baku perak,          Menerbitkan peraturan              Peraturan     100 hari      Menteri   Depperin,        Dit PP I
      crumb rubber, sheet dan crepe.                 pelaksanaan yang mengatur          Pelaksanaan                Keuangan    Depdag
                                                     Pembebasan PPN bahan baku                                                 1 tahun
                                                     perak sesuai dengan UU PPN

3.    Insentif potongan PPh 5% bagi perusahaan       Biaya R&D sudah masuk dalam Peraturan            1 tahun       Menteri   K/L terkait      Dit PP II
      yang melakukan R&D.                            potongan perhitungan PPh (pajak Pelaksanaan                   Keuangan     R&D
                                                     penghasilan)
                                                                                                                               1 tahun

4.    –   Menghapus pajak barang mewah atas          ?Sudah ditampung dalam                           1 tahun       Menteri   K/L terkait      Dit PP I
          bahan makanan dan minuman;                  amandemen UU PPN.                                            Keuangan

      –   VAT dikembalikan kepada wisatawan;         ?Penerbitan ketentuan              PMK           100 hari                                 Dit PP I
                                                      pelaksanaan tentang
                                                      pengembalian VAT kepada
                                                      wisatawan.

      –   Insentif potongan PPh 5% bagi perusahaan    Biaya
                                                     ? pelatihan SDM sudah                            1 tahun                                  Dit PP II
          yg melakukan pelatihan peningkatan mutu     masuk dalam potongan
          SDM.                                        perhitungan PPh
                                                                                  MENTERI KEUANGAN
                                                                                  REPUBLIK INDONESIA
                                                                                        – 122 –

                                                                     TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
                                                                        DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
                                                 TUJUAN PROGRAM/                                                                              TARGET      UNIT ORGANISASI
     PROGRAM/KEGIATAN                                                                                       INDIKATOR
                                                        KEGIATAN                                                                            2010   2014     PELAKSANA
                 (1)                                          (2)                                                  (3)                      (4)    (5)           (6)
PROGRAM
    PENGAWASAN, PELAYANAN,         1   Terciptanya administrator kepabeanan            1   Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai                  100%   100%     DIREKTORAT
    DAN PENERIMAAN DI BIDANG           dan cukai yang memberikan                       2   Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win   80%    85%    JENDERAL BEA DAN
    KEPABEANAN DAN CUKAI               fasilitasi kepada industri,                         ke pihak eksternal                                                  CUKAI
                                       perdagangan, dan masyarakat serta               3   Persentase jumlah kasus tindak pidana di         40%    50%

                                       optimalisasi penerimaan                             bidang kepabeanan dan cukai yang
                                   2   Terwujudnya profesionalisme SDM                     diserahkan ke Kejaksaan
                                       kepabeanan dan cukai
                                   3   Terwujudnya pelayanan yang efisien

                                       dan pengawasan yang efektif
KEGIATAN
 1 Dukungan Manajemen dan          1   Terciptanya kinerja kesekretariatan DJBC        1   Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP         100%   100%      SES. DITJEN
    Dukungan Teknis Lainnya DJBC       yang efisien                                        yang harus diperbaharui/dibuat                                  BEA DAN CUKAI
                                   2   Terwujudnya dukungan yang optimal               2   Persentase penyelesaian program                  100%   100%

                                       terhadap pencapaian sasaran strategis               pengembangan SDM

                                       DJBC                                            3   Persentase Modernisasi Unit Organisasi di        100%   100%
                                                                                           lingkungan DJBC
                                                                                       4   Persentase penyediaan sarana dan prasarana       80%    90%
                                                                                           DJBC tertentu
                                                                           MENTERI KEUANGAN
                                                                           REPUBLIK INDONESIA
                                                                                 – 123 –

                                            TUJUAN PROGRAM/                                                                               TARGET       UNIT ORGANISASI
      PROGRAM/KEGIATAN                                                                                  INDIKATOR
                                                 KEGIATAN                                                                           2010       2014       PELAKSANA
                 (1)                                   (2)                                                   (3)                     (4)        (5)            (6)
2   Perumusan Kebijakan dan   1   Terwujudnya profesionalisme SDM               1   Fekuensi pemutakhiran pada Data Base Harga I    12X        12X    DIREKTORAT TEKNIS
    Bimbingan Teknis Bidang       kepabeanan di bidang teknis kepabeanan        2   Persentase rumusan peraturan yang menjadi       75%        80%      KEPABEANAN
    Kepabeanan                2   Terwujudnya pelayanan yang efisien dan            keputusan di bidang teknis kepabeanan
                                  pengawasan yang efektif                       3   Persentase ketepatan waktu penyelesaian         75%        80%
                              3   Terciptanya pelayanan yang pasti di               penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang

                                  bidang kepabeanan kepada seluruh              4   PMK untuk pengembangan sistem elektronik         Oktober 2014       Kontrak Kinerja
                                  pemangku kepentingan (stakeholders)               terkait dengan perijinan investasi di bidang
                                                                                    kepabeanan dan perpajakan
                                                                                5   PMK tentang Authorized Economic Operator         Oktober 2014       Kontrak Kinerja
                                                                                    (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem
                                                                                    Logistik Nasional
                                                                                6   PMK tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu     Oktober 2014       Kontrak Kinerja
                                                                                    (KPPT) dalam rangka pengembangan Sistem
                                                                                    Logistik
                                                                                7   PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai   Desember 2011       Kontrak Kinerja
                                                                                    Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan
                                                                                    Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus
                                                                                    (KEK)
                                                                                8   SOP tentang pemeriksaan                         Desember 2010       Temu Nasional
                                                                                9   Memperbaiki PMK dan Perdirjen mengenai          Desember 2010       Temu Nasional
                                                                                    prosedur penetapan nilai pabean termasuk
                                                                                    prosedur pengaduan dan keberatan
                                                                                10 Menerapkan secara konsisten dan memberikan       Desember 2010       Temu Nasional
                                                                                     MENTERI KEUANGAN
                                                                                     REPUBLIK INDONESIA
                                                                                           – 124 –

                                               TUJUAN PROGRAM/                                                                                          TARGET      UNIT ORGANISASI
      PROGRAM/KEGIATAN                                                                                           INDIKATOR
                                                     KEGIATAN                                                                                     2010       2014     PELAKSANA
                  (1)                                       (2)                                                        (3)                         (4)        (5)           (6)
                                                                                              penjelasan kepada pengguna jasa kepabeanan
                                                                                              mengenai SOP tentang penetapan nilai pabean
                                                                                          11 Memperbaiki sistem penanganan pengaduan              Desember 2010      Temu Nasional
                                                                                             masyarakat khusus mengenai penetapan nilai
                                                                                              pabean


3   Perumusan Kebijakan dan      1   Terciptanya administrator di bidang fasilitas        1   Persentase realisasi janji layanan publik terkait   70%        80%     DIREKTORAT

    Bimbingan Teknis Fasilitas       kepabeanan yang dapat memberikan                         pemberian fasilitas pembebasan dan keringanan                            FASILITAS
    Kepabeanan                       dukungan industri, perdagangan, dan                      bea masuk                                                              KEPABEANAN
                                     masyarakat serta optimalisasi pendapatan             2   Persentase realisasi janji layanan publik terkait   70%        80%
                                 2   Terwujudnya profesionalisme SDM di bidang                pemberian fasilitas pertambangan
                                     fasilitas kepabeanan                                 3   Persentase realisasi janji layanan publik terkait   70%        80%
                                 3   Terwujudnya pelayanan yang efisien dan                   pemberian Tempat Penimbunan Berikat (TPB)

                                     pengawasan efektif                                   4   Persentase realisasi janji layanan pemberian        70%        80%
                                                                                              fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
                                                                                              (BMDTP) melalui modernisasi sistem dan prosedur
                                                                                          5   Persentase penyelesaian rancangan PMK dan            -        100%
                                                                                              aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem
                                                                                              pelayanan kepabeanan yang mendukung Sistem
                                                                                              Logistik Nasional (Customs Advance Trade
                                                                                              System)
                                                                                          6   PMK untuk pengembangan sistem elektronik             Oktober 2014      Kontrak Kinerja
                                                                                              terkait dengan perijinan investasi di bidang
                                                                                  MENTERI KEUANGAN
                                                                                  REPUBLIK INDONESIA
                                                                                        – 125 –

                                                 TUJUAN PROGRAM/                                                                                      TARGET         UNIT ORGANISASI
      PROGRAM/KEGIATAN                                                                                         INDIKATOR
                                                       KEGIATAN                                                                                 2010         2014       PELAKSANA
                 (1)                                        (2)                                                    (3)                            (4)         (5)             (6)
                                                                                           kepabeanan dan perpajakan
                                                                                       7   PMK tentang Authorized Economic Operator               Oktober 2014         Kontrak Kinerja
                                                                                           (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem
                                                                                           Logistik Nasional
                                                                                       8   PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai         Desember 2011         Kontrak Kinerja
                                                                                           Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan
                                                                                           Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus
                                                                                           (KEK)
                                                                                       9   PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan                 Desember 2011         Kontrak Kinerja
                                                                                           Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan
                                                                                           Ekonomi Khusus di 5 lokasi (di Jawa dan
                                                                                           Sumatera)
                                                                                       10 Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan               1 Februari 2010      Program 100 Hari
                                                                                           Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
                                                                                           diimplementasikan di Kawasan Perdagangan
                                                                                           Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
                                                                                       11 Dokumen cetak biru transportasi multimoda              1 Februari 2010      Program 100 Hari
                                                                                           sesuai dengan cetak biru sistem logistik nasional
4   Perumusan Kebijakan dan         1   Terwujudnya profesionalisme SDM di bidang      1   Tingkat ketepatan waktu penyediaan pita cukai       25 hari     20 hari   DIREKTORAT CUKAI
    Bimbingan Teknis Bidang Cukai       cukai                                          2   Persentase permohonan pengembalian cukai             75%         80%
                                    2   Terwujudnya pengendalian konsumsi dan              yang selesai diproses
                                        produksi barang kena cukai dengan tetap        3   Persentase cukai yang dibayar tepat waktu            98%         99%
                                        mempertimbangkan aspek penerimaan cukai            dibandingkan dengan jumlah cukai secara
                                                                                        MENTERI KEUANGAN
                                                                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                                                              – 126 –

                                                     TUJUAN PROGRAM/                                                                                   TARGET       UNIT ORGANISASI
      PROGRAM/KEGIATAN                                                                                               INDIKATOR
                                                          KEGIATAN                                                                               2010        2014      PELAKSANA
                  (1)                                           (2)                                                     (3)                       (4)         (5)            (6)
                                       3   Terciptanya institusi yang dapat memberikan           keseluruhan

                                           pengawasan efektif dan pelayanan terbaik.
5   Pelaksanaan Pengawasan dan         1   Terciptanya administrator kepabeanan dan          1   Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan   40%        50%       DIREKTORAT
    Penindakan atas Pelanggaran            cukai yang dapat memberikan fasilitasi                dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan                             PENINDAKAN DAN
    Peraturan Perundangan, Intelijen       terbaik kepada industri, perdagangan, dan         2   Persentase pemblokiran dibandingkan dengan      15%        10%       PENYIDIKAN
    dan Penyidikan Tindak Pidana           masyarakat serta optimalisasi penerimaan              jumlah perizinan

    Kepabeanan dan Cukai               2   Terciptanya institusi kepabeanan dan cukai        3   Persentase operasi penegahan barang larangan    60%        80%
                                           yang dapat memberikan perlindungan                    dan pembatasan
                                           kepada masyarakat                                 4   Persentase pemanfaatan sarana intelijen,        60%        80%
                                       3   Terwujudnya profesionalisme SDM di bidang             penindakan, dan penyidikan
                                           intelijen, penindakan dan penyidikan yang         5   PMK tentang Authorized Economic Operator         Oktober 2014        Kontrak Kinerja
                                           handal                                                (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem
                                       4   Terwujudnya pengawasan efektif dan                    Logistik Nasional
                                           pelayanan yang efisien                            6   Desain pola penguatan & pemantapan hubungan     1 Februari 2010     Program 100 Hari
                                                                                                 kelembagaan antar penegak hukum
                                                                                             7   Sistem, prosedur, & kualitas SDM                1 Februari 2010     Program 100 Hari


6   Perumusan Kebijakan dan            1   Terwujudnya audit kepabeanan dan audit            1   Persentase pelaksanaan audit sesuai dengan      80%        90%     DIREKTORAT AUDIT
    Pelaksanaan Audit Bidang               cukai yang dapat mendukung peran DJBC                 DROA (Daftar Rencana Obyek Audit)

    Kepabeanan dan Cukai                   dalam mengamankan hak negara                      2   Persentase Hasil Evaluasi Laporan Hasil Audit   80%        90%
                                       2   Terwujudnya profesionalisme SDM Auditor           3   PMK tentang Authorized Economic Operator         Oktober 2014        Kontrak Kinerja
                                       3   Terwujudnya efektivitas di bidang                     (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem

                                           pengawasan                                            Logistik Nasional
                                                                                 MENTERI KEUANGAN
                                                                                 REPUBLIK INDONESIA
                                                                                          – 127 –

                                             TUJUAN PROGRAM/                                                                                          TARGET         UNIT ORGANISASI
      PROGRAM/KEGIATAN                                                                                         INDIKATOR
                                                   KEGIATAN                                                                                     2010       2014         PELAKSANA
                  (1)                                   (2)                                                       (3)                            (4)           (5)           (6)
7   Perumusan Kebijakan dan    1   Terciptanya administrator kepabeanan dan           1    Persentase kebijakan pabean nasional terhadap       70%        75%          DIREKTORAT
    Evaluasi Pelaksanaan           cukai yang dapat memberikan fasilitasi                  hasil kesepakatan kepabeanan internasional                                 KEPABEANAN
    Kerjasama Internasional        terbaik kepada industri, perdagangan, dan          2    Persentase rumusan kebijakan kerjasama              90%        95%        INTERNASIONAL
                                   masyarakat serta optimalisasi penerimaan,               internasional dibidang kepabeanan dan cukai

                                   sesuai dengan standar internasional                3    PMK tentang Authorized Economic Operator             Oktober 2014          Kontrak Kinerja
                               2   Terwujudnya profesionalisme SDM                         (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem

                                   kepabeanan internasional                                Logistik Nasional

                               3   Terwujudnya sistem pengawasan
                                   dan pelayanan sesuai dengan standar WCO
                                   (World Customs Organization)


8   Perumusan Kebijakan dan    1   Terciptanya administrasi penerimaan                1    Jumlah penerimaan bea dan cukai                     100%       100%         DIREKTORAT
    Peningkatan Pengelolaan        kepabeanan dan cukai yang tertib dan dapat         2    Persentase penyelesaian evaluasi dan rekomendasi,   70%        80%        PENERIMAAN DAN
    Penerimaan Bea dan Cukai       memberikan fasilitasi terbaik kepada                    penyempurnaan perancangan dan/atau                                          PERATURAN
                                   industri, perdagangan, dan masyarakat serta             pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-                            KEPABEANAN DAN
                                   optimalisasi penerimaan                                 undangan di bidang kepabeanan dan cukai                                        CUKAI
                               2   Terwujudnya profesionalisme SDM di bidang          3    Persentase pencairan tagihan terhadap jumlah        55%        60%

                                   penerimaan dan peraturan kepabeanan dan                 tagihan bea masuk, cukai, dan pajak dalam

                                   cukai                                                   rangka impor
                               3   Tercapainya perumusan peraturan di bidang          4    Persentase peraturan pelaksanaan dibidang           75%        90%
                                   kepabeanan dan cukai                                    kepabeanan dan cukai yang selaras (tidak
                               4   Terwujudnya pelayanan yang efisien dan                  bertentangan dengan) dengan peraturan

                                   pengawasan yang efektif                                 perundang-undangan
                                                                                 MENTERI KEUANGAN
                                                                                 REPUBLIK INDONESIA
                                                                                       – 128 –

                                             TUJUAN PROGRAM/                                                                                    TARGET        UNIT ORGANISASI
      PROGRAM/KEGIATAN                                                                                        INDIKATOR
                                                   KEGIATAN                                                                               2010         2014      PELAKSANA
                 (1)                                    (2)                                                       (3)                      (4)          (5)           (6)
                                                                                      5   PMK untuk pengembangan sistem elektronik          Oktober 2014       Kontrak Kinerja
                                                                                          terkait dengan perijinan investasi di bidang
                                                                                          kepabeanan dan perpajakan
                                                                                      6   PMK tentang Authorized Economic Operator          Oktober 2014       Kontrak Kinerja
                                                                                          (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem
                                                                                          Logistik Nasional
                                                                                      7   PMK tentang mandatory NSW impor dan ekspor        Oktober 2014       Kontrak Kinerja
                                                                                          di 5 pelabuhan utama
                                                                                      8   PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai    Desember 2011       Kontrak Kinerja
                                                                                          Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan
                                                                                          Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus
                                                                                          (KEK)
                                                                                      9   PMK mengenai jam kerja DJBC 24 jam               1 Februari 2010      Temu Nasional
                                                                                          sehari dan 7 hari seminggu
                                                                                      10 Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan          1 Februari 2010     Program 100 Hari
                                                                                          Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
                                                                                          diimplementasikan di Kawasan Perdagangan
                                                                                          Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam


9   Perumusan Kebijakan dan    1   Terciptanya administrator kepabeanan dan           1   Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur    100%        100%      DIREKTORAT
    Pengembangan Teknologi         cukai yang dapat memberikan fasilitasi                 TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC                               INFORMASI
    Informasi Kepabeanan dan       terbaik berbasis teknologi informasi kepada        2   Persentase downtime sistem informasi            1%           1%     KEPABEANAN DAN
    Cukai                          industri, perdagangan, dan masyarakat, serta       3   Rata-rata persentase penyelesaian               70%         75%          CUKAI
                                                                   MENTERI KEUANGAN
                                                                   REPUBLIK INDONESIA
                                                                         – 129 –

                                 TUJUAN PROGRAM/                                                                                TARGET         UNIT ORGANISASI
PROGRAM/KEGIATAN                                                                                INDIKATOR
                                      KEGIATAN                                                                               2010       2014     PELAKSANA
       (1)                                   (2)                                                    (3)                      (4)         (5)           (6)
                       optimalisasi penerimaan                              pengembangan aplikasi sesuai rencana
                   2   Terwujudnya profesionalisme SDM di               4   Persentase penyelesaian aplikasi sistem          Desember 2010      Kontrak Kinerja
                       bidang teknologi informasi kepabeanan dan            kepabeanan yang terintegrasi dengan portal NSW

                       cukai                                            5   PMK untuk pengembangan sistem elektronik          Oktober 2011      Kontrak Kinerja
                   3   Terwujudnya tingkat pelayanan yang efisien           terkait dengan perijinan investasi di bidang

                       kepada pemangku kepentingan berkaitan                kepabeanan dan perpajakan

                       dengan layanan berbasis teknologi informasi      6   PMK tentang Authorized Economic Operator          Oktober 2014      Kontrak Kinerja
                   4   Terwujudnya pelayanan yang efisien                   (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem

                       dan pengawasan yang efektif yang berbasis            Logistik Nasional

                       teknologi informasi                              7   PMK tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu      Oktober 2014      Kontrak Kinerja
                                                                            (KPPT) dalam rangka pengembangan Sistem
                                                                            Logistik
                                                                        8   PMK tentang mandatory NSW impor dan ekspor        Oktober 2014      Kontrak Kinerja
                                                                            di 5 pelabuhan utama
                                                                        9   PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai    Desember 2011      Kontrak Kinerja
                                                                            Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan
                                                                            Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus
                                                                            (KEK)
                                                                        10 PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan             Desember 2011      Kontrak Kinerja
                                                                            Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan
                                                                            Ekonomi Khusus di 5 lokasi (di Jawa dan
                                                                            Sumatera)
                                                                                 MENTERI KEUANGAN
                                                                                 REPUBLIK INDONESIA
                                                                                       – 130 –

                                                TUJUAN PROGRAM/                                                                                   TARGET      UNIT ORGANISASI
     PROGRAM/KEGIATAN                                                                                       INDIKATOR
                                                       KEGIATAN                                                                             2010       2014      PELAKSANA
                  (1)                                       (2)                                                    (3)                       (4)        (5)           (6)

                                                                                      11 Percepatan operasionalisasi NSW. Untuk 5            Desember 2010      Temu Nasional
                                                                                          pelabuhan, NSW untuk import siap dilaksanakan
                                                                                          akhir Desember 2009. Untuk pelabuhan yang
                                                                                          lain, tergantung kebijakan dan kesiapan K/L
                                                                                          lainnya.


10 Perumusan Kebijakan,           1   Peningkatan kepercayaan terhadap kinerja        1   Persentase pegawai DJBC kasus pelanggaran         1%        0.50%   PUSAT KEPATUHAN
   Pelaksanaan Kepatuhan              dan citra DJBC                                      kode etik/disiplin pegawai                                             INTERNAL
   Pelaksanaan Tugas, Evaluasi    2   Peningkatan kepatuhan pelaksanaan tugas         2   Indeks kepuasan pengguna jasa kepabeanan dan                        KEPABEANAN DAN
   Kinerja, Analisis dan Tindak       dan efektivitas kinerja DJBC melalui                cukai.                                            60%        65%         CUKAI
   Lanjut Pemberian Rekomendasi       pencegahan, penegakan, dan pembinaan            3   Jumlah kegiatan evaluasi kinerja DJBC secara
                                      kepatuhan internal                                  berkala                                           10X        10X

                                  3   Peningkatan integritas, disiplin, dan           4   Persentase rekomendasi audit aparat pengawas
                                      profesionalisme sumber daya manusia Pusat           fungsional yang telah ditindaklanjuti             75%        80%

                                      Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai         5   Persentase kegiatan internalisasi kepatuhan
                                      (PUSKI)                                             internal yang direalisasikan.                     100%      100%


11 Pembinaan Peyelenggaraan       1   Terciptanya administrator kepabeanan dan        1   Pencapaian target penerimaan bea dan cukai        100%      100%    KANTOR WILAYAH

   Kepabeanan dan Cukai di            cukai yang dapat memberikan fasilitasi          2   Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan     40%        50%

   Daerah                             kepada industri, perdagangan, dan                   dan cukai yang diproses diserahkan ke Kejaksaan

                                      masyarakat serta optimalisasi penerimaan        3   Realisasi audit dibandingkan dengan rencana       90%        95%
                                  2   Terwujudnya profesionalisme SDM kantor

                                      wilayah kepabeanan dan cukai
                                                                                 MENTERI KEUANGAN
                                                                                 REPUBLIK INDONESIA
                                                                                       – 131 –

                                              TUJUAN PROGRAM/                                                                                        TARGET      UNIT ORGANISASI
     PROGRAM/KEGIATAN                                                                                        INDIKATOR
                                                   KEGIATAN                                                                                    2010       2014     PELAKSANA
                 (1)                                     (2)                                                        (3)                         (4)       (5)          (6)
                                3   Terwujudnya pelayanan yang efisien dan
                                    pengawasan yang efektif


12 Pembinaan Penyelenggaraan    1   Optimalisasi fungsi utama DJBC sebagai            1   Pencapaian target penerimaan bea dan cukai           100%      100%         KPU
   Kepabeanan dan Cukai di          Fasilitator Perdagangan, Dukungan Industri,       2   Realisasi dari janji layanan terhadap pelayanan      90%       100%

   Daerah                           Penghimpunan Penerimaan dan Pelindung                 jalur prioritas dan jalur hijau ke pihak eksternal

                                    Masyarakat.                                       3   Persentase tindak pidana dibidang                    40%       50%
                                2   Memberikan pelayanan yang efisien,                    kepabeanan dan cukai yang diproses

                                    berdasarkan prinsip " good governance "               diserahkan ke kejaksaan
                                3   Meningkatkan kepatuhan mitra kerja DJBC


13 Peningkatan Pengawasan dan   1   Terciptanya administrator kepabeanan              1   Pencapaian target penerimaan bea dan cukai           100%      100%        KPPBC
   Pelayanan Kepabeanan dan         dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi        2   Indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai              60%       65%

   Cukai di Daerah                  kepada industri, perdagangan, dan                 3   Persentase temuan pelanggaran kepabeanan             80%       90%

                                    masyarakat                                            dan cukai

                                2   Terwujudnya pelayanan yang efisien dan
                                    pengawasan efektif


14 Peningkatan Pelayanan dan    1   Peningkatan produktivitas sarana                  1   Persentase jumlah kapal patroli yang siap untuk      60%       80%       PANGSAROP
   Pengawasan Kepabeanan dan        pengawasan untuk kegiatan intelijen,                  berlayar dibandingkan dengan jumlah kapal yang

   Cukai di Daerah                  penindakan dan penyidikan                             dalam kondisi baik
                                                                                    MENTERI KEUANGAN
                                                                                    REPUBLIK INDONESIA
                                                                                          – 132 –

                                                  TUJUAN PROGRAM/                                                                                TARGET      UNIT ORGANISASI
     PROGRAM/KEGIATAN                                                                                          INDIKATOR
                                                        KEGIATAN                                                                           2010       2014     PELAKSANA
                (1)                                          (2)                                                     (3)                    (4)       (5)           (6)
15 Peningkatan Pelayanan            1   Terciptanya pelayanan yang efisien               1   Persentase jumlah pengajuan yang dapat        80%       90%          BPIB
   Kepabeanan dan Cukai di Daerah       kepada pengguna jasa baik internal                   terlayani untuk uji laboratorium

                                        maupun external dalam rangka
                                        identifikasi barang dan pengklasifikasian
                                    2   Tersedianya instrumen analisa dan                2   Persentase jumlah ketepatan waktu hasil uji   75%       100%

                                        sarana pendukung lain yang menunjang                 laboratorium dibandingkan dengan target

                                        pengujian laboratorium                               penyelesaian
                                                                                         3   Persentase jumlah instrumen analisa yang      80%       100%
                                                                                             tersedia dibandingkan dengan target


16 Peningkatan Pengawasan dan       1   Terciptanya administrator kepabeanan dan         1   Persentase rumusan masukan untuk kerjasama    75%       80%      Perwakilan LN
   Pelayanan Kepabeanan dan             cukai yang dapat memberikan fasilitasi               internasional dibidang kepabeanan dan cukai

   Cukai pada Perwakilan LN             terbaik kepada industri, perdagangan, dan            terhadap isu yang diidentifikasi

                                        masyarakat serta optimalisasi penerimaan,
                                        sesuai dengan standar internasional
                                                                                 MENTERI KEUANGAN
                                                                                 REPUBLIK INDONESIA
                                                                                            – 133 –

                                                              KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
                                                                     DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
                                                                                                                          ALOKASI
                     PROGRAM/KEGIATAN
                                                                          2010                          2011                2012                2013                2014
                                (1)                                        (2)                           (3)                 (4)                 (5)                 (6)
A. ALOKASI PROGRAM                                                                                              0.93226             0.94699             0.97450             1.01227
PROGRAM
    Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan di Bidang                      1,968,287,700,000             1,802,230,802,565   1,881,010,964,885   1,982,807,256,335   2,123,897,649,619
    Kepabeanan dan Cukai
KEGIATAN
   1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC                 389,192,925,000               369,282,381,142     364,796,648,241     389,046,937,615     429,974,795,555


   2 Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang                        1,064,800,000                 1,061,209,700       1,333,661,136       1,460,118,672       1,698,919,661
    kepabeanan
   3 Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis fasilitas                   77,148,065,000                39,558,810,814      14,615,099,599         755,340,403         966,825,406
    kepabeanan
   4 Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang cukai               258,635,530,000               237,433,817,266     265,303,246,307     273,012,161,415     283,593,640,402


   5 Pelaksanaan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran               80,105,639,000                97,584,339,247     125,035,537,578     143,917,883,496     150,133,624,247
    peraturan perundang-undangan, intelejen dan penyidikan
    tindak pidana kepabeanan dan cukai

   6 Perumusan kebijakan dan pelaksanaan audit bidang                       4,533,436,000                 3,971,511,858       4,204,711,057       4,590,003,376       4,950,113,280
    kepabeanan dan cukai
   7 Perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama                 2,045,753,000                 1,800,358,869       1,871,415,159       1,952,104,465       2,027,764,656
    internasional.
                                                                    MENTERI KEUANGAN
                                                                    REPUBLIK INDONESIA
                                                                              – 134 –


                                                                                                          ALOKASI
                    PROGRAM/KEGIATAN
                                                             2010                        2011               2012              2013              2014
                              (1)                             (2)                         (3)                (4)               (5)               (6)


 8 Perumusan kebijakan dan peningkatan pengelolaan            5,684,064,000               3,258,860,209      3,395,572,163     3,581,942,637     3,720,772,536
  penerimaan bea dan cukai
 9 Perumusan kebijakan dan pengembangan teknologi           135,871,186,000             123,673,818,100    129,889,045,629   138,048,498,495   147,954,252,329
  informasi kepabeanan dan cukai
10 Perumusan kebijakan Pelaksanaan Kepatuhan Pelaksanaan       771,888,000                4,614,684,812      4,858,044,783     5,086,910,316     5,375,174,816
  Tugas, Evaluasi Kinerja, Analisis dan Tindak Lanjut
  Pemberian Rekomendasi
11 Pembinaan penyelenggaraan kepabeanan dan cukai di        295,237,046,000             276,272,228,053    277,227,590,664   275,635,402,855   278,119,134,931
  daerah
12 Pembinaan penyelenggaraan kepabeanan dan cukai di         97,472,076,000              87,663,663,366     95,727,206,112   105,896,907,394   118,251,384,914
  daerah
13 Peningkatan Pengawasan dan Pelayananan kepabeanan dan    501,682,475,000             446,202,884,133    470,343,683,397   501,904,974,730   540,220,384,125
  cukai di daerah
14 Peningkatan Pelayananan dan Pengawasan kepabeanan dan     98,040,211,000              90,484,934,452    101,105,845,359   114,448,044,707   130,772,238,181
  cukai di daerah
15 Peningkatan Pelayananan kepabeanan dan cukai di daerah    13,754,192,000              12,694,252,017     14,184,273,699    16,056,068,500    18,346,210,507


16 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan        7,048,414,000               6,673,048,528      7,119,384,003     7,413,957,259     7,792,414,072
  Cukai pada Perwakilan LN
                                                                                                            MENTERI KEUANGAN
                                                                                                            REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                           – 135 –

                                                                                                     PROGRAM 100 HARI
                                                                                               DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

                                                                                     KRITERIA                    UKURAN               UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI          PENANGGUNG JAWAB            INSTANSI TERKAIT                                                                                                                    % CAPAIAN                  KETERANGAN
                                                                                   KEBERHASILAN               KEBERHASILAN                           H100
            1                         2                         3                          4                           5                              6                                           7                        8
P7: Penegakan dan Kepastian Hukum
(P7A1) Penyusunan desain Kementerian Koordinator    Depkumham, POLRI,          Tersusunnya desain pola    TARGET: Desain pola         TARGET H30: XXX                                 H30: XX%
pola penguatan &          Politik, Hukum dan        Kejagung, Depkeu (DJBC),   penguatan & pemantapan     penguatan & pemantapan      TARGET H50: XXX                                 H50: XX%        Catatan Depkeu (DJBC):
pemantapan hubungan       Keamanan                  KPK, Komisi Kejaksaan,     hubungan kelembagaan       hubungan kelembagaan                                                                        Untuk P7A1 dan P7A2 sudah dilakukan
kelembagaan antar penegak                           Kompolnas, Komisi          antar penegak hukum        antar penegak hukum                                                                         koordinasi dengan pihak Dephub dan akan
hukum                                               Ombudsman, Komisi                                     tersusun paling lambat 15                                                                   dilakukan pembahasan lanjutan dengan pihak-
                                                    Lainnya                                               Desember 2009                                                                               pihak terkait. Pembahasan selama ini belum
                                                                                                                                                                                                      melibatkan DJBC.

                                                                                                                                      TARGET H75: XXX                                 H75: XX%
                                                                                                                                      TARGET H100: Desain pola penguatan &            H100: XX%
                                                                                                                                      pemantapan hubungan kelembagaan antar penegak
                                                                                                                                      hukum tersusun paling lambat 15 Desember 2009



(P7A2) Pemantapan         Kementerian Koordinator   Depkumham, POLRI,          Tertatanya sistem,         TARGET: Sistem, prosedur, TARGET H30: XXX                                   H30: XX%
organisasi pada lembaga   Politik, Hukum dan        Kejagung, Bea Cukai        prosedur, & kualitas SDM   & kualitas SDM            TARGET H50: XXX                                   H50: XX%
penegak hukum dalam       Keamanan                  (Depkeu), KPK, Komisi      yang menunjang
prinsip kinerja yang                                Kejaksaan, Kompolnas,      pelaksanaan tugas pokok
transparan & akuntabel                              Komisi Ombudsman,          dan fungsi secara
                                                    Komisi Lainnya             transparan dan akuntabel
                                                                                                                                      TARGET H75: XXX                                 H75: XX%
                                                                                                                                      TARGET H100: Sistem, prosedur, & kualitas SDM   H100: XX%
                                                                                                                      MENTERI KEUANGAN
                                                                                                                      REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                                    – 136 –

                                                                                                             PROGRAM 100 HARI
                                                                                                       DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI
Bidang Perekonomian

                                                                                                  KRITERIA                       UKURAN                UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75,
             RENCANA AKSI                    PENANGGUNG JAWAB        INSTANSI TERKAIT                                                                                                                   % CAPAIAN                           KETERANGAN
                                                                                                KEBERHASILAN                  KEBERHASILAN                        DAN H100
                      1                                 2                     3                          4                           5                               6                                        7                                     8
P25: Kelancaran arus barang dan daya saing
(P25A22) Pengoperasian pelayanan             Departemen Keuangan   Deptan, Depkes /BPOM,    Pelaksanaan Pengoperasian     TARGET: Terlaksananya      TARGET H30: 30%                                  H30: 100%     Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (RKMK) tentang Jam Kerja
kepabeanan 24 jam per hari dan 7 hari per                          Dephukham, Depdag, dan   pelayanan kepabeanan 24       Layanan 24 jam per hari                                                                   DJBC di pelabuhan telah di proses dan disampaikan ke Biro Hukum
minggu                                                             Deperin                  jam per hari dan 7 hari per   dan 7 hari per minggu      a) Penyelesaian Rancangan Keputusan Menteri                    pada tanggal 26 November 2009. Perdirjen Perbendaharaan untuk
                                                                                            minggu                        kepelabuhanan dan          Keuangan (KMK) tentang Jam Kerja Ditjen Bea                    operasional bank devisa di pelabuhan sedang dalam proses.
                                                                                                                          kepabeanan di empat        dan Cukai di Pelabuhan;
                                                                                                                          Pelabuhan Utama (Tanjung
                                                                                                                          Priok, Tanjung Perak,      b) Rancangan Perdirjen Perbendaharaan tentang
                                                                                                                          Belawan dan Makassar)      Pelayanan Bank Persepsi/Devisa Persepsi selama
                                                                                                                                                     24 jam per hari dan 7 hari per minggu.
                                                                    MENTERI KEUANGAN
                                                                    REPUBLIK INDONESIA
                                                                          – 137 –

                                                       KRITERIA          UKURAN         UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75,
RENCANA AKSI   PENANGGUNG JAWAB   INSTANSI TERKAIT                                                                                       % CAPAIAN                                 KETERANGAN
                                                     KEBERHASILAN     KEBERHASILAN                 DAN H100
     1                2                  3                4                5                          6                                        7                                           8
                                                                                     TARGET H50: 50%                                  H50: 50%           a.) Segera diterbitkan KMK tentang perubahan jam kerja. Sekjen an.
                                                                                                                                      target ini telah   Menkeu telah menyurati MenPAN terkait hal tersebut degan Nomor:S-
                                                                                     a)Terbitnya KMK tentang Jam Kerja Ditjen Bea dan tercapai 100%      731/MK.1/2009 tgl. 1 Des 2009 tentang Permohonan Persetujuan Jam
                                                                                     Cukai di Pelabuhan;                              sebagaimana        Kerja.
                                                                                                                                      update dalam       Pembahasan tentang kesiapan SDM dan insentif dengan Biro SDM
                                                                                     b) Sosialisasi kepada Bank Persepsi/ Devisa      kolom keterangan   Depkeu, Kemeneg PAN, dan Tim Reformasi Birokrasi telah
                                                                                     Persepsi tentang Operasi Pelayanan Penerimaan                       dilaksanakan tgl. 10 Desember 2009. Adapun Persetujuan MenPAN
                                                                                     Kepabeanan selama 24 jam per hari dan 7 hari per                    atas perubahan jam kerja dimaksud telah ditetapkan dalam surat
                                                                                     minggu.                                                             MenPAN tertanggal 14 Desember 2009 dan diterima oleh Departemen
                                                                                                                                                         Keuangan tanggal 17 Desember 2009.
                                                                                                                                                         b). Sosialisasi baru akan dilaksanakan jika KMK tentang Jam Kerja
                                                                                                                                                         DJBC di Pelabuhan telah diterbitkan. Adapun, draf Perdirjen
                                                                                                                                                         Perbendaharaan terkait Pelayanan Bank Persepsi /Devisa Persepsi
                                                                                                                                                         selama 24 jam per hari dan 7 hari per minggu telah disusun.

                                                                                                                                                         Update Capaian H50 (tanggal 05 Januari 2010):
                                                                                                                                                         a.Telah diterbitkan KMK 504/KMK.04/2009 tanggal 17 Desember 2009
                                                                                                                                                         Tentang Pelayanan Kepabeanan 24 Jam Sehari dan 7 Hari Seminggu
                                                                                                                                                         pada Kantor Kepabeanan di Pelabuhan Tertentu.
                                                                                                                                                         b. Sosialisasi kepada Bank Persepsi sudah dilakukan sebanyak 2 kali
                                                                                                                                                         tanggal 12 November 2009 dan 16 Desember 2009, Bank Persepsi telah
                                                                                                                                                         menyatakan kesiapannya.

                                                                                                                                                         Sehingga target H-50 sudah tercapai 100%
                                                                                                                             MENTERI KEUANGAN
                                                                                                                             REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                                        – 138 –

                                                                                                       KRITERIA                     UKURAN               UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75,
             RENCANA AKSI                    PENANGGUNG JAWAB           INSTANSI TERKAIT                                                                                                                    % CAPAIAN                                     KETERANGAN
                                                                                                     KEBERHASILAN                KEBERHASILAN                       DAN H100
                     1                                  2                         3                           4                          5                             6                                            7                                               8
                                                                                                                                                      TARGET H75: 75%                                        H75:100%    a. Peraturan Dirjen BC nomor 92/BC/2009 tanggal 30 Desember 2009
                                                                                                                                                                                                                         tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kepabeanan 24 Jam Sehari
                                                                                                                                                      a) Terbitnya Perdirjen Bea dan Cukai tentang Jam                   dan 7 Hari Seminggu pada Kantor Pabean di Pelabuhan Tertentu.
                                                                                                                                                      Kerja Ditjen Bea dan Cukai di Pelabuhan;                           b. Telah dilaksanakan sosialisasi kepada pengguna jasa dan Penyiapan
                                                                                                                                                                                                                         Sarana Prasarana serta SDM (5-8 Jan 2010)
                                                                                                                                                      b)Sosialisasi kepada pengguna jasa dan Penyiapan                   c. Telah diterbitkan ijin dari Bank Indonesia tentang Pelayanan Bank
                                                                                                                                                      Sarana Prasarana serta Sumberdaya Manusia                          Persepsi /Devisa Persepsi selama 24 jam per hari dan 7 hari per
                                                                                                                                                      (SDM);                                                             minggu.
                                                                                                                                                                                                                         d. Telah diterbitkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 63/PB/2009
                                                                                                                                                      c) Terbitnya ijin dari Bank Indonesia tentang                      tanggal 30 Desember 2009 tentang Pelayanan Bank Persepsi selama 24
                                                                                                                                                      operasi bank Persepsi/Devisa Persepsi selama 24                    jam per hari dan 7 hari per minggu.
                                                                                                                                                      jam per hari dan 7 hari per minggu;

                                                                                                                                                      d)Terbitnya Perdirjen Perbendaharaan tentang
                                                                                                                                                      Pelayanan Bank Persepsi /Devisa Persepsi selama
                                                                                                                                                      24 jam per hari dan 7 hari per minggu.



                                                                                                                                                      TARGET H100: 100% Operasionalisasi Layanan 24         H100: 100%   Dirjen Bea dan Cukai telah me-launching Operasionalisasi Layanan 24 jam per hari dan
                                                                                                                                                      jam per hari dan 7 hari per minggu kepelabuhanan                   7 hari per minggu kepelabuhanan dan kepabeanan di 4 Pelabuhan Utama (Belawan,
                                                                                                                                                                                                                         Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar) tanggal 16 Januari 2010 sejak pukul 00.00
                                                                                                                                                      dan kepabeanan di 4 Pelabuhan Utama                                WIB. Sehingga target H-100 telah tercapai. Operasionalisasi sampai saat ini berjalan
                                                                                                                                                                                                                         dengan baik dan lancar.

P25: Kelancaran arus barang dan daya saing
(P25A1) Penerapan Sistem Pelayanan          Kepala Badan Koordinasi   Dephukham, Depkeu         Implementasi Sistem          TARGET: Sistem Pelayanan TARGET H30: XXX                                    H30: XX%
Informasi dan Perizinan Investasi Secara    Penanaman Modal           (DJBC), Dephub, Depdag,   Pelayanan Informasi dan      Informasi dan Perizinan     TARGET H50: XXX                                 H50: XX%        Catatan Depkeu (DJBC):
Elektronik (SPIPISE) di Kawasan Perdagangan                           Depkominfo, Deperin,      Perizinan Investasi Secara   Investasi Secara Elektronik                                                                 Rencana Aksi DJBC:
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam                                       DepESDM, Deptan,          Elektronik (SPIPISE)         (SPIPISE)                                                                                   PMK mengenai pelimpahan wewenang BC dan Pajak di bid investasi
                                                                      Dephut, Depkes                                         diimplementasikan di                                                                        kpd PTSP setelah penerbitan PP pelimpahan wewenang.
                                                                                                                             Kawasan Perdagangan                                                                         a. mengirimkan surat penegasan ttg RPMK
                                                                                                                             Bebas dan Pelabuhan Bebas                                                                   b. membuat Per Dirjen BC ttg alih aset
                                                                                                                             Batam                                                                                       c. memberikan asistensi terkait masalah teknis
                                                                                                                                                                                                                         d. mengundang Ka KPU Batam

                                                                                                                                                                                                                         Progress :
                                                                                                                                                                                                                         1. Ketentuan terkait dengan Pembebasan Bea Masuk terhadap barang
                                                                                                                                                                                                                         untuk keperluan industri dan/atau industri jasa dalam rangka
                                                                                                                                                                                                                         pembangunan dan pengembangan telah ditetapkan dengan PMK-
                                                                                                                                                                                                                         176/PMK.011/2009 tanggal 16 Nov 2009.
                                                                                                                                                                                                                         2. Konsep R PerDirjen terkait alih aset dalam proses penyelesaian.




                                                                                                                                                      TARGET H75: XXX                                    H75: XX%        Catatan Depkeu (DJBC) :
                                                                                                                                                                                                                         Sedang disusun draft Peraturan Dirjen BC terkait alih aset
                                                                                                                         MENTERI KEUANGAN
                                                                                                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                                        – 139 –

                                                                                                      KRITERIA                      UKURAN               UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75,
             RENCANA AKSI                     PENANGGUNG JAWAB          INSTANSI TERKAIT                                                                                                                   % CAPAIAN                               KETERANGAN
                                                                                                    KEBERHASILAN                 KEBERHASILAN                       DAN H100
                     1                                    2                      3                          4                            5                             6                                           7                                       8
                                                                                                                                                      TARGET H100: Sistem Pelayanan Informasi dan       H100: XX%      Catatan Depkeu (DJBC) :                                    Perdirjen
                                                                                                                                                      Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)                  terkait alih aset dalam proses finalisasi
                                                                                                                                                      diimplementasikan di Kawasan Perdagangan
                                                                                                                                                      Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

P28: Aksesibilitas dan keterhubungan ( connectivity ) Antar Wilayah
(P28A1) Penyusunan cetak biru transportasi   Departemen Perhubungan   Depkeu (DJBC), Depdag,   Penyempurnaan cetak biru      TARGET: Dokumen cetak TARGET H30: 20%                                      H30: 20%
multimoda sesuai dengan cetak biru sistem                             DepPU, Depdagri,         transportasi multimoda        biru transportasi multimoda TARGET H50: 50%                                H50: XX%       Catatan Depkeu (DJBC):
logistik nasional                                                     Bappenas                 dalam melayani arus           sesuai dengan cetak biru                                                                  Sudah dilakukan koordinasi dengan pihak Dephub dan program ini
                                                                                               barang dan penumpang di       sistem logistik nasional                                                                  lebih bersifat internal organisasi Dephub.
                                                                                               daerah tertinggal dan pusat
                                                                                               produksi dan distribusi




                                                                                                                                                      TARGET H75: 75%                                   H75: XX%       Keterangan sama dengan H-50. Depkeu semestinya tidak terkait
                                                                                                                                                                                                                       dengan RA ini (Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan No.S-
                                                                                                                                                                                                                       8/MK.1/2010 tanggal 8 Januari 2010).
                                                                                                                                                      TARGET H100: Dokumen cetak biru transportasi H100: XX%           Catatan :
                                                                                                                                                      multimoda sesuai dengan cetak biru sistem logistik               Keterangan sama dengan H75
                                                                                                                                                      nasional
                                                             MENTERI KEUANGAN
                                                             REPUBLIK INDONESIA
                                                                    – 140 –

                                  KONTRAK KINERJA MENTERI KEUANGAN DENGAN PRESIDEN
                                         DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI


          INDIKATOR KINERJA                           RENCANA AKSI                 K/L TERKAIT          WAKTU          UNIT ESELON II

a. Memastikan tercapainya target capaian
   Program 100 Hari                               - Untuk 5 pelabuhan (tj
   i. Mengoperasikan secara penuh National          Priok, tj emas, tj perak,   Menko Perekonomian,   Paling lambat   Dir IKC, Tenaga
      Single Window (NSW) untuk impor               belawan dan soeta) NSW      Dephub, Depdag,       Desember 2010   Pengkaji Bidang
      sebelum Januari 2010                          utk impor siap                                                    Pelayanan dan
                                                                                Deptan, Depkes
                                                    dilaksanakan                                                      Penerimaan
                                                                                (BPOM), dan 15
                                                  - untuk pelabuhan yang lain
                                                    tergantung kepada           lembaga pemerintah
                                                    kebijakan dan kesiapan      lainnya
                                                    K/L lainnya

   ii. Memastikan penerapan Sistem Pelayanan                                    Menko Perekonomian,   Paling lambat   Dir Teknis K, Dir
                                                  Menyiapkan PMK untuk
       Informasi dan Perizinan Investasi Secara                                 BKPM, Depdag,         Oktober 2014    Fasilitas K, Dir
                                                  pengembangan sistem
       Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan                                      Depdagri, Depperin,                   PPKC, Dir IKC
                                                  elektronik terkait dengan
       Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa      perijinan investasi di        Pemda/ dewan
       kota, dimulai dari Batam, pembatalan       bidang kepabeanan dan         kawasan Batam
       Peraturan Daerah bermasalah dan            perpajakan
       pengurangan biaya untuk bisnis seperti
       Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan
       Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
                                                                         MENTERI KEUANGAN
                                                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                                                 – 141 –


              INDIKATOR KINERJA                                  RENCANA AKSI                   K/L TERKAIT           WAKTU              UNIT ESELON II

a.   Memastikan tercapainya Prioritas Nasional di
     bidang lain, yang mencakup namun tidak terbatas
     pada :
     i. Memastikan pengembangan dan penetapan                                               Menko Perekonomian,      Paling lambat   Dir Teknis K, Dir Fasilitas K,
                                                             Menyiapkan PMK tentang
         Sistem Logistik Nasional yang menjamin                                             Dephub, Depdag, 15       Oktober 2014    Dir P2, Dir Audit, Dir KI, Dir
                                                             Authorized Economic
         kelancaran arus barang dan mengurangi biaya                                        instansi terkait,                               PPKC, Dir IKC
                                                             Operator (AEO) dan
         transaksi/ekonomi biaya tinggi.
                                                             dukungan terkait dengan
                                                             Sistem Logistik Nasional

                                                             - Menyiapkan PMK tentang                                Paling lambat     Dir Teknis K, Dir IKC,
     ii.   Memastikan beroperasinya secara penuh                                            Menko Perekonomian,
           National Single Window (NSW) untuk impor            Kawasan Pelayanan Pabean     Dephub, Depdag, 15       Oktober 2014    Tenaga Pengkaji, Ketua TPR
           (sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan       Terpadu (KPPT) dalam         instansi terkait
           realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar     rangka pengembangan
           pelabuhan dengan implementasi tahap pertama         Sistem Logistik
           Customs Advanced Trade System (CATS) di dry
                                                                                                                                     Dir IKC, Dir PPKC, Tenaga
           port Cikarang.
                                                             - Menyiapkan PMK tentang                                Paling lambat   Pengkaji Bidang Pelayanan
                                                                                            Menko Perekonomian,
                                                               mandatory NSW impor dan                               Oktober 2014          dan Penerimaan
                                                                                            Dephub, Depdag, 15
                                                               ekspor di 5 pelabuhan        instansi terkait
                                                               utama
                                                                                                                     Paling lambat    Dir Fasilitas, Dir Teknis K,
                                                             - Menyiapkan PMK-PMK ttg       Dep.PU, Dephub, Depdag
                                                                                                                     Desember 2011        Dir PPKC, Dir IKC
                                                               Pemberian Fasilitas Fiskal
                                                               sesuai Peraturan Per-UU-an
                                                               dan skema Pembiayaan
                                                               Infrastruktur ke & di
                                                               Kawasan Ekonomi Khusus
                                                               (KEK)
                                                                  MENTERI KEUANGAN
                                                                  REPUBLIK INDONESIA
                                                                          – 142 –


        INDIKATOR KINERJA                                 RENCANA AKSI                   K/L TERKAIT        WAKTU             UNIT ESELON II

i.   Memastikan pengembangan Kawasan Ekonomi          - Menyiapkan PMK untuk         Menko Perekonomian,   Paling lambat   Dir Fasilitas, Dir IKC, Ketua
     Khusus (KEK) di 5 lokasi melalui skema Public-     memadukan Kawasan            Dephub, Depdag, 15                     TPR, Ka KWBC Jabar, Ka
                                                                                                           Desember 2011
     Private Partnership sebelum 2012.                  Pelayanan Pabean Terpadu     instansi terkait                       KWBC Jatim I, Ka KWBC
                                                        (KPPT) dengan Kawasan                                                          Sumut
                                                        Ekonomi Khusus di 5 lokasi
                                                        (di Jawa dan Sumatera)
                                                                          MENTERI KEUANGAN
                                                                          REPUBLIK INDONESIA
                                                                                   – 143 –

                                                             HASIL TEMU NASIONAL 29-30 OKTOBER
                                                            DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Bidang : Industri dan Jasa

No.                      PROGRAM                                RENCANA AKSI                 KELUARAN     WAKTU         PENANGGUNG       K/L        UNIT ESELON II
                                                                                                                           JAWAB       TERKAIT


1.        Operasional seluruh pihak berwenang di         Menerbitkan PMK mengenai jam          PMK        100 hari         Menteri      Depdag,       Dit. PPKC
          pelabuhan menjadi 24 jam sehari, 7 hari        kerja DJBC 24 jam sehari dan 7                                   Keuangan      Dephub,
          seminggu.                                      hari seminggu                                                                  Deptan.

2.    –    Review prosedur pemeriksaan bea cukai         Meningkatkan disiplin                          Paling lambat      Menteri                    Dit. Teknis
           agar tidak terjadi pemeriksaan ganda.         pelaksanaan SOP tentang                         Desember         Keuangan                    Kepabeanan
                                                         pemeriksaan .                                       2010
                                                                                                          (1 tahun)

      –    Percepatan operasionalisasi Nasional Single   Untuk 5 pelabuhan, NSW untuk                      1 tahun         Menko         Depdag,       Dit. IKC
           Window                                        import siap dilaksanakan akhir                                 Perekonomian     Dephub,
                                                         Desember 2009.                                                                  Deptan,
                                                         Untuk pelabuhan yang lain,                                                    Depkes dan
                                                         tergantung kebijakan dan                                                      15 Lembaga
                                                         kesiapan K/L lainnya.                                                         Pemerintah
                                                                                                                                        Lainnya.

      –    Transparansi dalam penetapan nilai            Memperbaiki PMK dan
                                                         ?                                     PMK      Paling lambat      Menteri
                                                                                                         Desember                                     Dit. Teknis
           pabean.                                       Perdirjen mengenai prosedur                                      Keuangan
                                                                                                             2010                                     Kepabeanan
                                                         penetapan nilai pabean termasuk
                                                         prosedur pengaduan dan                           (1 tahun)
                                                         keberatan.
                                                         Menerapkan secara konsisten
                                                         ?
                                                         dan memberikan penjelasan
                                                                        MENTERI KEUANGAN
                                                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                                                – 144 –


No.                     PROGRAM                               RENCANA AKSI                  KELUARAN       WAKTU      PENANGGUNG     K/L     UNIT ESELON II
                                                                                                                         JAWAB     TERKAIT




                                                       Menerapkan secara konsisten
                                                       ?
                                                       dan memberikan penjelasan
                                                       kepada pengguna jasa
                                                       kepabeanan mengenai SOP
                                                       tentang penetapan nilai pabean.
                                                       Memperbaiki sistem
                                                       ?                                                                              .
                                                       penanganan pengaduan
                                                       masyarakat khusus mengenai
                                                       penetapan nilai pabean.


      –   Jam kerja kepabeanan 24 jam sehari, 7 hari                                      PMK dan          100 hari                            Dit. PPKC
                                                       Menerbitkan PMK mengenai
                                                       ?
          seminggu                                     jam kerja DJBC 24 jam sehari       Perdirjen
                                                       dan 7 hari seminggu.               Perbendaharaan
                                                       Menerbitkan Per DJPB tentang
                                                       ?
                                                       pelayanan bank persepsi .

                                                         Sudah dilaksanakan
      –   Reformasi kepabeanan melalui jalur
          prioritas dapat ditingkatkan dan diperluas
          kepada perusahaan yang memenuhi
          persyaratan.
                                                                                   MENTERI KEUANGAN
                                                                                   REPUBLIK INDONESIA
                                                                                          – 145 –

                                                                      TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
                                                     TUJUAN PROGRAM/                                                                                      TARGET              UNIT ORGANISASI
         PROGRAM/KEGIATAN                                                                                     INDIKATOR
                                                         KEGIATAN                                                                                  2010            2014         PELAKSANA
                      (1)                                       (2)                                                (3)                              (4)            (5)               (6)
PROGRAM
     PENGELOLAAN                              Meningkatkan pengelolaan                    1   Persentase ketepatan penarikan dana                  50%             80%          DIREKTORAT
     PERBENDAHARAAN NEGARA                    perbendaharaan negara secara profesional,   2   Jumlah penerimaan remunerasi atas                  3 Triliun     3,78 Triliun      JENDERAL
                                              transparan, dan akuntabel sesuai dengan         penyimpanan, penempatan, dan investasi                                          PERBENDAHARAAN
                                              ketentuan                                       jangka pendek (Idle Cash KUN)                                                       NEGARA
                                                                                          3   Persentase ketepatan penyediaan dana untuk           98%             98%
                                                                                              membiayai pengeluaran negara
                                                                                          4   Pemenuhan target penerimaan dan pelunasan         7,18 Triliun   6,24 Triliun
                                                                                              piutang penerusan pinjaman
                                                                                          5   Opini BPK atas Laporan Keuangan                      WDP             WTP
                                                                                              Pemerintah Pusat
                                                                                          6   Jumlah LK K/L dan LK BUN yang mendapat             78 K/L &       83 K/L &
                                                                                              opini WTP/WDP dari BPK                             PA BUN         PA BUN
                                                                                                                                                 WTP : 50       WTP : 81
                                                                                                                                                 WDP : 28       WDP : 2
                                                                                          7   Indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan             3,17            3,22
                                                                                              belanja pusat
                                                                                          8   Persentase tingkat akurasi perencanaan kas           85%             95%
                                                                                          9   Rasio realisasi dari janji pelayanan Quick Win       91%             95%
                                                                                              ke pihak eksternal


KEGIATAN
 1   Dukungan Manajemen dan Dukungan      1   Meningkatkan pelayanan kepada               1   Rasio realisasi dari janji layanan quick win ke      91%             95%           SES. DITJEN
     Teknis Lainnya Direktorat Jenderal       stakeholders dalam proses pencairan dana        pihak eksternal                                                                 PERBENDAHARAAN
     Perbendaharaan                           melalui KPPN Percontohan sehingga
                                                                                     MENTERI KEUANGAN
                                                                                     REPUBLIK INDONESIA
                                                                                           – 146 –

                                                      TUJUAN PROGRAM/                                                                              TARGET          UNIT ORGANISASI
       PROGRAM/KEGIATAN                                                                                     INDIKATOR
                                                          KEGIATAN                                                                          2010            2014     PELAKSANA
                  (1)                                            (2)                                               (3)                      (4)              (5)          (6)
                                             mendukung pelaksanaan belanja negara
                                             secara optimal kepada K/L
                                         2   Mengukur ketepatan penempatan pejabat        2   Persentase jumlah jabatan yang terisi oleh    80%             100%
                                             di Ditjen Perbendaharaan sesuai dengan           pegawai yang memenuhi kompetensi yang
                                             kemampuan dan karakteristik yang                 dipersyaratkan
                                             dipersyaratkan
                                         3   Memperbaiki attitude pegawai sebagai         3   % jumlah pegawai yang melanggar disiplin     0.32%        0.28%
                                             bentuk pembinaan pegawai dalam rangka            pegawai
                                             meningkatkan profesionalisme
                                         4   Memperoleh feedback langsung dari            4   Indeks kepuasan pegawai                        2               2
                                             pegawai terkait dengan motivasi,
                                             kepuasan kerja dan produktivitas pegawai
                                         5   SOP yang dibuat / diperbaharui dapat         5   Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP     100%             100%
                                             mengikuti perkembangan organisasi                yang harus diperbaharui/dibuat


2   Pembinaan Pelaksanaan Anggaran       1   Menjamin kelancaran pelaksanaan APBN         1   Indeks kepuasan stakeholders terhadap         3.3             3.5      DIREKTORAT
    dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan                                                        pelayanan pelaksanaan anggaran                                        PELAKSANAAN
    Anggaran                             2   Agar pelaksanaan kegiatan dan pencairan      2   Persentase ketepatan penarikan dana           50%             80%       ANGGARAN
                                             dana dapat dilaksanakan sesuai jadwal
                                             yang direncanakan
                                         3   Menghasilkan informasi DIPA yang             3   Persentase jumlah satker yang revisi          80%             90%
                                             akurat                                           dokumen pelaksanaan anggarannya
                                                                                              diselesaikan tepat waktu
                                         4   Meningkatkan pemahaman K/L / satker          4   Persentase akurasi sistem informasi DIPA      80%             90%
                                             terhadap pelaksanaan anggaran
                                         5   Memantau pelaksanaan dokumen                 5   Jumlah K/L yang mendapatkan sosialisasi      74 K/L       74 K/L
                                             pelaksanaan anggaran terkait dengan              tentang pelaksanaan anggaran
                                                                              MENTERI KEUANGAN
                                                                              REPUBLIK INDONESIA
                                                                                    – 147 –

                                              TUJUAN PROGRAM/                                                                                TARGET               UNIT ORGANISASI
        PROGRAM/KEGIATAN                                                                             INDIKATOR
                                                  KEGIATAN                                                                            2010            2014          PELAKSANA
                   (1)                                   (2)                                               (3)                         (4)             (5)               (6)
                                      kesesuaian realisasi dengan rencana
                                                                                   6   Persentase monitoring pelaksanaan anggaran      50%            75%
                                                                                   7   Sejumlah paket bantuan PNPM Mandiri               1 Februari 2010           Program 100 hari


3   Peningkatan Pengelolaan Kas   1   Optimalisasi Idle Cash Pemerintah            1   Jumlah penerimaan remunerasi atas            3 Triliun      3,78 Triliun     DIREKTORAT
    Negara                        2   Menutup cost of fund pemerintah dalam            penyimpanan, penempatan, dan investasi                                     PENGELOLAAN KAS
                                      pembiayaan defisit APBN                          jangka pendek (Idle Cash KUN)                                                  NEGARA


                                  3   Mengukur kinerja pengelolaan kas terkait     2   Persentase ketepatan penyediaan dana untuk      98%            98%
                                      pelayanan dalam penyaluran dana APBN             membiayai pengeluaran negara


                                  4   Mewujudkan jumlah saldo RKUN dan             3   Persentase ketepatan penghitungan saldo        100%            100%
                                      Rekening Penempatan di Bank Indonesia
                                      yang tepat dan akurat
                                  5   Mengetahui tingkat kualitas pelayanan        4   Indeks kepuasan K/L terhadap proses             3.0             3.4
                                      dalam penyaluran dana yang diberikan             penyaluran dana
                                      kepada stakeholders
                                  6   Memperkirakan arus kas masuk dan arus        5   Persentase tingkat akurasi dari rencana         85%            95%
                                      kas keluar secara akurat                         penerimaan kas dibandingkan dengan
                                                                                       realisasi penerimaan kas
                                                                                   6   Persentase Tingkat akurasi dari rencana         85%            95%
                                                                                       pengeluaran kas dibandingkan dengan
                                                                                       realisasi pengeluaran kas
                                  7   Meningkatkan pemahaman K/L / satker          7   Jumlah satker yang mendapatkan sosialisasi   700 Satker     900 Satker
                                      terhadap pengelolaan kas negara                  tentang pengelolaan kas negara
                                  8   Mewujudkan laporan realisasi anggaran        8   Persentase monitoring permintaan kebutuhan      98%            98%
                                      yang cepat, tepat dan akurat                     dana KPPN melalui e-Kirana secara tepat
                                                                                   MENTERI KEUANGAN
                                                                                   REPUBLIK INDONESIA
                                                                                         – 148 –

                                                   TUJUAN PROGRAM/                                                                                TARGET               UNIT ORGANISASI
       PROGRAM/KEGIATAN                                                                                    INDIKATOR
                                                       KEGIATAN                                                                            2010            2014          PELAKSANA
                   (1)                                          (2)                                               (3)                       (4)             (5)               (6)
                                                                                            waktu dan tepat jumlah
                                                                                        9   Penerbitan Peraturan Direktur Jenderal            1 Februari 2010            Temu Nasional
                                                                                            Perbendaharaan tentang Pelayanan Bank
                                                                                            Persepsi
                                                                                        10 Sejumlah kota yang menyediakan                     1 Februari 2010           Program 100 Hari
                                                                                            pembayaran titipan denda tilang dengan
                                                                                            menggunakan fasilitas elektronik
                                                                                        11 10 kota yang menyediakan pelayanan satu            1 Februari 2010           Program 100 Hari
                                                                                            atap
                                                                                        12 Akses KUR yang lebih luas melalui linkage          1 Februari 2010           Program 100 Hari
                                                                                            antara perbankan besar nasional dan bank
                                                                                            daerah mencakup 7 Bank besar nasional dan
                                                                                            2 Bank daerah (Bank DKI dan Bank Nagari)
                                                                                            serta asosiasi BPD.


4   Manajemen Investasi dan Penerusan   1   Mengoptimalkan penerimaan APBN hasil        1   Pemenuhan target penerimaan dan pelunasan   7,18 Triliun    6,24 Triliun   DIREKTORAT SISTEM
    Pinjaman                                penerusan pinjaman sehingga mampu               piutang penerusan pinjaman                                                    MANAJEMEN
                                            mendukung pengelolaan keuangan                                                                                                 INVESTASI
                                            negara yang berkelanjutan
                                        2   Tersedianya dana investasi dan              2   Persentase penyediaan dana di bidang           100%            100%
                                            pembiayaan lainnya yang optimal yang            investasi dan pembiayaan lainnya yang
                                            berasal dari APBN                               disetujui
                                        3   Menyalurkan dana investasi dan              3   Persentase penyaluran dana investasi dan       100%            100%
                                            pembiayaan lainnya yang optimal yang            pembiayaan lainnya yang disetujui
                                            berasal dari APBN
                                        4   Mengoptimalkan pemberian/penerusan          4   Persentase jumlah permohonan                   100%            100%
                                            pinjaman dengan memperhatikan                   pinjaman/penerusan pinjaman dan
                                                                                MENTERI KEUANGAN
                                                                                REPUBLIK INDONESIA
                                                                                      – 149 –

                                                 TUJUAN PROGRAM/                                                                               TARGET              UNIT ORGANISASI
       PROGRAM/KEGIATAN                                                                                INDIKATOR
                                                     KEGIATAN                                                                           2010              2014       PELAKSANA
                   (1)                                      (2)                                              (3)                         (4)               (5)            (6)
                                         ketentuan yang berlaku                          pembiayaan lainnya yang diproses
                                     5   Menghasilkan kesepakatan negosiasi,         5   Persentase jumlah kesepakatan negosiasi,       100%              100%
                                         mediasi, dan koordinasi yang                    mediasi, dan koordinasi yang ditindaklanjuti
                                         memperhatikan ketentuan yang berlaku
                                         dan kepentingan keuangan negara             6   - Adendum II MOU KUR antara 8 K/L, 6                1 Februari 2010        Program 100 Hari
                                                                                         Bank Pelaksana, dan 2 Perusahaan Penjamin
                                                                                         mengenai pelaksanaan KUR
                                                                                         - PMK Perubahan atas PMK
                                                                                         mengenai PMN kepada PT Askrindo dan
                                                                                         Perum Jamkrindo


5   Pembinaan Pengelolaan Keuangan   1   Mewujudkan penerapan Pengelolaan            1   Persentase jumlah satker BLU yang kinerja      70%               80%        DIREKTORAT
    Badan Layanan Umum                   Keuangan secara efektif dan efisien oleh        keuangannya meningkat                                                       PEMBINAAN
                                         satker BLU sehingga dapat mendorong                                                                                        PENGELOLAAN
                                         peningkatan kualitas pelayanannya                                                                                          KEUANGAN BLU
                                         kepada masyarakat
                                     2   Menilai kualitas layanan pembinaan          2   Indeks kepuasan satker BLU atas layanan         3                     3
                                         pengelolaan keuangan BLU                        pembinaan pengelolaan keuangan BLU
                                     3   Terselenggaranya proses penilaian           3   Persentase penetapan satker BLU sesuai batas   100%              100%
                                         penetapan satker BLU secara efektif dan         waktu yang ditetapkan
                                         efisien sesuai dengan ketentuan peraturan
                                         perundangan
                                     4   Mewujudkan penerapan pengelolaan            4   Persentase jumlah satker BLU yang              70%               85%
                                         keuangan yang akuntabel dan transparan          menyampaikan laporan keuangan sesuai
                                         oleh satker BLU untuk meningkatkan              ketentuan
                                         kualitas pelayanannya kepada masyarakat
                                                                                  MENTERI KEUANGAN
                                                                                  REPUBLIK INDONESIA
                                                                                        – 150 –

                                                    TUJUAN PROGRAM/                                                                                 TARGET             UNIT ORGANISASI
        PROGRAM/KEGIATAN                                                                                  INDIKATOR
                                                        KEGIATAN                                                                             2010            2014        PELAKSANA
                   (1)                                         (2)                                                 (3)                        (4)            (5)              (6)
6   Penyelenggaraan pertanggungjawaban   1   Menjamin akuntabilitas dan transparansi   1   Opini BPK atas Laporan Keuangan                  WDP            WTP            DIREKTORAT
    pelaksanaan anggaran                     pertanggungjawaban keuangan negara            Pemerintah Pusat                                                             AKUNTANSI DAN
                                         2   Meningkatkan kualitas penyusunan          2   Indeks kepuasan stakeholders terhadap              3.4            3.6          PELAPORAN
                                             laporan keuangan KL dan pengguna              pelayanan akuntansi dan pelaporan keuangan                                     KEUANGAN
                                             anggaran BUN yang menunjukkan mutu
                                             layanan yang diberikan kepada             3   Persentase rekonsiliasi realisasi APBN yang       25%           100%
                                             stakeholders                                  handal dan tepat waktu                                     `
                                         3   Menjamin akuntabilitas dan transparansi   4   Persentase penyelesaian RUU PP APBN               100%          100%
                                             pertanggungjawaban keuangan negara            beserta Keterangan Pemerintah atas RUU
                                                                                           secara tepat waktu
                                         4   Meningkatkan transparansi dan             5   Jumlah LK K/L dan LK BUN yang mendapat          78 K/L &       83 K/L &
                                             akuntabilitas keuangan negara                 opini WTP/WDP dari BPK                          PA BUN         PA BUN
                                                                                                                                           WTP : 50       WTP : 81
                                                                                                                                           WDP : 28       WDP : 2
                                         5   Meningkatkan kualitas penyusunan          6   Jumlah K/L dan PA BUN yang mendapatkan        74 K/L dan 11 74 K/L dan 11
                                             laporan keuangan KL dan pengguna              bimbingan teknis akuntansi                      PA BUN         PA BUN
                                             anggaran BUN yang menunjukkan mutu
                                             layanan yang diberikan kepada
                                             stakeholders
                                         6   Menjamin akuntabilitas pelaksanaan        7   Persentase rekomendasi BPK atas LKPP yang         100%          100%
                                             APBN                                          telah ditindaklanjuti
                                                                                       8   Pengelolaan Keuangan Kementerian                    November 2011              Kotrak Kinerja
                                                                                           memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian
                                                                                           (WTP) dari BPK RI


7   Pembinaan Sistem dan Dukungan        1   Tersedianya sistem perbendaharaan yang    1   Tingkat kesesuaian sistem perbendaharan           96%             96%       DIREKTORAT SISTEM
    Teknis Perbendaharaan                    mudah dan akuntabel serta sesuai dengan       yang dihasilkan dengan kebijakan di bidang                                  PERBENDAHARAAN
                                                                                    MENTERI KEUANGAN
                                                                                    REPUBLIK INDONESIA
                                                                                          – 151 –

                                                    TUJUAN PROGRAM/                                                                                TARGET              UNIT ORGANISASI
        PROGRAM/KEGIATAN                                                                                    INDIKATOR
                                                        KEGIATAN                                                                            2010              2014       PELAKSANA
                   (1)                                         (2)                                                (3)                       (4)                (5)            (6)
                                             kebijakan pengelolaan perbendaharaan            perbendaharaan
                                             negara bagi stakeholder
                                         2   Mengetahui tingkat kualitas produk dan      2   Indeks kepuasan stakeholders atas               3                     3
                                             layanan sistem perbendaharaan yang              implementasi sistem perbendaharaan
                                             dihasilkan Ditjen Perbendaharaan
                                         3   Mengetahui tingkat kesesuaian dan           3   Persentase jumlah peraturan yang dihasilkan    85%               95%
                                             keterpenuhan kebutuhan stakeholder              melalui proses harmonisasi
                                             dengan peraturan yang dihasilkan
                                         4   Terpenuhinya kebutuhan stakeholder          4   Persentase jumlah sistem perbendaharaan       100%               100%
                                             terhadap sistem perbendaharaan (proses          yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan
                                             bisnis dan aplikasi komputer) dalam             stakeholders
                                             rangka pengelolaan perbendaharaan
                                         5   Meminimalisasi permasalahan dan             5   Persentase jumlah rekomendasi perbaikan       100%               100%
                                             kendala dalam penerapan sistem                  sistem perbendaharaan
                                             perbendaharaan
                                                                                         6   Sejumlah kota yang menyediakan                      1 Februari 2010        Program 100 Hari
                                                                                             pembayaran titipan denda tilang dengan
                                                                                             menggunakan fasilitas elektronik


8   Pengembangan Sistem Perbendaharaan       Mewujudkan sistem perbendaharaan            1   Persentase rancangan pengembangan proses      100%               100%       DIREKTORAT
                                             negara yang modern                              bisnis pengelolaan perbendaharaan yang                                     TRANSFORMASI
                                                                                                                                                                       PERBENDAHARAAN


9   Pembinaan Pelaksanaan                    Meningkatkan pemahaman stakeholders         1   Persentase rekonsiliasi realisasi anggaran    77,10%             85%       KANWIL DITJEN.
    Perbendaharaan di Wilayah                terhadap ketentuan pengelolaan                  secara andal dan tepat waktu                                              PERBENDAHARAAN
                                             perbendaharaan                              2   Persentase jumlah satker yang dokumen         99,78%             100%
                                                                                             pelaksanaan anggarannya disahkan tepat
                                                                        MENTERI KEUANGAN
                                                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                                              – 152 –

                                            TUJUAN PROGRAM/                                                                             TARGET              UNIT ORGANISASI
       PROGRAM/KEGIATAN                                                                        INDIKATOR
                                                KEGIATAN                                                                         2010            2014         PELAKSANA
                  (1)                                 (2)                                            (3)                          (4)            (5)               (6)
                                                                                 waktu
                                                                             3   Persentase jumlah satker yang revisi           96.50%         100.00%
                                                                                 dokumen pelaksanaan anggarannya
                                                                                 diselesaikan tepat waktu
                                                                             4   Jumlah satker yang mendapatkan sosialisasi   17000 Satker   21000 Satker


10 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara   Mempercepat penyaluran dana APBN        1   Persentase jumlah SP2D yang diterbitkan          91%            95%        KANTOR PELAYANAN
   Umum Negara                       kepada stakeholders                         tepat waktu                                                                PERBENDAHARAAN
                                                                                                                                                                NEGARA
                                                                      MENTERI KEUANGAN
                                                                      REPUBLIK INDONESIA
                                                                                – 153 –

                                                      KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
                                                            DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
                                                                                                              ALOKASI
                  PROGRAM/KEGIATAN
                                                                   2010                     2011                2012                 2013                2014
                              (1)                                   (2)                      (3)                  (4)                 (5)                 (6)
A. ALOKASI PROGRAM                                                                                  0.93226              0.94699             0.97450             1.01227
PROGRAM
    Pengelolaan Perbendaharaan Negara                            1,369,400,556,000        1,355,359,302,320    1,336,100,320,264   1,330,150,044,431   1,442,682,870,567

                                                         RM      1,288,806,503,000        1,193,515,254,320    1,219,037,983,264   1,288,876,408,431   1,442,682,870,567

                                                       PHLN        80,594,053,000          161,844,048,000      117,062,337,000      41,273,636,000                    0

KEGIATAN
   1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis                        370,128,609,000          326,332,552,637      327,699,967,577     355,619,858,611     387,819,774,213

    Lainnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan
   2 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan                             13,337,798,000           12,869,489,219       15,000,278,628      17,716,480,757      21,227,385,292

    Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
   3 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara                             15,000,000,000           14,473,329,638       16,909,404,999      23,013,883,914      27,486,275,290

   4 Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman                     22,113,390,000           18,549,311,155       20,021,215,452      22,451,704,021      24,487,987,290


   5 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan                    8,371,645,000            6,794,241,468        7,212,938,809       9,772,708,984      11,166,630,502

    Umum
   6 Penyelenggaraan pertanggungjawaban pelaksanaan                 25,808,446,000           24,357,857,718       27,536,272,847      35,645,173,380      41,581,951,519

    anggaran
   7 Pembinaan sistem dan dukungan teknis                           38,285,846,000           29,166,528,964       30,600,595,107      38,590,354,125      40,997,096,057

    perbendaharaan
                                                      MENTERI KEUANGAN
                                                      REPUBLIK INDONESIA
                                                                – 154 –


                                                                                            ALOKASI
                 PROGRAM/KEGIATAN
                                                   2010                   2011                2012               2013              2014
                           (1)                      (2)                    (3)                 (4)                (5)               (6)
8 Pengembangan Sistem Perbendaharaan               106,070,589,000        189,157,403,447     145,789,509,809    46,911,628,267    44,339,119,604

                                             RM    25,476,536,000          27,313,355,447      28,727,172,809    5,637,992,267    44,339,119,604

                                            PHLN   80,594,053,000         161,844,048,000     117,062,337,000   41,273,636,000                  0
9 Pembinaan Pelaksanaan perbendaharaan di          243,925,545,000        232,341,001,142     236,092,792,594   246,016,770,750   264,116,311,779

  Wilayah
10 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum            526,358,688,000        501,317,586,932     509,237,344,442   534,411,481,621   579,460,339,020

  Negara (BUN)
                                                                                                                MENTERI KEUANGAN
                                                                                                                REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                           – 155 –

                                                                                                 PROGRAM 100 HARI
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
    RENCANA AKSI            PENANGGUNG JAWAB           INSTANSI TERKAIT               KRITERIA                       UKURAN             UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN       % CAPAIAN                   KETERANGAN
             1                         2                         3                  KEBERHASILAN
                                                                                          4                       KEBERHASILAN
                                                                                                                        5                              H100
                                                                                                                                                        6                                7                            8
P2: Percepatan Pelayanan Publik
(P2A8) Mengoptimalkan       Markas Besar POLRI       Pemda, Dephub, Jasa        Tersedianya secara optimal    TARGET: XX kota yang        TARGET H30: XXX                        H30: XX%
pembayaran tilang dengan                             Rahardja, Depkes, Depkeu   pelayanan pembayaran          menyediakan pembayaran TARGET H50: XXX                             H50: XX%        Catatan Depkeu (DJPB) :
menggunakan fasilitas                                (DJPB)                     titipan denda tilang dengan   titipan denda tilang dengan                                                        Aturan hukum SIM sebagai dasar alat pembayaran
elektronik                                                                      menggunakan fasilitas         menggunakan fasilitas                                                              denda tilang (SIM sebagai e-Wallet) - keterkaitan
                                                                                elektronik                    elektronik                                                                         Penyetoran/Penerimaan di Bank. Setiap
                                                                                                                                                                                                 pemegang SIM diharuskan mempunyai saldo
                                                                                                                                                                                                 (deposit) yang dapat digunakan sebagai alat
                                                                                                                                                                                                 pembayaran denda tilang. POLRI membutuhkan
                                                                                                                                                                                                 aturan hukum yang berkaitan tentang proses
                                                                                                                                                                                                 penerimaan/penyetoran di bank persepsi. Masih
                                                                                                                                                                                                 dalam progres dan belum dibahas aturan
                                                                                                                                                                                                 hukumnya dengan DJPB. Launching tanggal 14
                                                                                                                                                                                                 Januari 2010

                                                                                                                                       TARGET H75: XXX                           H75: XX%        DJPB menunggu undangan pembahasan
                                                                                                                                                                                                 penyusunan peraturan pendukung dari pihak
                                                                                                                                                                                                 POLRI.
                                                                                                                                       TARGET H100: XX kota yang menyediakan     H100: XX%       Catatan Depkeu (DJPB) :
                                                                                                                                       pembayaran titipan denda tilang dengan                    Sudah diusulkan untuk dibatalkan sesuai hasil
                                                                                                                                       menggunakan fasilitas elektronik                          rapat di Setjen 5 Jan 2010



(P2A14) Mendorong           Kementerian Negara       Pemda, Depdagri, Depdag, Tersedianya pelayanan satu TARGET: 10 kota yang          TARGET H30: XXX                           H30: XX%
penyediaan pelayanan satu   Pendayagunaan Aparatur   POLRI, TNI, Depkeu       atap pada 10 kota sebagai  menyediakan pelayanan         TARGET H50: XXX                           H50: XX%        Catatan Depkeu (DJPB):
atap pada 10 kota sebagai   Negara & Reformasi       (DJPB)                   tambahan terhadap          satu atap                                                                               DJPB telah melakukan koordinasi dengan
tambahan terhadap           Birokrasi                                         pelayanan yang sudah ada                                                                                           Kemenpan dan RB. Berdasarkan konfirmasi dari
pelayanan yang sudah ada                                                      pada Desember 2009                                                                                                 Kemenpan dan RB , disimpulkan bahwa tidak
                                                                                                                                                                                                 terdapat keterkaitan langsung dengan DJPB dalam
                                                                                                                                                                                                 rencana aksi ini. Keterkaitan tidak langsung DJPB
                                                                                                                                                                                                 hanya menyangkut pengaturan jam operasi bank
                                                                                                                                                                                                 persepsi dalam menerima setoran pajak.


                                                                                                                                       TARGET H75: XXX                           H75: XX%        Tidak ada keterkaitan antara DJPB dengan
                                                                                                                                                                                                 program ini.
                                                                                                                                                                                                 Depkeu semestinya tidak terkait dengan RA ini
                                                                                                                                                                                                 (Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan
                                                                                                                                                                                                 No.S-8/MK.1/2010 tanggal 8 Januari 2010).



                                                                                                                                       TARGET H100: 10 kota yang menyediakan     H100: XX%       Catatan :
                                                                                                                                       pelayanan satu atap                                       Keterangan sama dengan H75
                                                                                                             MENTERI KEUANGAN
                                                                                                             REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                          – 156 –

                                                                                                PROGRAM 100 HARI
                                                                                       DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Bidang Perekonomian

                                                                                      KRITERIA                    UKURAN             UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI            PENANGGUNG JAWAB           INSTANSI TERKAIT                                                                                                           % CAPAIAN                  KETERANGAN
                                                                                    KEBERHASILAN               KEBERHASILAN                         H100
              1                          2                      3                          4                          5                              6                                   7                           8
P22: Revitalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)
(P22A2) Perubahan          Kementerian Koordinator   Depkeu (DJPB), Depkop &    Cakupan penyempurnaan      TARGET: [1] Adendum II TARGET H30: 60%                             H30: 60%        60% kemajuan penyempurnaan MoU, PMK, SOP
Peraturan Pelaksanaan      Bidang Perekonomian       UKM, Deptan, DKP,          Memorandum of              MOU KUR antara 8 K/L, 6                                                            mengenai pelaksanaan KUR dan penerbitan PP
Penyaluran KUR                                       Depdag, Deperin, Kemeneg   Understanding (MoU),       Bank Pelaksana, dan 2                                                              mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN).
                                                     BUMN                       Peraturan Menteri          Perusahaan Penjamin                                                                Telah diadakan pertemuan di Kementerian
                                                                                Keuangan (PMK), Standard   mengenai pelaksanaan                                                               Koperasi dan UKM tanggal 4 Nopember 2009 yang
                                                                                Operating Procedur (SOP)   KUR; [2] PMK Perubahan                                                             dihadiri oleh Deputi Menko Perekonomian, Bank
                                                                                mengenai pelaksanaan KUR   atas PMK                                                                           Indonesia, 6 (enam) Bank pelaksana KUR dan
                                                                                dan penerbitan Peraturan   No.10/PMK.05/2009                                                                  Perusahana Penjamin untuk membahas berkaitan
                                                                                Pemerintah mengenai        tentang perubahan atas                                                             dengan pelaksanaan penyaluran KUR selama ini.
                                                                                Penyertaan Modal Negara    PMK No.135/PMK.05/2008                                                             Diharapkan beberapa kendala yang dihadapkan
                                                                                (PMN)                      mengenai fasilitas                                                                 dalam penyaluran KUR dapat dibahas lebih lanjut
                                                                                                           penjaminan KUR yang                                                                dalam komite kebijakan untuk penyelesaiannya.
                                                                                                           mencakup Sistem Informasi
                                                                                                           Debitur, definisi debitur
                                                                                                           KUR, dan perluasan Bank
                                                                                                           pelaksana; [3] SOP         TARGET H50: 75%                         H50: XX%        Catatan Depkeu (DJPB):
                                                                                                           Pelaksanaan KUR yang                                                               Saat ini Draft PMK sudah selesai, menunggu
                                                                                                           mencakup Sistem Informasi                                                          penyelesaian MoU oleh Menko Perekonomian.
                                                                                                           Debitur, definisi debitur                                                          Hari Selasa tanggal 22 Desember 2009
                                                                                                           KUR, dan perluasan Bank                                                            direncanakan akan dilakukan pembahasan Draft
                                                                                                           pelaksana; [4] PP mengenai                                                         PMK tentang Revisi PMK Fasilitasi Penjaminan
                                                                                                           PMN kepada PT Askrindo                                                             KUR antara Ditjen Perbendaharaan, Biro Hukum
                                                                                                           dan Perum Jamkrindo                                                                Setjen Departemen Keuangan, dan Perusahaan
                                                                                                                                                                                              Penjaminan. Hal tersebut telah diinformasikan
                                                                                                                                                                                              kepada Ibu Farah sebagai PIC di Kementerian
                                                                                                                                                                                              Perekonomian.
                                                                                                MENTERI KEUANGAN
                                                                                                REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                             – 157 –

                                                                               KRITERIA              UKURAN             UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI           PENANGGUNG JAWAB       INSTANSI TERKAIT                                                                                                               % CAPAIAN                    KETERANGAN
                                                                             KEBERHASILAN         KEBERHASILAN                         H100
            1                         2                    3                         4                   5                              6                                                7                            8
                                                                                                                       TARGET H75: 90%                                       H75: XX%        Catatan Depkeu (DJPB):
                                                                                                                                                                                             DJPB telah menyelesaikan:
                                                                                                                                                                                             1. Draft Adendum II MOU tentang Penjaminan
                                                                                                                                                                                             Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil,
                                                                                                                                                                                             Menengah, dan Koperasi; dan
                                                                                                                                                                                             2. Draft Revisi PMK No. 135/PMK.05/2008
                                                                                                                                                                                             tentang Fasilitas Penjaminan KUR dan
                                                                                                                                                                                             Perubahannya No. 10/PMK.05/2008,


                                                                                                                       TARGET H100: [1] Adendum II MOU KUR antara 8          H100: XX%       Catatan Depkeu (DJPB) :
                                                                                                                       K/L, 6 Bank Pelaksana, dan 2 Perusahaan Penjamin                      Target yang menjadi tugas DJPB telah selesai
                                                                                                                       mengenai pelaksanaan KUR; [2] PMK Perubahan                           dilaksanakan
                                                                                                                       atas PMK No.10/PMK.05/2009 tentang perubahan
                                                                                                                       atas PMK No.135/PMK.05/2008 mengenai fasilitas
                                                                                                                       penjaminan KUR yang mencakup Sistem Informasi
                                                                                                                       Debitur, definisi debitur KUR, dan perluasan Bank
                                                                                                                       pelaksana; [3] SOP Pelaksanaan KUR yang
                                                                                                                       mencakup Sistem Informasi Debitur, definisi debitur
                                                                                                                       KUR, dan perluasan Bank pelaksana; [4] PP
                                                                                                                       mengenai PMN kepada PT Askrindo dan Perum
                                                                                                                       Jamkrindo


(P22A3) Perluasan akses    Kementerian Negara   Depkeu (DJPB), Kemeneg   Perluasan akses KUR   TARGET: Akses KUR yang TARGET H30: XXX                                        H30: XX%        Telah diadakan pertemuan pada tanggal 11
KUR: linkage antara        Koperasi dan UKM     BUMN                                           lebih luas melalui linkage                                                                    Nopember 2009 dengan 7 (tujuh) Bank besar
perbankan besar nasional                                                                       antara perbankan besar                                                                        nasional (BCA, BII, Artha Graha, Panin, Victoria,
dan bank daerah                                                                                nasional dan bank daerah                                                                      CIMB Niaga, Mega) dan Bank daerah (DKI, Nagari
                                                                                               mencakup 7 Bank besar                                                                         dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah) untuk
                                                                                               nasional dan 2 Bank daerah                                                                    membahas keikutsertaan sebagai Bank pelaksana
                                                                                               (Bank DKI dan Bank                                                                            KUR dalam rangka memperluas akses KUR. pada
                                                                                               Nagari) serta asosiasi BPD.                                                                   umumnya seluruh Bank yang hadir bersedia
                                                                                                                                                                                             untuk menjadi Bank Pelaksana KUR.


                                                                                                                       TARGET H50: XXX                                       H50: XX%        Catatan Depkeu (DJPB):
                                                                                                                                                                                             Perlu klarifikasi keterlibatan Depkeu dalam
                                                                                                                                                                                             rencana aksi ini. (Berdasarkan surat Sekretaris
                                                                                                                                                                                             Jenderal a.n. Menteri Keuangan No.S-
                                                                                                                                                                                             8/MK.1/2010 tanggal 8 Januari 2010).




                                                                                                                       TARGET H75: XXX                                       H75: XX%        Depkeu semestinya tidak terkait dengan RA ini
                                                                                                                                                                                             (Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan
                                                                                                                                                                                             No.S-8/MK.1/2010 tanggal 8 Januari 2010).
                                                                    MENTERI KEUANGAN
                                                                    REPUBLIK INDONESIA
                                                                              – 158 –

                                                       KRITERIA         UKURAN           UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
RENCANA AKSI   PENANGGUNG JAWAB   INSTANSI TERKAIT                                                                                             % CAPAIAN                  KETERANGAN
                                                     KEBERHASILAN    KEBERHASILAN                       H100
     1                2                  3                4               5                              6                                             7                         8
                                                                                        TARGET H100: Akses KUR yang lebih luas melalui     H100: XX%       Catatan Depkeu :
                                                                                        linkage antara perbankan besar nasional dan bank                   Keterangan sama dengan H75
                                                                                        daerah mencakup 7 Bank besar nasional dan 2 Bank
                                                                                        daerah (Bank DKI dan Bank Nagari) serta asosiasi
                                                                                        BPD.
                                                                                                       MENTERI KEUANGAN
                                                                                                       REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                     – 159 –

                                                                                                        PROGRAM 100 HARI
                                                                                    DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Bidang Kesejahteraan Rakyat
                                                                                  KRITERIA                                      UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI           PENANGGUNG JAWAB           INSTANSI TERKAIT                               UKURAN KEBERHASILAN                                                        % CAPAIAN                   KETERANGAN
                                                                                KEBERHASILAN                                                   H100
            1                           2                     3                        4                         5                              6                                       7                          8
P30: Peningkatan Efektivitas dan Keberlanjutan PNPM Mandiri
(P30A2) Sosialisasi dan    Departemen Dalam Negeri, Bappenas, Kemenko Kesra, Cakupan bantuan PNPM    TARGET: XX paket bantuan   TARGET H30: XXX                             H30: XX%
bantuan PNPM Mandiri       Departemen Pekerjaan     Depkeu (DJPB), Pemda     Mandiri di Sumbar dan   tersalurkan                TARGET H50: XXX                             H50: XX%
dalam rangka rehabilitasi  Umum                     Sumbar                   Jabar
dan rekonstruksi di Sumbar
dan Jabar
                                                                                                                                                                                            Catatan Depkeu(DJPB):
                                                                                                                                                                                            DJPB akan melakukan pembinaan pelaksanaan
                                                                                                                                                                                            anggaran dan penambahan alokasi dana bantuan
                                                                                                                                                                                            PNPM. Saat ini sedang melakukan rapat
                                                                                                                                                                                            koordinasi dengan Pemerintah Daerah
                                                                                                                                                                                            (Kabupaten) mengenai penentuan lokasi dan
                                                                                                                                                                                            jumlah alokasi dana yang akan disalurkan.

                                                                                                                                TARGET H75: XXX                             H75: XX%        Catatan Depkeu (DJPB):
                                                                                                                                                                                            DIPA terkait PNPM sudah terbit dan selanjutnya
                                                                                                                                                                                            dalam pelaksanaanya Departemen Dalam Negeri
                                                                                                                                                                                            akan melakukan permohonan revisi DIPA




                                                                                                                                TARGET H100: XX paket bantuan tersalurkan   H100: XX%       Catatan Depkeu (DJPB) :
                                                                                                                                                                                            Sama dengan H75, namun sampai saat ini masih
                                                                                                                                                                                            belum ada pengajuan revisi DIPA
                                                 MENTERI KEUANGAN
                                                 REPUBLIK INDONESIA
                                                        – 160 –


                              KONTRAK KINERJA MENTERI KEUANGAN DENGAN PRESIDEN
                                    DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN


        INDIKATOR KINERJA                 RENCANA AKSI            K/L TERKAIT     WAKTU           UNIT ESELON II

a. Pengelolaan keuangan Kementerian   - Penyempurnaan akuntansi                  Ditargetkan    Direktorat Akuntansi
   memperoleh opini Wajar Tanpa         penerimaan perpajakan                   November 2011   dan Pelaporan
   Pengecualian (WTP) dari BPK RI       dan PNBP untuk                                          Keuangan
                                        meningkatkan keandalan
                                        angka penerimaan
                                        perpajakan maupun PNBP

                                      - Peningkatan pembinaan                    Ditargetkan    Direktorat Akuntansi
                                        penyelenggaraan SAI                     November 2011   dan Pelaporan
                                                                                                Keuangan
                                                       MENTERI KEUANGAN
                                                       REPUBLIK INDONESIA
                                                             – 161 –

                                            HASIL TEMU NASIONAL 29-30 OKTOBER
                                          DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Bidang : Industri dan Jasa

No.              PROGRAM                 RENCANA AKSI           KELUARAN        WAKTU PENANGGUNG   K/L   UNIT ESELON II
                                                                                         JAWAB   TERKAIT

1.    Operasional seluruh pihak         Menerbitkan Per DJPB Perdirjen          100 hari    Menteri   Depdag,   Direktorat
      berwenang di pelabuhan menjadi    tentang pelayanan bank Perbendaharaan              Keuangan   Dephub,   Pengelolaan Kas
      24 jam sehari, 7 hari seminggu.   persepsi                                                      Deptan.   Negara
                                                                      MENTERI KEUANGAN
                                                                      REPUBLIK INDONESIA
                                                                            – 162 –

                                                      TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
                                                        DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
                                     TUJUAN PROGRAM/                                                                      TARGET             UNIT ORGANISASI
     PROGRAM/KEGIATAN                                                                       INDIKATOR
                                             KEGIATAN                                                              2010        2014               PELAKSANA
              (1)                               (2)                                              (3)                (4)            (5)                  (6)
PROGRAM
  PENGELOLAAN KEKAYAAN        Terselenggaranya pengelolaan                 1 Jumlah Penerimaan Negara dan                                   DIREKTORAT JENDERAL
  NEGARA, PENYELESAIAN        kekayaan negara, penyelesaian                  Penerimaan Kembali (recovery)                                   KEKAYAAN NEGARA
  PENGURUSAN PIUTANG NEGARA   pengurusan Piutang Negara dan                  yang berasal dari Pengeluaran
  DAN PELAYANAN LELANG        pelayanan Lelang yang profesional,             Pembiayaan APBN
                              tertib, tepat guna, dan optimal serta          - Biaya Administrasi Pengurusan      67,70 M     40,29 M
                              mampu membangun citra baik bagi                 Piutang Negara
                              stakeholder.                                   - Bea Lelang                         44,04 M     61,04 M
                                                                             - Pembiayaan APBN                    350 M        135 M
                                                                           2 Jumlah penyelesaian piutang negara
                                                                             dan pelayanan lelang
                                                                             - Piutang Negara yang Dapat
                                                                              Diselesaikan (PNDS)                 770 M       627,17 M
                                                                             - Pokok Lelang                       3,15 T       4,35 T
                                                                           3 Persentase penyelesaian permohonan    68%         87,8%
                                                                             pengelolaan kekayaan Negara,
                                                                             termasuk pemanfaatan asset idle
                                                                           4 Persentase BMN yang disertifikasi     N.A             90%   Terkait K/L dan BPN Surat dari
                                                                                                                                         DJKN kepada K/L bulan Oktober
                                                                                                                                         2008 mengenai penyediaan
                                                                                                                                         anggaran untuk sertifikasi BMN
                                                                                                                                         belum mendapat respon K/L
                                                                                    MENTERI KEUANGAN
                                                                                    REPUBLIK INDONESIA
                                                                                          – 163 –

                                                 TUJUAN PROGRAM/                                                                         TARGET         UNIT ORGANISASI
        PROGRAM/KEGIATAN                                                                                INDIKATOR
                                                       KEGIATAN                                                                   2010        2014         PELAKSANA
                    (1)                                     (2)                                               (3)                 (4)             (5)            (6)
                                                                                         5 Persentase penyelesaian pengelolaan    60%         100%
                                                                                          dan penatausahaan Kekayaan Negara
                                                                                          Dipisahkan


KEGIATAN
  1 Dukungan Manajemen dan Dukungan       Memberikan pelayanan terbaik kepada            1 Presentase pegawai yang memiliki       70%         95%            SES.DITJEN
   Teknis Lainnya Direktorat Jenderal     semua unsur Direktorat Jenderal                 standar kompetensi jabatan                                    KEKAYAAN NEGARA
   Kekayaan Negara                        Kekayaan Negara untuk memperlancar              sesuai dengan kebutuhan
                                          pelaksanaan tugas                               jabatan
                                                                                         2 Modernisasi unit organisasi di          10             14
                                                                                          lingkungan DJKN
                                                                                         3 Persentase sarana dan prasarana yang   80%             90%
                                                                                          diadakan untuk memenuhi kebutuhan
                                                                                          satker DJKN
                                                                                         4 Persentase penyerapan anggaran         80%             90%

  2 Perumusan kebijakan, standardisasi,   Terselenggaranya pengelolaan barang            1 Persentase formulasi / pembaruan       80%         100%      DIREKTORAT BARANG
   bimbingan teknis, evaluasi dan         milik negara yang professional, tertib,         peraturan perundangan di bidang                                 MILIK NEGARA I
   pengelolaan barang milik negara        optimal serta akuntabel                         pengelolaan BMN
                                                                                         2 Persentase K/L yang menyusun           N.A         100%         Mulai T.A 2011
                                                                                          RKBMN
                                                                                         3 Persentase penyelesaian permohonan     70%         82,5%
                                                                                          pengelolaan kekayaan Negara,
                                                                                          termasuk pemanfaatan asset idle.
                                                                                         4 Persentase BMN yang disertifikasi      N.A             90%    Terkait K/L dan BPN
                                                                              MENTERI KEUANGAN
                                                                              REPUBLIK INDONESIA
                                                                                    – 164 –

                                               TUJUAN PROGRAM/                                                                         TARGET         UNIT ORGANISASI
      PROGRAM/KEGIATAN                                                                           INDIKATOR
                                                     KEGIATAN                                                                   2010           2014      PELAKSANA
                  (1)                                     (2)                                           (3)                      (4)            (5)            (6)
                                                                                   5 Persentase Kepatuhan pelaporan BMN         79.63%         100%
                                                                                    oleh K/L
                                                                                   6 Penyelesaian Inventarisasi dan penilaian      November 2011         Kontrak Kinerja
                                                                                    terhadap Barang Milik Negara serta
                                                                                    koreksi neraca

3 Perumusan kebijakan, standardisasi,   Terselenggaranya pengelolaan barang        1 Persentase formulasi / pembaruan            55%           100%   DIREKTORAT BARANG
 bimbingan teknis, evaluasi dan         milik negara dan kekayaan negara            peraturan perundangan di bidang                                     MILIK NEGARA II
 pengelolaan barang milik negara dan    yang dipisahkan yang professional,          pengelolaan BMN dan KND
 kekayaan negara yang dipisahkan        tertib, optimal serta akuntabel            2 Persentase K/L yang menyusun                N.A           100%      Mulai T.A 2011
                                                                                    RKBMN
                                                                                   3 Persentase penyelesaian permohonan          66%            93%
                                                                                    pengelolaan kekayaan Negara,
                                                                                    termasuk pemanfaatan asset idle
                                                                                   4 Persentase BMN yang disertifikasi           N.A            90%    Terkait K/L dan BPN
                                                                                   5 Persentase penyelesaian pengelolaan         60%           100%
                                                                                    dan penatausahaan Kekayaan Negara
                                                                                    Dipisahkan
                                                                                   6 Persentase Kepatuhan pelaporan BMN          80%           100%
                                                                                    oleh K/L
                                                                                   7 Penyelesaian Inventarisasi dan penilaian      November 2011         Kontrak Kinerja
                                                                                    terhadap Barang Milik Negara serta
                                                                                    koreksi neraca
                                                                                   8 Pembentukan perusahaan pembiayaan             1 Februari 2010      Program 100 hari
                                                                                    infrastruktur sebagai anak perusahaan
                                                                                    PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)
                                                                                   MENTERI KEUANGAN
                                                                                   REPUBLIK INDONESIA
                                                                                         – 165 –

                                                 TUJUAN PROGRAM/                                                                               TARGET          UNIT ORGANISASI
      PROGRAM/KEGIATAN                                                                                 INDIKATOR
                                                       KEGIATAN                                                                         2010          2014        PELAKSANA
                  (1)                                        (2)                                             (3)                        (4)             (5)            (6)
                                                                                        9 Perpres perubahan atas Perpres No.67            1 Februari 2010        Program 100 hari
                                                                                         Tahun 2005 yang mencakup tata cara
                                                                                         pengadaan termasuk untuk unsolisited
                                                                                         project, definisi tentang financial closing,
                                                                                         pengalihan saham sebelum operasi
                                                                                       10 -Terbitnya ketentuan Bank Indonesia             1 Februari 2010        Program 100 hari
                                                                                         tentang kelonggaran BMPK
                                                                                         -Terbitnya Peraturan Pemerintah
                                                                                         tentang PMN untuk industri pupuk
                                                                                         - Terbitnya Sub Loan Agreement
                                                                                         (SLA) kredit ekspor
                                                                                       11 -Adanya program kerjasama yang                  1 Februari 2010        Program 100 hari
                                                                                         difasilitasi Pemerintah Indonesia dengan
                                                                                         negara penghasil Fosfat dan Kalium
                                                                                         -Adanya kontrak B to B jangka panjang
                                                                                         penyediaan Fosfat dan kalium dengan
                                                                                         negara penghasil Fosfat dan Kalium
                                                                                       12 Tim Pengendali Pelaksanaan Pengalihan           1 Februari 2010        Program 100 hari
                                                                                         Aktivitas Bisnis TNI terbentuk dan siap
                                                                                         bertugas mulai 2 Januari 2010
                                                                                       13 Terbitnya Peraturan Menkeu dan                  1 Februari 2010        Program 100 hari
                                                                                         Panglima TNI untuk pengalihan aktivitas
                                                                                         bisnis TNI


4 Perumusan kebijakan, standardisasi,     Terselenggaranya pengelolaan                  1 Jumlah formulasi / pembaruan                   6              3     DIREKTORAT KEKAYAAN
  bimbingan teknis, evaluasi dan          kekayaan negara lain-lain secara                peraturan perundangan di bidang                                       NEGARA LAIN-LAIN
  pengelolaan kekayaan negara lain-lain   professional, efektif, efisien, transparan      pengelolaan kekayaan Negara
                                                                                   MENTERI KEUANGAN
                                                                                   REPUBLIK INDONESIA
                                                                                            – 166 –

                                                TUJUAN PROGRAM/                                                                                   TARGET            UNIT ORGANISASI
      PROGRAM/KEGIATAN                                                                                   INDIKATOR
                                                      KEGIATAN                                                                            2010          2014           PELAKSANA
                  (1)                                       (2)                                                (3)                         (4)             (5)              (6)
                                         dan dapat dipertanggung-jawabkan                   lain-lain
                                         sekaligus mampu mengoptimalkan                 2   Jumlah penyelesaian berkas                    1,770         400
                                         penerimaan negara yang berasal dari                Kekayaan Negara Lain-lain
                                         kekayaan negara lain-lain                      3   Jumlah Penerimaan Kembali (recovery)         350 M         135 M
                                                                                            yang berasal dari Pengeluaran
                                                                                            Pembiayaan APBN
                                                                                        4   Jumlah aset KNL yang dimanfaatkan              20           9
                                                                                        5   Nilai aset KNL yang dimanfaatkan              50 M        10 M
                                                                                        6   Penyelesaian Inventarisasi dan penilaian        November 2011             Kontrak Kinerja
                                                                                            terhadap Barang Milik Negara serta
                                                                                            koreksi neraca


5 Perumusan kebijakan, standardisasi,    Terselenggaranya pelaksanaan                   1 Jumlah formulasi / pembaruan                     3               1          DIREKTORAT
 bimbingan teknis, analisis, supervisi   penilaian kekayaan Negara yang                     peraturan perundangan di bidang                                        PENILAIAN KEKAYAAN
 evaluasi dan rekomendasi Penilaian      efektif, efisien, transparan, dan dapat            penilaian kekayaan negara                                                    NEGARA
 Kekayaan Negara                         dipertanggungjawabkan                          2 Persentase penyelesaian permohonan              100%          100%
                                                                                            penilaian aset
                                                                                        4 Jumlah database penilaian yang                   3               9
                                                                                            terbentuk
                                                                                        5 Jumlah pembinaan profesi dan                 41 Kegiatan   41 Kegiatan
                                                                                            kemitraan
                                                                                        6 Penyelesaian Inventarisasi dan penilaian          November 2011             Kontrak Kinerja
                                                                                            terhadap Barang Milik Negara serta
                                                                                            koreksi neraca
                                                                                MENTERI KEUANGAN
                                                                                REPUBLIK INDONESIA
                                                                                      – 167 –

                                               TUJUAN PROGRAM/                                                                           TARGET         UNIT ORGANISASI
      PROGRAM/KEGIATAN                                                                              INDIKATOR
                                                     KEGIATAN                                                                    2010          2014         PELAKSANA
                  (1)                                      (2)                                            (3)                     (4)             (5)           (6)
6 Perumusan kebijakan, standardisasi,   Terselenggaranya penyelesaian                1 Jumlah formulasi / pembaruan                3              2     DIREKTORAT PIUTANG
 bimbingan teknis, perencanaan dan      pengurusan piutang negara yang                peraturan perundangan di bidang                                        NEGARA
 evaluasi atas pelaksanaan pengurusan   professional, tertib, tepat guna dan          pengurusan piutang negara
 Piutang Negara                         optimal serta mampu membangun citra          2 Jumlah Penerimaan Negara dari Biaya      67,70 M      40,29 M
                                        baik bagi stakeholder serta mampu             Administrasi Pengurusan Piutang Negara
                                        menyediakan data piutang negara              3 Jumlah Piutang Negara yang Dapat         770 M        627,17 M
                                        secara komprehensif                           Diselesaikan (PNDS)
                                                                                     4 Persentase K / L yang piutangnya sudah    50%          100%
                                                                                      diinventarisasi
                                                                                     5 Jumlah produk hukum/aktivitas            34,568        42,017
                                                                                      dalam pengurusan piutang negara


7 Perumusan kebijakan, standardisasi,   Terselenggaranya pelayanan lelang            1 Jumlah formulasi / pembaruan peraturan      4              3     DIREKTORAT LELANG
 bimbingan teknis, evaluasi dan         yang professional, tertib, tepat guna         perundangan di bidang lelang
 pengawasan pelaksanaan lelang          dan optimal serta mampu membangun            2 Jumlah Penerimaan Negara dari Bea        44,04 M      61,04 M
                                        citra baik bagi stakeholder                   Lelang
                                                                                     3 Jumlah Frekuensi Lelang                  15,437        18,763
                                                                                     4 Jumlah Pokok Lelang                      3,15 T        4,35 T


8 Perumusan peraturan perundangan,      Mewujudkan harmonisasi peraturan,            1 Presentase harmonisasi peraturan          100%         100%      DIREKTORAT HUKUM
 pemberian bantuan hukum serta          pemberian bantuan hukum, pendapat             perundang-undangan yang disampaikan                                 DAN INFORMASI
 pengembangan sistem informasi          hukum yang efektif dan efisien di            2 Persentase bantuan hukum dan pendapat
 manajemen                              lingkungan DJKN serta mampu                   hukum yang diberikan                       100%         100%
                                        menjadi penyedia layanan yang                3 Persentase sistem aplikasi yang
                                        terpercaya bagi pemangku                      terimplementasi                            60%          100%
                                                                           MENTERI KEUANGAN
                                                                           REPUBLIK INDONESIA
                                                                                 – 168 –

                                          TUJUAN PROGRAM/                                                                             TARGET         UNIT ORGANISASI
      PROGRAM/KEGIATAN                                                                          INDIKATOR
                                                KEGIATAN                                                                      2010          2014        PELAKSANA
                  (1)                                 (2)                                            (3)                       (4)             (5)           (6)
                                   kepentingan DJKN dan mitra strategis         4 Persentase layanan informasi yang
                                   di lingkungan Departemen Keuangan             disediakan                                   42%          100%


9 Pengelolaan kekayaan negara,     Terselenggaranya pengelolaan                 1 Jumlah Penerimaan Negara                                           KANTOR WILAYAH
 penyelesaian pengurusan Piutang   kekayaan negara, penyelesaian                 - Biaya Administrasi Pengurusan             67,70 M      40,29 M
 Negara dan pelayanan Lelang di    pengurusan Piutang Negara dan                   Piutang Negara
 wilayah kerja kanwil DJKN         pelayanan Lelang yang profesional,            - Bea Lelang                                44,04 M      61,04 M
                                   tertib, tepat guna, dan optimal serta        2 Jumlah penyelesaian piutang negara
                                   mampu membangun citra baik bagi               dan pelayanan lelang
                                   stakeholder di wilayah kerja kanwil           - Piutang Negara yang Dapat
                                   DJKN                                            Diselesaikan (PNDS)                       770 M        627,17 M
                                                                                 - Pokok Lelang                              3,15 T        4,35 T
                                                                                3 Persentase pemberian bimbingan teknis       100%         100%
                                                                                 dan penelaahan permasalahan di bidang
                                                                                 kekayaan negara, penilaian, piutang
                                                                                 negara, lelang dan hukum
                                                                                4 Persentase laporan hasil penilaian yang     100%         100%
                                                                                 dapat diselesaikan sesuai dengan standar
                                                                                 penilaian
                                                                                5 Persentase BMN yang disertifikasi           N.A           90%      Terkait K/L dan BPN
                                                                                6 Penyelesaian Inventarisasi dan penilaian      November 2011          Kontrak Kinerja
                                                                                 terhadap Barang Milik Negara serta
                                                                                 koreksi neraca
                                                                            MENTERI KEUANGAN
                                                                            REPUBLIK INDONESIA
                                                                                  – 169 –

                                           TUJUAN PROGRAM/                                                                            TARGET         UNIT ORGANISASI
       PROGRAM/KEGIATAN                                                                          INDIKATOR
                                                 KEGIATAN                                                                      2010         2014         PELAKSANA
                   (1)                                 (2)                                            (3)                       (4)            (5)            (6)
10 Pengelolaan kekayaan negara,     Terselenggaranya pengelolaan                1 Jumlah Penerimaan Negara                                                 KPKNL
  penyelesaian pengurusan Piutang   kekayaan negara, penyelesaian                 - Biaya Administrasi Pengurusan            67,70 M      40,29 M
  Negara dan pelayanan Lelang       pengurusan Piutang Negara dan                  Piutang Negara
                                    pelayanan Lelang yang profesional,            - Bea Lelang                               44,04 M      61,04 M
                                    tertib, tepat guna, dan optimal serta       2 Jumlah penyelesaian piutang negara
                                    mampu membangun citra baik bagi               dan pelayanan lelang
                                    stakeholder wilayah kerja KPKNL               - Piutang Negara yang Dapat
                                                                                   Diselesaikan (PNDS)                       770 M       627,17 M
                                                                                  - Pokok Lelang                             3,15 T       4,35 T
                                                                                3 Persentase penyelesaian permohonan          100%         100%
                                                                                  pengelolaan kekayaan negara
                                                                                4 Persentase laporan hasil penilaian yang     100%         100%
                                                                                  dapat diselesaikan sesuai dengan
                                                                                  standar penilaian
                                                                                5 Persentase BMN yang disertifikasi           N.A          90%       Terkait K/L dan BPN
                                                                                6 Penyelesaian Inventarisasi dan penilaian      November 2011          Kontrak Kinerja
                                                                                  terhadap Barang Milik Negara serta
                                                                                  koreksi neraca
                                                                          MENTERI KEUANGAN
                                                                          REPUBLIK INDONESIA
                                                                                 – 170 –

                                                       KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
                                                            DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

                                                                                                           ALOKASI
                PROGRAM/KEGIATAN
                                                              2010                    2011                   2012              2013              2014
                           (1)                                 (2)                     (3)                   (4)               (5)               (6)
A. ALOKASI PROGRAM                                                                              0.93226              0.94699          0.97450           1.01227
PROGRAM
    Pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian                 641,006,865,000         580,831,008,170        596,560,445,298   662,338,168,230   766,120,396,111
    pengurusan Piutang Negara dan pelayanan
    Lelang


KEGIATAN
   1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis                    164,312,241,000        149,296,125,187        157,478,019,833   175,863,987,155   197,577,072,207
    Lainnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
   2 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan               9,667,466,000             8,449,277,200       9,541,951,862    12,701,427,434    16,676,822,017
    teknis, evaluasi dan pengelolaan barang milik
    negara
   3 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan               5,048,145,000             4,879,207,868       6,484,607,193     8,519,489,183    14,451,922,773
    teknis, evaluasi dan pengelolaan barang milik
    negara dan kekayaan negara yang dipisahkan


   4 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan              61,326,970,000         46,615,164,049         50,327,019,099    59,424,628,527    71,285,209,058
    teknis, evaluasi dan pengelolaan kekayaan negara
    lain-lain
                                                                 MENTERI KEUANGAN
                                                                 REPUBLIK INDONESIA
                                                                        – 171 –


                                                                                              ALOKASI
             PROGRAM/KEGIATAN
                                                      2010                   2011               2012             2013              2014
                          (1)                          (2)                    (3)               (4)               (5)               (6)
 5 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan       10,199,027,000         8,429,423,801     10,525,744,757    12,072,317,931    15,293,504,075
  teknis, analisis, supervisi evaluasi dan
  rekomendasi Penilaian Kekayaan Negara

 6 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan        3,648,996,000         4,200,380,274      4,838,877,760     8,222,522,765    12,949,750,707
  teknis, perencanaan dan evaluasi atas pelaksanaan
  pengurusan Piutang Negara

 7 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan        8,600,506,000         6,592,051,151      8,789,525,007    12,649,072,213    15,845,138,730
  teknis, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan
  lelang
 8 Perumusan peraturan perundangan, pemberian          20,651,345,000        19,274,805,704     20,010,255,211    21,006,916,537    22,338,689,020
  bantuan hukum serta pengembangan sistem
  informasi manajemen

 9 Pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian          112,179,864,000       108,763,508,202     97,043,530,792   107,876,294,504   125,537,727,134
  pengurusan Piutang Negara dan pelayanan
  Lelang di wilayah kerja kanwil DJKN
10 Pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian          245,372,305,000       224,331,064,734    231,520,913,783   244,001,511,982   274,164,560,392
  pengurusan Piutang Negara dan pelayanan
  Lelang
                                                                                                             MENTERI KEUANGAN
                                                                                                             REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                           – 172 –

                                                                                               PROGRAM 100 HARI
                                                                                     DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

                                                                                   KRITERIA                       UKURAN              UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI           PENANGGUNG JAWAB           INSTANSI TERKAIT                                                                                                                        % CAPAIAN                           KETERANGAN
                                                                                 KEBERHASILAN                  KEBERHASILAN                          H100

            1                       2                           3                         4                            5                                      6                                       7                                   8
P8: Peningkatan Kemampuan Pertahanan & Keamanan Negara
(P8A5) Pembentukan          Departemen Pertahanan   Setneg, Depkeu (DJKN),   Terbentuknya Tim              TARGET: Tim Pengendali TARGET H30: XXX                                         H30: XX%                50% persiapan pembentukan Tim Pengendali
anggota Tim Pengendali                              Kemeneg PPN/ Ka          Pengendali Pelaksanaan        Pelaksanaan Pengalihan                                                                                 Pelaksanaan Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI
Pelaksanaan Pengalihan                              Bappenas, Kemenko        Pengalihan Aktivitas Bisnis   Aktivitas Bisnis TNI
Aktivitas Bisnis TNI sesuai                         Polhukam, Kemeneg        TNI                           terbentuk dan siap bertugas
keputusan Menhannomor:                              BUMN                                                   mulai 2 Januari 2010        TARGET H50: XXX                                    H50: XX%                Catatan Depkeu (DJKN):
KEP/190/M/X/2009                                                                                                                                                                                                  Tim Pengendali tersebut telah dibentuk melalui
tanggal 21 Oktober 2009                                                                                                                                                                                           Kep/206/M/XI/2009 tentang Tim Pengendali
                                                                                                                                                                                                                  Pelaksanaan Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI.

                                                                                                                                     TARGET H75: XXX                                      H75: XX%                Telah tercapai di H50
                                                                                                                                     TARGET H100: Tim Pengendali Pelaksanaan              H100: XX%               Catatan:
                                                                                                                                     Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI terbentuk dan siap                           Keterangan sama dengan H75
                                                                                                                                     bertugas mulai 2 Januari 2010

(P8A6) Penyelesaian       Departemen Pertahanan     Setneg, Depkeu (DJKN),   Selesainya penyusunan         TARGET: Terbitnya           TARGET H30: XXX                                    H30: XX%
penyusunan peraturan                                Kemeneg PPN/ Ka          peraturan Menkeu &            Peraturan Menkeu dan        TARGET H50: XXX                                    H50: XX%                Catatan Depkeu (DJKN):
Menkeu & peraturan                                  Bappenas, Kemenko        peraturan Panglima TNI        Panglima TNI untuk                                                                                     Pembuatan PMK Pemanfaatan Barang Milik
Panglima TNI yang                                   Polhukam, Kemeneg        yang dikoordinasikan oleh     pengalihan aktivitas bisnis                                                                            Negara di lingkungan TNI. Telah dibahas draft
dikoordinasikan oleh                                BUMN                     Timnas Pengalihan             TNI                                                                                                    PMK dimaksud bersama dengan Biro Hukum.
Timnas Pengalihan                                                            Aktivitas Bisnis TNI                                                                                                                 Saat ini masih dalam proses pengajuan RPMK
Aktivitas Bisnis TNI                                                                                                                                                                                              kepada Menteri Keuangan.
                                                                                                                                     TARGET H75: XXX                                      H75: XX%                Telah dilakukan pembahasan pada tanggal 8
                                                                                                                                                                                          - Telah                 Januari 2010 guna penyempurnaan RPMK
                                                                                                                                                                                          disosialisasikan di     tesebut (permintaan data telah dipenuhi oleh
                                                                                                                                                                                          internal DJKN dan       TNI). Selanjutnya RPMK tersebut akan dibahas
                                                                                                                                                                                          TNI                     kembali dengan Biro Hukum Setjen Depkeu)
                                                                                                                                                                                          - Permintaan data
                                                                                                                                                                                          kepada TNI agar draft
                                                                                                                                                                                          dapat diajukan
                                                                                                                                                                                          kepada Menteri
                                                                                                                                                                                          Keuangan


                                                                                                                                     TARGET H100: Terbitnya Peraturan Menkeu dan        H100: XX%                 Catatan Depkeu (DJKN):
                                                                                                                                     Panglima TNI untuk pengalihan aktivitas bisnis TNI                           Draft PMK telah disampaikan kepada Menteri
                                                                                                                                                                                                                  Keuangan melalui ND-14/KN/2010 tanggal 25
                                                                                                                                                                                                                  Januari 2010
                                                                                                    MENTERI KEUANGAN
                                                                                                    REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                   – 173 –

                                                                                                  PROGRAM 100 HARI
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Bidang Perekonomian

                                                                             KRITERIA                    UKURAN                UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI             PENANGGUNG JAWAB       INSTANSI TERKAIT                                                                                                                   % CAPAIAN                       KETERANGAN
                                                                           KEBERHASILAN               KEBERHASILAN                            H100

              1                     2                        3                     4                           5                                       6                                   7                                   8
P12: Pembiayaan untuk Pembangunan Infrastruktur
Semula:                  Departemen Keuangan      Semula:              Semula:                    Semula:                     TARGET H30:                                      H30: 100% Draft sudah   Terkait rencana pendirian IIFF pemerintah melalui
(P12A2) Perluasan modal                           Depkeu, DepPU        Cakupan perluasan modal    TARGET: Perluasan modal     Penyampaian draft persetujuan Rapat Umum         diserahkan kepada MK    PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)
lembaga pembiayaan                                                     lembaga pembiayaan         lembaga pembiayaan          Pemegang Saham atas Rencana Penyertaan PT Sarana                         berkomitmen Rp 600 miliar, modal disetor Rp 40,3
infrastruktur                                     Menjadi:             infrastruktur              infrastruktur yang lebih    Multi Infrastruktur (Persero) dalam pendirian                            miliar sisanya convertible subordinated . IFC, ADB
                                                    _                                             besar sehingga mencakup     Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur                                      masing-masing berkomitmen Rp 400 miliar dan
Menjadi:                                                                                          XX, XX                                                                                               DEG Rp 200 miliar. Sedang subordinated loan dari
(P12A2) Pembentukan                                                                                                                                                                                    ADB dan World Bank masing-masing Rp 1 Triliun.
perusahaan pembiayaan                                                                                                                                                                                  Rencana pembiayaan PT SMI tahun 2009 sebesar
infrastruktur sebagai anak                                             Menjadi:                                                                                                                        Rp 100 miliar, tahun 2010 sebesar Rp 300 miliar
perusahaan PT Sarana                                                   Pendirian perusahaan       Menjadi:                                                                                             dan 2011 sebesar Rp. 350 miliar, sesuai PMK
Multi Infrastruktur (SMI)                                              pembiayaan infrastruktur   TARGET: Beroperasinya                                                                                100/PMK.010/2009 modal perusahaan perlu
                                                                                                  secara efektif perusahaan                                                                            ditingkatkan menjadi Rp. 2 Triliun pada tahun ke 5
                                                                                                  pembiayaan infrastruktur                                                                             yaitu tahun 2011.
                                                                                                  PT IIFF

                                                                                                                              TARGET H50: Persetujuan MK atas draft persetujuan 100%                   Terkait keputusan Pemegang Saham PT SMI telah
                                                                                                                              RUPS PT SMI.                                                             diterbitkan melalui surat Menkeu Nomor SI-
                                                                                                                                                                                                       3484/MK.06/2009 tanggal 2 Desember 2009
                                                                                                                                                                                                       tentang Persetujuan Penyertaan Dalam Pendirian
                                                                                                                                                                                                       Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

                                                                                                                              TARGET H75:                                       75%*                   DJKN telah meminta agar PT SMI segera
                                                                                                                              Penandatanganan shareholders agreements antara PT                        mewujudkan komitmennya mengenai
                                                                                                                              SMI, ADB, IFC dan DEG                                                    penandatanganan shareholders agreement sehingga
                                                                                                                                                                                                       dapat diselesaikan sebelum Program 100 Hari
                                                                                                                                                                                                       berakhir.
                                                                                                                              TARGET H100:                                                             Soft launching PT IIF telah dilaksanakan pada
                                                                                                                              Soft launching PT IIFF                                                   tanggal 27 Januari 2010 yang bertempat di Gedung
                                                                                                                                                                                                       BRI II Jalan Jend. Sudirman, Jakarta dan dihadiri
                                                                                                                                                                                                       oleh shareholders serta perwakilan pemerintah
                                                                                                                                                                                                       (Depkeu).
                                                                                                                MENTERI KEUANGAN
                                                                                                                REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                               – 174 –


                                                                                     KRITERIA                        UKURAN                   UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
     RENCANA AKSI            PENANGGUNG JAWAB            INSTANSI TERKAIT                                                                                                                               % CAPAIAN                    KETERANGAN
                                                                                   KEBERHASILAN                   KEBERHASILAN                               H100

            1                       2                             3                         4                              5                                           6                                        7                            8
P12: Pembiayaan untuk Pembangunan Infrastruktur
(P12A4) Penetapan skema      Kementerian Koordinator   KemenegPPN/Bappenas,    [1] Cakupan perubahan         TARGET: Perpres                 TARGET H30: 70%                                        H30: 70%        70% kemajuan penyelesaian Perpres
co-financing bagi program    Bidang Perekonomian       Depkeu (DJKN), DepPU,   Perpres No.67 Tahun 2005      perubahan atas Perpres
                                                                                                                                             TARGET H50: 80%                                        H50: XX%        Catatan Depkeu (DJKN):
pembangunan antara                                     Dephub                  tentang kerja sama            No.67 Tahun 2005 yang
                                                                                                                                                                                                                    Keterkaitan Depkeu hanya sebatas pada
Pemerintah Pusat dan                                                           pemerintah dengan badan       mencakup tata cara
                                                                                                                                                                                                                    penetapan Anggota Dewan Komisaris PT Sarana
Daerah (penciptaan                                                             usaha dalam penyediaan        pengadaan termasuk untuk
                                                                                                                                                                                                                    Multi Infrastruktur
ownership di daerah) serta                                                     infrastruktur                 unsolisited project, definisi
Pemerintah dan                                                                                               tentang financial closing,      TARGET H75: 90%                                        H75: XX%        Keterangan sama dengan H-50
Swasta/BUMN (Public                                                                                          pengalihan saham sebelum        TARGET H100: Perpres perubahan atas Perpres            H100: XX%       Catatan Depkeu (DJKN):
Private Partnership )                                                                                        operasi                         No.67 Tahun 2005 yang mencakup tata cara                               DJKN tidak terlibat dalam RA ini.
                                                                                                                                             pengadaan termasuk untuk unsolisited project,
                                                                                                                                             definisi tentang financial closing, pengalihan saham
                                                                                                                                             sebelum operasi
                                                                               [2] Penetapan Dewan           TARGET: Terbentuknya            TARGET H30: 75%                                        H30: 75%        75% kemajuan persiapan beroperasinya anak
                                                                               Komisaris dan Direksi serta   Dewan Komisaris dan                                                                                    perusahaan PT Sarana Multi Infrastruktur
                                                                               kelengkapan organisasi        Direksi serta beroperasinya TARGET H50: 80%                                            H50: XX%        Catatan Depkeu (DJKN):
                                                                               anak perusahaan PT Sarana     anak perusahaan PT Sarana                                                                              Persetujuan Menteri Keuangan tentang
                                                                               Multi Infrastruktur           Multi Infrastruktur                                                                                    Penetapan Anggota Dewan Komisaris dari unsur
                                                                                                                                                                                                                    Departemen Keuangan sudah ditetapkan oleh
                                                                                                                                                                                                                    Menteri Keuangan no. S-684/MK.06/2009 hal
                                                                                                                                                                                                                    Penetapan Calon Anggota Dekom IIFF.

                                                                                                                                             TARGET H75: 90%                                        H75: XX%        Catatan Depkeu (DJKN) :
                                                                                                                                                                                                                    Masih menunggu usulan supranational Investors
                                                                                                                                                                                                                    (calon direksi dari IFC).
                                                                                                                                             TARGET H100: Terbentuknya Dewan Komisaris dan H100: XX%                Catatan Depkeu (DJKN):
                                                                                                                                             Direksi serta beroperasinya anak perusahaan PT                         Telah terbentuk Dewan Komisaris dan Direksi
                                                                                                                                             Sarana Multi Infrastruktur                                             untuk anak perusahaan
                                                                               [3] Penetapan Dewan           TARGET: Terbentuknya            TARGET H30: 80%                                H30: 80%                80% kemajuan persiapan beroperasinya PT
                                                                               Komisaris dan Direksi serta   Dewan Komisaris dan                                                                                    Penjamin Infrastruktur Indonesia
                                                                               kelengkapan organisasi PT     Direksi serta beroperasinya TARGET H50: 85%                                            H50: XX%        Catatan Depkeu (DJKN):
                                                                               Penjamin Infrastruktur        PT Infrastruktur Indonesia                                                                             Telah disampaikan surat mengenai Usulan BOC
                                                                               Indonesia                                                                                                                            dan BOD PT Penjamin Infrastruktur Indonesia
                                                                                                                                                                                                                    kepada Menteri Keuangan oleh BKF.


                                                                                                                                             TARGET H75: 90%                                        H75: XX%        Keterangan sama dengan H-50
                                                                                                                                             TARGET H100: Terbentuknya Dewan Komisaris dan H100: XX%                Catatan Depkeu (DJKN):
                                                                                                                                             Direksi serta beroperasinya PT Infrastruktur                           Telah tercapai 100%
                                                                                                                                             Indonesia
                                                                                                     MENTERI KEUANGAN
                                                                                                     REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                   – 175 –


                                                                           KRITERIA                       UKURAN               UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI             PENANGGUNG JAWAB     INSTANSI TERKAIT                                                                                                                 % CAPAIAN                   KETERANGAN
                                                                         KEBERHASILAN                  KEBERHASILAN                           H100

              1                           2               3                       4                            5                                      6                                    7                           8
P26: Revitalisasi Industri pupuk dan gula
Revitalisasi Industri Pupuk
Urea (P26A11)
Penyediaan dana (P26A112) Depperin              Depkeu (DJKN),       [1] Adanya kelonggaran        TARGET:             [1]    TARGET H30: XXX                                  H30: XX%        Kemajuan 70%
                                                Kementrian BUMN,     Batas Maksimum                Terbitnya ketentuan Bank
                                                Bappenas, BI         Pemberian Kredit (BMPK)       Indonesia tentang          TARGET H50: XXX                                  H50: XX%        Catatan Depkeu (DJKN):
                                                                     untuk pinjaman industri       kelonggaran BMPK                                                                            100%
                                                                     pupuk (P26A112K1)             (P26A112K1U1)                                                                               Berdasarkan informasi dari Depperin, telah
                                                                     [2] Tersedianya tambahan      [2] Terbitnya Peraturan                                                                     dilaksanakan Rakor Rencana Pengembangan
                                                                     Penyertaan Modal Negara       Pemerintah tentang PMN                                                                      Industri NPK dan Kebutuhan Bahan Baku pada
                                                                     (PMN) (P26A112K2)             untuk industri pupuk                                                                        tanggal 7 Desember 2009.
                                                                     [3] Tersedianya pinjaman      (P26A112K2U1)
                                                                     luar negeri (Two Step Loan)   [3] Terbitnya Sub Loan
                                                                     (P26A112K3)                   Agreement (SLA) kredit     TARGET H75: XXX                                  H75: XX%        Catatan Depkeu (DJKN) :
                                                                                                   ekspor (P26A112K3U1)                                                                        1. Sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 2 UU no
                                                                                                                                                                                               17 Tahun 2003 bahwa setiap penyertaan modal
                                                                                                                                                                                               negara kepada perusahaan negara terlebih
                                                                                                                                                                                               dahulu ditetapkan dengan APBN;
                                                                                                                                                                                               2. Pada prinsipnya DJKN akan memproses setiap
                                                                                                                                                                                               permohonan dari Menneg. BUMN dan
                                                                                                                                                                                               departemen teknis



                                                                                                                              TARGET H100: [1] Terbitnya ketentuan Bank        H100: XX%       Catatan Depkeu (DJKN):
                                                                                                                              Indonesia tentang kelonggaran BMPK                               Keterangan sama dengan H75
                                                                                                                              (P26A112K1U1)
                                                                                                                              [2] Terbitnya Peraturan Pemerintah tentang PMN
                                                                                                                              untuk industri pupuk (P26A112K2U1)
                                                                                                                              [3] Terbitnya Sub Loan Agreement (SLA) kredit
                                                                                                                              ekspor (P26A112K3U1)
                                                                                                    MENTERI KEUANGAN
                                                                                                    REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                   – 176 –


                                                                             KRITERIA                     UKURAN              UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI         PENANGGUNG JAWAB     INSTANSI TERKAIT                                                                                                                        % CAPAIAN                    KETERANGAN
                                                                           KEBERHASILAN                KEBERHASILAN                          H100

           1                        2                   3                          4                           5                                      6                                       7                           8
Revitalisasi /
Pengembangan Industri
Pupuk NPK (P26A12)

Melakukan kerjasama      Depperin           Deplu, Dep. Perdagangan,   Jaminan ketersediaan Fosfat TARGET:                  [1] TARGET H30: XXX                                   H30: XX%        Kemajuan 60%
suplai bahan baku Fosfat                    Depkeu (DJKN),             dan Kalium jangka panjang Adanya program kerjasama
dan Kalium dengan negara                    Kementrian BUMN            (P26A121K1)                 yang difasilitasi Pemerintah TARGET H50: XXX                                   H50: XX%        Catatan Depkeu (DJKN):
sumber bahan baku                                                                                  Indonesia dengan negara                                                                        Penerbitan PP tentang PMN untuk industri
(P26A121)                                                                                          penghasil Fosfat dan                                                                           pupuk masih menunggu progress dari Depperin
                                                                                                   Kalium (P26A121K1U1)                                                                           dan Menneg BUMN.
                                                                                                   [2] Adanya kontrak B to B
                                                                                                                                TARGET H75: XXX                                   H75: XX%        Depkeu semestinya tidak terkait dengan RA ini
                                                                                                   jangka panjang penyediaan
                                                                                                                                                                                                  (Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan
                                                                                                   Fosfat dan kalium dengan
                                                                                                                                                                                                  No.S-8/MK.1/2010 tanggal 8 Januari 2010).
                                                                                                   negara penghasil Fosfat dan
                                                                                                   Kalium (P26A121K1U2)
                                                                                                                                TARGET H100: [1] Adanya program kerjasama yang    H100: XX%       Catatan:
                                                                                                                                difasilitasi Pemerintah Indonesia dengan negara                   Keterangan sama dengan H75.
                                                                                                                                penghasil Fosfat dan Kalium (P26A121K1U1)
                                                                                                                                [2] Adanya kontrak B to B jangka panjang
                                                                                                                                penyediaan Fosfat dan kalium dengan negara
                                                                                                                                penghasil Fosfat dan Kalium (P26A121K1U2
                                                        MENTERI KEUANGAN
                                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                               – 177 –

                               KONTRAK KINERJA MENTERI KEUANGAN DENGAN PRESIDEN
                                    DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA


     INDIKATOR KINERJA                       RENCANA AKSI                 K/L TERKAIT     WAKTU            UNIT ESELON II
a.   Pengelolaan keuangan          1. Penyelesaian Inventarisasi dan                    November 2011   DIREKTORAT BMN I,
     Kementerian memperoleh           penilaian terhadap Barang Milik                                   BMN II, KEKAYAAN
     opini Wajar Tanpa                Negara serta koreksi neraca mulai                                 NEGARA LAIN-LAIN,
     Pengecualian (WTP) dari BPK      tahun 2007 secara berkelanjutan                                   PENILAIAN
     RI                                                                                                 KEKAYAAN NEGARA,
                                                                                                        KANWIL DJKN, KPKNL
                                                                                      MENTERI KEUANGAN
                                                                                      REPUBLIK INDONESIA
                                                                                              – 178 –

                                                                 TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
                                                                DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
                                                    TUJUAN PROGRAM/                                                                               TARGET             UNIT ORGANISASI
         PROGRAM/KEGIATAN                                                                                  INDIKATOR
                                                          KEGIATAN                                                                       2010               2014       PELAKSANA
                    (1)                                        (2)                                                (3)                     (4)                (5)            (6)
PROGRAM
     PENINGKATAN PENGELOLAAN              1   Peningkatan efektifitas dan efisiensi       1   Rasio realisasi dari janji pelayanan      100%               100%         DIREKTORAT
     PERIMBANGAN KEUANGAN                     pengelolaan hubungan keuangan                   pengalokasian dana transfer ke daerah                                      JENDERAL
     ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN              antara Pemerintah Pusat dan                     ke pihak eksternal                                                       PERIMBANGAN
     PEMERINTAHAN DAERAH                      Pemerintahan daerah                         2   Realisasi janji pelayanan evaluasi        15 hari            12 hari      KEUANGAN
                                                                                              Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal
                                          2   Terciptanya tata kelola yang tertib         3   Persentase ketepatan jumlah               100%               100%
                                              sesuai peraturan                                penyaluran dana transfer ke daerah
                                              perundang-undangan, transparan,             4   Ketepatan waktu penyelesaian              4 hari             3 hari
                                              kredibel, akuntabel, dan profesional            dokumen pelaksanaan penyaluran dana
                                              dalam pelaksanaan hubungan                      transfer ke daerah
                                              keuangan antara Pemerintah Pusat            5   Indeks kepuasan Pemda terhadap              3                   3
                                              dan Pemerintahan Daerah                         norma, standar, dan pengelolaan
                                                                                              belanja transfer ke daerah
                                                                                              ke pihak eksternal
                                                                                          6   Persentase kepatuhan dan penegakan         80%                85%
                                                                                              ketentuan/peraturan
                                                                                          7   Persentase penyelesaian kasus KKN yang    100%               100%
                                                                                              terjadi di lingkungan Ditjen PK sesuai
                                                                                              dengan kewenangannya
                                                                                          8   Kajian revisi UU 33/2004 dan PP 54/2005         Desember 2010            Temu Nasional
KEGIATAN
 1   Dukungan Manajemen dan Dukungan      1   Tingkat efektifitas dan efisiensi yang      1   Persentase pegawai yang melanggar          4%                 2%           SES. DITJEN
     Teknis Lainnya Direktorat Jenderal       tinggi pada semua unit Eselon II di             kode etik pegawai DJPK                                                   PERIMBANGAN
     Perimbangan Keuangan                     Ditjen Perimbangan Keuangan dalam           2   Persentase penyelesaian SOP               100%               100%         KEUANGAN
                                              rangka menunjang tercapainya                    terhadap SOP yang harus
                                              pencapaian tujuan strategis Ditjen              diperbaharui/dibuat
                                                                                      MENTERI KEUANGAN
                                                                                      REPUBLIK INDONESIA
                                                                                              – 179 –

                                                    TUJUAN PROGRAM/                                                                                    TARGET             UNIT ORGANISASI
         PROGRAM/KEGIATAN                                                                                 INDIKATOR
                                                         KEGIATAN                                                                             2010               2014       PELAKSANA
                     (1)                                       (2)                                               (3)                           (4)                (5)            (6)
                                              Perimbangan Keuangan                        3   Persentase tingkat penyelesaian                 100%               100%
                                          2   Terwujudnya pelayanan yang terbaik              dokumen pencairan anggaran
                                              kepada semua unsur Ditjen                   4   Rasio penyelesaian pengadaan                    100%               100%
                                              Perimbangan Keuangan dalam                      sarana dan prasana sesuai dengan
                                              rangka memperlancar pelaksanaan                 rencana
                                              tugas                                       5   Persentase penyelesaian kasus KKN yang
                                                                                              terjadi di lingkungan Ditjen PK sesuai dengan   100%               100%
                                                                                              kewenangannya

2   Perumusan kebijakan, bimbingan        1   Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi       1   Persentase ketepatan jumlah                     100%               100%     DIREKTORAT DANA
    teknis, dan pengelolaan transfer ke       Pengelolaan Dana Transfer                       penyaluran jumlah dana transfer ke                                            PERIMBANGAN
    daerah                                2   Terciptanya Tata Kelola yang Tertib             daerah
                                              Sesuai Peraturan                            2   Ketepatan waktu penyelesaian                    4 hari             3 hari
                                              Perundang-undangan, Transparan,                 dokumen pelaksanaan penyaluran dana
                                              adil, proporsional, Kredibel,                   transfer ke daerah
                                              Akuntabel, dan Profesional dalam            3   Persentase jumlah kebijakan dana                100%               100%
                                              Pelaksanaan Transfer ke Daerah                  Transfer ke Daerah sesuai rencana
                                                                                          4   Indeks kepuasan Pemda terhadap                    3                     3
                                                                                              kebijakan formulasi dana Transfer ke
                                                                                              Daerah sesuai kewenangan dan
                                                                                              urusan
                                                                                          5   Indeks kepuasan Pemda terhadap                    3                     3
                                                                                              norma dan standar transfer ke daerah
                                                                                          6   Rasio realisasi dari janji pelayanan            100%               100%
                                                                                              pengalokasian dana transfer ke daerah
                                                                                              ke pihak eksternal
                                                                                          7   Indeks Kepatuhan dan Penegakan                  80%                 85%
                                                                                              Hukum
                                                                                          8   Sosialisasi Peraturan Menkeu tentang                  1 Februari 2010        Program 100 Hari
                                                                                              Pedoman Pendanaan Urusan Bersama
                                                                            MENTERI KEUANGAN
                                                                            REPUBLIK INDONESIA
                                                                                      – 180 –

                                                 TUJUAN PROGRAM/                                                                          TARGET                UNIT ORGANISASI
         PROGRAM/KEGIATAN                                                                         INDIKATOR
                                                      KEGIATAN                                                                   2010                  2014       PELAKSANA
                     (1)                                   (2)                                          (3)                       (4)                   (5)             (6)
                                                                                      Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan
                                                                                      Kemiskinan di 510 daerah
                                                                                      (prov/kab/kota)


3   Perumusan kebijakan, bimbingan       1. Optimalisasi Pajak Daerah dan         1   Persentase jumlah kebijakan Pajak          80%                   85%      DIREKTORAT PAJAK
    teknis, monitoring dan evaluasi di      Retribusi Daerah                          Daerah dan Retribusi Daerah yang                                             DAERAH DAN
    bidang PDRD                          2. Mewujudkan Kebijakan Pajak Daerah         dapat diimplementasikan                                                   RETRIBUSI DAERAH
                                            dan Retribusi Daerah yang mendukung   2   Jumlah konsep kebijakan Pajak             100%                  100%
                                            Perimbangan Keuangan Pusat dan            Daerah dan Retribusi Daerah sesuai
                                            Daerah                                    dengan rencana
                                                                                  3   Realisasi janji pelayanan evaluasi        15 hari               12 hari
                                                                                     Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal
                                                                                     dalam bentuk rekomendasi Menteri
                                                                                     Keuangan
                                                                                   4 Persentase tingkat penyelesaian            100%                  100%
                                                                                     evaluasi Perda tentang PDRD
                                                                                     terhadap rencana evaluasi
                                                                                   5 Percepatan evaluasi dan rekomendasi                Oktober 2014              Kontrak Kinerja
                                                                                     Perda dan Raperda PDRD bermasalah
                                                                                   6 Percepatan Evaluasi dan rekomendasi             Desember 2011                Kontrak Kinerja
                                                                                     Perda dan Raperda PDRD yang
                                                                                     bermasalah
                                                                                   7 Penyusunan Program transisi / pengalihan        Desember 2013                Kontrak Kinerja
                                                                                     PBB menjadi Pajak Daerah
                                                                                   8 Pengalihan BPHTB menjadi Pajak Daerah             2010- 2011                 Kontrak Kinerja
                                                                                   9 Penerapan Pajak Rokok menjadi Pajak             Desember 2013                Kontrak Kinerja
                                                                                     Daerah
                                                                                  10 RPP tentang sistem pemungutan pajak                  Juni 2010               Kontrak Kinerja
                                                                                     daerah
                                                                                  11 RPMK pemberian sanksi terhadap daerah                Juni 2010               Kontrak Kinerja
                                                                                     MENTERI KEUANGAN
                                                                                     REPUBLIK INDONESIA
                                                                                             – 181 –

                                                   TUJUAN PROGRAM/                                                                               TARGET                UNIT ORGANISASI
         PROGRAM/KEGIATAN                                                                                INDIKATOR
                                                        KEGIATAN                                                                          2010               2014        PELAKSANA
                     (1)                                        (2)                                            (3)                         (4)               (5)               (6)
                                                                                            yang melanggar ketentuan PDRD
                                                                                         12 Mengkaji penerapan PBBKB di daerah                   Juni 2010               Kontrak Kinerja
                                                                                            berkaitan dengan harga dan subsidi BBM


4   Perumusan kebijakan, bimbingan       1   Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi       1   Persentase penyaluran dana hibah ke          100%               100%        DIREKTORAT
    teknis, monitoring dan evaluasi di       Pengelolaan Pinjaman Daerah, Hibah              daerah sesuai rencana                                                     PEMBIAYAAN DAN
    bidang pembiayaan dan kapasitas          Daerah, Obligasi Daerah, dan                2   Persentase jumlah kebijakan                  100%               100%      KAPASITAS DAERAH
    daerah                                   Investasi Daerah                                Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
                                         2   Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi           yang dapat diimplementasikan
                                             Penataan Daerah                             3   Persentase jumlah konsep kebijakan           100%               100%
                                         3   Peningkatan Kapasitas Aparat                    pembiayaan dan kapasitas daerah
                                             Pengelola Keuangan Daerah                       sesuai dengan rencana
                                                                                         4   Persentase kepatuhan dan                     80%                85%
                                                                                             penegakan ketentuan/peraturan
                                                                                             dibidang hibah ke daerah
                                                                                         5   Jumlah Aparat Pengelola Keuangan Daerah   1.050 orang      1.200 orang
                                                                                             yang mengikuti LKD/KKD/KKD Khusus
                                                                                             per tahun


5   Perumusan kebijakan, pemantauan      1   Efesiensi dan Efektifitas Pengelolaan       1   Persentase jumlah kebijakan Evaluasi         100%               100%         DIREKTORAT
    dan evaluasi di bidang pendanaan         Dana Desentralisasi, Dana                       Pendanaan dan Informasi Keuangan                                               EVALUASI
    daerah dan ekonomi daerah,               Dekonsentrasi, dan Dana Tugas                   Daerah sesuai rencana                                                      PENDANAAN DAN
    penyusunan laporan keuangan              Pembantuan                                  2   Persentase penyelesaian laporan              100%               100%          INFORMASI
    transfer ke daerah, serta            2   Terkendalinya Defisit Anggaran                  hasil evaluasi pendanaan                                                 KEUANGAN DAERAH
    pengembangan sistem informasi            Daerah                                          desentralisasi, dekonsentrasi dan
    keuangan daerah                      3   Terselenggaranya SIKD Nasional yang             tugas pembantuan serta
                                             TRUST (compleTe, Reliable, Up to                perekonomian daerah sesuai rencana
                                             date, Secure, and acuraTe)                  3   Persentase tersedianya layanan               80%                90%
                                     MENTERI KEUANGAN
                                     REPUBLIK INDONESIA
                                             – 182 –

                   TUJUAN PROGRAM/                                                           TARGET              UNIT ORGANISASI
PROGRAM/KEGIATAN                                         INDIKATOR
                      KEGIATAN                                                        2010             2014        PELAKSANA
       (1)               (2)                                   (3)                     (4)                 (5)          (6)
                                             informasi yang terkini
                                             pada website dan Mofisda sesuai
                                             yang disampaikan oleh penyaji data
                                         4   Tersedianya hasil pemantauan             100%            100%
                                             penyampaian Perda APBD
                                         5   Persentase penyelesaian Laporan          100%            100%
                                             Keuangan Transfer ke Daerah yang
                                             tepat waktu
                                         6   Tersedianya Sistem Informasi Manajemen   50%             100%
                                             Transfer ke Daerah (SIMTRADA)
                                         7   Dokumen hasil evaluasi, kajian dan          1 Februari 2010          Program 100 Hari
                                             rekomendasi untuk meningkatkan
                                             efektifitas penggunaan dana
                                             perimbangan daerah
                                                                              MENTERI KEUANGAN
                                                                              REPUBLIK INDONESIA
                                                                                         – 183 –

                                                            KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
                                                               DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
                                                                                                            ALOKASI
                  PROGRAM/KEGIATAN
                                                                       2010                        2011               2012              2013              2014
                              (1)                                      (2)                         (3)                (4)                (5)               (6)
A. ALOKASI PROGRAM                                                                                        0.93226            0.94699           0.97450           1.01227
PROGRAM
    Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan                       107,770,667,000              99,349,901,493    112,071,878,388   128,652,031,850   155,125,874,382

    antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah


KEGIATAN
   1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya                     36,246,278,119              33,453,029,826     38,615,360,159    46,095,391,525    56,137,481,062

    Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

   2 Perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan pengelolaan              10,611,213,770              15,733,860,621     17,452,097,569    19,862,774,523    22,722,876,835

    transfer ke daerah
   3 Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan              11,333,456,524              10,460,065,938     12,219,109,784    15,088,992,474    19,592,269,643

    evaluasi di bidang PDRD
   4 Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan              31,555,884,063              27,857,555,904     29,643,193,517    30,494,581,963    33,836,146,044

    evaluasi di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah

   5 Perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di                    18,023,834,524              11,845,389,204     14,142,117,360    17,110,291,364    22,837,100,797
    bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah,
    penyusunan laporan keuangan transfer ke daerah, serta
    pengembangan sistem informasi keuangan daerah
                                                                                                            MENTERI KEUANGAN
                                                                                                            REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                           – 184 –

                                                                                             PROGRAM 100 HARI
                                                                                DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
                                                                                     KRITERIA                    UKURAN                  UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI          PENANGGUNG JAWAB            INSTANSI TERKAIT                                                                                                                           % CAPAIAN                   KETERANGAN
                                                                                   KEBERHASILAN               KEBERHASILAN                              H100
             1                          2                       3                          4                           5                                 6                                               7                           8
P30: Peningkatan Efektivitas dan Keberlanjutan PNPM Mandiri
(P30A1) Sosialisasi         Departemen Keuangan     Bappenas, Kemenko Kesra,   Cakupan sosialisasi        a) Tersampaikannya PMK         TARGET H30:                                         H30: 100%       Sosialisasi dapat dilakukan melalui 2 cara:
Peraturan Menkeu tentang                            Pemda                      Peraturan Menteri          Nomor: 168/PMK.07/2009         Sosialisasi PMK Nomor: 168/PMK.07/2009 tentang                      1) Penyampaian / Pengiriman Peraturan Menteri
Pedoman Pendanaan                                                              Keuangan Nomor             tentang Pedoman                Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan                          Keuangan (PMK) dan/atau
Urusan Bersama Pusat dan                                                       168/PMK.07/2009 tentang    Pendanaan Urusan               Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan kepada
Daerah untuk                                                                   Pedoman Pendanaan          Bersama Pusat dan Daerah       28 Kepala Daerah/ Pejabat Daerah.                                   2) Sosialisasi langsung kepada Para Kepala
Penanggulangan                                                                 Urusan Bersama Pusat dan   untuk Penanggulangan                                                                               Daerah/Pejabat Daerah.
Kemiskinan di 510 daerah                                                       Daerah untuk               Kemiskinan di 510 daerah
(prov/kab/kota)                                                                Penanggulangan             (prov/kab/kota);                                                                                   Pelaksanaan sosialisasi langsung akan disesuaikan
                                                                               Kemiskinan di 510 daerah   b) Terlaksananya sosialisasi                                                                       dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
                                                                               (prov/kab/kota)            PMK Nomor
                                                                                                          168/PMK.07/2009 tentang
                                                                                                          Pedoman Pendanaan
                                                                                                          Urusan Bersama Pusat dan
                                                                                                          Daerah untuk                   TARGET H50:                                         H50: 100%       1) Tersampaikannya PMK 168/PMK.07/2009
                                                                                                          Penanggulangan                 Sosialisasi PMK Nomor: 168/PMK.07/2009 tentang                      kepada 510 Daerah melalui surat Dirjen PK
                                                                                                          Kemiskinan kepada 510          Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan                          Nomor: S-477/PK/2009 tanggal 1 Desember 2009;
                                                                                                          Kepala Daerah/ Pejabat         Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan kepada
                                                                                                          Daerah                         140 Kepala Daerah:                                                  2a) Telah dilaksanakan Sosialisasi kepada 32
                                                                                                                                                                                                             Kepala Daerah/Pejabat Daerah bersamaan dengan
                                                                                                                                         1) Tersampaikannya PMK 168/PMK.07/2009 kepada                       Pelaksanaan Rakornas TKPK di Hotel Bumi
                                                                                                                                         510 Daerah;                                                         Karsa,Komplek Bidakara pada tanggal 3 Desember
                                                                                                                                                                                                             2009;
                                                                                                                                         2a) Sosialisasi kepada 32 Kepala Daerah/Pejabat                     2b) Telah dilaksanakan Sosialisasi kepada 33
                                                                                                                                         Daerah (Kabupaten/ Kota);                                           Kepala Daerah/Pejabat Daerah bersamaan dengan
                                                                                                                                         2b) Sosialisasi kepada 33 Kepala Daerah/Pejabat                     Pelaksanaan Rakornas TKPK di Hotel Bumi
                                                                                                                                         Daerah pada Rakornas Tim Koordinasi                                 Karsa,Komplek Bidakara pada tanggal 3 Desember
                                                                                                                                         Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Menko Kesra;                       2009;
                                                                                                                                         2c) Sosialisasi kepada 75 Kepala Daerah/Pejabat                     2c) Telah dilaksanakannya Sosialisasi kepada
                                                                                                                                         Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Jawa                   Kepala Daerah/Pejabat Daerah di Lingkungan
                                                                                                                                         Tengah.                                                             Propinsi Jawa Timur sebanyak 270 Kepala
                                                                                                                                                                                                             Daerah/Pejabat Daerah dan Jawa Tengah
                                                                                                                                                                                                             sebanyak 235 Kepala Daerah/Pejabat Daerah pada
                                                                                                                                                                                                             tanggal 8-9 Desember 2009 sesuai Undangan
                                                                                                                                                                                                             Dirjen PK Nomor: Und-158/PK/2009 ;
                                                                                                          MENTERI KEUANGAN
                                                                                                          REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                        – 185 –

                                                                                    KRITERIA                   UKURAN               UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI           PENANGGUNG JAWAB                INSTANSI TERKAIT                                                                                                                % CAPAIAN                      KETERANGAN
                                                                                  KEBERHASILAN              KEBERHASILAN                           H100
            1                          2                          3                       4                         5                               6                                               7                             8
                                                                                                                                   TARGET H75:                                         H75: 100%
                                                                                                                                   Sosialisasi PMK kepada 200 Kepala Daerah/ Pejabat
                                                                                                                                   Daerah.
                                                                                                                                                                                                        Telah dilaksanakan Sosialisasi kepada 425 Kepala
                                                                                                                                                                                                        Daerah/Pejabat Daerah pada tanggal 6-7 Januari
                                                                                                                                   TARGET H100:                                        H100: 100%       2010 di Bidakara, sehingga total telah tersosialisasi
                                                                                                                                   Sosialisasi PMK kepada 142 Kepala Daerah/ Pejabat                    adalah 995 Kepala Daerah/Pejabat Daerah
                                                                                                                                   Daerah, sehingga pada H100 total yang telah
                                                                                                                                   tersosialisasi sebanyak 510 Kepala Daerah/Pejabat
                                                                                                                                   Daerah.
(P10) Program 10: Peningkatan Efektifitas Otonomi Daerah
   (P10A4) Mengevaluasi Departemen Dalam Negeri Kemenko Polhukam,             Dilakukan evaluasi awal   TARGET: Dokumen hasil      TARGET H30: XXX                                     H30: XX%         Catatan Depkeu (DJPK):
   sistem dan                                   Depkeu (DJPK)                 terhadap sistem           evaluasi, kajian dan       TARGET H50: XXX                                     H50: XX%         RA ini tidak terkait dengan Depkeu, karena masih
   meningkatkan efektifitas                                                   penggunaan dana           rekomendasi untuk          TARGET H75: XXX                                     H75: XX%         dalam domain internal tugas Depdagri
   penggunaan dana                                                            perimbangan daerah        meningkatkan efektifitas   TARGET H100: Dokumen hasil evaluasi, kajian dan     H100: XX%
   perimbangan daerah                                                                                   penggunaan dana            rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas
                                                                                                        perimbangan daerah         penggunaan dana perimbangan daerah
                                                                             MENTERI KEUANGAN
                                                                             REPUBLIK INDONESIA
                                                                                     – 186 –

                                                KONTRAK KINERJA MENTERI KEUANGAN DENGAN PRESIDEN
                                                   DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

                INDIKATOR KINERJA                                      RENCANA AKSI                      K/L TERKAIT              WAKTU            UNIT ESELON II

a.     Memastikan tercapainya Prioritas Nasional di
       bidang lain, yang mencakup namun tidak terbatas
       pada :

       i. Memastikan penerapan sistem pelayanan              Percepatan evaluasi dan rekomendasi Perda   Depdagri, Pemda   Paling lambat Oktober   Direktorat Pajak
          informasi dan perizinan investasi secara           dan Raperda PDRD bermasalah                                   2014                    Daerah dan Retribusi
          elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu                                                                                              Daerah
          Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota, dimulai dari
          Batam, pembatalan Peraturan Daerah
          bermasalah dan pengurangan biaya untuk bisnis
          seperti Tanda daftar Perusahaan (TDP) dan Surat
          Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

     ii.   Memastikan percepatan harmonisasi dan             - Percepatan evaluasi dan rekomendasi                         Desember 2011           Direktorat Pajak
                                                                                                         Depdagri, Pemda
           sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat       Perda dan Raperda PDRD yang                                                         Daerah dan Retribusi
           pusat maupun daerah hingga tercapai                 bermasalah                                                                          Daerah
           keselarasan arah dalam implementasi
                                                                                                                           Desember 2013
           pembangunan diantaranya penyelesaian kajian       - Penyusunan program transisi /
           12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya          pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah
           2011
                                                             - Pengalihan BPHTB menjadi Pajak Daerah
                                                                                                                           2010-2011
                                                             - Penerapan Pajak Rokok menjadi Pajak
                                                                                                                           Desember 2013
                                                               Daerah
                                                                           MENTERI KEUANGAN
                                                                           REPUBLIK INDONESIA
                                                                                   – 187 –


             INDIKATOR KINERJA                                     RENCANA AKSI                   K/L TERKAIT                 WAKTU              UNIT ESELON II

a.   Melaksanakan perbaikan peraturan yang
     mendukung investasi

     Mengkaji dan mengusulkan perbaikan peraturan-         - Penyelesaian RPP tentang sistem    BKPM, Dephukham,      Juni 2010                 Direktorat Pajak
     peraturan yang menghambat investasi sebelum Juni        pemungutan pajak daerah.           Setneg, Dephub,                                 Daerah dan Retribusi
     2010 dan memastikan efektifitas perbaikan peraturan                                        ESDM, Polri,                                    Daerah
     tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan    - Penyelesaian RPMK pemberian        Kejaksaan, BPN,
                                                             sanksi terhadap daerah yang        Depnaker, Depdagri,
                                                             melanggar ketentuan PDRD           Menneg BUMN,
                                                                                                Depdag, Pemda


b. Melaksanakan penyempurnaan kebijakan dan
   peraturan subsidi
   Mengkaji dan mengusulkan penyempurnaan
                                                           Mengkaji penerapan PBBKB di daerah   Depdagri, ESDM,       Paling lambat Juni 2010   Direktorat Pajak
   kebijakan dan peraturan mengenai subsidi BBM,
                                                           berkaitan dengan harga dan subsidi   Pertamina, BPH                                  Daerah dan Retribusi
   listrik, dan pupuk sebelum Juni 2010 dan                                                                                                     Daerah
                                                           BBM                                  Migas, Pemda
   memastikan efektifitas peraturan yang
   disempurnakan tersebut sesuai dengan batas waktu
   yang ditetapkan
                                                       MENTERI KEUANGAN
                                                       REPUBLIK INDONESIA
                                                             – 188 –

                                           HASIL TEMU NASIONAL 29-30 OKTOBER
                                      DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
Bidang : Infrastruktur

No.              PROGRAM                 RENCANA AKSI            KELUARAN         WAKTU     PENANGGUNG   K/L           UNIT
                                                                                               JAWAB   TERKAIT       ESELON II

1.       UU 33/2004, PP 54/2005 dan   Melakukan kajian revisi UU Usulan revisi    1 tahun      Menteri   Depkeu,
         PP 54/2008                   33/2004, PP 54/2005 dan PP UU 33/2004 dan               Keuangan   Depdagri,
                                      54/2008                    PP 54/2005                              Setneg,
                                                                                                         Setkab,
                                                                                                         dan
                                                                                                         LKPPhun
                                                                                MENTERI KEUANGAN
                                                                                REPUBLIK INDONESIA
                                                                                      – 189 –

                                                                 TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
                                                                  DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
                                                     TUJUAN PROGRAM/                                                                        TARGET         UNIT ORGANISASI
        PROGRAM/KEGIATAN                                                                               INDIKATOR
                                                          KEGIATAN                                                                   2010        2014         PELAKSANA
                    (1)                                         (2)                                          (3)                      (4)            (5)          (6)
PROGRAM
 1. PENGELOLAAAN DAN                     1. Mengoptimalkan pengelolaan Surat            1. Pemenuhan target pembiayaan               100%        100%          DIREKTORAT
   PEMBIAYAAN UTANG                         Berharga Negara (SBN) maupun                   melalui utang                                                        JENDERAL
                                            pinjaman untuk mengamankan                  2. Terpenuhinya struktur portofolio utang    100%        100%      PENGELOLAAN UTANG
                                            pembiayaan APBN;                               sesuai dengan strategi yang ditetapkan
                                         2. Mendukung upaya financial market            3. Ketersediaan informasi dalam rangka       100%        100%
                                            deepening untuk meningkatkan                  transparansi pengelolaan utang
                                           kapasitas daya serap dan efisiensi           4. Peningkatan partisipasi investor dalam    145%        175%
                                           pasar keuangan.                                 penerbitan SBN
                                                                                        5. Pembayaran utang secara tepat waktu,      100%        100%
                                                                                           tepat jumlah, dan tepat sasaran

KEGIATAN
 1. Dukungan Manajemen dan Dukungan      1. Terwujudnya pelayanan teknis dan            1. Persentase penyusunan prosedur            100%        100%          SET. DITJEN
    Teknis Lainnya Direktorat Jenderal      administratif Direktorat Jenderal              standar yang mendukung                                          PENGELOLAAN UTANG
    Pengelolaan Utang                       Pengelolaan Utang yang efektif,                pengelolaan utang
                                            efisien, dan akuntabel                      2. Persentase pejabat yang telah memenuhi    65%         70%
                                                                                           standar kompetensi jabatannya
                                                                                        3. % kesesuaian data rekonsiliasi            100%        100%
                                                                                           keuangan
                                                                                        4. % realisasi pengadaan barang              100%        100%
                                                                                        5. Sistem aplikasi kesekretariatan yang     2 sistem    2 sistem
                                                                                           terintegrasi antar unit eselon II
 2. Pengelolaan Pinjaman                 1. Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan APBN      1. Pemenuhan target pembiayaan               100%        100%           DIREKTORAT
                                            yang aman melalui pengadaan pinjaman           melalui pinjaman program                                        PINJAMAN DAN HIBAH
                                                                                        2. Penyelesaian perjanjian pinjaman          100%        100%
                                                                                           dan hibah
                                                                        MENTERI KEUANGAN
                                                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                                                – 190 –

                                               TUJUAN PROGRAM/                                                                       TARGET         UNIT ORGANISASI
       PROGRAM/KEGIATAN                                                                          INDIKATOR
                                                    KEGIATAN                                                                  2010          2014      PELAKSANA
                   (1)                                   (2)                                           (3)                     (4)            (5)           (6)
                                                                                  3. Ketersediaan informasi dalam rangka      100%          100%
                                                                                     transparansi pengelolaan pinjaman
                                                                                  4. Keppres perubahan atas Keppres Nomor       1 Februari 2010      Program 100 Hari
                                                                                     80/2003 yang mencakup skema
                                                                                     co-financing dan mengakomodasi tata
                                                                                     cara pengadaan hasil industri kreatif,
                                                                                     inovatif, budaya, dan hasil penelitian
                                                                                     laboratorium atau institusi pendidikan

3. Pengelolaan Surat Utang Negara   1. Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan APBN     1. Pemenuhan target pembiayaan              100%          100%    DIREKTORAT SURAT
                                       yang aman bagi kesinambungan                  melalui SUN                                                     UTANG NEGARA
                                       fiskal melalui pengelolaan                 2. Terpenuhinya struktur portofolio SUN     100%          100%
                                       Surat Utang Negara (SUN)                      sesuai dengan strategi yang ditetapkan
                                                                                  3. Ketersediaan informasi dalam rangka      100%          100%
                                                                                     transparansi pengelolaan SUN
                                                                                  4. Peningkatan partisipasi investor dalam   145%          175%
                                                                                     penerbitan SUN

4. Pengelolaan Pembiayaan Syariah   1. Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan APBN     1. Pemenuhan target pembiayaan              100%          100%      DIREKTORAT
                                       yang aman bagi kesinambungan                  melalui SBSN                                                     PEMBIAYAAN
                                       fiskal melalui pengelolaan                 2. Terpenuhinya struktur portofolio SBSN    100%          100%        SYARIAH
                                       Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)          sesuai dengan strategi yang ditetapkan
                                                                                  3. Ketersediaan informasi dalam rangka      100%          100%
                                                                                     transparansi pengelolaan SBSN
                                                                                  4. Peningkatan partisipasi investor dalam   145%          175%
                                                                                    penerbitan SBSN
                                                                                          MENTERI KEUANGAN
                                                                                          REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                  – 191 –

                                                              TUJUAN PROGRAM/                                                                               TARGET             UNIT ORGANISASI
        PROGRAM/KEGIATAN                                                                                             INDIKATOR
                                                                  KEGIATAN                                                                           2010          2014            PELAKSANA
                     (1)                                               (2)                                                  (3)                       (4)            (5)               (6)
5. Pengelolaan Strategi dan Portofolio         1. Penyediaan strategi pengelolaan utang yang          1. Tersedianya Dokumen Strategi             2 dokumen*)   1 dokumen**)       DIREKTORAT
  Utang                                           mempertimbangkan aspek biaya dan risiko               Pengelolaan Utang                                                         STRATEGI DAN
                                                                                                      2. Pencapaian target effective cost yang       100%          100%            PORTOFOLIO
                                                                                                        kredibel                                                                     UTANG
                                                                                                      3. Terpenuhinya struktur portofolio utang      100%          100%
                                                                                                         sesuai dengan strategi yang ditetapkan
                                                                                                      4. Ketersediaan informasi dalam rangka         100%          100%
                                                                                                         transparansi pengelolaan utang

6. Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan         1. Terwujudnya pelaksanaan                             1. Pembayaran utang secara tepat waktu,        100%          100%            DIREKTORAT
   Setelmen Utang                                 penyelesaian transaksi, pencatatan,                    tepat jumlah, dan tepat sasaran                                       EVALUASI, AKUNTANSI,
                                                  dan pelaporan utang pemerintah yang                 2. Ketersediaan informasi dalam rangka         100%          100%           DAN SETELMEN
                                                  profesional, efektif, transparan, dan                  transparansi pengelolaan utang
                                                  akuntabel
  *) Tahun 2010 ditargetkan 2 dokumen strategi utang yaitu strategi utang tahun 2010-2014 dan strategi utang tahunan 2010
  **) Tahun 2014 ditargetkan 1 dokumen strategi utang yaitu strategi utang tahunan 2014
                                                                         MENTERI KEUANGAN
                                                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                                                   – 192 –

                                                           KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
                                                                DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
                                                                                                      ALOKASI
                     PROGRAM/KEGIATAN
                                                                         2010                2011               2012             2013              2014
                                 (1)                                     (2)                 (3)                (4)              (5)               (6)
A. ALOKASI PROGRAM                                                                                  0.93226            0.94699          0.97450           1.01227
PROGRAM
    Pengelolaan dan Pembiayaaan Utang                                    77,932,980,000      65,102,596,008     68,411,310,447    72,385,173,277   77,088,068,769
                                                                                      0
KEGIATAN
   1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya                      41,396,592,000      33,718,227,258     35,052,985,952    37,034,808,933   39,954,150,655
    Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang


   2 Pengelolaan Pinjaman                                                10,218,590,000       9,580,619,037      9,374,585,728     9,567,285,673    9,176,126,183


   3 Pengelolaan Surat Utang Negara                                       9,362,931,000       7,545,275,142      8,668,787,281     9,055,097,792    9,471,079,868


   4 Pengelolaan Pembiayaan Syariah                                       7,436,170,000       6,144,522,747      6,401,634,061     6,793,510,257    7,270,657,838


   5 Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang                            2,699,645,000       2,888,759,928      3,374,555,779     3,993,502,010    4,770,525,810


   6 Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Utang                  6,819,052,000       5,225,191,897      5,538,761,647     5,940,968,611    6,445,528,415
                                                                                                           MENTERI KEUANGAN
                                                                                                           REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                          – 193 –

                                                                                            PROGRAM 100 HARI
                                                                                 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
Bidang Perekonomian
                                                                                  KRITERIA                      UKURAN                 UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI          PENANGGUNG JAWAB           INSTANSI TERKAIT                                                                                                               % CAPAIAN                   KETERANGAN
                                                                                KEBERHASILAN                 KEBERHASILAN                             H100
            1                       2                          3                        4                             5                                6                                   7                           8
P12: Pembiayaan untuk Pembangunan Infrastruktur
(P12A3) Perubahan Keppres Kementerian PPN/Kepala   Depkeu (DJPU), Setkab,   Cakupan penyempurnaan        TARGET: Keppres               TARGET H30: XXX                          H30: XX%        60% kemajuan penyelesaian Keppres
Nomor 80 tahun 2003       Bappenas                                          Keppres 80/2003 mengenai     perubahan atas Keppres        TARGET H50: XXX                          H50: XX%        Catatan Depkeu (DJPU):
tentang Pedoman                                                             tata cara pengadaan barang   Nomor 80/2003 yang                                                                     1. Telah disampaikan usulan Revisi Keppres 80
Pelaksanaan Pengadaan                                                       dan jasa pemerintah          mencakup skema co-                                                                     Tahun 2003 terkait dengan kebijakan pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah                                                                                   financing dan                                                                          jasa dalam rangka pembiayaan melalui utang
                                                                                                         mengakomodasi tata cara                                                                dan jasa dalam rangka pengelolaan portfolio
                                                                                                         pengadaan hasil industri                                                               utang. Berdasarkan Surat No.S-153/MK.8/2009
                                                                                                         kreatif, inovatif, budaya,                                                             tanggal 6 November 2009 kepada Kepala
                                                                                                         dan hasil penelitian                                                                   Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
                                                                                                         laboratorium atau institusi                                                            Pemerintah.
                                                                                                         pendidikan                                                                             2. Konfirmasi dari Bappenas diinformasikan
                                                                                                                                                                                                bahwa:
                                                                                                                                                                                                a. Pengadaan pembiayaan bukan domain
                                                                                                                                                                                                Keppres No. 80 tahun 2003 sehingga ada
                                                                                                                                                                                                kemungkinan akan dihilangkan dari naskah
                                                                                                                                                                                                revisi;
                                                                                                                                                                                                b. Di dalam naskah revisi juga diatur tentang
                                                                                                                                                                                                harmonisasi tata cara pengadaan antara sistem
                                                                                                                                                                                                nasional dengan donor guide lainnya. Rumusan
                                                                                                                                                                                                terakhir adalah menggunakan sistem nasional.
                                                                                                                                                                                                Jika ada perbedaan yang prinsip, maka
                                                                                                                                                                                                digunakan sistem donor tetapi jika tidak prinsip
                                                                                                                                                                                                dinegosiasikan kasus per kasus dan dituangkan
                                                                                                                                                                                                dalam loan agreement .
                                                                    MENTERI KEUANGAN
                                                                    REPUBLIK INDONESIA
                                                                              – 194 –

                                                       KRITERIA         UKURAN           UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
RENCANA AKSI   PENANGGUNG JAWAB   INSTANSI TERKAIT                                                                                                 % CAPAIAN                   KETERANGAN
                                                     KEBERHASILAN    KEBERHASILAN                       H100
     1                2                  3                4               5                              6                                               7                             8
                                                                                        TARGET H75: XXX                                       H75: XX%         Catatan Depkeu (DJPU):
                                                                                                                                                               Melalui komunikasi dengan Bappenas diperoleh
                                                                                                                                                               informasi bahwa di salah satu pasal revisi,
                                                                                                                                                               dimuat ketentuan mengenai pengadaan untuk
                                                                                                                                                               pembiayaan yang berasal dari luar negeri, tetapi
                                                                                                                                                               dari diskusi terakhir disepakati bahwa masalah
                                                                                                                                                               pengadaan pembiayaan bukan domain Keppres
                                                                                                                                                               80 sehingga akan didrop dari naskah revisi
                                                                                                                                                               (Direktur Aparatur Negara, Bappenas).



                                                                                        TARGET H100:Keppres perubahan atas Keppres               H100: XX%     Catatan Depkeu (DJPU):
                                                                                        Nomor 80/2003 yang mencakup skema co-financing                         - Keterangan sama dengan H75;
                                                                                        dan mengakomodasi tata cara pengadaan hasil                            - RA tersebut sudah tidak terkait dengan DJPU.
                                                                                        industri kreatif, inovatif, budaya, dan hasil penelitian
                                                                                        laboratorium atau institusi pendidikan
                                                                      MENTERI KEUANGAN
                                                                      REPUBLIK INDONESIA
                                                                              – 195 –

                                                      TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2009-2014
                                                                INSPEKTORAT JENDERAL
                                    TUJUAN PROGRAM/                                                                                   TARGET                UNIT ORGANISASI
     PROGRAM/KEGIATAN                                                                        INDIKATOR
                                          KEGIATAN                                                                           2010               2014            PELAKSANA
              (1)                               (2)                                               (3)                         (4)                (5)                 (6)
PROGRAM
  PENGAWASAN DAN PENINGKATAN   Terwujudnya pengawasan yang                1   Jumlah policy recommendation :             15 rekomendasi   22 rekomendasi       INSPEKTORAT
  AKUNTABILITAS APARATUR       memberi nilai tambah melalui                   a. Pendapatan Negara                       3 rekomendasi    7 rekomendasi          JENDERAL
  DEPARTEMEN KEUANGAN          peningkatan efektivitas proses                 b. Belanja Negara                          1 rekomendasi    2 rekomendasi
                               manajemen risiko, pengendalian, dan            c. Perbendaharaan Negara                   1 rekomendasi    2 rekomendasi
                               tata kelola serta peningkatan                  c. Pembiayaan APBN                         1 rekomendasi    1 rekomendasi
                               akuntabilitas aparatur di lingkungan           d. Pegelolaan Kekayaan Negara              1 rekomendasi    2 rekomendasi
                               Departemen Keuangan                            e. Bidang Pasar Modal dan Lembaga          1 rekomendasi    1 rekomendasi
                                                                              Keuangan Non Bank
                                                                              f. Bidang Pembelajaran dan Pertumbuhan     6 rekomendasi    6 rekomendasi
                                                                              g. Pencegahan Praktik KKN                  1 rekomendasi    1 rekomendasi
                                                                          2   Penindakan Praktik KKN:
                                                                              a. Jumlah informasi gratifikasi,pungutan    3 pengaduan      3 pengaduan
                                                                               liar, kolusi, dan korupsi
                                                                              b. Persentase realisasi penyetoran hasil        40%               20%
                                                                               investigasi
                                                                              c. Jumlah kasus yang diserahkan kepada        4 kasus            4 kasus

                                                                               instansi penegak hukum sebagai bukti
                                                                                awal penyelidikan
                                                                          3   Indeks kualitas laporan keuangan                3.00              4.00       LK Depkeu th 2010
                                                                              kementerian keuangan (BA 15)                                                 mencapai WTP (indeks 4)
                                                                                                                                                           bl Nov 2011
                                                                                   MENTERI KEUANGAN
                                                                                   REPUBLIK INDONESIA
                                                                                          – 196 –

                                                   TUJUAN PROGRAM/                                                                                   TARGET              UNIT ORGANISASI
          PROGRAM/KEGIATAN                                                                             INDIKATOR
                                                         KEGIATAN                                                                            2010              2014        PELAKSANA
                      (1)                                     (2)                                             (3)                             (4)               (5)            (6)
                                                                                      4   Indeks kualitas laporan keuangan BUN               3.56              3.78
                                                                                          BA 61 (Cicilan dan Bunga Hutang), 62
                                                                                          (Subsidi dan Transfer Lainnya), 69 (Belanja
                                                                                          Lain-lain), 70 (Dana Perimbangan), 71
                                                                                          (Dana Otonomi Khusus dan
                                                                                          Penyeimbang), 96 (Pembayaran Cicilan
                                                                                          Pokok Hutang Dalam Negeri), 97
                                                                                          (Pembayaran Cicilan Pokok Hutang luar
                                                                                          Negeri), 98 (Penerusan Pinjaman), 99
                                                                                          (Penyertaan Modal Pemerintah)
                                                                                      5   Indeks kualitas laporan keuangan Bendahara         2.00              4.00
                                                                                          Umum Negara (BA 999)
                                                                                      6   Frekuensi komunikasi pengawasan                  15 kali            24 kali


KEGIATAN
 1   Dukungan Manajemen dan Dukungan      1   Terwujudnya layanan administrasi        1   Jumlah hari mulai diresponnya                  1 hari kerja     1 hari kerja     SEKRETARIAT
     Teknis Lainnya Inspektorat Jendral       yang prima kepada seluruh unsur             permintaan layanan dan dukungan                                                  INSPEKTORAT
                                              Itjen dalam rangka memperlancar         2   Indeks kepuasan layanan dan                    2,6 (Indeks)     3,3(Indeks)        JENDERAL
                                              pelaksanaan tugas pengawasan                dukungan pilihan
                                          2   Pemberian dukungan teknis yang          3   Persentase penyelesaian SOP                       100%              100%
                                              optimal kepada seluruh unsur Itjen
                                              dalam rangka menunjang tercapainya
                                              pencapaian tujuan strategis
 2   Perumusan Kebijakan dan              1   Terwujudnya pengawasan yang             1   Persentase penyelesaian                            80%               85%        INSPEKTORAT I
     Pelaksanaan Pengawasan serta             memberi nilai tambah melalui                pelaksanaan pengawasan
     peningkatan Akuntabilitas Aparatur       meningkatkan efektifitas proses         2   Jumlah policy recommendation                  1 rekomendasi    3 rekomendasi
     Direktorat Jenderal Pajak                manajemen resiko, pengendalian,         3   Jumlah konsultasi                                 1 kali            3 kali
                                                                                        MENTERI KEUANGAN
                                                                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                                                               – 197 –

                                                      TUJUAN PROGRAM/                                                                             TARGET                UNIT ORGANISASI
         PROGRAM/KEGIATAN                                                                                    INDIKATOR
                                                           KEGIATAN                                                                      2010                   2014      PELAKSANA
                     (1)                                         (2)                                               (3)                    (4)                    (5)            (6)
                                                dan tata kelola serta peningkatan          4   Peningkatan pelaksanaan reviu atas               November 2011             Kontrak Kinerja
                                                akuntabilitas aparatur di lingkungan           laporan keuangan oleh Itjen
                                                Direktorat Jenderal Pajak

3   Perumusan Kebijakan dan                 1   Terwujudnya pengawasan yang                1   Persentase penyelesaian                   80%                    85%      INSPEKTORAT II
    Pelaksanaan Pengawasan serta                memberi nilai tambah melalui                   pelaksanaan pengawasan
    peningkatan Akuntabilitas Aparatur          peningkatan efektivitas manajemen          2   Jumlah policy recommendation          1 rekomendasi      3 rekomendasi
    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai           resiko, pengendalian, dan tata kelola      3   Jumlah konsultasi                         1 kali            3 kali
                                                serta peningkatan akuntabilitas            4   Peningkatan pelaksanaan reviu atas             November 2011               Kontrak Kinerja
                                                aparatur di lingkungan Direktorat              laporan keuangan oleh Itjen
                                                Jenderal Bea dan Cukai

4   Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan     1   Terwujudnya pengawasan yang                1   Persentase penyelesaian                   80%                    85%      INSPEKTORAT III
    Pengawasan serta peningkatan                memberi nilai tambah melalui                   pelaksanaan pengawasan
    Akuntabilitas Aparatur Direktorat           peningkatan efektivitas manajemen          2   Jumlah policy recommendation          2 rekomendasi      3 rekomendasi
    Jenderal Perbendaharaan dan                 resiko, pengendalian, dan tata kelola      3   Indeks Laporan Keuangan (BA 61, 96,       2.75                   3.75
    Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang       serta peningkatan akuntabilitas                97, dan 98)
                                                aparatur di lingkungan Direktorat          4   Jumlah konsultasi                         2 kali             3 kali
                                                Jenderal Perbendaharaan dan                5   Peningkatan pelaksanaan reviu atas               November 2011             Kontrak Kinerja
                                                Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang          laporan keuangan oleh Itjen


5   Perumusan Kebijakan dan                 1   Terwujudnya pengawasan yang                1   Persentase penyelesaian                   80%                    85%      INSPEKTORAT IV
    Pelaksanaan Pengawasan serta                memberi nilai tambah melalui                   pelaksanaan pengawasan
    peningkatan Akuntabilitas Aparatur          peningkatan efektivitas manajemen          2   Jumlah policy recommendation          2 rekomendasi      3 rekomendasi
    Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat       resiko, pengendalian, dan tata kelola      3   Indeks Laporan Keuangan (BA 99)             4                4,0
    Jenderal Kekayaan Negara                    serta peningkatan akuntabilitas            4   Jumlah konsultasi                         2 kali            3 kali
                                                aparatur di lingkungan Badan               5   Peningkatan pelaksanaan reviu atas             November 2011               Kontrak Kinerja
                                                Kebijakan Fiskal dan Direktorat                laporan keuangan oleh Itjen
                                                Jenderal Kekayaan Negara
                                                                                     MENTERI KEUANGAN
                                                                                     REPUBLIK INDONESIA
                                                                                            – 198 –

                                                   TUJUAN PROGRAM/                                                                               TARGET               UNIT ORGANISASI
         PROGRAM/KEGIATAN                                                                                INDIKATOR
                                                        KEGIATAN                                                                        2010               2014          PELAKSANA
                     (1)                                      (2)                                               (3)                      (4)                (5)               (6)
6   Perumusan Kebijakan dan              1   Terwujudnya pengawasan yang                1   Persentase penyelesaian                     80%                85%          INSPEKTORAT V
    Pelaksanaan Pengawasan serta             memberi nilai tambah melalui                   pelaksanaan pengawasan
    peningkatan Akuntabilitas Aparatur       peningkatan efektivitas manajemen          2   Jumlah policy recommendation            2 rekomendasi     3 rekomendasi
    Direktorat Jenderal Anggaran dan         resiko, pengendalian, dan tata kelola      3   Indeks Laporan Keuangan (BA 70,71)           4.0               4.0
    Direktorat Jenderal Perimbangan          serta peningkatan akuntabilitas            4   Jumlah konsultasi                           2 kali            3 kali
    Keuangan                                 aparatur di lingkungan Direktorat          5   Peningkatan pelaksanaan reviu atas               November 2011              Kontrak Kinerja
                                             Jenderal Anggaran dan Perimbangan              laporan keuangan oleh Itjen
                                             Keuangan

7   Perumusan Kebijakan dan              1   Terwujudnya pengawasan yang                1   Persentase penyelesaian pelaksanaan         80%                85%         INSPEKTORAT VI
    Pelaksanaan Pengawasan serta             memberi nilai tambah melalui                   pengawasan
    peningkatan Akuntabilitas Aparatur       peningkatan efektivitas manajemen          2   Jumlah policy recommendation            3 rekomendasi     3 rekomendasi
    Sekretariat Jenderal, Badan              resiko, pengendalian, dan tata kelola      3   Indeks laporan keuangan (BA 15)              3,0               4,0
    Pengawas Pasar Modal dan Lembaga         serta peningkatan akuntabilitas            4   Jumlah konsultasi                           3 kali            3 kali
    Keuangan, dan Badan Pendidikan dan       aparatur di lingkungan Sekretariat         5   Peningkatan pelaksanaan reviu atas               November 2011              Kontrak Kinerja
    Pelatihan Keuangan                       Jenderal, Bapepam-LK, BPPK                     laporan keuangan oleh Itjen

8   Pelaksanaan Program Transformasi     1   Mendorong Itjen Depkeu sebagai             1   Persentase penyelesaian pelaksanaan         80%                100%        INSPEKTORAT VII
    Pengawasan                               Benchmark bagi APIP lainnya                    pengawasan
                                                                                        2   Jumlah policy recommendation            3 rekomendasi     3 rekomendasi
                                                                                        3   Jumlah konsultasi                           1 kali            3 kali
                                                                                        4   Peningkatan pelaksanaan reviu atas               November 2011              Kontrak Kinerja
                                                                                            laporan keuangan oleh Itjen

9   Pelaksanaan Audit Investigasi dan    1   Meningkatkan efektifitas pencegahan        1   Jumlah informasi gratifikasi,pungutan   3 pengaduan        3 pengaduan       INSPEKTORAT
    Edukasi anti KKN                         dan penindakan praktik KKN                     liar, kolusi, dan korupsi                                                 BIDANG INVESTIGASI
                                                                                        2   Persentase realisasi penyetoran hasil       40%                20%
                                                                                            investigasi
                                                                                        3   Jumlah kasus yang diserahkan kepada        4 kasus            4 kasus
                                                                                            instansi penegak hukum sebagai bukti
                                                                                            awal penyelidikan
                                     MENTERI KEUANGAN
                                     REPUBLIK INDONESIA
                                            – 199 –

                   TUJUAN PROGRAM/                                                      TARGET              UNIT ORGANISASI
PROGRAM/KEGIATAN                                         INDIKATOR
                      KEGIATAN                                                 2010              2014         PELAKSANA
       (1)               (2)                                   (3)              (4)               (5)             (6)
                                        4   Jumlah policy recommendation   1 rekomendasi    1 rekomendasi
                                        5   Jumlah sosialisasi anti KKN        3 kali            3 kali
                                                                            MENTERI KEUANGAN
                                                                            REPUBLIK INDONESIA
                                                                                     – 200 –

                                                             KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
                                                                          INSPEKTORAT JENDERAL
                                                                                                       ALOKASI
                    PROGRAM/KEGIATAN
                                                                          2010                 2011              2012             2013               2014
                               (1)                                         (2)                 (3)                (4)             (5)                 (6)
A. ALOKASI PROGRAM                                                                                    0.93226           0.94699          0.97450            1.01227
PROGRAM
   1 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas                              93,609,000,000      82,466,934,694    87,959,588,385   95,040,148,728   103,659,790,811
    Aparatur Departemen Keuangan


KEGIATAN
   1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya                        59,694,785,600      51,809,485,903    55,259,833,263   59,708,048,366    65,123,431,564

    Inspektorat Jendral
   2 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta                   3,849,891,000       3,391,373,820     3,617,112,642    3,909,027,462     4,263,697,990

    peningkatan Akuntabilitas Aparatur Direktorat Jenderal
    Pajak
   3 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta                   4,517,888,000       3,980,375,409     4,245,249,310    4,586,989,820     5,002,556,766

    peningkatan Akuntabilitas Aparatur Direktorat Jenderal Bea
    dan Cukai
   4 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta                   4,110,128,000       3,620,429,994     3,861,719,458    4,173,020,566     4,551,588,709

    peningkatan Akuntabilitas Aparatur Direktorat Jenderal
    Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
   5 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta                   3,932,932,000       3,465,208,777     3,695,523,189    3,993,224,598     4,354,802,648

    peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Kebijakan Fiskal
    dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
                                                             MENTERI KEUANGAN
                                                             REPUBLIK INDONESIA
                                                                       – 201 –


                                                                                         ALOKASI
                 PROGRAM/KEGIATAN
                                                            2010                 2011              2012            2013             2014
                             (1)                            (2)                  (3)                (4)            (5)               (6)
6 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta       4,023,174,000       3,544,077,936     3,780,752,045   4,084,438,163   4,455,017,772

 peningkatan Akuntabilitas Aparatur Direktorat Jenderal
 Anggaran dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
7 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta       5,505,422,000       4,849,614,221     5,173,391,550   5,589,461,974   6,096,723,707

 peningkatan Akuntabilitas Aparatur Sekretariat Jenderal,
 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan
 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
8 Pelaksanaan Program Transformasi Pengawasan                3,813,551,100       3,732,860,496     3,981,892,145   4,301,947,431   4,691,889,882

9 Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi anti KKN         4,161,228,300       4,073,508,139     4,344,114,782   4,693,990,347   5,120,081,774
                                                   MENTERI KEUANGAN
                                                   REPUBLIK INDONESIA
                                                          – 202 –

                             KONTRAK KINERJA MENTERI KEUANGAN DENGAN PRESIDEN
                                           INSPEKTORAT JENDERAL

           INDIKATOR KINERJA                             RENCANA AKSI                 K/L          WAKTU        UNIT ESELON
                                                                                    TERKAIT                          II

Pengelolaan keuangan Kementerian memperoleh        Peningkatan pelaksanaan reviu   KSAP, BPKP   November 2011   Inspektorat I
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI   atas laporan keuangan oleh                                   Inspektorat II
                                                   Itjen                                                        Inspektorat III
                                                                                                                Inspektorat IV
                                                                                                                Inspektorat V
                                                                                                                Inspektorat VI
                                                                                                                Inspektorat VII
                                                                                    MENTERI KEUANGAN
                                                                                    REPUBLIK INDONESIA
                                                                                             – 203 –

                                                                  TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
                                                               BADAN PENGAWAS PASAR MODAL-LEMBAGA KEUANGAN
                                               TUJUAN PROGRAM/                                                                               TARGET                 UNIT ORGANISASI
     PROGRAM/KEGIATAN                                                                                    INDIKATOR
                                                   KEGIATAN                                                                         2010                     2014     PELAKSANA
                (1)                                   (2)                                                   (3)                      (4)                      (5)          (6)
PROGRAM
   PENGATURAN, PEMBINAAN           1 Terwujudnya Bapepam-LK sebagai                  1 Persentase pertumbuhan nilai transaksi       2.5%                     3%       BAPEPAM-LK
   DAN PENGAWASAN PASAR              lembaga yang memegang teguh                       saham harian
   MODAL DAN LEMBAGA                 prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,    2 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola    10%                      10%
   KEUANGAN NON BANK                 independensi dan integritas                       oleh lembaga pembiayaan dan penjaminan
                                   2 Terwujudnya industri Pasar Modal dan Jasa
                                     Keuangan Non Bank sebagai penggerak             3 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola    6%                       10%
                                     perekonomian nasional dan berdaya saing           oleh industri perasuransian
                                     global                                          4 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola    5%                       15%
                                                                                       oleh industri dana pensiun
                                                                                     5 Persentase pertumbuhan unit penyertaan       36%                      366%
                                                                                       Reksa Dana
                                                                                     6 Indeks Kepuasan Stakeholders Bapepam-LK       77                       82
                                                                                     7 Sejumlah peraturan perundangan yang                 1 Februari 2010           Program 100 Hari
                                                                                       diidentifikasi dan dikaji terkait dengan
                                                                                       penyederhanaan perijinan untuk memulai
                                                                                       usaha
                                                                                     8 Panduan penyederhanaan perijinan untuk              1 Februari 2010           Program 100 Hari
                                                                                       memulai usaha (starting of business) dalam
                                                                                        40 hari
KEGIATAN
 1 Dukungan Manajemen dan          1 Meningkatnya kualitas layanan dan               1 Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP     100%                     100%    SES.BAPEPAM-LK
   Dukungan Teknis Lainnya Badan     dukungan yang tinggi kepada seluruh               yang harus diperbaharui/dibuat
   Pengawas Pasar Modal dan          stakeholders internal dan eksternal             2 Persentase kesesuaian antara realisasi       80%                      90%
   Lembaga Keuangan                  Sekretariat Badan Bapepam-LK                      peningkatan kualitas pegawai dengan
                                                                                        kebutuhan riil
                                                                              MENTERI KEUANGAN
                                                                              REPUBLIK INDONESIA
                                                                                      – 204 –

                                              TUJUAN PROGRAM/                                                                          TARGET          UNIT ORGANISASI
    PROGRAM/KEGIATAN                                                                            INDIKATOR
                                                  KEGIATAN                                                                      2010            2014     PELAKSANA
                (1)                                  (2)                                               (3)                       (4)             (5)          (6)
                                   2 Meningkatnya kepercayaan stakeholders     3 Persentase pelaksanaan Program Edukasi dan     100%            100%
                                     internal dan eksternal yang tinggi          Sosialisasi Pasar Modal dan Lembaga
                                                                                 Keuangan Non Bank sesuai target

2 Perumusan Peraturan, Penetapan   1 Terciptanya regulasi di bidang Pasar      1 Persentase jumlah regulasi di bidang           90%             90%    BIRO PERUNDANG-
  Sanksi, dan Pemberian Bantuan      Modal dan Lembaga Keuangan Non              pasar modal dan LKNB yang memenuhi                                     UNDANGAN DAN
  Hukum                              Bank yang mampu menjamin                    asas peraturan perundang-undangan yang                                BANTUAN HUKUM
                                     kepastian hukum, adil, dan transparan       baik
                                   2 Terwujudnya penegakan hukum di bidang     2 Persentase jumlah sanksi administratif         97%             97%
                                      Pasar Modal dan Lembaga Keuangan           atas pelanggaran peraturan
                                      Non Bank yang objektif dan efektif         perundang-undangan di bidang Pasar
                                   3 Terjaganya kredibilitas Bapepam dan         Modal dan Jasa keuangan yang objektif
                                     LK dengan mengamankan seluruh             3 Persentase jumlah perkara/litigasi             50%             50%
                                     kebijakan yang telah diambil melalui         yang diselesaikan dengan baik
                                     pelaksanaan Litigasi yang taktis dan
                                     efektif

3 Riset Pasar Modal dan Lembaga    1 Terwujudnya kebijakan berbasis riset      1 Persentase penyelesaian jumlah laporan hasil   100%            100%    BIRO RISET DAN
  Keuangan Non Bank serta            dan sistem pengawasan yang berbasis          riset yang tepat dan akurat di bidang Pasar                             TEKNOLOGI
  Pengembangan Teknologi             teknologi informasi terhadap industri        Modal dan Lembaga Keuangan sesuai                                       INFORMASI
  Informasi                          pasar modal dan jasa keuangan non Bank      rencana
                                   2 Terwujudnya industri pasar modal          2 Persentase jumlah sistem yang                  60%             80%
                                     dan jasa keuangan non bank yang             terimplementasi sesuai dengan rencana
                                     kredibel sebagai penggerak
                                     perekonomian nasional dan berdaya
                                     saing global



4 Pemeriksaan dan penyidikan       1 Terciptanya penegakan hukum di Bidang     1 Laporan Hasil Pemeriksaan yang dapat           80%             90%    BIRO PEMERIKSAAN
  bidang Pasar Modal                 Pasar Modal yang kredibel                   diterima oleh Ketua atau Komite Penetapan                              DAN PENYIDIKAN
                                                                                 MENTERI KEUANGAN
                                                                                 REPUBLIK INDONESIA
                                                                                         – 205 –

                                             TUJUAN PROGRAM/                                                                                TARGET          UNIT ORGANISASI
    PROGRAM/KEGIATAN                                                                               INDIKATOR
                                                 KEGIATAN                                                                            2010            2014     PELAKSANA
               (1)                                  (2)                                                  (3)                          (4)             (5)          (6)
                                  2 Terwujudnya kepastian hukum di bidang           Sanksi dan Keberatan (KPSK)
                                    Pasar Modal dan memberikan                    2 Penyelesaian perilaku pelaku Pasar Modal
                                    perlindungan bagi pemodal dan                   yang menyimpang:
                                    masyarakat
                                                                                  a. Penyelesaian pelanggaran terhadap               90%             98%
                                                                                     kewajiban pelaporan, baik berkala maupun
                                                                                     insidentil sesuai target waktu (keterlambatan
                                                                                     penyampaian pelaporan)
                                                                                  b. Penyelesaian pelanggaran terhadap               70%             90%
                                                                                     peraturan perundang-undangan di bidang
                                                                                     Pasar Modal yang memerlukan Surat
                                                                                     Perintah Pemeriksaan sesuai target waktu
                                                                                  c. Penyelesaian pelanggaran terhadap               50%             70%
                                                                                     ketentuan pidana di bidang Pasar Modal
                                                                                     yang memerlukan Surat Perintah Penyidikan
                                                                                     sesuai target waktu

5 Pengaturan, Pembinaan dan       1 Terwujudnya Biro Pengelolaan Investasi        1 Capaian pelaksanaan pemeriksaan dalam                                   BIRO PENGELOLAAN
  Pengawasan Bidang Pengelolaan     sebagai salah satu biro yang kredibel,           satu tahun:                                                                 INVESTASI
  Investasi                         akuntabel dan transparan                      a. Persentase pemeriksaan kepatuhan terhadap       100%            100%
                                  2 Terwujudnya industri pengelolaan investasi       Manajer Investasi sesuai rencana
                                    yang tangguh dan berdaya saing global         b. Persentase pemeriksaan kepatuhan terhadap       100%            100%
                                                                                     Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai
                                                                                     rencana
                                                                                  2 Persentase layanan yang memenuhi target
                                                                                     SOP:
                                                                                  a. Layanan Pendaftaran Reksa Dana yang             100%            100%
                                                                                     memenuhi target SOP
                                                                                  b. Layanan Perizinan Wakil Agen Penjual Efek       90%             90%
                                                                                     Reksa Dana yang memenuhi target SOP
                                                                                   MENTERI KEUANGAN
                                                                                   REPUBLIK INDONESIA
                                                                                           – 206 –

                                                TUJUAN PROGRAM/                                                                            TARGET             UNIT ORGANISASI
    PROGRAM/KEGIATAN                                                                                 INDIKATOR
                                                    KEGIATAN                                                                        2010               2014     PELAKSANA
                 (1)                                   (2)                                                  (3)                      (4)                (5)          (6)
6 Pengaturan, Pembinaan dan         1 Terwujudnya Biro Transaksi dan Lembaga        1 Persentase pelayanan perijinan yang sesuai                              BIRO TRANSAKSI DAN
  Pengawasan Bidang Transaksi dan     Efek sebagai salah satu biro di Bapepam-LK       dengan target SOP:                                                       LEMBAGA EFEK
  Lembaga Efek                        yang kredibel, akuntabel dan transparan       a. Proses perijinan Wakil Perantara Pedagang    90%                100%
                                                                                       Efek.
                                                                                    b. Proses perijinan Wakil Penjamin Emisi Efek   90%                100%
                                    2 Terwujudnya Lembaga Efek yang                 2 Persentase jumlah pemeriksaan Lembaga         100%               100%
                                      berkualitas dan berdaya saing global serta       Efek yang dilaksanakan dibandingkan
                                      Transaksi Efek yang teratur, wajar dan          dengan yang direncanakan.
                                      efisien                                       3 Persentase tingkat penyelesaian penelaahan    67%                70%
                                                                                       hasil pengawasan transaksi efek yang
                                                                                       diindikasikan tidak wajar


7 Penelaahan dan Pemantauan         1 Meningkatnya tata kelola perusahaan yang      1 Persentase jumlah Laporan Keuangan            100%               100%     BIRO PENILAIAN
  Perusahaan Emiten dan               baik atas Emiten dan Perusahaan Publik           Tahunan, Laporan Keuangan Tengah                                           KEUANGAN
  Perusahaan Publik Sektor Jasa       Sektor Jasa                                      Tahunan, dan Laporan Tahunan yang                                      PERUSAHAAN SEKTOR
                                    2 Meningkatnya jumlah Emiten dan                  ditelaah sesuai rencana                                                        JASA
                                      Perusahaan Publik Sektor Jasa                 2 Persentase jumlah pemrosesan Penyataan        100%               100%
                                                                                      Pendaftaran sesuai SOP
                                                                                    3 Diterbitkannya produk regulasi terkait               Juni 2010             Kontrak Kinerja
                                                                                       penyederhanaan proses dan persyaratan
                                                                                       Penawaran Umum di pasar modal


8 Penelaahan dan Pemantauan         1 Meningkatnya tata kelola perusahaan yang      1 Persentase jumlah Laporan Keuangan            100%               100%     BIRO PENILAIAN
  Perusahaan Emiten dan               baik atas Emiten dan Perusahaan Publik           Tahunan, Laporan Keuangan Tengah                                           KEUANGAN
  Perusahaan Publik sektor riil       Sektor Riil                                      Tahunan dan Laporan Tahunan yang ditelaah                              PERUSAHAAN SEKTOR
                                    2 Meningkatnya jumlah Emiten dan                  sesuai dengan rencana                                                           RIIL
                                      Perusahaan Publik Sektor Riil                 2 Persentase jumlah pemrosesan Pernyataan       100%               100%
                                                                                       Pendaftaran sesuai SOP
                                                                                     MENTERI KEUANGAN
                                                                                     REPUBLIK INDONESIA
                                                                                             – 207 –

                                                TUJUAN PROGRAM/                                                                              TARGET                UNIT ORGANISASI
     PROGRAM/KEGIATAN                                                                                  INDIKATOR
                                                    KEGIATAN                                                                         2010                 2014       PELAKSANA
                (1)                                    (2)                                                  (3)                       (4)                  (5)            (6)
                                                                                      3 Diterbitkannya produk regulasi terkait                Juni 2010               Kontrak Kinerja
                                                                                         penyederhanaan proses dan persyaratan
                                                                                         Penawaran Umum di pasar modal


9 Penyusunan dan Pengembangan        1 Terwujudnya Biro Standar Akuntansi dan         1 Persentase penyusunan dan penyempurnaan      100%                   100%      BIRO STANDAR
  Standar Akuntansi dan                Keterbukaan sebagai biro yang amanah,            draft regulasi di bidang akuntansi,                                          AKUNTANSI DAN
  Keterbukaan                          proaktif dan responsif.                          keterbukaan dan tata kelola, pelaku pasar                                     KETERBUKAAN
                                     2 Meningkatnya kualitas standar dan regulasi       modal serta penerapan prinsip syariah di
                                       di bidang akuntansi, keterbukaan dan tata        pasar modal sesuai rencana.
                                       kelola, dan pelaku pasar, serta terwujudnya    2 Persentase penerbitan Daftar Efek Syariah    100%                   100%
                                       pengembangan Pasar Modal berbasis                (DES) yang memenuhi target waktu
                                       syariah                                        3 Persentase jumlah pemrosesan Pendaftaran     100%                   100%
                                                                                        Akuntan yang memenuhi target waktu.

10 Pengaturan, Pembinaan dan         1 Membangun otoritas Lembaga Pembiayaan          1 Persentase jumlah kebijakan di bidang        100%                   100%    BIRO PEMBIAYAAN
   Pengawasan bidang Lembaga           dan Penjaminan yang profesional yang              pembiayaan dan penjaminan yang dihasilkan                                  DAN PENJAMINAN
   Pembiayaan dan Penjaminan           mampu mewujudkan industri jasa
                                       pembiayaan dan penjaminan sebagai              2 Persentase jumlah peraturan di bidang        100%                   100%
                                       penggerak ekonomi nasional yang tangguh           pembiayaan dan penjaminan yang dihasilkan
                                       dan berdaya saing tinggi
                                     2 Terwujudnya industri jasa pembiayaan dan       3 Persentase perizinan perusahaan pembiayaan   100%                   100%
                                       penjaminan yang sehat, kuat dan                   dan penjaminan sesuai SOP
                                       kompetitif dalam rangka melindungi
                                       kepentingan masyarakat                         4 RPP PMN LPEI                                        Desember 2010             Temu Nasional


11 Pengaturan, Pembinaan, dan        1 Terwujudnya Biro perasuransian yang            1 Persentase jumlah rumusan peraturan di       100%                   100%   BIRO PERASURANSIAN
   Pengawasan Bidang Perasuransian     memegang teguh prinsip akuntabilitas dan         bidang perasuransian sesuai rencana
                                       integritas                                     2 Persentase layanan pemberian izin usaha      100%                   100%
                                     2 Meningkatnya peran dan kualitas pelaku           asuransi dan reasuransi yang memenuhi
                                                                                    MENTERI KEUANGAN
                                                                                    REPUBLIK INDONESIA
                                                                                            – 208 –

                                                TUJUAN PROGRAM/                                                                                 TARGET          UNIT ORGANISASI
     PROGRAM/KEGIATAN                                                                                 INDIKATOR
                                                    KEGIATAN                                                                             2010            2014     PELAKSANA
                (1)                                    (2)                                                  (3)                           (4)             (5)          (6)
                                      industri perasuransian                           target SOP
                                                                                     3 Persentase jumlah laporan keuangan                100%            100%
                                                                                       perusahaan asuransi dan reasuransi yang
                                                                                       telah dianalisis sesuai dengan target waktu

12 Pengaturan, Pembinaan, dan       1 Terwujudnya Biro Dana Pensiun sebagai          1 Persentase pengesahan pembentukan dana            100%            100%   BIRO DANA PENSIUN
   Pengawasan Bidang Dana Pensiun     lembaga yang memegang teguh                      pensiun yang sesuai dengan SOP
                                      prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good
                                      goverment governance)                          2 Persentase jumlah laporan hasil analisis sesuai   100%            100%
                                    2 Terwujudnya industri dana pensiun sebagai        rencana
                                      penopang pembangunan ekonomi nasional          3 Persentase jumlah pemeriksaan langsung            100%            100%
                                      dan sarana untuk memenuhi kesejahteraan          sesuai rencana
                                      masyarakat di hari tua

13 Penelaahan dan Penilaian         1 Menjadi Mitra Kerja Strategis yang             1 Persentase jumlah pelaksanaan audit yang          100%            100%    BIRO KEPATUHAN
   Kepatuhan Pelaksanaan Tugas        Profesional                                      sesuai dengan rencana audit (penelaahan dan                                  INTERNAL
   Bapepam-LK                       2 Mewujudkan Bapepam-LK menjadi                    penilaian) tahunan
                                      regulator yang handal, dapat dipercaya,
                                      dan dihormati melalui peningkatan kualitas     2 Persentase kesesuaian pelaksanaan audit           100%            100%
                                      tata kelola yang mendukung peningkatan           dengan program audit
                                      kinerja yang berkesinambungan
                                                                                     3 Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti       85%             85%
                                                                                       auditee (sekretariat badan dan biro)
                                                                          MENTERI KEUANGAN
                                                                          REPUBLIK INDONESIA
                                                                                 – 209 –

                                                        KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
                                                        BADAN PENGAWAS PASAR MODAL - LEMBAGA KEUANGAN
                                                                                                             ALOKASI
                  PROGRAM/KEGIATAN
                                                                   2010                    2011                2012                2013             2014
                               (1)                                  (2)                     (3)                 (4)                 (5)              (6)
A. ALOKASI PROGRAM                                                                                0.93226              0.94699            0.97450          1.01227
PROGRAM
    Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal               159,136,721,000         147,271,373,027      148,614,408,223   167,586,506,269   191,990,311,884
    dan Lembaga Keuangan Non Bank

KEGIATAN
   1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya                107,585,721,000          95,736,741,481       91,044,872,966   101,980,857,798   116,887,276,093
    Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
   2 Perumusan Peraturan, Penetapan Sanksi, dan Pemberian            4,901,000,000           4,692,901,389        5,137,595,430     5,823,635,259     6,677,060,378
    Bantuan Hukum
   3 Riset Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank                 2,620,000,000           3,967,858,892        5,677,662,280     6,391,576,127     7,001,291,733
    serta Pengembangan Teknologi Informasi
   4 Pemeriksaan dan penyidikan bidang Pasar Modal                   5,962,000,000           5,644,272,268        6,445,006,079     7,395,315,136     8,581,147,728
   5 Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang                     3,734,000,000           3,791,126,719        3,871,094,632     4,368,603,498     4,987,068,974
    Pengelolaan Investasi
   6 Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Transaksi           5,151,000,000           4,886,718,151        5,298,677,968     5,959,578,552     6,780,008,641
    dan Lembaga Efek
   7 Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan                 2,583,000,000           2,631,768,732        2,688,118,113     3,038,990,387     3,473,820,606
    Perusahaan Publik Sektor Jasa
   8 Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan                 2,660,000,000           2,706,349,497        2,758,858,064     3,113,539,935     3,553,992,705
    Perusahaan Publik sektor riil
                                                                 MENTERI KEUANGAN
                                                                 REPUBLIK INDONESIA
                                                                       – 210 –


                                                                                                   ALOKASI
                  PROGRAM/KEGIATAN
                                                          2010                   2011                2012              2013             2014
                            (1)                           (2)                    (3)                  (4)               (5)             (6)
 9 Penyusunan dan Pengembangan Standar Akuntansi dan       4,887,000,000          3,911,192,427
                                                                                         0.93226      4,676,128,525
                                                                                                             0.94699   5,698,216,608
                                                                                                                              0.97450   6,498,495,248
                                                                                                                                               1.01227
  Keterbukaan
10 Pengaturan,Pembinaan dan Pengawasan bidang Lembaga      4,075,000,000          4,339,024,983       4,366,274,285    4,992,188,538    5,773,302,171
  Pembiayaan dan Penjaminan
11 Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Bidang            7,020,000,000          6,731,007,235       7,348,431,951    8,324,991,849    9,540,479,776
  Perasuransian
12 Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Bidang Dana       5,899,000,000          5,746,541,142       6,650,407,621    7,641,767,170    8,818,930,885
  Pensiun
13 Penelaahan dan Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Tugas    2,059,000,000          2,485,870,111       2,651,280,308    2,857,245,411    3,417,436,945
  Bapepam-LK
                                                                                                         MENTERI KEUANGAN
                                                                                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                       – 211 –

                                                                                     PROGRAM 100 HARI
                                                                     BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
                                                                                   KRITERIA                   UKURAN              UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI           PENANGGUNG JAWAB          INSTANSI TERKAIT                                                                                                                 % CAPAIAN                   KETERANGAN
                                                                                 KEBERHASILAN              KEBERHASILAN                          H100
             1                       2                         3                         4                         5                              6                                           7                           8
P2: Percepatan Pelayanan Publik
(P2A1) Koordinasi instansi Departemen Dalam Negeri Depkeu (Bapepam-LK),      Teridentifikasi dan       TARGET: XX jumlah          TARGET H30: XXX                                 H30: XX%        Catatan Depkeu (Bapepam-LK):
terkait terhadap                                   Depdag, Deperin, Pemda,   dikajinya peraturan       peraturan perundangan                                                                      1. Tiga peraturan (Dephukham, Depdag dan
penyederhanaan                                     Depkumham, BKPM           perundang-perundangan     yang diidentifikasi dan                                                                    Depnakertrans) yang diidentifikasi terkait dengan
persyaratan memulai usaha                                                    yang terkait dengan       dikaji terkait dengan                                                                      penyederhanaan perijinan untuk memulai usaha
& percepatan waktu                                                           perijinan untuk memulai   penyederhanaan perijinan                                                                   sedang dalam proses pengkajian bersama instansi
penyelesaian perijinan                                                       usaha                     untuk memulai usaha                                                                        terkait




                                                                                                                                                                                                  2. Hasil koordinasi pada tanggal 20 November
                                                                                                                                                                                                  2009:                                        a.
                                                                                                                                                                                                  Kesepakatan dengan instansi terkait bahwa ijin
                                                                                                                                                                                                  usaha dapat diselesaikan sebelum 40 hari (22-25
                                                                                                                                                                                                  hari).
                                                                                                                                                                                                  b. Kesepakatan menyusun peraturan bersama 4
                                                                                                                                                                                                  (empat) Menteri (Mendagri, Menhukham, Mendag
                                                                                                                                                                                                  dan Menakertrans).
                                                                                                                                                                                                  c. Draft Peraturan Bersama 4 (empat) Menteri
                                                                                                                                                                                                  dalam proses pembahasan dengan instansi terkait

                                                                                                                                  TARGET H50: XXX                                 H50: XX%        Draft Peraturan Bersama 4 (empat) Menteri telah
                                                                                                                                                                                                  disusun dengan Menteri terkait, perkembangan
                                                                                                                                                                                                  saat ini dalam persiapan penandatanganan yang
                                                                                                                                                                                                  direncanakan pada hari Sabtu, tanggal 12
                                                                                                                                                                                                  Desember 2009.
                                                                                                                                  TARGET H75: XXX                                 H75: XX%        Catatan Depkeu (Bapepam-LK):
                                                                                                                                                                                                  Pada tanggal 17 Desember 2009 telah
                                                                                                                                                                                                  ditandatangani Peraturan Bersama 4 (empat)
                                                                                                                                                                                                  Menteri dan Kepala BKPM tentang Percepatan
                                                                                                                                                                                                  Pelayanan Perijinan dan non Perijinan untuk
                                                                                                                                                                                                  memulai usaha.
                                                                                                                                  TARGET H100: XX jumlah peraturan perundangan    H100: XX%       Catatan :
                                                                                                                                  yang diidentifikasi dan dikaji terkait dengan                   Keterangan sama dengan H75
                                                                                                                                  penyederhanaan perijinan untuk memulai usaha
                                                                                                                       MENTERI KEUANGAN
                                                                                                                       REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                                     – 212 –

                                                                                         KRITERIA                           UKURAN                   UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
     RENCANA AKSI               PENANGGUNG JAWAB           INSTANSI TERKAIT                                                                                                                      % CAPAIAN                    KETERANGAN
                                                                                       KEBERHASILAN                      KEBERHASILAN                               H100
              1                            2                       3                              4                                 5                                6                               7                                8
(P2A2) Fasilitasi Pemda         Departemen Dalam Negeri Depkeu (Bapepam-LK),      Prosedur pemberian ijin           TARGET: Panduan                 TARGET H30: XXX                         H30: XX%          Catatan Depkeu (Bapepam-LK):
tentang peraturan                                       Depdag, Deperin, Pemda,   untuk memulai usaha               penyederhanaan perijinan                                                                  Telah dilakukan koordinasi dengan Pemkot Batam
perundangan terkait                                     Depkumham, BKPM           (starting of business ) dari 90   untuk memulai usaha                                                                       dan Otorita Batam untuk kesiapan penerapan
dengan penyederhanaan                                                             hari menjadi 40 hari              (starting of business ) dalam                                                             SPIPISE di kota Batam. Pemkot Batam telah
perijinan untuk memulai                                                           tersusun dalam sebuah             40 hari                                                                                   menyatakan kesiapan untuk penerapannya
usaha (starting of business )                                                     panduan                                                                                                                     dengan dukungan BKPM. Telah disampaikan
                                                                                                                                                                                                              surat Mendagri tanggal 9 November 2009 kepada
                                                                                                                                                                                                              Kepala BKPM dan Walikota Batam tentang
                                                                                                                                                                                                              dukungan penerapan SPIPISE dan Surat Mendagri
                                                                                                                                                                                                              kepada Walikota Batam tentang proses ijin mulai
                                                                                                                                                                                                              usaha 40 hari dan pembentukan PTSP

                                                                                                                                                    TARGET H50: XXX                              H50: XX%     Dalam tahap penyiapan panduan penyederhanaan
                                                                                                                                                                                                              perijinan untuk memulai usaha (starting of
                                                                                                                                                                                                              business) dan rencana sosialisasi ke daerah

                                                                                                                                                    TARGET H75: XXX                              H75: XX%     Catatan Depkeu (Bapepam-LK):
                                                                                                                                                                                                              Telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam
                                                                                                                                                                                                              Negeri Nomor 188.32/4614/SJ tanggal 21
                                                                                                                                                                                                              Desember 2009 sebagai tindak lanjut dari
                                                                                                                                                                                                              Peraturan Bersama 4 (empat) Menteri dan Kepala
                                                                                                                                                                                                              BKPM tentang Percepatan Pelayanan Perijinan dan
                                                                                                                                                                                                              Non Perijinan untuk Memulai Usaha, dan telah
                                                                                                                                                                                                              disosialisasikan pada Rapat Kerja Gubernur se-
                                                                                                                                                                                                              Indonesia di Pekanbaru tanggal 22 Desember 2009.

                                                                                                                                                    TARGET H100: Panduan penyederhanaan perijinan H100: XX%   Catatan :
                                                                                                                                                    untuk memulai usaha (starting of business) dalam 40       Keterangan sama dengan H75
                                                                                                                                                    hari
                                                         MENTERI KEUANGAN
                                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                               – 213 –

                                  KONTRAK KINERJA MENTERI KEUANGAN DENGAN PRESIDEN
                                 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

          INDIKATOR KINERJA                          RENCANA AKSI             K/L TERKAIT        WAKTU          UNIT ESELON II

Melaksanakan perbaikan peraturan yang
mendukung investasi

Mengkaji dan mengusulkan perbaikan                Menyederhanakan proses   BKPM, Dephukham,      Juni 2010   Biro Penilaian
peraturan-peraturan yang menghambat               dan persyaratan          Setneg, Dephub,                   Keuangan
investasi sebelum Juni 2010 dan memastikan        penawaran umum dipasar   ESDM, Polri,                      Perusahaan Sektor Jasa
efektifitas perbaikan peraturan tersebut sesuai   modal                    Kejaksaan, BPN,
dengan batas waktu yang ditetapkan                                         Depnaker, Depdagri,               Biro Penilaian
                                                                           Menneg BUMN,                      Keuangan
                                                                           Depdag, Pemda                     Perusahaan Sektor Riil
                                                                   MENTERI KEUANGAN
                                                                   REPUBLIK INDONESIA
                                                                           – 214 –

                                                     HASIL TEMU NASIONAL 29-30 OKTOBER
                                             BADAN PENGAWAS PASAR MODAL – LEMBAGA KEUANGAN
Bidang : Industri dan Jasa

No.                PROGRAM                            RENCANA AKSI               KELUARAN       WAKTU     PENANGGUNG           K/L          UNIT ESELON II
                                                                                                             JAWAB           TERKAIT


1.       Optimalisasi dan meningkatkan         Menambah modal Rp. 2 Triliun pada RPP PMN LPEI   1 tahun   Menteri Keuangan   Depdag,       BIRO PEMBIAYAAN
         kemampuan LPEI sebagai lembaga        LPEI, sesuai dengan UU APBN 2010                                              Depperin.     DAN PENJAMINAN
         pembiayaan ekspor (trade finance)

                                                                                                                              1 tahun

                                                                                                                             1 tah tahun
                                                                                     MENTERI KEUANGAN
                                                                                     REPUBLIK INDONESIA
                                                                                             – 215 –

                                                            MATRIKS KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2010-2014
                                                                          BADAN KEBIJAKAN FISKAL
                                                 TUJUAN PROGRAM/                                                                                          TARGET               UNIT ORGANISASI
      PROGRAM/KEGIATAN                                                                                        INDIKATOR
                                                      KEGIATAN                                                                                         2010          2014        PELAKSANA
                 (1)                                       (2)                                                      (3)                                (4)               (5)             (6)
PROGRAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL           Terwujudnya kebijakan fiskal yang sustainable      1   Persentase penggunaan anggaran risiko fiskal               83%           87%
                                     dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam      2   Tingkat akurasi kebijakan fiskal                           92%           94%                BKF
                                     rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan
                                     perekonomian                                      a. Rata-rata persentase deviasi asumsi makro                    10%               5%
                                                                                       b. Persentase deviasi target defisit APBN                       10%               8%
                                                                                        c. Persentase deviasi proyeksi pendapatan negara               4,5%              4%
                                                                                        3   Persentase efektivitas kebijakan pendapatan negara
                                                                                                                                                       75%           85%

KEGIATAN
 1 Dukungan Manajemen dan           Terwujudnya organisasi BKF yang efektif dengan      1   Tingkat Kepuasan Pegawai                                   70%           80%           Sekretariat BKF
    Dukungan Teknis Lainnya Badan   pelaksanaan koordinasi kegiatan dan dukungan        2   Capaian Realisasi Anggaran                                 85%           90%
    Kebijakan Fiskal                pelayanan prima
                                                                                        3   Persentase rekomendasi audit yang telah ditindak lanjuti
                                                                                                                                                       90%           90%


 2   Perumusan Kebijakan Pajak,      Tersedianya rekomendasi dan rumusan kebijakan      1   Persentase efektifitas kebijakan pendapatan negara
                                                                                                                                                       75%           85%               PKPN
     Kepabeanan, Cukai dan PNBP      pendapatan negara yang mendukung terwujudnya
                                     kebijakan fiskal                                   2   Persentase usulan rekomendasi dan rumusan kebijakan
                                                                                            di bidang pajak yang diterima oleh pimpinan eselon I       85%           90%

                                                                                        3   Persentase usulan rekomendasi dan rumusan kebijakan
                                                                                            di bidang kepabeanan dan cukai yang diterima oleh          85%           90%
                                                                                            pimpinan eselon I
                                                                                        4   Peraturan penurunan tarif Bea Masuk sebagai                 1 Februari 2010         Hasil temu nasional
                                                                                            pelaksanaan APBN 2010.
                                                                                        5   RPP tentang cost recovery                                        Juni 2010         Kontrak kinerja Menkeu
                                     MENTERI KEUANGAN
                                     REPUBLIK INDONESIA
                                             – 216 –

                   TUJUAN PROGRAM/                                                                    TARGET          UNIT ORGANISASI
PROGRAM/KEGIATAN                                             INDIKATOR
                      KEGIATAN                                                                     2010        2014     PELAKSANA
       (1)               (2)                                       (3)                             (4)          (5)            (6)
                                       6   PMK pemberian fasilitas PDRI untuk eksplorasi           1 Februari 2010    Hasil temu nasional
                                           migas dan panas bumi, dalam UU APBN
                                       7   Kajian implikasi pemberian insentif untuk pembangunan   1 Februari 2010    Hasil temu nasional
                                           refinery baru kepada APBN serta manfaat dan biaya
                                           untuk ditampung dalam APBN-P 2010
                                       8   Kajian manfaat dan biaya pemberian insentif             1 Februari 2010    Hasil temu nasional
                                           pemanfaatan renewable energy berupa
                                           keringanan pajak terhadap perekonomian dan
                                           implikasi insentif terhadap APBN.
                                       9   Usulan perubahan PP no 34 tahun 1996 agar               1 Februari 2010    Hasil temu nasional
                                           sesuai dengan UU kepabeanan dan praktek
                                           kepabeanan internasional
                                       10 Kajian usulan pengenaan pajak ekspor (bea                1 Februari 2010    Hasil temu nasional
                                           keluar) atas produk bahan mentah dan implikasi
                                          fiskal dan ekonomi.
                                       11 PMK Harmonisasi Tarif Bea Masuk                          1 Februari 2010    Hasil Temu Nasional
                                       12 Pemberian Fasilitas Perpajakan terhadap                  1 Februari 2010     Program 100 Hari
                                           pemanfaatan energi terbarukan (renewable
                                          energy)
                                       13 Perpres tentang Pertanian Pangan Skala Luas              1 Februari 2010     Program 100 Hari
                                           (Food Estate)
                                       14 Perangkat peraturan mengenai pemanfaatan coal            1 Februari 2010     Program 100 Hari
                                           bed methane selesai 1 Februari 2010 sehingga
                                           bisa menghasilkan energi pada tahun 2011
                                                                              MENTERI KEUANGAN
                                                                              REPUBLIK INDONESIA
                                                                                      – 217 –

                                           TUJUAN PROGRAM/                                                                                      TARGET             UNIT ORGANISASI
     PROGRAM/KEGIATAN                                                                                  INDIKATOR
                                                 KEGIATAN                                                                                    2010           2014     PELAKSANA
                (1)                                   (2)                                                     (3)                             (4)           (5)              (6)
3   Perumusan Kebijakan APBN   Tersedianya rekomendasi kebijakan APBN           1   Persentase deviasi target defisit APBN                   10%            8%           PKAPBN
                               yang sustainable untuk mendukung pembangunan     2   Persentase deviasi proyeksi penerimaan perpajakan
                                                                                                                                             4,5%           4%
                               nasional
                                                                                3   Persentase rekomendasi alokasi transfer ke daerah yang
                                                                                                                                             75%        80%
                                                                                    digunakan sebagai bahan usulan ke DPR
                                                                                4   Penyempurnaan PMK No 261/2008 tentang tata                Oktober 2014         Kontrak kinerja Menkeu
                                                                                    cara penyediaan anggaran, perhitungan,
                                                                                    pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi
                                                                                    pupuk
                                                                                5   Penyempurnaan kebijakan subsidi BBM, Listrik                Juni 2010          Kontrak kinerja Menkeu
                                                                                    dan Pupuk agar lebih cepat dan efisien
                                                                                6   Kajian penerapan PBBKB di daerah berkaitan                  Juni 2010          Kontrak kinerja Menkeu
                                                                                    dengan harga dan subsidi BBM
                                                                                7   Revisi Perpres no. 104 tahun 2003                        1 Februari 2010        Hasil temu nasional
                                                                                8   Kajian tentang rasionalisasi subsidi listrik dan         Desember 2010          Hasil temu nasional
                                                                                    subsidi BBM
                                                                                9   Peningkatan tingkat hunian rusunawa yang                 1 Februari 2010         Program 100 Hari
                                                                                    sudah/sedang dibangun dari sekitar 40% menjadi
                                                                                    80% dalam 100 hari dan melakukan kaji ulang
                                                                                    menyeluruh atas kebijakan pembangunan dan
                                                                                    penghunian rusunawa dan rusunami
                                                                                10 Konsep kebijakan pengalihan sistem subsidi                1 Februari 2010         Program 100 Hari
                                                                                    BBM, pupuk dan listrik
                                                                                11 -Terbitnya surat jaminan gas dari BP Migas dan            1 Februari 2010         Program 100 Hari
                                                                                          MENTERI KEUANGAN
                                                                                          REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                 – 218 –

                                                          TUJUAN PROGRAM/                                                                                    TARGET        UNIT ORGANISASI
     PROGRAM/KEGIATAN                                                                                              INDIKATOR
                                                             KEGIATAN                                                                                   2010        2014     PELAKSANA
                 (1)                                             (2)                                                       (3)                          (4)          (5)           (6)
                                                                                                Head Of Agreement (HOA)
                                                                                                -Ditandatangani Gas Supply Purchase Agreement           1 Februari 2010
                                                                                                (GSPA)
                                                                                                -Adanya peraturan yang menetapkan prioritas             1 Februari 2010
                                                                                                dan harga gas khusus sesuai keekonomian
                                                                                                industri pupuk melalui revisi Pasal 28
                                                                                                Undang-undang Migas No.22 tahun 2001
                                                                                            12 Tahun 2015 diproduksi Pupuk Organik yang                 1 Februari 2010     Program 100 Hari
                                                                                                sesuai SNI

4   Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor                                                    1   Jumlah risiko fiskal teridentifikasi yang terukur
                                         - Terwujudnya pengelolaan risiko fiskal yang                                                                    4            5           PPRF
    Keuangan
                                         antisipatif dan responsif yang dapat mendukung
                                         stabilisasi serta mendorong pertumbuhan            2   Persentase jumlah rekomendasi atas transaksi dukungan
                                                                                                                                                        82%        87%
                                         perekonomian                                           pemerintah yang diterima
                                         - Tersedianya rekomendasi dan pernyataan           3   Persentase penggunaan anggaran risiko fiskal            83%        87%
                                          risiko fiskal                                     4   Perubahan sistem pengelolaan pendanaan BLU              Desember 2010      Hasil temu nasional
                                                                                                Tanah dan Land Capping untuk ditampung
                                                                                                dalam APBN-P 2010
                                                                                            6   Menyusun ketentuan tata kelola yang baik, adil,         1 Februari 2010    Hasil temu nasional
                                                                                                akuntabel dan transparan terhadap dukungan
                                                                                                pemerintah pada proyek infrastruktur yang
                                                                                                bersifat non-kompetitif.
                                                                                            7   SKB Menteri ESDM, Meneg BUMN, Menteri                   1 Februari 2010    Hasil temu nasional
                                                                                                Keuangan, mengenai prosedur negosiasi dan
                                                                                                penetapan IPP, indikator harga, dan penjaminan
                                                                                   MENTERI KEUANGAN
                                                                                   REPUBLIK INDONESIA
                                                                                          – 219 –

                                             TUJUAN PROGRAM/                                                                                       TARGET        UNIT ORGANISASI
     PROGRAM/KEGIATAN                                                                                      INDIKATOR
                                                   KEGIATAN                                                                                   2010        2014     PELAKSANA
                (1)                                     (2)                                                        (3)                        (4)          (5)           (6)
                                                                                         PSO.
                                                                                     8   Perpres tentang Proyek Percepatan                    1 Februari 2010    Hasil temu nasional
                                                                                         Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik                                    Program 100 Hari
                                                                                         10.000 MW Tahap II
                                                                                     9   Perpres perubahan atas Perpres Nomor                 1 Februari 2010     Program 100 Hari
                                                                                         67/2005 yang dapat mendukung peningkatan
                                                                                        kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
                                                                                     10 Perpres tentang Harga Patokan Pembelian               1 Februari 2010     Program 100 Hari
                                                                                         Listrik Dari Panas Bumi
                                                                                     11 Rumusan kebijakan untuk menyelesaikan                 1 Februari 2010     Program 100 Hari
                                                                                         secara tuntas permasalahan PPA di tingkat
                                                                                        korporat PT PLN
                                                                                     12 -Penandatanganan Loan Agreement Kerjasama             1 Februari 2010     Program 100 Hari
                                                                                         Pembangunan Pabrik UREA di Iran
                                                                                         -Terlaksananya pembangunan Pabrik
                                                                                        tahun 2011 - 2014
                                                                                     13 Terlaksananya kerjasama pembangunan Pabrik            1 Februari 2010     Program 100 Hari
                                                                                         Phosphoric Acid dengan Yordania di Gresik tahun
                                                                                         2011 - 2013

5   Perumusan Kebijakan Ekonomi   Terwujudnya kebijakan ekonomi makro yang           1   Persentase rata rata deviasi proyeksi asumsi makro
                                                                                                                                              10%         5%           PKEM
                                  antisipatif dan responsif yang dapat mendukung
                                  stabilisasi dan mendorong pertumbuhan              2   Tingkat kepuasan stakeholder                         80%        85%
                                  perekonomian
                                                                                     3   Tingkat pemanfaatan economic executive dashboard
                                                                                                                                               3            3
                                                                                    MENTERI KEUANGAN
                                                                                    REPUBLIK INDONESIA
                                                                                             – 220 –

                                                   TUJUAN PROGRAM/                                                                                         TARGET       UNIT ORGANISASI
     PROGRAM/KEGIATAN                                                                                         INDIKATOR
                                                        KEGIATAN                                                                                     2010        2014     PELAKSANA
                (1)                                          (2)                                                    (3)                              (4)          (5)           (6)
6   Perumusan Kebijakan dan           - Tersedianya kebijakan dan program kerja sama    1   Jumlah penerima bantuan hibah (pendidikan) dalam
                                                                                                                                                     625         665          PKKSI
    Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan   internasional yang terpercaya dan optimal dalam       rangka kerja sama teknik luar negeri
    Internasional                     rangka mendukung terwujudnya stabilitas ekonomi   2   Jumlah rekomendasi Delri yang diadopsi menjadi
                                      nasional                                                                                                       30          35
                                                                                            kesepakatan internasional
                                      - Terlaksananya program kerjasama internasional   3   Jumlah pertemuan dengan negara mitra strategis-
                                      yang optimal                                          lembaga multilateral dan investor utama sesuai rencana   24          30

                                                                                        4   Dokumen Posisi Indonesia untuk COP-15 UNFCCC di          1 Februari 2010
                                                                                                                                                                         Program 100 Hari
                                                                                            Copenhagen, Denmark
                                                                      MENTERI KEUANGAN
                                                                      REPUBLIK INDONESIA
                                                                                – 221 –

                                                        KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
                                                                     BADAN KEBIJAKAN FISKAL
                                                                                                   ALOKASI
                     PROGRAM/KEGIATAN
                                                                      2010                2011               2012               2013              2014
                                 (1)                                   (2)                 (3)                (4)                (5)               (6)
A. ALOKASI PROGRAM                                                                               0.93226             0.94699           0.97450           1.01227
PROGRAM
    Perumusan Kebijakan Fiskal                                       128,931,689,000      101,293,583,915    106,704,456,055   112,040,268,913   120,912,258,621
                                                             RM      117,583,333,000      99,293,583,915     105,204,456,055   111,040,268,913   120,912,258,621
                                                            PHLN      11,348,356,000       2,000,000,000       1,500,000,000     1,000,000,000                 0
KEGIATAN
   1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya                   36,494,811,000       35,186,555,905     38,472,418,219    40,490,088,069    45,377,114,450
    Badan Kebijakan Fiskal
   2 Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan                 15,599,187,000       12,294,533,706     12,698,233,027    13,326,390,423    14,070,226,649
    PNBP
   3 Perumusan Kebijakan APBN                                         15,579,854,000       12,411,991,216     12,759,078,454    13,332,285,360    14,049,457,824
                                                             RM        8,312,338,000      10,411,991,216      11,259,078,454    12,332,285,360    14,049,457,824
                                                            PHLN       7,267,516,000       2,000,000,000       1,500,000,000     1,000,000,000                 0
   4 Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan                    15,322,545,000      12,036,630,625      12,431,017,837    13,045,910,662    13,773,048,316
                                                             RM       11,241,705,000      12,036,630,625      12,431,017,837    13,045,910,662    13,773,048,316
                                                            PHLN       4,080,840,000                   0                   0                 0                 0

   5 Perumusan Kebijakan Ekonomi                                      23,970,000,000       16,253,814,877     16,800,499,567    17,632,285,570    18,632,465,493
   6 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama                   21,965,292,000       13,110,057,586     13,543,208,950    14,213,308,829    15,009,945,889
    Keuangan Internasional
                                                                                                         MENTERI KEUANGAN
                                                                                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                        – 222 –

                                                                                                    PROGRAM 100 HARI
                                                                                                 BADAN KEBIJAKAN FISKAL
Bidang Perekonomian
                                                                               KRITERIA                       UKURAN               UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI           PENANGGUNG JAWAB         INSTANSI TERKAIT                                                                                                                       % CAPAIAN                          KETERANGAN
                                                                             KEBERHASILAN                  KEBERHASILAN                           H100
             1                         2                     3                        4                             5                              6                                               7                                  8
P21: Pengembangan energi terbarukan nasional
(P21A1) Pemberian Fasilitas Departemen Keuangan   Dep ESDM, Depperind,   Penyelesaian Peraturan        Terbitnya PMK tentang      TARGET H30:15%                                       H30: 100%             '30% kemajuan:
Perpajakan terhadap                               KLH                    Menteri Keuangan tentang      Pemberian Insentif                                                                                    a) Penyelesaian konsep kebijakan subsidi BBM;
pemanfaatan energi                                                       Insentif pemanfaatan energi   Perpajakan sektor energi   a)Pengumpulan data dan informasi tentang energi                            (kemajuan 30% dari bobot 50% atau 15% dari UK)
terbarukan (renewable                                                    terbarukan                    terbarukan                 terbarukan ;
energy)                                                                                                                                                                                                      b) Penyelesaian konsep kebijakan subsidi Listrik
                                                                                                                                  b) Rapat Koordinasi dengan K/L terkait untuk                               (kemajuan 30% dari bobot 50% atau 15% dari UK).
                                                                                                                                  mendapat masukan tentang energi terbarukan dan
                                                                                                                                  fasilitas perpajakan yang diperlukan.                                      - Sedang disusun alternatif kebijakan pengalihan
                                                                                                                                                                                                             subsidi BBM
                                                                                                                                                                                                             - Tengah disusun proyeksi fuelmix, susut jaringan
                                                                                                                                                                                                             dan BPP 5 tahun ke depan



                                                                                                                                  TARGET H50: 40%                                                      100% a) inventarisasi peraturan fasilitas perpajakan
                                                                                                                                                                                                            terkait:
                                                                                                                                  a) Menginventarisasi ketentuan/ Peraturan                                 - sumber panas bumi :
                                                                                                                                  perundangan yang telah ada yang berkaitan dengan                          PP No.1 Tahun 2007;
                                                                                                                                  pemberian fasilitas perpajakan kepada sektor                              PMK No. 177/PMK.011/2007;
                                                                                                                                  industri/ jenis barang yang dikategorikan sebagai                         PMK No. 242/PMK.011/2008.
                                                                                                                                  energi terbarukan (Pembebasan BM, Pengenaan BK,                           - sumber energi Bahan Bakar Nabati (BBN) :
                                                                                                                                  Cukai, PPh, PPN, BM/PPNDTP);                                              PMK No. 156/PMK.011/2009
                                                                                                                                                                                                            - sumber energi lainnya :
                                                                                                                                  b) Mengidentifikasi kebutuhan fasilitas perpajakan                        nihil

                                                                                                                                                                                                             b) identifikasi kebutuhan fasilitas perpajakan
                                                                                                                                                                                                             dibutuhkan terkait:
                                                                                                                                                                                                             - sumber energi panas bumi
                                                                                                                                                                                                             - sumber energi BBN
                                                                                                                                                                                                             - PLTS (Tenaga Surya)
                                                                                                                                                                                                             - PLTB (Tenaga Bayu)
                                                                                                                                                                                                             - PLTMH (Tenaga Mikro Hidro)
                                                                                                        MENTERI KEUANGAN
                                                                                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                     – 223 –

                                                                                   KRITERIA                  UKURAN             UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI          PENANGGUNG JAWAB           INSTANSI TERKAIT                                                                                                                 % CAPAIAN                         KETERANGAN
                                                                                 KEBERHASILAN             KEBERHASILAN                         H100
           1                         2                         3                        4                        5                              6                                            7                                  8
                                                                                                                               TARGET H75: 80%                                                   100% a) Hasil kajian:
                                                                                                                                                                                                      - Tarif PPh Badan sebesar 5% selama 15 tahun
                                                                                                                               a) Mengkaji kemungkinan diberikannya fasilitas                         sejak masa eksplorasi panas bumi (fasilitas melalui
                                                                                                                               perpajakan tambahan untuk meningkatkan                                 penerbitan PP)
                                                                                                                               pemanfaatan energi terbarukan;                                         - PPN DTP dan BM DTP (fasilitas melalui
                                                                                                                                                                                                      penerbitan PMK)
                                                                                                                               b) Merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan di                       - PPN Tidak Dipungut untuk impor BKP tertentu
                                                                                                                               tempuh                                                                 (melalui perubahan KMK No.231/KMK.03/2001)
                                                                                                                                                                                                      - Pembebasan/pengurangan PPh Pasal 22 Impor
                                                                                                                                                                                                      Barang (melalui perubahan KMK
                                                                                                                                                                                                      No.254/KMK.03/2001)
                                                                                                                                                                                                      b) Merumuskan rekomendasi kebijakan:
                                                                                                                                                                                                      - Fasilitas tambahan yang dapat diberikan dalam
                                                                                                                                                                                                      rangka P100H: (i) PPN Tidak Dipungut untuk
                                                                                                                                                                                                      Impor Barang; dan (ii) Pembebasan PPh Pasal 22
                                                                                                                                                                                                      Impor atas Barang.
                                                                                                                                                                                                      - Fasilitas tambahan yang diberikan setelah P100H:
                                                                                                                                                                                                      (i) Perlakuan tarif khusus PPh Badan sebesar 5%;
                                                                                                                                                                                                      dan (ii) PPN DTP dan BM DTP.


                                                                                                                               Target H100: 100%                                                      Untuk energi terbarukan termasuk panas bumi,
                                                                                                                                                                                                      pembebasan PPN dan PPh pasal 22 atas impor
                                                                                                                               Menyusun dan merumuskan PMK tentang                                    barang-barang yang bea masuknya telah
                                                                                                                               Pemberian Insentif Perpajakan sektor energi                            dibebaskan. Selain itu, khusus untuk panas bumi,
                                                                                                                               terbarukan                                                             diberikan Tarif Khusus untuk PPh.

P12: Pembiayaan untuk Pembangunan Infrastruktur
(P12A1) Perubahan Perpres Kementerian PPN/Kepala   Depdagri, Depkeu (BKF),   Penyelesaian perubahan   TARGET: Perpres          TARGET H30: XXX                                    H30: XX%            60% kemajuan penyelesaian perubahan Perpres
Nomor 67 Tahun 2005       Bappenas                 DepPU, Dephub,            Perpres Nomor 67/2005    perubahan atas Perpres
tentang Kerjasama                                  DepESDM, DepBUMN          tentang Kerjasama        Nomor 67/2005 yang dapat TARGET H50: XXX                                    H50: XX%            Catatan Depkeu (BKF) :
Pemerintah dan Badan                                                         Pemerintah dan Badan     mendukung peningkatan                                                                           Rancangan perubahan Perpres No 67 tahun 2005
Usaha Dalam Penyediaan                                                       Usaha Dalam Penyediaan   kerjasama Pemerintah dan                                                                        telah dikembalikan oleh Sekretaris Kabinet
Infrastruktur                                                                Infrastruktur            Badan Usaha                                                                                     untuk disempurnakan dalam rapat koordinasi
                                                                                                                                                                                                      tingkat Menteri di Menko Perekonomian.
                                                                                                             MENTERI KEUANGAN
                                                                                                             REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                             – 224 –

                                                                                   KRITERIA                        UKURAN               UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI           PENANGGUNG JAWAB            INSTANSI TERKAIT                                                                                                               % CAPAIAN                              KETERANGAN
                                                                                 KEBERHASILAN                   KEBERHASILAN                           H100
            1                          2                        3                         4                              5                              6                                    7                                        8
                                                                                                                                       TARGET H75: XXX                           H75: XX%                  Catatan Depkeu (BKF):
                                                                                                                                                                                                           Memberikan masukan dalam rapat KKPPI
                                                                                                                                                                                                           (Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan
                                                                                                                                                                                                           Infrastruktur) di kantor Menko Perekonomian
                                                                                                                                                                                                           untuk perbaikan pasal-pasal yang terkait dengan
                                                                                                                                                                                                           dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah
                                                                                                                                                                                                           (pasal 17A,B,C dan pasal 1 ayat 8)


                                                                                                                                       TARGET H100: XXX                          H100: Perpres perubahan   Catatan Depkeu (BKF):
                                                                                                                                                                                 atas Perpres Nomor        Rancangan perubahan Perpres No 67 telah diajukan
                                                                                                                                                                                 67/2005 yang dapat        oleh Menko Perekonomian selaku Ketua KKPPI kepada
                                                                                                                                                                                 mendukung peningkatan     Presiden RI melalui Seskab. Menurut informasi dari staf
                                                                                                                                                                                 kerjasama Pemerintah      Seskab pada tanggal 25 Januari 2010, naskah asli ada
                                                                                                                                                                                 dan Badan Usaha           perubahan redaksional sehingga memerlukan paraf dari
                                                                                                                                                                                                           Menko Perekonomian.


P13: Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Strategis
(P13A6) Peningkatan        Kementerian Negara        Depkeu (BKF), Dep PU,   [1] Terklasifikasi status     TARGET:                     TARGET H30: XXX                           H30: XX%                  100% sudah terklasifikasi
tingkat hunian rusunawa    Perumahan Rakyat          PLN, PDAM, Pemda,       rusunawa                      [1] Terklasifikasi 100%     TARGET H50: XXX                           H50: XX%                  83 = 0% Depkeu:
                                                                                                                                                                                                           Catatan (Des 09 baru selesai)
yang sudah/sedang                                    P.Tinggi                [2] 83 TB menjadi 121 TB      [2] Terbangun 121 TB                                                                            Sesuai informasi dari Kementerian Perumahan
dibangun dari sekitar 40%                                                    terbangun                     [3] 68,5 TB siap fisik                                                                          Rakyat, pembahasan telah dilakukan dengan
menjadi 80% dalam 100 hari                                                   [3] Dari 83 TB terbangun      [4] 30 TB siap huni                                                                             Dep.PU dan Depkeu (DJKN dan DJPB), target
dan melakukan kaji ulang                                                     menjadi 68,5 TB siap fisik    [5] 24 TB terhuni                                                                               belum selesai masih ada kendala di lapangan,
menyeluruh atas kebijakan                                                    [4] 68,5 TB siap fisik                                                                                                        target bulan Desember selesai.
pembangunan dan                                                              menjadi 30 TB siap huni
penghunian rusunawa dan                                                      [5] 30 TB siap huni menjadi
rusunami                                                                     24 TB dihuni                                              TARGET H75: XXX                           H75: XX%                  Depkeu tidak terlibat dalam pembangunan fisik.
                                                                                                                                                                                                           Departemen Keuangan hanya terlibat dalam alih
                                                                                                                                                                                                           status tanah milik negara.
                                                                                                                                       TARGET H100:                              H100: XX%                 Catatan Depkeu (BKF):
                                                                                                                                       [1] Terklasifikasi 100%                                             Depkeu tidak terlibat secara fisik.
                                                                                                                                       [2] Terbangun 121 TB
                                                                                                                                       [3] 68,5 TB siap fisik
                                                                                                                                       [4] 30 TB siap huni
                                                                                                                                       [5] 24 TB terhuni
                                                                                       MENTERI KEUANGAN
                                                                                       REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                    – 225 –

                                                                KRITERIA                    UKURAN              UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
RENCANA AKSI   PENANGGUNG JAWAB     INSTANSI TERKAIT                                                                                                               % CAPAIAN                   KETERANGAN
                                                              KEBERHASILAN               KEBERHASILAN                          H100
     1                2                      3                        4                         5                               6                                          7                          8
                                  Setneg, Menko Ek, Depkeu Tersusun rekomendasi      TARGET:                   TARGET H30: XXX                                 H30: XX%        [1] Identifikasi permasalahan kebijakan
                                  (BKF), Dep. PU,          penyempurnaan kebijakan   [1] Teridentifikasi                                                                       pembangunan dan penghunian rusuna (wa/mi)
                                                           pembangunan dan           permasalahan kebijakan                                                                    100%
                                                           penghunian rusunawa dam   pembangunan dan                                                                           [2] Formulasi awal penyempurnaan kebijakan
                                                           rusunami                  penghunian rusuna                                                                         [Draft-1]:
                                                                                     (wa/mi)                                                                                      - Rusunawa: 100%
                                                                                     [2] Terumuskan masukan                                                                       - Rusunami: 30%
                                                                                     formulasi awal                                                                            [3] Formulasi awal penyempurnaan kebijakan
                                                                                     penyempurnaan kebijakan                                                                   [Draft-2,3,4]: 0%
                                                                                     [Draft-1]                                                                                 [4] Rapat koordinasi dan review dengan
                                                                                     [3] Terumuskan masukan                                                                    pemangku kepentingan: 0%
                                                                                     formulasi awal                                                                            [5] Tersusun usulan rekomendasi kebijakan: 0%
                                                                                     penyempurnaan kebijakan
                                                                                     [Draft-2]
                                                                                     [4] Terumuskan masukan    TARGET H50: XXX                                 H50: XX%        Catatan Depkeu (BKF):
                                                                                     formulasi awal                                                                            Keterlibatan BKF (PKAPBN) dalam identifikasi
                                                                                     penyempurnaan kebijakan                                                                   permasalahan kebijakan pembangunan dan
                                                                                     [Draft-3]                                                                                 penghunian rusuna (wa/mi).
                                                                                     [5] Terselenggara rapat
                                                                                     koordinasi dan review     TARGET H75: XXX                                 H75: XX%        Catatan Depkeu(BKF):
                                                                                     dengan pemangku                                                                           Pada tahun 2009, BKF tidak dilibatkan dalam
                                                                                     kepentingan                                                                               pembahasan terkait kebijakan, walaupun sudah
                                                                                     [6] Terumuskan masukan                                                                    mengubungi unit penanggung jawab.
                                                                                     formulasi awal
                                                                                     penyempurnaan kebijakan
                                                                                     [Draft-4]                 TARGET H100: [1] Teridentifikasi permasalahan   H100: XX%       Catatan Depkeu (BKF):
                                                                                     [7] Tersusunnya Usulan    kebijakan pembangunan dan penghunian rusuna                     Pada tahun 2009, BKF tidak dilibatkan dalam
                                                                                     Rekomendasi Kebijakan     (wa/mi)                                                         pembahasan terkait kebijakan, walaupun sudah
                                                                                                               [2] Terumuskan masukan formulasi awal                           menghubungi unit penanggung jawab.
                                                                                                               penyempurnaan kebijakan [Draft-1]
                                                                                                               [3] Terumuskan masukan formulasi awal
                                                                                                               penyempurnaan kebijakan [Draft-2]
                                                                                                               [4] Terumuskan masukan formulasi awal
                                                                                                               penyempurnaan kebijakan [Draft-3]
                                                                                                               [5] Terselenggara rapat koordinasi dan review
                                                                                                               dengan pemangku kepentingan
                                                                                                               [6] Terumuskan masukan formulasi awal
                                                                                                               penyempurnaan kebijakan [Draft-4]
                                                                                                               [7] Tersusunnya Usulan Rekomendasi Kebijakan
                                                                                                          MENTERI KEUANGAN
                                                                                                          REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                       – 226 –

                                                                                  KRITERIA                     UKURAN             UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI              PENANGGUNG JAWAB        INSTANSI TERKAIT                                                                                                                  % CAPAIAN                    KETERANGAN
                                                                                KEBERHASILAN                KEBERHASILAN                         H100
             1                           2                     3                        4                          5                              6                                              7                          8
P15: Iklim investasi pertanian dan perikanan
(P15A1) Penyusunan PP        Departemen Pertanian   Depdag, Deperin,        Penyelesaian penyusunan     TARGET: Perpres tentang   TARGET H30: Melakukan: (1) Kajian Hukum tentang H30: 100%          Seluruh kegiatan yang ditargetkan pada H-30 telah
tentang Pertanian Pangan                            DepBUMN, Depkeu(BKF)    Perpres tentang Pertanian   Pertanian Pangan Skala    penyelesaian peraturan perundang-undangan food                     selesai dilaksanakan
Skala Luas (Food Estate )                                                   Pangan Skala Luas (Food     Luas (Food Estate )       estate ; (2) penyusunan draft peraturan perundang-
                                                                            Estate )                                              undangan; (3) pembahasan draft peraturan
                                                                                                                                  perundang-undangan di lingkup Deptan

                                                                                                                                  TARGET H50: Melakukan: (4) Pengiriman draft         H50: XX%       Catatan Depkeu (BKF):
                                                                                                                                  peraturan perundang-undangan food estate kepada                    RPP tentang investasi usaha tani skala luas sudah
                                                                                                                                  Menko Perekonomian; (5) Rapat sinkronisasi antar                   disampaikan kepada Menko Perekonomian untuk
                                                                                                                                  departemen; (6) Pengiriman hasil rapat sinkronisasi                diteruskan ke Sekretaris Kabinet paling lambat
                                                                                                                                  antar departemen kepada Setneg; (7) Finalisasi                     tanggal 15 Desember 2009.
                                                                                                                                  peraturan pendukung di bawah kewenangan Mentan

                                                                                                                                  TARGET H75: Melakukan: (8) Persetujuan draft RPP H75: XX%          Catatan Depkeu (BKF):
                                                                                                                                  oleh Setneg; (9) Penandatanganan peraturan                         PP sedang dibahas di Setneg tetapi Depkeu tidak
                                                                                                                                  pendukung oleh Mentan                                              dilibatkan. Dalam RA ini Depkeu semestinya
                                                                                                                                                                                                     tidak terkait (berdasarkan surat Sekretaris
                                                                                                                                                                                                     Jenderal a.n. Menteri Keuangan No.S-
                                                                                                                                                                                                     8/MK.1/2010 tanggal 8 Januari 2010).

                                                                                                                                  TARGET H100: PP tentang Pertanian Pangan Skala    H100: XX%        Catatan:
                                                                                                                                  Luas (Food Estate) telah selesai                                   Keterangan sama dengan H75.
P17: Jaminan pasokan energi
(P17A4) Penerbitan Perpres Departemen ESDM          Depkeu (BKF), DepBUMN, Penyelesaian Perpres         TARGET: Perpres tentang TARGET H30: Penyusunan rancangan awal draft         H30: 125%        50% kemajuan penyelesaian Perpres. Draft Perpres
tentang Proyek Percepatan                           Setkab                 tentang Proyek Percepatan    Proyek Percepatan        Perpres (40% dari UK)                                               telah disampaikan kepada Menko Perekonomian
Pembangunan Pembangkit                                                     Pembangunan Pembangkit       Pembangunan Pembangkit                                                                       untuk dibahas antardep melalui surat MESDM No.
Tenaga Listrik 10.000 MW                                                   Tenaga Listrik 10.000 MW     Tenaga Listrik 10.000 MW                                                                     5207/30/MEM.L/2009 tgl 10 Nopember 2009
Tahap II                                                                   Tahap II                     Tahap II

                                                                                                                                  TARGET H50: Draft Ranc Perpres sampai ke Menko H50: XX%            Catatan Depkeu (BKF):
                                                                                                                                  Perekonomian (10% dari UK)                                         Rancangan Perpres sudah disampaikan oleh
                                                                                                                                                                                                     Menko Perekonomian ke Sekretaris Kabinet
                                                                                                                                                                                                     untuk finalisasi.

                                                                                                                                  TARGET H75: Draft ranc Perpres hasil pembahasan   H75: XX%         Catatan Depkeu (BKF):
                                                                                                                                  di setkab telah disempurnakan oleh DESDM (35%                      BKF sudah menyampaikan masukan atas
                                                                                                                                  dari UK)                                                           rancangan RPerpres dimaksud pada rapat Menko
                                                                                                                                                                                                     Senin, 28 Desember 2009. RPerpres ini sudah
                                                                                                                                                                                                     dianggap final dan disampaikan ke Seskab,
                                                                                                                                                                                                     sedangkan copy yang diterima BKF sudah
                                                                                                                                                                                                     diteruskan ke Biro Hukum untuk ditelaah.
                                                                                                       MENTERI KEUANGAN
                                                                                                       REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                    – 227 –

                                                                              KRITERIA                      UKURAN             UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI            PENANGGUNG JAWAB     INSTANSI TERKAIT                                                                                                                   % CAPAIAN                    KETERANGAN
                                                                            KEBERHASILAN                 KEBERHASILAN                         H100
            1                              2               3                        4                           5                              6                                             7                          8
                                                                                                                               TARGET H100: Perpres tentang Proyek Percepatan  H100: XX%         Catatan Depkeu (BKF):
                                                                                                                               Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW                   Telah diterbitkan Perpres No 4 tahun 2010 tanggal
                                                                                                                               Tahap II                                                          8 Januari 2010 tentang Proyek Percepatan
                                                                                                                                                                                                 Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000
                                                                                                                                                                                                 MW tahap II.
P18: Sistem harga energi yang kompetitif
(P18A1) Penerbitan Perpres Departemen ESDM     Depkeu (BKF), Deperin,   Penyelesaian Perpres         TARGET: Perpres tentang   TARGET H30: Penyusunan rancangan awal draft       H30: 125%       50% kemajuan penyelesaian Perpres. Draft Perpres
tentang Harga Patokan                          DepBUMN, Setkab          tentang Harga Patokan        Harga Patokan Pembelian   Perpres (40% dari UK)                                             telah disampaikan kepada Menko Perekonomian
Pembelian Listrik Dari                                                  Pembelian Listrik Dari       Listrik Dari Panas Bumi                                                                     untuk dibahas antardep melalui surat MESDM No.
Panas Bumi                                                              Panas Bumi                                                                                                               5207/30/MEM.L/2009 tgl 10 Nopember 2009

                                                                                                                               TARGET H50: Draft Ranc Perpres sampai ke Menko H50: XX%           Catatan Depkeu (BKF):
                                                                                                                               Perekonomian (10% dari UK)                                        BKF cq PPRF telah menyampaikan pendapat
                                                                                                                                                                                                 bahwa harga patokan tertinggi pembelian listrik
                                                                                                                                                                                                 dari panas bumi sebaiknya tidak ditetapkan
                                                                                                                                                                                                 dalam bentuk Perpres. Berdasarkan informasi
                                                                                                                                                                                                 Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, harga
                                                                                                                                                                                                 patokan tertinggi pembelian listrik dari panas
                                                                                                                                                                                                 bumi akan ditetapkan dengan peraturan menteri
                                                                                                                                                                                                 ESDM.




                                                                                                                               TARGET H75: Draft ranc Perpres hasil pembahasan   H75: XX%        Catatan Depkeu(BKF):
                                                                                                                               di setkab telah disempurnakan oleh DESDM (35%                     Peraturan Menteri ESDM sudah terbit dengan
                                                                                                                               dari UK)                                                          No 32 tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009
                                                                                                                                                                                                 tentang penetapan harga jual listrik dari
                                                                                                                                                                                                 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (9,70
                                                                                                                                                                                                 c$/Kwh)



                                                                                                                               TARGET H100: Perpres tentang Harga Patokan        H100: XX%       Catatan:
                                                                                                                               Pembelian Listrik Dari Panas Bumi                                 Keterangan sama dengan H75.
P19: Ketahanan energi
(P19A1) Perumusan          Departemen ESDM     Depkeu (BKF), Kemeneg    Tersusunnya rumusan          TARGET: Rumusan            TARGET H30: Penyusunan rancangan awal draft      H30: 125%       50% kemajuan penyelesaian rumusan
penyelesaian permasalahan                      BUMN                     penyelesaian permasalahan    kebijakan untuk            Perpres (40% dari UK)                                            penyelesaian permasalahan PPA. Draft Perpres
PPA di tingkat korporat PT                                              PPA di tingkat korporat PT   menyelesaikan secara                                                                        telah disampaikan kepada Menko Perekonomian
PLN                                                                     PLN                          tuntas permasalahan PPA                                                                     untuk dibahas antardep melalui surat MESDM No.
                                                                                                     di tingkat korporat PT PLN                                                                  5207/30/MEM.L/2009 tgl 10 Nopember 2009


                                                                                                                               TARGET H50: Draft Ranc Perpres sampai ke Menko H50: XX%           Catatan Depkeu (BKF):
                                                                                                                               Perekonomian (10% dari UK)                                        Dalam rapat koordinasi di kantor Menko
                                                                                                                                                                                                 Perekonomian tanggal 4 Desember 2009, telah
                                                                                                                                                                                                 disepakati pembentukan tim koordinasi tingkat
                                                                                                                                                                                                 Menteri.
                                                                                                                MENTERI KEUANGAN
                                                                                                                REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                               – 228 –

                                                                                        KRITERIA                     UKURAN                UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI             PENANGGUNG JAWAB               INSTANSI TERKAIT                                                                                                                      % CAPAIAN                    KETERANGAN
                                                                                      KEBERHASILAN                KEBERHASILAN                            H100
             1                          2                            3                        4                            5                               6                                               7                           8
                                                                                                                                           TARGET H75: Draft ranc Perpres hasil pembahasan     H75: XX%        Catatan Depkeu (BKF):
                                                                                                                                           di setkab telah disempurnakan oleh DESDM (35%                       Sudah dilakukan rapat di Menko Perekonomian,
                                                                                                                                           dari UK)                                                            untuk pembentukan Tim berdasarkan Perpres.
                                                                                                                                                                                                               Draft Perpres sudah diselesaikan dan dikirim ke
                                                                                                                                                                                                               Seskab

                                                                                                                                           TARGET H100: Rumusan kebijakan untuk                H100: XX%       Catatan Depkeu (BKF):
                                                                                                                                           menyelesaikan secara tuntas permasalahan PPA di                     Berdasarkan rapat di kantor Wapres tanggal 8
                                                                                                                                           tingkat korporat PT PLN                                             Januari 2010 usulan pembentukan Tim tersebut
                                                                                                                                                                                                               tidak disetujui dan selanjutnya disepakati bahwa
                                                                                                                                                                                                               penyelesaian permasalahan PPA tersebut
                                                                                                                                                                                                               dikembalikan untuk diselesaikan oleh PT. PLN
                                                                                                                                                                                                               (dengan mekanisme Business to Business)

(P19A3) Pemanfaatan coal                                  Depkeu (BKF), Kemeneg   Penyelesaian dan cakupan    TARGET: Perangkat            TARGET H30: XXX                                     H30: XX%        35% tingkat kemajuan: a) Pemrosesan pedoman
bed methane melalui                                       BUMN                    perangkat peraturan         peraturan mengenai                                                                               tentang pengusahaan gas methana batubara /CBM
penyusunan perangkat                                                              mengenai pemanfaatan coal   pemanfaatan coal bed                                                                             dalam bentuk SK Dirjen (kemajuan 40% dari bobot
peraturan sehingga bisa                                                           bed methane                 methane selesai 1 Februari                                                                       50% atau 20% dari UK); b) Penyesuaian term and
menghasilkan energi pada                                                                                      2010 sehingga bisa                                                                               condition kontrak CBM (kemajuan 30% dari bobot
tahun 2011                                                                                                    menghasilkan energi pada                                                                         50% atau 15% dari UK)
                                                                                                              tahun 2011
                                                                                                                                           TARGET H50: XXX                                     H50: XX%        Catatan Depkeu (BKF):
                                                                                                                                                                                                               BKF cq PKPN sedang melakukan kajian tentang
                                                                                                                                                                                                               kemungkinan fasilitas perpajakan yang bisa
                                                                                                                                                                                                               diberikan. Namun demikian BKF masih
                                                                                                                                                                                                               menunggu usulan dari pembina sektor/Dep.
                                                                                                                                                                                                               ESDM tentang bentuk-bentuk fasilitas fiskal
                                                                                                                                                                                                               yang diinginkan.

                                                                                                                                           TARGET H75: XXX                                     H75: XX%        Catatan Depkeu(BKF):
                                                                                                                                                                                                               Usulan dari Dep. ESDM yang berkaitan dengan
                                                                                                                                                                                                               pemberian fasilitas perpajakan belum diterima
                                                                                                                                                                                                               BKF walaupun sudah dikonfirmasikan.


                                                                                                                                           TARGET H100: Perangkat peraturan mengenai           H100: XX%       Catatan Depkeu (BKF):
                                                                                                                                           pemanfaatan coal bed methane selesai 1 Februari                     Keterangan sama dengan H75.
                                                                                                                                           2010 sehingga bisa menghasilkan energi pada tahun
                                                                                                                                           2011
P20: Pengalihan sistem subsidi: BBM, pupuk, dan listrik
(P20A1) Perumusan            Departemen ESDM,             Depkeu (BKF), Kemeneg   Penyelesaian konsep         TARGET: Konsep kebijakan TARGET H30:                                             H30:
pengalihan sistem subsidi:   Departemen Pertanian         BUMN                    kebijakan pengalihan sistem pengalihan sistem subsidi Subsidi BBM: Membentuk tim pengkajian roadmap          H30: 100%       Bobot 30% dari keberhasilan Program
BBM, pupuk dan listrik                                                            subsidi                     BBM, pupuk dan listrik    dan penyempurnaan kebijakan subsidi BBM

                                                                                                                                           Kick off Meeting Tim Teknis
                                                                                                                                           Perumusan alternatif kebijakan (30% dari UK)
                                                                                                                                           Subsidi Listrik: Perhitungan Biaya Pokok Penyediaan H30: 100%       Penyusunan proyeksi fuelmix , susut jaringan dan
                                                                                                                                           (BPP) tenaga listrik (30% dari UK)                                  BPP 5 tahun kedepan (Bobot 30% dari keberhasilan
                                                                                                                                                                                                               Program)
                                                                                                                                           TARGET H50:                                         H50: XX%
                                                                    MENTERI KEUANGAN
                                                                    REPUBLIK INDONESIA
                                                                              – 229 –

                                                       KRITERIA         UKURAN           UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
RENCANA AKSI   PENANGGUNG JAWAB   INSTANSI TERKAIT                                                                                              % CAPAIAN                    KETERANGAN
                                                     KEBERHASILAN    KEBERHASILAN                       H100
     1                2                  3                4               5                              6                                             7                             8
                                                                                        Subsidi BBM: Pembahasan pentahapan pengurangan                      Catatan Depkeu (BKF):
                                                                                        subsidi BBM (40%)                                                   BKF ikut menyusun rumusan alternatif
                                                                                                                                                            pengurangan subsidi BBM melalui mekanisme
                                                                                                                                                            pembatasan volume BBM (melalui smart card/
                                                                                                                                                            kartu kendali) dan penyesuaian tarif BBM
                                                                                                                                                            bersubsidi, namun waktu pelaksanaannya
                                                                                                                                                            belum ditentukan.

                                                                                        Subsidi Listrik: Penyusunan Program Rasionalisasi                   Catatan Depkeu (BKF):
                                                                                        TDL                                                                 BKF ikut menyusun skenario rasionalisasi TDL
                                                                                                                                                            dan penyederhanaan golongan tarif agar target
                                                                                                                                                            penerima subsidi listrik lebih tepat sasaran.


                                                                                        TARGET H75:                                         H75: XX%
                                                                                        Subsidi BBM: Finalisasi roadmap (10%)                               Catatan Depkeu(BKF):
                                                                                                                                                            BKF ikut terlibat dalam finalisasi roadmap
                                                                                                                                                            rasionalisasi subsidi BBM dan penyusunan
                                                                                                                                                            blueprint kebijakan bahan bakar di Ditjen
                                                                                                                                                            Migas.

                                                                                        Subsidi Listrik: Penyusunan Roadmap pengalihan                      Catatan Depkeu(BKF):
                                                                                        subsidi listrik terarah                                             BKF ikut terlibat dalam tim kajian subsidi listrik
                                                                                                                                                            (Kepmen ESDM No 2674K/73/MEM/2009) dan
                                                                                                                                                            sedang dilakukan finalisasi roadmap
                                                                                                                                                            rasionalisasi subsidi listrik.


                                                                                        TARGET H100: Konsep kebijakan pengalihan sistem H100: XX%           Catatan Depkeu(BKF):
                                                                                        subsidi BBM, pupuk dan listrik                                      a) Roadmap rasionalisasi subsidi BBM telah selesai
                                                                                                                                                            sesuai hasil rapat di Ditjen Migas tanggal 26
                                                                                                                                                            Januari 2010. Saat ini sedang disusun laporannya
                                                                                                                                                            oleh Ditjen Migas
                                                                                                                                                            b) Pembahasan finalisasi roadmap rasionalisasi
                                                                                                                                                            subsidi listrik masih menunggu undangan dari
                                                                                                                                                            Ditjen LPE, Kementerian ESDM.
                                                                                                                                                            c) Pengalihan subsidi pupuk dikoordinir oleh
                                                                                                                                                            KemMenko Perekonomian, output dalam bentuk
                                                                                                                                                            policy paper masih dalam tahap penyelesaian.
                                                                                                       MENTERI KEUANGAN
                                                                                                       REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                     – 230 –

                                                                               KRITERIA                     UKURAN              UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI             PENANGGUNG JAWAB     INSTANSI TERKAIT                                                                                                                  % CAPAIAN                    KETERANGAN
                                                                             KEBERHASILAN                KEBERHASILAN                          H100
              1                           2                 3                        4                           5                              6                                            7                          8
P26: Revitalisasi Industri pupuk dan gula
Revitalisasi Industri Pupuk
Urea (P26A11)
Penyediaan Bahan Baku       Depperin            Dep. ESDM, Kementrian  Jaminan ketersediaan suplai   TARGET:                     TARGET H30: XXX                               H30: XX%          Kemajuan 70%
Gas (P26A111)                                   BUMN, Depkeu (BKF), BP gas bumi sesuai kebutuhan     [1] Terbitnya surat jaminan
                                                Migas                  selama minimal 20 tahun       gas dari BP Migas dan       TARGET H50: XXX                               H50: XX%          Catatan Depkeu (BKF):
                                                                       dengan harga khusus untuk     Head Of Agreement (HOA)                                                                     Berdasarkan informasi dari Direktorat Industri
                                                                       industri pupuk                (P26A111K1U1)                                                                               Kimia Hulu - Depperin, bahwa pembahasan
                                                                       (P26A111K1)                   [2] Ditandatangani Gas                                                                      dilakukan sejak 2007 bersama Dep ESDM, BP
                                                                                                     Supply Purchase                                                                             Migas, Industri pupuk dan Pertamina. Depkeu
                                                                                                     Agreement (GSPA)                                                                            (DJA) belum dilibatkan karena belum membahas
                                                                                                     (P26A111K1U2)                                                                               masalah keuangan. Pembahasan penyediaan
                                                                                                     [3] Adanya peraturan yang                                                                   bahan baku gas dilakukan bersamaan dengan
                                                                                                     menetapkan prioritas dan                                                                    pembahasan pupuk organik skala menengah kecil
                                                                                                     harga gas khusus sesuai                                                                     (P26A132)
                                                                                                     keekonomian industri
                                                                                                     pupuk melalui revisi Pasal TARGET H75: XXX                                H75: XX%          Sedang disusun rencana gas tahun 2010-2015
                                                                                                     28 Undang-undang Migas                                                                      termasuk kebutuhan gas untuk revitalisasi
                                                                                                     No.22 th. 2001                                                                              koordinasi BP Migas. Neraca Migas terbit
                                                                                                     (P26A111K1U3)                                                                               Januari 2010.

                                                                                                                               TARGET H100: [1] Terbitnya surat jaminan gas dari H100: XX%
                                                                                                                               BP Migas dan Head Of Agreement (HOA)
                                                                                                                               (P26A111K1U1)
                                                                                                                               [2] Ditandatangani Gas Supply Purchase Agreement
                                                                                                                               (GSPA) (P26A111K1U2)
                                                                                                                               [3] Adanya peraturan yang menetapkan prioritas dan
                                                                                                                               harga gas khusus sesuai keekonomian industri pupuk
                                                                                                                               melalui revisi Pasal 28 Undang-undang Migas No.22                 Catatan Depkeu (DJA):
                                                                                                                               th. 2001 (P26A111K1U3)                                            Sampai dengan saat ini DA belum dilibatkan
                                                                                                                                                                                                 untuk menindaklanjuti RA ini.
                                                                                                 MENTERI KEUANGAN
                                                                                                 REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                              – 231 –

                                                                            KRITERIA                  UKURAN             UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI           PENANGGUNG JAWAB     INSTANSI TERKAIT                                                                                                       % CAPAIAN                   KETERANGAN
                                                                          KEBERHASILAN             KEBERHASILAN                         H100
            1                         2                   3                       4                       5                              6                                     7                          8
Revitalisasi /
Pengembangan Industri
Pupuk Organik (P26A13)


Pengembangan industri      Depperin           Depkeu (BKF), Deptan,   Tersedianya kapasitas    TARGET:                   TARGET H30: XXX                           H30: XX%
Pupuk Organik skala                           Depdag dan Pemda        industri Pupuk Organik   Tahun 2015 diproduksi     TARGET H50: XXX                           H50: XX%        Catatan Depkeu (BKF):
menengah kecil (P26A132)                                              yang memenuhi SNI        Pupuk Organik yang sesuai                                                           Berdasarkan informasi dari Direktorat Industri
                                                                                               SNI                                                                                 Kimia Hulu - Depperin, pembahasan
                                                                                                                                                                                   pengembangan industri pupuk organik menengah
                                                                                                                                                                                   kecil dilakukan bersamaan dengan pembahasan
                                                                                                                                                                                   penyediaan bahan baku gas (P26A111)




                                                                                                                        TARGET H75: XXX                            H75: XX%        Karena pembahasan pengembangan industri
                                                                                                                                                                                   pupuk organik menengah kecil dilakukan
                                                                                                                                                                                   bersamaan dengan pembahasan penyediaan
                                                                                                                                                                                   bahan baku gas (P26A111), maka progress
                                                                                                                                                                                   rencana aksi ini sama, yaitu sedang disusun
                                                                                                                                                                                   rencana gas tahun 2010-2015 termasuk
                                                                                                                                                                                   kebutuhan gas untuk revitalisasi koodinasi BP
                                                                                                                                                                                   Migas.




                                                                                                                        TARGET H100: Tahun 2015 diproduksi Pupuk   H100: XX%       Catatan Depkeu (DJA):
                                                                                                                        Organik yang sesuai SNI                                    Sampai dengan saat ini DJA belum dilibatkan
                                                                                                                                                                                   untuk menindaklanjuti RA ini.
                                                                                                    MENTERI KEUANGAN
                                                                                                    REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                 – 232 –

                                                                           KRITERIA                      UKURAN             UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI           PENANGGUNG JAWAB     INSTANSI TERKAIT                                                                                                               % CAPAIAN                  KETERANGAN
                                                                         KEBERHASILAN                 KEBERHASILAN                         H100
            1                         2                   3                      4                           5                              6                                          7                          8
Kerjasama Industri Pupuk
Nasional dengan Negara
Lain (P26A14)

Kerjasama pembangunan      Depperin           Deplu, Depkeu (BKF),   Adanya jaminan               TARGET:                   TARGET H30: XXX                                H30: XX%        80%
Pabrik Urea di Iran                           Kementrian BUMN,       Pemerintah dalam mencari     Penandatanganan Loan      TARGET H50: XXX                                H50: XX%        Catatan Depkeu (BKF):
(P26A141)                                     Depdag                 pinjaman sebesar US$ 211.9   Agreement (P26A141K1U1)                                                                  BKF telah melakukan kajian kelayakan pemberian
                                                                     juta atau Euro 163 juta      Terlaksananya                                                                            jaminan pemerintah, namun jaminan pemerintah
                                                                     (P26A141K1)                  pembangunan Pabrik tahun                                                                 yang dibutuhkan dalam loan agreement dimaksud
                                                                                                  2011 - 2014 (P26A141K1U2)                                                                adalah jaminan pemerintah selaku pemegang
                                                                                                                                                                                           saham bukan jaminan pemerintah dalam rangka
                                                                                                                                                                                           kerjasama pemerintah dan swasta/badan usaha
                                                                                                                                                                                           untuk penyediaan infrastruktur sehingga
                                                                                                                                                                                           merupakan kewenangan Menneg BUMN.

                                                                                                                           TARGET H75: XXX                                 H75: XX%        BKF sudah berinisiatif mengundang rapat
                                                                                                                                                                                           Menneg BUMN dan Direksi PUSRI untuk
                                                                                                                                                                                           klarifikasi permasalahan. Rapat menyepakati
                                                                                                                                                                                           diperlukannya jaminan pendanaan dari
                                                                                                                                                                                           pemegang saham PUSRI. Terkait dengan hal ini
                                                                                                                                                                                           Menneg BUMN akan menindaklanjuti.


                                                                                                                           TARGET H100: Penandatanganan Loan Agreement     H100: XX%       Catatan Depkeu (BKF):
                                                                                                                           (P26A141K1U1)                                                   Penjelasan dari Kementerian Negara BUMN
                                                                                                                           Terlaksananya pembangunan Pabrik tahun 2011 -
                                                                                                                           2014 (P26A141K1U2)
                                                                                                  MENTERI KEUANGAN
                                                                                                  REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                             – 233 –

                                                                            KRITERIA                   UKURAN             UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN
    RENCANA AKSI          PENANGGUNG JAWAB     INSTANSI TERKAIT                                                                                                            % CAPAIAN                   KETERANGAN
                                                                          KEBERHASILAN              KEBERHASILAN                         H100
            1                        2                  3                         4                            5                          6                                        7                           8
Kerjasama pembangunan     Depperin           Depkeu (BKF), Kementrian Terbentuknya Joint Venture TARGET:                   TARGET H30: XXX                            H30: XX%         60%
Pabrik Phosphoric Acid                       BUMN dan BKPM            Company (P26A142K1)        Terlaksananya             TARGET H50: XXX                            H50: XX%         Catatan Depkeu (BKF):
dengan Yordania di Gresik                                                                        pembangunan Pabrik tahun                                                              BKF belum pernah dilibatkan dalam pembahasan
(P26A142)                                                                                        2011 - 2013 (P26A142K1U1)                                                             kerjasama pembangunan Pabrik Phosphoric Acid
                                                                                                                                                                                       dengan Yordania di Gresik.
                                                                                                                         TARGET H75: XXX                              H75: XX%         Sudah dikonfirmasi ke pihak PUSRI dan
                                                                                                                                                                                       diperoleh informasi dari Direktur Keuangan
                                                                                                                                                                                       PUSRI bahwa Depkeu tidak perlu terlibat
                                                                                                                                                                                       karena skema kerjasamanya B to B.
                                                                                                                                                                                       Depkeu semestinya tidak terkait dengan RA ini
                                                                                                                                                                                       (Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan
                                                                                                                                                                                       No.S-8/MK.1/2010 tanggal 8 Januari 2010).




                                                                                                                         TARGET H100: Terlaksananya pembangunan Pabrik H100: XX%       Catatan Depkeu (BKF):
                                                                                                                         tahun 2011 - 2013 (P26A142K1U1)                               Penyelesaian dilakukan melalui skema B to B
P27: Pengembangan Klaster Industri-industri berbasis sumber daya alam fosil dan yang terbarukan
P28: Aksesibilitas dan keterhubungan (connectivity ) Antar Wilayah
                                                                                             MENTERI KEUANGAN
                                                                                             REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                        – 234 –

                                                                                           PROGRAM 100 HARI
                                                                                        BADAN KEBIJAKAN FISKAL
Bidang Kesejahteraan Rakyat
                             PENANGGUNG                                         KRITERIA               UKURAN             UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75,
   RENCANA AKSI                                    INSTANSI TERKAIT                                                                                               % CAPAIAN                KETERANGAN
                                 JAWAB                                     KEBERHASILAN             KEBERHASILAN                       DAN H100
           1                        2                       3                       4                      5                              6                               7                       8
P43: Penguatan posisi Indonesia pada Konferensi PBB ke-15 untuk Perubahan Iklim di Copenhagen, Denmark, 7-18 Desember 2009
(P43A1) Koordinasi       Dewan Nasional          Kemenko Kesra,         Tersusunnya dokumen TARGET:                      TARGET H30: XXX                       H30: XX%       50% proses penyelesaian Dokumen Posisi
dengan para pemangku Perubahan Iklim (DNPI) Bappenas, Dephut,           Posisi Indonesia untuk  Dokumen Posisi Indonesia                                                      Indonesia untuk COP-15 UNFCCC di
kepentingan.             dan Kementerian Negara Deptan, DepESDM,        COP-15 UNFCCC di        untuk COP-15 UNFCCC di                                                        Copenhagen, Denmark
                         Lingkungan Hidup        Dephub, DepPK, Depkeu Copenhagen, Denmark Copenhagen, Denmark
                                                 (BKF), Depdag, BMKG                                                     TARGET H50: XXX                       H50: XX%       Catatan Depkeu (BKF):
                                                                                                                                                                              BKF ikut serta dalam negosiasi penyusunan
                                                                                                                                                                              arsitektur kelembagaan climate change dan
                                                                                                                                                                              cara penggunaan sumber-sumber dana yang
                                                                                                                                                                              dialokasikan di bawah COP UNFCCC di
                                                                                                                                                                              Copenhagen.


                                                                                                                   TARGET H75: XXX                             H75: XX%       Catatan Depkeu (BKF):
                                                                                                                                                                              COP (Conference of Parties) 15 di
                                                                                                                                                                              Copenhagen (9-20 Desember 2009) yang
                                                                                                                                                                              salah satunya menghasilkan Copenhagen
                                                                                                                                                                              Accord yang berisi negara berkembang akan
                                                                                                                                                                              menyampaikan submissinya pada tanggal
                                                                                                                                                                              31 Januari 2010.
                                                                                                                                                                              Sebagai tindak lanjutnya, telah dilakukan
                                                                                                                                                                              serangkaian pertemuan penyusunan hasil
                                                                                                                                                                              COP 15 oleh DELRI pada tgl 23 Desember
                                                                                                                                                                              2009, disusul dengan Rakortas 29 Desember
                                                                                                                                                                              2009 di Menko Perekonomian selanjutnya
                                                                                                                                                                              ditindaklanjuti dengan Rakor tentang
                                                                                                                                                                              penyusunan rencana aksi penurunan emisi
                                                                                                                                                                              GRK (Gas Rumah Kaca) di Bappenas pada
                                                                                                                                                                              tanggal 31 Desember 2009.
                                                              MENTERI KEUANGAN
                                                              REPUBLIK INDONESIA
                                                                    – 235 –

               PENANGGUNG                        KRITERIA        UKURAN        UKURAN KEBERHASILAN H30, H50, H75,
RENCANA AKSI                INSTANSI TERKAIT                                                                           % CAPAIAN                KETERANGAN
                  JAWAB                        KEBERHASILAN   KEBERHASILAN                   DAN H100
     1              2              3                 4              5                            6                           7                            8
                                                                              TARGET H100: Dokumen Posisi Indonesia H100: XX%      Catatan Depkeu (BKF):
                                                                              untuk COP-15 UNFCCC di Copenhagen,                   Dokumen posisi Indonesia untuk COP 15
                                                                              Denmark                                              sudah selesai, dan ditindaklanjuti dengan
                                                                                                                                   penyusunan dokumen Rencana Aksi
                                                                                                                                   Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah
                                                                                                                                   Kaca (RAN PE GRK) dan submissi National
                                                                                                                                   Appropriate Mitigation Action ke UNFCC
                                                                                                                                   yang dikoordinasikan oleh Menko
                                                                                                                                   Perekonomian.
                                                                           MENTERI KEUANGAN
                                                                           REPUBLIK INDONESIA
                                                                                   – 236 –

                                            KONTRAK KINERJA MENTERI KEUANGAN DENGAN PRESIDEN
                                                         BADAN KEBIJAKAN FISKAL

                 INDIKATOR KINERJA                                   RENCANA AKSI                    K/L TERKAIT            WAKTU             UNIT ESELON II


a.   Memastikan tercapainya Prioritas
     Nasional di bidang lain, yang mencakup namun
     tidak terbatas pada:
     Memastikan peningkatan investasi di bidang pangan,
                                                               Bahan penyempurnaan PMK          Deptan, ESDM, Depkeu,                    Pusat Kebijakan Anggaran
     pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk                                                                   Paling lambat
                                                               No. 261/2008 tentang tata cara   Kemenneg BUMN,                           Pendapatan dan Belanja
     lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan                                                                  Oktober 2014
                                                               penyediaan anggaran,             Dep.Hukham, dan Setkab                   Negara
     pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang     perhitungan, pembayaran dan
     menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang          pertanggungjawaban subsidi
     teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang      pupuk
     sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau



b. Melaksanakan perbaikan peraturan yang
   mendukung investasi

     Mengkaji dan mengusulkan perbaikan peraturan-             Terselesaikannya RPP tentang     Kemenpan&RB, Menko                       Pusat Kebijakan Pendapatan
                                                                                                                         Juni 2010
     peraturan yang menghambat investasi sebelum Juni          cost recovery                    Perekonomian dan                         Negara
     2010 dan memastikan efektifitas perbaikan peraturan                                        Polhukam, UKP4, Polri,
     tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan                                         TNI, Kejaksaan
                                                                     MENTERI KEUANGAN
                                                                     REPUBLIK INDONESIA
                                                                             – 237 –


              INDIKATOR KINERJA                           RENCANA AKSI                 K/L TERKAIT                  WAKTU                 UNIT ESELON II

c.   Melaksanakan penyempurnaan kebijakan dan
     peraturan subsidi

     Mengkaji dan mengusulkan penyempurnaan          - Bahan penyempurnaan         Kemenko Perekonomian,                              Pusat Kebijakan Anggaran
                                                                                                            Paling lambat Juni 2010
     kebijakan dan peraturan mengenai subsidi BBM,     kebijakan subsidi BBM,      Bappenas, ESDM, BPH                                Pendapatan dan Belanja
     listrik, dan pupuk sebelum Juni 2010 dan          Listrik dan Pupuk agar      Migas, Pertamina, PLN,                             Negara
     memastikan efektifitas peraturan yang             lebih cepat dan efisien     Deptan, Depdag,
     disempurnakan tersebut sesuai dengan batas                                    Kemenneg BUMN, Bulog
     waktu yang ditetapkan
                                                                                   Depdagri, ESDM,
                                                     - Hasil Kajian penerapan
                                                                                   Pertamina, BPH Migas,
                                                       PBBKB di daerah
                                                                                   Pemda
                                                       berkaitan dengan harga
                                                       dan subsidi BBM
                                                                           MENTERI KEUANGAN
                                                                           REPUBLIK INDONESIA
                                                                                   – 238 –

                                                             HASIL TEMU NASIONAL 29-30 OKTOBER
                                                                  BADAN KEBIJAKAN FISKAL
Bidang : Infrastruktur

NO.                   PROGRAM                                RENCANA AKSI                    KELUARAN    WAKTU      PENANGGUNG K/L TERKAIT UNIT ESELON II
                                                                                                                       JAWAB


1.      Pengelolaan dana BLU Tanah dan Land           Membahas perubahan sistem        Dokumen RAPBN-P   1 tahun      Menteri PU      Depkeu        PPRF
        Capping sebaiknya berada di 1 tangan          pengelolaan pendanaan BLU Tanah 2010                                           Bappenas1
        (DJ-BM) supaya kontrolnya jelas dan           dan Land Capping untuk ditampung                                                 tahun
        birokrasinya lebih sederhana                  dalam APBN-P 2010


2.    1. Revisi Perpres 67/2005: PPP diatur           ?Menyelesaikan perubahan     Perubahan Perpres     100 hari       Menko          Depkeu,      PPRF
         dengan memahami kondisi investasi             Perpres 67/2005 yang                                          Perekonomian     Dep. PU,
         infrastruktur yang:                           menjamin dukungan investasi                                                   Dep. Perhub,
          a. Layak secara Finansial                    proyek infrastruktur yang                                                    Bappenas, Dep
          b. Layak secara Ekonomi tetapi tidak         layak secara ekonomi.                                                            ESDM
             layak Finansial
          c. Tidak layak Ekonomi dan tidak layak
             Finansial

      2. Revisi Perpres 67/2005: Pemerintah           ?Menyusun ketentuan tata
         memberikan dukungan agar investasi            kelola yang baik, adil,
         yang tidak layak menjadi layak melalui        akuntabel dan transparan
         berbagai kebijakan al:                        terhadap dukungan
          a. Sistem tender disederhanakan dan          pemerintah pada proyek
             dimungkinkan penunjukan langsung          infrastruktur yang bersifat non-
          b. Ide proyek dari investor (unsolicited)    kompetitif.
             dimungkinkan
                                                                        MENTERI KEUANGAN
                                                                        REPUBLIK INDONESIA
                                                                                – 239 –


NO.                PROGRAM                                RENCANA AKSI                    KELUARAN          WAKTU      PENANGGUNG K/L TERKAIT UNIT ESELON II
                                                                                                                          JAWAB

      c. Dibuat ketentuan peralihan yang berisi
         : bagi badan usaha yang telah
         menandatangani Perjanjian Kerjasama
         sebelum berlakunya Perpres 67/2005
         dan mengalami penurunan kelayakan
         investasi maka diberlakukan Perpres
         ini
      d. Bentuk dukungan pemerintah
         bergradasi dari nol hingga pemerintah
         yang membangun terlebih dahulu baru
         dikerjasamakan dengan swasta


3.    Perlu dipersiapkan pengaturan mengenai      Menyusun SKB Menteri ESDM,          SKB Menteri ESDM,     100 hari    Menteri ESDM Depkeu, Meneg   PPRF
      negosiasi pada IPP Kelistrikan              Meneg BUMN, Menteri Keuangan, Meneg BUMN, Menteri                                     BUMN
                                                  mengenai prosedur negosiasi dan     Keuangan
                                                  penetapan IPP, indikator harga, dan
                                                  penjaminan PSO.



4.    Penghapusan bea masuk alat dan mesin        Menyusun aturan penurunan tarif   PMK Harmonisasi Tarif   100 hari      Menteri      Deptan,       PKPN
      pertanian sepanjang tidak menghambat        Bea Masuk sebagai pelaksanaan     Bea Masuk                            Keuangan      Depdag,
      industri dalam negeri                       APBN 2010.                                                                           Depperin
                                                                           MENTERI KEUANGAN
                                                                           REPUBLIK INDONESIA
                                                                                       – 240 –

Bidang : Energi

     No.                  PROGRAM                           RENCANA AKSI                    KELUARAN            WAKTU      PENANGGUN       K/L TERKAIT      UNIT ESELON II
                                                                                                                             G JAWAB


1.         Menerbitkan Perpres tentang proyek           Memberikan masukan                 Perpres tentang      100 hari      Menko           Depkeu,           PPRF
           percepatan pembangunan pembangkit            mengenai kebijakan                 proyek                          Perekonomian     Dep.ESDM,
           tenaga listrik 10.000 MW tahap II            penjaminan                         percepatan                                      Pertamina, BP
                                                                                           pembangunan                                     Migas dan BPH.
                                                                                           pembangkit                                      Migas, Setneg,
                                                                                           tenaga listrik                                     Setkab.
                                                                                           10.000 MW
                                                                                           tahap II



2.         – Merevisi Perpres No. 104 Tahun 2003       Memberikan masukan dari            Revisi Perpres        100 hari      Menko.          Depkeu,          PKAPBN
             tentang TDL PLN                           sisi APBN, inflasi dan kinerja     no.104 Tahun                     Perekonomian,     Dep.ESDM,
                                                       ekonomi                            2003.                                            Meneg. BUMN,
                                                                                                                                           PLN, Pertamina
           – Menyusun Roadmap rasionalisasi            Menyusun kajian tentang            Kajian tentang        1 tahun
             subsidi listrik                           rasionalisasi subsidi listrik      rasionalisasi
           – Menyusun Roadmap rasionalisasi            dan subsidi BBM                    subsidi listrik dan
             subsidi BBM                                                                  subsidi BBM



3.         Memberikan insentif khusus (fiskal) untuk   Memberikan fasilitas PDRI            PMK                 100 hari      Menteri          ESDM             PKPN
           pelaksanaan optimalisasi produksi migas     untuk eksplorasi migas dan           pemberian                        Keuangan
                                                       panas bumi, dalam UU                 PDRI
                                                       APBN.
                                                                         MENTERI KEUANGAN
                                                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                                                    – 211 –


     No.                   PROGRAM                           RENCANA AKSI                KELUARAN         WAKTU      PENANGGUN     K/L TERKAIT   UNIT ESELON II
                                                                                                                       G JAWAB


4.         –   Memberikan insentif untuk               Melakukan kajian implikasi      Kajian insentif    100 hari     Menteri      Dep.ESDM         PKPN
               pembangunan refinery baru               kepada APBN serta manfaat                                      Keuangan
                                                       dan biaya untuk ditampung
           –   Memberikan insentif fiskal bagi         dalam APBN-P 2010.
               pengembangan CBM


           –   Sinkronisasi aturan dalam RPP tentang   Menyelesaikan revisi PP Cost    PP cost recovery   100 hari     Menteri     Depkumham,
               Cost Recovery dengan kontrak PSC        Recovery                                                       Keuangan      dan Setneg
               termasuk masalah perpajakan                                                                           dan Menteri
                                                                                                                       ESDM

5.         –   Menerbitkan Peraturan Menteri           Melakukan kajian manfaat dan Kajian insentif       100 hari     Menteri      Dep.ESDM         PKPN
               Keuangan tentang insentif pemanfaatan   biaya pemberian insentif                                       Keuangan
               renewable energy berupa keringanan      terhadap perekonomian dan
               pajak                                   implikasi insentif terhadap
           –   Menerbitkan Perpres untuk penurunan     APBN.
               pajak 5% dalam jangka waktu 15 tahun
               untuk PLTP (Panas Bumi)
                                                                     MENTERI KEUANGAN
                                                                     REPUBLIK INDONESIA
                                                                             – 242 –

Bidang : Industri dan Jasa

No.                  PROGRAM                               RENCANA AKSI                  KELUARAN     WAKTU      PENANGGUNG      K/L          UNIT ESELON II
                                                                                                                    JAWAB      TERKAIT


1.    Review PP No. 34/1996 ttg BMAD & BM          Mengusulkan perubahan PP No. 34 Usulan Perubahan   100 hari      Menteri    Depdag,            PKPN
      Imbalan                                      tahun 1996 agar sesuai dengan UU PP No. 34/1996                 Keuangan    Depperin,
                                                   kepabeanan dan praktek                                                       KADI.
                                                   kepabeanan internasional
                                                                                                                              5 taharitahun

2.    Penetapan pajak ekspor untuk produk-produk   Mengkaji usulan pengenaan pajak     Kajian         100 hari      Menteri    Depperin,          PKPN
      mentah (bahan baku).                         ekspor (bea keluar) atas produk                                 Keuangan     Depdag
                                                   bahan mentah dan implikasi fiskal                                            1 tahun
                                                   dan ekonomi.
                                                               MENTERI KEUANGAN
                                                               REPUBLIK INDONESIA
                                                                      – 247 –


                                                                                             ALOKASI
                PROGRAM/KEGIATAN
                                                                 2010               2011               2012                  2013                2014
                              (1)                                 (2)                (3)                (4)                   (5)                 (6)
6 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis dan     14,921,189,000     30,339,208,380
                                                                                           0.93226     33,944,932,317
                                                                                                              0.94699        33,032,707,977
                                                                                                                                     0.97450    34,760,063,854
                                                                                                                                                        1.01227
  fungsional di bidang kekayaan negara dan perimbangan
  keuangan

7 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis dan     16,070,717,000     22,813,531,724     25,551,730,321        26,820,070,559     28,416,761,489
  fungsional di bidang selain anggaran, perbendaharaan,
  perpajakan, kepabeanan, cukai, kekayaan negara dan
  perimbangan keuangan

8 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan            83,821,900,000     86,467,733,858     92,225,428,219        99,650,483,129    108,688,401,603
  Program Diploma Keuangan Negara

9 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan dan        77,642,161,000   115,454,717,928      97,946,178,311       105,421,110,722    112,720,256,807
  pelatihan Keuangan Negara di daerah




                                                                                                                         MENTERI KEUANGAN

                                                                                                                                    ttd.


                                                                                                                        SRI MULYANI INDRAWATI

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:26
posted:2/9/2013
language:Unknown
pages:247