sistem pelaporan keuangan sekolah by G69pk4Z

VIEWS: 0 PAGES: 23

									A. RASIONAL

   1. Latar Belakang

       Sekolah adalah sebuah aktifitas besar yang di dalamnya ada empat

komponen yang saling berkaitan. Empat komponen yang di maksud adalah Staf

Tata Laksana Administrasi, Staf Teknis Pendidikan didalamnya ada Kepala

Sekolah dan Guru, Komite Sekolah sebagai badan independent yang membantu

terlaksananya operasional pendidikan, dan siswa sebagai peserta didik yang bisa

di tempatkan sebagai konsumen dengan tingkat pelayanan yang harus memadai.

Hubungan keempatnya harus sinergis, karena keberlangsungan operasioal sekolah

terbentuknya dari hubungan “simbiosis mutualis” keempat komponen tersebut

karena kebutuhan akan pendidikan demikian tinggi, tentulah harus dihadapi

dengan kesiapan yang optimal semata-mata demi kebutuhan anak didik.

       Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah agar menjadi

sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi keuangan.

Manajemen keuangan sekolah sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan

kegiatan sekolah.

       Ada beragam sumber dana yang dimiliki oleh suatu sekolah, baik dari

pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga

lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang

professional dan jujur. Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah

dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaanya

yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman

ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan julukan



                                      1
sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih

tergolong rendah, pengelolaan keuangannya pun masih sederhana. Sedangkan,

pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, bahkan

mungkin sangat besar, tentu saja pengelolaan keuangannya cenderung menjadi

lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah harus mampu

menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya.

         Berkenaan dengan dana keuangan yang diterima oleh sekolah, pada

praktiknya sekolah perlu melakukan pengawasan tingkat sekolah, yaitu untuk

mengetahui (1) tentang kesesuaian antara alokasi dana dan penggunaannya pada

setiap kegiatan sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), serta (2)

kecocokan antara administrasi keuangan dan pelaporan.

         Salah satu sumber keuangan sekolah yang saat ini digulirkan oleh

pemerintah khususnya untuk Lembaga Pendidikan Dasar (SD/SDLB) dan

Menengah (SMP/SMPLB) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tentu

saja bagi sekolah-sekolah tertentu selain dana BOS ada sumber keuangan lain

selain dari pemerintah diantaranya dana dari orang tua siswa, dana dari

masyarakat, dana dari sumbangan alumni, dana dari peserta sebuah kegiatan yang

diadakan sekolah, dana dari kegiatan wirausaha sekolah dan lain-lain.

         Sebagai institusi pengguna langsung dana BOS, Lembaga Pendidikan

Dasar (SD/SDLB) dan Menengah (SMP/SMPLB), khususnya sekolah-sekolah

yang mendapatkan alokasi dana BOS, wajib mempertanggungjawabkan semua

pelaksanaan kegiatan di sekolahnya sesuai Rencana Pengembangan Sekolah

(RPS).



                                        2
       Seluruh kegiatan belanja/pengadaan barang dan jasa harus dapat

dipertanggungjawabkan. Untuk itu semua transaksi pembelanjaan dan atau

pengadaan mesti dilampirkan sebagai bukti pelaporan/pertanggungjawaban.

       Dilatarbelakangi oleh permasalahan tersebut di atas, penulis menyusun

sebuah makalah yang membahas tentang bagaimana mekanisme atau Sistem

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah, khususnya yang bersumber dari

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

   2. Tujuan

       Tujuan penulisan makalah ini, diantaranya :

a. Untuk mengetahui manajemen pembiayaan pendidikan dan operasionalisasinya

   dalam sistem pendidikan di persekolahan.

b. Memiliki pengetahuan atau konsep tentang hal-hal yang harus ditempuh

   (prosedural) dalam menyusun pelaporan yang harus dilakukan oleh sekolah.

c. Memahami masalah perpajakan yang merupakan bagian integral dari sistem

   pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah secara formal.

d. Memahami pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah sehingga

   memiliki pengalaman empirik dalam menemukenali masalah-masalah esensial

   dalam implementasi manajemen keuangan pendidikan di tingkat sekolah,

   disertai kajian terhadap faktor pendukung dan penghambatnya.

   3. Sistematika

       Makalah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

A. Rasional

   1. Latar Belakang

   2. Tujuan


                                          3
   3. Sistematika

B. Kajian Teori

   1. Definisi

   2. Mekanisme

   3. Karanteristik

C. Pembahasan

D. Kesimpulan

Referensi




                      4
B. KAJIAN TEORI

     1. Pengertian Manajemen Keuangan

        Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manajemen artinya penggunaan

sumber daya secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan adalah sumber daya

yang diterima yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan.

Manajemen keuangan dimaksudkan sebagai suatu manajemen terhadap fungsi-

fungsi keuangan. Menurut Jones (1985), manajemen keuangan meliputi:

1. Perencanaan financial, yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang

     tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik tanpa efek

     samping yang merugikan.

2. Pelaksanaan (implementation involves accounting), yaitu kegiatan berdasarkan

     rencana yang telah dibuat.

3.   Evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan.

     2. Konsep Pengawasan Keuangan Sekolah

        Pengawasan keuangan di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan

instansi vertikal di atasnya, serta aparat pemeriksa keuangan pemerintah. Terkait

dengan pengawasan dari luar sekolah, kepala sekolah bertugas menggerakkan

semua unsur yang terkait dengan materi pengawasan agar menyediakan data yang

dibutuhkan oleh pengawas. Dalam hal ini kepala sekolah mengkoordinasikan

semua kegiatan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan berjalan lancar.

Kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan maksud untuk

mengetahui: (a) kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah

ditetapkan dan dengan prosedur yang berlaku, (b) kesesuaian hasil yang dicapai



                                         5
baik di bidang teknis administratif maupun teknis operasional dengan peraturan

yang ditetapkan, (c) kemanfaatan sarana yang ada (manusia, biaya, perlengkapan

dan organisasi) secara efesien dan efektif, dan (d) sistem yang lain atau perubahan

sistem guna mencapai hasil yang lebih sempurna. Tujuan pengawasan keuangan

ialah untuk menjaga dan mendorong agar: (a) pelaksanaan anggaran dapat

berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan, (b) pelaksanaan anggaran

sesuai dengan peraturan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan, (c)

kesulitan dan kelemahan bekerja dapat dicegah dan ditanggulangi atau setidak-

tidaknya dapat dikurangi, dan (d) pelaksanaan tugas berjalan efesien, efektif dan

tepat pada waktunya.

       2.1. Langkah-langkah Pengawasan

       Sebagaimana telah dikatakan bahwa pengawasan itu terdiri dari berbagai

aktivitas yang bertujuan agar pelaksanaan menjadi sesuai dengan rencana. Dengan

demikian pengawasan itu merupakan proses, yaitu kegiatan yang berlangsung

secara berurutan. Menurut Pigawahi (1985), proses pengawasan mencakup

kegiatan berikut: pemahaman tentang ketentuan pelaksanaan dan masalah yang

dihadapi, menentukan obyek pengawasan, menentukan sistem, prosedur, metode

dan teknik pengawasan, menentukan norma yang dapat dipedomani, menilai

penyelenggaraan,    menganalisis    dan       menentukan   sebab   penyimpangan,

menentukan tindakan korektif dan menarik kesimpulan atau evaluasi. Sedangkan

Kadarman dan Udaya (1992), Manullang (1990) maupun Swastha (1985)

menyebutkan langkah pengawasan itu meliputi: menetapkan standar, mengukur

prestasi kerja dan membetulkan penyimpangan. Dilakukannya penetapan standar,



                                          6
mengingat perencanaan merupakan tolok ukur untuk merancang pengawasan,

maka hal itu berarti bahwa langkah pertama dalam pengawasan adalah menyusun

rencana. Akan tetapi perencanaan memiliki tingkat yang berbeda dan pimpinan

tidak mengawasi segalanya, maka ditentukan adanya standar khusus. Selanjutnya

mengukur atau mengevaluasi prestasi kerja terhadap standar yang telah ditentukan

dan membetulkan penyimpangan yang terjadi. Jika ada penyimpangan dapat

segera dan cepat dilakukan pembetulan.

         2.2. Sasaran dan Jenis Pengawasan

         Sasaran pengawasan dapat dikelompokkan berdasarkan dimensi berikut

ini.

a)     Dimensi kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud

       program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai.

b) Dimensi kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan

       pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana.

c)     Dimensi fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan

       pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah

       direncanakan semula.

d) Dimensi efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat

       dikerjakan secara hemat dan cermat.

         2.3. Jenis Pengawasan Pengawasan dapat dilakukan dalam beberapa

jenis, yaitu:

a. Berdasarkan subyeknya, meliputi:




                                           7
   1) Pengawasan intern, yaitu pengawasan terhadap semua unit dan bidang

       kegiatan yang ada di dalam organisasi.

   2) Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur

       pengawasan dari luar organisasi yang mempunyai wewenang mengawasi.

b. Berdasarkan waktunya, meliputi:

   1) Pengawasan terus menerus, yaitu pengawasan yang tidak tergantung pada

       waktu tertentu, lebih merupakan kegiatan pengawasan rutin.

   2) Pengawasan berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan setiap jangka

       waktu tertentu, berdasarkan rencana yang ditujukan terhadap masalah

       umum.

   3) Pengawasan insidental, yaitu pengawasan yang dilaksanakan secara

       mendadak di luar rencana kerja rutin atau berdasarkan keperluan.

       2.4. Perangkat Aparat Pengawasan Negara

a. Aparat pengawasan fungsional konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan

   (BPK) merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas memeriksa

   pertanggungjawaban keuangan negara. BPK memeriksa tanggung jawab

   pemerintah tentang keuangan yang terlepas dari pengaruh dan kedudukan

   pemerintah sebagai penguasa dalam pengurusan keuangan negara.

b. Aparat pengawasan fungsional pemerintah 1) Badan Pengawas Keuangan dan

   Pembangunan (BPKP) 2) Inspektorat Jenderal Departemen/ Lembaga

   Pemerintahan Non-departemen (ITJEN). Instansi ini bertugas: a) melakukan

   pemeriksaan terhadap semua unsur/instansi di lingkungan departemen. b)

   melakukan pengujian serta penilaian atas laporan berkala atau sewaktu-waktu



                                       8
   dari setiap unsur/ instansi di lingkungan departemen. c) melakukan

   pengusutan     mengenai    kebenaran        laporan   atau    tentang    hambatan,

   penyimpangan, penyalahgunaan wewenang di bidang administrasi atau

   keuangan yang dilakukan oleh unsur/ instansi di lingkungan departemen. d)

   melakukan pemeriksaan dalam rangka opstib.

       2.5. Aparat Pengawasan Lainnya

a) Aparat Pengawasan Melekat Pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinan/

   atasan langsung dari unit/ satuan organisasi kerja terhadap bawahan.

b) Aparat Pengawasan Proyek Sektoral Tugas aparat ini antara lain: (1)

   melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan

   yang meliputi proyek-proyek dalam rangka program sektoral (2) melakukan

   penelitian   dan   peninjauan   pada       proyek-proyek     tersebut   diatas   dan

   menyampaikan laporan atas hasil tugasnya.

       Pengawasan keuangan memiliki fungsi mengawasi perencanaan keuangan

dan pelaksanaan penggunaan keuangan. Walaupun perencanaan yang baik telah

ada, yang telah diatur dan digerakkan, belum tentu tujuan dapat tercapai, sehingga

masih perlu ada pengawasan. Pada dasarnya pengawasan merupakan usaha sadar

untuk mencegah kemungkinan-kemungki apakah pelaksananya telah tepat dan

telah menduduki tempat yang tepat, apakah cara bekerjanya telah betul dan

aktivitasnya telah berjalan sesuai dengan pola organisasi. Kalau terdapat

kesalahan dan penyimpangan, maka segera diperbaiki. Oleh sebab itu setiap

manajer pada setiap tingkatan organisasi berkewajiban melakukan pengawasan.

Untuk melakukan pengawasan yang tepat, kepala sekolah dituntut untuk



                                          9
memahami pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana administrasi keuangan,

memahami      peraturan    pemerintah    yang      mengatur     penggunaan     dan

pertanggungjawaban serta pengadministrasian uang negara, yang antara lain: (1)

kelengkapan administrasi keuangan (DIK/DIP/DIPA, buku kas umum, buku

register SPM, buku pembantu, (2) cara menghitung pajak, batas pembelian kena

pajak, PPh, PPN. Pengawasan merupakan salah satu fungsi organisasi yang

bermaksud untuk menjaga agar segala kegiatan pelaksanaan senantiasa sesuai

dengan perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan

kegiatan harus disesuaikan dengan: (a) ketentuan atau peraturan yang berlaku, (b)

kebijakan pimpinan dan (c) kondisi setempat. Pemeriksaan merupakan bagian dari

pengawasan, yaitu tindakan membandingkan antara keadaan yang sebenarnya

dengan keadaan yang seharusnya.. Pemeriksaan kas adalah suatu tindakan

membandingkan antara saldo kas baik berupa uang tunai, kertas berharga maupun

giral yang berada dalam pengurusan pemegang kas dengan tata usahanya. Petugas

pemeriksaan    harus   mempunyai     persyaratan    antara    lain:   penyimpangan

pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan.

1) Integritas, yaitu kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian,

   kebijaksanaan, dan bertanggung jawab sehingga menimbulkan kepercayaan

   dan rasa hormat.

2) Objektivitas, yaitu kemampuan untuk menyampaikan apa adanya, tanpa

   dipengaruhi oleh pendapat pribadi.

3) Keahlian, yaitu suatu kemampuan khusus yang dimiliki seseorang yang diakui

   mampu dalam teori dan praktek untuk melaksanakan tugas.



                                        10
4) Kemampuan teknis, yaitu kesanggupan dan kecakapan seseorang dalam

   melaksanakan tugas.

   3. Pelaksanaan Pemeriksaan Kas Bendaharawan

       Pemeriksaan kas dilakukan untuk mengetahui pengurusan, pembukuan,

pencatatan, penyimpanan uang kas, pengaturan dokumen keuangan apakah sesuai

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Prosedur pemeriksaan kas:

a. Pemeriksa memperlihatkan Surat Tugas dan Tanda Bukti Diri yang

   diperlihatkan kepada Bendaharawan yang bersangkutan.

b. Melaksanakan penghitungan semua isi brankas di hadapan Bendaharawan(kas

   tunai dan surat berharga yang diizinkan), serta bukti dokumen mengenai uang

   yang ada di bank yang dilengkapi dengan Bukti Saldo Rekening Koran

c. Melakukan penutupan Buku Kas Umum untuk menetapkan Saldo Kas

d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas yang merupakan hasil Kas opname

   dan penjelasan jika ditemukan perbedaan Kas yang ditandatangani oleh

   Pemeriksa dan Bendaharawan.

e. Mengisi Daftar Pemeriksaan Kas pada halaman terakhir Buku Kas Umum.

   4. Pemeriksaan Tatausaha Keuangan Bendaharawan

a. Prosedur Pemeriksaan:

   1) Memeriksa apakah seluruh transaksi telah dicatat ke dalam Buku Kas

       Umum maupunke dalam Buku Kas Pembantu secara tepat jumlah dan

       tepat waktu.

   2) Meneliti apakah seluruh pencatatan telah didukung dengan bukti yang sah

       dan lengkap



                                      11
   3) Memeriksa apakah dokumen/ data yang berhubungan dengan keuangan

       telah disampaikan dan dicatat secara tertib.

b. Langkah kerja pemeriksaan organisasi

   1) Pemeriksa meminta fotokopi SK Pengangkatan bendaharawan Belanja

       Rutin dan atasan langsung Bendaharawan Belanja Rutin.

   2) Periksa apakah Bendaharawan merangkap jabatan yang dilarang dalam

       pasal 78 ICW

   3) Dapatkan struktur organisasi keuangan dan perlengkapan, serta teliti

       apakah telah ada uraian tugas yang mencerminkan pembagian tugas,

       wewenang, dan tanggung jawab yang jelas.

c. Langkah kerja pemeriksaan bukti/ data keuangan

   1) Meneliti kesesuaian pembayaran atas pengadaan barang/ pekerjaan

       pemeliharaan dengan rencana dan kebutuhan masing-masing unit kerja

       dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas

   2) Mengelompokkan cara pelaksanaan barang/ pekerjaan pemeliharaan untuk

       memeriksa kebenaran prosedur.

   3) Meneliti apakah ada pengadaan yang dipecah-pecah untuk menghindari

       pelelangan.

   4) Memeriksa apakah rekanan yang melaksanakan pengadaan barang,

       pekerjaan pemeliharaan telah memenuhi syarat untuk pekerjaan yang

       dilaksanakan.

   5) Memeriksa apakah SPK/ kontrak telah memenuhi syarat




                                        12
   6) Memeriksa     apakah    dalam    setiap   pengadaan      barang/   pekerjaan

       pemeliharaan telah menggunakan barang/jasa hasil produksi dalam negeri

       sepanjang telah dapat diproduksi dalam negeri.

   7) Memeriksa apakah harga barang/ pekerjaan sudah merupakan harga yang

       paling rendah dan menguntungkan bagi negara.

   8) Memeriksa apakah penerimaan barang, penyelesaian pekerjaan dibuatkan

       berita acara penerimaan penerimaan barang/penyelesaian pekerjaan

   9) Memeriksa apakah bukti pembayaran/ kuitansi telah memenuhi syarat.

d. Langkah Kerja Pemeriksaan Fisik:

   1) Memeriksa apakah pelaksanaan pengadaan barang/ pekerjaan telah sesuai

       dengan SPK/ kontrak yang bersangkutan, yaitu dari segi kuantitas, kualtas,

       jenis, spesifikasi, waktu penyerahan barang/ penyelesaian pekerjaan.

   2) Jika dari temuan tersebut terjadi ketidaksesuaian, maka tentukan siapa

       yang bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut.

   3) Jika terjadi kelambatan penyerahan barang/ pekerjaan, periksalah apakah

       telah dipungut dendanya sesuai dengan SPK yang bersangkutan

e. Langkah kerja Pemeriksaan Pungutan Pajak

   1) Meneliti apakah Bendaharawan telah melakukan kewajibannya memungut

       PPh pasal 21 atas honorarium yang dikeluarkan.

   2) Meneliti apakah Bendaharawan telah melakukan kewajibannya memungut

       PPh pasal 22 atas penyerahan barang/ jasa yang dilakukan.

   3) Meneliti apakah Bendaharawan telah melakukan kewajibannya memungut

       PPN dari pengusaha Kena Pajak


                                       13
   4) Meneliti apakah Bendaharawan telah menyetorkan hasil pungutan tersebut

       ke kas negara secara tepat waktu.

f. Langkah kerja Pemeriksaan Pengawasan Atasan Langsung

   1) Memeriksa apakah atasan Langsung Bendaharawan telah melakukan

       pemeriksaan kas terhadap Bendaharawan sedikitnya tiga bulan sekali.

   2) Meneliti apakah pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan

       perlengkapan    telah   melakukan    pemeriksaan    penyimpanan     barang

       inventaris yang dikelolanya, baik secara langsung melihat fisik barangnya

       maupun melalui pembukuannya.

       Pemeriksaan kas sewaktu-waktu dan penutupan buku kas umum secara

bulanan merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Pemeriksaan kas ini

didasarkan pada buku kas umum yang dipergunakan oleh bendaharawan untuk

mencatat transaksi kas yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah.

Adapunbeberapa poin yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan kas adalah: (1)

periksa bukti-bukti pengeluaran. (2) sisa kas apakah sama dengan sisa di buku kas

umum. Sisa kas terdiri dari uang tunai, saldo di bank, surat berharga lainnya. (3)

setelah selesai pemeriksaan kas maka perlu dibuat Register Penutupan Kas. (4)

Buku Kas Umum ditutup dan ditandatangani oleh Bendaharawan dan Kepala

Sekolah.




                                       14
C. PEMBAHASAN

  1. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah

       Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan

dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan

pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat

dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan

dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah

dilakukan secara rinci dan transparan kepada dewan guru dan staf sekolah.

Pertanggungjawaban anggaran rutin dan pembangunan dilakukan dengan

memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1) Selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan Bendaharawan mengirimkan

   Surat Pertanggungjawaban(SPJ) kepada Walikota/ Bupati melalui Bagian

   Keuangan Sekretariat Daerah.

2) Apabila tanggal 10 bulan berikutnya SPJ belum diterima oleh Bagian

   KeuanganSekretariat Daerah maka tanggal 11 dikirimkan Surat Peringatan I.

3) Apabila sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya SPJ juga belum

   dikirimkan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, maka dibuatkan Surat

   Peringatan II.

4) Kelengkapan Lampiran SPJ:

   a. Surat pengantar

   b. Sobekan BKU lembar 2 dan 3

   c. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran per pasal/komponen

   d. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP




                                      15
   e. Laporan Keadaan Kas Rutin/ Pembangunan (LKKR/LKKP) Tabel I dan II

   f.    Register penutupan Kas setiap 3 bulan sekali.

   g. Fotokopi SPMU Beban Tetap dan Beban Sementara

   h. Fotokopi Rekening Koran dari bank yang ditunjuk.

   i.    Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pajak(Bend.15)

   j.    Bukti Setor PPN/PPh 21,22,23 (fotokopi SSP)

   k. Daftar Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pajak

   l.    Bukti Pengeluaran /kuitansi asli dan lembar II beserta dengan bukti

         pendukung lainnya, disusun per digit/ komponen.

5. Bukti Pendukung/ Lampiran SPJ

  a. Biaya perjalanan dinas dilampiri

        1) Kuitansi/ bukti pengeluaran uang

        2) Surat Perintah Tugas(SPT)

        3) Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) lembar I dan II b. Penunjukan

            langsung barang dan jasa

        4) Sampai dengan Rp 1.000.000,- dilampiri kuitansi dan faktur pajak

        5) Pembelian diatas Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,-

            dilampiri: Surat penawaran, Surat Pesanan, Kuitansi, faktur pajak,

            berita acara serah terima/ penyelesaian pekerjaan.

        6) Diatas Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 15.000.000,- dilampiri: Surat

            penawaran, Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan, Surat Perintah

            Kerja(SPK), Berita acara Pemeriksaan Barang, kuitansi, faktur/nota,

            berita acara serah terima/ penyelesaian pekerjaan. Pemimpin proyek/



                                          16
    Atasan Langsung Bendaharawan diwajibkan menyusun/ melampirkan

    OE/ HPS sebagai acuan melakukan negosiasi baik harga maupun

    kualitas barang/ jasa yang dibutuhkan.

2. Komponen Pelaporan Tingkat Sekolah

     No.        Komponen Laporan                   Uraian Komponen laporan
     1.         Sekolah                           Nama siswa miskin yang gratis
                                                  Jumlah dana dan
                                                   penggunaannya
                                                  Lembar Kritik
                                                  Lembar Pengaduan
        2.      Sekolah, Kab/Kota dan             Daftar buku yang dibeli
                Provinsi
                                                  Rekapitulasi Kab/Kota tantang
                                                   buku yang dibeli
                                                  Rekapitulasi provinsi tentang
                                                   buku yang dibeli


3. Pemungutan Perpajakan

                                                             Jenis Pajak (%)
   No            Jenis Kegiata Penggunaan Dana
                                                          PPN            PPh
    1        Seluruh kegiatan penerimaan siswa
             baru/Pendaftaran ulang siswa lama :
             •Alat tulis, konsumsi, pengadaan             10 %         1,5 %
             formulir                                             15 % (PNS Gol.III
             •Honor panitia                                       A ke atas atau 5
                                                                    % (Non PNS)

    2        Buku Perpustakaan :
             • Buku teks pelajaran                     ………………          1,5 %
             • Buku referensi
    3        Kagiatan pembelajaran bahan ulangan
             harian , olah raga, kesenian, karya
             ilmiah remaja, pramuka, palang merah
             remaja                                       10 %         1,5 %
             • Alat tulis, bahan dan pengadaan                    15 % (PNS Gol.III
             materi                                               A ke atas atau 5
             • Honor panitia dan guru pengajar,                     % (Non PNS)
             remedial /pengayaan




                                       17
                                                    Jenis Pajak (%)
No       Jenis Kegiata Penggunaan Dana
                                                 PPN            PPh
4    Pengelolaan kegiatan penulisan bahan
     ulangan harian/umum, ujian sekolah
     dan laporan hasil belajar siswa ;
     • ATK                                       10 %           1,5
     • Penggandaan soal                          10 %           1,5
     ulangan/ujian/laporan                         -
     • Penulisan soal : ulangan/ujian sekolah      -      15 % (PNS Gol.III
     • Honorarium : penulis soal ujian,                   A ke atas atau 5
     pengawas ulangan/ujian, pemeriksa                      % (Non PNS)
     ujian, pembuatan laporan evaluasi siswa

5    Membeli bahan habis pakai/pendukung
     proses belajar mengajar :
     • Buku : tulis, induk siswa, inventaris,    10 %          1,5 %
     stensil, bahan praktikum
     • Langganan Koran, makan minum
     sekolah sehari-hari

6    Membayar daya langganan dan jasa
     • Listrik, air, dan telepon
     • Pasangan baru listrik, air dan telepon
     bila ada jaringan
     • Membeli genset jika tidak ada jaringan    10 %          1,5 %
     listrik untuk KBM



7    Membayar biaya perawatan ringan
     sekolah secara swakelola
     • Pengecatan, kebocoran, pintu jendela,
     mebelair rusak, KM atau WC :                10 %          1,5 %
     • Pengadaan bahan
     • Honor atau ongkos tukang

8    Membayar honorarium guru/tenaga
     kependidikan honorer                       Non PPN         5%

9    Pengembangan propesi guru : KKG,
     MGMP, KKKS, MKKS :
     • ATK, bahan penggandaan                    10 %           1,5 %
     • Honor : Bulanan dan penulis naskah         ……       15 % (PNS Gol.
     materi paparan, narasumber, peserta                  IIIA ke atas/ 5 %
                                                              (non PNS)




                                 18
                                                               Jenis Pajak (%)
       No           Jenis Kegiata Penggunaan Dana
                                                           PPN             PPh
       10    Biaya transportasi siswa miskin atau         Non PPn        Non PPh
             membeli sepeda

       11    Biaya kegiatan penelolaan BOS
             • ATK dan Penggandaan laporan                  10 %           1,5 %
             • Honor penyusunan laporan                      ……       15 % (PNS Gol.
                                                                     IIIA ke atas/ 5 %
                                                                         (non PNS)
       12    Pembelian komputer                             10 %           1,5 5

       13    Dana BOS yang masih sisa dapat                 10 %           1,5 %
             dibelikan mesin Tik, alat peraga, media
             pembelajaran, dan mebelair

       14    SMP terbuka :
             • Honor guru : bina, pamong, TU dan          …………….     15 %15 % (PNS
             pesuruh                                                 Gol. IIIA ke atas/
             • Dana BOS Buku sama dengan                              5 % (non PNS)
             penjelasan untuk SD/SMP reguler


                         Pedoman Pembayaran Honorarium
                              Tenaga Lepas sekolah
                                 Negeri/Swasta

                                         Besarnya Upah Bulan
        Besarnya Upah harian                                              % PPh
                                                Berjalan
No
      Tidak lebih                     Tidak lebih
                        Lebih dari                     Lebih dari
          dari                            dari
1    Rp. 110.000                     Rp.                            Tidak
                                     1.100.000                      dikenakan
2    Rp. 110.000                                     Rp.            5%
                                                     1.100.000
3                     Rp. 110.000    Rp.                            5%
                                     1.100.000
4                     Rp. 110.000                    Rp.            5%
                                                     1.100.000




                                          19
                            Pertanggungjawaban
                                 Keuangan

                                                         Rujukan Pda
Tingkat       Tugas & Tanggung jawab
                                                      Ketentuan/Format
          1.Menyusun RAPBS                    • Format BOS K.1
          • Dana BOS & BOS Buku               • Format BOS K.2
          • Jenis Penggunaan &
          Pengeluaran
          2.Pedoman pengelolaan dana          Sama seperti butir 1-4
          BOS & BOS Buku                      propinsi/Kab/Kota

          3.Pembukuan :                       • Format BOS K-3
          • Buku Kas Umum                     • Format BOS K-4
          • Buku Pembantu Kas Tunai           • Format BOS K-5
          • Buku Pembantu Bank                • Format BOS K-6
          • Buku Pembantu Pajak

          4.Bukti Pengeluaran : Semua
          transaksi harus disertai Kwitasni
          sbb :                               •Tanpa materai
          • Besar transaksi Rp. 250.000       • Dengan materai seharga Rp. 3.000
          • Rp. 250.000 s/d Rp. 100.000       • Dengan materai seharga Rp. 6.000
          • Lebih besar dari Rp. 1.000.000

          5. Pelaporan :
          laporkan/simpan/tata
          • setiap pelaksanaan kegiatan
          • Arsip dan data keuangan
          • Ditata dengan rapih sesuai
          dewngan nomor dan tanggal
          pelaksanaan kegiatan                • Format BOS K-2
          • Kirimkan laporan ke Tim
          Manajemen BOS Kabupaten             • Format BOS K-3, K-4, K-5 dan K-6
          • Simpan di tempat yang aman
          dan mudah ditemukan format
          lainnya dan dokumen pendukung
          6. Kirimkan laporan                 • Triwulan
          pertanggungjawaban keuangan         • Semester dan Tahunan
          setiap :




                                      20
D. KESIMPULAN

       Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan

dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Kepala

sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama mengenai

penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap

triwulan atau per semester. Dana yangdigunakan akan dipertanggungjawabkan

kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka dana

tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua

siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah maka akan

dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.

       Untuk dana yang bersumber dari pemerintah khususnya Bantuan

Operasional    Sekolah   (BOS),    sekolah   harus   melaporkan    dan   memper-

tanggungjawabkannya ke Tim Manajemen Kab/Kota. Penggunaan dana BOS

sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya mencakup

pencatatan     penerimaan    dan   pengeluaran   uang    serta    pelaporan   dan

pertanggungjawaban keuangan, sehingga memudahkan proses pengawasan atas

penggunaan dana. Hal-hal yang harus diperhatikan atau dijadikan pedoman dalam

laporan dan pertanggungjawaban BOS ini antara lain :

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RAPBS

2. Buku petunjuk penggunaan Dana BOS dan BOS Buku

3. Pembukuan (yang berisi format-format yang digunakan dalam setiap pos

   kegiatan)

4. Bukti-bukti pengeluaran



                                       21
       Hal terpenting dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan

sekolah harus memenuhi unsur-unsur :

a. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya

b. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan

   maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam

   urutan nomor dan tanggal kejadiannya serta disimpan di suatu tempat yang

   aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.

       Waktu    yang   dipergunakan    atau   ditentukan   untuk   laporan   dan

pertanggungjawaban keuangan disampikan setiap triwulan, semester dan tahunan.




                                       22
REFERENSI


Buku Pedoman Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2009. Jakarta :
Depdiknas

Kadarman, A.M. dan Udaya, Jusuf. 1992. Pengantar Ilmu Manajemen: Buku
Panduan Mahasiswa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Manullang, M. 1990. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.

PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Jakarta : Depdiknas

Surya Dharma (2007) Manajemen Keuangan Sekolah. Jakarta : Depdiknas.

Swastha, Basu. 1985. Azas-azas Manajemen Modern. Yogyakarta: Liberty.

Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta:
CV Tamita Utama




                                     23

								
To top