PELESTARIAN FUNGSI HUTAN BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT by Kz36Vm

VIEWS: 6 PAGES: 21

									                                                                  VISI (2008) 16 (3) 575 - 594


      PELESTARIAN FUNGSI HUTAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
           DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN


                                     August P. Silaen

                                        ABSTRACT


         Conservation of forest function and environment function is energy support
  environment forest is effort network protect ability of environment to change pressure
  and negative impact which generated by activity to be remain to can support human,
  animals and plants life. Relating to of continuation of forest function and environment
  function required by commitment all society including institute which there is society,
  governmental as well as society, society institute international a new life ethics that is
  ethics life of have continuation and isn’t it in practice. Beside that also integrate
  development and conservation. Concervation to take care of our activity take place in
  energy boundary support development and earth to put in the way of human being
  anywhere utilize to enjoy other life, ad for and succeed to.Problem of forestry related
  to entirety of reach of is problem of and opportunity of development and environment
  is including rights of development of economic social of going concern him. Problem
  and opportunity of forrestry have to be seen by which was holistic and well-balanced
  in all environmental context live in development considered function and exploiting of
  immeasurable forrest was including traditional exploiting and economic pressure and
  possible social arise when the exploiting of pursued or limited, some of also the
  potencies of for development of which can given by management of forest have
  continuation.Problem of continuation of forest function and environment is traditional
  issue, contemporary, and even become modern internationally. This matter because
  have since yore until these days have arisen to become problem of world and actual
  intwernationally and even to a period to come will remain to be global issue
  internationally.
  ------------
  Keyword: 1.Conservation of frrest, conservation of environment,eEnvironment law.



A. Pendahuluan

        Masalah atau persoalan pelestarian fungsi lingkungan hidup umumnya dan
fungsi hutan pada khususnya merupakan issue tradisional, kontemporer dan bahkan
menjadi issue modern secara internasional. Hal ini karena issue ini sudah sejak
dahulu kala sampai dewasa ini telah timbul dan menjadi persoalan aktual dan
mendunia secara internasional dan bahkan untuk masa yang akan datang akan tetap
menjadi issue global secara internasional.
        Banyak pandangan orang pesimis yang berpendapat bahwa persoalan
atau masalah pelestarian fungsi lingkungan hidup pada umumnya dan fungsi hutan
pada khususnya tidak selesai sampai pada akhir zaman. Pemikiran bernuansa
                                                                                         575
_____________
ISSN 0853 - 0203
                                                       VISI (2008) 16 (3) 575 - 594


skeptis tersebut disamping karena sifat persoalan pelestarian fungsi hutan dan
fungsi lingkungan hidup tersebut yang sangat kompleks juga karena upaya-upaya
untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelestarian fungsi hutan dan
fungsi lingkungan hidup tersebut senantiasa selalu berhadapan dengan upaya
pemenuhan kebutuhan ekonomi yang sering diliputi keserakahan/ketamakan nafsu
manusia baik manusia secara alamiah maupun manusia dalam bentuk non alamiah
yaitu bentuk badan hukum (rechtspersoon, korporasi).
         Namun terlepas dari adanya pesimisme tersebut diatas, berbagai upaya
perlu ditetapkan dan dilakukan secara teratur, interaksi interdisiplin ilmu
pengetahuan, konsisten dan terpadu lintas instansi terkait termasuk melalui upaya
penegakan hukum (law enforcement) yang disinergikan dengan upaya-upaya lain.
         Perhatian dunia terhadap masalah pelestarian fungsi hutan dan
lingkungan hidup ini dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil
gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia I (1960-1970)” guna merumuskan
strategi terhadap gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia II (1970-1980)”.
Sekretaris Jenderal PBB membuat laporan yang diajukan kepada Sidang Umum
PBB pada tahun 1969 dengan Nomor laporan 2581 (XXIV) pada tanggal 15
Desember 1969. Dalam laporannya menyatakan betapa mutlak perlunya
dikembangkan “sikap dan tanggapan baru” terhadap lingkungan hidup untuk
menangani masalah-masalah lingkungan hidup itu adalah demi pertumbuhan
ekonomi dan sosial khususnya mengenai perencanaan, pengelolaan dan
pengawasan terhadap lingkungan hidup (Koesnadi Hardjasoemantri, 2005 : 6-7).
         Dampak positip dan output pada Sidang Umum PBB tersebut, PBB
menerima tawaran dari pemerintah Swedia untuk menyelengarakan Konferensi
PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (United Nations Conference On The
Human Environment) di Stockholm-Swedia pada tanggal 5-16 Juni 1972 yang
diikuti 113 negara dan beberapa puluhan peninjau serta output hasil dari
Konferensi tersebut melahirkan suatu resolusi khusus menetapkan secara resmi
setiap tgl 5 Juli adalah sebagai Hari Jadi Lingkungan Hidup Sedunia” berdasarkan
dengan Resolusi Sidang Umum PBB No.2997 (XXVII) pada tanggal 15 Desember
1972 (Danusaputro, 1980 : 210-216).
         Indonesia sendiri sejak menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945
memberikan perhatian terhadap pelestarian fungsi hutan dan fungsi lingkungan
hidup. Hal ini dapat dilihat pada UUD 1945 (sebagai landasan konstitusional
negara, bangsa) yang menyatakan bahwa “segala bumi, air dan kekayaan alam
yang      terkandung       di    dalamnya      dikuasai    oleh    negara     dan
dipergunakan/diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
tertinggi dikuasai oleh Negara (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945).. Pernyataan ini lebih
jelas dan tegas lagi diatur dalam Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UU
Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 (yang selanjutnya disebut dengan UUPA) yang
berbunyi : “ Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan

                                                                              576
_____________
ISSN 0853 - 0203
                                                       VISI (2008) 16 (3) 575 - 594


Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan
merupakan kekayaan nasional (Pasal 1 ayat 2 UUPA)
        Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang dasar 1945
dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 UUPA tersebut
diatas bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai
organisasi kekuasaan seluruh rakyat ( Pasal 2 ayat 1, UUPA).
        Hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk :
a. Mengatur dan menyelenggarakan, peruntukkan, penggunaan, persediaan dan
   pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
   dengan bumi, air dan ruang angkasa.
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan
   perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa (Pasal
   2 UUPA)
        Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara digunakan
untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan,
kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia
yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Hak menguasai dari Negara tersebut
pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah dan masyarakat-
masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
        Sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat serta pengaturannya ditentukan oleh
Pemerintah. Untuk melaksanakan pengaturan tersebut Pemerintah :
a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan
    lingkungan hidup.
b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup
    dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetika.
c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subjek
    hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber
    daya buatan termasuk sumber daya genetika.
d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.
e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup
    sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 8 ayat 1 dan 2,
    Bab IV tentang Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No.23
    Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya
    disebut dengan UUPLH).
        Wewenang Hak menguasai dari Negara ini dipergunakan untuk sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat dilakukan melalui proses dan tahap
pembangunan. Pembangunan itu sendiri di dalam dirinya mengandung berbagai
perubahan besar yang meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan pisik
wilayah, perubahan pola komsumsi, perubahan sumber daya alam dan lingkungan
hidupnya, perubahan teknologi dan perubahan sistem nilai dalam masyarakat.
                                                                              577
_____________
ISSN 0853 - 0203
                                                         VISI (2008) 16 (3) 575 - 594


Perubahan demi perubahan ini membawa dampak positif serta dampak negatif dan
masalah dalam aspek hidup dan kehidupan ummat manusia.

B. Permasalahan
        Berkaitan dengan pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup ditinjau
atau dalam perspektif hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia, maka
permasalahannya antara lain :
1. Bagaimana dan apa tanggung jawab masyarakat Indonesia dan Internasional
   dalam pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup sesungguhnya ?
2. Bagaimana dan apa fungsi dan peranan hutan dan lingkungan hidup terhadap
   hidup dan kehidupan manusia ?
3. Bagaimana sistem dan pelaksanaan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup
   dalam tata hukum lingkungan hidup ?

C. Pelestarian Fungsi Hutan dan Fungsi Lingkungan Hidup
        Secara etimologi kata, kata pelestarian ini berasal dari kata “lestari” yang
mempunyai makna langgeng, tidak berubah, abadi, sesuai dengan keadaan seperti
semula. Apabila kata lestari ini dikaitkan dengan lingkungan hidup maka berarti
bahwa lingkungan hidup itu tidak boleh berubah, harus langgeng dan harus sesuai
dengan keadaan seperti semula atau tetap dalam keadaan seperti aslinya semula
(Koesnadi Hardjasoemantri, 2005 : 98).
        Pelestarian fungsi lingkungan hidup diartikan sebagai rangkaian upaya
untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Pelestarian daya
dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan
lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang
ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan
manusia dan makhluk hidup lainnya. Daya tampung lingkungan hidup adalah
kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain
yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pelestarian daya tampung lingkungan
hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup
untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya
(Pasal 1 butir 5,6,7,8,9 UUPLH)
        Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kehutanan adalah
sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu
yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non
hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan (Pasal 1 butir a, b, c, k,
dan m, Bab I tentang Ketentuan Umum UU No. 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan, yang selanjutnya disebut dengan UUK).
                                                                                578
_____________
ISSN 0853 - 0203
                                                         VISI (2008) 16 (3) 575 - 594


        Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lain. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap
usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup. Setiap rencana uasaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan
dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib
memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup yang disingkat dengan
AMDAL (Pasal 1 butir 1, Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 15 ayat 1, Bab I tentang
Ketentuan Umum dan Bab V tentang Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
UUPLH).
        “Pelestarian kemampuan fungsi hutan dan fungsi lingkungan hidup yang
serasi dan seimbang” membawa kepada kesarasian antara “pembangunan” dan
fungsi hutan dan fungsi lingkungan hidup”, sehingga kedua pengertian itu tidak
dipertentangkan satu dengan yang lain. Adapun “pelestarian fungsi hutan dan
fungsi lingkungan hidup” yang bermakna melestarikan fungsi hutan dan fungsi
lingkungan hidup itu an sich digunakan dalam rangka kawasan pelestarian hutan,
sumber daya alam lingkungan hidup dan kawasan suaka alam.
        Pembangunan di berbagai aspek hidup dan kehidupan bertujuan dan
mempunyai arti untuk mengadakan perubahan, membangun adalah merubah
sesuatu untuk mencapai tarap peningkatan dan tarap yang lebih baik. Apabila
dalam proses pembangunan itu terjadi dampak yang kurang baik terhadap fungsi
hutan dan fungsi lingkungan hidup, maka haruslah dilakukan upaya untuk
meniadakan atau mengurangi dampak negatif tersebut sehingga keadaan fungsi
hutan dan fungsi lingkungan hidup menjadi serasi dan seimbang lagi. Dengan
demikian maka yang dilestarikan bukanlah “lingkungannya an sich”, akan tetapi
“kemampuan lingkungan hidup”. Kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan
seimbang inilah yang perlu dilestarikan sehingga setiap perubahan yang diadakan
selalu disertai dengan upaya mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan
pada tingkatan yang baru.
        Perhatian terhadap pelestarian fungsi hutan ditindaklanjuti oleh masyarakat
internasional dan organisasi PBB terjadi pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi
yang diadakan oleh PBB di Rio de Janeiro Brazil pada tanggal 3-14 Juni 1992.
konferensi ini dinamakan United Nations Conference on Environment and
Development yang disingkat UNCED dihadiri oleh 177 kepala-kepala negara dan
wakil-wakil pemerintah yang berkumpul di Rio de Janeiro dan dihadiri juga oleh
wakil badan-badan lingkungan PBB dan lembaga-lembaga lainnya.
        Konferensi ini telah melahirkan sebuah konsensus dokumen perjanjian
yang dinamakan Concervation and Sustainable Development of all Types of
Forrest (Forrestry Principles). Konsensus perjanjian ini membuat prinsip-prinsip
kehutanan dan merupakan konsensus internasional yang terdiri dari 16 pasal yang
mencakup aspek pengelolaan, aspek konservasi serta aspek pemanfaatan dan
pengembangan, bersifat tidak mengikat secara hukum dan berlaku untuk semua
jenis hutan (Koesnadi Hardjasoemantri, 2005 : 19-21).
                                                                                579
_____________
ISSN 0853 - 0203
                                                       VISI (2008) 16 (3) 575 - 594


         Selanjutnya Koesnadi Hardjasoemantri menguraikan bahwa dalam
Mukadimah Forrestry Prnciples dicantumkan kandungan prinsip-prinsip
kehutanan sebagai berikut :
1. persoalan kehutanan terkait dengan keseluruhan jangkauan masalah dan
   kesempatan lingkungan dan pembangunan termasuk hak atas pembangunan
   sosial-ekonomi yang berkelanjutan.
2. tujuan arahan dari prinsip-prinsip ini adalah untuk memberikan saham pada
   pengelolaan, konservasi dan pembangunan hutan berkelanjutan serta untuk
   menjamin fungsi dan pemanfaatannya yang beragam dan saling melengkapi.
3. masalah dan kesempatan kehutanan harus dilihat dengan cara yang holistik dan
   seimbang dalam keseluruhan konteks lingkungan hidup dan pembangunan
   dengan mempertimbangkan fungsi dan pemanfaatan hutan yang beragam
   termasuk pemanfaatan tradisional, dan tekanan ekonomi dan sosial yang
   mungkin timbul bila pemanfaatannnya dihambat atau dibatasi, sebagaimana pula
   potensinya bagi pembangunan yang dapat diberikan oleh pengelolaan hutan
   berkelanjutan.
4. prinsip-prinsip ini mencerminkan konsensus global pertama mengenai hutan.
   Dalam memberikan komitmennya untuk melaksanakan prinsip-prinsip ini
   dengan tepat, negara-negara juga memutuskan untuk senantiasa membuat
   penilaian tentang prinsip-prinsip ini apakah masih memadai sehubungan dengan
   pengembangan kerja sama internasional dalam masalah-masalah hutan.
5. prinsip-prinsip ini berlaku untuk semua jenis hutan, baik hutan alam maupun
   hutan tanaman di semua wilayah geografis dan zona iklim, termasuk hutan
   austral, boreal, sub-temperate dan temperate, sub-tropis dan tropis .
6. semua jenis hutan mewujudkan prose-proses ekologis yang kompleks dan unik
   yang merupakan dasar bagi kapasitasnya sekarang dan kapasitas potensialnya
   untuk menyediakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan manusia maupun
   nilai-nilai lingkungan dan dengan demikian pengelolaan dan konservasinya yang
   tepat merupakan kepentingan bagi pemerintah dari negara-negara yang
   mempunyai hutan tersebut serta mempunyai nilai bagi masyarakat setempat dan
   bagi lingkungan secara menyeluruh.
7. hutan adalah esensial bagi pembangunan ekonomi dan pemeliharaan segala
   bentuk kehidupan.
8. mengakui bahwa tanggung jawab pengelolaan hutan, konservasi dan
   pembangunan berkelanjutan di banyak negara dialokasikan di antara tingkat
   pemerintah federal/nasional, negara bagian/propinsi dan lokal, maka setiap
   negara sesuai dengan konstitusi dan atau perundang-undangan nasionalnya harus
   mengikuti prinsip-prinsip ini pada tingkat pemerintahan yang sesuai
   (Koesnadi Hardjasoemantri, 2005 : 21-22).
         Di Indonesia perhatian pokok terhadap masalah pelestarian fungsi hutan
dan fungsi lingkungan hidup diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Nasional yang ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2005 di
dalam Peraturan Presiden RI No.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Peraturan Presiden ini mengatur
                                                                              580
_____________
ISSN 0853 - 0203
                                                       VISI (2008) 16 (3) 575 - 594


tentang ketentuan pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam Bab 32
tentang Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi
Lingkungan Hidup. Di dalam Peraturan Presiden tersebut dikemukakan
permasalahan pokok sebagai berikut :
   a. terus menurunnya kondisi hutan Indonesia.
   b. kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS).
   c. habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak.
   d. citra pertambangan yang lingkungan hidup.
   e. tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity).
   f. pencemaran air semakin meningkat.
   g. kualitas udara, khususnya di kota-kota besar semakin menurun.
   h. sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan.
    i. pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan belum jelsa.
    j. lemahnya penegakan hukum (law enforcemant) terhadap kegiatan
        pembalakan (illegal logging) dan penyeludupan kayu.
   k. rendahnya kapasitas pengelolaan kehutanan.
    l. belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non kayu dan jasa-jasa
        lingkungan.
   m. belum terselesaikannya batas wilayah laut dengan negara tetangga.
   n. potensi kelautan belum didayagunakan secara optimal.
   o. merebaknya pencurian ikan dan pola penangkapan               yang merusak
        lingkungan hidup.
   p. pengelolaan pulau-pulau kecil belum optimal.
   q. sistem mitigasi bernuansa alam belum dikembangkan.
    r. ketidakpastian hukum di bidang pertambangan.
    s. tingginya tingkat pencemaran dan belum dilaksanakannya pengelolaan
        limbah buangan       secara terpadu dan sistematis.
    t. adaptasi kebijakanterhadap perubahan iklim (climate change) dan pemanasan
        global (global warming) belum dilaksanakan.
    u. alternatif pendanaan lingkungan belum dikembangkan.
    v. issu lingkungan global belum diteriama dan diterapkan dalam pembangunan
        nasional dan daerah.
   w. belum harmonisnya peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
    x. masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
        hidup (Bab 32 tentang Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
        Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden No. 7
        Tahun 2005 Tentang RPJM Nasional Thn.2004-2009).
          Pengelolaan fungsi hutan dan fungsi lingkungan hidup berazaskan
pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang
pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.
Pengertian pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan fungsi hutan
dan fungsi lingkungan hidup yang serasi dan seimbang dan peningkatan
kemampuan tersebut. Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat
dicapai kehidupan yang optimal.
                                                                              581
_____________
ISSN 0853 - 0203
                                                        VISI (2008) 16 (3) 575 - 594


D. Ekologi dan Ekosistem Hutan dan Lingkungan Hidup
         Segala sesuatu di dunia alam semesta ini erat hubungannya satu dengan
yang lain. antara makhluk hidup manusia dengan makhluk hidup manusia lainnya,
antara makhluk hidup manusia dengan makhluk hidup binatang atau hewan, antara
makhluk hidup manusia dengan makhluk hidup tumbuh-tumbuhan dan bahkan
antara makhluk hidup manusia dengan benda-benda mati sekalipun. Begitu pula
sebaliknya hubungan antara makhluk hidup hewan atau binatang dengan makhluk
hidup manusia, antara makhluk hidup hewan atau binatang dengan makhluk hidup
tumbuh-tumbuhan, antara makhluk hidup binatang atau hewan dengan benda-
benda mati yang ada disekelilingnya dan juga hubungan antara makhluk hidup
tumbuh-tumbuhan dengan makhluk hidup manusia, antara makhluk hidup tumbuh-
tumbuhan dengan makhluk hidup hewan atau binatang yang ada dan antara
mahkluk hidup tumbuh-tumbuhan dengan benda-benda mati yang ada
disekelilingnya. Pengaruh antara satu komponen dengan lain komponen ini
bermacam-macam bentuk dan sifatnya. Begitu pula aksi dan reaksi sesuatu
golongan atas pengaruh dari yang lainnya juga berbeda.
         Sesuatu peristiwa yang menimpa diri seseorang dapat disimpulkan sebagai
resultante berbagai pengaruh pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup di
sekitarnya. Begitu banyak pengaruh yang mendorong manusia kedalam sesuatu
kondisi tertentu sehingga adalah wajar jika manusia tersebut kemudian juga
berusaha untuk mengerti apakah sebenarnya yang mempengaruhi dirinya dan
sampai berapa besarkah pengaruh-pengaruh tersebut terhadap pelestarian fungsi
hutan dan lingkungan hidup.
 Secara etimologi kata “ekologi” berasal dari kata oikos yang berarti rumah dan
logos berarti ilmu pengetahuan yang diperkenalkan pertama kali dalam bidang ilmu
pengetahuan biologi oleh seorang biolog berkebangsaan Jerman bernama Ernst
Hackel pada tahun 1869 (Koesnadi Hardjasoemantri, 2005 : 2).
         Menurut Otto Soemarwoto ekologi adalah ilmu pengetahuan tentang
hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannnya. Selanjutnya
Otto Soemarwoto menjelaskan bahwa ada beberapa studi-studi ekologi meliputi
berbagai bidang antara lain :
a. studi ekologi sosial, sebagai suatu studi terhadap relasi sosial yang berada di
   tempat tertentu dan dalam waktu tertentu dan yang terjadinya oleh tenaga-tenaga
   lingkungan yang bersifat selektif dan distributif.
b. Studi ekologi manusia sebagai suatu studi tentang tentang interaksi antara
   aktivitas manusia dan kondisi alam.
c. Studi ekologi kebudayaan sebagai suatu studi tentang hubungan timbal balik
   antara variable habitat yang paling relevant dengan inti kebudayaan.
d. Studi ekologi pisik sebagai suatu studi tentang lingkungan hidup dan sumber
   daya alamnya.
e. Studi ekologi biologi sebagai suatu studi tentang hubungan timbal balik antara
   makhluk hidup terutama hewan dan tumbuh-tumbuhan dan lingkungannya (Otto
   Soemarwoto, 1981 : 6-7).

                                                                               582
_____________
ISSN 0853 - 0203
                                                         VISI (2008) 16 (3) 575 - 594


         Di dalam ekologi terdapat masyarakat organisme hidup (biotic community)
yang menggambarkan komposisi kehidupan organisme-organisme hidup di
dalamnya saling berhubungan dan membutuhkan. Misalnya biotic community
dikalangan tanaman atau tumbuh-tumbuhan dalam hutan belantara ditemukan
beberapa pohon raksasa yang umurnya beribu-ribu tahun tetapi jumlahnya hanya
sedikit, di bawahnya akan terdapat pohon-pohon yang kecil namun lebih banyak
tingkat populasinya, di bawahnya lagi ditemui berupa suatu kumpulan pohon-
pohon yang lebih kecil seperti tanaman bunga-bungaan dan akhirnya sebagai dasar
adalah tanaman rerumputan yang banyak sekali tetapi umurnya amat pendek. Di
dalam dan di tengah-tengah hutan ditemui pula kehidupan makhluk hidup
binatang-binatang atau hewan yang hidup disana mulai dari binatang gajah yang
umurnya ratusan tahun tetapi jumlah tingkat populasinya sedikit sampai pada
binatang semut atau binatang yang lebih kecil lagi yang umurnya sangat pendek
tetapi jumlah tingkat populasinya amat banyak (Koesnadi Hardjasoemantri, 2005
: 2-3).
         Jadi Ekologi adalah suatu studi ilmu pengetahuan tentang hubungan timbal
balik antara makhluk hidup manusia dengan makhluk hidup manusia lainnya,
makhluk hidup manusia dengan tumbuh-tumbuhan (tanaman-tanaman), makhluk
hidup manusia dengan binatang atau hewan, makhluk hidup manusia dengan
benda-benda mati di sekelilingnya dan sebaliknya hubungan timbal balik terjadi
sesama makhluk hidup.
         Ekosistem merupakan suatu kondisi di suatu daerah tertentu komunitas
benda-benda mati (abiotic community) dimana di dalamnya tinggal dan terdapat
suatu komposisi komponen organisme hidup (biotic community) yaitu makhluk
hidup manusia, makhluk hidup tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup binatang
atau hewan yang diantara abiotic dan biotic community keduanya terjalin suatu
interaksi yang harmonis stabil dan saling membutuhkan terutama dalam jalinan
bentuk-bentuk sumber energi kehidupan (Koesnadi Hardjasoemantri, 2005 : 3).
         Selanjutnya Koesnadi Hardjasoemantri menjelaskan bahwa ada 2 (dua)
jenis bentuk ekosistem yaitu ekosistem alamiah (natural ecosystem) dan ekosistem
buatan (artficial ecosystem) yang merupakan hasil daya kreasi, cipta dan daya kerja
manusia terhadap ekosistemnya. Ekosistem alamiah terdapat heterogenitas yang
tinggi dari organisme hidup disana sehingga mampu mempertahankan proses
kehidupan di dalamnya dengan sendirinya. Sedangkan ekosistem buatan akan
mempunyai ciri kurang ke heterogenitasannya sehingga bersifat labil dan untuk
membuat ekosistem tersebut tetap stabil perlu diberikan bantuan energi dari luar
yang juga harus diusahakan oleh manusia sebagai penciptanya agar berbentuk
suatu usaha maintenance atau perawatan terhadap ekosistem yang dibuat itu
(Koesnadi Hardjasoemantri, 2005 : 3 )
         Betapapun macam dan bentuk ekosistem itu tercipta yang penting
bagaimana ekosistem tersebut menjadi stabil, sehingga manusianya bisa tetap
hidup dengan teratur dari generasi pertama ke generasi seterusnya selama dan
sesejahtera mungkin. Disamping itu perlu disadari pula bahwa manusia harus
berfungsi sebagai subjek dari ekosistemnya. Perubahan-perubahan yang terjadi di
                                                                                583
_____________
ISSN 0853 - 0203
                                                     VISI (2008) 16 (3) 575 - 594


dalam daerah lingkungan hidupnya mau tidak mau akam mempengaruhi eksistensi
manusianya, karena manusia akan banyak sekali bergantung pada ekosistemnya
(Fuad Amsyari, 1981 : 35-44).
         Ekologis dan ekosistem pelestarian fungsi lingkungan hidup pada
umumnya dan fungsi hutan pada khususnya sangat penting tidak hanya disebabkan
menyangkut arti dan fungsi hutan keterkaitannya dengan pelestarian lingkungan
hidup, secara khusus juga dalam aspek pembangunan perumahan dan permukiman
ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan
perumahan dan permukiman tersebut. Dalam konsiderans UU No.4 Tahun 1992
Tentang Perumahan dan Permukiman butir C, yang selanjutnya disebut dengan
UUPP menyatakan “bahwa peningkatan dan pengembangan pembangunan
perumahan dan permukiman dengan berbagai aspek permasalahannya perlu
diupayakan sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang
fisik, kehidupan ekonomi dan sosial budaya untuk mendukung ketahanan nasional,
mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas
kehidupan manusia Indonesia dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara” (Konsiderans UUPP).
         Contoh aspek pembangunan perumahan dan permukiman, ada beberapa
prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan perumahan dan
permukiman berkelanjutan diantaranya :
a. prinsip konservasi (Principle of Conservation) mengarahkan kepada
   pemeliharaan sumber daya alam yang telah mencapai tingkastan tertentu guna
   memperbaharui dan menghindari terjadinya penelantaran sumber daya alam
   yang tidak dapat diperbaharui. Prinsip konservasi ini bertujuan untuk
   melindungi kualitas mutu lingkungan hidup.
b. prinsip peningkatan (principle of Amelioration) bertujuan untuk peningkatan
   kualitas fungsi lingkungan hidup.
c. Prinsip kehati-hatian dan pencegahan (precaution and prevention principles)
   merupakan prinsip tindakan hati-hati dan pencegahan terhadap sumber
   terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
d. Prinsip perlindungan (protection principle) meliputi pencegahan aktivitas
   berbahaya dan melakukan tindakan-tindakan yang tegas guna menjamin tidak
   terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Prinsip ini
   membuat perencanaan ekologis dan manajemen yang lebih luas termasuk
   dibuatnnya peraturan-peraturan pelaksana, prosedur dan kelembagaan dalam
   skala nasional. Sehingga itu diperlukan suatu pendekatan.yang terintegrasi
   dalam konservasi sumber daya alam secara sektoral guna melakukan kebijakan
   lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatiokan adanya keterkaitan
   antar komponen-komponen lingkungan hidup dalam ekosistem.
e. Prinsip pencemar membayar. (pollunter pays principles) yang merupakan
   perintah bahwa pencemar wajib membayar untuk memikul baiaya pencegahan
   pencemaran lingkungan hidup, pemerintah memautuskan untuk memelihara
   baku mjutu lingkungan hidup (Alvi Syahrin, 2003 : 85-87).

                                                                            584
_____________
ISSN 0853 - 0203
                                                       VISI (2008) 16 (3) 575 - 594


E. Arti, Fungsi dan Peranan Kehutanan Dan Lingkungan Hidup
        Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata
bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial
budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis.Untuk itu hutan harus
diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi
kesejahteraan rakyat atau masyarakat Indonesia baik generasi sekarang maupun
generasi yang akan datang.
        Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga
kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi ummat manusia, oleh
karena itu dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan
penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia
internasional menjadi sangat pentingdengan tetap mengutamakan kepentingan
nasional. Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka
penyelengaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan,
keadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelengaraan kehutanan harus
dilakukan dengan azas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan
keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-
gugat.
        Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan tetapi negara
memberikan wewenang kepada pemerintah mengatur dan mengurus segala sesuatu
yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Menetapkan kawasan
hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan
hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan
serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah
mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk
melakukan kegiatan dibidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu
yang sangat penting, berkala dan berdampak luas serta bernilai strategis,
pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat
lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan
dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliaran sungai
dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.
        Sumber daya hutan mempunyai pera penting dalam penyediaan hutan
bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan
kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan
dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan
kesempatan berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh
mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu
terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri
pengolahannnya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri
pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteri yang membidangi kehutanan.
Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu,

                                                                              585
_____________
ISSN 0853 - 0203
                                                        VISI (2008) 16 (3) 575 - 594


tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan lainnya seperti plasma nutfah dan jasa
lingkungan sehingga manfaat hutan lebih optimal
        Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak
merupakan kunci keberhasilan pengolahan hutan. Oleh karena itu praktek-praktek
pengolahan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan
hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengolahan yang
berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada
pemberdayaan masyarakat.
        Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hasil hutan dan
kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan
dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan memperhatikan sifat, karekteristik
dan kerentaannya serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan
hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungasi
konservasi, lindung dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok
hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi dan reklamasi hutan dan
lahan yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan
pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat
merupakan inti keberhasilannnya. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis
dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi.
Untuk menjaga kualitas lingkungan maka didalam pemanfaatan hutan sejauh
mungkin dihindari terjadinya konservasi dari hasil hutan alam yang masaih
produktif menjadi hutan tanaman.
        Dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat yang berkeadilan, maka
usaha kecil, menengah dan koperasi mendapatkan kesempatan seluas-lusanya
dalam pemanfaatan hutan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMS
Indonesia) yang memperoleh izin usaha dibidang kehutanan wajib bekerja sama
dengan koperasi masyarakat setempat dan secara bertahap memberdayakan untuk
menjadi unit usaha koperasi yang tangguh, mandiri dan profesional sehingga setara
dengan pelaku ekonomi lainnya.
        Kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat dimaksudkan agar
masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan merasakan dan mendapatkan
manfaat hutan secara langsung, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan
kualitas hidup mereka serta sekaligus dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki.
Dalam kerjasama tersebut kearifan tradisional dan nilai-nilai keutamaan yang
terkandung dalam budaya masyarakat dan sudah mengakar dapat dijadikan aturan
yang disepakati bersama. Kewajiban BUMN, BUMD dan BUMS Indonesia
bekerjasama dengan koperasi bertujuan untuk memberdayakan koperasi
masyarakat setempat agar secara bertahap dapat menjadi koperasi yang tangguh,
mandiri dan profesional. Koperasi masyarakat setempat yang telah menjadi
koperasi yang tangguh, mandiri dan profesional diperlakukan setara dengan
BUMN, BUMD dan BUMS Indonesia. Dalam hal koperasi masyarakat setempat
belum terbentuk, maka BUMN, BUMD dan BUMS Indonesia tersebut dapat turut
mendorong terbentuknya koperasi tersebut.
                                                                               586
_____________
ISSN 0853 - 0203
                                                       VISI (2008) 16 (3) 575 - 594


         Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan
dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan
hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya
alam, hama dan penyakit. Termasuk dalam pengertian perlindungan adalah
mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas
hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang
berhubungan dengan pengelolaan hutan.
         Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran
yang ingin dicapai, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib
melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta
dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun
tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan,
pemanfaatan hasil hutan dan informasi yang menyangkut tentang kehutanan.
         Pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan
nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta
memperhatikan hak-hak rakyat dan oleh karena itu harus melibatkan masyarakat
setempat. Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. Mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial
dan lingkungan yang sangat berkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan
masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus maka
pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada
BUMN yang bergerak dibidang kehutanan, baik berbentuk Perusahaan Umum
(Perum), Perusahaan Jawatan (Perjan) maupun Perusahaan Perseroan (pesero) yang
pembinaannya dibawah Menteri. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang
lestari dibutuhkan lembaga-lembaga penunjang antara lain lembaga keuangan yang
mendukung pendanaan pembangunan kehutanan, lembaga penelitian dan
pengembangan, lembaga pendidikan dan pelatihan serta lembaga penyuluhan.
         Hutan sebagai sumber daya nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya
bagi masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok atau
golongan tertentu. Oleh karena itu pemanfaatan hutan harus didistribusikan secara
berkeadilan melalui peningkatan peran serta masyarakat sehingga masyarakat
semakin berdaya dan berkembang potensinya. Manfaat yang optimal bisa terwujud
apabila kegiatan pengelolaan hutan dapat menghasilkan hutan yang berkualitas
tinggi dan lestari.

F. Pengelolaan Hutan Dan Lingkungan Hidup
        Pengelolaan hutan meliputi kegiatan :
a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan.
d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
        Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan
mencakup pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan
potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat
                                                                              587
_____________
ISSN 0853 - 0203
                                                        VISI (2008) 16 (3) 575 - 594


yang sebesar besarnya bagi masyarakat secara lestari (Pasal 1 butir 1, Bab I
tentang Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002).
        Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang
lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih besar (optimal) dan lestari.
Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan
ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan. Blok-blok kawasan hutan
dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengeloalaan.
Berdasarkan blok-blok dan petak-petak tersebut disusun rencana pengelolaan hutan
untuk jangka waktu tertentu.
        Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan
dan penggunaan kawasan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan
hutan. Kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
pemanfaatan hutan dan penggunaan hutan dilaksanakan pada wilayah hutan dalam
bentuk Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), unit atau
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), unit atau Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi (KPHP). Kegiatan demi kegiatan pengeloalaan ini menjadi
kewenangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dan dapat dilimpahkan
oleh pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di
bidang kehutanan.
        Pelaksanaan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan
hutan dilakukan pada setiap unit pengelolaan hutan di semua kawasan hutan yang
meliputi :
a. Hutan konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang
    mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa
    (binatang) serta ekosistemnya. Hutan konservasi ini terdiri dari kawasan hutan
    suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru.
b. Hutan lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsai pokok sebagai
    perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah
    banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara
    kesuburan tanah. Tata hutan pada hutan lindung dilaksanakan pada setiap unit
    pengelolaan yang melakukan kegiatan penentuan batas-batas hutan yang
    diatata, inventarisasi, identifikasi dan perisalahan kondisi kawasan hutan,
    pengumpulan data sosial, ekonomi dan budaya di hutan danm sekitarnya,
    pembagian hutan ke dalam blok-blok (blok perlindungan, blok pemanfaatan
    dan blok lainnya), registrasi dan pengukuran serta pemetaan.
c. Hutan produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
    memproduksi hasil-hasil hutan. Tata hutan pada hutan produksi memuat
    kegiatan penentuan batas hutan, yang ditata, inventarisasi potensi dan kondisi
    hutan, perisalahan hutan, pembagian hutan ke dalam blok-blok dan petak-
    petak, pemancangan tanda batas blok-blok dan petak-petak tersebut,
    pembukaan wilayah dan sarana pengelolaan, registrasi dan pengukuran serta
    pemetaan.
        Berdasarkan hasil penataan hutan pada setiap unit atau kesatuan
pengelolaan hutan, maka disusunlah rencana pengelolaan hutan. Perencanaan
                                                                               588
_____________
ISSN 0853 - 0203
                                                       VISI (2008) 16 (3) 575 - 594


kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin
tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Perencanaan kehutanan dilaksanakan
secara transparan, bertanggung jawab, partisipatif, terpadu serta memperhatikan
kekhasan dan aspirasi daerah.
Perencanaan kehutanan meliputi kegiatan :
a. inverntarisasi hutan.
b. pengukuhan/pengukuran kawasan hutan.
c. penatagunaan kawasan hutan
d. pembentukan wilayah pengelolaan hutan.
e. penyusunan rencana kehutanan (Pasal 12, Bab IV tentang Perencanaan
    Kehutanan UUK).
        Rencana pengelolaan hutan memuat tentang perencaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, evaluasi pengendalian dan pengawasan sebagai dasar kegiatan
pengelolaan hutan. Penyusunan rencana pengelolaan hutan meliputi :
a. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang memuat rencana kegiatan
    secara makro tentang pedoman arahan serta dasar-dasar pengelolaan hutan
    untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan dalam jangka waktu 20 tahun,
    disusun oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang kehutanan Propinsi dan
    disahkan oleh Menteri Kehutanan.
b. Rencana pengeloaan hutan jangka menengah memuat rencana yang berisi
    penjabaran rencana pengelolaan hutan jangka menengah 5 tahun disusun oleh
    instansi yang bertanggung jawab dibidang kehutanan Propinsi dan disahkan
    oleh Meneteri Kehutanan.
c. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek memuat rencana operasional secara
    detail yang merupakan penjabaran rencana pengelolaan hutan dalam jangka
    waktu 1 tahun yang disusun oleh instansi yanmg bertanggung jawab dibidang
    kehutanan dan disahkan oleh Gubernur (Pasal 14 ayat 1 dan 2, Bab II
    tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
    Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan
    Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan
    Penggunaan Kawasan Hutan).
        Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan,
pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta
pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal, berkeadilan untuk
kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan
bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh
masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan
kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan
cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.
        Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah bentuk usaha
menggunakan kawasan pada hutan lindung dengan tidak mengurangi fungsi utama.
Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa
lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hutan lindung
                                                                              589
_____________
ISSN 0853 - 0203
                                                       VISI (2008) 16 (3) 575 - 594


dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha
pemanfaatan jasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.
Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi adalah bentuk usha untuk
memanfaatkan ruang tubuh sehingga dapat diperoleh manfaat lingkungan, manfaat
sosial dan manfaat ekonomi yang optimal dengan tidak mengurangi fungsi pokok
hutan.
         Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah segala bentuk usaha yang
memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak
lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan. Pemanfaatan hasil hutan
bukan kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan
hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan hidup dan tidak
mengurangi fungsi pokok hutan. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan
kayu adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil berupa kayu dan/atau
bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan hidup dan tidak mengurangi fungsi
pokok hutan
         Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar
kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan
kawasan hutan lindung serta dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok
kawasan hutan.. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan
dapat dilakukan melalaui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan
mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian
lingkungan. Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan
dengan pola terbuka.
         Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan,
mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya guna,
dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga
kehidupan tetap terjaga.rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui
kegiatan :
a. reboisasi,
b. penghijauan,
c. pemeliharaan,
d. pengayaan tanaman atau
e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan
    kritis dan tidak produktif. Kegiatan rehabilitasi ini dilakukan disemua hutan
    dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional (Pasal 41
    Bab V tentang Pengelolaan Hutan UUK).
         Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik
biofisik. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya
melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan
memberdayakan masyarakat. Setiap orang yang memiliki, mengelola dan atau
memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif wajib melaksanakan
rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konsevasi. Dalam pelaksanaan
rehabilitasi setiap orang dapat meminta pendamping, pelayanan dan dukungan
kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah.
                                                                              590
_____________
ISSN 0853 - 0203
                                                         VISI (2008) 16 (3) 575 - 594


        Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan secara bertahap, dalam upaya
pemulihan serta pengembangan fungsi sumber daya hutan dan lahan baik fungsi
hutan pruduksi, hutan fungsi lindung maupun hutan fungasi konservasi. Upaya
meningkatkan daya dukung aserta produktifitas hutan dan lahan dimaksudkan agar
hutan dan lahan mampu berperan sebagai sistem penyangga kehidupan termasuk
konservasi tanah dan air dalam rangka pencegahan banjir dan pencegahan erosi.
Kegiatan reboisasi dan penghijauan merupakan bagian rehabilitas hutan dan lahan,
kegiatan reboisasi dilaksanakan di dalam kawasan hutan sedangkan kegiatan
penghijauan dilaksanakan di luar kawasan hutan.
        Rehabilitasi hutan dan lahan diprioritaskan pada lahan kritis terutama yang
terdapat dibagian hulu daerah aliran sungai agar fungsi tata air serta pencegahan
terhadap banjir dan kekeringan dapat dipertahankan secara maksimal. Rehabilitasi
hutan bakau dan hutan rawa perlu mendapat perhatian yang sama sebagaimana
pada hutan lainnya. Semetara pada hutan cagar alam dan zona inti taman nasional
tidak boleh dilakukan kegiatan rehabilitasi, hal ini dimaksudkan untuk menjaga
kekhasan, keaslian, keunikan dan keterwakilan dari jenis flora dan fauna serta
ekosistemnya.
        Reklamasi hutan suatu kegiatan yang meliputi usaha untuk memperbaiki
atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat
berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Jenis kegiatan yang terkait
dengan reklamasi hutan meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi,
perencanaan dan pelaksanaan reklamasi.
        Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar
kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan
kawasan hutan lindung dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan
hutan. Jika penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar
kegiatan kehutanan mengakibatkan terjadinya kerusakan dan pencemaran
lingkungan hidup hutan, maka wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi
sesuai dengan pola yang ditetapkan oleh pemerintah.
        Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib
dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan
pertambangan. Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan
di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan
penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.
        Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi
kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan
manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakitserta
mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas
hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan
dengan pengelolaan hutan (Pasal 1 butir 1, Bab I Ketentuan Umum Peraturan
Pemerintah No.45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan). Perlindungan
hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan, kegiatan perlindungan
hutan ini dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk Unit atau Kesatuan

                                                                                591
_____________
ISSN 0853 - 0203
                                                         VISI (2008) 16 (3) 575 - 594


Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung (KPHL) dan Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
        Tujuan dan prinsip-prinsip perlindungan hutan agar tercapai secara
maksimal pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Penyelenggaraan
perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan
dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi
tercapai secara optimal dan lestari. Prinsip-prinsip perlindungan hutan dan kawasan
hutan merupakan merupakan usaha untuk :
a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
    yang disebabkan oleh perbauatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam,
    hama dan penyakit.
b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan
    atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta peerangkat yang
    berhubungan dengan pengelolaan hutan              (Pasal 47, Bab V tentang
    Pengelolaan Hutan, UUK).

G. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan :
1. Tanggungjawab masyarakat Indonesia & Internasional terhadap pelestarian
   fungsi hutan dan lingkungan hidup tidak terlepas dari manusia secara individu
   dalam masyarakat yang mempunyai hubungan timbal balik terhadap hutan dan
   lingkungan hidup. Manusia adalah sebagian dari ekosistem. Manusia adalah
   pengelola pula dari sistem tersebut. Pelestarian fungsi hutan dan lingkungan
   hidup sangat tergantung secara positif dari perilaku, sikap dan tindakan
   perbuatan manusia terhadap pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup
2. Fungsi dan peranan hutan dan lingkungan hidup terhadap hidup dan kehidupan
   manusia sangat dominan.dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu
   sistem penyangga hidup dan kehidupan makhluk hidup manusia dan makhluk
   hidup lainnya telah memberikan manfaat yang sungguh sangat besar dan
   berarti bagi makhluk hidup manusia, oleh karena itu penting dijaga
   kelestariannya.
3. Sistem dan pelaksanaan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup mengatur
   hak dan kewajiban manusia makhluk hidup terhadap hubungan timbal balik
   dibutuhkan instrumental juridis secara juridis formal yang memuat ketentuan-
   ketentuan, norma-norma dan perangkat peraturan perundang-undangan diatur
   oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara
   memberi
   wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu
   yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, mengatur dan
   menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, kawasan hutan dan
   hasil hutan serta mengatur perbuatan hukum berkaitan dengan kehutanan.


                                                                                592
_____________
ISSN 0853 - 0203
                                                      VISI (2008) 16 (3) 575 - 594


   Mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain
   untuk melakukan kegiatan dibidang kehutanan.
Saran :
1. Dibutuhkan penyempurnaan sistem pelestarian dan pengelolaan hutan, sumber
   daya alam dan lingkungan hidup bagi terciptanya keseimbangan antara aspek
   pemanfataan hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai modal
   pertumbuhan ekonomi (kontribusi sektor pertanian, perikanan, kehutanan,
   pertambangan dan mineral dan lain sebagainya) dengan aspek perlindungan
   terhadap fungsi hutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi
   kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial
   budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus
   diurus dan     dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan
   bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik generasi sekarang maupun
   generasi yang akan datang.
3. Dalam rangka pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dibutuhkan
   instrumentarium juridis formal dalam bentuk ketentuan, norma-norma, atau
   perangkat peraturan perundang-undangan          yang tegas untuk mengatur
   hubungan hukum perilaku, sikap dan tindakan/perbuatan manusia terhadap
   hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tujuan melindungi,
   melestarikan fungsi hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.


DAFTAR PUSTAKA

A.   Buku :
Amsyari Fuad, “Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan”,            Ghalia
    Indonesia, Jakarta, 1981.
Danusaputro, St. Munadjat, “Hukum Lingkungan”, Binacipta, Bandung, 1980
Hardjasoemantri Koesnadi, “Hukum Tata Lingkungan”, Gadjah Mada University
     Press, Jogyakarta, 2005
Syahrin Alvi, “Pengaturan Hukum Dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan
     Permukiman Berkelanjutan”, Pustaka bangasa Press, Medan, 2003
Soemarwoto Otto, “Pengelolaan Manfaat dan Resiko Lingkungan”, Lembaga
    Ekologi UNPAD, Bandung, 1981
B. Peraturan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.
UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
   Ekosistemnya.
                                                                             593
_____________
ISSN 0853 - 0203
                                                     VISI (2008) 16 (3) 575 - 594


UU No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman.
UU No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
UU No.19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2004 Tentang
   Perubahan Atas UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi UU.
Peraturan Pemerintah (PP) No.34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan
     Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan
     Hutan.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Hutan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.
Peraturan Presiden (PerPres) No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan
     Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009.
Peraturan Menteri Kehutanan No.P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat
     Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU).
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2006 Tentang Perubahan
     Peraturan Menteri Kehutanan No.P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan
     Surat Keterangan Asal Usul kayu (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan
     Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak




                                                                            594
_____________
ISSN 0853 - 0203
                   VISI (2008) 16 (3) 575 - 594




                                          595
_____________
ISSN 0853 - 0203

								
To top