Docstoc

Mahkamah Konstitusi

Document Sample
Mahkamah Konstitusi Powered By Docstoc
					                                    Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut landasan keberadaan dan kewenangan Badan Pelaksana
Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Keputusan itu disambut baik oleh sejumlah kalangan.
Tokoh-tokoh nasional menilai jika BP Migas selama ini merugikan negara dan hanya
menguntungkan pihak asing semata.

Salah satu penggugat UU Migas, KH Hasyim Muzadi, mengutip antara di Jakarta, mengatakan
semangat gugatan terhadap UU No. 22 Tahun 2001 yang antara lain mengatur pengelolaan
minyak dan gas bumi oleh BP Migas, sebenarnya untuk mengembalilan kedaulatan negara dalam
mengelola minyak dan gas buminya sendiri.

“Karena UU No. 22 Tahun 2001 tidak memungkinkan negara mengolah minyak mentahnya
sendiri di dalam negeri, kemudian mengekspornya ke luar negeri,” kata mantan Ketua Umum
PBNU itu. Karena kenyataan yang terjadi selama ini, kata dia, Indonesia hanya menjual minyak
mentah kemudian diolah di luar negeri.

“Selanjutnya Indonesia membeli minyak tersebut yang sesungguhnya minyaknya sendiri dengan
harga minyak dunia. Itu pun penjualan dan pembelian melalui perantara,” kata Hasyim.

Maka jangan heran, menurut dia setiap ada kenaikan harga minyak dunia, Indonesia selalu
mengalami kegoncangan. “Dan karena dahsyatnya kegoncangan itu, di Indonesia berkali-kali
harus terjadi aparat yang berhadapan dengan rakyatnya sendiri,” kata Hasyim.

Menurutnya, kalau minyak tersebut dikelola sendiri, dan Indonesia kembali menjadi negara
pengekpor minyak, justru akan ada keuntungan dari kenaikan harga minyak dunia.

Pengeboran Minyak Lepas Pantai

“Pengelolaan selanjutnya haruslah dapat menangkap semangat kemandirian dan tidak melakukan
hal yang sama seperti nuansa UU 22 Tahun 2001 itu, tentu sambil menunggu proses lahirnya UU
baru oleh parlemen,” tambahnya.

Soal ikatan kontrak Indonesia dengan pihak asing, menurutnya, pemerintah mesti bisa
menyelesaikan melalui aturan bisnis internasional.

Pendiri pesantren mahasiswa al Hikam Malang ini pun mengingatkan, menurut penelitian
sebagian peneliti ekonomi Universitas Indonesia (UI), tidak kurang dari 20 UU yang
menyangkut kebutuhan vital rakyat banyak yang sangat pro asing.

“Misalnya soal tanah, air, dan kandungan bumi lainnya. Seakan penjajahan ekonomi telah
disahkan oleh para wakil rakyat kita sendiri,” tandasnya.

Sambutan serupa disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din
Syamsuddin. Din menyampaikan hal itu usai sidang putusan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka
Barat, Jakarta.
“Kami cukup puas dengan dinyatakannya BP Migas inkonstitusional,” ujarnya. Din mengatakan,
putusan ini menandakan pihak yang dinyatakan menang oleh MK hakikatnya adalah rakyat.
Menurut dia, ini karena pada dasarnya permohonan ini diajukan oleh rakyat Indonesia yang
diwakili oleh beberapa ormas Islam dan sejumlah tokoh masyarakat.

“Permohonan kami tidak terkait ada atau tidaknya suatu lembaga. Tapi lebih kami merasakan
UU Migas ini merugikan rakyat Indonesia. Ini kemenangan rakyat,” kata dia. Din berharap,
terjadi perbaikan yang signifikan terhadap pengelolaan migas dalam negeri. “Kami harap dengan
adanya putusan ini, sumber daya migas kita dapat dikelola dengan baik,” tambahnya.

Namun demikian, Din menyatakan, pihaknya bersama sejumlah ormas tidak akan berhenti
melakukan upaya untuk memperjuangkan agar aset yang dimiliki bangsa Indonesia dapat
dikelola demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Perjuangan untuk menegakkan konstitusi yang kami sebut dengan Jihad Konstitusi ini tidak
akan berhenti. Akan segera kami tindak lanjuti dengan mengajukan permohonan uji materi
terhadap UU lain yang kami yakini merugikan rakyat,” paparnya.

Sudah seharusnya jika gugatan rakyat yang diwakili tokoh-tokoh agama dan cendekiawan itu
didukung rakyat dan banyak kalangan, karena sejatinya kerugian Negara karena salah rumus
undang-undang itu tidaklah sedikit.

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, pembubaran BP Migas
sebagai langkah tepat. Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi
mengatakan, pembubaran BP Migas akan berdampak pada penghematan anggaran negara hingga
ratusan miliar rupiah.

“Syukurlah BPH Migas dibubarkan. Hal ini berarti negara pada tahun 2013 bisa menghemat
alokasi anggaran sebesar Rp 368.820.000.000,” ujar Uchok, Selasa kemarin.

Menurutnya, selama ini, anggaran BP Migasi digunakan untuk belanja pegawai sebesar
Rp 37.000.800.000, belanja barang sebesar Rp 316.451.888.000, dan belanja modal Rp
15.367.312.000.

Meski dibubarkan, kontrak berjalan terus

Analis PT Mega Capital Investama, Arifin Hasudungan menuturkan, pembubaran BP Migas oleh
MK tidak terlalu berdampak terhadap pergerakan saham emiten migas. Hal itu dikarenakan
kontrak migas oleh emiten masih tetap berjalan. Adapun hal signifikan yang mempengaruhi
pergerakan saham emiten gas yaitu harga minyak dan gas bumi.

“Tidak ada pengaruh terhadap emiten migas karena kontrak terus berjalan. Pengaruh signifikan
adalah harga minyak dan gas bumi terhadap emiten migas,” tutur Arifin, mengutip inilah.com,
Rabu (14/11/2012).
Hal senada dikatakan pengamat pasar modal Jimmy Dimas Wahyu. Ia menilai, saat ini memang
sektor komoditas masih terjadi pelemahan. Adapun harga komoditas merupakan faktor
signifikan yang berdampak signifikan terhadap emiten migas. Sementara itu, pembubaran BP
Migas dinilai tidak terlalu berpengaruh terhadap emiten migas.

“Saya melihat tidak akan besar, saya melihat lebih ke harga komoditasnya sendiri. Saham-saham
berbasis komoditas masih cukup rendah,” kata Jimmy.

Adapun saham-saham emiten migas antara lain saham PT Medco Energi Tbk (MEDC) bergerak
stagnan di level Rp1.560 per saham dengan frekuensi 254 kali senilai Rp2,03 miliar pada
perdagangan saham Rabu (14/11/2012), saham PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) ditutup di
level Rp84, sementar itu saham PT Benakat Petroleum Energy Tbk (BIPI) menguat 25 poin ke
level Rp 230 per saham pada perdagangan saham kemarin.

Peta Pengeboran Minyak Indonesia

Putusan MK

MK menyatakan pasal yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi
(BP Migas) yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat.

“Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh pemerintah, c.q.
kementerian terkait, sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal
tersebut,” kata Ketua Majelis Hakim mahfud MD saat membacakan putusan uji materi UU
Migas di Jakarta, Selasa (13/11/2012).

MK menyatakan frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 Ayat (1), frasa “melalui Badan
Pelaksana” dalam Pasal 20 Ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana
dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 UU Migas,
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. ”Seluruh hal
yang berkaitan dengan Badan Pelaksana dalam penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” lanjut Mahfud.

MK juga menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 41 Ayat (2), Pasal 44, Pasal 45,
Pasal 48 Ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK menilai UU Migas membuka liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi
pihak asing. MK dalam pertimbangannya mengatakan hubungan antara negara dan sumber daya
alam Migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk KKS antara BP Migas selaku Badan Hukum
Milik Negara sebagai pihak pemerintah atau yang mewakili pemerintah dengan Badan Usaha
atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur dalam UU Migas bertentangan dengan prinsip
penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi.
Kronologi pergeseran pengelolaan sumber daya minyak dan gas Indonesia

* 1884: Lapangan minyak di Indonesia (Hindia Belanda) dikuasai oleh 18 perusahaan milik
Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat.

* Tahun 1960: Bung Karno melakukan nasionalisasi dan mengubah bentuk kontrak migas.
Eksploitasi migas hanya diselenggarakan oleh negara (UU No 44 Tahun 1960).

* Periode 1961-1971: Perusahaan migas nasional melakukan konsolidasi dan mengambil alih
aset. Kilang-kilang penyulingan minyak dan aset lain milik asing dibeli pemerintah dan
diserahkan kepada Pertamina.

* Orde Baru: Lahir Pertamin dan Permina digabung menjadi Pertamina (UU No 8/1971).
Pertamina diberi kuasa tambang, memilih kontraktor penggarap blok migas, serta
menandatangani kontrak bagi hasil.

* 1996: Pemerintah mengajukan RUU Migas baru untuk memisahkan peran regulator dan
operator. Usulan ditolak DPR saat itu.

* 1999: Pemerintah kembali mengajukan RUU Migas ke DPR pada 1999, menyusul krisis
ekonomi tahun 1997-1998.

* 2001: RUU Migas akhirnya disahkan menjadi UU No 22/2001. Mengantisipasi perubahan UU
ini, BPPKA mulai dilepas dari Pertamina dan diubah menjadi Direktorat Manajemen Production
Sharing (MPS). MPS berubah menjadi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP
Migas) pada 2002.

Sumber: IslamTimes/sa dan Kompas

				
DOCUMENT INFO
Stats:
views:34
posted:2/8/2013
language:
pages:4
Description: Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut landasan keberadaan dan kewenangan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).