005 permasalahan guru dan strategi penuntasan wajar dikdas 9 lengkap by HiNi94lg

VIEWS: 3 PAGES: 46

									PERMASALAHAN GURU DAN
STRATEGI PENUNTASAN WAJAR
DIKDAS 9 TAHUN DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN AGAMA
TIM POKJA PENDIDIKAN
DEPARTEMEN AGAMA RI
SISTEMATIKA

A. MASALAH GURU
B. MASALAH PENUNTASAN WAJAR
   DIKDAS 9 TAHUN
C. USULAN AGENDA KERJA
A. MASALAH GURU

  1. TIGA MASALAH UTAMA GURU
     DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
     AGAMA
     a. Kuantitas
     b. Kualitas
     c. Kesejahteraan
a. Kuantitas
1) Secara umum data jumlah guru pada pendidikan Agama
   dan Keagamaan dipandang cukup proporsional
   dibanding jumlah siswa (± 1:16)
2) Data jumlah guru pada pendidikan agama dan
   keagamaan memuat ± 20% guru paruh waktu yang
   mengajar di lebih dari satu madrasah.
3) Distribusi guru masih timpang sehingga lembaga
   pendidikan di daerah-daerah tertentu, khususnya
   daerah terpencil dan perbatasan masih kekurangan
   guru.
4) Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti
   pendidikan diniyah dan pondok pesantren pada
   umumnya masih kekurangan guru.
b. Kualitas
 Guru pada madrasah dan lembaga-lembaga
 pendidikan keagamaan pada umumnya
 menghadapi masalah kualitatif, yaitu:
     1) Masih berlatar belakang pendidikan
         dibawah S1. (Underqualified )
     2) Belum memiliki sertifikasi guru
         profesional. (Uncertified )
     3) Mengajar bidang studi bukan
         keahliannya ( Missmatch )
 c. Kesejahteraan
Adanya ketimpangan kesejahteraan:
 1) Antara guru-guru pada madrasah dan
    lembaga-lembaga keagamaan dengan guru-
    guru pada sekolah.
 2) Antara guru-guru pada madrasah negeri
    dengan guru-guru pada madrasah swasta.
 3) Antara guru-guru pada madrasah dengan
    guru/ustadz pada pendidikan diniyyah dan
    pondok pesantren
 4) Belum teralokasikannya anggaran untuk
    tunjangan profesi bagi guru agama
     2. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

a.    Pengangkatan Guru Honorer menjadi Guru PNS.
b.    Bantuan peningkatan kualifikasi guru.
c.    Bantuan sertifikasi guru.
d.    Bantuan Beasiswa Pendidikan S2 (Guru Master).
e.    Bantuan Beasiswa Pendidikan Kompetensi Ganda.
f.    Bantuan tunjangan guru pengganti.
g.    Bantuan Tunjangan Fungsional Guru Non PNS.
h.    Bantuan tunjangan profesi guru.
i.    Penghargaan bagi guru berprestasi.
3. PERMASALAHAN DALAM PENGANGKATAN
     GURU HONORER MENJADI GURU PNS

 a. Terdapat sebanyak 235 orang peserta tes tenaga honorer yang
    diusulkan penetapan NIP-nya untuk mengisi formasi Tahun Anggaran
    2005 namun yang bersangkutan tidak memperoleh nomor registrasi
    dari BKN sehingga tidak dapat diproses penetapan NIP-nya oleh
    BKN;
 b. Adanya ketidaksesuaian sebanyak 5.477 orang tenaga honorer yang
    akan diproses penetapan NIP-nya antara daftar usulan Departemen
    Agama dengan daftar yang dikeluarkan oleh BKN. Untuk formasi
    tahun anggaran 2006 Departemen Agama mengusulkan urutan
    prioritas pemberkasan dan penetapan NIP berdasarkan usia dan
    masa kerja, sedangkan BKN menetapkan urutan prioritas
    pemberkasan berdasarkan masa kerja;
c. Terdapat aturan pada PP Nomor 48 Tahun 2005 yang diubah
   dengan PP 43 tahun 2007 yang menganulir tenaga honorer yang
   dibayar oleh PKPS-BBM dan adanya keharusan tenaga honorer
   guru yang diangkat menjadi CPNS ditempatkan di
   sekolah/madrasah negeri;
d. Terdapat sejumlah tenaga honorer Guru Kontrak yang tidak
   dapat diusulkan untuk diangkat menjadi CPNS sesuai PP Nomor
   48 tahun 2005 karena masa kerja terputus-putus. Namun
   setelah PP tersebut diubah dengan PP Nomor 43 tahun 2007,
   persyaratan masa kerja terus menerus tersebut menjadi
   minimal satu tahun secara terus menerus. Hal ini menyebabkan
   sejumlah Guru Kontrak yang tidak terdata berdasarkan PP
   Nomor 48 tahun 2005 tersebut menuntut untuk dapat diangkat
   menjadi CPNS sesuai dengan PP Nomor 43 tahun 2007
4. PERMASALAHAN DALAM PENINGKATAN
    KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN GURU

   a. Minimnya dana untuk bantuan-bantuan
      peningkatan kualifikasi dan profesi guru.
   b. Pendataan guru yang belum solid dan ter-
      update.
   c. Belum adanya mekanisme guru pengganti.
B. MASALAH PENUNTASAN WAJAR
   DIKDAS 9 TAHUN

  1. Anggaran yang disediakan untuk
     penuntasan program Wajar Dikdas 9 tahun
     masih terbatas.
  2. Masih terdapat perbedaan perlakuan
     pemerintah daerah terhadap
     penyelenggaraan pendidikan antara
     madrasah dengan sekolah.
C. USULAN AGENDA KERJA
1. Agenda Utama
 a. Penyusunan Pokok-pokok peraturan
    pemerintah yang khusus mengatur tenaga
    pendidik di lingkungan Departemen Agama
    sebagai dasar dalam pengangkatan guru
    honorer menjadi PNS khususnya dengan
    mengacu PP 55 Tahun 2007.
 b. Penyusunan Strategi dan Rancangan
    Anggaran Fungsi Pendidikan di Departemen
    Agama Khususnya Program Penuntasan
    Wajar Dikdas 9 tahun.
2. Rencana Kerja Bersama
  a.   Orientasi dan Penyamaan Persepsi
  b.   Penyusunan Draft Awal
  c.   Lokakarya
  d.   Pembahasan Draft Final
  e.   Laporan Hasil Kerja
3. Jadwal Kegiatan Pokok


NO.     TANGGAL           KEGIATAN                 TEMPAT

 1    25 Feb      Pertemuan Awal                Nusantara II

                  Lokakarya I :
 2    1-2 Maret                                 Hotel
                  Identifikasi Detail Masalah

 3    4-9 Maret   Penyiapan Draft Awal          Depag RI

                  Lokarya II :
 4    10 Maret                                  Hotel
                  Pembahasan Draft
                  Pertemuan Pembahasan          Nusantara II/
 5    17 Maret
                  Draft Final                   Hotel
                     Tabel 1
      Jumlah Lembaga Pendidikan dan Guru
        di Lingkungan Departemen Agama

                     LEMBAGA                       GURU
NO.     TINGKAT
                  Negeri       Swasta    PNS       Non-PNS JUMLAH
 1     RA/BA               0    18.886     3.115     62.958    66.073
 2     MI           1.568       20.621    47.610    165.471   213.081
 3     MTs          1.256       11.363    32.704    189.124   221.828
 4     MA            644         4.399    18.796     84.278   103.074
      JUMLAH        3.468       55.269   102.225    501.831   604.056
        %           5,9%        94,1%     16,9%      83,1%    100,0%
                              Tabel 2
      Jumlah Tenaga Honorer Yang Diusulkan Departemen Agama
          Menjadi CPNS Berdasarkan Pendataan Tahun 2005


NO.            JENIS TENAGA HONORER                JUMLAH     %
 1     Dibayar APBN/APBD                            66.213   83,1
 2     Dibayar diluar APBN/APBD dan bekerja pada    13.509   16,9
       Instansi Pemerintah
                     JUMLAH                         79.722 100,0
                     Tabel 3
Jumlah Tenaga Honorer Yang Diusulkan ke BKN untuk
  Masuk dalam Database Berdasarkan Jenis Pekerjaan


NO.           JENIS PEKERJAAN     JUMLAH       %
 1    Guru                           54.364    68,2
 2    Dosen                            808      1,0
 3    Tenaga Strategis                6.033     7,6
 4    Tenaga Administrasi            18.517    23,2
               JUMLAH                79.722   100,0
                   Tabel 4
Jumlah Tenaga Honorer Yang Diusulkan ke BKN
     Berdasarkan Status Registrasi di BKN

 NO.             STATUS              JUMLAH      %
  1    Sudah Memperoleh Registrasi     56.273    70,6
       BKN
  2    Belum Memperoleh Registrasi      9.940    12,5
       BKN*)
  3    Belum Masuk Database BKN        13.509    16,9
              JUMLAH                   79.722   100,0
                           Tabel 5
                   Jumlah Tenaga Honorer
          yang sudah memperoleh Nomor Registrasi
                 Berdasarkan Jenis Pekerjaan



NO.          JENIS PEKERJAAN          JUMLAH        %
 1    Guru                                43.122    76,6
 2    Dosen                                  783     1,4
 3    Tenaga Strategis                     5.503     9,8
 4    Tenaga Administrasi                  6.865    12,2
              JUMLAH                      56.273   100,0
                   Tabel 6
         Formasi Pengangkatan CPNS
      di lingkungan Departemen Agama


                        Formasi
NO.   TAHUN                               Total
               UMUM         HONORER
 1    2005      8.444             4.560   13.004
 2    2006       0            19.473      19.473
 3    2007      1.508         25.733      27.241
      Total     9.952         49.766      59.718
                            Tabel 7
               Status Penyelesaian Pengangkatan
                Tenaga Honorer Menjadi CPNS
                 Formasi Tahun Anggaran 2005

NO.                  URAIAN                    JUMLAH        REALISASI
                                               FORMASI
 1    Berkas Sudah Masuk ke BKN                   13.004
 2    Berkas Belum Masuk ke BKN                          -
 3    Belum Mendapat Persetujuan Penetapan                        2.428
      NIP oleh BKN
      a. Berkas Tidak Lengkap (BTL) : 338
      b. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) : 2.090
 4    Mendapat Penetapan NIP                                     10.576
               JUMLAH FORMASI                     13.004         13.004
                       Tabel 8
Rincian Penyelesaian Tenaga Honorer Menjadi CPNS
           Formasi Tahun Anggaran 2006

 NO.                  URAIAN                  JUMLAH      REALISASI
                                              FORMASI
  1    Berkas Sudah Masuk ke BKN                 12.849
  2    Berkas Belum Masuk ke BKN                  6.624
  3    Belum Mendapat Persetujuan Penetapan                    2.381
       NIP oleh BKN
  4    Mendapat Penetapan NIP                                   976
  5    Berkas Tidak Lengkap (BTL) dan Tidak                    9.492
       Memenuhi Syarat (TMS)
                JUMLAH FORMASI                   19.473       12.849
                              DEPARTEMEN AGAMA RI



                           PAPARAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
     DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT
          DENGAN KOMISI VIII DPR - RI
                       RABU, 23 JANUARI 2008



                                   TENTANG
                      PROGRAM PEMBANGUNAN
      BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
           TAHUN 2008 DENGAN CAPAIAN TARGET
                        WAJAR DIKDAS 9 TAHUN
CAPAIAN TARGET PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN AGAMA

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar
Dikdas) 9 Tahun dilaksanakan oleh Departemen Agama
dengan mempertimbangkan kondisi dan wilayah
geografis Indonesia yang sangat luas, dengan latar
belakang sosial, budaya, dan ekonomi penduduk yang
heterogen.




                                                     24
Kebijakan dan program-program Departemen Agama
dalam rangka penuntasan Program Wajar Dikdas 9 Tahun
yang bermutu mengacu pada tiga pilar pembangunan
pendidikan nasional, yang meliputi:

(1) perluasan dan pemerataan akses;
(2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
pendidikan;
(3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan
publik.




                                                            25
Target 2008

Program Wajar Dikdas 9 Tahun di lingkungan Departemen
Agama pada tahun 2008 ditargetkan mencapai 6.190.661
siswa.




                                                        26
1.   Bentuk Pendidikan Program Wajar Dikdas 9
     Tahun

    Pendidikan Madrasah
     Program Wajar Dikdas 9 Tahun pada pendidikan Madrasah
     dikembangkan melalui Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan
     Madrasah Tsanawiyah (MTs).

      Jumlah               MI            MTs
      Madrasah             22.610        12.498
      Siswa                3.050.555     2.531.656




                                                             27
   Pesantren Salafiyah Program Wajar Dikdas

    Sejak pencanangan gerakan Program Wajib Belajar
    Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui Inpres Nomor 1 Tahun
    1994, Pondok Pesantren Salafiyah telah ditetapkan sebagai
    salah satu pola pendidikan dasar dengan ”perlakuan
    tersendiri” dan penyetaraannya dengan pendidikan dasar
    disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Data
    tahun 2007 terdapat 7.057 lembaga dengan 560.540 santri
    peserta program Wajar Dikdas 9 Tahun pada Pondok
    Pesantren Salafiyah dengan rincian 185.258 santri tingkat Ula
    (setara SD/MI) dan 375.282 santri tingkat Wustha (setara
    SMP/MTs).




                                                                28
PELAKSANAAN PROGRAM WAJAR DIKDAS
PPS SAMPAI 2007

                              SANTRI PESERTA
NO   TAHUN   PPS
                        ULA      WUSTHA     JUMLAH
1    2001          16     365         630        995
2    2002      1000      26892      18744      45636
3    2003      1359      43631      60226      103857
4    2004      2063      90295      95441      185736
5    2005      2127     105246     118187      223433
6    2006      6061     210595     333000      543595
7    2007      7057     221827     366271      588098
                                                        29
◦ Pendidikan Kesetaraan (Paket A dan B)

 Pondok Pesantren selain menyelenggarakan
 Program Wajar Dikdas 9 tahun melalui
 Pondok Pesantren Salafiyah, juga
 menyelenggarakan pendidikan kesetaraan
 paket A dan B. Pada tahun pelajaran
 2007/2008 terdapat 15.037 santri dan warga
 belajar paket A dan 31.873 santri dan warga
 belajar paket B.


                                               30
PELAKSANAAN PROGRAM WAJAR DIKDAS MELALUI
PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A DAN PAKET B)
DI PONDOK PESANTREN




                              PROGRAM JUMLAH WARGA
                 NO   Tahun
                               PAKET    PP   BELAJAR
                              Paket A    58    1231
                  1   2005
                              Paket B    74    2390
                              Paket A   395   12.412
                  2   2006
                              Paket B   713   23.535
                              Paket A   273   15.037
                  3   2007
                              Paket B   519   31.873




                                                       31
2.   Karakteristik Peserta Didik
     Sasaran Program Wajar Dikdas 9
     Tahun di Lingkungan
     Departemen Agama.

     Lembaga pendidikan yang dikelola oleh
     Departemen Agama sebagian besar dibangun
     atas swadaya masyarakat yang sebagian besar
     tersebar di pedesaan dan daerah terpencil.
     Sekitar 91,5% madrasah berstatus swasta dan
     8,5% berstatus negeri.


                                                   32
STATUS MADRASAH

8,50%

                  Swasta
                  Negeri


        91,50%




                           33
   Peserta didik Program Wajar Dikdas 9
    tahun berjumlah 6.190.661 yang
    terdiri dari 47,2% siswa MI, 31,8%
    siswa MTs, dan 21,0% siswa/santri
    Pontren Salafiyah. Sebagian besar
    peserta didik, khususnya santri
    peserta Program Wajar Dikdas pada
    Pondok Pesantren Salafiyah berasal
    dari keluarga miskin dengan
    pendapatan kurang dari Rp 500.000,-
    perbulan.                              34
Peserta didik Program Wajar Dikdas 9 tahun berjumlah
6.190.661



         21,00%
                                 MI
                      47,20%
                                 MTs
          31,80%
                                 Pontren Salafiyah




                                                       35
3.   Perkembangan Program Wajar Dikdas 9 Tahun
     Dari Tahun 2005 s.d 2007, dan Sumbangan
     Departemen Agama Terhadap Pencapaian Target
     Nasional.

    Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2005 sebesar sebesar
     13,20 %, tahun 2006 sebesar 13,70%, dan tahun 2007 sebesar
     14,20 % untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Sedangkan untuk
     tingkat Madrasah Tsanawiyah menunjukkan angka partisipasi pada
     tahun 2005 sebesar 17,40 % tahun 2006 sebesar 18,50 % , dan
     tahun 2007 sebesar 19,60 %.
    Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) pada pondok pesantren
     salafiyah yang pelaksanaanya dimulai pada tahun 2005 sebesar 0,42
     %, tahun 2006 sebesar 0,84 %, tahun 2007 sebesar 1,27 % untuk
     tingkat Ula, dan untuk tingkat wustho pada tahun 2005 sebesar 2,07
     %, tahun 2006 sebesar 2,57 %, dan tahun 2007 sebesar 3,57 %
                                                                          36
Kontribusi Depag dalam capaian APK Nasional


                       2005      2006             2007     2008
MI                   13,20 %    13,70 %       14,20%      14,75 %

PPS Tingkat Ula       0,42 %    0,84 %         1,27 %     1,30 %

Jumlah               13.44 %    14,54 %       15,47 %     16,05 %


MTs                  17,40 %    18,50 %       19,60 %     20,70 %
PPS Tingkat Wustha    2,07 %    2,57 %         3,57 %     3,75 %
Jumlah               19,47 %    21,07 %       22,17 %    24,45 %

          CAPAIN APK NASIONAL              2006           2007
SD/ MI/ SEDERAJAT                         114,06 %       114,27 %
SMP/MTs/SEDERAJAT                         88,68 %        91,78 %
                                                                    37
 Untuk pendidikan kesetaraan paket A dan B pada
  Pondok Pesantren Angka Partisipasi Kasar (APK) secara
  akumulatif tergabung pada Direktorat Pendidikan
  Kesetaraan Departemen Pendidikan Nasional.
 Di samping kenaikan APK, indikator lain dari percepatan
  penuntasan Program Wajar dikdas 9 Tahun adalah
  semakin menurunnya angka drop out pada tahun 2006
  sebesar 0,6 % menjadi 0,4 % pada tahun 2007 untuk
  MI dan untuk MTs sebesar 1,06 % pada tahun 2006
  menjadi 1,02 % pada tahun 2007.
 Pada tahun 2008 angka drop out pada MI dan MTs
  diperkirakan turun menjadi 1,04 % sedangkan APK pada
  MI dan MTs masing-masing mencapai 14,75 % dan
  20,70 %.
                                                            38
Penurunan Drop Out

         MI           MTs
  2006    0.60%      1.06%
  2007    0.40%      1.02%
  2008    1.04%      1.04%



                             39
4. Target dan Sasaran Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun di
   Lingkungan Departemen Agama pada tahun anggaran 2008 antara
   lain melalui:

                               Target dan Sasaran                      Jumlah Anggaran (Rp)
        Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MI/MTs dan Pondok
   a    Pesantren Salafiyah penyelenggara Program Wajar Dikdas 9           2.018.148.576.000,-
        Tahun.
   b    Bantuan Siswa Miskin                                                331.200.000.000,-
        Penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 Tahun pada Pondok Pesanren
    c   Salafiyah dan Pendidikan Kesetaraan paket A dan paket B pada         30.000.000.000,-
        Pondok Pesantren,
        Pembangunan MI-MTs Satu Atap dan pengembangan MI-MTs
   d                                                                        102.424.200.000,-
        Standar Nasional
        Bantuan peralatan, bahan ajar dan laboratorium/perpustakaan
   e                                                                         1. 250.000.000,-.
        untuk MI-MTs;
    f   Rehabilitasi dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MI-MTs;          83.382.907.000,-
   g    Rehabilitasi sarana pendidikan pasca bencana;                          5.000.000.000,-
   h    Bantuan Peningkatan Manajemen Madrasah (BPMM)                        35.000.000.000,-
    i   Tunjangan Fungsional Guru Non PNS (Guru MI dan MTs)                 851.028.000.000,-
    j   Peningkatan Kualifikasi Guru MI dan MTs                              70.000.000.000,-
   k    Program Sertifikasi guru MI dan MTs.                                126.600.000.000,-
    l   Bantuan Beasiswa S-2 bagi guru MTs.                                  20.460.000.000,-,

                                                                                                 40
   Beberapa hambatan yang dijumpai dalam
    pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 tahun
    antara lain:
    a. Anggaran yang disediakan untuk penuntasan
       program Wajar Dikdas 9 tahun masih terbatas.
    b. Masih terdapat perbedaan perlakuan pemerintah
       daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan
       antara madrasah dengan sekolah.
    c. Jumlah guru yang belum memenuhi kualifikasi S1
       untuk guru MI 54,4% dan MTs 35,6%.
    d. Keterbatasan kuantitas serta kualitas sarana dan
       prasarana belajar



                                                          41
PENDIDIKAN MENENGAH DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN AGAMA

Pendidikan Menengah di Departemen Agama diselenggarakan
dalam bentuk Madrasah Aliyah, Pesantren Mu’adalah, dan
Pendidikan Kesetaraan Paket C.
1. Madrasah Aliyah
Saat ini Madrasah Aliyah diselenggarakan oleh 5043 lembaga,
dengan rincian 644 dengan status madrasah Aliyah Negeri, dan
4399 lainnya berstatus swasta, dengan jurusan yang beragam,
meliputi; jurusan IPA sebanyak 1578, jurusan IPS sebanyak
4225, jurusan Bahasa 363 dan Program Keagamaan sebanyak
217. Secara keseluruhan, jumlah siswa Madrasah Aliyah
sebanyak 817.920 siswa dengan jumlah guru sebanyak 97.986
orang, dengan kualifikasi pendidikan di bawah S.1 22.091,
berijazah S.1 sebanyak 74.582 dan kualifikasi S.2-S3 sebanyak
1.313.
                                                                42
Target dan Sasaran Program Pembangunan Madrasah Aliyah tahun 2008
antara lain melalui :

No.   Program/Kegiatan              Volume          Anggaran

01    Pengembangan     Madrasah     15 lokasi       Rp.   7.500.000.000,-
      Unggulan Standar Nasional

02    Pengembangan      Madrasah    5 lokasi        Rp. 14.000.000.000,-
      Unggulan           Standar
      Internasional

03    Peningkatan           Mutu    120 lokasi      Rp.   9.000.000.000,-
      Manajemen Madrasah

04    Beasiswa S2 Guru MA           1.340 orang     Rp. 41.540.000.000,-

05    Tunjangan Fungsional Guru     84.278 orang    Rp.202.267.200.000,-
      MA Non PNS

06    Bantuan Sertifikasi Guru MA   14.130 orang    Rp. 28.260.000.000,-

07    Bantuan Tunjangan Profesi     1.362 orang     Rp. 24.516.000.000,-
      Guru MA

08    Bantuan Kualifikasi Guru MA   16.717 orang    Rp. 33.434.000.000,-

09    Bantuan Beasiswa siswa MA     210.188 orang   Rp.159.742.880.000,-
      miskin

10    Bantuan Unit Madrasah Baru    120 Unit        Rp. 72.000.000.000,-

11    Bantuan Rehab MA              2.500 lokasi    Rp.125.000.000.000,-


                                                                            43
2. Pondok Pesantren Mu’adalah

   Pondok Pesantren muadalah adalah satuan pendidikan
    keagamaan yang disetarakan dengan Aliyah/SMU.
    Setelah lahirnya PP Nomor 55/2007 tentang Pendidikan
    Agama dan Keagamaan, keberadaan Pondok Pesantren
    muadalah ini akan diarahkan menjadi Pendidikan
    Diniyah Menengah Atas (PDMA) yang merupakan
    pendidikan keagamaan Islam formal tingkat
    menengah. Saat ini, Pondok Pesantren muadalah ini
    dilaksanakan di 38 Pondok Pesantren se- Indonesia,
    dengan jumlah santri peserta program muadalah
    sebanyak 61.744 dan dibimbing oleh 4635 guru/ustadz.



                                                           44
3. Pendidikan Kesetaraan Paket C
 Selain satuan pendidikan formal pada jenjang
  menengah, Departemen Agama juga
  menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket C
  pada Pondok Pesantren. Seiring dengan dibukanya
  program Wajar Dikdas pada Pondok Pesantren
  Salafiyah dan Pendidikan Kesetaraan (Paket A dan
  B), jumlah Pondok Pesantren penyelenggara
  Pendidikan Kesetaraan dari tahun ke tahun
  mengalami peningkatan. Saat ini ada 903 Pondok
  Pesantren menyelenggarakan Pendidikan
  Kesetaraan (Paket C) dengan jumlah santri dan
  warga belajar sebanyak 46.374 orang.


                                                     45
   PEMBIAYAAN PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TAHUN
    DAN PENDIDIKAN MENENGAH

    Anggaran Departemen Agama untuk fungsi pendidikan
    tahun 2008 mencapai Rp.14.343.224.462.000,-. Khusus
    untuk Program Wajar Dikdas 9 Tahun dan untuk
    Program Pendidikan Menengah dapat dilihat di bawah ini
    :

    No    Program                 Anggaran                      Jumlah

                          Pusat              Daerah

    01 Wajar Dikdas 307.229.007.000    3.278.860.693.000   3.586.089.700.000
       9 Tahun

    02 Pendidikan     87.564.293.000    653.352.907.000     740.917.200.000
       Menengah

                                                                               46

								
To top