laporan sppd by LB8ug2z

VIEWS: 11 PAGES: 4

									                               LAPORAN PERJALANAN DINAS

I.     Dasar                   : 1
                                     Surat Sekretaris KPU Provinsi No. 207/Ses-Prov-014/III/2012
                                     Tentang Bintek Kearsipan KPU Tanggal 14 Maret 2012
                                  2 Surat Perintah Tugas Sekretaris KPU Kota Pasuruan No.
                                    229/ST/III/2012 Tanggal 27 Maret 2012
II.    Maksud dan Tujuan       : Bintek Kearsipan Pemilu
III.   Waktu Pelaksanaan       : Selasa - Rabu, 27 - 28 Maret 2012
IV.    Nama Petugas            : Moh. Ilyas Purwo Agomo
V.     Daerah Tujuan/Instansi : Hotel Inna Simpang, Jl. Gub. Suryo No. 1-3 Surabaya
       Yang Dikunjungi

VI.    Hadir Dalam Pertemuan : Peserta Binteks Kearsipan KPU Prov Jatim dan KPU Kab/Kota Se-
                               Jatim sejumlah 40 orang
VII.   Petunjuk/Arahan Yang    : Pentingnya melakukan pengarsipan dokumen pemilu
       Diberikan
VIII. Masalah/Temuan           : Belum terlaksananya pengarsipan yang baik dilingkungan KPU

IX.    Saran/Tindakan          : Segera melaksanakan tertib arsip pemilu

X.     Lain-lain               : Resume Materi Terlampir

                                                       Pasuruan, 29 Maret 2012


                                                      Moh. Ilyas Purwo Agomo
                                                     NIP. 19820118 200912 1 003
                               LAPORAN PERJALANAN DINAS

I.     Dasar                   : 1 Surat BPRTIK Kementrian Kominfo No.
                                   63/KOMINFO/BLSDM/BPRTIK/03/2012 Tentang Undangan
                                   Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pusat TIK
                                   Nasional Badan Litbang SDM kementrian Kominfo Tanggal 1
                                   Maret 2012
                                 2 Surat Perintah Tugas Sekretaris KPU Kota Pasuruan No.
                                   /ST/III/2012 tanggal 6 Maret 2012
II.    Maksud dan Tujuan       : Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pusat TIK
                                 Nasional Badan Litbang SDM kementrian Kominfo
III.   Waktu Pelaksanaan       : Selasa - Kamis, 13 - 15 Maret 2012
IV.    Nama Petugas            : Moh. Ilyas Purwo Agomo
V.     Daerah Tujuan/Instansi : Gedung Pusat TIK Nasional BLSDM Kemkominfo Jl. Kertamukti
       Yang Dikunjungi          No. 10 Ciputat Tangerang Selatan
VI.    Hadir Dalam Pertemuan : Peserta Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
                               Pusat TIK Nasional Badan Litbang SDM kementrian Kominfo
                               sejumlah 52 orang
VII.   Petunjuk/Arahan Yang : Pentingnya mengembangkan e-government bagi
       Diberikan               penyelenggaraan pemerintahan
VIII. Masalah/Temuan           : Belum terlaksananya e-government di lingkungan Sekretariat
                                 KPU secara terpadu dari tingkat pusat hingga tingkat kab/kota
IX.    Saran/Tindakan          : Segera menyelenggarakan e-government di lingkungan
                                 Sekretariat KPU dan mendukung Kasubag Umum untuk segera
                                 mendigitalisasi arsip di Lingkungan KPU Kota Pasuruan

X.     Lain-lain               : Resume Materi Terlampir

                                                     Pasuruan, 26 Maret 2012


                                                     Moh. Ilyas Purwo Agomo
                                                    NIP. 19820118 200912 1 003
                                             RESUME MATERI DIKLAT TIK
                                                 BPRTIK KOMINFO
                                                 13-15 MARET 2010

I    Materi            : Materi pelatihan terdiri dari lima (5) sesi/bab/bagian:
                         1 PeGI, adalah Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi) merupakan kegiatan yang diadakan
                           oleh Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, Kementerian
                           Komunikasi dan Informatika (KEMENTERIAN KOMINFO) yang melibatkan instansi-instansi
                           Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan PeGi ini merupakan kegiatan yang diadakan
                           dalam rangka melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) oleh
                           lembaga Pemerintah secara nasional. PeGi diharapkan dapat meningkatkan pengembangan dan
                           pemanfaatan TIK di lembaga Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya,
                           KEMENTERIAN KOMINFO bekerjasama dengan berbagai kalangan baik dari unsur komunitas TIK,
                           perguruan tinggi maupun instansi pemerintah terkait. Dalam pelaksanaan PeGi, telah
                           ditentukan lima dimensi yang akan dikaji. Kelima dimensi tersebut adalah kebijakan,
                           kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Masing-masing dimensi tersebut
                           memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya penting, saling terkait dan saling
                           menunjang antara satu dengan yang lainnya.
                         2 Interoperabilitas, adalah Kemampuan dua sistem atau lebih yang berbeda untuk saling bertukar
                           informasi dan menggunakan informasi yang dipertukarkan tersebut. Terdapat beberapa Sistem
                           Informasi Pemerintahan di Indonesia yang dikembangkan secara terpisah-pisah dan tidak
                           terintegrasi, bahkan banyak yang dikembangkan tidak menggunakan sistem database (RDBMS),
                           sehingga sulit diintegrasikan dengan sistem lain. Sistem dikembangkan dengan teknologi yang
                           bermacam-macam mulai dari FoxPro, dBase, Visual Basic, Delphi, sampai PowerBuilder, yang
                           semuanya merupakan teknologi tertutup. Diperlukan sebuah solusi yang memungkinkan terjadi
                           pertukaran data dan informasi dari sistem yang terpisah. Solusi yang diharapkan adalah
                           Berarsitektur terbuka yang memungkinkan terjadi interoperabilitas di dalam pemerintahan.

                          3 PNS Box, adalah sistem berbasis Open-Source dengan sistem operasi dasar FreeBSD. PNS Box
                            dapat diterapkan pada jaringan berskala kecil dan besar. Beberapa solusi teknologi PNS Box,
                            antara lain: Solusi Pelayanan, Pengaturan, dan Pengamanan Jaringan, Bandwidth Management
                            (pengaturan bandwidth), Pelayanan Aplikasi dan e-mail (surat elektronik). Fitur-fitur/fasilitas
                            dalam teknologi PNS Box bersifat fleksibel yang dapat diaktifkan/non-aktifkan sesuai kebutuhan,
                            skala jaringan, dan speksifikasi perangkat keras.
                          4 Si Cantik, adalah Aplikasi Sistem Cerdas Layanan Terpadu Untuk Publik. Aplikasi ini dirancang
                            untuk memfasilitasi publik memperoleh kemudahan-kemudahan dalam berbagai hal, misalnya
                            adalah terkait tentang perijinan dan sebagainya. Prinsipnya adalah bagaimana publik diberikan
                            kemudahan untuk melakukan komunikasi dan pelayanan dari isntansi pemerintah.
                          5 SI Maya, adalah Aplikasi Perkantoran Maya. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dipergunakan
                            untuk memudahkan satu unit kantor dalam menjalankan aktifitas bekerja dengan menggunakan
                            teknologi infomasi. Aplikasi ini sangat menarik dimana antara satu orang dengan orang lain
                            saling terhubung, bisa menggunakan fasilitas chat satu kantor, surat menyurat, bahkan
                            pendisposisian dari pimpinan juga melalui aplikasi ini.
II   Masalah/Kendala : Berdasarkan pembagian bagian dalam materi, maka masalah yang muncul adalah:
                        1 Dalam paparan yang disampaikan narasumber, KPU belum terdapat dalam salah satu instansi
                          yang mendapat penilaian dalam PeGI. Perlu ditindaklanjuti mengapa KPU belum dimasukkan
                          dalam penilaian tersebut, apakah memang dalam penilaian dasar KPU belum layak atau seperti
                          apa?
                        2 Sekretariat KPU belum menggunakan teknologi yang demikian, hal ini terkait kebijakan KPU
                          pusat dan KPU Prov
                     3 Sekretariat KPU belum menggunakan teknologi yang demikian, hal ini terkait kebijakan KPU
                       pusat dan KPU Prov
                     4 Sekretariat KPU belum menggunakan teknologi yang demikian, hal ini terkait dengan minimnya
                       kewajiban dan tugas-tugas pelayanan dari KPU kepada masyarakat. Akan tetapi hal ini bisa saja
                       digunakan dalam hal pelayanan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu, demokrasi
                       secara umum, dan bahkan permasalahan DPT.
                     5 Sekretariat KPU belum menggunakan teknologi yang demikian, hal ini terkait dengan SDM dan
                       fasilitas komputer yang tidak berbasis orang per orang
III Rekomendasi   : Berdasarkan materi dan masalah yang ada, maka rekomendasi yang harus segera dilakukan adalah:
                     1 Perlu pembenahan dan pengembangan sistem teknologi dan informasi yang terpadu di
                       lingkungan Sekretariat KPU sehingga mampu memenuhi standart pelaksanaan e-government
                       yang baik.
                     2 Sekretariat KPU merupakan instansi vertikal. Kecepatan komunikasi dan koordinasi sangat
                       dibutuhkan antar satker. Oleh karena itu, perlu kiranya Sekretariat KPU mengembangkan satu
                       sistem teknologi informasi yang memungkinkan komunikasi dan koordinasi berjalan dengan
                       cepat dan aman. Sistem Interoperabilitas merupakan pilihan. Pertukaran informasi dan data
                       menjadi sangat mudah dan aman sekaligus meliputi seluruh wilayah di Indonesia.
                     3 Sekretariat KPU merupakan instansi vertikal. Kecepatan komunikasi dan koordinasi sangat
                       dibutuhkan antar satker. Oleh karena itu, perlu kiranya Sekretariat KPU mengembangkan satu
                       sistem teknologi informasi yang memungkinkan komunikasi dan koordinasi berjalan dengan
                       cepat dan aman. PNS Box merupakan pilihan. Pertukaran informasi dan data menjadi sangat
                       mudah dan aman sekaligus meliputi seluruh wilayah di Indonesia.
                     4 Penggunaan aplikasi si Cantik bisa dilakukan jika instansi sudah memilik web site. Dalam hal ini,
                       seperti yang diuraikan dalam permasalahan, bahwa KPU sangat minim tugas-tugas dalam hal
                       pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi bisa saja dilakukan terkait dengan 'pelayanan'
                       keluhan masyarakat terkait pemilu dan demokrasi secara umum. Sangat memungkinkan pula
                       hal ini dilakukan dalam hal pengecekan DPT menjelang pemilu atau pemilukada.
                     5 Aplikasi perkantoran maya hendaknya mulai dipikirkan dan direalisasikan mengingat
                       kemudahan berbagai sistem komunikasi, kerapian adminsitrasi, kecepatan gerak instansi, dan
                       efektifitas serta efisiansi instansi dalam bekerja. Oleh karena itu mendorong KPU untuk segera
                       mengembangkan aplikasi ini.
IV Lain-lain      : Mengingat terus bergulirnya diklat-diklat yang diselenggarakan oleh BPRTIK KOMINFO maka akan
                    sangat lebih baik jika pengiriman staf untuk melaksanakan diklat diperbanyak. Terkait tidak adanya
                    anggaran dalam DIPA maka hal itu bukanlah kendala. Peserta bisa menggunakan dana mandiri
                    untuk transport mengingat keilmuan yang didapat sangat bermanfaat, serta mengingat tersedianya
                    uang saku dari penyelenggara sejumlah Rp. 100.000 perhari yang bisa digunakan sebagai ganti
                    uang transport.

								
To top