CONTOH E LAKIP

Document Sample
CONTOH E LAKIP Powered By Docstoc
					                     KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL
       BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN MALUKU DAN PAPUA




 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
      INSTANSI PEMERINTAH




     BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN MALUKU DAN PAPUA
                        JANUARI 2012



1   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
Pengantar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Perbenihan Tanaman Hutan
Maluku dan Papua Tahun Anggaran 2011 disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan
yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 dan Rincian
Perhitungan Biaya Perkegiatan sesuai alokasi anggaran yang tercantum pada DIPA BA 29
dengan kode Satker 427083.

Laporan ini menggambarkan tentang tupoksi, perencanan strategis, visi dan misi, tujuan dan
sasaran kegiatan, kebijakan, program dan sumber pembiayaan, permasalahan yang dihadapi,
upaya tindak lanjut pemecahan masalah dan akuntabilitas keuangan.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi dalam
melaksanakan kegiatan tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Laporan Akuintabilitas BPTH
Maluku dan Papua Tahun 2011 ini, disampaikan terimakasih dan semoga laporan ini dapat
bermanfaat.

                                                        Ambon,      Desember 2011

                                                               Kepala Balai,



                                                          Ir. Usman Asmar, MM
                                                       NIP. 19600212 198903 1 002




     2   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
                                                      Ringkasan
                                                      Eksekutif

L       aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan
        Papua (LAKIP BPTH.MP) Tahun 2011 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari
        pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal BPDASPS Tahun 2009-2014 dan Rencana
        Kinerja Tahunan 2011 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2011. Penyusunan
LAKIP BPTH.MP Tahun 2011 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan
penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama
tahun 2011. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen
pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya
peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance),
sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, LBPTH.MP telah melaksanakan berbagai
kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara
sistematis telah dituangkan dalam Renstra Ditjen BPDASPS Tahun 2009 – 2014.
        Kebijakan-kebijakan yang menjadi acuan Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan
       Papua untuk mencapai sasaran dan tujuan serta misi dan visi yang telah ditetapkan
       Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua menetapkan kebijakan-kebijakan
       sebagai berikut :
          1) Meningkatkan kualitas perencanaan perbenihan
          2) Memfasilitasi peningkatan produktivitas sumber benih tanaman hutan
          3) Meningkatkan pembinaan produksi dan pengendalian peredaran benih dan bibit
          4) Memfasilitasi pengembangan usaha dibidang perbenihan dan pembibitan tanaman
                hutan
          5) Meningkatkan kualitas SDM perbenihan
          6)    Menyediakan data dan informasi perbenihan.




      3        LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
                             Daftar Isi
                                                                                  Halaman


PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR SINGKATAN
BAB I           PENDAHULUAN
                Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang
                melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.
BAB II          PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
                Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan
                perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).
BAB III         AKUNTABILITAS KINERJA
                Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor,
                dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
BAB IV          PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN




        4   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
Daftar Tabel
                                               Halaman



Tabel 1 ……………………..

Tabel 2 …………………….

Tabel 3 ………………………




    5   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
                                      BAB I
                                  PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang


     Berbagai isu yang berkembang di bidang aparatur negara tidak terlepas dari aspek
     kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, pengawasan dan
     akuntabilitas serta pelayanan publik. Inti dari upaya untuk menyelesaikan permasalahan
     terkait dengan aspek tersebut adalah untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
     Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, upaya juga
     dilakukan melalui reformasi birokrasi yang sudah dimulai pada tahun 2008 menjadi bagian
     dari agenda yang akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya, bahkan pemerintah
     mentargetkan seluruh proses reformasi birokrasi pada tingkat K/L akan selesai pada
     tahun 2011.

     Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauhmana pencapaian tujuan-tujuan dan
     sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis BPTH.MP 2009 –
     2014 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011.
     Namun demikian, sebagai akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan
     yang dimulai sejak tahun 2005 – 2009 dengan mengacu pada Rencana Strategis
     BPTH.MP 2009 – 2014, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh BPTH.MP dalam
     jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi BPTH.MP pada penyelenggaraan
     pemerintahan.

     Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 1/Menhut-II/2009 tersebut diatas, tugas
     pokok dan fungsi Balai Perbenihan Tanaman Hutan mengalami perubahan, yakni
     diserahkannya sebagian tugas dan fungsinya kepada Pemerintahan Daerah Provinsi dan
     Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, antara lain : penyelenggaraan konservasi
     sumberdaya genetik, penyelenggaraan sertifikasi sumber benih, penyelenggaraan
     sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit Tanaman Hutan, penyelenggaraan pengawasan dan
     pengendalian peredaran benih/bibit tanaman hutan dan lain-lain.       Dengan adanya
     penyerahan tugas dan fungsi BPTH kepada Pemerintahan Daerah Provinsi dan

     6   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
     Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, maka BPTH secara bertahap menyiapkan dan
     melaksanakan kegiatan fasilitasi teknis kepada dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota
     melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan teknis perbenihan tanaman hutan, dan lain-lain.

     Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pembangunan perbenihan dan
     pembibitan tanaman hutan di wilayah bio-region Maluku dan Papua, maka BPTH Maluku
     dan Papua terus berupaya menambah koleksi lokasi sumber benih khususnya jenis lokal
     dan menyiapkan sarana dan prasarana penunjang berupa pembangunan rumah
     jabatan/dinas, green house dan persemaian (semi) permanen. Disamping itu kegiatan
     penyediaan benih untuk masyarakat terus ditingkatkan melalui kegiatan seed for people
     mulai dari perencanan, pelaksanaan dan monitoring hasil kegiatan. Kegiatan pelayanan
     berupa pemberian rekomendasi sebagai pengada dan pengedar benih dan atau bibit
     terdaftar terus dilaksanakan termasuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap
     peredaran dan pendistribusian benih dan bibit diwilayah bio-region Maluku dan Papua.

     Dalam    melaksanakan     kegiatan   pengembangan      dan   peningkatan    pembangunan
     perbenihan dan pembibitan tersebut diatas, BPTH Maluku dan Papua pada Tahun
     Anggaran 2011 memperoleh dukungan dana yang bersumber dari Daftar Isian
     Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi
             Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 663/ Kpts-II/2002
     tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan, maka
     Struktur Organisasi Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Maluku dan Papua
     terdiri atas Kepala Balai (setingkat eselon III a), Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
     Kepala Seksi Sumber Benih, Kepala Seksi Peredaran Benih dan kepala Seksi
     Informasi Benih (masing-masing setingkat eselon IV a) serta Kelompok Jabatan
     Fungsional.




     7   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
Adapun Bagan Struktur Organisasi BPTH. Maluku dan Papua disajikan sebagai
berikut :

                                          KEPALA BALAI




                                                                        SUB BAGIAN

                                                                        TATA USAHA


                     SEKSI                                   SEKSI                   SEKSI
                                                          PEREDARAN               INFORMASI
                 SUMBER BENIH                               BENIH                   BENIH




                                KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL



 Keputusan Menteri Kehutanan No : 663/Kpts-II/2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang
 Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan, maka Balai Perbenihan
 Tanaman Hutan Maluku dan Papua mempunyai tugas                   pokok : melaksanakan
 penyusunan rencana, sertifikasi dan akreditasi perbenihan dan pembibitan, pengelolaan
 sumber benih, pemantauan peredaran dan distribusi benih dan bibit tanaman hutan,
 penyajian informasi perbenihan dan pembibitan.

 Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Balai Perbenihan Tanaman Hutan
 Maluku dan Papua menyelenggarakan fungsi, yaitu :

 a. Penyusunan rencana perbenihan dan pembibitan;
 b. Pengelolaan sumber benih dan pengujian benih;
 c. Pengembangan model perbenihan dan pembibitan;
 d. Pemantauan sumber benih, peredaran dan distribusi benih dan bibit serta
      melaksanakan karantina benih dan bibit tanaman hutan;
 e. Pengelolaan sistem informasi perbenihan dan pembibitan;
 f. Penyelenggaraan sertifikasi dan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi benih dan bibit;

  8    LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
       g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.
       Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial,
       Nomor : P. 1/V-SET/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Uraian Kegiatan Balai
       perbenihan Tanaman Hutan, tugas dan fungsi Balai Perbenihan Tanaman Hutan, lebih
       lanjut dijabarkan sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

1.3.    Maksud dan Tujuan
       Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Perbenihan
       Tanaman Hutan Maluku dan Papua Tahun 2011 dimaksudkan untuk menyajikan data dan
       informasi tentang hasil pelaksanan kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam Daftar
       Isian Pelaksanan Anggaran Tahun 2011 dan sekaligus merupakan pertanggungjawaban
       secara akuntabel atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi berdasarkan
       rencana dan program yang telah ditetapkan melalui Dokumen Rencana Strategis Periode
       2009-2014 dan Rencana Kinerja Tahun 2011

       Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bertujuan untuk
       menjadi alat atau bahan evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanan kegiatan yang
       tertuang rencana dan program yang telah ditetapkan dalam rangka untuk mengukur dan
       mengetahui tingkat pencapaian kinerja organisasi (BPTH Maluku dan Papua) pada tahun
       anggaran bersangkutan.

1.4.    Ruang Lingkup
       Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPTH> Maluku
       dan Papua Tahun 2011 meliputi visi dan misi, organisasi, tujuan dan sasaran yang ingin
       dicapai Tahun 2011, kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran,
       perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.




       9   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
                               BAB II
                  PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. Perencanaan Strategis, terdiri dari :
2.1.1. Visi
      Direktorat Jenderal BPDASPS selama 5 tahun kedepan mempunyai visi : Optimasi
      Fasilitasi Pembangunan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial dalam
      Mendukung Peningkatan Fungsi DAS dan Kesejahteraan Masyarakat.

      Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan mengacu pada visi tersebut, menetapkan visinya :
      Optimasi Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman dalam mendukung
      Pembangunan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

      Visi Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku Dan Papua dibangun berdasar visi dari
      Direktorat Jenderal BPDASPS maupun Direktorat Bina Perbenihan Tanaman Hutan,
      yaitu :

      Visi :    Meningkatkan peran jenis tanaman hutan setempat untuk mendukung
                Pembangunan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

2.1.2. Misi
       Untuk mencapai Visi-nya, Direktorat Jenderal BPDASPS telah menetapkan misi-nya,
       yaitu:

       1. Memantapkan kebijakan bidang BPDASPS
       2. Memperkuat kapasitas kelembagaan bidang BPDASPS.
       3. Mendorong pelaksanaan pemulihan fungsi hutan dan lahan di DAS prioritas berbasis
           pemberdayaan masyarakat.
       Dengan mengacu misi tersebut serta untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka
       misi Direktorat Bina Perbenihan Tanaman Hutan menetapkan sebagai berikut :




       1. Memantapkan kebijakan bidang perbenihan tanaman hutan.
       2. Memperkuat kapasitas kelembagaan bidang perbenihan tanaman hutan.
     10   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
      3. Mendorong pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis benih dan bibit
          berkualitas.
      Misi BPTH Maluku Dan Papua dibangun berdasar visi dan misi dari Direktorat Jenderal
      BPDASPS maupun Direktorat Bina Perbenihan Tanaman Hutan, yaitu :

      1. Menumbuh kembangkan ketersediaan benih/bibit jenis setempat yang berkualitas
      2. Meningkatkan kemampuan para pihak dalam penyelenggaraan perbenihan tanaman
          hutan di daerah.
      3. Meningkatkan arus informasi perbenihan tanaman hutan pada kelompok sasaran.

2.1.3. Tujuan
      Tujuan yang ditetapkan Direktorat Jenderal BPDASPS, Direktorat Bina Perbenihan
      Tanaman Hutan, dan dengan mempertimbangkan permasalahan, hasil analisis SWOT,
      maka tujuan Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan yang ingin dicapai pada
      BPTH Maluku Dan Papua adalah sebagai berikut :

      1. Meningkatkan jejaring kerja para pihak perbenihan tanaman hutan.
      2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya komoditas jenis lokal tanaman hutan.
      3. Meningkatkan kapabilitas SDM perbenihan tanaman hutan.
      4. Memfasilitasi   masyarakat    perbenihan    tanaman     hutan   untuk   tumbuh   dan
          berkembangnya pemanfaatan TUL yang berkualitas.
      5. Meningkatkan kualitas sistem informasi perbenihan tanaman hutan.



2.1.4. Sasaran
      Sasaran strategik BPTH Maluku dan Papua Periode 2009-2014 yang disusun ditujukan
      untuk berlangsungnya penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan untuk rehabilitasi
      hutan dan lahan maupun hutan tanaman di bio-region Maluku dan Papua selama 5
      tahun kedepan, yaitu :

      1. Terfasilitasinya pembentukan dan berfungsinya forum perbenihan tanaman hutan
          tingkat nasional 1 forum, dan tingkat daerah 2 forum
      2. Terfasilitasinya pengembangan seed for people (Benih untuk Rakyat) 37 kabupaten
      3. Terselenggaranya sertifikasi benih dan mutu bibit di 2 bio-region
      4. Terfasilitasinya unit usaha perbenihan, 4 kab/kota.

    11   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
      5. Terbangunnya Balai Perbenihan Tanaman Hutan yang terakreditasi, 1 BPTH;
      6. Terfasilitasinya instansi perbenihan daerah 16 instansi daerah di 2 bio-region;
      7. Terfasilitasinya pelatihan perbenihan tanaman hutan bagi personil propinsi dan
               kabupaten/kota, 115 orang.
      8. Terfasilitasinya ijin pemasukan dan pengeluaran benih (ekspor-impor); 1 izin;
      9. Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan urusan perbenihan tananam hutan di 4
               propinsi;
     10. Tersedianya data zonasi benih di wilayah BPTH Maluku Dan Papua, 1 kegiatan;
     11. Tersedianya data dan informasi PTH, 1 kegiatan;
     12. Pengembangan sentra PTH, 2 unit (masing-masing 1 unit pada bio-region);
     13. Terfasilitasinya pembangunan sumber benih, 1.500 ha
     14. Terfasilitasinya pengelolaan sumber benih, 40 ha
     15. Terfasilitasinya pembangunan sumberdaya genetik; 4 propinsi, 10 jenis.
     Target pencapaian sasaran strategis tiap tahun dalam Renstra BPTH Maluku dan
     Papua Tahun 2009 – 2014 dan Renja Tahun 2011 disajikan pada Lampiran 1, 3
     dan 4

2.1.5. Kebijakan
      Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk
      menjadi pedoman, acuan dan/atau petunjuk pelaksanan dalam pengembangan atau
      pelaksanaan program/kegiatan sehingga dapat mencapai sasaran, tujuan serta misi dan
      visi instansi pemerintah.

      Kebijakan-kebijakan yang menjadi acuan Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan
      Papua untuk mencapai sasaran dan tujuan serta misi dan visi yang telah ditetapkan
      didasarkan atas peraturan dan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :

         1)     Undang-Undang no. 12 tahun 1992 tentang System Budi Daya Tanaman
         2)     Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
         3)     Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman

         4)     Peraturan   pemerintah,     No.   38   tahun   2007   tentang   Pembagian   Urusan
                Pemerintahan    Antara      Pemerintah,   Pemerintahan     Daerah   Provinsi,   dan
                Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.


    12        LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
     5)     Keputusan Menteri Kehutanan no. 670/Kpts-II/97 tanggal 10 Oktober 1997 tentang
            Penunjukan Sumber Benih Tanaman Hutan.
     6)     Peraturan   Menteri   Kehutanan    Nomor         P.    01/Menhut-II/2009   tentang
            Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
     7)     Peraturan Menteri Kehutanan Nomor        P. 72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan
            Atas   Peraturan   Menteri   Kehutanan   Nomor    P.   01/Menhut-II/2009   tentang
            Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
     8)     Peraturan Direktur Jenderal RLPS Nomor : P.07/V-PTH/2007, tanggal 10 Oktober
            2007 tentang Kriteria, Standar, dan Prosedur Permohonan Izin Untuk Menjadi
            Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan/atau Mutu Bibit Tanaman Hutan.
     9)     Peraturan Direktur Jenderal RLPS Nomor :           P.11/V-PTH/2007, tanggal 27
            Nopember 2007 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mutu Bibit Tanaman Hutan.
     10) Peraturan Direktur Jenderal RLPS Nomor :              P.12/V-PTH/2007, tanggal 27
            Nopember 2007 tentang Petunjuk Teknis Penilaian calon Lembaga Sertifikasi Mutu
            Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan.
     11) Peraturan Direktur Jenderal RLPS Nomor :              P.13/V-PTH/2007, tanggal 27
            Nopember 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengujian Mutu Fisik-Fisiologi Benih.
     12) Keputusan Direktur Jenderal RLPS Nomor :            SK. 259/V-PTH/2007, tanggal 10
            Oktober 2007 tentang Tim Penilai Calon Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan/atau
            Mutu Bibit Tanaman Hutan.
     13) Peraturan Direktur Jenderal RLPS Nomor : P.01/V-SET/2008, tanggal 28 Pebruari
            2008 tentang Uraian Kegiatan Balai Perbenihan Tanaman Hutan.
     15) Peraturan Direktur Jenderal RLPS Nomor P. 08/V-SET/2009 tentang Pedoman
            Pemantauan Sumber Benih.
     16) Peraturan Direktur Jenderal RLPS Nomor P. 13/V-SET/2009 tentang Pedoman
            Pembangunan dean Penyediaan Benih Untuk Rakyat.
     17) Keputusan Direktur Perbenihan Tanaman Hutan Nomor :             SK. 32/ PTH-4/2008
            Tentang Prosedur Pembuatan Standar Mutu Benih.
     18) Keputusan Direktur Perbenihan Tanaman Hutan Nomor : SK. 33/ PTH-4/2008
         Tentang Prosedur Pembuatan Standar Mutu Bibit.



13        LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
     Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan tersebut di atas, Balai Perbenihan
     Tanaman Hutan Maluku dan Papua menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :
     1.    Meningkatkan kualitas perencanaan perbenihan
     2.    Memfasilitasi peningkatan produktivitas sumber benih tanaman hutan
     3.    Meningkatkan pembinaan produksi dan pengendalian peredaran benih dan bibit
     4.    Memfasilitasi pengembangan usaha dibidang perbenihan dan pembibitan tanaman
           hutan
     5.    Meningkatkan kualitas SDM perbenihan
     6.    Menyediakan data dan informasi perbenihan.


2.1.6. Program dan Kegiatan
      Program yang dilaksanakan adalah mengacu pada program Direktorat Jenderal RLPS
      yang telah ditetapkan oleh Bappenas, yaitu Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung
      Daerah Aliran Sungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Program tersebut juga
      merupakan program unit kerja yang berada pada hierarchi dibawahnya, antara lain oleh
      BPTH Maluku Dan Papua. Dan sesuai dengan ketentuan, bahwa setiap Satuan Kerja
      hanya melaksanakan 1 (satu) kegiatan, maka kegiatan BPTH Maluku Dan Papua
      mengacu pada kegiatan yang telah ditetapkan Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan,
      yaitu
      Penyelenggaraan      Perbenihan   Tanaman     Hutan.   Untuk   pencapaian   program,
      pelaksanaan kegiatan diuraikan dalam subkegiatan dan sub-sub kegiatan yang
      disesuaikan dengan kedaan pada bio-regio Maluku maupun Papua.

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2011
    Rencana Kinerja disusun dan berasal dari rencana kegiatan dan anggaran yang
    tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk
    Operasional Kegiatan Tahun 2011.              Penyusunan Rencana Kegiatan dan
    Anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanan Anggaran dan Petunjuk
    Operasional Kegiatan pada Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua
    Tahun 2011 diuraikan menurut Tugas dan Fungsi Balai Perbenihan Tanaman
    Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan              Nomor : 663/Kpts-II/2002
    tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan dan

    14    LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
Peraturan Dirjen. Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor : P. 1/V-
SET/2008 tentang Uraian Kegiatan Balai Perbenihan Tanaman Hutan, dengan
maksud untuk mencapai tujuan dan sasaran dari program dan misi yang telah
ditetapkan, baik dalam Rencana Strategis Balai Perbenihan Tanaman Hutan
Maluku dan Papua .


Rencana Kinerja DIPA BA-029, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA-029) Nomor :
0355/029-04.2.01/291/2011 tanggal 20 Desember 2011 (Satker : 427083) Balai
Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua mendapatkan alokasi anggaran sebesar
Rp 8.877.O13.000 (Delapan miliyar delapan ratus tuju pulu tuju ribu tiga belas ribu
rupiah), terdiri dari :

a.    Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA-029 dengan Surat Pengesahan DIPA
      Nomor : 0355/029-04.2.01/29/2011 tanggal 20 Desember 2010 (Satker : 427083)
      dengan pagu sebesar Rp.8.877.013.000,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan
      Puluh Tuju Juta Tiga Belas Ribu Rupiah).

b.    Pada tanggal 25 Nopember 2011 Balai Perbenihan Tanaman hutan Maluku dan
      Papua mendapat tambahan pagu sebesar Rp. 1.150.000.000,- (Satu Meliayar
      Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Pengembangan sarana dan prasarana
      Laboratorium sehingga pagu DIPA menjadi Rp. 9.867.103.000 ( Sembilan Miliar
      Delapan Ratus Enam Pulu Tuju Juta Seratu Tiga Ribu Rupiah).

Dalam perjalanan waktu, DIPA BPTH maluku dan Papua mengalami beberapa kali revisi,
baik berupa Revisi berupa perbaikan, MAK, revisi pergeseran biaya antar MAK, antar
Sub-sub Kegiatan dalam Kegiatan.

Berdasarkan DIPA hasil revisi tersebut diatas, maka uraian kegiatan dan anggaran pada
Kegiatan, Sub Kegiatan dan Sub-sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Petunjuk
Operasional Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 9.867.103.000,- adalah sebagai berikut :

A. Areal Pengembangan Sumber Benih (2297.01), Pengembangan Sumber Daya
     Genetik dan Sumber Benih (011) dengan pagu sebesar Rp. 392.375.000, terdiri dari :


15   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
     1.   Pengamatan Potensi produksi Sumber Benih untuk mengetahui produktifitas
          sumber benih, dengan anggaran sebesar Rp. 151.825.000,-
     2.   Monev Pengelolaan sumber benih dengan anggaran sebesar Rp. 240.550.000,-
B. Laporan Hasil Pembinaan Sumber Benih (2297.02), Bintek Pengelolaan Sumber
     Benih Sasaran Nasional (11 Lokasi), dengan anggaran sebesar Rp. 181.050.000,-
C. Areal Pembangunan Sumber Benih (2297.03), Pengembangan Sumber Daya Genetik
     dan Sumber Benih (011) dengan pagu sebesar Rp.374.565.000, terdiri dari :
     1.    Pemeliharaan tahun I Tanaman Sistim silvikultur intensive di Kab. SBB, 25 Ha,
           dengan anggaran sebesar Rp. 16.370.000,-
     2.    Eksplorasi/pengunduhan benih dalam rangka pengumpulan materi genetik di Wil.
           Maluku dan papua, 6 jenis, dengan anggaran sebesar Rp. 215.725.000,-
     3.    Pemeliharaan tahun I areal produksi benih linggua, 4 Ha, dengan anggaran
           sebesar Rp. 40.505.000,-
     4.    Inventarisasi dan Identifikasi sumber daya genetik, dengan anggaran sebesar
           Rp. 101.929.000,-
D. Persemaian untuk Masyarakat (2297.05), Pengembangan Usaha Perbenihan
     Tanaman Hutan (011), dengan pagu sebesar Rp. 1.647.850.000,- terdiri dari :
     1.    Pelaksanaan kegiatan seed for people di Kab. Buru 50.000 batang, dengan
           anggaran sebesar Rp. 226.350.000,-
     2.    Perencanaan pembangunan SFP di wilaya Maluku, 2 Lokasi, dengan anggaran
           sebesar Rp. 182.200.000,-
     3.    Fasilitas kelompok tani SFP di Kab. SBB (Pengembangan Persemaian Tahun I),
           dengan anggaran sebesar Rp. 89.300.000,-
     4.    Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Perbenihan Tanaman
           Hutan (Kegiatan hasil penghematan BPTH.MP), dengan anggaran sebesar Rp.
           1.150.000.000,-
E. Laporan Hasil Persemain Untuk Masyarakat (2297.06), Pengembangan Usaha
     Perbenihan Tanaman Hutan (011) dengan pagu sebesar Rp. 170.980.000,- terdiri dari
     :
     1.    Bintek kegiatan pembangunan KBR di wilaya Maluku dan Papua, dengan
           anggaran sebesar Rp. 96.640.000,-
     2.    Monotoring pelaksanaan kegiatan KBR/SFP di wilaya Maluku dan Papua,
           dengan anggaran sebesar Rp. 84.340.000,-

16    LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
 F. Sentra Bibit (2297.07), Penyelenggaraan Penghijauan Lingkungan di Das Prioritas
      (011) dengan pagu sebesar Rp. 168.100.000,- terdiri dari :
      1.    Pengadaan bibit penghijauan lingkungan, dengan anggaran sebesar Rp.
            87.500.000,-
      2.    Pembuatan bibit dalam rangka sentra produksi bibit di Desa Nania (500.000
            batang), dengan anggaran sebesar Rp. 80.600.000,-
 G. Pelatihan Personil Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota (2297.09), Pelatihan Tenaga
      Penyuluh KBR, 4 Ha (011) dengan pagu sebesar Rp. 665.070.000,- terdiri dari :
      1.    Pelatihan Tenaga Penyuluh KBR, 4 Lokasi, dengan anggaran sebesar Rp.
            665.070.000,-
 H. Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit (2297. 11), Pengendalian Peredaran Benih dan
      Bibit Tanaman Hutan (011) Dengan pagu sebesar Rp. 600.951.000,- terdiri dari :
      1.    Sertifikasi mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan di wilaya maluku dan papua,
            dengan anggaran sebesar Rp. 155.650.000,-
      2.    Pemantauan peredaran dan distribusi benih/bibit tanaman hutan di wilaya Maluku
            dan Papua, dengan anggaran sebesar Rp. 173.701.000,-
      3.    Penyiapan bahan standar mutu        benih dan bibit tanaman hutan (lanjutan),
            dengan anggaran sebesar Rp. 271.600.000,-
 I.   Laporan Hasil Pengembangan Unit Usaha Perbenihan di Wilaya Kab/Kota (2297.12),
      Pengembangan Usaha Perbenihan Tanaman Hutan, dengan pagu sebesar Rp.
      425.900.000,- terdiri dari :
      1.    Pemberian rekomendasi kepada calon pengada/pengedar benih/bibit di wilaya
            Maluku dan Papua, dengan anggaran sebesar Rp. 173.000.000,-
      2.    Bintek ke pengada/pengedar benih/bibit di wilaya Maluku dan Papua, dengan
            anggaran sebesar Rp. 142.100.000,-
      3.    Evaluasi pengada dan pengedar benih/bibit di wilaya Maluku dan Papua, dengan
            angaran sebesar Rp. 110.800.000,0
J.    BPTH Yang Terakreditasi (2297.13), Pengembangan Kelembagaan Perbenihan
      Tanaman Hutan (011), dengan pagu sebesar Rp.101.500.000,- terdiri dari :
       1.   Kegiatan Pendampingan ISO, dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-
       2.   Penyelenggaraan Laboratorium, dengan anggaran sebesar Rp. 26.500.000,-
K.    Data Spasial Zonasi Benih (2297. 15), Uji Petik Dalam Rangka Review Zonasi Benih
      (Lanjutan) (011), Dengan pagu sebesar Rp. 160.030.000,-

 17    LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
L.   Database Perbenihan Tanaman Hutan (2297. 16), Perencanaan dan Pembinaan
     Perbenihan Tanaman Hutan (011), dengan pagu sebesar Rp. 176.424.000,- terdiri dari
     :
         1.   Up Datting Database Pengendalian Peredaran Benih/Bibit Tanaman Hutan,
              dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,-
         2.   Up Datting Direktori Pengada dan pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan, dengan
              anggaran sebesar Rp. 9.275.000,-
         3.   Up datting Database Sumber Benih, dengan anggaran sebesar Rp. 6.713.000,-
         4.   Up Datting Data/Informasi Pada Website, dengan anggaran sebesar Rp.
              152.436.000,-
M. Sertifikasi Sumber Benih (2297.17), Sertifikasi sumber Benih di Wilaya Bio Region
     Maluku dan Papua, dengan anggaran sebesar Rp. 440.200.000,-
N.   Laporan       Hasil     Pelaksanaan   Perbenihan   Tanaman   Hutan   dengan    Pemda
     Kab.(2297.18), Pengembangan Usaha Perbenihan Tanaman Hutan (011), Dengan
     pagu sebesar Rp. 369.405.000,- terdiri dari :
         1.   Sosialisasi Perbenihan Tanaman Hutan di Bio Region Maluku dan Papua,
              dengan anggaran sebesar Rp. 347.180.000,-
         2.   Pembuatan dan Peyebarluasan Leaflet/Postre/News Letter/ Kalender PTH,
              dengan anggaran sebesar Rp. 22.225.000,-
O.   Layanan Perkantoran (2297.20), Pembayaran Gaji dan Tunjangan (011), dengan
     anggaran sebesar Rp. 1.792.417.822,- dan Peyelenggaraan Operasional dan
     Pemeliharaan Perkentoran (012) terdiri dari :
         1.    Perawatan Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 206.601.000,-
         2.   Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10, dengan anggaran sebesar Rp.
              72.000.000,-
         3.   Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2, dengan anggaran sebesar Rp.
              28.080.000,-
         4.    Perawatan sarana Gedung, dengan anggaran sebesar Rp. 19.690.000,-
         5.    Langganan Daya dan jasa, dengan anggaran sebesar Rp. 189.600.000,-
         6.    Jasa Pos/Giro/Sertifikat, dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-
         7.   Operasional Perkantoran dan Pimpinan, dengan anggaran sebesar Rp.
              402.670.000,-
         8.   Bantuan sarana dan Prasarana, dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-

18   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
P.   Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (2297.21), Pengadaan Peralatan Kantor (011)
     dengan Jumlah Pagu sebesar Rp. 57.000.000,-
Q.   Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (2297.22), Pengadaan Peralatan Kantor (011),
     dengan jumlah pagu sebesar Rp. 231.000.000,-
R.   Komputer/Leptop (2297.23), Pengadaan Peralatan Kantor (011), dengan pagu
     sebesar Rp. 80.000.000,-
S.   Peralatan Elektronik (2297.24), dengan jumlah pagu sebesar Rp. 43.390.000,- terdiri
     dari :
      1.      (011) Pengadaan Peralatan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 35.140.000,-
      2.      (012) Pengadaan Kelengkapan Rumah Dinas, dengan anggaran sebesar Rp.
              8.250.000,-
 T. Lemari Arsip (2297.25), Pengadaan Peralatan Kantor (011), dengan jumlah pagu
     sebesar Rp. 15.000.000,-
 U. Meubelair (2297.26) dengan jumlah pagu sebesar Rp. 49.674.000,- terdiri
     dari :

      1.      (011) Pengadaan Peralatan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 7.500.000,-
      2.      (012) Pengadaan Kelengkapan Rumah Dinas, dengan anggaran sebesar Rp.
              42.174.000,0
 V. Dokumen Perencanaan dan Anggaran (2297. 29), Perencanaan dan Pembinaan
     Perbenihan Tanaman Hutan (011), dengan jumlah pagu sebesar Rp. 360.5660.000,-
     terdiri dari :
      1.      Pelaksaan Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat, Wilaya Kerja dan Provinsi
              Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp 338.860.000,0
      2.      Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2012, dengan anggaran sebesar
              Rp. 10.850.000,-
      3.      Review Rencana Strategis (Renstra) Periode 2010 – 2014, dengan anggaran
              sebesar Rp. 10.850.000,-
 W. Dokumen Monotoring dan Evaluasi Kinerja Direktorat (2297.30), Pengembengan
     Usaha Perbenihan Tanaman Hutan (011) dengan jumlah pagu sebesar Rp.
     197.450.000,- terdiri dari :
      1.      Peningkatan Kemampuan SDM Perbenihan, dengan anggaran sebesar Rp.
              123.000.000,-

19   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
      2.   Penyusunan Statistik PTH Bio Region Maluku dan Papua, dengan anggaran
           sebesar Ep. 7.950.000,-
      3.   Laporan Bulanan dan Triwulan, dengan anggaran sebear Rp. 14.000.000,-
      4.   Laporan Tahunan dan Akuntabilitas, dengan anggaran sebesar Rp. 15.150.000,-
      5.   Kegiatan Pengembangan dan Penunjang Profesi PEH, dengan anggaran
           sebesar Rp. 37.350.000,-
Rencana Kinerja Tahunan dan Pengukuran Kinerja dalam pelaksanaan anggaran DIPA
berdasarkan Surat Pengesahan DIPA No. 0355/029-04.2.01/29/2011, tanggal 20 Desember
2010 (Satker : 427083) khususnya Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat berturut-turut pada Lampiran 1 dan 2




 20   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
                                    BAB III
                             AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metoda Pengukuran

    Pengukuran kinerja merupakan proses pengukuran (assessment) kemajuan pencapaian
    tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk informasi tentang efisiensi atas putput
    yang dihasilkan, kualitas output termasuk kualitas layanan yang diberikan. Ini berarti
    bahwa capaian kinerja adalah tingkat penggunaan input (berupa alokasi anggaran) untuk
    memproduksi atau menghasilkan sesuatu (Keluaran/Output) dengan tingkat efisiensi yang
    seoptimal mungkin.        Pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang
    tercantum    dalam   DIPA       BA-029   pada   Tahun    Anggaran    2011,     yaitu   dengan
    membandingkan antara realisasi dengan target (rencana), atau dengan menggunakan
    rumus :

                                          Realisasi (Rp.)

                Capaian (%)     =                           X 100%

                                           Target (Rp.)

    Keterangan :

                    Capaian (%) :        Tingkat Kinerja pelaksanaan kegiatan;

                    Realisasi        : Jumlah alokasi anggaran yang dipergunakan untuk
                                       melaksanakan kegiatan;

                    Target           :   Jumlah    alokasi   anggaran      untuk      pembiayan
                                         pelaksanaan kegiatan.




    Capaian kinerja dengan menggunakan rumus tersebut diatas, menunjukkan bahwa makin
    besar realisasi menunjukkan kinerja semakin baik dan semakin kecil realisasi makan
    kinerja semakin buruk.




    21   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

     Dengan menggunakan metoda Pengukuran Kinerja sebagaimana diuraikan pada butir 3.1
     diatas, dapat diketahui capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan, sub kegiatan dan
     program yang telah ditetapkan dalam DIPA TA 2011 dengan sumber dana BA-029. Hasil
     pengukuran kinerja pelaksanaan DIPA BA-029 Tahun Anggaran 2011 dapat dilihat pada
     Tabel 3.

3.3. Aspek Keuangan

     Dalam Tahun Anggaran 2011 Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua
     memperoleh alokasi anggaran dari DIPA BA-029 sebesar                                Rp.
     9.667.103000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.764.333.494,- atau 90,66 %.
     Untuk lebih jelasnya realisasi penyerapan anggaran dengan sumber dana DIPA BA-029
     Tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran 4.

3.4. Evaluasi Kinerja

     Setelah pengukuran kinerja dilaksanakan dan tingkat capaian kinerja orgasnisasi telah
     diketahui, maka selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja        sehingga hasilnya dapat
     dipergunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka memperbaiki kinerja
     organisasi. Dalam hal ini evaluasi kinerja merupakan proses pemberian nilai dari kinerja
     yang telah dicapai organisasi. Jadi evaluasi kinerja organisasi adalah dimaksudkan untuk
     mengkonversi angka capaian kinerja menjadi suatu nilai yang menggambarkan baik atau
     buruknya kinerja organisasi.

     Berdasarkan Lampiran 4 dapat diketahui bahwa capaian kinerja BPTH Maluku dan Papua
     Tahun anggaran 2011 atas pelaksanaan kegiatan DIPA dengan sumber dana BA-029
     adalah sebesar 90,66%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BPTH Maluku dan Papua
     dalam merealisasikan sasaran dari rencana dan program yang tercantum dalam dokumen
     DIPA Tahun Anggaran 2011 sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan karena
     masih terdapat beberapa sasaran kegiatan yang tidak dapat direalisasikan.

     Rencana Kegiatan DIPA dengan sumber dana BA-029 yang tidak terealisasi, antara lain :

      Kegiatan Pengembangan dan Penunjang Profesi PEH
3.5. Permasalahan, Upaya Pemecahan dan Saran


    22   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
     Terdapatnya beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan sampai dengan akhir
     tahun anggaran, disebabkan permasalahan sebagai berikut :

     1. Kegiatan Pengembangan dan Penunjang Profesi PEH tidak terealisasi karena tidak
         tersedianya tim pelaksana.

     Upaya tindak lanjut pemecahan masalah, adalah sebagai berikut :

     .Kegiatan Pengembangan dan Penunjang Profesi PEH Perlu dilakukan melalui
     pembinaan pegawai/staf secara berkala.

     Saran Tindak Lanjut

     Perlu diadakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan PEH agar
     dapat terealisasi.

3.6. Akuntabilitas Keuangan

     Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tantang Keuangan Negara,
     alokasi anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian pelaksanan Anggaran (DIPA)
     dipergunakan oleh Satuan Kerja (Satker) untuk membiayai perlaksanan kegiatan dan
     program yang tercantum dalam dokumen DIPA dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mulai
     dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Alokasi anggaran dalam DIPA tersebut
     harus dipertanggungjawabkan pada akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan
     Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

     Dalam tahun anggaran 2011, Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua pada
     tahun 2011 mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari DIPA BA-29 sebesar Rp.
     8.877.103.000. Dalam pelaksanaan anggaran tersebut, wajib tunduk dan taat terhadap
     peraturan perundangan, prinsip efisien, ekonomis, efektif dan transparan serta
     bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

     Alokasi anggaran yang bersumber dari DIPA BA-029 tahun 2011 dengan pagu sebesar
     Rp. 8.877.103.000 secara akuntabel telah dipergunakan untuk membiayai kegiatan
     sebagaimana tercantum dalam dokumen DIPA dan Petunjuk Operasionalnya sampai
     dengan tanggal 31 Desember 2011 dengan realisasi pengeluaran mencapai Rp.
     8.764.333.495 atau 90.66 % dari target atau pagu anggaran program.

    23   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
Terhadap pengeluaran belanja atas pelaksanaan anggaran dari DIPA BA-29 tersebut
diatas telah direkonsiliasi pada KPPN Ambon dengan hasil sebagaimana terlampir pada
Lampiran 5.




24   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
                                          BAB IV
                                         PENUTUP

Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat
Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial di bidang Perbenihan dan Pembibitan
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal BPDASPS dengan bio-
region meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.




Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No : 663/Kpts-II/2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan, maka Balai Perbenihan Tanaman
Hutan Maluku dan Papua mempunyai tugas           pokok : melaksanakan penyusunan rencana,
sertifikasi dan akreditasi perbenihan dan pembibitan, pengelolaan sumber benih, pemantauan
peredaran dan distribusi benih dan bibit tanaman hutan, penyajian informasi perbenihan dan
pembibitan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku
dan Papua menyelenggarakan fungsi, yaitu :

a. Penyusunan rencana perbenihan dan pembibitan;
b. Pengelolaan sumber benih dan pengujian benih;
c. Pengembangan model perbenihan dan pembibitan;
d. Pemantauan sumber benih, peredaran dan distribusi benih dan bibit serta melaksanakan
  karantina benih dan bibit tanaman hutan;
e. Pengelolaan sistem informasi perbenihan dan pembibitan;
f. Penyelenggaraan sertifikasi dan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi benih dan bibit;
g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.



Anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di
atas sebesar Rp. 9.667.103.000, dapat realisasi dengan capaian kinerja 90,66% atau Rp.
8.764.333.494.



     25   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
                                                                            LAMPIRAN 1
                 RENCANA KINERJA TAHUNAN
     BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN MALUKU DAN PAPUA

Unit Eselon III : BPTH MALUKU DAN PAPUA
Tahun           : 2011
           Sasaran Strategis                           Indikator Kinerja               Target
                  (1)                                         (2)                        (3)

1. Terfasilitasinya pembentukan dan        Terbentuk dan berfungsinya Forum PTH.            0
   berfungsinya forum perbenihan
   tanaman hutan tingkat nasional 1
   forum, dan tingkat daerah 2 forum

2. Terfasilitasinya pengembangan Seed      1. Terfasilitasinya Kelompok Tani di Kab.        1
   for People (Benih untuk Rakyat) pada       SBB (Berkembangnya Persemaian
   kabupaten/kota                             Tahun I).

                                           2. Terlaksananya Kegiatan SfP di            50.000
                                              Kabupaten Buru.

                                           3. Tersusunnya rencana SfP di Wilayah            2
                                              Maluku 2 Lokasi.

                                           4. Tersedianya bibit penghijauan            25.000
                                           lingkungan.

3. Terselenggaranya sertifikasi mutu       1. Tersedianya bahan standar mutu benih          5
   benih dan mutu bibit di bio-region         dan bibit.
   Maluku dan Papua
                                           2. Tersertifikasinya mutu benih dan bibit        1
                                              di wilayah Maluku dan Papua.

                                           3. Tersedianya data benih dan bibit yang         1
                                              beredar serta hama dan penyakit
                                              tanaman hutan di wilayah Maluku dan
                                              Papua.

4. Terfasilitasinya usaha perbenihan di    1. Tersedianya data pengada dan                  1
   tingkat kabupaten/kota pada kab./kota      pengedar benih/bibit di wilayah Maluku
                                              dan Papua.


     26   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
           Sasaran Strategis                            Indikator Kinerja               Target
                  (1)                                          (2)                        (3)

                                            2. Meningkatnya kemampuan teknis PTH             1
                                               para pengada dan pengedar benih dan
                                               bibit.

                                            3. Terbitnya rekomendasi teknis bagi             1
                                               calon Pengada dan Pengedar benih
                                               dan bibit tanaman hutan

5. Terfasilitasinya akreditasi Balai PTH    1. Bertambahnya sarana dan prasarana             1
                                               pada BPTH Maluku dan Papua sebagai
                                               penunjang akreditasi, Pengadaan
                                               Peralatan Kantor/Inventaris Kantor dan
                                               Kelengkapan Rumah Dinas

                                            2. Tersedianya Sarana tempat tinggal             1
                                               bagi pejabat BPTH. MP

                                            3 . Akreditasi BPTH MP berjalan secara           1
                                               bertahap melalui pelayanan publik
                                               (pengujian benih masyarakat)

                                            4. Meningkatnya kemampuan SDM BPTH               1
                                            MP

6. Terfasilitasinya 16 instansi yang        1. Meningkatnya kemampuan teknis                 1
   menangani urusan perbenihan daerah          penyelenggara urusan perbenihan di
   di bio-region Maluku dan Papua              daerah.

                                            2.Tersedianya data pembangunan                   1
                                              KBR/SfP di wilayah Maluku dan Papua

7. Terfasilitasinya pelatihan PTH bagi      1. Terlatihnya tenaga penyuluh lapangan          4
   personil Prov. dan Kab./Kota                KBR di 4 lokasi.

8. Terfasilitasinya izin pemasukan dan      1. Terealisasinya izin eksport/import            1
   pengeluaran benih (ekspor-impor)            benih dari dalam dan luar negeri.

9. Terlaksananya pembinaan                  1. Tersebarnya informasi perbenihan              1
   penyelenggaraan urusan perbenihan           tanaman hutan bio-region Maluku dan
   tananam hutan di 4 provinsi (Wil. Bio-      Papua




     27   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
           Sasaran Strategis                        Indikator Kinerja              Target
                  (1)                                      (2)                       (3)

  Region Maluku dan Papua)              2. Tersinkronisasikannya perencanaan            1
                                           kegiatan antara Pusat dan Daerah

                                        3. Tersedianya Rencana Kegiatan Tahun           1
                                        2012

                                        4. Tersedinya Rencana Strategis                 1
                                           (Renstra) Periode 2010-2014 yg telah
                                           di-review

                                        5. Tersusunnya Laporan Bulanan dan              1
                                        triwulan

                                        6. Tersusunnya Laporan Tahunan dan              1
                                           Akuntabilitas Balai

                                        7. Kegiatan pembangunan PTH di Bio-             1
                                           region Maluku dan Papua terdata
                                           dengan baik

                                        8. Terfasilitasinya pengembangan profesi        1
                                           Jabatan Fungsional PEH

10. Tersedianya zonasi benih di bio-    1. Tersedianya peta Zonasi Benih dengan         1
   region Maluku dan Papua                 data mutahir

11. Tersedianya data dan informasi      1. Tersedianya data sumber benih yang           1
   Perbenihan Tanaman Hutan                mutahir

                                        2. Tersedianya data pengendalian                1
                                           peredaran benih/bibit yang mutahir

                                        3. Tersedianya data pengada dan                 1
                                           pengedar benih/bibit yang mutahir

                                        4. Tersedianya data /informasi pada             1
                                           Web-Site yang terbaharui

                                        5.Tersebarluasnya informasi tentang PTH         2
                                          pada instansi Dinas Kehutanan




     28   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
           Sasaran Strategis                          Indikator Kinerja               Target
                  (1)                                        (2)                        (3)

12. Pengembangan sentra Perbenihan        1. Diperolehnya teknologi perbenihan dan         6
   Tanaman Hutan                             pembibitan dlm rangka pengembangan
                                             sentra PTH

                                          2. Terbangunnya sentra produksi bibit       50.000
                                             tanaman hutan

13. Terfasilitasinya pembangunan          1.Sumber benih bersertifikat bertambah          10
sumber benih; 1.500 Ha
                                          2. Tanaman tumbuh dan berkembang                 4
                                             dengan dengan baik, Pemeliharaan
                                             Tahun I Areal Produksi Benih Linggua

                                          3. Tanaman tumbuh dan berkembang                25
                                             dengan dengan baik, Pemeliharaan
                                             Tahun II Tan. Sistem Silvikultur
                                             Intensive di Kab. SBB

14. Terfasilitasinya pengelolaan sumber   1. Terkelolanya sumber benih dengan             11
   benih yang telah bersertifikat 40 Ha      baik oleh pemiliknya, Bimbingan Teknis
                                             Pengelolaan Sumber Benih Sasaran
                                             nasional

                                          2. Terkelolanya sumber benih dengan             14
                                             baik oleh pemiliknya, Monev
                                             pengelolaan Sumber Benih

                                          3. Diperolehnya data produktivitas               8
                                             sumber benih

15. Terfasilitasinya pembangunan          1. Terdatanya SDG di bio-region Maluku           2
   Sumber Daya Genetik                       dan Papua secara bertahap




     29   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
                                                                            LAMPIRAN 2
               FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
     BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN MALUKU DAN PAPUA

Unit Organisasi Eselon III : BPTH
Tahun Anggaran             : 2012

      Sasaran Strategis                 Indikator Kinerja          Target   Realisasi   %
             (1)                               (2)                   (3)       (4)      (5)

1. Terfasilitasinya               1. Terbentuk dan berfungsinya        0           0          0
   pembentukan dan                  Forum PTH
   berfungsinya forum
   perbenihan tanaman hutan
   tingkat nasional 1 forum,
   dan tingkat daerah 2 forum

2. Terfasilitasinya               1.Terfasilitasinya    Kelompok       1           1     100
 pengembangan Seed for             Tani       di     Kab.    SBB
 People (Benih untuk Rakyat)       (Berkembangnya
 pada kabupaten/kota               Persemaian Thn I)

                                  2. Terlaksananya Kegiatan SfP    50.000     50.000     100
                                    di Kabupaten Buru

                                  3. Tersusunnya rencana SfP di        2           2     100
                                    Wilayah Maluku 2 Lokasi

                                  4.Tersedianya            Bibit   25.000     25.000     100
                                    Penghijauan Lingkungan

3. Terselenggaranya sertifikasi   1.Tersedianya bahan standar          5           5     100
   mutu benih dan mutu bibit di     mutu benih dan bibit
   bio-region Maluku dan
   Papua                          2.Tersertifikasinya mutu benih       1           1     100
                                    dan bibit di wil. Maluku dan
                                    Papua




     30   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
      Sasaran Strategis                   Indikator Kinerja          Target   Realisasi   %
             (1)                                 (2)                   (3)       (4)      (5)

                                 3. Tersedianya data benih dan           1           1     100
                                   bibit yang beredar serta
                                   hama dan penyakit tanaman
                                   hutan di wil. Maluku dan
                                   Papua

4. Terfasilitasinya usaha        1. Tersedianya data pengada             1           1     100
   perbenihan di tingkat           dan pengedar benih/bibit di
   kabupaten/kota pada             wil. Maluku dan Papua
   kab/kota
                                 2.Meningkatnya kemampuan                1           1     100
                                   teknis PTH para Pengada
                                   dan Pengedar Benih dan
                                   Bibit

                                 3.      Terbitnya   rekomendasi         1           1     100
                                      teknis bagi calon Pengada
                                      dan Pengedar benih dan bibit
                                      tanaman hutan

5. Terfasilitasinya akreditasi   1.Bertambahnya sarana dan               1           1     100
   Balai PTH                       prasarana     pada     BPTH
                                   Maluku dan Papua sebagai
                                   penunjang          akreditasi,
                                   Pengadaan           Peralatan
                                   Kantor/Inventaris Kantor dan
                                   Kelengkapan Rumah Dinas

                                 2. Tersedianya Sarana tempat            1           1     100
                                   tinggal bagi pejabat BPTH.
                                   MP

                                 3.Akreditasi BPTH MP berjalan           1           1     100
                                   secara bertahap melalui
                                   pelayanan publik (pengujian
                                   benih masyarakat)

                                 4. Meningkatnya kemampuan               1           1     100
                                   SDM BPTH MP




     31   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
      Sasaran Strategis                 Indikator Kinerja          Target   Realisasi   %
             (1)                               (2)                   (3)       (4)      (5)

6. Terfasilitasinya 16 instansi   1. Meningkatnya kemampuan            1           1     100
   yang menangani urusan           teknis penyelenggara urusan
   perbenihan daerah di bio-       perbenihan di daerah
   region Maluku dan Papua
                                  2.Tersedianya data                   1           1     100
                                    pembangunan KBR/SfP di
                                    wil. Maluku dan Papua

7. Terfasilitasinya pelatihan     1. Terlatihnya tenaga penyuluh       4           4     100
   PTH bagi personil Prov. dan      lapangan KBR di 4 lokasi
   Kab./ Kota

8. Terfasilitasinya izin          1. Terealisasinya izin               1           0          0
   pemasukan dan                    eksport/import benih dari
   pengeluaran benih (ekspor-       dalam dan luar negeri
   impor)

9. Terlaksananya pembinaan        1. Tersebarnya informasi             1           1     100
   penyelenggaraan urusan           perbenihan tanaman hutan
   perbenihan tananam hutan         bio-region Maluku dan Papua
   di 4 provinsi (Wil. Bio-
   Region Maluku dan Papua)       2. Tersinkronisasikannya             1           1     100
                                    perencanaan kegiatan antara
                                    Pusat dan Daerah

                                  3. Tersedianya Rencana               1           1     100
                                    Kegiatan Tahun 2012

                                  4. Tersedinya Rencana                1           1     100
                                    Strategis (Renstra) Periode
                                    2010-2014 yg telah di-review

                                  5. Tersusunnya Laporan               1           1     100
                                    Bulanan dan triwulan

                                  6. Tersusunnya Laporan               1           1     100
                                    Tahunan dan Akuntabilitas
                                    Balai




     32   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
     Sasaran Strategis               Indikator Kinerja          Target   Realisasi   %
            (1)                             (2)                   (3)       (4)      (5)

                               7. Kegiatan pembangunan              1           1     100
                                 PTH di Bio-region Maluku
                                 dan Papua terdata dengan
                                 baik

                               8. Terfasilitasinya                  1           1     100
                                 pengembangan profesi
                                 Jabatan Fungsional PEH

10. Tersedianya zonasi benih   1. Tersedianya peta Zonasi           1           1     100
   di bio-region Maluku dan      Benih dengan data mutahir
   Papua

11. Tersedianya data dan       1. Tersedianya data sumber           1           1     100
   informasi Perbenihan          benih yang mutahir
   Tanaman Hutan
                               2. Tersedianya data                  1           1     100
                                 pengendalian peredaran
                                 benih/bibit yang mutahir

                               3. Tersedianya data pengada          1           1     100
                                 dan pengedar benih/bibit
                                 yang mutahir

                               4. Tersedianya data /informasi       1           1     100
                                 pada Web-Site yang
                                 terbaharui

                               5.Tersebarluasnya informasi          2           2     100
                                 tentang PTH pada instansi
                                 Dinas Kehutanan

12. Pengembangan sentra        1. Diperolehnya teknologi            6           6     100
   Perbenihan Tanaman Hutan      perbenihan dan pembibitan
                                 dlm rangka pengemb sentra
                                 PTH

                               2. Terbangunnya sentra           50000       25000      50
                                 produksi bibit tanaman hutan

13. Terfasilitasinya           1.Sumber benih bersertifikat        10          10     100
   pembangunan sumber            bertambah


    33   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA
      Sasaran Strategis                 Indikator Kinerja            Target   Realisasi   %
             (1)                               (2)                     (3)       (4)      (5)

  benih; 1.500 Ha                2. Tanaman tumbuh dan                   4           4     100
                                   berkembang dengan baik,
                                   Pemeliharaan Tahun I Areal
                                   Produksi Benih Linggua

                                 3. Tanaman tumbuh dan                  25           0          0
                                   berkembang dengan baik,
                                   Pemeliharaan Tahun II Tan.
                                   Sistem Silvikultur Intensive di
                                   Kab. SBB

14. Terfasilitasinya             1. Terkelolanya sumber benih           11          11     100
   pengelolaan sumber benih        dengan baik oleh pemiliknya,
   yang telah bersertifikat 40     Bimbingan Teknis
   Ha                              Pengelolaan Sumber Benih
                                   Sasaran nasional

                                 2. Terkelolanya sumber benih           14          13      93
                                   dengan baik oleh pemiliknya,
                                   Monev pengelolaan Sumber
                                   Benih

                                 3. Diperolehnya data                    8           8     100
                                   produktivitas sumber benih

15. Terfasilitasinya             1. Terdatanya SDG di bio-               2           2     100
   pembangunan Sumbe Daya          region Maluku dan Papua
   Genetik                         secara bertahap


Jumlah Anggaran Program Tahun 2011: Rp 9.667.103.000,-
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2011 : Rp. 8.674.333.494,-




     34   LAKIP TH. 2011 BPTH MALUKU DAN PAPUA

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:28
posted:2/2/2013
language:
pages:34