MAKALAH PEDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “PERDAGANGAN ANAK”
Disusun oleh ; Nama : Yayan Subagyo
No Mhs : 07 025 336
JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI “AKPRIND” YOGYAKARTA 2008
KATA PENGANTAR
Terima kasih,mungkin hanya sepatah kata ini yang saya katakan kepada tuhan yang maha esa karena berkat dan rahmat-Nya jualah sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tugas makalah ini.yaitu tentang perdagangan anak danprempuan. Pada sempatan ini, ijikan saya selaku penulis mengucapkan rasa terimakasih saya kepada teman-teman saya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan makalah ini, baik dari proses penyusunan, pengetikan, sampai akhirnya makalah ini bisa selesai. Akhirnya saya selaku penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran, ataupun kritikan yang bersifat membangaun, yang pada intinya sangat berguna untuk menyempurnakan penulisan makalah selanjutnya, dan semoga makalah ini dapat menjadi sumber pengetahuan baru bagi pembacanya.
PENDAHULUAN
Perdagangan anak (trafficking) kurang lebih dapat diartikan sebagai “segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan rekruitmen, transportasi, baik di dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan orang (dalam hal ini anak) dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau pelibatan hutang, untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapat bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas dimana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang itu pertama kali terjadi”. Melihat besaran masalah yang sedemikian luas, bahkan nyaris tidak terukur, tentunya langkah perlindungannya pun meliputi segala bentuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi mereka yang menjadi korban. Yang kesemuanya dapat dilakukan dengan tepat jika kita tahu persis akar permasalahannya, baik dari sisi supply maupun dari sisi demand.
Bila dilihat secara aturan legal, terdapat banyak ‘jaminan’ perlindungan bagi anak dari perdagangan. Selain dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, terdapat sedikitnya 4 instrumen internasional lain yang mengatur tentang trafficking atau perdagangan anak (dan perempuan), dan 4 instrumen nasional yaitu UU Kesejahteraan Anak, UU Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan Anak, dan UU Hukum Pidana. Tetapi sekali lagi, terutama menyangkut instrumen nasional, persoalannya adalah seputar substansi, interpretasi, dan implementasi. Ditambah, hambatan yang dihadapi dalam menangani trafficking bukan hanya budaya hukum kita yang sangat tidak mendukung, tetapi juga sistem sosial dan sistem kultur kita yang masih sangat diskriminatif terhadap anak (dan perempuan).
BAB I PERMASALAHAN
Perdagangan anak dan perempuan merupakan salah satu bentuk terburuk dari eksploitasi manusia. Di Indonesia jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban jaringan perdagangan manusia tidak diketahui secara pasti. Laporan Komisi Nasional PerlindunganAnak (Komnas Perlindungan Anakk) tahun 2005 menyatakan, fenomena perdagangan orang semakin mengerikan terutama setelah krisis ekonomi dan bencana alam melanda berbagai wilayah di Indonesia. Modusnya pun semakin beragam. Dari 6.750 perempuan yang dilacurkan di Malaysia, 62,7 persennya atau 4.200 berasal dari Indonesia. Dari jumlah itu, 40 persennya berusia di bawah 18 tahun. Data lain menyebutkan, dalam kurun waktu 10 tahun, diperkirakan sekitar dua juta anak perempuan dilacurkan di pusat hiburan di wilayah-wilayah perbatasan dengan negara tetangga dan daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia. Data dari Komnas Perlindungan anak memperlihatkan penjualan anak balita melibatkan sindikat internasional. Pada tahun 2003 terbongkar 102 kasus. Setahun kemudian 192 kasus. Jumlah perempuan korban perdagangan orang untuk dilacurkan, sekitar 30 persennya atau 200.000-300.000 adalah anak perempuan di bawah usia 18 tahun. Catatan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2005 menyebutkan, dari 20.391 kasus kekerasan yang teridentifikasi, 743 di antaranya merupakan kasus-kasus perdagangan perempuan, termasuk empat anak perempuan. Perdagangan perempuan dan anak perempuan sebenarnya bukan isu baru. Dalam Kongres Perempuan tahun 1928 isu itu menjadi persoalan serius. Jauh sebelumnya, Kartini, melalui surat-suratnya, juga menyebutkan masalah itu. Tentu modusnya masih jauh lebih sederhana dibandingkan saat ini.
Meningkatnya jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak perempuan memperlihatkan korelasi antara krisis ekonomi dan marjinalisasi perempuan di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Pada banyak kasus, ketika suatu keluarga ditimpa musibah, entah kekeringan, entah panen gagal, entah kehilangan pekerjaan bagi anggota laki-laki "kepala keluarga", perempuan dan anak perempuan akan berada di barisan terdepan untuk menyelamatkan ekonomi keluarga. Tetapi, karena informasi tentang ketenagakerjaan tidak mudah didapat, mereka dengan mudah terjebak kedalam moncong menganga jaring perdagangan manusia. Di sisi lain, suatu mazhab besar merangsek ke ruang batin orang melalui ikian televisi dan radio, dan menjangkau sampai jauh ke pedalaman yang sudah dialiri listrik. Ia membawa sejumlah informasi tentang produk, gaya hidup, dan citra diri untuk disampaikan berbagai tingkat masyarakat. Misi terbesar rezim itu adalah mendorong dan membujuk orang membeli. Citra modernitas yang dikemas memikat tak sulit membuat orang membangun sejumlah keinginan. Bagi yang punya uang, impian itu dengan mudah diwujudkan. Tetapi bagi yang tidak, keinginan yang melekat itu menjadi dorongan suatu motivasi. Di sisi lain, ketika komersialisasi menjadi dogma dan pasar menjadi agama baru, orang dipaksa kreatif menciptakan produk yang berorientasi pada konsumen. Tubuh muda yang segar adalah "komoditas" yang selalu dicari, diperjualbelikan untuk uang kontan yang jumlahnya beriipat kali dibandingkan dengan upah kerja di sektor pertanian atau buruh di pabrik-pabrik industri. Hukum permintaan dan penawaran yang mendorong peningkatan jumlah perempuan yang dilacurkan dalam 1,5 dasawarsa terakhir ini tak bisa dipisahkan dari kebutuhan yang diciptakan oleh jaringan kriminal industri seks komersial. Caranya apa saja, termasuk menggunakan mitos dan menciptakan kepercayaan-kepercayaan baru terkait dengan hubungan seks, lebih khusus lagi dengan "keperawanan". Jaringan ini tak sulit menemukan mangsanya, perempuan
dan anak perempuan, khususnya dari keluarga miskin, meski banyak juga yang berasal dari keluarga yang tidak termasuk dalam definisi kemiskinan absolutnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di desa-desa jaringan itu mengerahkan kaki tangannya, yang bisa terdiri dari keluarga terdekat anak - anak perempuan itu, dengan iming-iming sejumlah uang. Kebutuhan ini disambut oleh "kebudayaan" yang mengizinkan anak - anak perempuan luru duwit (mencari uang). Pandangan bahwa anak perempuan adalah aset membuat jaringan kriminal perdagangan perempuan dengan mudah menjaring mangsanya. Perkawinan usia muda (di bawah 17 tahun) adalah pupuk lainnya. Kepercayaan bahwa anak perempuan yang sudah menstruasi membutuhkan "penjaga" supaya tidak jatuh ke "jurang dosa" membuat orangtua yang miskin mendapat legitimasi mengawinkan anak - anak perempuannya di bawah umur. Ini merupakan pintu masuk berbagai persoalan serius terhadap perempuan. Di antaranya,, perceraian usia muda, perpisahan tanpa surat cerai, dan penelantaran istri dan anak - anak oleh laki-laki yang merantau. Perempuan yang didesak bekerja untuk menyelamatkan keluarganya dengan mudah menjadi mangsa jaringan kriminal perdagangan orang. Jaringan itu tak hanya memperdagangkan perempuan sebagai obyek seks, tetapi juga sebagai buruh kasar, pekeria rumah tangga (pengiriman buruh migran tanpa perlindungan yang serius adalah contoh yang jelas), dan untuk dijadikan alat produksi seperti mengemis.Jadi, bukan kemiskinan ekonomi saja yang menyebabkan suburnya kegiatan kriminal perdagangan orang, tetapi kemiskinan ditambah yang lain-lainlah yang mengintensifkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Jawaban secara moral dan agama saja tidak cukup. Malah akan membuat perempuan korban kembali dikorbankan.
UPAYA PERLINDUNGAN
Memang ada perlindungan yang cukup relevan dengan kejahatan ini, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 dan Undang-Undang Perlindungan anak Tahun 2002. Akan tetapi, kedua UU itu tidak punya definisi yang tepat sehingga tidak dapat menjaring kasus-kasus yang dikategorikan sebagai perdagangan orang. Kedua UU itu juga tidak memuat isu kejahatan terorganisasi, apalagi mekanisme pembuktiannya, dan tidak memberikan perlindungan kepada saksi korban. Karena itu, Rencana Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang seharusnya menjadi prioritas. RUU itu merupakan inisiatif pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan tahun 2002. Pada tahun itu Presiden Megawati Soekarnoputri juga mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan anak. Sayangnya, hal yang sangat penting ini lenyap ditelan hiruk-pikuk RUU Antipornografi dan Pornoaksi yang memecah belah perempuan. Dan seharusnya pemerintah menghapus tentang perdangan anak dan menindak tegas para pelakunya kerena telah menelantarkan anak dan anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi. Dan perdangan anak juga melanggar hak asasi anak dia antaranya
UNDANG –UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMER 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
Pasal 52 1. setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara Pasal 58 1. stiap anak berak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bntuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, prlakuan buruk, dan
pelecehan seksual selam adalam pengasuan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Pasal 59 1. setiap anak berhak untuk tidak di pisahkan dari orang tuanya secara bertetangga dengan keendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 65 Setiap anak berhak untuk memproleh perlindungan dari kegiatan ekploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Pasal 66 6 setiap anak yang di rampas hak kebebasannya berhak memproleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
UNDANG – UNDANG DASAR 1945 BESERTA AMANDEMENNYA Pasal 28 B 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
DAFTAR PUSTAKA
http//google.com/ Hak Asasi Manusia Perdagangan anak (ifran)
http://www.google.com/search?