Get documents about "Peraturan Kepegawaian Yayasan Pendidikan Islam
Document Sample
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian
Peraturan pegawai : Peraturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan
yayasan Tumenggung Jaya Abadi (YTJA)
Yayasan : Yayasan yang dimaksud adalah yayasan Tumenggung Jaya
Abadi (YTJA)sebagaimana tertera dalam akta pendidikan
dengan nomor Akta Pendirian No.08 oleh Notaris
Edyawaty, SH., 18 Oktober 2010.
Ketua yayasan : Ketua Yayasan Tumenggung Jaya Abadi (YTJA)
Kepala Satuan Kerja : Kepala dari suatu lembaga pendidikan, sosial, keagamaan
dan badan usaha.
Kepala sekolah : Kepala satuan pendidikan di lingkungan Yayasan
Tumenggung Jaya Abadi (YTJA)
Pegawai tetap : Karyawan yang diterima oleh yayasan dengan masa tidak
terbatas.
Pegawai tidak tetap : Karyawan yang diterima oleh yayasan dengan perjanjian
yang ditentukan.
Tenaga pendidik : Tenaga pendidik dan kependidikan yang bekerja dan
menerima gaji atau honor yang telah ditetapkan dan
disetujui berdasarkan perjanjian hubungan kerja dengan
yayasan.
Tenaga kependidikan : Pegawai yayasan yang memiliki tugas utama sebagai staf
pendukung
Keluarga pegawai : Istri pertama yang sah dan anak (dua) 2 orang yang belum
mencapai usia 21 tahun atau sedang sekolah / kuliah dan
pernah menikah serta mempunyai mata pencaharian tetap
dalam batas usia tersebut dan termasuk dalam daftar gaji
yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
Jam kerja : Waktu seorang pegawai melaksanakan amanah dari
yayasan
Perjalanan dinas : Perjalanan karyawan untuk mengikuti program dari dinas
dan pihak yang berkompeten
Jam kerja lembur : Kegiatan tambahan di luar jam kerja yang dilakukan atas
perintah pimpinan langsung secara struktural untuk
kepentingan yayasan dan tidak lebih dari 14 jam sepekan
atau 3 jam adalam sehari
Hari libur resmi : Hari yang telah ditetapkan oleh pemerintah RI sebagai hari
libur atau hari yang ditetapkan yayasan dengan jumlah hari
1
sama dengan yang ditetapkan oleh pemerintah RI dalam
hal ini Departemen Pendidikan Nasional.
Mangkir : Karyawan yang tidak masuk tanpa alasan yang jelas dan
tanpa ijin atasan dan yayasan.
Gaji : Hitungan pendapatan yang bernilai uang termasuk
tunjangan-tunjangan yang diperoleh pegawai dari yayasan.
Gaji pokok : Gaji berdasarkan patokan golongan yang ditetapkan oleh
yayasan
Penggolongan: Besaran yang menunjukkan gaji pokok seorang pegawai
tetap yang merupakan hasil penilaian terhadap masa, jam,
dan hasil penilaian jenjang pegawai.
Golongan : Tingkatan kepangkatan seseorang berdasarkan ketentuan
yayasan
Pensiun : Jaminan hari tua karyawan tetap yang dibayar berupa uang
pesangon dan penghargaan
Pemutusan hubungan kerja : Berakhirnya hubungan kerja antara yayasan dengan
pegawai
Pesangon : Uang tanda penghargaan setelah seorang pegawai
mengalami PHK
Tunjangan : Suatu fasilitas dan atau nilai uang yang disediakan atau
diberikan yayasan
Sanksi : Peringatan atau hukuman yang diberikan karena telah
terjadi pelanggaran peraturan yayasan yang telah
ditetapkan
Skorsing : Masa pemberhentian karyawan pada masa tertentu yang
diakibatkan oleh pelanggaran ketentuan yayasan
Tempat kerja : Tempat, ruang, lokasi, kantor atau kelas di mana pegawai
harus bekerja
Penghargaan : Bentuk apresiasi yang diberikan yayasan atas prestasi yang
ditunjukkan oleh pegawai
Ketentuan yayasan : Peraturan yang ditetapkan melalui surat keputusan yayasan
yang terkait dengan kepegawaian
Unit : Penyelenggaraan kegiatan yayasan dalam bentuk lembaga
pendidikan, sosial, keagamaan dan badan usaha.
2
Tunjangan : Salah satu bentuk insentif yang diberikan berdasarkan
jabatan, ......
Pasal 2
Landasan hukum
1. AI-Qur’an,
2. Hadits,
3. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 Undang-Undang dasar 1945,
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,
5. Undang_Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851),
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
7. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Tumenggung Jaya Abadi (YTJA)
Pasal 3
Fungsi
Sebagai pedoman pelaksanaan ketenagakerjaan di lingkungan yayasan agar tercipta hubungan kerja
yang harmonis, produktif, dan penuh keberkahan
Pasal 4
Tujuan
4.1 Menggariskan kewajiban-kewajiban karyawan dan kewajiban-kewajiban yayasan.
4.2 Memberikan jaminan hak-hak karyawan dan hak-hak yayasan.
4.3 Menciptakan hubungan kerja yang kokoh, terpeliharanya ketenangan kerja, kegairahan kerja serta
cara-cara kerja yang harmonis antara yayasan dengan karyawan dalam penyelenggaraan
pendidikan Sekolah Islam Terpadu (SIT), Pondok Pesantren, dan lembaga lainnya dibawah
naungan yayasan Tumenggung Jaya Abadi (YTJA).
Pasal 5
Ruang lingkup
5.1 Peraturan kepegawaian ini berlaku untuk semua pegawai tetap sepanjang syarat-syarat kerjanya
tidak diatur dalam perjanjian khusus, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang
berlaku.
5.2 Peraturan kepegawaian ini mengatur hubungan terbatas mengenai hal-hal yang umum seperti
yang tertera dalam peraturan yayasan, tanpa mengurangi hak-hak yayasan dan pegawai sejauh
tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5.3 Peraturan untuk pegawai tetap, kontrak, honor, dan masa percobaan dimuat dalam surat
perjanjian kontrak kerja.
BAB II
KEPEGAWAIAN
Pasal 6
Status Pegawai
3
6.1 Status kepegawaian yang berlaku di yayasan adalah pegawai tetap, kontrak, honor, dan masa
percobaan.
6.2 Pegawai tetap adalah pegawai yang telah diangkat oleh yayasan sebagai pegawai tetap yang
dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dan bekerja penuh waktu pada yayasan.
6.3 Pegawai kontrak adalah pegawai yang bekerja pada yayasan untuk jangka waktu tertentu dan
diikat dengan perjanjian kontrak kerja antara yayasan dan pegawai bersangkutan
6.4 Pegawai honor adalah pegawai yang bekerja dalam jangka tertentu, jam/sesi tertentu sesuai
kesepakatan antara yayasan dan pegawai yang bersangkutan.
6.5 Pegawai dalam masa percobaan adalah pegawai yang bekerja pada yayasan dalam jangka waktu
3 bulan pertama.
6.6 Pegawai kontrak dapat diangkat menjadi pegawai tetap hanya jika memenuhi persyaratan dan
sesuai dengan kebutuhan yayasan.
6.7 pengangkatan pegawai tetap hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan telah menjadi
pegawai kontrak minimal selama 1 tahun.
Pasal 7
Penggolongan Pegawai
7.1 Penggolongan kepangkatan jabatan fungsional tenaga pendidik tetap terdiri dari:
a. pratama
b. muda
c. madya
d. utama
7.2 Penggolongan kepangkatan jabatan fungsional tenaga kependidikan tetap terdiri atas:
a. penata
b. pelaksana
c. pratama
d. utama
7.3 Penggolongan pegawai diatur sebagai berikut:
Tenaga pengajar/guru
Golongan Pangkat Jenjang Akademik/masa bakti
1 A-D Guru Pratama Diploma 1-6 thn, S1 0-4 thn
II A-D Guru Muda Diploma 6-12 thn, S1 4-8 thn S2 (0-4 thn)
III A-D Guru Madya S1 8-12 thn, S2 (4-8 thn) S3 (0-4 thn)
IV A-D Guru Utama S1 (lebih dari 12 thn) S2 (8-12 thn), S3 4-8 thn.
Tenaga non pengajar
Golongan Pangkat Jenjang Akademik/masa bakti
1 A-D Penata SD (0-12 thn), SMP (0-8thn)
II A-D Pelaksana SMA (0-8 thn), D3 (0-4 thn)
IIIA-B Madya tk. 1 D3 (4-8 thn), S1 (0-4 thn)
III C-D Madya tk. 2 S1 (4-8 thn), S2 (0-4 thn)
4
IV A-D Utama S1 (8-12 thn) S2 (4-8 hn) S3 (0-4 thn)
Pasal 8
penentuan jabatan, mutasi, promosi, dan demosi
8.1 Yayasan memiliki wewenang penuh dalam menentukan jabatan, mutasi, promosi, dan demosi
seorang pegawai.
8.2 Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, penanggung jawab kegiatan, wali kelas, asisten wali
kelas adalah jabatan struktural yang diprioritaskan bagi guru tetap.
8.3 Peralihan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional atau sebaliknya diatur dengan
ketentuan yayasan mengenai jenjang karier.
8.4 Penggolongan kepangkatan didasarkan pada hasil penilaian kinerja setiap tahun yang diatur
dalam ketentuan yayasan.
8.5 Penggolongan kepangkatan merupakan salah satu bentuk penjenjangan karir pegawai yang
diatur dalam perjenjangan karier yayasan.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9
Perjanjian kerja
9.1 Setiap pegawai dan karyawan baik tetap kontrak, honor, dan masa percobaan wajib
menandatangani perjanjian kerja.
9.2 Perjanjian kerja meliputi perjanjian kerja waktu tertentu, mengatur hak dan kewajiban.
9.3 Setiap pegawai dan karyawan baik tetap kontrak, honor, dan masa percobaan diterima setelah
menandatangani surat pejanjian kerja.
9.4 Hubungan kerja waktu tertentu berakhir demi hukum dengan habisnya waktu yang ditetapkan
dalam perjanjian dan dapat diperpanjang kembali jika dirasa perlu oleh yayasan
Pasal 10
Kewajiban dalam Beraktivitas
1. Setiap karyawan wajib menjalankan syariat Islam.
2. Setiap karyawan wajib loyal pada atasan sesuai dengan syari’at Islam.
3. Setiap karyawan wajib menaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan yayasan.
4. Setiap karyawan wajib menyimpan rahasia jabatan, serta membela nama baik yayasan.
5. Setiap karyawan wajib melapor secara tertulis kepada yayasan c.q kepala sekolah/satuan kerja
mengenai status dirinya, susunan keluarga, alamat dan sebagainya setiap tahun dan setiap kali ada
perubahan.
6. Setiap karyawan wajib hadir ditempat tugasnya tepat pada waktu dan tidak meninggalkan tempat
tugas yaitu sampai dengan akhir waktu kerja yang ditentukan.
7. Setiap karyawan wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang ditentukan baginya oleh yayasan
dengan penuh rasa tanggung jawab.
5
8. Setiap pegawai dan karyawan wajib menjaga kerapian dan kebersihan diri dan lingkungan .
9. Setiap pegawai dan karyawan wajib mengisi absensi kehadiran setiap hari kerja dan tidak boleh
diwakili.
10. Jam istirahat pada pukul 12:00 s/d 13:00, Kecuali guru yang mendapatkan tugas piket.
11. jika poin 9 dan 10 tidak dilaksanakan, maka karyawan bersangkutan akan diberi sanksi sesuai
dengan peraturan ini.
12. Setiap karyawan wajib mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu yang diatur dalam peraturan
tersendiri oleh yayasan/unit seperti tentang seragam, tentang larangan merokok dan lain
sebagainya.
13. Setiap karyawan wajib ikut serta menjaga, memelihara dan mempertahankan ketentuan barang-
barang inventaris yayasan atau dikelola oleh yayasan.
14. Setiap karyawan wajib menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di tempat kerjanya, baik
dengan pimpinan, rekan kerja maupun tanpa melibatkan pihak lain.
Pasal 11
Larangan bagi Pegawai dan Karyawan
1. Pegawai dan Karyawan dilarang mabuk, membawa, menyimpan atau menyalahgunakan bahan
narkotika, melakukan perjudian dengan nama apapaun, merokok di lingkungan pendidikan.
2. Pegawai dan Karyawan dilarang melakukan tindakan menghasut.
3. Pegawai dan Karyawan dilarang melakukan tindakan menfitnah.
4. Pegawai dan Karyawan dilarang melakukan tindakan adu domba/ghibah.
5. Pegawai dan Karyawan dilarang melakukan tindakan asusila.
6. Pegawai dan Karyawan dilarang menghina, mengancam, bertengkar atau berkelahi dengan anak
didik, maupun sesama karyawan dan pimpinan serta orang tua murid.
7. Pegawai dan Karyawan dilarang menempel/ mengedarkan tulisan, poster atau alat propraganda
lain tanpa seizin kepala sekolah.
8. Pegawai dan Karyawan dilarang melakukan kegiatan lain dari tugasnya pada jam kerja tanpa izin
tertulis dari ketua yayasan c.q kepala sekolah.
9. Pegawai dan Karyawan dilarang bekerja pada perusahaan/yayasan yang lain pada jam kerja dan
waktu-waktu lain yang terkait dengan pekerjaan.
10. Pegawai dan Karyawan dilarang memanipulasi nilai pelajaran dan atau menjual berkas soal-soal
ujian.
11. Pegawai dan Karyawan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang tidak edukatif dalam proses
pendidikan terhadap siswa yang ada pada unit seperti memukul siswa atau hukuman fisik yang
membahayakan siswa.
12. Pegawai dan Karyawan dilarang meninggalkan tempat kerja pada jam dinas tanpa alasan yang
jelas dan tanpa persetujuan kepala sekolah.
13. Pegawai dan Karyawan dilarang menerima gratifikasi dari pihak manapun tanpa seijin
ketua yayasan c.q kepala sekolah
Pasal 12
Hak Pegawai
1. Menerima kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di yayasan.
2. Mendapatkan fasilitas kerja yang memadai sesuai kemampuan yayasan
3. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan
pekerjaannya.
BAB IV
6
SANKSI
Pasal 13
Ketentuan Sanksi
13.1 Yayasan dan pegawai menyadari bahwa disiplin kerja perlu ditegakkan, maka pelanggaran
terhadap kewajiban pegawai dan atau melakukan apa-apa yang dilarang akan mendapatkan
sanksi.
13.2 Dalam menentukan sanksi akan dipertimbangkan berat ringannya kesalahan/pelanggaran yang
dilakukan serta hal-hal yang mempengaruhi terjadinya kesalahan/pelanggaran tersebut.
13.3 Sanksi terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai dimaksudkan sebagai
tindakan korektif dan pengarahan terhadap sikap dan tingkah laku pegawai.
13.4 sanksi didasarkan pada:
a. jenis pelanggaran
b. frekuensi pelanggaran
c. berat ringannya pelanggaran
d. tata tertib yang tertuang dalam kewajiban dan larangan.
e. unsur kesengajaan
13.5 Jenis sanksi pelanggaran dan pengurangan point adalah sebagai berikut:
a. teguran/nasihat
b. surat teguran
c. surat peringatan 1disertai pemotongan gaji 25% dari gaji pokok
d. surat peringatan 2 disertai pemotongan gaji 50% dari gaji pokok
e. pemutusan hubungan kerja (PHK)
13.5 Pengurangan Point akan dilakukan sesuai dengan kadar pelanggaran adalah sebagi
Pasal 14
Teguran
14.1 Teguran diberikan oleh atasannya yang dicatat dalam data personal yang bersangkutan sesaat
setelah diberikan teguran dan masa berlakunya 2 minggu.
14.2 Pelanggaran yang dikenakan sanksi teguran:
a. akumulatif waktu terlambat masuk kerja selama 2 jam dalam satu bulan tanpa alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan atau tanpa izin.
b. meninggalkan tempat kerjanya ke tempat lain dalam atau di luar lingkungan unit kerjanya
untuk keperluan yang tidak ada hubunganyya dengan pekerjaan tanpa seizin ketua yayasan
c.q kepala sekolah/ satuan kerja.
c. melalaikan kewajibannya untuk memberitahukan dan menyerahkan surat keterangan sakit
dari dokter yang sah pada saat kesempatan pertama masuk kerja.
Pasal 15
Surat Teguran
15.1 Surat teguran dibuat, ditandatangani, dan diberikan oleh kepala satuan kerja dan
ditembuskan kepada ketua yayasan.
15.2 pelanggaran yang dikenakan sanksi surat teguran adalah:
a. peningkatan sanksi pelanggaran dari teguran/nasihat
b. akumulatif waktu terlambat masuk kerja 2 jam dalam sebulan tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan dan atau tanpa izin.
c mangkir satu hari kerja dalam sebulan
7
d. mengganggu ketenangan dan ketertiban dalam lingkungan kerja
e. tidak mematuhi pengarahan dari atasannya tanpa alasan yang dapat diterima
f. tidak menyerahkan perangkat pembelajaran tepat waktu
g. tidak mentaati tertib admnistrasi KBM
h. tidak mengenakan ID card atau tanda pengenal yang resmi
i. tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pada unit masing-masing:
1) tidak berseragam sesuai ketentuan
2) tidak bersepatu sesuai ketentuan
3) tidak berpakaian syar’i
3) menggunakan atribut partai yang melekat pada dirinya
4) berambut gondrong
5) tidur pada waktu jam kerja
j. surat teguran akan berpengaruh terhadap penilaian kerja.
Pasal 16
Surat Teguran Pertama (SP 1)
16.1 Surat teguran pertama dibuat, ditandatangani dan diberikan oleh kepala unit yayasan dan
diketahui ketua yayasan.
16.2 Pelanggaran yang dikenakan sanksi surat peringatan meliputi:
a. peningkatan sanksi pelanggaran dari surat teguran yang jenis atau berat
pelanggarannya sama dan atau lebih rendah.
b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tidak patut
c. mempergunakan barang-barang milik yayasan untuk kepentingan pribadi tanpa izin
pejabat berwenang.
16.3 SP 1 akan berpengaruh terhadap penilaian kerja.
Pasal 17
Surat Teguran Kedua (SP 2)
17.1 Surat peringatan kedua diusulkan, dibuat oleh kepala satuan kerja untuk ditandatangani dan
diberikan oleh ketua yayasan.
17.2 Surat peringatan kedua akan diberikan apabila pegawai yang telah diberi SP 1 dan dinilai
tidak berhasil memperbaiki kinerjanya dalam waktu yang telah ditentukan.
17.3 Pegawai dan karyawan yang memperoleh SP2 akan dikenakan penurunan pangkat/golongan
dan atau pemotongan gaji dan atau pencopotan jabatan.
Pasal 18
Skorsing
18.1 Yayasan dapat memberikan skorsing kepada pegawai dan karyawan yang sedang dalam
proses pemutusan hubungan kerja.
18.2 Pegawai dan karyawan yang sedang melakukan sanksi skorsing tidak berhak atas gaji dan
tunjangan lainnya.
Pasal 19
Pemutusan Hubungan Kerja
Dilaksanakan dengan surat pemutusan hubungan kerja yang ditandatangani oleh ketua yayasan
sesuai ketentuan pada aturan PHK.
8
BAB V
WAKTU KERJA
Pasal 20
Hari dan Jam Kerja
20.1 Mengacu pada UU RI No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
20.2 Hari kerja pegawai ditetapkan sebagai berikut:
Pegawai tetap wajib bekerja selama 6 hari dalam sepekan mulai hari senin sampai Sabtu.
20.3 Jam wajib kerja pegawai ditetapkan sebagai berikut:
a. Jam wajib kerja untuk pegawai dan karyawan tetap adalah dari jam 07.00 sampai
dengan 16.30 dari senin s/d sabtu.
b. Jam wajib kerja pegawai dan karyawan tetap untuk unit SD adalah dari jam 07.00 s/d
15.00.
c. Yayasan dapat menentukan jam ikat kerja kepada pegawai tetap di luar ketentuan a atau
b Sesuai dengan aturan mengajar yang diterbitkan resmi pemerintah.
Pasal 21
Bertugas di Luar Hari dan Jam Kerja
21.1 Yang dimaksud dengan tugas di luar hari dan jam kerja adalah: lembur, kepanitiaan khusus,
perjalanan dinas, rapat kerja, dan pelatihan.
21.2 Jika diperlukan, pegawai dapat diminta menjalankan pekerjaannya di luar hari dan jam
kerja. Permintaan bertugas di luar hari dan jam kerja berasal dari pimpinan pegawai yang
bersangkutan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
21.3 Bertugas di luar hari dan jam kerja pada dasarnya bersifat sukarela, kecuali dalam hal-hal
sebagai berikut:
a. adanya tugas-tugas khusus yang harus segera diselesaikan
b. adanya situasi dan kondisi yang gawat dan darurat.
c. adanya kepentingan yang khusus dan mendesak.
21.4 Setelah menyelesaikan kegiatannya, pegawai yang melakukan tugas di luar hari dan jam
kerja membuat laporan kepada atasannya.
21.5 pegawai yang melaksanakan tugas di luar hari dan jam kerjanya yang resmi akan
memperoleh hak-haknya. Hak-hak tersebut diatur dalam peraturan yayasan.
Pasal 22
Perjalanan Dinas
22.1 Perjalanan dinas adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas
yayasan di luar tempat kerja yang telah ditetapkan.
22.2 Pelaksanaan perjalanan dinas diatur dalam prosedur mutu terkait.
Pasal 23
Kehadiran
23.1 Kehadiran kerja pegawai meliputi hadir fisik dan keabsahan administrasi kehadiran melalui
sistem kehadiran otomatis.
23.2 Kehadiran dianggap sah apabila:
a. pegawai melaksanakan pengisian pada sistem kehadiran otomatis pada saat datang dan
akan pulang.
9
b. Tidak meninggalkan unit tugasnya selama jam kerja kecuali untuk urusan dinas atau
mendesak harus dengan persetujuan atasan dan ketua yayasan.
c. melakukan pencatatan kehadiran dan kepulangan pada system kehadiran otomatis
paling cepat 30 menit sebelum jam masuk kerja dan paling lambat 30 menit setelah jam
kepulangan, sesuai jam kerja pegawai masing-masing.
23.3 Apabila sistem kehadiran otomatis tidak berfungsi, maka dilakukan pencatatan secara
manual.
Pasal 24
Perhitungan Kehadiran
24.1 Periode kehadiran dalam satu bulan dihitung mulai tanggal 26 bulan sebelumnya sampai
dengan tanggal 25 bulan yang bersangkutan sesuai dengan absensi komputer.
24.2 Perhitungan hari kehadiran dilakukan berdasarkan kehadiran pegawai pada hari kerja dan
libur selain hari libur nasional.
Pasal 25
Hak Cuti dan Libur Pegawai
25.1 Pegawai mempunyai hak cuti tahunan sebanyak 12 hari kerja dalam satu tahun ajaran yang
diperhitungkan dalam perhitungan penggajian, terdiri dari:
a. Hari-hari libur yang diatur dalam kalender pendidikan yayasan dan tersebar pada
liburan semester, awal Ramadhan dan atau Iedul Fitri/Iedul Adha.
b. Cuti individu yang dapat diambil dengan persetujuan tertulis dari atasannya.
25.2 Cuti bersalin diberikan selama 3 bulan.
25.3 Pegawai yang akan melaksanakan cuti bersalin, harus mengajukan surat permohonan
kepada yayasan dengan melampirkan surat keterangan perkiraan kelahiran dari bidan/dokter
yang memeriksanya 1 bulan sebelum cuti yang dilaksanakan diambil.
25.4 Karyawan perempuan yang menyusui diberi kesempatan untuk menyusui anaknya jika hal
itu harus dilakukan selama waktu kerja
25.5 Untuk keperluan menjalankan ibadah haji atau umrah, diberikan dispensasi meninggalkan
pekerjaan tidak melebihi batas waktu dengan rumusan 7TD+H+7TA untuk haji reguler dan
7TD+U+3TA.
25.6 Pegawai yang mengalami keguguran kandungan diberi hak cuti sesuai rekomendasi dokter,
maksimum selama 1,5 bulan.
25.7 Hari libur nasional tidak dihitung sebagai hari kerja, termasuk dalam penghitungan
penggajian.
25.8 Cuti pernikahan
a. Pernikahan karyawan 12 hari kerja, dengan ketentuan mengajukan surat pemberitahuan
1 bulan sebelumnya.
b. Pernikahan anak pegawai dan karyawan 3 hari kerja.
c. Istri karyawan melahirkan 3 hari kerja.
d. Suami, istri dan anak, ibu / mertua karyawan meninggal dunia 7 kerja.
e. Saudara kandung, anak yang sudah menikah, menantu karyawan meninggal dunia 3
hari kerja.
f. Saudara kandung menikah 3 hari kerja
Pasal 26
Istirahat Sakit
10
26.1 Pegawai yang tidak hadir kerja karena sakit harus memberitahukan kepada atasan langsung
pada hari tersebut atau selambat-lambatnya pada hari pertama kehadirannya dengan
menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter.
26.2 Istirahat sakit maksimal 10 hari dalam setiap tahunnya. Jika melebihi harus mengajukan
Cuti
Pasal 27
Izin Tidak Masuk Kerja
27.1 Izin tidak masuk kerja diperhitungkan dalam cuti tahunan.
27.2 Pegawai yang bersangkutan wajib menyerahkan surat permohonan izin kepada atasan dan
diketahui ketua yayasan.
27.3 permohonan untuk izin tersebut, diajukan selambat-lambatnya 48 jam sebelumnya, kecuali
dalam keadaan mendesak/mendadak.
27.4 Ketua yayasan dan Atasan pegawai yang bersangkutan berhak menolak memberikan izin.
27.5 Apabila pegawai tidak mengikuti prosedur pada ayat 2 dan 3 di atas, yayasan
menganggapnya sebagai mangkir dan diperhitungkan dalam penilaian kinerja.
BAB VI
KOMPENSASI
Pasal 28
Gaji Pegawai
28.1 Gaji bulanan pegawai terdiri dari gaji pokok dan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan
yayasan.
28.2 Insentif adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai dalam hubungannya dengan:
a. jabatan struktural
b. lembur, piket, dan KSM (kelebihan sesi mengajar)
c. tunjangan fungsional
d. tunjangan keluarga
28.3 Lain-lain adalah ketentuan khusus yang ditetapkan dalam rangka penyesuaian, yang di
antaranya riwayat penggajian pegawai.
28.4 insentif jabatan struktural diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan struktural dan
besarnya ditentukan dengan mempertimbangkan beban dan tanggung jawab.
28.5 Lembur, piket, dan KSM diberikan kepada pegawai yang tidak memangku jabatan struktural
yang bekerja lebih waktu dan besarnya berdasarkan ketentuan yayasan.
28.6 Tunjangan fungsional diberikan kepada tenaga pendidik dengan besaran sesuai dengan
ketentuan yayasan.
28.7 Yayasan memberikan tunjangan hari tua/pensiun bagi pegawai yang telah memiliki masa kerja
sebagai pegawai tetap.
28.8 Tunjangan hari raya Iedul Fitri diberikan kepada pegawai yayasan yang besarnya ditentukan
oleh yayasan.
28.9 Ketentuan lebih lanjut tentang aturan pelaksanaan pemberian tunjangan, insentif, dan benefit
diatur dalam ketentuan tersendiri.
28.10 Gaji dipindahbukukan ke rekening pegawai di bank paling lambat setiap tanggal 29 pada tiap
bulannya. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, pemindahbukuan dilakukan pada
hari kerja bank berikutnya.
11
28.11 Kenaikan gaji dilaksanakan per 1 tahun kerja, jumlah kenaikan disesuaikan dengan
penghargaan yang direkomendasikan oleh kepala masing-masing kepala unit (SD, SMP,
SMA DAN PONPES).
Pasal 29
Penghargaan
Penghargaan diberikan kepada pegawai berdasarkan ketentuan yayasan dengan mempertimbangkan
usulan dari kepala unit.
Pasal 30
Ta’awun
30.1 Unit memberikan ta’awun kepada pegawai yang melahirkan, menikah, sakit
berkepanjangan/berat, dan tertimpa musibah pada keluarga.
30.2 Besar ta’awun yang diberikan diatur berdasarkan anggaran unit dan individu yang bersangkutan
serta akan diputuskan dan dilaksanakan bersama dengan kepala sekolah/unit yang
bersangkutan.
Pasal 31
Rumah Dinas
Fasilitas rumah dinas dapat diberikan kepada pegawai sesuai ketentuan dan kemampuan yayasan.
Pasal 32
pengembangan
32.1 Dalam rangka peningkatan kualitas pengajar, maka tiap pengajar akan difasilitasi untuk
mengikuti sekolah/kursus/pelatihan. Hal-hal mengenai keputusan jenis sekolah/kursus/pelatihan.
BAB VII
PENYELESAIAN PERMASALAHAN
Pasal 33
Penyelesaian Permasalahan
Setiap pegawai yang mempunyai keluh kesah atas setiap tindakan yayasan dapat melakukan
pengaduan secara lisan dan tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pegawai yang mempunyai permasalahan apa pun juga terlebih dahulu wajib menghubungi
atasannya langsung dengan mengutarakan masalahnya. Atasan wajib menanggapi keluh kesah
tersebut secara wajar sehingga memungkinkan terjadinya penyelesaian secara baik.
b. Apabila pegawai, setelah permasalahannya ditanggapi oleh atasannya belum merasa puas,
pegawai yang bersangkutan dapat menghubungi atasan setingkat di atas atasan tersebut.
c. Apabila poin b di atas belum memuaskan juga, pegawai bersangkutan dapat meneruskan
permasalahannya pada pengurus Yayasan Tumenggung Jaya Abadi (YTJA).
d. Penyelesaian permasalahan senantiasa harus berlandaskan pada musyawarah dan semangat
ukhuwah islamiyah.
12
BAB VIII
PUTUS HUBUNGAN KERJA (PHK)
Pasal 34
Hal-hal yang Dikenakan Sanksi PHK
Karyawan yang melanggar tata tertib kerja yayasan, melanggar hukum atau merugikan yayasan dapat
dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pelanggaran tersebut antara lain:
1. Penipuan, pencurian dan penggelapan barang/uang milik yayasan dan teman sekerja.
2. Mencemarkan nama baik yayasan dengan menyebarkan kepada para guru, orang tua murid dan
pihak lain.
3. Memberikan keterangan palsu/dipalsukan sehingga merugikan yayasan.
4. Mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan, madat, memakai obat bius atau
menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau obat-obatan perangsang lainnya yang dilarang
oleh peraturan perundang-undangan di tempat kerja dan ditempat-tempat yang ditetapkan
yayasan serta ditempat umum lainnya.
5. Mengajak atau mengedarkan narkoba kepada teman-teman dan siswa untuk menggunakannya.
6. Melakukan perbuatan asusila (amoral) dan perjudian apapun bentuknya.
7. Menyerang, mengintimidasi atau menipu atasan, teman sekerja dan memperdagangkan barang-
barang terlarang baik dalam lingkungan yayasan maupun diluar lingkungan yayasan.
8. Menganiaya, mengancam baik secara fisik maupun mental dan menghina atasan/teman sekerja
secara kasar.
9. Membujuk atasan/teman sekerja untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan
hukum/kesusilaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Membongkar atau membocorkan rahasia yayasan/mencemarkan nama baik, keluarga Yayasan
yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.
11. Menerima sogokan, komisi atau suap orang tua siswa dan siswa sendiri atau pihak-pihak lain.
12. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan atasan dan teman sekerja dalam keadaan bahaya di
tempat kerja.
13. Karyawan dilarang menjual nama yayasan untuk kepentingan pribadi.
Pasal 35
Melamar Pekerjaan di Luar Yayasan
36.1 Pegawai dan karyawan yang melakukan proses melamar pekerjaan dan atau mengikuti tes
penerimaan pegawai di luar yayasan dinyatakan mangkir dan dianggap mengundurkan diri dan
harus memenuhi kewajiban yang terdapat dalam surat perjanjian kerja (SPK).
36.2 Pegawai kontrak yang mengikuti tes penerimaan pegawai di luar yayasan diatur dalam surat
perjanjian kerja (SPK).
Pasal 36
Terputusnya Hubungan Kerja
36.1 Dalam keadaan-keadaan yang memaksa sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja,yayasan
bertindak dengan memperhatikan ketentuan peraturan yayasan dan peraturan perundangan yang
berlaku.
36.2 Putusnya hubungan kerja dapat terjadi dalam hal:
13
a. dalam masa percobaan
b. mengundurkan diri
d. tidak mampu bekerja (medically unfit)
e. meninggal dunia
f. pelanggaran disiplin kerja
g. pegawai ditahan oleh pihak yang berwajib
h. rasionalisasi
i. tidak cakap bekerja
Pasal 37
Dalam Masa Percobaan
37.1 Dalam masa percobaan, pihak yayasan sewaktu-waktu dapat melakukan pemutusan hubungan
kerja tanpa kewajiban memberitahukan sebelumnya.
37.2 pemutusan hubungan kerja dalam masa percobaan tidak disertai dengan pemberian
imbalan/uang penghargaan masa kerja atau pesangon.
Pasal 38
Mengundurkan Diri
38.1 Pegawai yang mengundurkan diri harus memenuhi syarat:
a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis disertai dengan alasan selambat-
lambatnya 2 bulan sebelum tanggal pengunduran diri.
b. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri dan
membayar ganti rugi sesuai dengan surat perjanjian kerja (SPK).
c. tidak sedang terikat dalam ikatan dinas.
38.2 Pegawai yang mengundurkan diri secara baik, yayasan akan memberikan surat keterangan kerja
Pasal 39
Sakit Berkepanjangan
39.1 Pegawai yang mengalami sakit yang berkepanjangan, yakni dalam rentang waktu 6 bulan, terus-
menerus dan tidak mampu bekerja dengan berdasarkan keterangan dokter yang sah, yayasan
dapat melakukan pemutusan hubungan kerjanya. Pegawai diberikan haknya sesuai dengan
ketentuan peraturan yayasan yang berlaku.
39.2 Bagi pegawai yang mengalami sakit yang berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan
kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas selama 6 bulan secara
terus-menerus, dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja. Pegawai diberikan haknya sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Termasuk sakit berkepanjangan:
a. sakit menahun sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya secara terus-menerus.
b. setelah lama sakit kemudian bekerja kembali, tetapi tidak lebih dari 4 minggu kemudian
sakit kembali.
Pasa 40
Meninggal Dunia
Pegawai yang meninggal dunia, mengakibatkan hubungan kerja terputus dengan sendirinya.
Pasal 41
Pelanggaran Disiplin Kerja
14
41.1 bila pegawai melakukan kesalahan berat dapat dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja
secara seketika oleh yayasan.
41.2 kepada pegawai yang dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan
ayat 1 pasal ini, yayasan tidak memberikan uang pesangon.
Pasal 42
Pegawai Ditahan Oleh Pihak Berwajib
42.1 Yayasan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja ditahan oleh pihak
berwajib karena diduga melakukan tindak pidana.
42.2 Pemutusan hubungan kerja sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dapat dilakukan setelah 6 bulan
pegawai tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara.
42.3 apabila pegawai dinyatak tidak bersalah, maka yayasan wajib mempekerjakan pegawai kembali.
42.4 Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 bulan berakhir dan pegawai
dinyatakan bersalah, maka yayasan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada
pegawai yang bersangkutan.
Pasal 43
Rasionalisasi
43.1 Rasionalisasi adalah keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan sehingga mengakibatkan
yayasan harus melakukan pemutusan hubungan kerja.
43.2 Pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh rasionalisasi merupakan pilihan terakhir yang
diambil yayasan. Pelaksanaan rasionalisasi mengacu pada ketentuan peraturan yayasan dan
peraturan perundangan yang berlaku.
Pasal 44
Tidak Cakap Bekerja
Dalam hal pegawai dinyatakan tidak cakap bekerja, walaupun sudah dicoba di bidang tugas yang lain
dan telah mendapat surat peringatan kedua untuk hal itu, maka hubungan kerja dapat diputuskan
sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan yang berlaku.
Pasal 45
Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja
45.1 Ketentuan dan syarat-syarat pemberian uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja
mengikuti ketentuan peraturan yayasan yang berlaku.
45.2 Pegawai yang mendapat pesangon dari pemutusan hubungan kerja adalah pegawai yang
diputuskan hubungan kerjanya karena:
a. sakit berkepanjangan yang dapat berakibat pada kematian dan atau lebih dari 6 bulan
b. meninggal dunia
c. rasionalisasi
d. pensiun
Pasal 46
15
Penyelesaian Kewajiban Pegawai
46.1 Pada saat putusnya hubungan kerja, pegawai wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya
kepada yayasan.
46.2 Pegawai wajib mengembalikan kepada yayasan:
a. sarana dan prasarana kerja dan dokumen yayasan
b. kartu pegawai (id card)
c. utang pegawai pada yayasan berdasarkan bukti yang sah.
BAB IX
PROGRAM PENSIUN
Pasal 47
Pensiun
47.1 Usia pensiun pegawai yayasan Tumenggung Jaya Abadi (YTJA) ditetapkan 55 tahun untuk
tenaga kependidikan dan 60 tahun untuk tenaga pendidik.
47.2 Tenaga pendidik yang telah mencapai usia 60 tahun sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini
diminta untuk meletakkan jabatan dan diberhentikan dengan hormat.
47.3 Tenaga kependidikan yang telah mencapai usia 55 tahun sebagaimana tersebut dalam ayat 1
pasal ini diminta untuk meletakkan jabatan dan diberhentikan dengan hormat.
47.4 Pegawai akan menerima hak-haknya dari yayasan pada saat yang bersangkutan mencapai usia
seperti yang disebutkan ayat 1 pasal ini dan ketentuan peraturan yayasan yang berlaku serta
surat keputusan tersendiri.
47.5 Pegawai yang telah memasuki usia pensiun dan dipensiunkan masih dapat dipekerjakan
kembali apabila kompetensinya diperlukan dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
47.6 Pensiun di luar ketentuan di atas, diatur dalam ketentuan yayasan.
BAB X
PENUTUP
Pasal 48 Ketentuan Penutup
48.1 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan pegawai akan ditetapkan kemudian dengan
memperhatikan atau berpedoman pada peraturan yayasan
48.2 Jika dipandang perlu oleh yayasan, peraturan pegawai ini akan disempurnakan.
48.3 Demikian peraturan kepegawaian Yayasan Ulil Albab Batam ini disusun semoga Allah SWT
selalu meridhai upaya-upaya yang kita laksanakan demi tercapainya visi dan misi yayasan.
Ditetapkan di Bandar Lampung
Tanggal, 1 Februari 2013
H. Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si
Ketua Yayasan Tumenggung Jaya Abadi
16
