PowerPoint Presentation

Document Sample
PowerPoint Presentation Powered By Docstoc
					  BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT II EKONOMI DAN KHUSUS




                    KOMBES POL Drs. EDI WARDOYO


                         JAKARTA, JULI 2006
                             - PERDAG BEBAS
                                                          - KUHAP
                             - GLOBALISASI                - 7 UU DI BID HKI
                  -WTO         DIBID PERDAG.              - UU KEPOL.
    HKI           - TRIP’S


                                   PERLU                     UPAYA
 MEMP. SIFAT
                  PENTING         SITUASI        SI         PENANG-             P
                                                                                    G
  SPESIFIK :
                     NYA          YG KON-       TU         GULANGAN :           E
                                                                                    A
                  PERLIND          DUSIF        ASI                                 K
                                                          - PRE-EMTIF           R
- HAK EKSKLUSIF   . HUKUM           UTK                                             K
                                                TP.                             A
                     HKI          PERKEM                  - PREVENTIF               U
- NILAI EKONOMI                                 HKI                             N
                                                                                    M
                                    HKI
- PENGHARGAAN                                             - REPRESIF

- PENGAKUAN HK
                     M
                     A        KONDISI PERKEMB         - ASPEK MOTIVASI        TINDAK/
                     N         LINGK. STRAT :         - ASPEK PELUANG          SIDIK
                     F        - PERKEMB.                                        HKI
                     A         ILPENGTEK              - ASPEK KOMPONEN
                     A                                  GAKKUM
                              - KONDISI EK,
                     T         SOS, BUD MASY.
 JENIS & KLASIFIKASI KASUS TP. HKI DI INDONESIA


1.   HAK CIPTA (UU NO. 19 TH 2002)         : SANGAT TINGGI
2.   MEREK (UU NO. 15 TH 2001)             : TINGGI
3.   PATEN (UU NO. 14 TH 2001)             : RENDAH
4.   RAHASIA DAGANG (UU NO. 30 TH 2000)    : BELUM ADA KASUS
5.   DESAIN INDUSTRI (UU NO. 31 OF 2000)   : RENDAH
6.   DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU     : BELUM ADA KASUS
     (UU NO. 32 TH 2000)
7.   PERLIND. VARIETAS TANAMAN             : BELUM ADA KASUS
     (UU NO. 33 TH 2000)


NOTE : KECUALI HAK CIPTA SELURUHYA MERUPAKAN DELIK ADUAN.
1. KUANTITAS & KUALITAS
     • DARI 7 JENIS HKI : KASUS TERTINGGI ADL HAK CIPTA KHUSUSNYA
       YG MENGGUNAKAN CAKRAM OPTIK, KEMUDIAN KASUS MEREK,
       SEDANGKAN PATEN & DESAIN INDUSTRI (RELATIF RENDAH).
     • OLEH USTR INDONESIA MASUK DLM STATUS “ PRIORITY WATCH
       LIST”.

2.   BENTUK KASUS YG BANYAK TERJADI
     • UTK KASUS MEREK, DESAIN INDUSTRI, PATEN.
      PENGGUNAAN MEREK, DESAIN INDUSTRI, PATEN YG SAMA ATAU SAMA
      PD POKOKNYA (KHUSUS UTK MEREK) DGN YG SAH/ TERDAFTAR UTK
      JENIS BARANG YG SAMA, DLM KEG PRODUKSI / PERDAGANGAN,
      KHUSUSNYA UTK BRG-2 YG LAKU DI PASARAN.
     • UTK KASUS HAK CIPTA.
      - PERBANYAKAN SCR TANPA HAK/ PEMBAJAKAN HAK CIPTA FILM,
      MUSIK, SOFTWARE KOMPUTER DG MENGGUNAKAN MEDIA CAKRAM
      OPTIK.
      - MEMPERDAGANGKAN/ MENGEDARKAN BARANG (CAKRAM OPTIK)
      HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA TSB.
      - PERBANYAKAN PENGGUNAAN HAK CIPTA SOFTWARE KOMPUTER UTK
      KEPENTINGAN KOMERSIAL.
    MODUS OPERANDI
•   PRODUKSI DAN DISTRIBUSI
    - KEG PRODUKSI PADA UMUMNYA SANGAT TERTUTUP DAN
      TERSEMBUNYI.
    - UNTUK BARANG-2 TERTENTU, KHUSUSNYA DLM KASUS MEREK,
      BERASAL DARI LUAR NEGERI (IMPORTASI).
    - JALUR DISTRIBUSI DAN PEMASARAN PD UMUMNYA TERPUTUS.

•   KHUSUS KASUS HAK CIPTA YG MENGGUNAKAN CAKRAM OPTIK
    - JALUR PRODUKSI DAN PERDAGANGAN : PRODUSEN MENCARI/
      MENYIAPKAN PRODUK YG AKAN DIBAJAK       MEMBERI ORDER
      KPD PENCETAK (PABRIK CAKRAM OPTIK ATAU KPD “HOME
      INDUSTRI” YG MENGGUNAKAN REPLIKATOR)         KEMBALI KPD
      PRODUSEN          DISTRIBUTOR         PEDAGANG.

    - PRODUSEN PD UMUMNYA LOKASI TIDAK JELAS/ TERTUTUP, DAN
      TERKADANG MERANGKAP SBG DISTRIBUTOR DAN TERKADANG JUGA
      SBG PENCETAK DG REPLIKATOR.

    - MEMANFAATKAN PEDAGANG/ PK-5 YG MENGELOMPOK DI PUSAT
      PERBELANJAAN SBG TAMENG YG RAWAN MASALAH SOSIAL.
     1.       PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

          •    TEK. INFORMASI, KOMUNIKASI, TRANSPORTASI
          •    TEK. DI BID ALAT/ MESIN PRODUKSI.
          •    TEK DIGITAL SYSTEM.
          BERPENGARUH SBG STIMULANS & PELUANG KATKAN TP. HKI.

     2.   PENGARUH ASPEK EKONOMI
          • HKI TERKAIT DG KEG INDUST & PERDAG.
          • KEBERHASILAN KEG INDUSTRI & PERDAG        PEMASARAN
          • PERMINTAAN PASAR YG TINGGI THDP PRODUK BAJAKAN DI
            INDONESIA DAN PRODUK BAJAKAN MEMPUNYAI KEMAMPUAN DAYA
            SAING YG KUAT DIBANDING PRODUK ORIGINAL.
          BERPENGARUH SBG STIMULANS & PELUANG KATKAN TP. HKI.

4A
     3.       PENGARUH ASPEK SOSIAL
          •     KRISIS EKONOMI      DAMPAK KEHIDUPAN SOSIAL MASY SCR
               LUAS      DAYA BELI MASY RENDAH DAN SEBAG MASY
               TERDORONG MELK PEK “APA SAJA” .
          •     PELANGGARAN NORMA TERKADANG DIANGGAP “WAJAR” SAJA,
               TERMASUK JUAL/ BELI PRODUK BAJAKAN.
          •    MASY TRANSISI       PERUBAHAN SOSIAL.
          BERPENGARUH SBG STIMULANS DAN PELUANG KATKAN TP. HKI




     4.   PENGARUH ASPEK BUDAYA
          •    HKI YG MENGANDUNG ASPEK HUKUM, PENGHARGAAN, MORAL,
               EKONOMI, DSB      BELUM DIPAHAMI SEBAG BESAR MASY.
          •    HKI CENDERUNG BERSIFAT : INDIVIDUAL. BUDAYA MASY
               INDONESIA : KEBERSAMAAN/ BUDAYA PATEMBAYAN
               INTERNALISASI HKI : LAMBAT.
          BERPENGARUH SBG STIMULANS & PELUANG KATKAN TP. HKI


4B
    PRE-EMPTIF               PREVENTIF               REPRESIF/ GAKKUM




     NIAT / FKK       +   PELUANG/ PH/AP         =   KEJADIAN/ CRIME/ AF

    STIMULANS               PELUANG                      KASUS BAJAK HKI

                            PENGATURAN,
           SOSIALISASI      PERIJINAN,
                            PENERTIBAN                      LIDIK
                            PST PERBE-
                            LANJAAN,                        TINDAK
                            WASDAL DAN           SIDIK
                            PERBAIKAN                       RIKSA
                  M         KONDISI
                  O         LINGKUNGAN,
    MASY                                                    SELRAHKARA
                  T         DSB.
                  I                        JPU
                  F
5
PENYIDIKAN : SERANGKAIAN TINDAKAN PENYIDIK DLM HAL DAN
MENURUT CARA YANG DIATUR DLM UU (KUHAP) UTK MENCARI SERTA
MENGUMPULKAN BUKTI YG DGN BUKTI ITU MEMBUAT TERANG TTG
TP YG TERJADI DAN GUNA MENEMUKAN TSK NYA.



       HAKEKAT PENYIDIKAN ADALAH PEMBUKTIAN

             BB                        SBG BAGIAN DARI CJS




                                          PERLU KETERPADUAN

             TKP


TSK                         KORBAN
1.   UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA RI.
2.   UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
3.   UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.
4.   UU NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN.
5.   UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK.
6.   UU NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLIND. VARIETAS TANAMAN.
7.   UU NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG.
8.   UU NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI.
9.   UU NO. 32 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU.
10. UU NO. 7 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING
     THE WORLD TRADE ORGANIZATION.
11. PP NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI
     UTK CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISK).
12. KEP PRES RI NO. 4 TH 2006 TTG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL PENANGGU-
     LANGAN PELANGGARAN HKI.
13. UU LAIN YG RELEVAN, BERSIFAT KASUISTIS.
BENTUK KEGIATAN PENYIDIKAN

                                                       CRIME
        PENYELIDIKAN                           MASY
                                                                  SIDIK
                           PEMANGGILAN               MASY

                           PENANGKAPAN
        PENINDAKAN         PENAHANAN            HKMAN
                           PENGGELEDAHAN                       TUNTUT

                           PENYITAAN BB
SIDIK
                                                       ADILI
                           SAKSI
        PEMERIKSAAN        AHLI
                           TERSANGKA                           CJS


                                  PEMBUATAN RESUME
         PENYELESAIAN &
                                  PENYUSUNAN BERKAS PKR
        SERAH BERKAS PKR
                                  PENYERAHAN BERKAS PKR
   JENIS TP. HKI
                                       LIDIK
 ‫ ٭‬HAK CIPTA                           ● MENCKP BUKTI
   UU NO. 19/2002                        PERMULAAN
                                       ● RIKSA DOKUMEN
 ‫ ٭‬PATEN                               ● LIDIK SASARAN
   UU NO. 14/2001                      ● RIKSA SAKSI
 ‫ ٭‬MEREK                                 PELAPOR
   UU NO. 15/2001                      ● RIKSA SAKSI AHLI
                                       ● LENGKAPI MINDIK

                    LAPORAN            TINDAK
  MASYARAKAT/       / PENGA-           • PANGGIL            PEMBUKTIAN UNSUR
   PEMEGANG                            ● GELEDAH            PASAL :
                      DUAN     GIAT    ● SITA
      HAK              KPD     SIDIK   ● TANGKAP            ▪ MEREK
                     PENYI-            ● TAHAN                PSL 90,91,92,93,94
                       DIK                                  ▪ HAK CIPTA
                                                              PSL 72
                                       RIKSA
                                                            ▪ PATEN
‫ ٭‬RAHASIA DAGANG                       ● SAKSI
                                                              PSL 130, 131, 132
  UU NO. 30/2000                       • AHLI
                                                            ▪ RHS DAGANG
‫ ٭‬DESAIN INDUSTRI                      ● TERSANGKA
                                                              PSL 17
  UU NO. 31/2000                                            ▪ DESAIN INDUSTRI
‫ ٭‬DESAIN TATA LTK                      SELRA KARA             PSL 54
  SIRKUIT TERPADU                      • BUAT RESUME        ▪ DESAIN TATA LTK
                                       ● PEMBERKASAN          SIRKUIT TERPADU
  UU NO. 32/2000                       ● KRM KE JPU           PSL 42
‫ ٭‬VARITAS TANAMAN                      ● KRM TSK &          ▪ VARITAS TANAMAN
  UU NO. 29/2000                         BB                   PSL 71,72,73,74
 1. SAHNYA PENGADUAN
   - Hrs ada Pengaduan oleh Pemegang Hak/ Kuasa Hukum (selain Hak Cipta).
   - Legalitas Surat Kuasa dari Pemegang Hak kpd Kuasa Hukum terutama
     apabila Pemegang Hak di Luar Negeri.
   - Dibuat Laporan Polisi.

2. LEGALITAS PEMEGANG HAK ATAS HKI YG DIMILIKI
  a. Periksa Dokumen kepemilikan Hak dan Pemegang Hak.
  b. Periksa Saksi dari Ditjen HKI, tentang keabsahan Hak atas HKI yg dimiliki
    (Masalah Pendaftaran/ Sertifikat HKI) dan ada/ tidak Gugatan Perdata atas
     kepemilikan HKI tsb.

3. BUKTI AWAL ADA/ TDKNYA GAR/ TINDAK PIDANA.

  - Sita Contoh BB ASLI dan BB “Palsu”/ Tersangka yg diserahkan oleh
    Pengadu/ Pelapor, Lakukan penelitian Ciri-2 nya.
  - Riksa Saksi yang berikan “KET AHLI” utk mendptkan Ket ttg ada/ tdknya
    Pelanggaran (Pembuktian Sama/ tdknya HKI pd Produk Tsk dgn HKI Asli)
  - Lidik TKP/ Sasaran.
                        PP NO. 29 TH 2004
     TTG SARANA PROD BERTEHNOLOGI TINGGI UTK CAKRAM OPTIK

1.   PP TSB MRPKAN PENJABARAN DR PSL 28 UU NO. 19/2002 TTG HAK CIPTA
     PSL 28 UU NO. 19/ 2002 :
     (1) CIPTAAN-2 YG MENGGUNAKAN SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI,
     KHUSUSNYA DI BID CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISK), WAJIB MEMENUHI SEMUA
     PRTRAN PERIJINAN DAN PRODUKSI YG DITETAPKAN OLEH INSTANSI YG
     BERWENANG.
     (2) KETENTUAN LEBIH LANJUT TTG HAL TSB AKAN DIATUR DGN PP.

2.   PP TSB DIJABARKAN DLM 2 (DUA) KEP/ PERT :
     a.  KEP MENPERINDAG NO. 648/MPP/10/2004 TTG PELAPORAN DAN WAS
     PERUSH. INDUSTRI CAKRAM OPTIK.
     b.  PERT MEN PERDAGANGAN NO. 05/M-DAG/PER/4/2005 TTG KET IMPOR
     MESIN, PERLATAN MESIN, BAHAN BAKU DAN CAKRAM OPTIK.

3.   SANKSI PIDANA.
     PASAL 72 AYAT (9) UU NO. 19/ 2002 :
     BRG SIAPA DGN SENGAJA MELANGGAR PASAL 28 DIPIDANA DGN PIDANA
     PENJARA PALING LAMA 5 THN DAN/ ATAU DENDA PALING BANYAK RP.1,5 M.
                         TINDAK PIDANA
                     HAK CIPTA YG BERKAITAN
                        DG CAKRAM OPTIK




      ASPEK PEMBAJAKAN                        ASPEK SARANA KONTROL
          HAK CIPTA                            FISIK CAKRAM OPTIK


        TINDAK PIDANA                              TINDAK PIDANA
                                        - MELANGGAR KET INDUSTRI/ PRODUKSI
- PENGGANDAAN HC : PSL 72 (1) UU HC       CAKRAM OPTIK : PSL 72 (9) UU HC JO PP
                                          NO. 29/ 2004 JO KEP MENPERINDAG
- MENGEDARKAN      : PSL 72 (2) UU HC     NO. 648.
- GUN PILUN KOMPUTER : PSL 72 (3)       - MELANGGAR KET IMPORTASI BERKAIT-
                                           AN CAKRAM OPTIK : PSL 72 (9) UU HC
                                           JO PP NO. 29/ 2004 JO PERT.
                                           MENPERDAG NO. 05.
•   MELAKSANAKAN OPERASI RUTIN KEPOLISIAN UTK MENINDAK PARA
    PELAKU PELANGGARAN HKI YG BUKAN DELIK ADUAN KHUSUSNYA HAK
    CIPTA YG MENGGUNAKAN MEDIA CAKRAM OPTIK OLEH POLDA-POLDA
    DAN JAJARANNYA.

•   TERHADAP KASUS HKI YG MRPKAN DELIK ADUAN, MELAKUKAN
    PENYIDIKAN TUNTAS TERHADAP KASUS YG DIADUKAN OLEH MASY
    SELAKU PEMEGANG HAK YG SAH.

•   MEMBERIKAN BACK-UP OPERASIONAL DAN BIMBINGAN TEKNIS KPD
    SATUAN KEWILAYAHAN DLM PENANGANAN KASUS HKI.

•   BEKERJA SAMA DGN “TIM MONITORING INDUSTRI CAKRAM OPTIK” YG
    ADA DI DEPT. PERINDUSTRIAN RI DLM MELAKUKAN PENGAWASAN
    TERHADAP KEGIATAN INDUSTRI CAKRAM OPTIK, TERMASUK BAHAN
    BAKU, MESIN, DAN SARANA PRODUKSI YG LAIN.

•   MELAKUKAN KOORDINASI DGN INSTANSI TERKAIT KHUSUSNYA
    DALAM “TIM PENANGGULANGAN PELANGGARAN HKI” SESUAI KEP
    PRES NO. 4 TAHUN 2006.
DATA KASUS HKI


 NO.          JENIS HKI            2004   2005    2006



  1.   HAK CIPTA                    209    536    987
  2.   PATEN                         1      -      -
  3.   MEREK                        48    17 *)   8 *)
  4.   DESAIN INDUSTRI               -     2 *)    -
  5.   RAHASIA DAGANG                -      -      -
  6.   DESAIN TATA LETAK SIRKUIT     -      -      -
       TERPADU
  7.   PERLIND. VARIETAS TANAMAN     -      -      -


                JUMLAH              375   555     995

*) KHUSUS YG DITANGANI BARESKRIM POLRI
KASUS HAK CIPTA YG MENGGUNAKAN CAKRAM OPTIK


NO.       URAIAN KASUS        TH 2004   TH 2005     TH 2006 *)


 1.   JUMLAH KASUS              194       536          986

2.    PRODUKSI (PABRIK DAN       3         19          19
      HOME INDUSTRI)


3.    PENJUAL/TOKO/PEDAGANG     319       590         1.069

4.    JUMLAH TERSANGKA          322       609         1.088

5.    JMLH BRG BUKTI VCD      459.470   2.809.649   1.091.000


 *) S/D MEI 2006
1. ASPEK BRG BUKTI
   a.    MASALAH PARALEL IMPOR.

   b.    HKI (MEREK) PD PRODUK MILIK KORBAN/ PELAPOR, TERKADANG
         TDK SAMA DGN SERTIFIKATNYA SENDIRI.

   c.    KEMASAN DAN HKI PD PRODUK BAJAKAN TERKADANG SULIT
         DIBEDAKAN DGN YG ASLI.

2. ASPEK KORBAN/ PEMEGANG HAK
  a.    KURANG MENGUASAI PROSEDUR PENANGANAN TP HKI (AL PEMEGANG HAK
        SBG KORBAN TDK MEMBUAT PENGADUAN KPD PENYIDIK.

  b.    MASALAH KELENGKAPAN DOKUMEN :
        - PENGADUAN (LEGALITAS SRT KUASA)
         - KEPEMILIKAN HAK ATAS HKI YG DIMILIKI

  c.    UPAYA PERDAMAIAN ANTARA PEMEGANG HAK/ PELAPOR DGN TSK, BERKAITAN
        DGN PENCABUTAN PERKARA (DELIK ADUAN), MENGHAMBAT PENYIDIKAN KRN
        PARA PIHAK HANYA MELIHAT KASUS PIDANA DR ASPEK KERUGIAN FINANSIAL.
3. ASPEK TERSANGKA

 a.   PELAKU/ TSK SELAKU PEMILIK USAHA, PD SAAT PENINDAKAN
      JARANG BERADA DI TKP, DGN KONDISI LINGKUNGAN YG
      KURANG MENDUKUNG.

 b.   PEMBUKTIAN UNSUR “SENGAJA” KHUSUSNYA THDP TSK
      “PEDAGANG” SANGAT SUBYEKTIF, SERING DIJADIKAN “TAMENG”
      MEMPERSULIT PEMBUKTIAN PELANGGARAN.

 c.   UPAYA GUGAT PERDATA TTG KEPEMILIKAN HAK ATAS HKI
      YG MENJADI PERKARA, DIMANFAATKAN UTK HAMBAT
      PROSES SIDIK.

 d.   SITUASI DI LOKASI PERDAGANGAN YG TDK TERTIB, DPT
      MENGHAMBAT PROSES PENINDAKAN ( MASALAH GANGGUAN
      KEAMANAN/ PERLAWANAN MASSA YG ANARKHIS).
4. ASPEK PENYIDIK

  a.   KEMAMPUAN BEDAKAN PRODUK DGN HKI ASLI MILIK PEMEGANG HAK
       DGN HKI BAJAKAN, PD UMUMNYA PERLU BANTUAN PEMEGANG HAK.

  b.   PENYIDIK & TKP TERSEBAR DI SELURUH INDONESIA. SAKSI/ KET
       AHLI HANYA ADA DI KOTA BESAR KHUSUSNYA JAKARTA.

  c.   SIFAT SUBYEKTIVITAS UNSUR “KESAMAAN” PD HKI, DPT
       MENIMBULKAN KERANCUAN DLM PENDPT KET AHLI.

  d.   TP HKI SBG BAGIAN DR KEG BISNIS, MENJADIKAN PRODUK/ TKP
       MELIPUTI BEBERAPA WIL DGN MOBILTAS TINGGI, MENINGKATKAN
       BIAYA SIDIK.

  e.   GUDANG/ PENGAMANAN BB DLM JUMLAH BESAR DPT BERPENGARUH
       THDP KELANCARAN SIDIK.

  f.   KEMAMPUAN PENYIDIK DI BID HKI BELUM MERATA.
               SARAN/ REKOMENDASI
1.   PERLU PENINGKATAN SOSIALISASI YG EFEKTIF, UTK TERCAPAINYA
     KESAMAAN PERSEPSI DLM GAKKUM/ UPAYA PREVENTIF KSS HKI SESUAI
     IDENTIFIKASI PERMASALAHAN.

2.   UPAYA PROAKTIF PIHAK PEMEGANG HAK DLM GAKKUM, MINIMAL
     MELAKUKAN “PENGADUAN” DLM KSS DELIK ADUAN.

3.   DISAMPING UPAYA GAKKUM (REPRESIF), PERLU UPAYA KONKRIT
     PENANGGULANGAN “MASALAH” THDP FAKTOR PENYEBAB DI SEKTOR HULU,
     BAIK DARI ASPEK MOTIVASI MAUPUN PELUANG, AL :

     a.   KETERTIBAN UMUM DI LOKASI-LOKASI PERDAG

     b.   PENCEGAHAN MASUKNYA BARANG-2 DGN KANDUNGAN HKI BAJAKAN
          DARI LN, SESUAI KET YANG BERLAKU.

     c.   PENERTIBAN PERIJINAN & PENGAWASANNYA

     d.   PENGAWASAN SARANA INDUSTRI DAN BAHAN BAKU SERTA BIMBINGAN/
          SOSIALISASI HKI.

     e.   PENINGKATAN KEMAMPUAN DAYA SAING PRODUK ASLI DAN
          PENINGKATAN PEMASARAN PRODUK ORIGINAL.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:1/31/2013
language:Unknown
pages:23