Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

makalah hukum perdata internasional TUGAS TERSTRUKTUR MATA

VIEWS: 33,203 PAGES: 6

									TUGAS TERSTRUKTUR MATA KULIAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL KASUS PERKAWINAN CAMPURAN

DISUSUN OLEH : HARDINA .E E1A004090 KELAS B

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2007

A . Pendahuluan Konsep perkawinan campuran menurut UU No. 1 tahun 1974 berbeda dengan konsep perkawinan campuran dalam Stb 1898-158. Menurut stb. 1898-158 perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang berbeda kewarganegaraan, golongan dan agama . Dalam UU No. 1 tahun 1974 pengertian perkawinan campuran hanya menekankan pada perkawinan antara WNI dengan WNA. B . Rumusan masalah Kasus : Saya WNI yang mempunyai hubungan dengan warga negara asing. Saya mempunyai beberapa kesulitan tentang pengertian hukum – hukum di Indonesia mengenai UU perkawinan dan UU kewrganegaraan . Sementara ini saya tinggal di N2 untuk study . 1. Saya beragama Islam dan partner saya beragama Hindu. Bolehkah kami menikah secara resmi di Indonesia,tetapi saya tetap sebagai Muslim dan partner saya tetap beragama Hindu? 2. Bila saya punya anak dari hasil perkawinan tersebut, apakah dia dapat hak – haknya sebagai WNI? 3. Apakah partner akan mendapat kewarganegaraan Indonesia bila kami menikah di Indonesia? http : // www . asiamaya . com / perkaw_ bedawarganegara C . Pembahasan Perkawinan beda kewarganegaraan memang seringkali menimbulkan kesulitan terlebih jika masing-masing tetap pada agamanya. 1. Karena WNI tersebut berencana untuk menikah secara resmi di Indonesia, maka perkawinan tersebut dilaksanakan menurut UU perkawinan ( UU No. 1 tahun 1974 ) sesuai dengan pasal 59 ayat 2 yang menyatakan “ perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang – undang perkawinan ini “ ,sedangkan untuk syarat – syarat perkawinan tersebut , harus dipenuhi syarat – syarat perkawinan yang berlaku menurut hukum masing – masing pihak . Hal ini sesuai dengan pasal 60 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan “ perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat – syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing – masing telah dipenuhi “. Di Indonesia , proses perkawinan seperti ini benyak mengalami kendala. Karena mereka tetap berpegang pada agamanya masing – masing , perkawinan secara sah menurut agama sulit sekali dilakukan . Agama tidak dapat dipaksakan . Oleh karena itu , sebaiknya perkawinan dilaksanakan jika kedua belah pihak beragama sama .

2. Anak – anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut tentu akan mendapatkan hak – haknya . berdasarkan UU No . 62 tahun 1958 anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA , maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI , akan diakui sebagai WNI. Berdasar pasal 16 AB Indonesia menganut prinsip nasionalitas . Hal ini berarti bahwa WNI yang berada di luar negeri sepanjang terkait dengan status personalnya tetap berada di bawah hukum Indonesia . Indonesia menganut asa IUS SANGIUNIS . Oleh karena itu anak –anak yang dilahirkan mengikuti kewrganegataan ayahnya . Pasal 13 ayat 1 UU No. 62 tahun 1958 menyatakan ” anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dangan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia , turut memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia . Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak – anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan ”. Setelah anak ini berusia 18 tahun atau sudah kawin dia dapat menentukan apakah akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya atau ibunya ( pasal 6 UU No . kewarganegaraan ) . 3. Partner bisa memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara mengajukan permohonan . Dia harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNA memperoleh kewarganegaraan Indonesia . Kemungkinan WNA memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena perkawinan , hanya terbuka bagi mereka yang dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi BIPATRIDE . Hal ini untuk mencegah dwi kewarganegaraan .

TUGAS TERSTRUKTUR HUKUM PERDATA INTERNASIONAL PENYELUNDUPAN HUKUM TERHADAP PRINSIP NASIONALITAS DALAM JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH

DISUSUN OLEH : HARDINA . E E1A004090 KELAS B

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2007

Master These dari JIPTUNAIR / 2007-02-27 13 : 21 : 39 PENYELUNDUPAN HUKUM TERHADAP PRINSIP NASIONALITAS DALAM JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH

Oleh : WIJAYA, LIDYA SISKAWI Email :library@lib.unair.ac.id; library@unair.ac.id Dibuat : 2007-02-27

Penyelundupan hukum terhadap prinsip nasionalitas dalam jual beli milik atas tanah dilakukan oleh orang asing dengan cara meminjam nama seorang WNI untuk bertindak selaku pembeli hak milik atas tanah , yang uang pembelian tanahnya berasal dari orang asing tersebut . Untuk meminjam kedudukan orang asing tersebut , WNI yang dipinjam namanya diikat dengan perjanjian hutang dengan jaminan berupa sebidang tanah dengan status Hak Milik tersebut . Selanjutnya, WNI yang dipinjam namanya dengan WNI selaku pemilik tanah kemudian dituangkan dalam akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT yang wilayah kerjanya meliputi wilayah tanah yang dijual terletak . Secara teoritik , akibat hukum terjadinya penyelundupan hukum terhadap prinsip nasionalitas dalam jual beli hak milik atas tanah , antara lain meliputi jual belinya batal demi hukum , tanahnya karena hukum jatuh kepada negara dan kepada bekas pemilik tidak diberikan ganti rugi . Namun secara praktik , akibat hukumnya adalah dapat dimilikinya hak – hak atas tanah Indonesia oleh orang asing secara terselubung . http : // digilib.unair.ac.id/go.php?id=jiptunair-gdl-s2-2007-wijayalidydiakses tanggal 14 Mei 2007

PEMBAHASAN

Penyelundupan hukum terjadi apabila ada seseorang untuk mendapatkan berlakunya hukum asing , melakukan suatu cara yang tidak wajar , dengan maksud untuk menghindari pemekaian hukum nasional . Penyelundupan hukum ini diadakan dengan tujuan untuk menghindari akibat hukum yang tidak dkehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki . Berdasarkan suatu aturan , orang asing tidak dapat memiliki tanah di Indonesia . Oleh karena itu , orang asing tersebut meminjam nama seorang WNI untuk bertindak selaku pembeli Hak milik atas tanah , dimana uang pembelian tanahnya berasal dari orang asing tersebut . 1. perbuatan menjadi batal . 2. perbuatan menjadi sah .

Dalam kasus diatas akibat hukum dari penyelundupan hukum yang dilakukan oleh orang asing tersebut mengakibatkan jual belinya menjadi batal ( penyelundupan hukum tersebut mengakibatkan batalnya perbuatan itu secara keseluruhan ). Dasarnya adalah adagium FRANS OMNIA CORRUMPIT


								
To top