Docstoc

makalah hukum ketenagakerjaan

Document Sample
makalah hukum ketenagakerjaan Powered By Docstoc
					KOMENTAR ARTIKEL KONDISI BURUH SANGAT MEMPRIHATINKAN

Dalam sebuah dunia usaha atau pada sebuah perusahaan, hubungna kerja antara pengusaha dan buruh sangat dibutuhkan. Hal ini penting karena dari hubungan tersebut dapat mewujudkan suasana yang kondusif dalam mewujudkan produk, yang selanjutnya produk tersebut akan memenuhi kebutuhan segenap rakyat Indonesia yang dapat dicapai dengan daya beli umumnya seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya hubungan kerja tersebut pihak pengusaha dapat memberikan rangsanganrangsangan bagi para buruh untuk memotivasi dalam melakukan segala kewajiban. Hal ini akan sangat mempengaruhi terhadap kuantitas dan kualitas kerja. Namun agar rangsangan-rangsangan tersebut dapat mendorong para buruh agar memotivasi kuantitas dan kualitas, maka suatu perusahaan harus mempunyai dasar usaha benar-benar untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, disamping itu juga harus terpikirkan pula dan atau telah dipadukan peranan perusahaan dalam mengemban fungsi sosial dalam peransertanya terhadap pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia serta para pengusaha dalam hal ini benar-benar mentaati segala ketentuan hukum dalam perundang-undangan yang telah disesuaikan bagi pengelolaan dan pelaksanaan segala usaha, yang telah diundangkan atau dikeluarkan pemerintah, karena dalam segala ketentuan hukum dan perundangan-undangan tersebut fungsi sosial perusahaan telah diatur dan dikukuhkan dengan sebaik-baiknya dan seadil mungkin. Menurut Chester Barnar, morivasi yang dapat menimbulkan rangsangan terhadap perubahan kuantitas dan kualitas produk suatu perusahaan antara lain berupa 1. Motivasi karena terangsang oleh materi (uang dan jaminan hidup) 2. Motivasi karena ternagnsang oleh adanya kesempatan untuk memperoleh penghargaan, presatise atas prestasi dan kuasa perorangan 3. Syarat-syarat pekerjaan yang diinginkannya, keberhasilan lingkungan, ketenangan dalam pelaksanaan kerja dan ruangan-ruangan kerja yang terpelihara dengan baik

4. Kebanggaan atas pekerjaan yang ditanganinya, kecukupan imbalan bagi penghidupan keluarga, jasa terhadap orang-orang lain, patriotisme dan atau peranan keagamaan Dari pemaparan point-point diatas dapat terlihat bahwa dalam artikel tersebut diatas perusahaan yang bersangkutan kurang memberikan rangsangan terhadap buruhnya, sehingga kuantitas dan kualitas produk yang diwujudkan kurang begitu mempunyai khans dalam masyarakat Cilacap khususnya. Namun dilain pihak, suatu perjanjian buruh adalah merupakan perjanjian pada umumnya seperti apa yang terkodifikasi dalam KUHPerdata, dimana suatu perjanjian akan mengikat para pihak jika selanjutnya perjanjian tersebut disetujui oleh para pihak dan para pihak menyatakan hal sepakat terhadap isi perjanjian tersebut. Jika dilihat dari kacamata hukum, syarat sahnya perjanjian tidak boleh melanggar suatu norma-norma yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal perjanjian antara buruh dan pengusaha, mempunyai sedikit kekeliruan dalam hal penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) telah ditentukan landasan hukum bagi masyarakat dalam memperoleh upah yang wajar terhadap pekerjaannya. Secara garis besar dapat disebutkan bahwa ada nominal tertentu dalam memberikan UMK, namun pihak pengusaha terhadap buruhburuh di Cilacap memberikan UMK di bawah nominal yang telah ditentukan. Mesikipun para pihak telah sepakat terhadap isi dari perjanjian tersebut, namun hal ini memang sebuan tindakan arogansi dari pihak pengusaha dalam mensejahterakan masyarakat Cilacap khususnya. Dan mungkin untuk selanjutnya perlu diberlakukan peraturan mengenai kelayakan pembentukan suatu perusahaan, agar pemberian upah kerja sebanding dengan kehidupan yang mereka (para buruh) jalani, dan hal-hal memprihatinkan tidak lagi bermunculan di kalangan para buruh.

KOMENTAR ARTIKEL RATUSAN BURUH TER-PHK DEMO

Upah dalam arti yuridis merupakan balas jasa yang merupakan pengeluaran-pengeluaran pihak pengusaha, yang diberikan kepada para buruhnya atas penyerahan jasa-jasanya dalam waktu tertentu kepada pihak pengusaha dimana pihak pengusaha atau bada usaha/perusahaan mempekerjakan para buruhnya, dalam hal ini bagi pihak pengusaha atau badan usaha/perusahaan upah itu merupakan unsur pokok dalam perhitungna ongkos produksi dan merupakan komponen harga pokok yang sangat menentukan kehidupan perusahaan. Serta upah juga merupakan bahan pertimbangan untuk menentukan penanaman modal, yang dalam hal ini tingginya upah dalam suatu perusahaan sedang perusahaan itu dalam kenyataannya berkembangbang dengan baik, akan merupakan daya tarik bagi calon invstor. Disamping itu pihak buruh yang dapat dikatakan selalu mengharapkan upah, memandang upah sebagai penghasilan dan pendorong bagi kegairahan dan atau kegiatan bekerja. Serta menggambarkan besar-kecilnya sumbangan para buruh terhadap pengusaha atau perusahaannya. Dan upah inilah merupakan lambang bagi para buruh. Lain halnya dengan ”uang pesangon”. Hal ini merupakan upah total yang diberikan setelah para buruh tidak lagi bekerja di perusahaan. Dalam artikel tersebut diatas, tertulis bahwa pesangon yang diberikan terlalu kecil sehingga kesejahteraan buruh beserta keluarganya dirasa masih kurang. Agar pihak pengusaha dan pihak buruh dapat mengetahui atau melihat hubungan upaph dan faktor-faktor lainnya dapat dilihat pada The Three Parties Distribution Principle atau Perinsip Distribusi Tiga Kelompok, yang timbul setelah perang dunia, dalam rangka penggalakan produktivitas dalam usaha menanggulangi masalah ekonomi di Eropa. Hal ini dikarenakan setelah perng dunia itu berakhir, di Inggris, Jerman Barat, Perancis dan beberapa negara Eropa lainnya tampak jelas adanya gejala kekuarangan tenaga kerja. Suatu pembayaran atau upah atau juga uang pesangon merupakan suatu kelayakan dapat di ukur kelayakan berdasarkan faktor-faktor tertentu yang selanjutnya di hubungkan kelayakannya terhadap faktor tersebut antara lain; 1. Konisi ekonomi negara secara umum.

2. Nilai upah rata-rata di daerah dimana perusahaan tersebut beroperasi. 3. Posisi perusahaan dilihat dari struktur ekonomi negara. 4. Undang-Undang terutama yang mengatur maslah upah dan jam kerja 5. Ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dalam lingkungan perusahaan. 6. Peraturan perpajakan 7. Pengusaha dan Organisasi Buruh yang mengutamakan gerak saling harga menghargai dan musyawarah serta mufakat dalam mengatasi segala kesulitan. 8. Standar hidup dari para buruh itu sendiri. Dari pemaparan faktor-faktor di atas dapat dilihat bahwa artikel diatas menyebutkan bahwa uang pesangon yang diberikan kecil dan kurang begitu mensejahterakan para buruhnya. Namun dilain hal seorang buruh seharusnya tidak hanya memandang dari kacamata individual saja tetapi mereka juga harus melihat dari kacamata seorang buruh dan kacamata pada umumnya. Dalam arti bahwa memang uang pesangon yang diberikan kecil, namun dilain pihak, katakanlan pihak perusahaan. Dalam hal ini memiliki kondisi yang kurang begitu baik sehingga uang pesangon yang diberikan memang bernominal sekian dan hal itu pun sudah merupakan suatu nominal yang besar bagi para pengusaha. Karena memang mungkin kondisi perekonomian dari perusahaan sedang kurang meningkat, dan apabila uang pesangon dibayarkan sesuai dengan apa yang dituntut oleh para buruh (sekitar 21/4 kali lipat dari uang pesangon sebelumnya), mungkin hal ini dapat memberhentikan perusahaan, dan lebih banyak lagi para buruh yang akan ter-PHK dan mungkin akan lebih banyak lagi eks buruh bahkan masyarakat sekitar yang melakukan demonstrasi.

KOMENTAR ARTIKEL 492 TKI DI RIYADH BERMASALAH

Bekerja sebagai tenaga kerja asing (menjadi TKI atau TKW). Secara sepintas memang mempunyai kesan yang glamor dan mungkin lebih menguntungkan dibanding dengan mencari pekerjaan di negeri sendiri. Memang kebanyakan dari masyarkat Jawa pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, lebih memilih untuk bekerja di luar negeri, meskipun hanya menjadi buruh ataupun pembantu rumah tangga dan “pekerjaan lain”. Tapi setelah kita melihat lebih dalam lagi, seorang TKI atau TKW harus mempunyai syarat-syarat tertentu yang mungkin dirasa sedikit merepotkan bagi para calon TKI atau TKW. Namun kebanyakan orang tidak melihat dari kesan pertama, namun mereka (para calon TKI dan atau TKW) melihat dari kesan terakhir, saat mereka menerima upah kerja yang diperoleh dengan mudah dan dalam jumlah yang besar. Hal inilah yang menjadikan masyarakat Indonesia lebih memilih sebagai TKI atau TKW dibanding mencari pekerjaan serabutan di negeri sendiri. Namun setelah sekian lama berlangsung, banyak TKI atau TKW yang berangkat ke luar negeri salah satunya Riyadh, Saudi Arabia, seperti yang tertulis dalam artikel di atas. Dikatakan bahwa di Riyadh, Saudi Arabia telah banyak menampung TKI, mungkin pertanyaan yang akan timbul adalah “kok bisa?” mungkin serasa aneh penyaluranpenyaluran TKI bermuara di Riyadh, Saudi Arabia. Mungkin hal ini bermula pada informasi yang didapat kurang lengkap dan pendataan TKI yang kurang akurat. Sebagai contoh saja ada PJTKI yang masih illegal yang selanjutnya mengirimkan TKI tersebut ke tempat yang sama dengan PJTKI yang sah. Dan hal inilah yang menimbulkan penampungan TKI di Riyadh, Saudi Arabia, menjadi menumpuk dan kekurangan lapangan pekerjaan. Dalam pengiriman TKI ke luar negeri seharusnya dilakukan cross check terhadap TKI yang datang, sehingga pengiriman TKI yang berawal pada PJTKI illegal tidak terlaksanan dan akhirnya tidak ada penimbunan TKI di Riyadh, Saudi Arabia khususnya. Masalah yang timbul dalam artikel di atas, seharusnya tidak terjadi apabila PJTKI yang bersangkutan betul-betul mengerti kondisi dan situasi dimana TKI tersebut akan dipekerjakan, apakah masih mempunyai lapangan pekerjaan, mungkin kita kembali lagi

terhadap pembahasan cross check. Fungsi cross check sangat berpengaruh terhadap hasil kinerja suatu perusahaan, tidak hanya perusahaan barang saja. Namun perusahaan jasa seperti PJTKI ini perlu adanya cross check agar tidak terjadi kekeliruan terhadap pengiriman TKI dan atau TKW ke luar negeri.

KOMENTAR ARTIKEL HUKUM PENGANGKUTAN

Secara umum, keadaan geografis negara Indonesia terdiri dari daerah satu dan daerah lain yang dipisahkan oleh darat dan laut serta negara, sehingga untuk menjangkau wilayah terpencil tersebut diadakan suatu transportasi untuk menunjang kegiatan masyarakat baik itu pengangkutan darat atau pun pengangkutan laut. Dan dengan adanya transportasi ini hubungan antara kota dengan desa bisa berjalan lancar dalam hal kemudahan menggunakan transportasi untuk kepentingan pribadi seperti halnya mencari pekerjaan. Serta untuk menyebarkan ilmu dan teknologi. Selain itu transportasi juga berfungsi untuk menyalurkan barang atau jasa (mendistribusikan). Dalam hal distribusi barang atau jasa, hal ini dapat mengefisiensikan penggunakan barang atau jasa tersebut dengan memindahkan barang ke satu tempat ke tempat lain sesuai dengan porsi kegunaan masing-masing tempat. Serta dengan adanya transportasi dapat menggunakan barang atau jasa secara tepat sesuai dengan jadwal yang direncanakan yang selanjutnya hal tersebut di atas disebut dengan placeutility dan timeutility. Namun disamping ketentuan tersebut di atas, pengangkutan barang atau jasa juga memerlukan keamanan, keselamatan, keutuhan, kecepatan dan tanpa perubahan bentuk dalam kegiatan pengangkutan itu sendiri. Karena berdasarkan ketentuan pengangkutan pada umumnya menyatakan bahwa tujuan pengangkutan adalah untuk memindahkan barang atau jasa (orang) dari satu tempat ke tempat lain. Dari kalimat tersebut terlihat jelas bahwa barang atau jasa yang dipindahkan tidak boleh berubah saat tiba pada tempat tujuan. Pengangkutan pada umumnya merupakan suatu perjanjian timbal balik diantara para pihak. Dengan kata lain, dalam perjanjian pengangkutan muncul adanya hak dan kewajiban diantara para pihak yang bersangkutan. Dalam hubungannya dengan artikel diatas, bahwa pengangkutan mempunyai beberapa tahapan antara lain:

1. Tahap persiapan, dimana pihak pengangkuta/pengusaha angkut menyiapkan alat angkut yang akan dipakai (sesuai dengan jenis pengangkutan, apakah itu laut, darat atau udara dan sesuai dengan perjanjian). Selain alat angkut, biasanya ada penyerahan barang atau jasa (orang) yang akan diangkut ke tempat tujuan. 2. Tahap penyelenggaraan, meliputi tahap/kegiatan pemindahan barang atau jasa (orang) dengan alat angkut tersebut dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan yang telah disepakati oleh para pihak. 3. Tahap penyerahan barang kepada pihak penerima, tahap ini merupakan tahap akhir saat perjanjian pengangkutan telah selesai dimana alat angkut telah mencapai tujuan yang telah disepakati. Namun dalam artikel diatas, pihak pengangkut belum menyelesaikan tahapan tersebut secara lengkap. Karena kecelakaan yang terjadi menjadikan barang atau jasa (orang) yang diangkut stock di tengah perjalanan (belum mencapai tujuan yang telah disepakati). Secara teori hukum, hal ini apabila terjasi maka pihak penerima atau pihak yang menyuruh lakukan pengiriman berhak mendapatkan ganti rugi yang diderita karena keterlambatan pengiriman atau bahkan kerusakan terhadap barang atau jasa (orang) yang akan dikirim ke tempat tujuan. Dan kasus tersebut diselesaikan melalui lembaga arbitrase (pengadilan). Namun dalam prakteknya jarang ada kasus yang masuk pengadilan karena biasanya prosesnya lama dan memakan biaya yang mahal. Karena mungkin pihak pengangkut maupun penerima barang atau jasa (orang) tidak menginginkan kerugian kedua dengan pembayaran biaya pengadilan dan membuang-buang waktu karena secara bisnis time is money. Kebanyakan dari kasus-kasus pengangkutan penyelesaiaannya hanya melalui musyawarah mufakat diantara para pihak. Apakah kerugian yang dialami akan diganti rugi dengan uang atau barang yang sama atau mungkin perawatan bila kecelakaan menimpa pada penumpang. Dalam hal khusus seperti pengangkutan penumpang. Dalam perjanjian pengangkutan seringkali secara otomatis pembayaran biaya angkut (tiket) sudah merupakan pembayaran premi terhadap risiko kecelakaan. Jadi apabila terjadi kecelakaan maka pihak yang menanggung kerugian adalah pihak asuransi seperti halnya Jasa Raharja. Namun hal ini terjadi hanya pada pihak P.O pengangkutan yang sudah bekerja sama

dengan pihak asuransi. Dalam artikel KA yang anjlog, pihak PJKA dalam hal ini sudah bekerja sama dengan pihak asuransi. Maka kerugian yang dialami penumpang, seperti cedera atau hal-hal lain yang merugikan. Kesemuanya akan diganti kerugiannya oleh pihak asuransi. Dan besar kerugiannya telah ditentukan oleh pihak perusahaan asuransi, sesuai dengan ketentuan di dalam polis. Namun dalam kasus lain seperti pada truk pengangkut kedelai yang tertimpa pohon. Kebanyakan dari sekian banyak pengusaha angkutan truk belum bekerja sama dengan jasa raharja atau pihak asuransi lainnya. Namun hanya kendaraannya saja yang diasuransikan, itu pun masih dalam jumlah yang minor. Dalam hubungannya dengan kerugian yang dialami pihak penyelenggaran angkutan (penerima barang), berhak mendapatkan ganti rugi apabila barang (kedelai) yang diangkut mengalami kerusakan. Dan besar kerugian yang akan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan para pihak melalui badan arbitrase atau musywarah mufakat.

ANALISIS KASUS MENGENAI LUMPUR LAPINDO

Dalam peraturan hukum adat, setiap tanah yang terdapat di wilayah lingkungan hukum adat suatu masyarakat hukum adat, tidak boleh dimiliki oleh pihak asing (orang diluar masyarkat hukum adat atau orang asing dari luar negeri). Dalam hal tanah yang digunakan oleh pihak Lapindo merupakan hak pakai saja. Namun disamping adanya hak pakai pihak dari Lapindo juga harus memenuhi persyaratan dalam penggunaan tanah milik masyarkat hukum adat tersebut. Dalam hal ini ada ketentuanketentuan khusus yang mengharuskan PT Lapindo harus menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan tertentu dan dengan kriteria tertentu. Dalam kasus Lapindo, memang benar adanya bahwa ketentuan-ketentuan yang telah disyarakatkan kurang begitu diperhatikan dan bahkan tidak dilaksanakan secara penuh. Yang pada akhirnya menimbulkan suatu masalah yang berkepanjangan dan sampai saat ini telah merebut sekian hektar tanah milik warga masyarkat hukum adat. Sebagai bagian dari masyarakat hukum adat, sudah seharusnya melakukan penuntutan terhadap tanah adatnya yang telah direbut hak pakainya karena akibat dari PT Lapindo yang tidak melakukan ketentuan dengan sebaik-baiknya. Dalam artikel pertama disebutkan bahwa PT Lapindo telah mengeluarkan dana sebesar Rp 1.400.000.000.000,- dan mungkin inilah yang harus dilakukan PT Lapindo meskipun memakan biaya banyak. Tapi memang suatu penggunaan tanah adat suatu masyarakat hukum adat harus mempunyai suatu kompensasi. Dan seharusnya tidak hanya itu saja tetapi PT Lapindo juga harus mengganti kerugian yang diderita masyarakat hukum adat setempat karena tanah adat yang mereka diami telah direbut hak pakainya dengan adanya lumpur panas yang merebah di tanah adat masyarakat adat setempat. Selanjutnya, dalam hal aksi protes yang masyarkat adat setempat lakukan. Menurut teori hukum adat hal tersebut merupakan tindakan yang dibenarkan oleh masyarkat setempat. Karena suatu peraturan hukum adat merupakan suatu kepantasan yang menurut masyarakat ada setempat pantas. Karena tindakan pemblokiran jalur KA merupakan tindakan yang pantas (wajar) maka hal itulah yang akan dilakukan oleh masyarakat hukum adat setemapat. Meskipun dirasa hal tersebut merugikan pihak transoprtasi KA

pada khususnya, dan masyarkat lain yang menggunakan transportasi tersebut pada umumnya. Namun mereka sebagai pihak lawan (PT Lapindo, PJKA, dan masyarakat hukum adat lainnya) tidak bisa begitu saja menyalahkan tindakan yang dilakukan oleh masyrakat hukum adat yang tertimpa musibah lumpur lapindo. Dan ironisnya baik PT Lapindo maupun pihak PJKA tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengatasi pemblokiran tersebut, hanya dengan jalan memindahkan jalur KA sehingga tidak melewati pemblokiran rel tersebut.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:25694
posted:10/30/2009
language:Indonesian
pages:11