makalah perbuatan melawan hukum by andimasaid

VIEWS: 12,100 PAGES: 11

									AFH&RB

10/30/2009

Tanggal on-line: 23 Januari 2007 ANOTASI HUKUM PUTUSAN No.139/Pid.B/2004/PN.MPW Korupsi Dana APBD Pontianak. Oleh: Abdul Fickar Hadjar & Rahmat Bagja.

Posisi Kasus -

-

Moses Alep, Efendi Cingkong, dan H. Soetodjo (masing-masing Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab Pontianak priode 1999-2004) didakwa melakukan korupsi penyimpangan dana APBD Kab. Pontianak sejumlah Rp.2,837,5 Milyar dengan cara : - melalui Pos anggaran Sekretariat Daerah untuk bantuan kpd organisasi profesi melalui Yayasan Bestari dimasukkan dalam APBD sejumlah Rp.1.137.500.000,- dibagi-bagi kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kab. Pontianak pada tanggal 11 Maret 2003; - melalui / dari Dana Alokasi Umum (DAU Kepres No.01/2003) sejumlah Rp.1.700.000.000,- dibagi-bagi kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kab. Pontianak pada tanggal 20 Mei 2003; Bertentangan dengan Pasal 2 s/d 14 PP No. 110/2000, Pasal 23 ayat (1) PP No.105/2000 jo Pasal 26 KepMendagri No. 29/2000, Pasal 15 PP No. 104/2000

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum - Dakwaan JPU disusun secara Kumulatif primer subsider, yaitu: - Dakwaan Kesatu Primer : melanggar pasal 2 ayat (1) jo Psl 18 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 jo Psl 55 ayat (1) ke 1 jo Psl 64 ayat (1) KUHP; Kesatu Subsider: melanggar Pasal 3 jo psl 18 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU NO. 20/2001 jo Psl 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; - Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 70 ayat (1) UU No. 16 /2001 tentang Yayasan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Putusan Majelis Hakim PN Mempawah

Created by admin &Rahmat Bagja

1

AFH&RB

10/30/2009

-

-

Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Kesatu Primer dan kesatu Subsider; dan menyatakan dakwaan Kedua tidak dapat diterima; Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut dan memulihkan kedudukan dan harkat martabatnya;

Pertimbangan hukumnya antara lain: - Unsure melawan hukum tidak terbukti, karena ketika pengusulan dan prosesnya di Panitia Anggaran maupun pada saat pembahasan RAPBD, PP No.110/2000 sebagai dasar PMHnya telah dinyatakan tdk mempunyai kekuatan hukum oleh MA. Dan berdasarkan PP 105/2000 tanggung jawab keuangan daerah berada pada tangan Bupati dan Jajarannya; - Unsur penyalahgunaan jabatan/kedudukan tidak terbukti, karena berdasarkan pasal 34 ayat (3) huruf g UU No.4 tahun 1999 meskipun sebenarnya DPRD mempunyai kewenangan menentukan anggarannya sendiri, namun hal itu tidak digunakan dan diserahkan sepenuhnya pertimbangan besarnya dana kepada eksekutif; - karena belum sesuainya Anggaran Dasar Yayasan Bestari dan jangka waktu penyesuaiannya masih ada 2 tahun (s/d 6 Agustus 2007), maka terhadap Para Terdakwa tidak dapat dilakukan penuntutan berdasarkan UU Yayasan; Catatan atas SURAT DAKWAAN JAKSA PU:

1. Bahwa karena menurut surat Dakwaan JPU terjadinya tindak pidana korupsi ini melalui suatu konspirasi antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Pemda, maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum juga melakukan penuntutan terhadap Bupati dan Sekda, sehingga kronologi terjadinya tindak pidana dapat diurai dengan baik dan jelas dan tidak menimbulkan ketidak jelasan dalam penyusunan surat dakwaan. Bupati dan Sekda juga merupakan pelaku yang membantu terjadinya tindak pidana ini. Perbuatan Bupati dan Sekda dapat dikwalifisir melanggaer Peraturan pemerintah No 105 tahun 2000 jo pasal 26 KepMendagri No 29 tahun 2000, karena mereka bertanggung jawab terhadap keuangan daerah, dan dapat juga disangka melanggar PP 104 tahun 2000.

Created by admin &Rahmat Bagja

2

AFH&RB

10/30/2009

2. penggunaan dakwaan kesatu primer dan subsidair sudah tepat dengan menjerat pelaku dengan pasal 2 ayat (1) jo psl 18 UU No 31/1999 sebagaimana diubah UU No 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Unsur perbuatan melawan hukum pun sudah tepat karena mengkaitkan dengan pasal 23 peraturan pemerintah 110 tahun 2000. Walaupun terjadi berbagai pro dan kontra yang dalam menentukan masih berlaku atau tidaknya ketentuan PP No 110 tahun 20001, akan tetapi tindak pidana pertama terjadi pada tanggal 23 Desember 2002. Dengan dimasukkannya anggaran tersebut dalam APBD, walaupun pencairan dana tersebut pada tanggal 11 Maret 2003 2, dan proses permintaan (niat) untuk menyalahgunakan anggaran sudah ada sejak bulan September 2002, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai satu perbuatan yang diteruskan (vorgezette handeling)3. 3. Bagaimana awal dan berlangsungnya peristiwa tindak pidana tidak dijelaskan secara baik dalam surat dakwaan, misalnya bagaimana sampai terjadinya pertemuan, siapa yang mengajak bertemu, pembicaraan apa saja yang dilakukan selain dari “membicarakan masalah peningkatan kesejahteraan anggota dewan melalui bantuan dana kepada Yayasan Bestari”, apakah ada unsur memaksa (misalnya dengan ancaman tidak mendukung bupati, atau mengancam tidak menerima LPJ bupati dll) ataupun membujuk bupati. Sehingga jika unsure-unsur diatas dapat dirangkum maka unsur yang didakwakan berdasar fakta-fakta: a) membujuk/meminta/memaksa pembuat keputusan untuk memasukkan pos anggaran kesejahteraan anggota DPRD, b) pos APBD untuk yayasan yang dibuat tidak berdasarkan peraturan (PP 110 tahun 2000) dan tidak memperhatikan azas kepatutan dan keadilan (perbandingan dengan pos kesehatan dan pendidikan juga kesejahteraan masyrakat), c) Adanya permufakatan para pihak (DPRD dan Pemerintah Daerah), dengan meloloskan/ menyetujui anggaran mengenai pos bantuan profesi kepada yayasan.

1

Jika dipakai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2000 yang menyebutkan “ jika setelah 90 hari pemerintah tidak mengubah peraturan yang dimaksud, maka peraturan tersebut tetap berlaku menunggu peraturan yang baru”. Menurut Hari Sabarno (MENDAGRI pada saat itu) menyatakan bahwa PP No 110 tahun 2000 tetap berlaku. www.kompas.com/kompas-cetak/0406/12/Fokus/1076871.html . 2 terjadinya perbuatan melawan, pada saat pos anggaran tersebut direalisasikan.(tempus delicti) 3 seharusnya Jaksa Penuntut Umum menambah berbagai alasan berdasar atas fakta dan BAP juga pendapat ahli untuk memperkuat alasan vorgezette handeling.

Created by admin &Rahmat Bagja

3

AFH&RB

10/30/2009

4. Penguraian fakta dalam kasus ini yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum kurang lengkap. Seharusnya penuntut umum dapat menambahkan berbagai fakta yang ada dalam APBD, misalnya perbandingan antara pos-pos anggaran yang lain, misalnya pendidikan, kesejahteraan penduduk, kesehatan dll, dengan pos yang dikeluarkan untuk yayasan sehingga dapat terlihat besaran dana yang dikeluarkan dan jika pos yayasan lebih besar maka sudah jelas hal ini melukai rasa keadilan masyarakat, dan melanggar azas kepatutan. Secara formiil pos dana untuk peningkatan kesejahteraan anggota Dewan telah diatur dalam PP No 110 tahun 2000 dan tidak ada diatur mengenai hal tersebut, dan secara jelas pos tersebut tidak sesuai dengan KEP MENDAGRI sehingga secara formiil dan materiil (azas kepatutan) hal tersebut tidak dibenarkan. 5. Seharusnya dalam dakwaan kedua JPU lebih menekankan pada kesalahan dalam pelanggaran azas-azas pemerintahan umum yang baik, dan juga ketidak inginan Yayasan untuk merubah Anggaran Dasar sesuai dengan UU No 16 tahun 2001. Penekanan juga pada azas pengeluaran dana yang tepat dan juga azas kepatutan, apakah pantas yayasan yang tidak ada Rapat Yayasan dan kegiatan yayasan diberikan bantuan dana? Hal inilah yang patut ditekankan pada persidangan. Bisa juga ditambah unsure penipuan, apakah yayasan yang tidak bergerak dibidang profesi boleh mengatasnamakan kegiatan profesi. Catatan atas Putusan PN Mempawah Majelis Hakim yang diketuai oleh T Sagala SH, beranggotakan Sabar Prihantoro SH dan Arif Hakim Nugraha SH, membuat putusan yang tidak cermat dan tepat dengan membebaskan para terdakwa dari dakwaan: 1. Unsur melawan hukum terbukti, karena dasar PMH (ic pelanggaran PP No. 110 / 2000) masih mempunyai kekuatan hukum, karena putusan judicial review MA keluar September tahun 2002, dan 90 hari setelah itu bulan Desember 2002, sehingga jika dilihat pada terjadinya peristiwa PMH-nya yang pertama maka peristiwa PMH terjadi pada tanggal 23 Desember 2002 pada saat APBD disetujui oleh bersama, pada saat sebelum disahkannya APBD diadakan berbagai pertemuan (meminta, pembahasan RAPBD), maka pertemuan-pertemuan tersebut

Created by admin &Rahmat Bagja

4

AFH&RB

10/30/2009

sudah dianggap niat melakukan kejahatan. Jadi secara hukum dakwaan kesatu kesatu subsidair dari jaksa seharusnya diterima, karena bertentangan dengan Pasal 2 sampai dengan 14 PP No 110 tahun 2000. Pendapat hakim yang menyatakan bahwa menurut PP No 105 tahun 2000 tanggung jawab keuangan daerah ada pada Kepala Daerah benar, dalam konteks pengelolaannya akan tetapi dalam kebijaksanaan keuangan, salah atau tidaknya pos anggaran terletak pada 2 instansi yaitu Pemda dan DPRD karena APBD disetujui bersama, dan yang bertanggung jawab pada masalah pos APBD adalah 2 instansi yang mengeluarkannya. Sehingga jika APBD melanggar PP 110 tahun 2000, dan Kepmendagri N0 29 tahun 2000 maka yang bertanggung jawab adalah kedua instansi tersebut. Bisa diuraikan lebih lanjut bahwa Pemda cq. Bupati dan Sekda adalah dader (pelaku), sedangkan intellectual dader (penyuruh, pembujuk, peminta) adalah DPRD. DPRD juga bisa dikenakan sebagai dader karena menyetujui APBD. 2. Unsur penyalahgunaan terbukti dalam pasal 34 ayat (3) huruf g UU No 4 tahun 1999 DPRD mempunyai kewenangan menentukan anggarannya sendiri, dan dengan mengajukan usul/meminta penambahan kepada Bupati disaksikan Sekda tunjangan yang tidak sesuai dengan aturan maka DPRD terbukti menyalahgunakan wewenang dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Terdakwa telah mengakui di persidangan bahwa mereka meminta untuk penambahan tunjangan/gaji kesejahteraan diluar aturan perundang-undangan, sehingga pasal 34 ini terbukti. Dan anggota DPRD mengetahui bahwa dalam pasal 23 PP 105 tahun 2000 untuk perubahan APBD harus dilakukan dengan syarat bahwa:
1. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis. 2. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan 3. Terjadinya kebutuhan yang mendesak (Kebutuhan yang mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan saran dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana social yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka).

Tidak ada alasan DPRD untuk meminta dan menyetujui APBD yang telah dimasukkan pos anggaran dana bantuan organisasi profesi. Sehingga jelas disini bahwa DPRD telah melakukan penyalahgunaan jabatan/kedudukan bersama-sama dengan Bupati dan Sekda.

Created by admin &Rahmat Bagja

5

AFH&RB

10/30/2009

3. Walaupun Anggaran Dasar Yayasan belum sesuai dengan UU No 16 tahun 2001 tentang Yayasan maka dipakai aturan dalam Anggaran Dasar pasal 6 ayat (1) Yayasan tersebut, seperti yang didakwakan jaksa dalam surat dakwaan. Dan ada niat yang tidak baik dalam pembuatan yayasan tersebut, hal ini terbukti dari belum ada kehendak untuk menyesuaikan dengan UU Yayasan dengan tidak adanya penyesuaian satu pasalpun dan pengadaan Rapat organisasi. Hal ini juga didukung dengan tidak adanya kegiatan yayasan dalam bidang organisasi profesi. Dan hal yang paling fatal adalah ketiadaan pembukuan dari Yayasan Bestari, hal ini menunjukkan bahwa yayasan ini adalah yayasan yang berdiri secara sah akan tetapi hanya berfungsi sebagai penyetor uang bagi anggotanya yang tidak pernah aktif. Secara prinsip keuangan, yayasan seperti tidak layak untuk diberikan bantuan karena tidak mempunyai kegiatan dan pembukuan.

www.

Created by admin &Rahmat Bagja

6

AFH&RB

10/30/2009

Alamat | Link | Pooling | Search | Back | Back to Main Page

Profile Analisa Kasus Penelitian Alur Pengadilan Opini Kolom Peradilan Dalam Pantauan

ANALISA KASUS ATAS KASUS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA PERIODE 2002-2007

Created by admin &Rahmat Bagja

7

AFH&RB

10/30/2009

l

desita Sari, S.H/Marsen 02 Apr 2003, 17:51:00 WIB - pemantauperadilan.com

Pengantar

Perbuatan Melawan Hukum merupakan salah satu dasar yang paling sering digunakan dalam kasus perdata. Hingga saat ini teori-teori yang mendukung ajaran perbuatan melawan hukum ini masih berkembang sehingga perlu pemahaman yang mendasar untuk mengantisipasi perkembangan selanjutnya dari perbuatan melawan hukum itu sendiri. Pada kasus yang diangkat kali ini, perbuatan melawan hukum yang dibahas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Di Indonesia terdapat dua peradilan yang dapat mengadili suatu tindakan penguasa yaitu Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Apakah unsur yang membedakan antara kedua peradilan tersebut? Jawaban yang pasti adalah dari unsur subyek hukumnya dan unsur obyek gugatannya. Penjelasan lebih lanjut dari kedua unsur tersebut akan dipaparkan dalam pembahasan berikut ini.

Posisi Kasus

Created by admin &Rahmat Bagja

Gugatan dengan No. perkara: 348 / PDT. G / 8 2002 / PN. JKT. PST ini adalah gugatan atas Perbuatan

AFH&RB

10/30/2009

Alamat | Link | Pooling | Search | Back | Back to Main Page

Profile Analisa Kasus Penelitian Alur Pengadilan Opini Kolom Peradilan Dalam Pantauan

ANALISA KASUS ATAS KASUS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA PERIODE 2002-2007

Created by admin &Rahmat Bagja

9

AFH&RB

10/30/2009

l

desita Sari, S.H/Marsen 02 Apr 2003, 17:51:00 WIB - pemantauperadilan.com

Pengantar

Perbuatan Melawan Hukum merupakan salah satu dasar yang paling sering digunakan dalam kasus perdata. Hingga saat ini teori-teori yang mendukung ajaran perbuatan melawan hukum ini masih berkembang sehingga perlu pemahaman yang mendasar untuk mengantisipasi perkembangan selanjutnya dari perbuatan melawan hukum itu sendiri. Pada kasus yang diangkat kali ini, perbuatan melawan hukum yang dibahas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Di Indonesia terdapat dua peradilan yang dapat mengadili suatu tindakan penguasa yaitu Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Apakah unsur yang membedakan antara kedua peradilan tersebut? Jawaban yang pasti adalah dari unsur subyek hukumnya dan unsur obyek gugatannya. Penjelasan lebih lanjut dari kedua unsur tersebut akan dipaparkan dalam pembahasan berikut ini.

Posisi Kasus

Created by admin &Rahmat Bagja

Gugatan dengan No. perkara: 348 / PDT. G / 10 2002 / PN. JKT. PST ini adalah gugatan atas Perbuatan

AFH&RB

10/30/2009

http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=56&tipe=analisa

Created by admin &Rahmat Bagja

11


								
To top