makalah hukun tata negara by andimasaid

VIEWS: 4,875 PAGES: 3

									Nama : Vanettya Mursita S Kelas : B Nim : E1A007060

1. Mengapa TAP MPR sudah tidak ada lagi di Tata Peraturan Per UndangUndangan di UU No. 10 tahun 2004 atau tidak lagi menjadi sumber formil HTN menurut UU No.10 tahun 2004 ? Karena TAP MPR merupakan implikasi UUD’45. Sebelum amandemen MPR merupakan Badan / Lembaga tertinggi karena MPR mengamandemen UUD’45 dan Memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sesudah amandemen MPR bukan lembaga tertinggi karena MPR hanya mengamandemen UUD’45 dan melantik Presiden dan Wakil Presiden. TAP MPR yang ada sebelum tahun 2004 masih tetap berlaku dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum. Seperti di dalam TAP MPRSNO. XX/MPRS/1966 dan TAPMPRNO. III/MPR/2000, TAP MPR masih ada karena sumber hukumnya masih berlaku. Sebelum dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2004 tersebut, tata urut dan penamaan bentuk-bentuk peraturan mengalami banyak kerancuan. Sebagai contoh adalah di beberapa kementerian, digunakan istilah Peraturan Menteri tetapi di beberapa kementerian lainnya digunakan istilah Keputusan Menteri, padahal jelas-jelas isinya memuat materi-materi yang mengatur kepentingan publik seperti di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan nasional, dan sebagainya. Disamping itu untuk mengatur secara bersama berkenaan dengan materi-materi yang bersifat lintas departemen, berkembang pula kebiasaan menerbitkan Keputusan Bersama antar Menteri, atau peraturan dalam bentuk Surat Edaran, padahal bentuk keputusan bersama dan surat edaran itu jelas tidak ada dasar hukumnya. Kemudian mengenai Ketetapan MPR, apakah ketetapan MPR itu termasuk peraturan atau bukan, karena isinya sering sama dengan Keputusan Presiden yang hanya bersifat penetapan biasa.

Di dalam ketentuan UU N0. 10 tahun 2004 mengatur, bahwa 1.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi sumber hukum; 2.Undang-undang dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang menjadi sejajar atau sederajat; 3.Dikenalnya sumber hukum Peraturan Presiden ( Perpres ).

Jadi, Setelah tahun 2004 pun masih tetap ada tetapi hanya mengikat kedalam atau hanya mengikat Badan majelis. TAP MPR untuk intern MPR jadi bukan merupakan sumber hukum lagi. Kemunculan UU NO. 10 tahun 2004 , TAP MPR mengadakan konversi untuk dirubah kedalam UU Tindak Pidana Korupsi.

. 2. Mengapa Keputusan Presiden berganti nama menjadi Peraturan Presiden menurut UU No. 10 Tahun 2004 ?

KEPPRES bersifat mengatur (regeling) terhadap Kepentingan umum / Pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga negara yang di tetapkan secara mandiri oleh Presiden terbatas dalam hal : Dipenuhinya syarat untuk diberlakukannya keadaan darurat yang memungkinkan presiden menetapkan PERPU. dalam hal materi memang berkenaan dengan keperluan internal administrasi pemerintah yang tidak berkaitan dengan kepentingan umum. dikenal dengan prinsip freij ermessen, Presiden mengadakan peraturan kebijakan (Policyrules). KEPPRES itu materi muatannya lebih bersifat “Besichking” dan latar belakang Freij ermessen lebih tinggi. Sedangkan Sifat dari KEPPRES itu sendiri adalah Regelling itu pengaturannya bersifat umum, belum final dan butuh penjabaran. Freij ermesen adalah kebebasan bertindak yang diberikan kepada eksekutif / pemerintah untuk bebas bertindak apabila ada kekosongan hukum. Harus sesuai AUPB, tetap

memprioritaskan kepentingan masyarakat, tidak bertentanan dengan perundangan yang diatasnya. Peraturan Presiden ditetapkan dalam rangka melaksanakan materi yang diperintahkan oleh Undang-undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut dapat juga dikatakan bahwa dibentuknya Peraturan Presiden setelah adanya Undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah, yang apabila dapat dikatakan dimana Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut merupakan komponen induknya dan Peraturan Presiden sebagai komponen pelaksana atau berfungsi sebagai alat administrasi negara dalam melaksanakan Undang-undang dan/atau Peraturan Pemerintah. Jadi KEPPRES berganti nama menjadi PERPRES karena pada KEPPRES sifatnya itu adalah Regelling yang pengaturannya bersifat umum, belum final dan butuh penjabaran. Sedangkan PERPRES sifatnya bescihiking yang sifatnya konkrit individual final. Oleh karena itu diganti menjadi PERPRES karena norma dalam suatu Perundangan harus bersifat konkrit individual final. KEPPRES merupakan suatu Freij Ermessen, pada Pasal 7 UU No. 10 tahun 2004 di ganti menjadi PERPRES untuk mengurangi kekuasaan bertidak dan menonjolkan

pelaksaan peraturan yang ada di atasnya. PERPRES merupakan Peraturan Per UUan yang lebih tinggi di bandingkan dengan peraturan yang di atasanya.


								
To top