makalah hukum tenaga kerja by andimasaid

VIEWS: 17,153 PAGES: 13

									KOMPONEN KHL TAK LAYAK

LABEL PERUMUSAN MASALAH APAKAH KEBUTUHAN HIDUP LAYAK MERUPAKAN HAL YANG PENTING BAGI BURUH?

KOMENTAR ARTIKEL KOMPONEN KHL TAK LAYAK

Apabila sejarah kita tinjau kembali, sejak pemerintahan Suharto upah murah telah dibuat „bersaing‟ agar dapat menjadi keunggulan komparatif dalam menarik investasi. Upah buruh di Indonesia yang hanya mencapai 8-10% biaya produksi secara prosentase adalah yang paling kecil di Asia. Sekarang, kebijakan upah murah ala Orde Baru tersebut dikukuhkan kembali oleh pemerintahan SBY-JK dalam kebijakan Fleksibiltas Pasar tenaga kerja. Upah merupakan rangkaian dari beragam permasalahan perburuhan, terutama kebijakan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan kehancuran sektor industri dalam negeri. Upah selain harus mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan juga harus menjawab beberapa masalah lain, yaitu: kesenjangan pendapatan, kesenjangan kesempatan kerja, dan kesenjangan perputaran modal. Penentuan besaran upah harus diletakan untuk mengatasi kemiskinan mendorong kesempatan kerja, pemerataan pendapat antara kota dan daerah. Oleh karena FNPBI mengangkat Upah Minimum Nasional (UMN) yang dihitung berdasarkan standar hidup layak empat industri utama yang mewakili pulau terbesar di Indonesia. Hasil perhitungan ini yang dijadikan besaran upah secara serentak yang diberlakukan di 32 propinsi. Empat provinsi yang dipilih mewakili pulau-pulau besar adalah: DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi selatan dan Sumatera Utara. Dengan landasan kepadatan penduduk, tingkat partisipasi, paparan industri di kota utama di empat pulau terbesar Indonesia. Hasil riset FNPBI secara garis besar menghasilkan perhitungan sebagai berikut 1. Kebutuhan Hidup Layak di Sumatera Utara: 1.018.157,6 2. Kebutuhan Hidup Layak di DKI Jakarta Rp 1,646,570.45 3. Kebutuhan Hidup Layak di Kalimantan Barat: 985.505 4. Kebutuhan Hidup Layak di Sulawesi Selatan: Rp 933.896,9 Operasional Untuk mendukung Upah Minimum Nasional Rata-rata kenaikan berdasarkan perhitungan di atas adalah 80-100% UMP. Dengan prosentasi kenaikan sebesar itu, alokasi dari biaya produksi untuk kebutuhan upah buruh (labor cost) menjadi sekitar 20% dari angka sebelumnya sebesar 8-10%. Artinya diperlukan dukungan sekitar 10-12% untuk tambahan biaya produksi (production cost).

Untuk merealisisasikan kenaikan upah pemerintah harus melakukan langkahlangkah sebagai berikut: • Efisiensi birokrasi yaitu pemberantasan biaya siluman (yang umumnya menyumbang hingga 30% dari biaya produksi). Prosentasi ini tergolong yang sangat tinggi dibandingkan negara-negera lain. Misalnya, untuk kasus Malaysia, biaya pungutan siluman tersebut kurang dari 5%, atau enam kali lebih rendah. Penghapusan biaya siluman ini menuntut sebuah gerakan masif, baik buruh maupun pengusaha, serta melibatkan seluruh unsur terkait, karena sekaligus juga merupakan sebuah gerakan anti korupsi dan kolusi. • Penghapusan hutang luar negeri dan peninjauan ulang seluruh kontrak kerja sama (KKS) dengan korporasi-korporasi pertambangan asing. Kedua program ini sama-sama ditujukan untuk menekan kembali harga BBM domestik- termasuk BBM industri- sehingga alokasi biaya produksi untuk pengadaan BBM dan bahan baku turunan minyak (petrokimia) bisa ditekan dan dapat dialokasikan untuk kenaikan upah serta meningkatkan daya saing (insentif) bagi industri dalam negeri. • Memperkuat industri dalam negeri dengan perlindungan khusus dan keringanan pajak (insentif) bagi investasi pada jenis industri yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional. Kebijakan ini juga sekaligus akan menjadi salah satu rangsangan bagi kembalinya kapital yang selama ini “parkir” di luar negeri, untuk diinvestasikan di Indonesia. Sehingga ketergantungan terhadap investasi asing (foreign investment) dapat dikurangi secara berangsur-angsur. Maka, ditengah momentum kenaikan upah, kini sudah waktunya kaum buruh mengkonsolidasikan kekuatan untuk berjuang memenangkan Upah Minimum Nasional, yang dihitung berdasarkan standar kehidupan layak, sebagai solusi peningkatan kesejahteraan kaum buruh, penghapusan kemiskinan melalui pemerataan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan daerah. Jalan Baru Gerakan Buruh Menghadapi Pemilu 2009 Dari rencana dan program yang tertulis di atas, diketahui bahwa untuk peningkatan upah secara nasional dibutuhkan

serangkaian perubahan pada kebijakan ekonomi nasional. Antara lain, yang telah disebutkan, penghapusan utang luar negeri, peninjauan ulang KKS dengan korporasi pertambangan, pemberantasan biaya siluman (korupsi/kolusi), dan

perlindungan/penguatan terhadap industri nasional. Makna bagi buruh adalah, perjuangan untuk menghasilkan perubahan kondisi kesejahteraan kaum buruh harus mampu mengkonsolidasikan dua sifat program tuntutan dalam satu periode perjuangan; yakni, Program perjuangan yang bersifat darurat dan yang bersifat mendesak. Program perjuangan yang bersifat darurat adalah perjuangan mengatasi masalah yang muncul setiap hari, mempertahankan hak atas kehidupan yang memadai, hak atas jaminan bekerja, hak kebebasan berorganisasi/berserikat, serta mengatasi masalahmasalah lainnya yang tidak dapat ditunda lebih lama lagi. Sedangkan program perjuangan yang bersifat mendesak adalah perjuangan strategis untuk merubah seluruh sistem/tatanan ekonomi yang merugikan kaum buruh. Perubahan kebijakan ekonomi nasional yang disebutkan di atas sebelumnya adalah program perjuangan yang bersifat mendesak, yang harus segera dilakukan oleh kaum buruh dan rakyat Indonesia agar tidak semakin terperosok ke dalam kemiskinan dan kehancuran. Peningkatan kesejahteraan lewat kenaikan upah yang sedang kita perjuangkan, melingkupi dua hal tersebut sekaligus, yaitu bersifat darurat dan mendesak. Darurat dalam makna berjuang mencapai kemenangan dalam bentuk angka/nilai upah yang lebih tinggi atau semakin mendekati tuntutan kita. Mendesak, dalam makna merubah filosofi penetapan upah, sehingga tidak lagi berdasarkan politik upah murah, melainkan berdasarkan kelayakan sebagai manusia modern dengan segala kebutuhan sesuai tuntutan zaman. Secara ringkas, pertama-tama kita harus kembali kepada sejarah bangsa ini. Kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 adalah untuk mewujudkan negeri yang bermartabat, tanpa penindasan manusia terhadap manusia yang lain. Atau, dalam istilah lain, kemerdekaan tersebut merupakan “pintu gerbang” menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, berusaha menyatukan pemikiran para pemimpin di zaman itu dengan mengeluarkan gagasan Tri Sakti, yaitu: Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Dengan berjalan di atas gagasan tersebut, maka Indonesia akan menjadi negeri yang makmur dan bermartabat. Selama 20 tahun, yakni 1945 sampai dengan 1965, di bawah pimpinan Soekarno beserta kekuatan progresif-revolusioner, rakyat Indonesia berjuang mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut. Upaya penjajahan kembali oleh negerinegeri Barat yang disebut dengan neokolonialisme, mentah-mentah ditolak. Kekayaan alam Indonesia dilindungi dari eksploitasi perusahaan-perusahaan pertambangan asing, baik pertambangan emas, minyak dan gas, baja, tembaga, nikel, dan sebagainya. Buruh Indonesia dilindungi dengan peraturan perundang-undangan yang dijalankan secara konsisten. Namun setelah itu, selama 32 tahun, yakni 1966 – 1998, kediktaturan militer di bawah Soeharto telah membelokkan jalan, membalikkan arah pembangunan nasional dengan dengan mengekang demokrasi, dan membuka tanah, kekayaan, dan bangsa Indonesia untuk dieksploitasi/ditindas oleh kepentingan modal asing. Buruh Indonesia menjadi korban, dengan politik upah murah dijalankan secara represif (dengan paksaan kekuatan militer) untuk menarik investor asing sebanyak-banyaknya. Sejak masa kemerdekaan sampai sekarang, 20 tahun kita berjuang untuk menjadi Bangsa mandiri, dengan ekonomi yang berdiri di atas kekuatan sendiri, dan kaum buruh yang berdaulat dan sejahtera. Tiga puluh dua tahun sampai 1998, ditambah 9 tahun sampai hari ini (atau selama 41 tahun), kita berada di jalan yang salah, jalan bagi kepentingan kapitalis asing beserta segelintir konco-konconya di dalam negeri. Merekalah yang menikmati seluruh kekayaan negeri, di bawah penderitaan mayoritas buruh dan rakyat Indonesia. Perubahan politik selama 9 tahun tidak diikuti dengan perubahan ekonomi yang masih menghamba pada kepentingan modal asing. Oleh karena itu, sudah saatnya kita nyatakan dan membuktikan dalam praktik, meninggalkan jalan lama dan masuk ke jalan baru. Gerakan Banting Setir: Haluan Ekonomi Baru, Partai baru, dan Presiden Baru 2009 Hasil demokrasi di tahun 1998 telah dilanjutkan dengan pemilihan umum 1999 dan pemilihan umum 2004, sebagai langkah untuk menyusun kekuasaan pemerintahan yang baru, menggantikan kekuasaan pemerintahan otoriter Soeharto dan pelanjutnya, B.J. Habibie.

Pemilihan umum (pemilu) seolah telah menjadi harga mati, sebagai mekanisme atau tata cara, untuk melakukan perubahan yang dikatakan demokratis. Dengan demikian, dalam tiap momentum pemilu tersebut rakyat (termasuk mayoritas kaum buruh) menaruh harapan dengan memilih partai atau pemimpin yang dianggap mampu menciptakan perubahan yang dibutuhkan. Namun perubahan yang diharapkan itu tidak kunjung sampai. Saat ini kita kembali menghadapi momentum pemilu selanjutnya, yaitu di tahun 2009. Kekuatan-kekuatan politik lama kembali sibuk menyiapkan diri, memoles kemasan atau tampilannya, agar kembali dipilih oleh rakyat. Mereka mengemas dirinya, seolaholah pro pada kepentingan buruh, pro kepada kepentingan rakyat, dan pro kepada kepentingan nasional. Tapi tindak-tanduk mereka di balik kemasan itu tidak berubah, tetap menggambarkan kegagalan demi kegagalan yang sudah mereka lakukan. Pilihan bagi kaum buruh menjelang pemilu 2009 nanti tidak dapat sama lagi dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pertama, kita sudah harus memulai sebuah gerakan untuk memutar haluan ekonomi, dari yang mengarah pada kepentingan modal asing, menuju ekonomi yang mengarah pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Kongkritnya, mendukung sepenuh tenaga program politik yang berani mengambil-alih kekayaan alam ke tangan negara dengan menasionalisasi industri pertambangan, menghapus utang luar negeri, dan membangun industri nasional yang kuat untuk kesejahteraan rakyat. Kedua, kaum buruh membutuhkan sebuah alat atau partai politik baru, yang pro pada kemandirian ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Partai politik yang akan maju ke dalam kancah pemilihan umum dan menjadi alat perjuangan massa tersebut adalah sebuah partai front (persatuan) dari unsur yang nasionalis dan kerakyatan. Dukungan dari kaum buruh terhadap partai politik tersebut, tidak samata-mata ditunjukkan dengan dukungan suara/pencoblosan, melainkan sebuah dukungan aktif dalam mengkampanyekan program perjuangan dan seluruh kebutuhan partai dimaksud. Ketiga, kaum buruh juga membutuhkan figur presiden baru, yang berani mengambil langkah-langkah atau keputusan penting untuk membawa bangsa ini keluar dari jalan lama yang pro kepentingan modal asing, ke jalan baru yang pro kepentingan rakyat. Dengan panduan yang kita pelajari ini, dan melalui seluruh pengalaman perjuangan kita, kita akan berjuang untuk kepentingan buruh dan kepentingan seluruh

rakyat Indonesia. Perjuangan untuk upah layak, adalah juga perjuangan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Demikian juga sebaliknya, perjuangan untuk kepentingan rakyat Indonesia adalah juga kepentingan untuk peningkatan upah bagi kaum buruh.

TKI ASAL GROBOGAN MENINGGAL DI KORSEL

LABEL PERUMUSAN MASALAH BAGAIMANA MENYIKAPI KECELAKAAN KERJA YANG MERUGIKAN PIHAK BURUH?

KOMENTAR ARTIKEL TKI ASAL GROBOGAN MENINGGAL DUNIA DI KOREA SELATAN

Sebagai suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 diharapkan dapat menjadi upaya preventif terhadap timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja. Pelaksanaan K3 diawali dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian. Tujuan dari dibuatnya sistem ini adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Peran tenaga kesehatan dalam menangani korban kecelakaan kerja adalah menjadi melalui pencegahan sekunder ini dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan pekerja yang meliputi pemeriksaan awal, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit pada tempat kerja dapat dilakukan dengan penyuluhan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kecelekaan kerja terjadi karena 3 hal, yaitu: 1) sikap perusahaan yang sama sekali tidak melakukan pencegahan maksimal; 2) kelalaian/cara kerja dari buruh sendiri; atau 3) kondisi dan lingkungan kerja yang tidak mendukung terciptanya tempat kerja yang aman. Untuk mencegah kecelakaan kerja maka dalam suatu perusahaan diwajibkan untuk membuat lembaga pencegahan kecelakaan kerja untuk meberikan penyuluhan tentang keselamatan kerja serta memberikan alat-alat yang melindungi buruh dalam melakukan pekerjaannya. Jika seorang buruh ditanyakan mengenai berbagai masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) jawaban yang umum di lontarkan adalah mereka tidak begitu mengetahui masalah satu ini walaupun sekilas pernah mendengarnya. Artinya, persoalan K3 bagi buruh ditempatkan jauh dibawah persoalan seperti upah rendah serta hak-hak lainnya. Masalah K3yang termasuk dalam suatu sistem perusahaan terkadang terlupakan oleh para pekerja sendiri yang sebenarnya merupakan objek dan subjek persoalan. Pada dasarnya, tujuan K3, antara lain sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan pekerja yang setinggi-tingginya dan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan

penyakit dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja. Tujuan lainnya adalah sebagai alat untuk mempertinggi produktivitas pekerja. Gangguan-gangguan pada kesehatan dan daya kerja akibat berbagai faktor dalam pekerjaan bisa di hindari. Dengan syarat buruh dan pihak pengelola perusahaan melakukan tindakan antisipasi terhadap resiko kecelakaan kerja. Perundangan tidak akan ada faedahnya, apalagi pemimpin perusahaan atau industri tidak melaksanakan ketetapanketetapan perundangan itu, untuk mencegah gangguan kesehatan dan daya kerja, ada beberapa usaha yang dapat dilakukan agar para buruh tetap produktif dan mendapatkan jaminan perlindungan keselamatan kerja, yaitu pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala, yaitu untuk evaluasidan pendidikan tentang kesehatan dan keselamatan kepada para buruh. Hal lainnya adalah penyuluhan sebelum bekerja agar mereka mengetahui dan mentaati peraturan dan lebih berhati-hati. K3 bukan tanggung jawab pemerintah dan pengusaha saja, tapi kewajiban bersama antar pemerintah, pengusaha, pekerja dan masyarakat. Secara faktual ditemukan masih rendahnya pemahaman berbagai pihak yang terkait dalam bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Indonesia, pada artikel yang terdapat dalam makalah ini dapat dilakukan beberapa tindakan terkait dengan permasalahan tersebut, yaitu : a. Perlu ditetapkan bentuk perlindungan bagi karyawan dalam menghadapi kejadian kecelakaan kerja. kesadaran karyawan tentang keselamatan kerja dan tanggung jawab perusahaan dan karyawan sehingga perusahaan memiliki tingkat perlindungan yang dibutuhkan. b. Pihak manajemen menentukan apakah peraturan tentang keselamatan kerja bersifat formal ataukah informal. Secara formal dimaksudkan setiap aturan dinyatakan secara tertulis, dilaksanakandan dikontrol sesuai dengan aturan. Sementara secara informal dinyatakan tidak tertulis atau konvensi dan dilakukan melalui pelatihan dan kesepakatan-kesepakatan. c. Tindakan proaktif dan reaktif dalam pengembangan prosedur dan rencana tentang keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Proaktif berarti perbaikan terus menerus prosedur dan rencana sesuai kebutuhan perusahaan dan

karyawan. Sementara reaktif, usaha untuk segera mengatasi masalah keselamatan dan kesehatan kerja setelah suatu kejadian timbul. d. Pihak manajemen dapat menggunakan tingkat derajat keselamatan dan kesehatan kerja yang rendah sebagai faktor promosi perusahaan ke khalayak luas. Artinya perusahaan sangat peduli dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk menerapkan strategi di atas terdapat beberapa pendekatan sistematis yang dilakukan secara terintegrasi agar program kesehatan dan keselamatan kerja dapat berjalan efektif di dalam perusahaan terkait, yaitu : a. Pendekatan Keorganisasian b. Pendekatan Teknis c. Pendekatan Individu

KESIMPULAN

Tindakan yang dapat dilakukan dalam menyikapi kecelakaan kerja yang merugikan pihak buruh antara lain: a. Penetapan bentuk perlindungan bagi karyawan, kesadaran karyawan tentang keselamatan kerja dan tanggung jawab perusahaan. b. Penentuan peraturan informal dan formali. c. Tindakan proaktif dan reaktif dalam pengembangan prosedur dan rencana tentang keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. d. Kepedulian perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

KESIMPULAN

Hukum perburuhan memiliki pengertian: 1. Menurut Molenaar Hukum perburuhan adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokonya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara penguasa dengan penguasa. 2. Levenbach Hukum perburuhan adalah sebagai sesuatu yang meliputi hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja.,dimana pekerjaan itu dilakukan dibawah pimpinan 3. Van Esveld Hukum perburuhan tidak hanya meliputi hubungan kerja yang dilakukan dibawah pimpinan tetapi termasuk pula pekerjaan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab sendiri. 4. Imam Soepomo Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja paa orang lain engan menerima upah. Tujuan pokok hukum perburuhan adalah Pelaksanaan keadilan sosial dalam bidang perburuhan dan pelaksanannya diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan. Menurut Senjung H. Manulang tujuan hukum perburuhan meliputi: a) Untuk mencapai ketenagakerjaan. b) Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tak terbatas dari pengusaha misalnya dengan membuat perjanjian atau menciptakan peraturanperaturan yang bersifat memaksa agar pengusahA tidak bertindak sewenagwenang terhadap tenaga kerja sebagai pihak yang lemah. Apabila dihubungkan dengan 2 (dua) kasus tersebut di atas dapat dikatakan bahwa hakhak buruh harus dipehatikan oleh para majikan, dengna kata lain majikan para buruh atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang

tidak dapat seenaknya melepas tanggung jawab dan memberikan sebuah keputusan yang dalam hal ini dapat merugikan para buruh karena hal-hal yang berhubungan dengan kesewenang-wenang yang dilakukan oleh para majikan jelas-jelas melanggar kode etik dalam hubungan kerja antara buruh dan majikan. Dalam hal ini sebisa mungkin dapat menciptakan sebuah hubungan yang saling menguntungkan di antara para pihak.


								
To top