Involusi Masyarakat di Tengah Pesta Demokrasi by adicupe

VIEWS: 34 PAGES: 2

									Involusi Masyarakat di Tengah Pesta Demokrasi

Oleh : Supriadi

           Ruang-ruang budaya politik, ekonomi, hukum, media, hiburan, pendidikan, bahkan
agama dipenuhi oleh berbagai strategi populer atau popularisme, yang menggunakan model-
model strategi dan psikologi massa budaya populer, dalam rangka mencari popularitas,
menghimpun massa, memenangkan pemilihan, mendapatkan pengikut, meningkatkan rating
atau mencari keuntungan—popular strategies. Demikian ungkapan Yasraf Amir Piliang dalam
sebuah tulisannya mengenai banalitas budaya.
           Adalah sebuah keniscayaan bahwa di setiap proses Pemilihan Kepala Daerah di
sejumlah wilayah di Indonesia senantiasa melahirkan wahana baru bagi masyarakat dimana
kemudian harapan-harapan tentang kondisi yang lebih baik kan terwujud dari salah satu figure
kandidat yang tampil. Harapan-harapan itu tentunya sangat berdasar dari kondisi yang dialami
sekarang yang diharapkan mampu dipahami oleh kalangan elit yang mengambil bagian
penting dalam setiap proses kebijakan. Tentunya memang bahwa proses pemilihan kepala
daerah secara langsung dapat lebih memberikan porsi yang lebih besar kepada khalayak
sebagai bagian dari upaya pencerdasan bangsa khususnya di bidang politik.
           Namun hal miris terjadi ketika kenyataan yang ada menunjukkan tingkat partisipasi
masyarakat kelas terbawah semakin termarjinalkan dalam proses tersebut. Masyarakat hanya
bisa terbuai dengan berbagai opini yang ditelorkan oleh para kandidat. Tentunya tidak ada
kandidat yang menginginkan pencitraan buruk.
           Menyadari bahwa masyarakat semakin “mahal” dalam setiap proses pemilihan
kepala daerah, para elit mencoba melanggengkan dominasinya. Dominasi pengetahuan.
Masyarakat tak pernah dibiarkan untuk tahu secara detail setiap informasi yang ada dimana
informasi tersebut sesungguhnya menjadi hak public. Asumsinya adalah membiarkan
masyarakat dalam ketidaktahuan agar masyarakat tak dapat menuntut segala haknya.
Misalnya, menjelang Pilkada, para figure yang berniat “maju” sebagai salah satu kandidat akan
getol berbuat “baik” kepada masyarakat. Para elit tiba-tiba menjadi dermawan dan ingin tampil
layaknya seorang malaikat penyelamat. Miris memang. Namun itulah kenyataanya. Seorang
Bupati yang berniat mencalonkan diri kembali, tiba-tiba menjadi peduli terhadap kemiskinan,
berkoar-koar tentang kesejahteraan rakyat, membagi-bagikan sumbangan kepada setiap
kelompok atas nama pribadinya.
           Melalui media-media massa, citra positif dari apa yang telah dilakoknkan oleh para
elit dipatenkan dalam kesadaran berskala massif. Akhirnya proses pencerdasan pun tak pernah
usai karena yang ada alah manipulasi kesadaran atas fakta.
           Menurut hemat penulis, hal yang mestinya jadi perhatian utama adalah bagaimana
melanjutkan agenda perubahan masyarakat dalam koridor yang konstruktif. Bukannya
membuai masyarakat dengan impian yang dibangun sesaat dan setelah itu hilang begitu saja
tanpa pernah mampu tuk diungkit karena ketiadaan akses ke kekuasaan oleh sebagian besar
masyarakat.
           Dengan mencermati kondisi tersebut di atas, kita dapat menarik sebuah anggapan
bahwa telah terjadi sebuah involusi di dalam masyarakat karena ketiadaan empati secara
mendasar oleh para pemegang kebijakan. Sekedar mengingatkan akan kata involusi, oleh
antropolog Goldenweiser (1936) dan Geertz (1963), konsep ini menggambarkan kebudayaan
yang sudah mapan, namun jika tidak mampu menstabilkan dan mendinamiskan dirinya, ia
akan mengalami kerumitan ke dalam (involutive) dan melahirkan kemandekan. Atau dalam
pemahaman penulis, involusi adalah sebuah proses perubahan yang sebenarnya klise. Artinya
bahwa secara sepintas terlihat adanya perubahan, tapi bila ditilik secara seksama maka yang
terjadi hanyalah perubahan wajah tanpa perubahan karakter. Tak ada perubahan secara
radikal. Semua hanya bersifat permukaan.
          Kembali ke pembahasan Pilkada, bahwa kesadaran yang lahir adalah sebuah
kesadaran yang sifatnya terberi (given) tidaklah lagi menjadi perhatian selama agenda
pemenangan pilkada. Namun, yang ada adalah bagaimana bisa menciptakan kondisi
menguntungkan bagi kandidat meskipun dengan membuat masyarakat menjadi pemimpi.
Mengutip ungkapan Yasraf Amir Piliang, masyarakat dimanipulasi emosinya, sehingga
mencapai kondisi puncak tak terkendali atau ekstasi, yang diperlihatkan dalam berbagai
bentuk teriakan, tangisan atau kesedihan massa, baik dalam aktivitas politik, tontonan media,
atau ritual keagamaan. Upaya untuk menciptakan pemilih rasional sangatlah minim, bahkan
yang ada hanyalah pemilih ambigu yang tak cukup punya alasan rasional dalam memilih.
Masyarakat kita pun akhirnya semakin terjebak dalam involusi yang tak berkesudahan.
          Banalitas politik (banality of politics) telah menciptakan ruang-ruang publik politik
yang dipenuhi oleh segala sesuatu yang bersifat permukaan, dangkal dan populer, yang tidak
konstruktif bagi pendidikan publik politik. Berbagai keputusan politik (pilihan politik,
kebijakan politik, strategi politik) sangat dibentuk oleh sifat populerisme ini, sehingga
menggiring ke arah ‘pengkerdilan politik’, yang kini menggantungkan hidupnya pada citra
permukaan dan populerisme tokoh. Demikian ungkapan Yasraf.
          Di akhir tulisan, penulis berharap kan tercipta kondisi yang lebih menguntungkan
bagi masyarakat dalam setiap agenda perubahan. Tentunya perubahan yang senantiasa
mencermati masalah mendasar dari masyarakat. Impian tuk melihat bangsa ini lebih baik tak
pernah berhenti. Pengabdian semoga senantiasa menjadi kata kunci dalam tiap proses
pengambilan kebijakan dan opini dalam pilkada dari para kandidat semoga tak menjadi
dongeng di hari depan.[]


19 Mei 2008

								
To top