ASEAN

Document Sample
ASEAN Powered By Docstoc
					Pendahuluan
Reputasi ASEAN yang dicapai selama 40 tahun adalah sebagai modal dasar dan kuat dalam
menghadapi tantangan kerjasama di masa mendatang. Terlepas dari segala kekurangannya,
ASEAN yang dibentuk tanggal 8 agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok telah memperlihatkan
peran penting dalam menjamin stabilitas kawasan. Pada awalnya ASEAN dibentuk dengan
semangat melawan bahaya komunisme. Maka ketika terjadi deideologisasi di tingkat global dan
regional awal tahun 1990-an, sempat muncul tentang relevansi ASEAN.1
Berbagai kritik terhadap ASEAN beberapa tahun belakangan ini muncul karena sebagai
organisasi, potensi ASEAN dipandang semakin melemah. Salah satu penyebabnya diterapkannya
prinsip Non-intervention. Prinsip tersebut menjadi dasar utama dalam hubungan antar negara
anggota dan dipegang teguh oleh para negara anggotanya dengan dasar souveregny. Di satu sisi,
selama 40 tahun perjalanan ASEAN, prinsip ini justru tetap mempertahankan ASEAN sebagai
satu-kesatuan. Namun disisi lain, apabila prinsip noon-intervensi lebih flexibel, maka akan
terbuka peluang penyelesaian berbagai permasalahan internal seperti kasus Myanmar dan
Thailand di Tingkat ASEAN.
Menghadapi kenyataan tersebut, disadari bahwa prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bagi
negara-negara anggota untuk tetap bertahan di dalam ASEAN, dimana nilai sebuah Keuntungan
sebuah negara pada kerjasama kawasan tentunya akan sangat bergantung pada apakah
kepentingan-kepentingan nasional negara tersebut pada kerjasama kawasan terlaksana dimana
dilain sisi keuntungan berarti bahwa ada nilai dan hal positif yang didapatkan dari ikut berperan
serta didalam kerjasama kawasan tersebut tidak hanya pada aspek dalam negeri atau kebutuhan-
kebutuhan materil semata tetapi juga bagaimana keuntungan tersebut juga muncul pada aspek
luar dimana posisi dan peran negara tersebut menjadi baik dalam citra internasional dibelbagai
bidang dan aspek.


Permasalahan Penelitian
Keikutsertaan Indonesia dalam ASEAN sejak awal pendiriannya 1967 hingga sekarang menuntut
pentingnya mengetahui sampai sejauhmana Indonesia mendapatkan nilai keuntungan berikut
kerugian yang mungkin muncul dari berkontribusi pada kerjasama regional Asia Tenggara,
ASEAN. Hal ini nantinya sebagai pertimbangan bagi kepentingan-kepentingan nasional

1
    Ratna Shofi Inayati, 2007. Menuju Komunitas ASEAN 2015: Dari State Oriented ke People Oriented, LIPI Indonesia.
Indonesia apakah mendapatkan tempat dalam pelaksanaan kerjasama ASEAN. Dengan demikian
pertanyaan penelitian yang kami lakukan adalah Apa nilai Keuntungan dan Kerugian Indonesia
didalam kerjasama kawasan ASEAN ?


Pembahasan
Dari sisi latar belakang terbentuknya ASEAN dimana Indonesia merupakan salah satu the
founding fathers terciptanya kerjasama kawasan Asia Tenggara ASEAN. ASEAN berdiri tahun
1967, di tengah situasi regional dan internasional yang sedang berubah.Secara geopolitik dan
geoekonomi, kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat strategis. Hal tersebut tercermin
dari adanya berbagai konflik di kawasan yang melibatkan kepentingan negara-negara besar pasca
Perang Dunia II, Persaingan antar negara adidaya dan kekuatan besar lainnya di kawasan antara
lain terlihat dari terjadinya Perang Vietnam.2
Disamping itu, konflik kepentingan juga pernah terjadi diantara sesama negara-negara Asia
Tenggara seperti konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, klaim territorial antara Malaysia
dan Filipina mengenai Sabah, serta berpisahnya Singapura dari Federasi Malaysia.Pembentukan
ASEAN sebagai organisasi regional berasumsi atas kesadaran para pemimpin negara akan
pentingnya sebuah kerja sama untuk menciptakan perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran.
Selain itu juga mempunyai beberapa persamaan yaitu persamaan kepentingan, permasalahan
yang    dihadapi,    pentingnya      kerjasama     dan    solidaritas    negara     di   Asia    Tenggara.
Upaya pembentukan organisasi kerjasama kawasan telah membuahkan hasil dengan
ditandatanganinya Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di
Bangkok oleh Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para
Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand. Deklarasi tersebut
menandai berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of South East
Asian Nations/ASEAN). Masa awal pendirian ASEAN lebih diwarnai oleh upaya-upaya
membangun rasa saling percaya (confidence building) antar negara anggota guna
mengembangkan kerjasama regional yang bersifat kooperatif namun belum bersifat integratif.




2
  Keuntungan indonesia bagi asean, diakses dalam http://newssecond.wordpress.com/2011/10/03/keuntungan-
indonesia-bagi-asean/
Minimal dua dari Tujuan ASEAN yang terdapat dalam Bangkok Charter3 menjadi keuntungan
bagi Indonesia yang didapat dari pengalaman sejarah paska kolonialisme dan menjaga keuntuhan
NKRI dalam :
    1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan
        di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan
        untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang
        sejahtera dan damai;
    2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan
        dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta
        mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
Selain itu ada beberapa norma dasar yang tumbuh dalam proses evolusi ASEAN selaku
organisasi regional antara lain yaitu menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi
damai. Berakhirnya konfrontasi dan keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan ASEAN
merupakan blessing in disguise bagi pembentukan norma hubungan antarnegara yang menentang
penggunaan kekerasan. Walaupun konfrontasi menciptakan ketegangan yang luar biasa,
keputusn Soeharto untuk menghentikan konfrontasi melegakan negara-negara tetangga dan
memuluskan jalan menuju pembentukan organisasi regional yang mementang prinsip
penggunaan kekerasan dalam hubungan dengan sesama anggota. Di samping itu, pembentukan
ASEAN pada hakikatnya membuka jalan bagi Indonesia untuk mendapatkan pengaruh tanpa
harus menggunakan kekerasan.




Selain itu juga Terdapat beberapa keuntungan bagi Indonesi4a, dengan meratifikasi Piagam
ASEAN5 :




3
  ASEAN Charter, diakses dalam http://www.aseansec.org/publications/ASEAN-Charter.pdf
4
  Keuntungan Indonesia menjadi Anggota ASEAN, diakses dalam
http://rizkiha51.wordpress.com/2010/04/09/keuntungan-indonesia-menjadi-anggota-asean/
5
  http://www.aseansec.org/21861.htm
Pertama, terjaminnya integritas wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
terutama untuk menghindari penggunaan wilayah-wilayah negara-negara anggota ASEAN untuk
kegiatan yang dapat membahayakan Indonesia.
Kedua, berkurangnya potensi ancaman dan kejahatan lintas negara, baik dalam bentuk
tradisional maupun nontradisional, melalui kerja sama yang lebih intensif antarnegara anggota
ASEAN.
Ketiga, terciptanya situasi kawasan yang lebih kondusif bagi Indonesia untuk mengonsentrasikan
sumber dayanya guna peningkatan pembangunan nasional.
Keempat, terciptanya penguatan kapasitas ekonomi Indonesia dalam berintegrasi ke ekonomi
global dengan meningkatkan daya tarik ekonomi ASEAN melalui penciptaan pasar tunggal dan
berbasis produksi (single market and production base).
Kelima, terciptanya peningkatan kesadaran dan penghormatan masyarakat di kawasan akan
keanekaragaman budaya, kearifan lokal, dan warisan Indonesia.
Keenam, terciptanya peningkatan kerja sama di berbagai bidang sosial, antara lain, pengelolaan
lingkungan hidup, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemuda, perempuan, kesehatan,
serta penanganan bencana alam.
Ketujuh, terpusatnya kegiatan ASEAN di Indonesia seiring dengan peningkatan fungsi
kelembagaan Sekretariat ASEAN dan pembentukan Perutusan Tetap Negara-Negara Anggota
ASEAN di Jakarta melalui peningkatan frekuensi pertemuan ASEAN yang diadakan di Jakarta
Pada tahun 2015, politik luar negeri Indonesia dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara
lain adalah kompleksitas konstelasi politik, ekonomi, keamanan, pertahanan, sosial, dan budaya
akan tetap menyita perhatian pemerintah. Tantangannya adalah bagaimana menjaga stabilitas
dalam negeri untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat internasional terhadap pemerintah
Indonesia. Keberhasilan upaya-upaya diplomasi total akan masih menjadi tantangan ke depan
untuk menjaga kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia, yang sekaligus pula
sebagai upaya untuk mencapai prioritas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005-2025 untuk mengkomunikasikan kepada publik internasional tentang Indonesia
yang demokratis dengan masyarakat yang pluralistik, Islam yang moderat, dan upaya
pembangunan ekonomi yang progresif. Selain itu, Indonesia harus melanjutkan upaya
mengkomunikasikan peran aktif Indonesia dalam memelihara perdamaian dan keamanan dunia
serta membangun kawasan Asia Tenggara yang aman, damai dan berkemakmuran.
Diplomasi juga diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan kinerja ekspor, peningkatan arus
investasi dan wisatawan, penyelesaian masalah hutang luar negeri, perluasan kesempatan kerja
bagi TKI di luar negeri, pengentasan kemiskinan melalui pencapaian Millennium Development
Goals, dan peningkatan kerja sama teknik antarnegara. Selain itu, persoalan-persoalan seperti
penegakkan hukum, terorisme masalah korupsi, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup,
pengentasan rakyat dari kemiskinan melalui pencapaian Millennium Development Goals,
pemajuan dan penghormatan hak asasi manusia (HAM), penyelesaian wilayah perbatasan,
tuntutan akan kualitas koordinasi penanganan, pelayanan dan perlindungan terhadap WNI di luar
negeri, akan tetap mewarnai dinamika pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka kerjasama
internasional.
Pada saat yang bersamaan Indonesia juga menghadapi kompleksitas lingkungan regional dan
multilateral. Pendekatan multilateralisme dan regionalisme Indonesia diharapkan mampu
memberikan kontribusi dalam upaya mengembangkan semangat intrakawasan dalam
mengimbangi sikap unilateralisme. Untuk itulah, pada tataran regional ASEAN 2015, setidaknya
yang perlu dipersiapkan bangsa Indonesia adalah kesetaraan (equity), keamanan (security) dan
keberlanjutan (sustainability). Hal ini paralel dengan Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium
Development Goals; MDGs) yang disepakati oleh 189 negara pada tahun 2000, dinyatakan
sejumlah prioritas pembangunan yang mencakup, di antaranya: penanggulangan kemiskinan dan
kelaparan; kesetaraan akses ke layanan pendidikan dasar; kesetaraan jender dan pemberdayaan
perempuan; penurunan angka kematian anak; peningkatan kesehatan ibu; dan kelestarian
lingkungan hidup. Penegasan arti penting manusia dalam pembangunan juga tercermin dalam
Indeks Pembangunan Manusia (Human Developmen Index; HDI), yang berfokus pada
ketersediaan pilihan manusia dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan daya beli.
Selain permasalahan daya saing, hingga hari ini bangsa Indonesia masih dihadapkan pada
sejumlah permasalahan pembangunan yang mendasar seperti meluasnya kemiskinan, masih
terdapatnya potensi konflik sosial, terbatasnya akses masyarakat ke layanan dasar (seperti
layanan pangan, kesehatan, dan obat- obatan, energi, transportasi, informasi dan komunikasi, dan
rasa aman), serta terdegradasinya lingkungan hidup. Di samping itu semua, kemampuan ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek) bangsa Indonesia juga masih sangat terbatas, sehingga iptek
bangsa Indonesia belum mempunyai peranan yang berarti dalam penyelesaian berbagai
permasalahan pembangunan tersebut. Hal ini berimplikasi pada tingginya tingkat ketergantungan
berbagai kegiatan pembangunan dengan negara lain. Kondisi tersebut menghadirkan suatu
tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk, di satu sisi membangun SDM bangsa, dan di
sisi lain meningkatkan peranan SDM yang berkualitas dalam menjawab permasalahan
pembangunan. Indonesia tidak dapat membangun daya saing nasional dalam waktu sekejap
sehingga perlu tahapan dengan melakukan transformasi di semua bidang. Untuk itulah sangat
tepat jika visi Indonesia 2020 adalah wujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi,
bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan
negara. Bagi bangsa Indonesia yang berdaulat dan menganut prinsip bebas-aktif, dibutuhkan
suatu strategi peningkatan daya saing industri yang mengombinasikan prinsip interdependensi
(melalui impor) dan independensi (melalui penguasaan iptek) sehingga daya saing bangsa dapat
dicapai dalam kerangka menuju ASEAN Community 2015.
Berangkat dari kenyataan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia akan tercapainya kesepakatan
pembentukan dan pelaksanaan ASEAN Community pada tahun 2015, sekiranya kerugian
Indonesia menurut penulis adalah ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi ide Community
tersebut secara penuh.
Untuk menghadapi kenyataan dipercepatnya pelaksanaan ASEAN Community pada tahun 2015
maka Indonesia harus mampu mengurangi segala kemungkinan kerugian dengan memanfaatkan
setiap aspek yang memberikan keuntungan bagi Indonesia, ini merupakan salah satu cara
minimum untuk menghadapi kerugian yang bisa memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan
dan pembangunan Indonesia didalam ASEAN.
Saat ini masih ada gap yang cukup lebar antara keyakinan pemerintah di satu sisi dan
kekhawatiran masyarakat di sisi lain. Pemerintah sangat optimistis dengan menyebut sederet
peluang yang akan diperoleh Indonesia. Sementara di pihak lain masyarakat pesimistis bukan
hanya Indonesia tidak mendapat manfaat, tetapi justru mendapatkan kerugian saja.6
Perdagangan bebas ASEAN dengan China (ACFTA) yang menimbulkan banyak dampak negatif
bagi Indonesia selalu menjadi pembandingnya. Memang benar ada manfaat ACFTA bagi
masyarakat konsumen karena saat ini dapat menikmati berbagai produk dengan harga lebih




6
  Dimana Posisi Indonesia ? diakses dalam
http://www.aepi.or.id/site/index.php?option=com_content&view=article&id=113:di-mana-posisi-
indonesia&catid=38:pengurus-dan-anggota-aepi&Itemid=57
murah. Akan tetapi di sisi produksi, ACFTA telah menimbulkan biaya besar dengan terjadinya
deindustrialisasi.7
Pada Bali Concord II bulan Oktober 2003 ditetapkan tiga pilar untuk merealisasikan visi
ASEAN, yakni ASEAN Economic Community, ASEAN Security, dan ASEAN Socio-Cultural
Community. Di bidang ekonomi, bersatunya ASEAN dinilai sangat penting baik dilihat dari sisi
konsumsi maupun sisi pasok karena Masyarakat ASEAN akan menjadi pasar yang sangat besar
(single regional market) dan sebagai basis produksi yang efisien (regional production based).8
Integrasi ekonomi ASEAN ini akan memberikan konsekuensi pada dihapuskannya semua
hambatan investasi dan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif untuk memperlancar aliran
barang dan jasa, modal maupun tenaga kerja. Selain itu, semua aturan di seluruh negara ASEAN
juga harus diharmonisasikan dan disederhanakan sehingga investor ASEAN akan bebas
memasuki sektor yang semula masih tertutup.
Pada akhirnya, menyongsong terbentuknya Masyarakat ASEAN, setiap negara di kawasan ini
akan berdandan dan saling berlomba untuk menarik investasi lebih banyak. Maka tidak jarang
mereka lupa apa yang menjadi agenda utama pembangunan ekonominya dan lupa pada
kepentingan nasionalnya.Karena pada dasarnya secara tidak sadar telah menyerahkan agenda
kepada multinational corporation (MNC). Pemilik modal yang akan merencanakan ASEAN
akan menjadi pasar apa dan produsen apa. Dengan strategi outsourcing, MNC akan memetakan
strategi industri di 10 negara ASEAN.
Indonesia, dengan kondisinya saat ini, sangat mungkin akan dipetakan sebagai pemasok bahan
baku dan bahan mentahnya saja. Hal yang sama akan terjadi pada berbagai sektor industri. Bila
ini yang terjadi, saat ASEAN telah terintegrasi sebagai basis produksi, Indonesia akan menjadi
pencipta nilai tambah minimal. Tanpa ada strategi dan implementasi yang jelas, Indonesia tidak
akan mampu memosisikan dirinya untuk mendapatkan manfaat maksimal. Indonesia dipaksa
untuk ikhlas bila diposisikan oleh para pemilik modal dunia sebagai penyedia energi,bahan baku,
dan bahan energi bagi industri-industri di ASEAN. Tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain
berpikir dan bekerja keras untuk menyiapkan diri dalam tiga tahun yang tersisa.



7
  Menakar keuntungan Indonesia dalam ACFTA, diakses dalam http://www.scribd.com/doc/39084582/Menakar-
Keuntungan-Indonesia-Dalam-AC-FTA
8
  Indonesia dan ASEAN Community 2015, diakses dalam
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26338/4/Chapter%20I.pdf
Kesimpulan
Keuntungan dan kerugian Indonesia dalam kerjasama ASEAN secara spesifik terlihat dari
kesiapan atau tidaknya Indonesia turut serta dalam percepatan ASEAN Community tahun 2015,
ASEAN memberikan keuntungan banyak pada Indonesia selagi Indonesia mampu menjamin
nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan negara dibentuk didalam ASEAN, selain itu sebagai
sebuah organisasi kerjasama regional, kepentingan luar negeri Indonesia sangatlah melekat pada
ASEAN,dimana secara hirarki bahwa keutuhan ASEAN saat ini juga merupakan simbol terhadap
kedaulatan negara-negara anggota dimana tetap tercipta stabilitas dalam melakukan setiap
perilaku politik, ketahanan rezim, dan dukungan ekonomi yang bebas dari konflik yang mampu
terkemuka. Keuntungan ini menjadi dasar terhadap lahirnya keuntungan-keuntungan yang lain
bagi Indonesia didalam ASEAN, karena itu Indonesia akan sedapat mungkin memanfaatkan
setiap peluang didalam ASEAN guna mendorong keuntungan negara secara kontinyu.
Sedangkan kerugian, adalah dengan tidak menyediakan diri untuk agenda-agenda yang telah
ditetapkan ASEAN, posisi ekonomi Indonesia yang lemah sebenarnya menjadi kerugian dimana
tidak mampunya Indonesia untuk turut secara konsekuen untuk mendukung semua upaya dan
kepentingan dari agenda-agenda ASEAN yang telah ditetapkan. Hal ini juga termasuk dalam
muncul enlargement kerjasama ASEAN dengan Mitra kerja ASEAN seperti China dalam
ASEAN+1, ASEAN+3, +6, dan EAS, dimana persaingan global menuntut Indonesia mampu
hadir dan siap menghadapi tantangan tersebut.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:56
posted:1/22/2013
language:
pages:8