Hukum Kesehatan

Document Sample
Hukum Kesehatan Powered By Docstoc
					     Disusun
Kasimin, SH., M Kes.
                                                                              2


                         MODUL KESEHATAN
  POKOK BAHASAN: MALPRAKTEK TENAGA PERAWATAN


                               PENDAHULUAN


A. DESKRIPSI SINGKAT
          Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya merupakan
  salah   satu   indicator   positif   meningkatnya   kesadaran   hukum   dalam
  masyarakat. Sisi negatifnya adalah adanya kecenderungan meningkatnya
  kasus tenaga kesehatan ataupun rumah sakit di somasi, diadukan atau
  bahkan dituntut pasien yang akibatnya seringkali membekas bahkan
  mencekam para tenaga kesehatan yang pada gilirannya akan mempengaruhi
  proses pelayanan kesehatan tenaga kesehatan dibelakang hari.
          Secara psikologis hal ini patut dipahami mengingat berabad-abad
  tenaga kesehatan telah menikmati kebebasan otonomi paternalistik yang
  asimitris kedudukannya dan secara tiba-tiba didudukkan dalam kesejajaran.
  Masalahnya tidak setiap upaya pelayanan kesehatan hasilnya selalu
  memuaskan semua pihak terutama pasien, yang pada gilirannya dengan
  mudah menimpakan beban kepada pasien bahwa telah terjadi malpraktek.


B. TUJUAN
  TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM
  Sertelah akhir pembelajaran           mahasiswa mampu memahami tentang
  malpraktek dan dapat mencegah terjadi malpraktek dalam bidang pelayanan
  kesehatan oleh tenaga perawatan.
  TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS
  Setelah mengikuti proses pembelajaran ini mahasiswa dapat
  1. Menjelaskan pengertian malpraktek
  2. Menjelaskan jenis-jenis malpraktek di bidang pelayanan kesehatan
  3. Menjelaskan cara-cara pembuktian malpraktek
                                                                                                         3


  4. Menjelaskan tentang tanggung jawab hukum
  5. Memahami          upaya       pencegahan          malpraktek        dan      mengetahui         cara
     menghadapi tuntutan hukum.


C. LINGKUP BAHASAN
  1. Pengertian malpraktek
  2. Malpraktek di bidang hukum
  3. Pembuktian malpraktek
  4. Tanggung jawab hukum
  5. Upaya pencegahan dan menghadapi tuntutan malpraktek.


D. PROSES, METODA, DAN ALAT BANTU
  1. Metoda
     a. Ceramah dan tanya jawab
     b. Curah pendapat/brainstorming
  2. Alat Bantu
     a. OHP
     b. Spidol
     c. Transparan
     d. White Board
  3. Proses
     Tahap Pencairan ................................................................................ (15’)
     Kegiatan 1: Perkenalan, menciptakan suasana belajar yang kondusif
     (5’)
     Fasilitator melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
         Memperkenalkan diri
         Fasilitator mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan
         topik pelajaran
         Fasilitator memberi motivasi.
     Kegiatan 2 : Menggali pemahaman (10’)
                                                                                                           4


     Fasilitator menggali sejauh mana pengetahuan linatih terhadap materi
     yang akan diberikan.


     Tahap Belajar ................................................................................... (60’)
     Kegiatan : Penjelasan materi (60’)
     Fasilitator menjelaskan pokok bahasan dan sub pokok bahasan, untuk
     mencapai tujuan khusus, dilanjtkan dengan tanya jawab.
     Tahap Evaluasi .................................................................................. (10’)
     Fasilitator memberikan pertanyaan kepada peserta yang bersedia
     menjawab atau ditunjuk.
     Tahap Penutup .................................................................................. (5’)
     Kegiatan : Rangkuman (5’)
     Fasilitator merangkum secara keseluruhan apa yang disampaikan dan
     menjelaskan materi ini dan mahasiswa diberi kesempatan untuk
     menanyakan hal-hal yang belum dimengerti.


E. EVALUASI
  1. Evaluasi dilaksanakan dengan cara melakukan pengamatan selama
     proses pembelajaran
  2. Evaluasi formatif dilakukan selama proses belajar dengan mengajukan
     pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi yang telah disampaiakan.


F. BAHAN RUJUKAN
  1. Ameln,F., 1991, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Grafikatama Jaya,
     Jakarta.
  2. Dahlan, S., 2002, Hukum Kesehatan, Badan Penerbit Universitas
     Diponegoro, Semarang.
  3. Guwandi, J., 1993, Malpraktek Medik, Fakultas Kedokteran Universitas
     Indonesia, Jakarta.
                                                                            5


                              PENYAJIAN MATERI
                           KEGIATAN BELAJAR 1
                        PENGERTIAN MALPRAKTEK
A. TUJUAN
          Setelah selesai sesi ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan
  pengertian tentang malpraktek serta berlakunya norma etika dan norma
  hukum dalam profesi tenaga perawatan.


B. MATERI POKOK
          Untuk mencapai tujuan     tersebut di atas, melalui kegiatan belajar
  yang akan dibahas dalam modul ini adalah sebagai berikut:
  1. Pengertian malpraktek.
  2. Berlakunya norma etika dan norma hukum dalam profesi kesehatan.


C. URAIAN MATERI
  1. Pengertian malpraktek.
     Malpraktek   merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak
     selalu berkonotasi yuridis. Secara harfiah “mal” mempunyai arti “salah”
     sedangkan “praktek” mempunyai arti “pelaksanaan” atau “tindakan”,
     sehingga malpraktek berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah”.
     Meskipun arti harfiahnya demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut
     dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam
     rangka pelaksanaan suatu profesi.
     Sedangkan difinisi malpraktek profesi kesehatan adalah “kelalaian dari
     seseorang dokter atau perawat        untuk    mempergunakan       tingkat
     kepandaian dan ilmu pengetahuan          dalam mengobati dan merawat
     pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang
     terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama” (Valentin v. La Society
     de Bienfaisance Mutuelle de Los Angelos, California, 1956).
                                                                              6


2. Berlakunya norma etika dan norma hukum dalam profesi kesehatan.
   Di dalam setiap profesi termasuk profesi tenaga perawatan berlaku norma
   etika dan norma hukum. Oleh sebab itu apabila timbul dugaan adanya
   kesalahan praktek sudah seharusnyalah diukur atau dilihat dari sudut
   pandang kedua norma tersebut. Kesalahan dari sudut pandang etika
   disebut ethical malpractice dan dari sudut pandang hukum disebut
   yuridical malpractice. Hal ini perlu difahami mengingat dalam profesi
   tenaga perawatan berlaku norma etika dan norma hukum, sehingga
   apabila ada kesalahan praktek perlu dilihat domain apa yang dilanggar.
   Karena antara etika dan hukum ada perbedaan-perbedaan yang
   mendasar menyangkut substansi, otoritas, tujuan dan sangsi, maka
   ukuran normatif yang dipakai untuk             menentukan adanya ethical
   malpractice atau yuridical malpractice dengan sendirinya juga berbeda.
   Yang   jelas   tidak   setiap   ethical   malpractice   merupakan   yuridical
   malpractice akan tetapi semua bentuk yuridical malpractice pasti
   merupakan ethical malpractice (Lord Chief Justice, 1893).
                                                                               7


                               KEGIATAN BELAJAR 2
                         MALPRAKTEK DIBIDANG HUKUM


A. TUJUAN
        Setelah selesai sesi ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan
  jenis-jenis malpraktek hukum dibidang pelayanan kesehatan.


B. MATERI POKOK
        Dalam upaya mencapai tujuan tersebut di atas, melalui kegiatan
  belajar yang akan dibahas dalam modul ini adalah jenis-jenis malpraktek
  hukum dibidang pelayanan kesehatan.


C. URAIAN MATERI
        Untuk malpraktek hukum atau yuridical malpractice dibagi dalam 3
  kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar, yakni Criminal malpractice,
  Civil malpractice dan Administrative malpractice.
  1. Criminal malpractice
   Perbuatan      seseorang    dapat   dimasukkan     dalam   kategori   criminal
   malpractice manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana
   yakni :
   a. Perbuatan tersebut (positive act maupun negative act) merupakan
       perbuatan tercela.
   b. Dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea) yang berupa
       kesengajaan (intensional), kecerobohan (reklessness) atau kealpaan
       (negligence).
             Criminal malpractice yang bersifat sengaja (intensional) misalnya
             melakukan euthanasia (pasal 344 KUHP), membuka rahasia jabatan
             (pasal 332 KUHP), membuat surat keterangan palsu (pasal 263
             KUHP), melakukan aborsi tanpa indikasi medis pasal 299 KUHP).
                                                                          8


      Criminal malpractice yang bersifat ceroboh (recklessness) misalnya
      melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien informed
      consent.
      Criminal malpractice yang bersifat negligence (lalai) misalnya kurang
      hati-hati mengakibatkan luka, cacat atau meninggalnya pasien,
      ketinggalan klem dalam perut pasien saat melakukan operasi.
   Pertanggung jawaban didepan hukum pada criminal malpractice adalah
   bersifat individual/personal dan oleh sebab itu tidak dapat dialihkan
   kepada orang lain atau kepada rumah sakit/sarana kesehatan.
2. Civil malpractice
   Seorang tenaga kesehatan akan disebut melakukan civil malpractice
   apabila   tidak     melaksanakan   kewajiban   atau   tidak   memberikan
   prestasinya sebagaimana yang telah disepakati (ingkar janji).
   Tindakan tenaga kesehatan yang dapat dikategorikan civil malpractice
   antara lain:
     a. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib
        dilakukan.
     b. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan
        tetapi terlambat melakukannya.
     c. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan
        tetapi tidak sempurna.
     d. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya
        dilakukan.
     Pertanggung jawaban civil malpractice dapat bersifat individual atau
     korporasi dan dapat pula dialihkan pihak lain berdasarkan principle of
     vicarius liability. Dengan prinsip ini maka rumah sakit/sarana
     kesehatan dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan
     karyawannya (tenaga kesehatan) selama tenaga kesehatan tersebut
     dalam rangka melaksanakan tugas kewajibannya.
                                                                         9


3. Administrative malpractice
   Tenaga     perawatan    dikatakan     telah   melakukan   administrative
   malpractice manakala tenaga perawatan tersebut telah melanggar
   hukum administrasi. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan police
   power, pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkan berbagai
   ketentuan di bidang kesehatan, misalnya tentang persyaratan bagi
   tenaga perawatan untuk menjalankan profesinya (Surat Ijin Kerja,
   Surat Ijin Praktek), batas kewenangan serta kewajiban tenaga
   perawatan. Apabila aturan tersebut dilanggar maka tenaga kesehatan
   yang     bersangkutan    dapat      dipersalahkan   melanggar    hukum
   administrasi.
                                                                              10


                            KEGIATAN BELAJAR 3
   PEMBUKTIAN MALPRAKTEK DIBIDANG PELAYANAN KESEHATAN


A. TUJUAN
            Setelah selesai sesi ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan
  tentang cara-cara pembuktian dalam gugatan/tuntutan hukum dalam
  malpraktek pelayanan kesehatan.


B. MATERI POKOK
            Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, melalui kegiatan      belajar
  yang akan dibahas dalam modul ini adalah sebagai berikut:
  1. Pembuktian secara langsung
  2. Pembuktian secara tidak langsung


C. URAIAN MATERI
            Dari definisi malpraktek “adalah kelalaian dari seseorang dokter atau
  perawat     untuk     mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengeta-
  huan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan ter-
  hadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang
  sama”. (Valentin v. La Society de Bienfaisance Mutuelle de Los Angelos,
  California, 1956).
            Dari definisi tersebut   malpraktek harus dibuktikan bahwa apakah
  benar     telah terjadi kelalaian tenaga kesehatan dalam menerapkan ilmu
  pengetahuan dan keterampilan yang ukurannya adalah lazim dipergunakan
  diwilayah tersebut.
  Andaikata akibat yang tidak diinginkan tersebut terjadi apakah bukan
  merupakan resiko yang melekat terhadap suatu tindakan medis tersebut (risk
  of treatment) karena perikatan dalam transaksi teraputik antara tenaga
  kesehatan dengan        pasien adalah perikatan/perjanjian jenis daya upaya
  (inspaning verbintenis) dan bukan perjanjian/perjanjian akan hasil (resultaat
  verbintenis).
                                                                        11


        Sebagai contoh adanya komplain terhadap tenaga perawatan dari
pasien yang menderita radang uretra setelah pemasangan kateter. Apakah
hal ini dapat dimintakan tanggung jawab hukum kepada tenaga perawatan?
Yang perlu dipahami semua pihak adalah apakah ureteritis bukan merupakan
resiko yang melekat terhadap pemasangan kateter? Apakah tenaga
perawatan dalam memasang kateter telah sesuai dengan prosedur
profesional ?.
Hal-hal inilah yang menjadi pegangan untuk menentukan ada dan tidaknya
malpraktek.
      Apabila tenaga perawatan didakwa telah melakukan kesalahan
profesi, hal ini bukanlah merupakan hal yang mudah bagi siapa saja yang
tidak memahami profesi kesehatan dalam membuktikan ada dan tidaknya
kesalahan.
Dalam hal tenaga perawatan didakwa telah melakukan ciminal malpractice,
harus dibuktikan apakah perbuatan tenaga perawatan tersebut telah
memenuhi unsur tidak pidanya yakni :
a. Apakah perbuatan (positif act atau negatif act) merupakan perbuatan yang
   tercela
b. Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sikap batin (mens rea) yang
   salah (sengaja, ceroboh atau adanya kealpaan).
        Selanjutnya apabila tenaga perawatan dituduh telah melakukan
kealpaan sehingga mengakibatkan pasien meninggal dunia, menderita luka,
maka yang harus dibuktikan adalah adanya unsur perbuatan tercela (salah)
yang dilakukan dengan sikap batin berupa alpa atau kurang hati-hati ataupun
kurang praduga.
        Dalam kasus atau gugatan adanya civil malpractice pembuktianya
dapat dilakukan dengan dua cara yakni :
1. Cara langsung
          Oleh Taylor membuktikan adanya kelalaian memakai tolok ukur
   adanya 4 D yakni :
                                                                             12


   a. Duty (kewajiban)
      Dalam hubungan perjanjian tenaga perawatan dengan pasien, tenaga
      perawatan haruslah bertindak berdasarkan
      1) Adanya indikasi medis
      2) Bertindak secara hati-hati dan teliti
      3) Bekerja sesuai standar profesi
      4) Sudah ada informed consent.
   b. Dereliction of Duty (penyimpangan dari kewajiban)
      Jika seorang tenaga perawatan melakukan asuhan keperawatan
      menyimpang dari apa yang seharusnya atau tidak melakukan apa
      yang seharusnya dilakukan menurut standard profesinya, maka tenaga
      perawatan tersebut dapat dipersalahkan.
   c. Direct Causation (penyebab langsung)
   d. Damage (kerugian)
      Tenaga perawatan untuk dapat dipersalahkan haruslah ada hubungan
      kausal (langsung) antara penyebab (causal) dan kerugian (damage)
      yang diderita oleh karenanya dan tidak ada peristiwa atau tindakan
      sela diantaranya., dan hal ini haruslah dibuktikan dengan jelas. Hasil
      (outcome) negatif     tidak dapat sebagai dasar menyalahkan tenaga
      perawatan.
               Sebagai adagium dalam ilmu pengetahuan hukum, maka
      pembuktiannya adanya kesalahan dibebankan/harus diberikan oleh si
      penggugat (pasien).
2. Cara tidak langsung
         Cara tidak langsung merupakan cara pembuktian yang mudah bagi
   pasien, yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya
   sebagai hasil layanan perawatan (doktrin res ipsa loquitur).
   Doktrin res ipsa loquitur dapat diterapkan apabila fakta-fakta yang ada
   memenuhi kriteria:
   a. Fakta tidak mungkin ada/terjadi apabila tenaga perawatan tidak lalai
                                                                         13


b. Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab tenaga
   perawatan
c. Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien dengan perkataan
   lain tidak ada contributory negligence.
Misalnya    ada   kasus     saat   tenaga      perawatan   akan   mengganti/
memperbaiki kedudukan jarum infus pasien bayi,             saat menggunting
perban ikut terpotong jari pasien tersebut .
Dalam hal ini jari yang putus dapat dijadikan fakta yang secara tidak
langsung dapat membuktikan kesalahan tenaga perawatan, karena:
a. Jari    bayi tidak akan terpotong apabila tidak ada kelalaian tenaga
   perawatan.
b. Membetulkan jarum infus adalah merupakan/berada pada tanggung
   jawab perawat.
c. Pasien/bayi tidak      mungkin dapat memberi andil akan kejadian
   tersebut.
                                                                               14


                          KEGIATAN PEMBELAJARAN 4
                          TANGGUNG JAWAB HUKUM


A. TUJUAN
           Setelah selesai sesi ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan
  tentang pertanggung jawaban dalam hukum dalam kaitannya dengan
  pelayanan kesehatan.


B. MATERI POKOK
           Untuk mencapai        tujuan tersebut di atas, melalui kegiatan belajar
  akan dibahas dalam modul ini adalah sebagai berikut:
  1. Contractual liability
  2. Vicarius liability
  3. Liability in tort


C. URAIAN MATERI
           Seperti dikemukakan di depan bahwa tidak setiap upaya kesehatan
  selalu dapat memberikan kepuasan kepada pasien baik berupa kecacatan
  atau bahkan kematian. Malapetaka seperti ini tidak mungkin dapat dihindari
  sama sekali. Yang perlu dikaji apakah malapetaka           tersebut merupakan
  akibat kesalahan perawat atau merupakan resiko tindakan, untuk selanjutnya
  siapa yang harus bertanggung gugat apabila kerugian tersebut merupakan
  akibat kelalaian tenaga perawatan.
           Di dalam transaksi teraputik ada beberapa macam tanggung gugat,
  antara lain:
  1. Contractual liability
     Tanggung gugat ini timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban
     dari hubungan           kontraktual yang sudah disepakati.      Di lapangan
     pengobatan, kewajiban yang harus dilaksanakan adalah daya upaya
     maksimal, bukan keberhasilan, karena health care provider baik tenaga
                                                                             15


   kesehatan maupun rumah sakit hanya bertanggung jawab atas pelayanan
   kesehatan yang tidak sesuai standar profesi/standar pelayanan.
2. Vicarius liability
   Vicarius liability atau respondeat superior ialah tanggung gugat yang
   timbul atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang ada dalam
   tanggung      jawabnya   (sub   ordinate),   misalnya   rumah   sakit   akan
   bertanggung gugat atas kerugian pasien yang diakibatkan kelalaian
   perawat sebagai karyawannya.
3. Liability in tort
   Liability in tort adalah tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum
   (onrechtmatige daad). Perbuatan melawan hukum tidak terbatas haya
   perbuatan yang melawan hukum, kewajiban hukum baik terhadap diri
   sendiri maupun terhadap orang lain, akan tetapi termasuk         juga yang
   berlawanan dengan kesusilaan atau berlawanan dengan ketelitian yang
   patut dilakukan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda
   orang lain (Hogeraad 31 Januari 1919).


   Ilustrasi kasus
   Di ruang UGD datang seorang pasien yang habis bermain perahu
   selancar dengan keluhan telinganya terdengar bunyi gemuruh. Setelah
   diperiksa oleh seorang dokter residen, dokter tersebut memberi instruksi
   kepada seorang siswa perawat untuk memberikan tetes telinga kepada
   pasien. Dokter bermaksud memberikan obat tetes telinga glycerine dan
   acid carbol, tetapi tidak mencatatnya pada kartu pasien.
   Pasien komplain karena setelah mendapat obat tetes telinga (yang
   meneteskannya teman si pasien) ternyata obat tersebut mengakibatkan
   kerusakan sebagian kendang telinga dan pendengarannya rusak secara
   permanen.
          Pada saat mengajukan bukti-bukti dokter menyatakan bahwa ia
   telah memerintahkan untuk diberikan guttae pro auribus acid carbol atau
   glyserine dan acid carbol drops. Si murid perawat             yang baru
   berpengalaman 18 bulan di rumah sakit tersebut mendengarnya dokter
   mengatakan memberikan instruksi “acid carbol”.
          Hakim perpendapat bahwa dokter telah lalai dalam memberikan
   instruksi kepada seorang murid perawat yang tidak kompeten untuk
   melakukan serta disalahkan cara instruksinya (tidak di tulis dalam kartu
   pasien).
                                                                  16


Lebih lanjut Hakim mengatakan bahwa dalam memberikan instruksi
kepada seorang murid perawat, maka dokter harus menjaga agar
instruksinya itu dimengerti sepenuhnya. Dokter itu seharusnya sebelum
memberikan instruksi harus yakin benar dan mengecek kembali bahwa
murid perawat tersebut cukup kompeten untuk melakukannya dan tahu
apa yang dimaksudkan (Hanson v. The Board of Managemen of the
Perth Hospital and Another, 1938).
                                                                           17


                          KEGIATAN BELAJAR 5
                  UPAYA PENCEGAHAN DAN MENGHADAPI
                        TUNTUTAN MALPRAKTEK


A. TUJUAN
          Setelah sesi ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan langkah-
  langkan dalam upaya pencegahan dan menghadapi tuntutan/gugatan
  malpraktek.


B. MATERI POKOK
          Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, melalui kegiatan belajar yang
  akan dibahas dalam modul ini adalah sebagai berikut:
  1. Upaya pencegahan malpraktek dalam pelayanan kesehatan
  2. Upaya menghadapi tuntutan/gugatan pasien .


C. URAIAN MATERI
  1. Upaya pencegahan malpraktek dalam pelayanan kesehatan
     Dengan adanya kecenderungan masyarakat untuk menggugat tenaga
     perawatan karena adanya mal praktek diharapkan para perawat dalam
     menjalankan tugasnya selalu bertindak hati-hati, yakni:
     a. Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upaya-
        nya, karena perjanjian berbentuk daya upaya (inspaning verbintenis)
        bukan perjanjian akan berhasil (resultaat verbintenis).
     b. Sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan           informed
        consent.
     c. Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis.
     d. Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada senior atau
        dokter.
     e. Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan
        segala kebutuhannya.
                                                                          18


  f. Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan
     masyarakat sekitarnya.
2. Upaya menghadapi tuntutan hukum
  Apabila   upaya   kesehatan   yang      dilakukan   kepada   pasien   tidak
  memuaskan sehingga perawat menghadapi tuntutan hukum, maka tenaga
  perawatan seharusnyalah bersifat pasif dan pasien atau keluarganyalah
  yang aktif membuktikan kelalaian perawat.
  Apabila tuduhan kepada perawat merupakan criminal malpractice, maka
  tenaga perawatan dapat melakukan :
  a. Informal defence, dengan mengajukan bukti untuk menangkis/
     menyangkal bahwa tuduhan yang diajukan tidak berdasar atau tidak
     menunjuk    pada   doktrin-doktrin    yang   ada,   misalnya   perawat
     mengajukan bukti bahwa yang terjadi bukan disengaja, akan tetapi
     merupakan risiko medik (risk of treatment), atau mengajukan alasan
     bahwa dirinya tidak mempunyai sikap batin (men rea) sebagaimana
     disyaratkan dalam perumusan delik yang dituduhkan.
  b. Formal/legal defence, yakni melakukan pembelaan dengan mengaju-
     kan atau menunjuk pada doktrin-doktrin hukum, yakni dengan
     menyangkal tuntutan dengan cara menolak unsur-unsur pertanggung
     jawaban atau melakukan pembelaan untuk membebaskan diri dari
     pertanggung jawaban, dengan mengajukan bukti bahwa yang
     dilakukan adalah pengaruh daya paksa.
  Berbicara mengenai pembelaan, ada baiknya perawat menggunakan jasa
  penasehat hukum, sehingga yang sifatnya teknis pembelaan diserahkan
  kepadanya.
        Pada perkara perdata dalam tuduhan civil malpractice dimana
  perawat digugat membayar ganti rugi sejumlah uang, yang dilakukan
  adalah mementahkan dalil-dalil penggugat, karena dalam peradilan
  perdata, pihak yang mendalilkan harus membuktikan di pengadilan,
  dengan perkataan lain pasien atau pengacaranya harus membuktikan
                                                                   19


dalil sebagai dasar gugatan bahwa tergugat (perawat) bertanggung jawab
atas derita (damage) yang dialami penggugat.
Untuk membuktikan adanya civil malpractice tidaklah mudah, utamanya
tidak diketemukannya fakta yang dapat berbicara sendiri (res ipsa
loquitur), apalagi untuk membuktikan adanya tindakan menterlantarkan
kewajiban (dereliction of duty) dan adanya hubungan langsung antara
menterlantarkan   kewajiban   dengan    adanya   rusaknya   kesehatan
(damage), sedangkan yang harus membuktikan adalah orang-orang
awam dibidang kesehatan dan hal inilah yang menguntungkan tenaga
perawatan.
                                                                           20




                          SOAL UNTUK EVALUASI


1. Sebutkan arti kata malpraktek      dan jelaskan definisi dari malpraktek
   profesi kesehatan ?
2. Apa yang Saudara ketahui tentang ethical malpractice dan yuridical
   malpractice ?
3. Sebutkan jenis-jenis malpraktek dibidang hukum dalam pelayanan
   kesehatan ?
4. Mengapa pembuktian malpraktek dalam pelayanan kesehatan itu tidak
   mudah ?
5. Apa yang harus dibuktikan oleh pasien dalam gugatan perdata agar
   gugatan perdata berhasil ?
6. Apa yang dimaksud dengan pembuktian tidak langsung ?
7. Sebutkan upaya pencegahan agar tidak terjadi malpraktek ?
8. Sebutkan upaya menghadapi tuntutan hukum di pengadilan ?


                                 KATA KUNCI
1. Mal berati salah dan praktek berarti tindakan, mal praktek berarti tindakan
   yang salah.
      Ada kelalaian
      Menerapkan pengetahuan dan keterampilan
      Lazim diterapkan
      Di wilayah tertentu
2. Ethical malpractice tindakan yang salah ditinjau dari aspek kode etik
   profesi, sedangkan yuridical malpractice ditinjau dari aspek hukum
3. Criminal malpractice
   Civil malpractice
   Administrative malpractice.
                                                                   21


4. Yang membuktikan penggugat yang awam terhadap masalah profesi
   tenaga kesehatan
5. 4 D
6. Doktrin res ipsa loquitur
7. Upayanya:
      Tidak menjanjikan atau memberi garansi        akan keberhasilan
      upayanya,
      Semua prosedur medik hendaknya dilakukan dengan informed
      consent.
      Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis.
      Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada senior atau
      dokter.
      Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan
      segala kebutuhannya.
      Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan
      masyarakat sekitarnya.
8. Formal defance dan legal defance.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:34
posted:1/21/2013
language:
pages:21