tugas 5a

							CETAK BIRU PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI (TIK) DEPDIKNAS (2005)
ANALISA KONDISI

1. PROGRES PENGEMBANGAN

       Berkerja sama dengan pemerintah Australia tahun 1992 silam proses pengembangan
TIK DEPDIKNAS telah dimulai dengan pengembangan program Sistem Informasi Manajemen
(SIM) berbasis komputerisasi di lingkungan lembaga DEPDIKNAS. Pada tahun 1999
kebutuhan akan internet kemudian berkembang dan diikuti dengan program sosialisasi dan
pelatihan dilakukan di sekolah-sekolah kejuruan di 26 provinsi.

        Pemasyarakatan internet dan pengembangan SDM yang terus dilakukan DEPDIKNAS
dilakukan pengembangan program keahlian SMK TI di 24 SMK dari 8 provinsi sebagai pilot
projet. Program ini didukung dengan pelaksanaan pendidikan bagi guru-guru TIK dengan
pola pendidikan Tandem 200 jam berkerjasama dengan PAUME-ITB dengan tiga kompetensi
utama yang dilatih dan dididikpada saat itu yaitu: HelpDesk, Technical support dan Web
Design.



2. KENDALA DAN HAMBATAN

        Terdapat banyak kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan program-
program TIK oleh DEPDIKNAS ini bervariasi, namun utamanya adalah kesinambungan
(sustainability) dan intergrasi tiap-tiap program tersebut. Ada lima kendala utama yang
dihadapi saat ini antara lain:

      a. Kendala dukukungan kebijakan dari pemerintah daerah; hamper seluruh program
          pengembangan TIK DEPDIKNAS terwujud berkat bantuan dana yang terbatas
          jumlahnya sehingga perlu kesinambungan perhatian dari pemerintah daerah.
          Disayangkan pada prakteknya sangat kurang dukungan dari pemerintah daerah,
          hal ini disebabkan karena kurangnya tingkat kesadaran (awareness) akan
          pentingnya TIK, tidak adanya kerja tim di tingkat pemerintah daerah untuk
          pengembangan TIK.

      b. Kendala pendanaan dan kesinambungan program; harapan pengembangan TIK
          adalah sikap tanggap dan peduli dari pihak sekolah dan pemerintah daerah
          karena sumber dana Imbal Swadaya (Block Grand) terbatas untuk beberapa
          sekolah kejuruan sebagai pelaksananya.

      c. Kendala implementasi program; pada implementasi program terdapat kendala-
          kendala diantaranya tidak ada panduan standar untuk pengembangan program
          tahap lanjut, keterbatasan anggaran untuk pemngembangan TIK tingkat lanjut,
          minimnya pengetahuan guru tentang TIK.
      d. Kendala ketersediaan teknologi infrastruktur dan konektifitas; hal yang terindikasi
          di sini antara lain infrastruktur teknologi yang tidak merata di seluruh wilayah
          Indonesia, biaya koneksi internet yang mahal, perangkat komputer yang terbatas
          di berbagai sekolah.

      e. Kendala pengembangan lokal konten; lemahnya literasi san skill/kemampuan
          pengajar (guru) dalam membangun pembelajaran TIK.



3. REKOMENDASI PENGEMBANGAN

       Setelah mengkaji progras pengembangan hingga kendala dan hambatannya,
disimpulkan perlu adanya rekomendasi untuk pengembangan TIK DEPDIKNAS tahap
berikutnya, yaitu:

      a. Pembangunan infrastruktur jaringan DEPDIKNAS skala nasional; diperlukan
          jaringan DEPDIKNAS skala nasional yang dapat menghubungkan antar WAN
          kota/kabupater se Indonesia yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat
          (DEPDIKNAS). Dengan ini diharapkan dengan mudah DEPDIKNAS dapat
          menyalurkan berbagai layanan TIK secara online untuk kepentingan manajemen
          pendidikan ke seluruh Indonesia.

      b. Prioritas pengembangan konten lokal; perlu adanya konten TIK DEPDIKNAS
          dengan berbagai macam aplikasi untuk mendukung proses manajemen
          DEPDIKNAS serta proses pendidikan secara umum.

      c. Peningkatan kompetensi SDM di bidang TIK; perlu adanya pembangunan SDM
          yang mampu meningkatkan pengembangan TIK DEPDIKNAS adalah syarat mutlak
          sebagai upaya mempercepat proses pemberdayaan TIK di dunia pendidikan.

      d. Membangun Tata Kelola TIK yang terpadu; tata kelola adalah arahan,
          kepemimpinan dan pengambilan keputusan untuk mewujudkan nilai kegiatan TIK
          DEPDIKNAS. Wujudnya adalah berupa kemapuan merancang, mendanai,
          mengevaluasi, mengkoordinir, dan melaksanakan kebijakan pengembangan TIK
          DEPDIKNAS agar terpadu dan tepat sasaran. Untuk itu perlu dibentuk suatu unit
          TIK dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah dengan kerjasama pemerintah
          daerah tentunya.
CETAK BIRU TIK NASIONAL (KERANGKA KONSEPTUAL)
Departemen Komunikasi Dan Informatika - 2006


Fakta dan Peristiwa

       Di seluruh penjuru dunia Teknonogi informasi bukan lagi suatu hal yang baru. Hal ini
terbukti dari berkembangnya Forum Telematika Dunia yang berkerja sama langsung dengan
berbagai organisasi internasional seperti: WSIS (World Summit On The Information Society),
UNCTAD (United Nation Conference on Trade And Development) dan WTO (World Trade
Organization)

       Secara mendasar dapat kita simak bahwa kemajuan Teknologi dan informasi
merupakan kemajuan yang hendak dicapai setiap bangsa masa ini, kesadaran ini sesau
dengan amanah presiden RI bahwa “… tidak ada satupun bidang kehidupan bangsa ataupun
sektor pembangunan nasional yang tidak memerlukan penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi…”.

        Dalam pidato pembukaan Plenary Meeting of WSIS II, Sekretaris Jendral PBB
menyampaikan bahwa “masyarakat Informasi merupakan satu masyarakat dimana
kemampuan manusia dikembangkan, dibangun dengan cara memberikan kepada mereka
akses terhadap TIK, tugas kita adalah bergerak dari diagnosa menuju ke suatu tindakan
nyata”.

       Pembangunan bidang teknologi dan komunikasi akan mustahil bila dilaksanakan
sendiri oleh pemerintah, bagi Menkominfo perlu disadari bahwa penataan dukungan
regulasi, iklim yang kondusif akan membangun kepercayaan sector private sector untuk
berkerjasama dalam pembangunan TIK.

       Fase Teknologi Informasi

       Pada kenyataannya terdapat 4 fase pelaksanaan TI yang kita susun. Fase pertama:
perencanaan dan fase ke dua: implementasi telah dilewati dan merupakan fase paling berat
dalam pengembangan TI. Fase ke tiga merupakan pemanfaatan sudah berakhir atau
memasuki babakan terakhir yang dapat kita ukur dengan adanya pemanfaatan internet dan
email. Fase ke empat yaitu optimalisasi adalah untuk memaksimalkan dan menyesuaikan
penggunaan TI yaitu penggunaan TI sebagai wahana memperoleh informasi dan kesadaran
akan penggunaan email dalam kebutuhan sehari-hari.

       Strategi 315

       Sebagai cetak biru pengembangan TIK nasional dilaksanakan Strategi 315. Strategi ini
sebagaimana diterjemahkan berikut:
a. Tiga (3) pilar; yaitu sebagai dasar pengembangan yang mencakup pengadaan infrastruktur
     informasi, pembangunan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan TIK, dan regulasi yang
     mendukung.

b. Satu (1) alokasi Sumber Daya; yaitu kerjasama dengan private sektor untuk sumber daya baik
    manusia dan sumber daya teknologi.

c. Lima (5) Flagship Program, adalah flagship pengembangan TIK yang memuat 5 program yaitu
     Gerakan Nasional Membangun Masyarakat Cerdas, Pengembangan Infrastruktur Informasi
     yang Konvergentif, Fasilitasi Industri TIK, Pembangunan e-Leadership, dan Interoperabilitas
     Layanan Publik.




   Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
   (National ICT Strategies) 2010 – 2014
   Permasalahan Pengembangan TIK Nasional

          Pengembangan TIK Nasional bukan tanpa tantangan, berbagai permasalahan muncul
   dalam proses pengembangan ini.Banyak dari permasalahan muncul karena pemerintah dan
   sub-sub instansinya yang belum terkoordinasi dan ada regulasi yang mewadahi
   pengembangan ini. Permasalahan yang dimaksud teridentifikasi sebagai berikut:

   1. Terbengkalainya kesempatan pengembangan industri TIK

            Pemerintah belum melahirkan regulasi yang serius untuk menanggapi kebutuhan
      produk-produk TIK seiring berkembangannya zaman. Hasilnya kita belum memiliki
      produk TIK lokal (nasional) yang dapat menghemat anggaran dimasa datang bahkan
      dapat menjadi salah satu komuditi ekonomi potensial sehingga dapat mandiri dalam
      pengembangan TIK.

   2. Koordinasi antar instansi pemerintah dalam memanfaatkan TIK masih lemah

             Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dan masing-masing tidak
      memperhatikan grand design TIK secara nasional. Faktor ini kurang lebihnya disebabkan
      kurangnya komunikasi antar instansi sehingga tiap-tiap instansi merasa memiliki
      tanggung jawab bagi pengembangan lembaganya sendiri hingganya tidak dapat berjalan
      secara nasional dan menyebabkan aliran data dan informasi yang tidak terstruktur
      dengan baik yang tentunya tidak dapat melahirkan perencanaan nasional yang baik pula.

   3. Integrasi infrastruktur, aplikasi, dan data belum terbentuk
          Belum tersedianya sumber utama (government backbone) sebagai sistem
  pendukung secara menyeluruh yang dapat menampung data dan informasi sehingga
  tidak ada yang dapat dijadikan database nasional.

4. Kebijakan dan peraturan TIK masih lemah

         Permasalahan pada sub poin nomor 4adalah belum ada kejelasan tugas dari
  pemerintah mengenai kerja-kerja untuk setiap bagian yang menangani masalah TIK
  karena kebijakan atau peraturan yang dilahirkan belum saling mendukung satu sama lain.

5. Sumber daya manusia TIK belum memadai

          Secara kuantitas jumlah tenaga TIK yang dilahirkan oleh setiap perguruan tinggi di
  Indonesia memang sudah cukup memadai yaitu 30.000 SDM bidang TIK setiap tahun,
  tetapi kualitas dari output perguruan tinggi itu belum sesuai ekspetasi Pengembangan TIK
  Nasional.

6. Visi TIK pemerintah belum terbentuk

         Melihat permasalahan poin ini terlihat bahwa kepedulian pemerintah masih
  sekedar mengikuti global trend semata. Visi TIK belum terbentuk, TIK masih dianggap
  sebagai alat pendukung, bukan/belum menjadi salah satu successor dalam pembangunan
  nasional. Selain itu TIK belum dipandang sebagai ukuran perkembangan ekonomi bangsa,
  sementara konsep TIK sendiri telah menciptakan berbagai macam konsep pasar yang
  sukses dalam ekonomi global.

7. Sumber daya budget pemerintah untuk pemanfaatan TIK belum terkonsolidasi

         Pembiayaan TIK masih menjadi turunan dari perencanaan masing-masing instansi,
  setiap unit kerja bahkan mengajukan pengadaan TIK. Dari kondisi ini memang terlihat
  bahwa kesadaran akan pentingnya TIK telah cukup disadari pemerintah hingga sub-sub
  unit kerjanya, tetapi karena tidak mengacu pada grand design yang ada maka TIK yang
  diharapkan dapat terintegrasi secara nasional tidak akan tercapai. Mungkin pada tiap unit
  dalam instansi dapat menyelesaikan masalah namun akan melahirkan masalah baru
  secara nasional.

8. Kebijakan dan regulasi TIK belum lengkap dan enforcement masih lemah

          Sebagaimana kita simak sebelumnya permasalahan regulasi yang secara
  mendasar saja belum teratasi, belum lagi masalah keabsahan transaksi dalam TIK yang
  memerlukan regulasi yang lebih spesifik bahkan mendetail. Diantaranya yang dapat
  melahirkan rasa aman dalam melaksanakan transaksi TIK sehingga setiap pihak yang
  terlibat memiliki tanggung jawab.

9. Konten berbasis TIK masih sangat minim
        Digitalisasi terhadap berbagai informasi di nasional masih kurang, belum lagi
  produk yang dihasilkan sangat minim dan terbatas. Kondisi ini tentunya tidak mendukung
  pengembangan TIK secara nasional.



        Kesadaran akan pentingnya TIK telah muncul dan secara kasat mata pemerintah
terlihat ingin fokus menggarap bidang ini. Permasalahannya adalah keseriusan dan
profesionalisme yaitu pihak-pihak dan sumber daya manusia yang kompeten sebagaimana
diperlukan dalam kegiatan Pengembangan TIK Nasional mungkin belum terlibat dengan
serius. Sungguh solutif kiranya apabila penelitan dan pengembangan oleh pakar dan
profesional bidang ini serius terlibat dalam pelaksanaan Grand Design TIK Nasional.