Get documents about "Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Description
18 Januari 2013 Capacity Building DPRD Kabupaten Bireuen di Golden Boutique Hotel-Jakarta
Document Sample
dadang-solihin.blogspot.com 2
dadang-solihin.blogspot.com 3
Materi
• Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
• Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala
Daerah kepada DPRD
• Muatan LKPJ
• Penilaian LKPJ
• Penyampaian LKPJ
• Sistematika, Substansi dan
Rekomendasi LKPJ
dadang-solihin.blogspot.com 4
dadang-solihin.blogspot.com 5
Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
dadang-solihin.blogspot.com 6
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 7
Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 8
Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
dadang-solihin.blogspot.com 9
Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
dadang-solihin.blogspot.com 10
Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
dadang-solihin.blogspot.com 11
1/2
Apa itu RPJMD
• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
penting pada:
1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.
dadang-solihin.blogspot.com 12
2/2
Apa itu RPJMD
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
dadang-solihin.blogspot.com 13
Substansi RPJMD
• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
tahun kedepan.
dadang-solihin.blogspot.com 14
Step by Step Penyusunan RPJMD
3 5
1 Tahap Penyusunan
Penyusunan
Rancangan Awal
Rancangan
Persiapan Akhir RPJMD
Renstra SKPD
Tahap Penyusunan Penetapan
Penyusunan Rancangan Akhir
Rancangan RPJMD Daerah /
Perda/Perkada
Awal RPJMD Renstra SKPD tentang RPJMD
2 4 6
dadang-solihin.blogspot.com 15
1 Tahap Persiapan
1. Orientasi Perencanaan Daerah
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
8. Identifikasi Stakeholder
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 16
2 Tahap Penyusunan Rancangan
Awal RPJMD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah 5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJMD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 17
3 Tahap Penyusunan Rancangan
Awal Renstra SKPD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
3. Tupoksi SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD
5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
12. Musrenbang RPJMD
13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 18
4
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir
RPJMD Daerah / Renstra SKPD
1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 19
5 Tahap Penetapan Perda/Perkada
tentang RPJMD
1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda
Kabupaten
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan
dadang-solihin.blogspot.com 20
Langkah Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Indikator Kepala Daerah Terpilih
Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD
(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD
dadang-solihin.blogspot.com 21
Contoh Janji Kampanye HADE 2008 1/2
http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
1. Mengakomodasi pembentukan Propinsi 4. Pengembangan seni dan budaya di Jawa
Cirebon Barat melalui pembangunan gedung-gedung
2. Kontrak politik yang diajukan BEM se-Jabar kesenian bertaraf internasional, mematenkan
Jaminan cagub-cawagub untuk kesenian khas Jabar.
merealisasikan wajib belajar pendidikan 5. Pengembangan dan penataan kembali
dasar 9 tahun secara gratis selambat- kawasan Jatinangor.
lambatnya 2 tahun masa jabatan. 6. Membuat kawasan olah raga dan sarana
Transparansi penyaluran dana bantuan pendukung untuk meningkatkan prestasi olah
pendidikan. raga Jabar.
Membuka ruang publik untuk komunikasi 7. Pertahankan eksistensi pasar tradisional
dengan masyarakat. melalui penataan berdaya saing.
Kebijakan berorientasi pemberdayaan 8. Mengubah pola pertanian dengan pupuk
usaha kecil menengah. organik untuk meningkatkan hasil produksi.
Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan 9. Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor
nepotisme. Barat.
Membuat peraturan daerah yang 10. Menghentikan alih fungsi lahan pertanian
transparan. untuk menyelamatkan lingkungan.
Menghapus dan menindak tegas pungutan 11. Membuka akses pemasaran bunga hias untuk
liar. pengembangan sentra tanaman hias
Membasmi mafia peradilan. Cihideung, Kec. Parongpong KBB.
3. Pemekaran Kab. Sukabumi. 12. Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah.
13. Perjuangkan nasib buruh Jabar.
14. Perkembangan skema perekonomian yang
baik.
dadang-solihin.blogspot.com 22
Contoh Janji Kampanye HADE 2008 2/2
http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
15. Pendidikan yang murah dengan anggaran Pembebasan SPP dan bantuan buku,
pendidikan 20%. perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji
16. Percepatan perbaikan jalan rusak propinsi guru negeri dan swasta, dengan anggaran
Jawa Barat. Rp 200 miliar/tahun.
17. Penyediaan satu juta lapangan kerja. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui
18. Membangkitkan industri genting Kab. dana talangan untuk menjamin stabilitas
Majalaya. harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200
19. Prioritas pembangunan pada daerah yang miliar/tahun.
belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan Pembangunan jalan dan irigasi dengan
masalah kesehatan. anggaran Rp 200 miliar.
20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun
Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan. untuk operasi pasar ketika harga sembako
21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga naik.
sukarela. Pengembangan dan revitalisasi posyandu
22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp
asal Jabar. Program KTP berasuransi 50 miliar/tahun.
kesehatan. Mendukung eksistensi praktisi perkebunan
23. Tawarkan komitmen moral dengan batas untuk mendapat hak guna usaha.
waktu pelaksanaan 3 tahun masa 25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses
kepemimpinan. Meliputi: Sentra Rajut Binong Jato Kel. Binong Kec.
Menyerap satu juta lapangan kerja melalui Batununggal Kota Bandung.
pengadaan dan peningkatan UKM dengan
anggaran Rp 200 miliar/tahun.
dadang-solihin.blogspot.com 23
Sistematika Penulisan RPJMD 1/3
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
Rencana Pembangunan 1.2. Landasan Hukum
Jangka Menengah Daerah 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya
1.5. Sistematika Penulisan
Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
Permasalahan Pembangunan Daerah
Menggambarkan profil daerah, status,
kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
serta rumusan isu dan permasalahan
strategis dalam penyelenggaraan fungsi-
fungsi pemerintahan daerah secara
menyeluruh
2.1 Kondisi Geografis Daerah
2.2 Pelayanan Umum
2.3 Ketertiban dan Ketentraman
2.4 Ekonomi
2.5 Lingkungan Hidup
2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota 2.7 Kesehatan
2.8 Pendidikan
dadang-solihin.blogspot.com 24
Sistematika Penulisan RPJMD 2/3
2.9 Pariwisata dan Budaya Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah
2.11 Perlindungan sosial Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
2.12 Keuangan Daerah Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan
Daerah kebijakan yang akan ditempuh untuk
masing-masing strategi pembangunan
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah.
Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan
3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi
3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
RPJM Provinsi) pemerintahan daerah)
3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kerangka Pendanaan
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah
Untuk masing-masing program perlu
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan
Daerah target kinerja capaian program dan pagu
4.1 Visi indikatif
4.2 Misi 6.1 Program Pembangunan
4.3 Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD
6.1.2 Program Lintas SKPD
6.1.3 Program Lintas Kewilayahan
dadang-solihin.blogspot.com 25
Sistematika Penulisan RPJMD 3/3
6.2 Program Pengembangan Kelembagaan Lampiran
dan Legislasi Daerah Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
kurangnya mencakup:
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
Mengemukakan tentang program dan 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masing
untuk dapat mengimplementasikan fungsi pemerintahan daerah
RPJMD secara efektif 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMD
RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja
7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja
Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
pencapaian program RPJMD
fungsi-fungsi pemerintahan daerah
7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas
DPRD untuk memantau dan mengevaluasi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
RPJMD lalu (Penerimaan dan Belanja)
7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas 5. Proyeksi Fiskal Daerah
Non Government Stakeholders untuk
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
memantau dan mengevaluasi
implementasi RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 26
1/3
Evaluasi Kualitas RPJMD
1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian .
pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
pemerintahan daerah
2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan .
daerah
3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .
Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
ancaman (threats)
dadang-solihin.blogspot.com 27
Evaluasi Kualitas RPJMD 2/3
4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan .
pembangunan daerah sesuai dengan:
Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
ancaman (threats)
5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, .
dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan,
strategi dan kebijakan pembangunan daerah.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, .
strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program
pembangunan daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 28
Evaluasi Kualitas RPJMD 3/3
7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah .
sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
keuangan daerah
8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan .
kendala fiskal daerah
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program .
pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan
permasalahan strategis nasional
10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif .
dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan
penyusunan RPJMD
11. Kualitas RPJMD sudah SMART .
dadang-solihin.blogspot.com 29
dadang-solihin.blogspot.com 30
Pendahuluan
• Dengan dilaksanakannya Pilkada sebagaimana diatur dalam UU
32/2004 maka hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD
mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika
Kepala Daerah dipilih DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD.
• Pilkada telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan
hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif
dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah.
• Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan checks
and balances yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan
DPRD.
• Dalam kaitan hubungan tersebut maka kepala daerah berkewajiban
menyampaikan LKPJ kepada DPRD.
dadang-solihin.blogspot.com 31
Apa itu LKPJ?
Laporan Keterangan Pertanggung-
jawaban Kepala Daerah kepada
DPRD (LKPJ) adalah:
• Laporan yang berupa informasi
penyelenggaraan pemerintahan
daerah selama satu tahun
anggaran atau akhir masa jabatan
• Yang disampaikan oleh kepala
daerah kepada DPRD.
dadang-solihin.blogspot.com 32
Ruang Lingkup LKPJ
1. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi;
2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan
3. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.
LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran
tahunan RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD.
dadang-solihin.blogspot.com 33
Jenis LKPJ
1. LKPJ Akhir Tahun Anggaran.
Disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun
anggaran berakhir.
2. LKPJ Akhir Masa Jabatan.
Disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 hari setelah
pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala
daerah.
Apabila LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak satu bulan,
penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama
dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.
dadang-solihin.blogspot.com 34
dadang-solihin.blogspot.com 35
Muatan LKPJ
1. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Makro, termasuk
Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi;
4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan
5. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 36
1. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah
– Visi,
– Misi,
– Strategi,
– Kebijakan, dan
– Prioritas Daerah
2. Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Makro
– Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi:
• Intensifikasi dan Ekstensifikasi,
• Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah,
• Permasalahan dan Solusi;
– Pengelolaan Belanja Daerah Meliputi
• Kebijakan Umum Anggaran,
• Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
• Permasalahan dan Solusi.
3. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi
– Penyelenggaraan urusan desentralisasi memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan
pilihan yang meliputi:
• Program dan Kegiatan
• Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan; serta
• Permasalahan dan solusi.
dadang-solihin.blogspot.com 37
4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
1. Tugas Pembantuan yang Diterima dari Pemerintah;
a. Dasar Hukum;
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
c. Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya;
d. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan; dan
e. Permasalahan dan Solusi.
2. Tugas Pembantuan yang Diterima dari Pemerintah Provinsi;
a. Dasar Hukum;
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
c. Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya;
d. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan; dan
e. Permasalahan dan Solusi.
3. Tugas Pembantuan kepada Desa.
a. Dasar Hukum;
b. Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan; dan
c. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan.
dadang-solihin.blogspot.com 38
5. Penyelenggaraan Tugas Umum
Pemerintahan
1. Kebijakan dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaan Kegiatan;
2. Permasalahan dan Solusi.
Yang Menyangkut:
a. Kerjasama antar Daerah;
b. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
c. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah;
d. Pembinaan Batas Wilayah;
e. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
f. Pengelolaan Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah;
g. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;dan
h. Tugas-tugas Umum Pemerintahan Lainnya yang Dilaksanakan oleh Daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 39
dadang-solihin.blogspot.com 40
Penilaian LKPJ
• Pelaksanaan penggunaan hak-hak DPRD diakhiri dengan
Keputusan DPRD untuk menerima atau menolak usul pernyataan
pendapat DPRD.
• Bila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, maka penerimaan
ditetapkan dengan Keputusan DPRD berikut saran
penyelesaiannya.
• Apabila ada indikasi pidana, saran penyelesaian dapat diproses
secara hukum.
• Sambil menunggu keputusan hukum yang berkekuatan tetap, KDH
tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.
• KDH yang telah menyampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan dapat
dicalonkan kembali, sepanjang ada parpol atau gabungan parpol
yang mencalonkannya.
dadang-solihin.blogspot.com 41
Tolok Ukur Penilaian LKPJ
• RPJPD
• RPJMD
• RKPD
• KUA dan PPAS
• RKA dan DPA SKPD
• Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
• Perda APBD dan Perda Perubahan
dadang-solihin.blogspot.com 42
Langkah Pengukuran Kinerja
1. Penetapan Indikator Kinerja:
Identifikasi/uraikan ukuran kineja pada setiap indikator kinerja
2. Penetapan Target Kinerja:
Identifikasi Target kinerja pada setiap indikator kinerja
3. Penetapan Capaian/Realisasi Kinerja:
Identifikasi realisasi pencapaian kinerja
4. Evaluasi Kinerja:
Membandingkan antara Target dengan Pencapain/ Realisasi Kinerja
pada setiap indikator kinerja; dan Hitung % Capaian Indikator
Kinerja.
dadang-solihin.blogspot.com 43
1/2
Evaluasi Kinerja LKPJ
1. Evaluasi kinerja keuangan daerah ditujukan kepada pencapaian
kinerja perolehan pendapatan, pencapaian kinerja, pengalokasian
belanja dan kinerja pembiayaan.
– Dengan menggunakan laporan pengawasan internal DPRD dan
hasil audit BPK, DPRD melihat dan mencermati berbagai
kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan
pengelolaan keuangan daerah.
2. Evaluasi aspek politik lebih ditujukan kepada peningkatan
pengelolaan kepemerintahan yang baik, seperti indikator-indikator
partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan lain-
lainnya.
dadang-solihin.blogspot.com 44
2/2
Evaluasi Kinerja LKPJ
3. Evaluasi kinerja pelayanan publik melihat sejauh mana
penyelenggaraan program dan kegiatan secara efektif mampu
memenuhi sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam
perencanaan stratejik daerah yang bersifat tahunan.
– Penilaian kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban
secara periodik.
dadang-solihin.blogspot.com 45
Kesimpulan dan Rekomendasi
• Rekomendasi ditujukan kepada upaya perbaikan penyelanggaraan
pemerintahan daerah dalam tataran kebijakan maupun teknis
operasional
• Meliputi bidang penyelenggaraan administrasi publik, manajemen
keuangan daerah, aspek tata kelola pemerintahan yang baik dan
peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
• Rekomendasi diakomodir dalam penyusunan rencana kerja
pemerintah daerah tahun berikutnya.
dadang-solihin.blogspot.com 46
dadang-solihin.blogspot.com 47
1/3
Penyampaian LKPJ
1. LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna
DPRD.
2. LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib
DPRD.
3. Berdasarkan hasil pembahasan DPRD menetapkan Keputusan
DPRD.
4. Keputusan DPRD disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ
diterima.
5. Keputusan DPRD disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat
paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada
kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan
daerah ke depan.
dadang-solihin.blogspot.com 48
2/3
Penyampaian LKPJ
6. Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada kepala daerah,
berupa catatancatatan strategis yang berisikan saran, masukan
dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi,
tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.
7. Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah
LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk
penyempurnaan.
8. LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan
laporan tahuntahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa
jabatan yang belum dilaporkan.
dadang-solihin.blogspot.com 49
3/3
Penyampaian LKPJ
8. Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum
dilaporkan dalam LKPJ oleh kepala daerah yang berakhir masa
jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah terpilih atau penjabat
kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan
laporan dalam memori serah terima jabatan.
9. Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa
jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti
atau pelaksana tugas kepala daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 50
dadang-solihin.blogspot.com 51
Bab 1: Pendahuluan
A. Dasar Hukum
Menjelaskan undang–undang tentang pembentukan daerah yang
bersangkutan dan perundang-undangan lainnya yang diperlukan.
B. Gambaran Umum Daerah
1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah,
topografis dan hal lain yang dianggap perlu
2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi
penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan
pendidikan
3. Kondisi Ekonomi;
a. Potensi Unggulan Daerah
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
dadang-solihin.blogspot.com 52
Bab 2: Kebijakan Pemerintahan Daerah
A. Visi dan Misi
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD)
C. Prioritas Daerah
Bab 3: Kebijakan Umum Pengelolaan
Keuangan Daerah
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
2. Target dan Realisasi Pendapatan
3. Permasalahan dan Solusi
B. Pengelolaan Belanja Daerah
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah
2. Target dan Realisasi Belanja
3. Permasalahan dan Solusi
dadang-solihin.blogspot.com 53
Bab 4: Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah
A. Urusan Wajib yang Dilaksanakan
1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi
B. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan
1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi
dadang-solihin.blogspot.com 54
Bab 5: Penyelenggaraan Tugas 1/2
Pembantuan
A. Tugas Pembantuan yang Diterima
1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan
4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan dan Solusi
dadang-solihin.blogspot.com 55
Bab 5: Penyelenggaraan Tugas 2/2
Pembantuan
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan
1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan Kepada
Kabupaten/Kota Dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa
Untuk Kabupaten/Kota
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana
dadang-solihin.blogspot.com 56
Bab 6: Penyelenggaraan Tugas 1/4
Umum Pemerintahan
A. Kerjasama antar Daerah
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi
dadang-solihin.blogspot.com 57
Bab 6: Penyelenggaraan Tugas 2/4
Umum Pemerintahan
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi
D. Pembinaan Batas Wilayah
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi
dadang-solihin.blogspot.com 58
Bab 6: Penyelenggaraan Tugas 3/4
Umum Pemerintahan
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau
Lokal/Kabupaten/Kota)
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi
F. Pengelolaan Kawasan Khusus
1. Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan
Daerah
2. Sumber Anggaran
3. Permasalahan yang Dihadapi dan Solusi
dadang-solihin.blogspot.com 59
Bab 6: Penyelenggaraan Tugas 4/4
Umum Pemerintahan
G.Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme,
separatisme, atau lainnya)
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Ketenteraman
dan Ketertiban Umum
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan
dadang-solihin.blogspot.com 60
dadang-solihin.blogspot.com 61
Other docs by DadangSolihin
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah - Download as PDF - PDF
Views: 1322 | Downloads: 194
Pedoman Pengendalian Internal Pemerintahan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Views: 3120 | Downloads: 357
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan - Download as PDF
Views: 3100 | Downloads: 610
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik
Views: 6172 | Downloads: 422
