Docstoc

ANGGARAN DASAR_IHRAA

Document Sample
ANGGARAN DASAR_IHRAA Powered By Docstoc
					                                              ANGGARAN DASAR

                                                  MUKADIMAH

Bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia.




                                               Bab I
                                 NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

                                                      Pasal 1
                                                      NAMA

Asosiasi Praktisi di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ini bernama “INDONESIAN HUMAN RESOURCES
ANALYST ASSOCIATION” disingkat dengan (IHRAA).


                                                      Pasal 2
                                                     WAKTU

INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION didirikan pada tanggal delapan belas bulan Desember tahun
dua ribu sebelas ( 18-12-2011) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.


                                                    Pasal 3
                                               TEMPAT KEDUDUKAN

    1.   INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION Pusat berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia,
         dan mempunyai wilayah kerja di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
    2.   INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION dapat membuka cabang-cabangnya di daerah, dan
         berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat I/Propinsi, dan mempunyai wilayah kerja seluas wilayah Daerah Tingkat
         I/propinsi yang bersangkutan.




                                                 Bab II
                                  AZAS, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN

                                                      Pasal 4
                                                      AZAS

INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.


                                                     Pasal 5
                                                    FUNGSI

INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION berfungsi sebagai wadah utama komunikasi bagi perusahaan-
perusahaan Jasa Konsultansi Sumber Daya Manusia (SMD) untuk bersama-sama membicarakan dan memecahkan
masalah-masalah yang dihadapi, memperjuangkan kepentingan-kepentingan anggotanya kepada Pemerintah di satu pihak
dan meneruskan keinginan serta bimbingan Pemerintah kepada anggota-anggotanya di lain pihak serta ikut berperan serta
mengembangkan dan memajukan perekonomian Indonesia.
                                                    Pasal 6
                                                   TUJUAN

INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION bertujuan untuk:


    1.   Mempersatukan, membina serta memberikan layanan kepada anggota untuk pengembangan jasa di bidang
         pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan wewenang yang dimilikinya dan ketentuan perundangan
         yang berlaku.
    2.   Meningkatkan kerjasama, pertukaran informasi, dan menumbuhkan sikap saling pengertian di antara para
         anggota Asosiasi maupun dengan Pemerintah atau pihak ketiga lainnya, sehingga tercipta hubungan yang baik
         dan harmonis.
    3.   Memajukan dan mengembangkan peranan praktisi SDM baik di sector swasta, BUMN maupun pemerintahan.
    4.   Memberikan pendapat dan saran kepada Pemerintah/Instansi/Badan yang terkait, dalam rangka perkembangan
         Lembaga Konsultansi SDM di Indonesia dan memperjuangkan kepentingan bersama para anggotanya.
    5.   Mewakili perusahaan-perusahaan Jasa Konsultansi SDM di Indonesia dalam kaitannya dengan perkembangan
         industri Jasa Konsultansi SDM baik di dalam maupun di luar negeri.


                                                   Pasal 7
                                                 KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan tersebut, INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION melakukan kegiatan sebagai
berikut:


    1.   Menjadikan INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION sebagai wadah utama untuk bertukar
         pikiran dan informasi, serta mengumpulkan, mengadakan penelitian dan mengolah bahan-bahan keterangan
         yang berhubungan dengan masalah-masalah mengenai Perusahaan Jasa Konsultansi SDM dalam arti seluas-
         luasnya.
    2.   Menampung serta membahas masalah-masalah yang dihadapi para anggota dalam bidang konsultansi SDM dan
         bilamana perlu menyampaikan pendapatnya kepada instansi Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun daerah
         dan/atau lembaga-lembaga lain yang berwenang.
    3.   Memberikan penerangan, saran, pendidikan, latihan dan bimbingan serta layanan kepada para anggota, guna
         meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia para anggota untuk memenuhi tenaga
         profesional yang dibutuhkan.
    4.   Membentuk komite-komite yang dianggap perlu baik di tingkat Pusat maupun daerah dalam rangka melancarkan
         kegiatan dan usaha INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION.
    5.   Menggalang kerjasama dan hubungan baik dengan Instansi-instansi/Badan-badan/Lembaga-lembaga Pemerintah
         dan Swasta, baik di dalam maupun di luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan
         INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION, serta dengan cara yang tidak bertentangan dengan
         perundang-undangan yang berlaku.
    6.   Melakukan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan INDONESIAN HUMAN
         RESOURCES ANALYST ASSOCIATION.




                                                 Bab III
                                             KEANGGOTAAN

                                                    Pasal 8
                                                  ANGGOTA

    1.   Keanggotaan INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION terdiri dari:
             1. Anggota Biasa;
             2. Anggota Luar Biasa;
             3. Anggota Kehormatan;
    2.   Anggota Biasa adalah: Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Konsultansi SDM dan telah
         mendapat ijin usaha dari Departemen Ketenagakerjaan Republik Indonesia, serta berkedudukan hukum di
         Indonesia.
    3.   Anggota Luar Biasa adalah: Perusahaan-perusahaan, Organisasi, Himpunan, Gabungan dan Asosiasi yang tidak
         melakukan kegiatan sebagai perusahaan pembiayaan tetapi mempunyai kepentingan langsung dan terkait
         dengan kegiatan Pembiayaan.
    4.   Anggota Kehormatan adalah: Perorangan yang berjasa atau dianggap mempunyai potensi untuk
         mengembangkan INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION, yang keanggotaannya didasarkan
         pada keputusan Dewan Pengurus Pusat (Executive Committee) dan kesediaan yang bersangkutan.
    5.   Permohonan menjadi anggota Asosiasi ditujukan kepada Dewan Pengurus Pusat dan mendapat persetujuan dari
         Dewan Pengurus Pusat.
    6.   Tata cara keanggotaan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga INDONESIAN HUMAN RESOURCES
         ANALYST ASSOCIATION




                                                     Pasal 9
                                           HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

    1.   Anggota Biasa
             A. Anggota   Biasa mempunyai hak sebagai berikut:
                      i.  Hak untuk memilih dan dipilih serta hak bicara;
                     ii.  Mengajukan pendapat atau saran baik lisan maupun tertulis demi kemajuan Asosiasi;
                    iii.  Memperoleh pembinaan, bantuan teknis dan informasi;
                    iv.   Mengunjungi rapat, pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan lain yang diadakan oleh
                          Asosiasi;
                     v.   Memperoleh bantuan dan konsultasi dalam lembaga arbitrase dan peradilan sepanjang
                          berkaitan dengan bidang kegiatan INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION.
             B.   Anggota Biasa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
                      i.  Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Asosiasi;
                     ii.  Menjunjung nama baik Asosiasi;
                    iii.  Membayar uang pangkal dan iuran;




    2.   Anggota Luar Biasa
             A. Anggota Luar Biasa mempunyai hak sebagai berikut:
                      i.   Hak berbicara, tetapi tidak mempunyai hak untuk memilih atau dipilih;
                     ii.   Mengajukan pendapat atau saran baik lisan maupun tertulis demi kemajuan Asosiasi;
                    iii.   Memperoleh pembinaan, bantuan teknis dan informasi;
                   iv.     Mengunjungi rapat, pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan lain yang diadakan oleh
                           Asosiasi.
             B. Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
                      i.   Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Asosiasi;
                     ii.   Menjunjung nama baik Asosiasi.




    3.   Anggota Kehormatan
             A. Anggota Kehormatan mempunyai hak sebagai berikut:
                     i.  Hak bicara, tetapi tidak mempunyai hak untuk memilih atau dipilih;
                    ii.  Mengajukan pendapat atau saran baik lisan maupun tertulis demi kemajuan Asosiasi;
                   iii.  Mengunjungi rapat, pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan lain yang diadakan oleh
                         Asosiasi.
             B. Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
                     i.  Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Asosiasi;
                    ii.  Menjunjung nama baik Asosiasi.


                                                 Pasal 10
                                         BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Keanggotaan berakhir karena:


    1.   Permintaan sendiri.
    2.   Diberhentikan oleh Asosiasi oleh karena melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga serta kode
         etik Asosiasi;
    3.   Dinyatakan Pailit;
    4.   Dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang;
    5.   Meninggal dunia khusus bagi anggota perorangan;
    6.   Hal-hal lain yang menurut Dewan Pengurus Pusat dipandang patut untuk diberhentikan sebagai anggota.
                                                Bab IV
                                  SANKSI ASOSIASI DAN PEMBELAAN DIRI

                                                     Pasal 11
                                                 SANKSI ASOSIASI

    1.   Setiap pelanggaran oleh anggota terhadap pasal-pasal Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga maupun kode
         etik, dikenakan sanksi Asosiasi.
    2.   Sanksi asosiasi ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dalam suatu rapat Pengurus Pusat.


                                                     Pasal 12
                                                   HAK BELA DIRI

    1.   Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Pengurus maupun Anggota Kehormatan yang terkena sanksi Asosiasi,
         berhak untuk membela diri dan dibela, baik dalam forum Dewan Pengurus maupun forum Musyawarah Anggota.
    2.   Tata cara penetapan sanksi Asosiasi dan pembelaan diri, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.




                                                   Bab V
                                            STRUKTUR ORGANISASI

                                                       Pasal 13

Struktur organisasi INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION terdiri dari:


    1.   Pengurus Pusat:
              a. Musyawarah Anggota;
              b. Dewan Pengurus Pusat (Executive Committee)
    2.   Bilamana perlu dapat dibentuk Dewan Perwakilan di Daerah, yaitu pada tiap Daerah Tingkat I atau yang
         sederajat.




                                                Bab VI
                                      KEPENGURUSAN DAN KEKUASAAN

                                                  Pasal 14
                                       SUSUNAN DEWAN PENGURUS PUSAT

    1.   Susunan Dewan Pengurus Pusat terdiri dari Ketua Umum (Chairman) dibantu oleh:
             o Wakil Ketua Umum (Vice Chairman);
             o Sekretaris Umum (Secretary General);
             o Sekretaris (Secretary);
             o Bendahara (Treasurer).

         Masing-masing jabatan diatas dapat dijalankan oleh satu orang atau lebih, sesuai kebutuhan Asosiasi dan
         pengarahan dari Ketua Umum.


    2.   Apabila dipandang perlu, Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk Komite-Komite Tehnis.
    3.   Tugas dan kewajiban Dewan Pengurus Pusat adalah mewujudkan terlaksananya fungsi dan tujuan Asosiasi yang
         bilamana perlu secara terinci akan diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.


                                                    Pasal 15
                                              KEKUASAAN TERTINGGI

    1.   Kekuasaan dan Kedaulatan Asosiasi berada dalam tangan anggota yang dilakukan melalui Musyawarah Anggota.
    2.   Musyawarah Anggota merupakan kekuasaan tertinggi Asosiasi.
                                               Pasal 16
                              KEKUASAAN DAN KEPENGURUSAN TINGKAT PUSAT

    1.   Kekuasaan Dewan Pengurus Pusat adalah pimpinan tertinggi Asosiasi.
    2.   Dewan Pengurus Pusat dipilih melalui musyawarah anggota yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam
         Anggaran Rumah Tangga.
    3.   Dewan Pengurus Pusat bertindak mewakili INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION ke luar
         dan ke dalam.
    4.   Dewan Pengurus Pusat berwenang untuk menertibkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara dan
         prosedur kegiatan yang berkaitan dengan bidang-bidang kepengurusan.


                                             Pasal 17
                              KEKUASAAN DAN KEPENGURUSAN DI DAERAH

    1.   Dewan Pengurus Daerah adalah pimpinan Asosiasi di Daerah.
    2.   Dewan Pengurus Daerah ditetapkan dan ditunjuk oleh Dewan Pengurus Pusat atas usulan para anggota di
         Daerah.
    3.   Dewan Pengurus Daerah bertindak mewakili Dewan Pengurus Pusat INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST
         ASSOCIATION di Daerah ke luar dan ke dalam, bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi Daerah serta
         mempunyai tugas dan kewajiban melakukan usaha-usaha sesuai dengan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus
         Pusat INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION.
    4.   Susunan Pengurus Daerah disesuaikan sebagaimana ketetapan Dewan Pengurus Pusat dengan
         mempertimbangkan kebutuhan setempat.
    5.   Dewan Pengurus Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat INDONESIAN HUMAN RESOURCES
         ANALYST ASSOCIATION dan secara periodik menyampaikan laporan kegiatan.


                                                  Pasal 18
                                            MASA BAKTI PENGURUS

    1.   Masa bakti pengurus INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION adalah 2 (dua) tahun, untuk
         setiap masa bakti.
    2.   Ketua Umum Pengurus Pusat hanya dapat menjabat 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut.
    3.   Anggota pengurus lainnya selain Ketua Umum dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.


                                                 Pasal 19
                                          PERSYARATAN PENGURUS

Para anggota pengurus INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:


    1.   Direksi atau unsur-unsur yang secara langsung mewakili kegiatan-kegiatan usaha dari perusahaan Jasa
         Konsultansi SDM yang diwakilinya yang berkedudukan hukum di Indonesia.
    2.   Sedapat mungkin berdomisili di Ibukota Republik Indonesia untuk tingkat Pusat dan di Ibukota Propinsi untuk
         tingkat Daerah.
    3.   Mempunyai keahlian, kemampuan kepemimpinan dan integritas pribadi serta bersedia mengabdikan tenaga dan
         pikiran untuk kepentingan INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION.
    4.   Perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja adalah Anggota INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST
         ASSOCIATION.




                                               Bab VII
                                PEMBINA, PENASEHAT DAN PENETAPANNYA

                                                   Pasal 20
                                            PEMBINA DAN PENASEHAT

    1.   Pembina INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION adalah Menteri Tenaga Kerja Republik
         Indonesia.
    2.   Penasehat INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION terdiri dari perorangan yang telah berjasa
         dalam mengembangkan bisnis konsultansi MSDM di Indonesia yang diangkat dan ditetapkan oleh Dewan
         Pengurus Pusat.
                                              Pasal 21
                                            PENETAPAN

1.   Penetapan Pembina Asosiasi dilakukan atas kesediaan yang bersangkutan.
2.   Penetapan sebagai Penasehat Asosiasi dilakukan atas kesediaan yang bersangkutan dan dapat ditetapkan
     kembali untuk masa bakti berikutnya.




                                             Bab VIII
                                     MUSYAWARAH - MUSYAWARAH

                                              Pasal 22
                                        MUSYAWARAH ANGGOTA

1.   Musyawarah anggota merupakan kekuasaan tertinggi Asosiasi dan dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali, selambat-
     lambatnya tanggal 30 Juni. Apabila terjadi penundaan maka Dewan Pengurus Pusat akan memberitahukan
     kepada para anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal 3o Juni.
2.   Musyawarah Anggota dihadiri oleh:
          a. Dewan Pengurus Pusat;
          b. Perwakilan Pengurus Daerah;
          c. Anggota INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION;
          d. Undangan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
3.   Musyawarah Anggota mempunyai kekuasaan untuk:
          a. Menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan Asosiasi;
          b. Melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
          c. Menerima, mengesahkan dan atau menolak sebagian atau keseluruhan pertanggungjawaban Dewan
              Pengurus Pusat;
          d. Memilih Dewan Pengurus Pusat untuk masa bakti berikutnya.
          e. Menyetujui penetapan Akuntan Publik yang diusulkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
4.   Musyawarah Anggota dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat.
5.   Selain Musyawarah Anggota dapat pula diselenggarakan Musyawarah Anggota Luar Biasa yang dapat diadakan
     setiap waktu atas permintaan secara tertulis dari paling sedikit 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota
     INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION yang sah.
6.   Musyawarah Anggota maupun Musyawarah Anggota Luar Biasa dipimpin oleh Ketua Umum. Jika Ketua Umum
     berhalangan maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Umum atau salah seorang anggota
     Dewan Pengurus Pusat yang hadir.
7.   Susunan Acara dan tata tertib Musyawarah Anggota maupun Musyawarah Anggota Luar Biasa disiapkan oleh
     Dewan Pengurus Pusat dan disahkan oleh Musyawarah Anggota / Musyawarah Anggota Luar Biasa.
8.   Dalam Musyawarah Anggota maupun Musyawarah Anggota Luar Biasa, setiap anggota INDONESIAN HUMAN
     RESOURCES ANALYST ASSOCIATION yang hadir mempunyai hak 1 (satu) suara anggota. Dewan Pengurus Pusat
     dan Perwakilan Pengurus Pusat Daerah tidak mempunyai hak suara.




                                              Bab IX
                                       KORUM DAN KEPUTUSAN

                                                Pasal 23
                                                KORUM

1.   Musyawarah Anggota adalah sah apabila dihadiri 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota yang terdaftar sebagai
     anggota Asosiasi.
2.   Bila korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) di atas tidak tercapai, maka Musyawarah Anggota harus
     ditunda dan selanjutnya harus diadakan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) jam setelah penundaan, dan
     Musyawarah Anggota dianggap sah untuk dilanjutkan serta berhak mengambil keputusan yang mengikat
     Asosiasi.
                                               Pasal 24
                                             KEPUTUSAN

1.   Semua keputusan yang diambil harus selalu diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2.   Bila dengan usaha musyawarah dan mufakat tidak tercapai keputusan sedangkan keadaan sangat mendesak,
     maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak biasa.
3.   Apabila dengan pemungutan suara 2 (dua) kali ternyata jumlah suara sama banyak, maka keputusan akhir atas
     suatu rencana dan usulan serta pertanggungjawaban dianggap ditolak, sedangkan mengenai orang akan diundi.




                                                  Bab X
                                               RAPAT KERJA

                                                  Pasal 25

1.   Rapat Kerja INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu)
     kali dalam setahun, dipersiapkan dan diselenggarakan serta dipimpin oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum
     atau Sekretaris Umum atau Ketua Bidang yang ditunjuk, dihadiri oleh:
          a. Dewan Pengurus Pusat;
          b. Perwakilan Pengurus Daerah;
          c. Anggota INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION.
2.   Rapat Kerja di Daerah diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, dipersiapkan dan
     diselenggarakan serta dipimpin oleh Perwakilan Pengurus Daerah, dihadiri oleh:
          a. Perwakilan Pengurus Pusat di Daerah;
          b. Anggota di Daerah.
3.   Rapat Kerja merupakan forum komunikasi antara Dewan Pengurus Pusat dengan Perwakilan Pengurus Daerah
     serta antara Dewan Pengurus Pusat dengan Anggota atau antara Perwakian Pengurus Daerah dengan Anggota di
     Daerah untuk membicarakan masalah pelaksanaan program kerja dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
4.   Keputusan Rapat Kerja diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.




                                               Bab XI
                                           SEKRETARIAT

                                               Pasal 26
                                       PELAKSANAAN SEKRETARIAT

1.   Asosiasi mempunyai Kantor Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Umum (Secretary General) atau jika
     Sekretaris Umum (Secretary General) berhalangan, maka salah seorang Pengurus Pusat yang ditunjuk oleh
     Ketua Umum.
2.   Dalam pelaksanaan harian pada Sekretariat Pusat diangkat seorang Kepala Kantor (Office Manager). Pada setiap
     Sekretariat di Daerah dapat diangkat seorang Sekretaris Eksekutif.
3.   Kepala Kantor (Office Manager), Sekretaris Eksekutif dan Staff sekretariat INDONESIAN HUMAN RESOURCES
     ANALYST ASSOCIATION, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat.
4.   Kepala Kantor (Office Manager), Sekretaris Eksekutif dan Staff Sekretariat adalah tenaga-tenaga tetap yang
     menerima gaji.




                                               Bab XII
                                             KEUANGAN

                                           Pasal 27
                           SUMBER KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1.   Keuangan INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION diperoleh dari:
         1. Uang pangkal;
         2. Uang iuran;
         3. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat serta yang diperoleh dengan cara yang tidak
             bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
          4. Pendapatan lainnya yang sah.
2.   Pengurus memberikan laporan dan pertanggungjawaban keuangan dan perbendaharaan kepada Musyawarah
     Anggota dan diwajibkan melakukan pencatatan dan pengurusan atas seluruh kekayaan dan penggunaan
     keuangan Asosiasi selama masa baktinya, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun; dan untuk pertanggungjawaban
     keuangan tahun pertama akan diumumkan kepada anggota setelah diaudit.
3.   Tahun buku bagi pencatatan keuangan Asosiasi menggunakan tahun Takwin dan Dewan Pengurus Pusat tetap
     mempertanggung-jawabkan keuangan dan kekayaan Asosiasi untuk masa sesudah tahun Takwin dalam hal masa
     baktinya berakhir tidak pada akhir tahun Takwin.
4.   Laporan pertanggungjawaban keuangan dan perbendaharaan Asosiasi harus telah diaudit oleh Akuntan Publik
     yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus Pusat dan disetujui dalam Musyawarah Anggota.




                                              Bab XIII
                                  PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
                                 ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)
                                     ATAU PEMBUBARAN ASOSIASI

                                                Pasal 28
                                           KETENTUAN KHUSUS

1.   Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau pembubaran INDONESIAN HUMAN
     RESOURCES ANALYST ASSOCIATION, hanya dapat dilakukan dengan Musyawarah Anggota yang khusus
     diadakan untuk maksud tersebut dan Pembubaran INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST ASSOCIATION,
     atas permintaan dari sekurang-kurangnya 50% + 1 (limapuluh persen di tambah satu) dari jumlah anggota yang
     terdaftar secara sah.
2.   Musyawarah Anggota Khusus Perubahan atau Pembubaran INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST
     ASSOCIATION adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah seluruh anggota
     yang sah terdaftar dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
3.   Apabila telah ada keputusan-keputusan pembubaran sebagaimana tersebut dalam ayat 2 di atas, maka
     Musyawarah Anggota harus membentuk sebuah Panitia Likuidasi yang terdiri dari Dewan Pengurus Pusat,
     Perwakilan Pengurus Pusat di daerah dan Anggota, dengan tugas menyelesaikan segala sesuatu yang
     berhubungan dengan pelaksanaan pembubaran Asosiasi.
4.   Musyawarah Anggota menetapkan pedoman tugas Panitia Likuidasi dan memberikan wewenang penuh kepada
     Panitia Likuidasi bertindak khusus untuk dan atas nama INDONESIAN HUMAN RESOURCES ANALYST
     ASSOCIATION termasuk penyerahan sisa kekayaan apabila masih ada, kepada pihak-pihak yang ditetapkan oleh
     musyawarah.
5.   Selama Panitia Likuidasi melaksanakan tugas-tugasnya, selama itu pula seluruh kegiatan Asosiasi dibekukan.
     Segera setelah tugas-tugas Panitia Likuidasi selesai maka pada saat itu pula INDONESIAN HUMAN RESOURCES
     ANALYST ASSOCIATION dinyatakan bubar menurut hukum.




                                             Bab XIV
                                     ANGGARAN RUMAH TANGGA
                                    ATAU PEMBUBARAN ASOSIASI

                                                  Pasal 29

1.   Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2.   Anggaran Rumah Tangga disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat untuk disahkan dalam Musyawarah Anggota atau
     Musyawarah Anggota Luar Biasa.
3.   Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
                                                      Bab XV
                                                    PENUTUP

                                                         Pasal 30

Anggaran Dasar ini di setujui dan di sahkan oleh Musyawarah Anggota Asosiasi pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam
awal akta ini.


Para pihak menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal yang
disampaikan kepada saya, dan Notaris bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. Dan selanjutnya para pihak juga
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. Akta ini diselesaiakan pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu
Indonesia Bagain Barat )


                                              DEMIKIANLAH AKTA INI


Dibuat dan dilangsungkan di Surakarta, pada jam, hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan di
hadiri oleh :


             1.   Tuan DODY AGUNG DWI ATMOJO
             2.   Tuan SIDIK DARWANTO


Keduanya sebagai saksi.


Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akan segera akta ini ditanda
tangani oleh para penghadap, saksi dan saya, Notaris.


Dilangsungkan dengan tanpa coretan, tanpa tambahan, dan tanpa penggantian.


Minuta akte ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:29
posted:1/18/2013
language:Unknown
pages:9
Description: ANGGARAN DASAR_IHRAA