TABEL INDIKATOR KINERJA PROGRAM by y17S3U5

VIEWS: 9 PAGES: 56

									                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



                                                        BAB VI
              STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH


            Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu
dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui
strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun hingga tahun 2013.

6.1.        Kebijakan Pembangunan

            Kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran misi yang telah
dijelaskan pada bab sebelumnya. Kebijakan pembangunan tersebut menjadi pedoman dalam
melaksanakan program dan kegiatan selama periode tahun 2008–2013 berdasarkan urusan
pemerintahan.


Misi 1 :

Mewujudkan sumberdaya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing

Kebijakan :

1.     Bidang Pendidikan

       a.     Menuntaskan Jabar Bebas Buta Aksara;

       b.     Mewujudkan Jabar Bebas Biaya Pendidikan Dasar dalam rangka Penuntasan Wajar
              Dikdas Sembilan Tahun;

       c.     Mewujudkan Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah dalam Rangka Pelaksanaan Wajar
              Dua Belas Tahun di seluruh Kabupaten/Kota;

       d.     Meningkatkan Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;

       e.     Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

       f.     Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Luar Sekolah (PLS);

       g.     Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Luar Biasa (PLB);

       h.     Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah;

       i.     Meningkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru Serta Tenaga Kependidikan;

       j.     Fasilitasi Peningkatan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Tinggi.

2.     Bidang Perpustakaan

       a.     Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat;

       b.     Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi.




Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                         VI - 1
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



3.     Bidang Kesehatan

       a.    Menyediakan sarana prasarana dan tenaga untuk Rumah Sakit Rujukan Regional,
             Rumah Sakit mampu PONEK, Puskesmas mampu PONED dan sarana kesehatan
             dasar di daerah terpencil serta perbatasan;
       b.    Menyediakan          sarana,      prasarana,       alat,   obat   dan   tenaga    terlatih   dalam
             penanggulangan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
       c. Memperkuat sistem surveilance epidemiologi;
       d.    Membentuk sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan menyediakan
             anggaran untuk subsidi premi masyarakat miskin dan kelompok informal dan
             formal yang penghasilan dibawah UMR Jawa Barat;
       e.    Mendorong tersedianya anggaran kesehatan 10% diluar gaji pada APBD Provinsi
             dan Kabupaten/Kota;
       f. Mengembangkan             kemitraan           dalam   melaksanakan     promosi      kesehatan    dan
             pemberdayaan masyarakat.

4.     Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

       a.    Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian
             berusaha;

       b.    Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan
             dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak.

5.     Bidang Sosial

       a.    Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan
             sosial;

       b.    Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial;

6.     Bidang Kepemudaan dan Olahraga

       a.    Mewujudkan pemuda Jawa Barat yang memiliki semangat dan idealisme
             kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan;

       b.    Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui
             olahraga.

7.     Bidang Ketenagakerjaan

       a.    Meningkatkan daya saing tenaga kerja;

       b.    Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.

8.     Bidang Agama

       a.    Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun
             antarumat beragama;

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                      VI - 2
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



       b.    Mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan
             agama dalam kehidupan bermasyarakat;

       c.Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;

9.     Bidang Kebudayaan

       Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang relevan
       bagi peningkatan kemajuan Jawa Barat.


Misi 2 :

Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal

Kebijakan :

1.     Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

       Menguatkan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang
       pasar KUMKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha.

2.     Bidang Ketenagakerjaan

       Perluasan kesempatan kerja.

3.     Bidang Pertanian

       Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian.

4.     Bidang Pariwisata

       Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat.

5.     Bidang Perdagangan

       Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi serta pengembangan pasar dalam dan luar
       negeri.

6.     Bidang Industri

       Meningkatkan daya saing industri.

7.     Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

       Meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber daya mineral.

8.     Bidang Kelautan dan Perikanan

       Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan terutama perikanan komersil di
       Pantai Selatan dan Pantai Utara melalui Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai
       Utara dan Pantai Selatan (GAPURA).

9.     Bidang Ketahanan Pangan

       Peningkatan ketersediaan, akses, kualitas dan keamanan pangan.
Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                    VI - 3
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



10. Bidang Kehutanan

       Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan.

11. Bidang Penanaman Modal

       a.    Menciptakan         iklim     usaha        yang   kondusif   dalam   rangka     mempertahankan
             keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru;

       b.    Membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.

Misi 3 :

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah

Kebijakan :

1.     Bidang Pekerjaan Umum

       a.    Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan
             orang, barang, dan jasa;

       b.    Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung
             konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;

       c. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;

       d.    Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi.

2.     Bidang Perhubungan

       Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan
       pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa.

3.     Bidang Perumahan

       a.    Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah negara;

       b.    Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar
             permukiman.

4.     Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

       Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan
       ketenagalistrikan.

5.     Bidang Lingkungan Hidup

       Meningkatkan penanganan persampahan perkotaan.


Misi 4 :

Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang
berkelanjutan.

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                      VI - 4
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



Kebijakan :

1.     Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

       Menata database penduduk dan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan;

2.     Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

       Revitalisasi Program Keluarga Berencana.

3.     Bidang Ketransmigrasian

       Menata persebaran penduduk, baik di dalam maupun keluar wilayah provinsi.

4.     Bidang Penataan Ruang

       a.    Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan ruang provinsi;

       b.    Mengembangkan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi dalam jaringan
             data spasial nasional;

       c. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam
             pelaksanaan penataan ruang;

       d.    Memantapkan peran provinsi dalam koordinasi penataan ruang.

5.     Bidang Kehutanan

       Meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan.

6.     Bidang Lingkungan Hidup

       a.    Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara hutan dan
             lahan;

       b.    Mengurangi resiko bencana;

       c. Meningkatkan fungsi dan luas kawasan lindung dalam rangka mewujudkan provinsi
             yang hijau (Green Province) didukung upaya menciptakan provinsi yang bersih
             (Clean Province)

7.    Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

       Mengembangkan energi alternatif dan gerakan hemat energi bagi masyarakat dan
       pelaku usaha.


Misi 5 :

Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi

Kebijakan :

1.     Bidang Perencanaan Pembangunan

       a.    Mewujudkan kerjasama pembangunan antar daerah yang saling menguntungkan;
Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                      VI - 5
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



       b.    Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang pro
             publik;

       c. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem pengawasan.

2.     Bidang Komunikasi dan Informatika

       a.    Mengembangkan              dan     menerapkan   teknologi    informasi     dalam    manajemen
             pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

       b.    pemanfaatan IPTEK untuk peningkatan daya saing daerah melalui sinkronisasi
             kegiatan dan kerjasama strategis perguruan tinggi/ lembaga riset bersama
             mitranya dengan kegiatan pemerintah daerah secara melembaga

3.     Bidang Pertanahan

       Mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

4.     Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
       Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

       a.    Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional,
             mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif berbasis kinerja, dan
             pengadaan secara elektronik;

       b.    Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan
             publik untuk mewujudkan clean government and good governance;

       c.    Menata sistem hukum di daerah;

       d.    Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif;

       e.    Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;

       f.    Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur
             rakyat terlatih lainnya;

       g.    Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

5.     Bidang Statistik

       Meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan
       penyelenggaraan pemerintahan.

6.     Bidang Kearsipan

       Meningkatkan           kinerja      pengelolaan   kearsipan       daerah   dan     penyelenggaraan
       pemerintahan.




Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                   VI - 6
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



7.     Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

       a.    Meningkatkan            partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa dalam
             pembangunan;

       b.    Mewujudkan Desa Membangun.

8.     Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

       a.    Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;

       b.    Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik;

       c. Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik.



6.2.     Kebijakan Kewilayahan

         Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di Jawa Barat selama ini masih belum
dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, baik antar kabupaten
dan kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Guna menjamin keseimbangan
pembangunan daerah antar wilayah di Jawa Barat maka perlu disusun suatu kebijakan
pembangunan kewilayahan.

         Fokus      pembangunan            daerah       pada   tahun   2008-2013   akan   diarahkan   pada
pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta
kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan dan
memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional                        dapat berperan mendorong
pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya dengan sasaran
wilayah pada Desa Pusat Pertumbuhan, Desa Tertinggal dan Kota Pusat Pertumbuhan.

         Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan pada RPJM Daerah ini adalah
sebagai berikut :

1.     Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana dan
       terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam suatu rencana
       tata ruang. Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan
       spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis,
       serasi dan berkelanjutan;

2.     Peningkatan perhatian kepada wilayah tertinggal agar ketertinggalan wilayah tersebut
       tidak terlalu besar bahkan dapat sejajar dengan wilayah lain yang telah lebih dulu
       berkembang. Untuk itu akan dilakukan percepatan pembangunan wilayah tertinggal
       melalui pendekatan peningkatan manusianya maupun sarana dan prasarananya;

3.     Keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan
       ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan agar


Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                 VI - 7
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



       dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan.
       Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa pusat
       pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan dan sektor
       lainnya sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja, peningkatan sumberdaya manusia di
       perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Pertumbuhan
       tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daya
       saing perdesaan;

4.     Kerjasama antardaerah dikembangkan guna menciptakan sinergitas dan integrasi
       wilayah serta efektivitas dalam pengelolaannya, khususnya di kawasan metropolitan
       dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi.
       Kerjasama antar daerah diarahkan dalam rangka efisiensi pelayanan publik maupun
       pembangunan lainnya melalui kerjasama pembiayaan, ataupun pemeliharaan dan
       pengelolaan sarana dan prasarana sehingga dapat berbagi manfaat diantara daerah
       yang bekerjasama;

5.     Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan sehingga wilayah perbatasan sebagai
       wajah Jawa Barat dapat menjadi pintu gerbang yang mencirikan kemajuan Provinsi
       Jawa Barat. Program prioritas di masing-masing wilayah perbatasan adalah sebagai
       berikut:

       a.    Wilayah Jabodetabekjur :

             1)    Penguatan kelembagaan dengan fokus pada revitalisasi kelembagaan BKSP
                   Jabodetabekjur;

             2)    Penataan Ruang dengan fokus sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan
                   pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Jabodetabekjur;

             3)    Pengembangan transportasi regional dengan fokus pembangunan jaringan
                   moda angkutan massal;

             4)    Penataan sumberdaya air dengan fokus penataan DAS, pengamanan air baku,
                   serta pembangunan dan rehabilitasi situ/waduk;

             5)    Pengembangan pengelolaan persampahan dengan fokus pembangunan
                   tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan;

             6)    Penanganan pendidikan dengan fokus pembangunan sarana pendidikan dan
                   peningkatan kesejahteraan guru;

             7)    Penanganan kesehatan dengan fokus penyediaan sarana kesehatan dan
                   penanggulangan penyakit menular;

             8)    Pengembangan ekonomi dengan fokus penetapan dan pemanfaatan kawasan
                   ekonomi khusus;

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                       VI - 8
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



             9)    Pengembangan agribisnis dengan fokus pembangunan rumah potong hewan
                   regional, pelelangan ikan regional dan pasar induk regional;

             10) Penanganan            tenaga       kerja,    kependudukan    dan   sosial   dengan    fokus
                   pembangunan             sistem       informasi   kependudukan     Jabodetabekjur      dan
                   pembangunan informasi tenaga kerja.

       b.    Wilayah perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah :

             1)    Bidang Sosial dan Pemerintahan :

                   a) Kesehatan, dengan fokus penanganan keluarga miskin;
                   b) Pendidikan, dengan fokus praktek kerja Sekolah Menengah Kejuruan
                        (SMK) dan pendataan siswa;
                   c) Batas wilayah, dengan fokus penetapan batas wilayah dan pembangunan
                        tugu batas.
             2)    Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup :
                   a) Penataan Ruang dan Permukiman, dengan fokus koordinasi penataan
                        ruang;
                   b) Lingkungan Hidup, dengan fokus pengelolaan daerah aliran sungai;
                   c) Pengelolaan            Sumber          Daya   Air,   dengan   fokus        pembangunan
                        bendung/waduk dan normalisasi sungai serta rehabilitasi jaringan irigasi;
                   d) Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dengan fokus pembangunan dan
                        peningkatan jalan serta pembangunan jembatan;
                   e) Perhubungan, dengan fokus pembangunan PJU serta sinkronisasi fungsi
                        dan kelas jalan.
             3)    Bidang Ekonomi :
                   a) Pertanian, dengan fokus pemberantasan hama dan pertanian multi
                        aktivitas (padi – ternak) dan relokasi dan optimalisasi check point ternak
                        dan hasil hutan;
                   b) Perdagangan dan Jasa, dengan fokus pembangunan dan penataan pasar
                        kecamatan;
                   c) Pariwisata, dengan fokus koordinasi dan pengembangan paket wisata.

       c.    Wilayah Perbatasan Jawa Barat-Banten :

             1) Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerintahan :

                   a) Kesehatan, dengan fokus penanganan keluarga miskin dan penyakit
                         menular;
                   b) Pendidikan, dengan fokus penanganan keluarga miskin, peningkatan mutu
                         pendidikan dan kesejahteraan guru;
                   c) Sosial, dengan fokus perlindungan masyarakat adat kaolotan;
Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                   VI - 9
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



                   d) Batas wilayah, dengan fokus penataan dan penetapan batas wilayah
                         provinsi, pembangunan pilar dan gapura batas wilayah.
             2) Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah :
                   a) Penataan Ruang dan Permukiman, dengan fokus koordinasi penataan
                         ruang perbatasan dan pengendalian lingkungan hidup serta penyediaan
                         rumah layak huni;
                   b) Pengelolaan             Sumber      Daya    Air,    dengan   fokus   pembangunan
                         bendung/waduk, normalisasi sungai, rehabilitasi jaringan irigasi dan
                         penyediaan prasarana dan sarana air bersih;
                   c) Infrastruktur          Jalan      dan   Jembatan,   dengan   fokus   pembangunan,
                         peningkatan jalan dan peningkatan status jalan serta pembangunan
                         jembatan;
                   d) Perhubungan, dengan fokus pengendalian muatan lebih dan penataan
                         terminal serta trayek angkutan.
             3) Bidang Ekonomi :
                   a) Perdagangan dan Jasa, dengan fokus pengembangan pusat pemasaran
                         dan pembinaan KUMKM;
                   b) Pariwisata, dengan fokus penataan kawasan wisata dan pengembangan
                         paket-paket wisata;

                   c) Ketenagakerjaan, dengan fokus memberikan peluang kepada masyarakat
                         untuk memperoleh pekerjaan (masyarakat berbudaya kerja).

         Kebijakan pembangunan kewilayahan di Jawa Barat tentu tidak terlepas dari
kebijakan kewilayahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Pemerintah telah menetapkan kawasan strategis nasional
di Jawa Barat, yaitu :

1.     Kawasan Perkotaan Jabodetabek - Punjur termasuk Kepulauan Seribu;

2.     Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;

3.     Kawasan Uji Coba Terbang Roket Pameungpeuk;

4.     Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pameungpeuk;

5.     Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Tanjungsari;

6.     Kawasan Stasiun Telecomand;

7.     Kawasan Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro;

8.     Kawasan Pangandaran – Kalipucang - Segara Anakan- Nusa Kambangan.

         Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat
Kegiatan Wilayah sebagai berikut :

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                 VI - 10
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



1.     Pusat Kegiatan Nasional (PKN), terdiri dari :

       a.     PKN Jabodetabek, meliputi Provinsi Jabar, DKI dan Banten;

       b.      PKN Bandung Raya;

       c. PKN Cirebon.

2.     Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terdiri dari :

       a.     PKW Sukabumi;

       b.     PKW Palabuhanratu;

       c.     PKW Cikampek - Cikopo;

       d.     PKW Kadipaten;

       e.     PKW Pangandaran;

       f.     PKW Indramayu;

       g.     PKW Tasikmalaya;

            Dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan Jawa Barat ke depan, maka
akan di upayakan peningkatan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Palabuhan Ratu dan
Pangandaran menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

            Sementara itu kebijakan pembangunan kewilayahan berdasarkan kawasan andalan
yang ditentukan berdasarkan potensi wilayah, aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan
dan kegiatan produksi serta perkembangan daerah sekitarnya tetap dipertahankan.
Pengembangan kawasan andalan lebih ditekankan pada peningkatan kegiatan ekonomi yang
diharapkan memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan pengembangan
kawasan andalan di Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1.     Kawasan Andalan Bodebekpunjur (Kabupaten dan Kota Bogor, Bekasi, Kota Depok, dan
       kawasan Puncak di Kabupaten Cianjur), difokuskan pada :

       a.     Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;

       b.     Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;

       c.     Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein
              hewani);

       d.     Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;

       e.     Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah
              lingkungan;

       f.     Peningkatan fungsi kawasan lindung;

       g.     Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                     VI - 11
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



       h.    Peningkatan cakupan listrik perdesaan;

       i.    Penyediaan energi alternatif;

       j.    Peningkatan investasi padat karya;

       k.    Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan;

       l.    Pengendalian pencemaran air;

       m. Penataan daerah otonom.

2.     Kawasan Andalan Sukabumi (Kabupaten dan Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur),
       difokuskan pada :

       a.    Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;

       b.    Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;

       c.    Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi dan protein hewani);

       d.    Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;

       e.    Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;

       f.    Peningkatan cakupan listrik perdesaan;

       g.    Penyediaan energi alternatif;

       h.    Penataan daerah otonom.

3.     Kawasan Andalan Ciayumajakuning (Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten
       Indramayu, Majalengka dan Kuningan), difokuskan pada :

       a.    Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;

       b.    Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

       c.    Peningkatan investasi;

       d.    Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein
             hewani);

       e.    Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;

       f.    Peningkatan fungsi kawasan lindung;

       g.    Pembangunan infrastruktur transportasi;

       h.    Penataan daerah otonom.

4.     Kawasan Andalan Cekungan Bandung (Kabupaten dan Kota Bandung Kabupaten
       Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian Kabupaten Sumedang), difokuskan pada:

       a.    Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;

       b.    Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                      VI - 12
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



       c.    Pengendalian pencemaran (air, udara dan sampah);

       d.    Pembangunan infrastruktur transportasi;

       e.    Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah
             lingkungan;

       f.    Peningkatan mutu air baku;

       g.    Pengendalian pencemaran air;

       h.    Peningaktan cakupan listrik perdesaan;

       i.    Penyediaan energi alternatif;

       j.    Pengembangan Jasa dan Perdagangan;

       k.    Penataan daerah otonom.

5.     Kawasan Andalan Priangan Timur - Pangandaran (Kabupaten dan Kota Tasikmalaya,
       Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Garut), difokuskan pada :

       a.    Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;

       b.    Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;

       c.    Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein
             hewani);

       d.    Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;

       e.    Peningkatan fungsi kawasan lindung;

       f.    Peningkatan cakupan listrik perdesaan;

       g.    Penyediaan energi alternatif;

       h.    Pengembangan pariwisata berbasis biodiversity;

       i.    Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;

       j.    Penataan daerah otonom.

6.     Kawasan Andalan Purwasuka (Kabupaten Purwakarta, Subang dan Karawang),
       difokuskan pada :

       a.    Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;

       b.    Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;

       c.    Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein
             hewani);

       d.    Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;

       e.    Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                  VI - 13
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



       f.     Penataan daerah otonom.

            Pemerintah Provinsi Jawa Barat memandang perlu untuk menerapkan pembangunan
di seluruh wilayah Jawa Barat secara proporsional dan tergantung pada potensi yang dimiliki
dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

            Dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai
hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah di Jawa Barat maka peran Badan
Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan perlu dioptimalkan dan diperkuat. Dengan
mengacu pada perkembangan dalam pembangunan serta mencermati karakteristik potensi
dan permasalahan di setiap wilayah di Jawa Barat maka pembagian Wilayah Kerja
Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) adalah sebagai berikut :

1.     WKPP Cirebon dengan lingkup kerja, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten
       Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan;
2.     WKPP Priangan, dengan lingkup kerja Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten
       Sumedang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten
       Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, dengan
       memperhatikan secara khusus Wilayah Bandung Raya sebagai pusat kegiatan nasional
       (PKN) dan fungsi sebagai ibu kota provinsi;
3.     WKPP Purwakarta, dengan lingkup kerja Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang,
       Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi;

4.     WKPP Bogor, dengan lingkup kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten
       Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok.

       Dalam unit tinjauan kabupaten dan kota, kebijakan pengembangan wilayah dalam lima
tahun ke depan diharapkan sebagai berikut :

1.     WKPP Cirebon

       a.     Kabupaten Cirebon

              1)   Merupakan bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon;

              2)   Sebagai bagian dari pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya terutama Jawa
                   Barat bagian timur;

              3)   Sebagai pintu gerbang utama Provinsi Jawa Barat dari bagian timur;

              4)   Sebagai bagian pengembangan Kawasan Andalan Ciayumajakuning dalam
                   sektor industri, bisnis kelautan dan pertanian.

       b.     Kota Cirebon

              1)   Sebagai pusat pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon;




Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                       VI - 14
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



             2)    Merupakan simpul utama pelayanan, jasa, perdagangan dan industri untuk
                   Jawa Barat bagian timur;

             3)    Sebagai pintu masuk dan pintu keluar barang dan jasa melalui laut di bagian
                   utara;

             4)    Sebagai bagian pengembangan Kawasan Andalan Ciayumajakuning dalam
                   sektor industri dan pariwisata.

       c. Kabupaten Indramayu

             1)    Sebagai bagian pengembangan Kawasan Andalan Ciayumajakuning dalam
                   sektor pertanian dan kelautan;

             2)    Simpul pendukung pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon;

             3)    Sebagai wilayah inti Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Indramayu.

       d.    Kabupaten Majalengka

             1)    Sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kadipaten;

             2)    Simpul pendukung pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon;

             3)    Dipersiapkan sebagai pintu gerbang utama Jawa Barat di masa depan
                   (Bandara Internasional Kertajati);

             4)    Sebagai daerah konservasi utama (TN Gunung Ciremai).

       e.    Kabupaten Kuningan

             1)    Sebagai daerah konservasi utama (TN Gunung Ciremai);

             2)    Sebagai daerah penyedia sumberdaya air baku;

             3)    Sebagai bagian Kawasan Andalan Ciayumajakuning dalam sektor pertanian,
                   pariwisata, dan industri agro.

2.     WKPP Priangan

       a.    Kabupaten Sumedang

             1)    Merupakan kawasan penyangga dalam sistem pengembangan Pusat Kegiatan
                   Nasional (PKN) Metropolitan Bandung;

             2)    Sebagai pusat pendidikan tinggi (Jatinangor);

             3)    Sebagai pusat penyedia air baku bagi wilayah di bagian utara (Majalengka,
                   Cirebon dan Indramayu).

       b.    Kabupaten Bandung

             1)    Merupakan kawasan penyangga dalam sistem pengembangan Pusat Kegiatan
                   Nasional (PKN) Metropolitan Bandung;

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                      VI - 15
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



             2)    Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Cekungan Bandung dalam sektor
                   industri, pariwisata dan pertanian;

             3)    Sebagai wilayah konservasi.

       c. Kota Bandung

             1)    Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat;
             2)    Sebagai       wilayah      inti      pengembangan   Pusat   Kegiatan   Nasional   (PKN)
                   Metropolitan Bandung;
             3)    Merupakan simpul utama pelayanan dan jasa perkotaan untuk Jawa Barat
                   bagian tengah;
             4)    Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Cekungan Bandung dalam sektor jasa
                   dan pariwisata.




       d.    Kota Cimahi

             1)    Sebagai bagian dari wilayah inti pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
                   Metropolitan Bandung;

             2)    Simpul pelayanan jasa perkotaan bagi Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
                   Metropolitan Bandung.

       e.    Kabupaten Bandung Barat

             1)    Merupakan kawasan penyangga dalam sistem pengembangan Pusat Kegiatan
                   Nasional (PKN) Metropolitan Bandung;
             2)    Simpul pendukung bagi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung;
             3)    Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Cekungan Bandung dalam sektor
                   industri, pertanian, dan pariwisata;

             4)    Sebagai wilayah konservasi.

       f.    Kabupaten Garut

             1)    Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Priangan Timur dan Pangandaran dalam
                   sektor pertanian;

             2)    Sebagai wilayah konservasi.

       g.    Kabupaten Tasikmalaya

             1)    Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Priangan Timur dan Pangandaran dalam
                   sektor pertanian dan pengembangan industri kerajinan;

             2)    Sebagai pendukung bagi PKW Tasikmalaya.


Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                 VI - 16
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



       h.    Kota Tasikmalaya

             1)    Sebagai wilayah inti Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Tasikmalaya;

             2)    Sebagai Pusat pengembangan industri kerajinan.

       i.    Kabupaten Ciamis

             1)    Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Priangan Timur dan Pangandaran dalam
                   sektor pertanian dan pariwisata;

             2)    Sebagai wilayah konservasi.

       j.    Kota Banjar

             1)    Sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan Jawa Tengah;

             2)    Simpul transportasi dan jasa perkotaan di Jawa Barat bagian selatan.

3.     WKPP Purwakarta

       a.    Kabupaten Purwakarta

             1)    Sebagai bagian dari wilayah inti Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Cikopo-
                   Cikampek;

             2)    Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Purwasuka dalam sektor pertanian dan
                   industri.

       b.    Kabupaten Subang

             1)    Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Purwasuka dalam sektor pertanian dan
                   perkebunan;

             2)    Simpul pendukung pengembangan PKN Metropolitan Bandung.

       c. Kabupaten Karawang

             1)    Sebagai bagian dari wilayah inti Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Cikopo-
                   Cikampek;

             2)    Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Purwasuka dalam sektor pertanian dan
                   industri;

             3)    Simpul pendukung pengembangan PKN Bodebek.

       d.    Kabupaten Bekasi

             1)    Sebagai penyangga dari wilayah inti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bodebek;

             2)    Sebagai bagian dari wilayah Bodebekpunjur dalam sektor permukiman,
                   industri, dan pertanian;

             3)    Sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan DKI
                   Jakarta.
Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                        VI - 17
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



       e.    Kota Bekasi

             1)    Wilayah inti pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bodebek;
             2)    Merupakan          simpul      utama      pelayanan,     jasa   perkotaan,      permukiman,
                   perdagangan dan industri untuk Jawa Barat bagian barat.

4.     WKPP Bogor

       a.    Kabupaten Bogor

             1)    Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Bodebekpunjur dalam sektor agribisnis,
                   industri, dan pariwisata (wisata agro dan alam);

             2)    Simpul pendukung pengembangan wilayah Bodebekpunjur;

             3)    Sebagai wilayah konservasi.

       b.    Kota Bogor

             1)    Wilayah inti pengembangan PKN Bodebek;
             2)    Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Bodebekpunjur dalam sektor jasa
                   perkotaan.

       c. Kota Depok

             1)    Wilayah inti pengembangan PKN Bodebek;

             2)    Sebagai       bagian      dari       Kawasan   Andalan    Bodebekpunjur      dalam   sektor
                   pendidikan;

             3)    Sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan DKI
                   Jakarta;

       d.    Kabupaten Sukabumi

             1)    Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Sukabumi dalam sektor pertanian dan
                   pariwisata;

             2)    Simpul pengembangan wilayah PKW Palabuhanratu;

             3) Simpul layanan bagi wilayah sekitarnya.

       e.    Kota Sukabumi

             1) Sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) Sukabumi;

             2) Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Sukabumi dalam sektor
                   perdagangan dan jasa.

       f.    Kabupaten Cianjur

             1) Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Sukabumi dalam sektor pertanian
                   dan pariwisata;
Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                    VI - 18
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



             2) Sebagai wilayah konservasi.



6.3.     Strategi

         Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi yang telah dijelaskan
sebelumnya, maka disusun strategi pembangunan meliputi strategi pelaksanaan
kegiatan, strategi pendanaan pembangunan, strategi penanggulangan kemiskinan,
serta pengangguran, strategi penerapan quality control dan akuntabilitas pelaksanaan
pembangunan.

a. Strategi Pelaksanaan Kegiatan
    Skema pelaksanaan kegiatan pembangunan di Jawa Barat diimplementasikan
    melalui common goals pada masing-masing OPD/Biro dengan skema kegiatan
    kewilayahan berbasis Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP).
    Adapun 10 common goals yang menjadi rujukan :
    1. Peningkatan Kualitas Pendidikan
    2. Peningkatan Kualitas Kesehatan
    3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat
    4. Kemandirian Pangan
    5. Peningkatan Kinerja Aparatur
    6. Pengembangan Infrastruktur Wilayah
    7. Kemandirian Energi Dan Kecukupan Air Baku
    8. Penanganan Bencana Dan Pengendalian Lingkungan Hidup
    9. Pembangunan Perdesaan
    10. Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata

    Sedangkan skema manajemen implementasi common goals disajikan pada
    lampiran RPJMD. Dalam pelaksanaan kegiatan kewilayahan, BKPP berperan
    sebagai koordinator untuk mensinergikan program dan kegiatan dari masing-
    masing OPD dengan program dan kegiatan kabupaten/kota

b. Strategi Pendanaan Pembangunan
    1. Harmonisasi pendanaan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota untuk
         pencapaian sasaran peningkatan IPM, MDGs dan pembangunan lingkungan di
         Jawa Barat.
    2. Mengembangkan skema pendanaan pada program dan kegiatan yang
         merupakan urusan bersama provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka


Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013             VI - 19
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



         pencapaian sasaran peningkatan IPM, MDGs dan pembangunan lingkungan di
         Jawa Barat melalui :
         a) Konsistensi 20% dana pendidikan untuk meningkatkan Rata-rata Lama
              Sekolah dan Angka Melek Huruf.
         b) Konsistensi 10% dana kesehatan yang didukung pula melalui APBD
              Perubahan dalam rangka pengurangan Angka Kematian Bayi, Anak dan Ibu
              serta peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
         c) Konsistensi peningkatan daya beli yang didukung dengan pembangunan
              infrastruktur strategis menuju sentra produksi peningkatan daya beli.
         d) Memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten/Kota yang mempunyai
              nilai IPM rendah untuk memperoleh prioritas pendanaan pembangunan.
    3. Mengembangkan implementasi proyek-proyek strategis melalui pendanaan
         dengan skema Public Private Partnership dan melalui skema pelibatan BUMD
         Provinsi Jawa Barat.
    4. Membuka alternatif pendanaan pembangunan melalui obligasi daerah setelah
         status keuangan Wajar Tanpa Pengecualian.
c. Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
    Strategi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dalam skema satu
    kesatuan sasaran pembangunan dengan penetapan kelompok sasaran masyarakat
    miskin penerima BLT, sedangkan penetrasinya dengan pelibatan kelompok
    sasaran pada pelaksanaan kegiatan atau proyek pembangunan pada berbagai
    sektor.
d. Strategi penerapan quality control dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan
    Penerapan quality control sepenuhnya merupakan implementasi Perda No. 6
    Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah secara konsisten
    dan utuh serta kesertaan seluruh OPD/Biro untuk mengimplementasikan sistem
    manajemen mutu (ISO) untuk layanan-layanan utama yang dilanjutkan dengan
    layanan-layanan strategis.
    Penerapan akuntabilitas diimplementasikan melalui desk accountability dalam
    rangka menuju Jabar Wajar Tanpa Pengecualian dan merealisasikan keuangan
    Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari status Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
    menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta mempertahankan status WTP
    untuk menerapkan model alternatif pendanaan melalui pola obligasi daerah.

         Selanjutnya disusun pula berbagai strategi pembangunan sebagaimana
tercantum dalam tabel 6.1. di bawah ini.

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                  VI - 20
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



                                                                                        Tabel 6.1
                                                                             Strategi , Arah dan Kebijakan

              MISI I : Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.
                        Tujuan                Sasaran                                  Strategi                                           Arah Kebijakan
              1. Mendorong              1.   Tuntasnya               Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal                     Bidang Pendidikan
                   masyarakat ke arah                   program              Penyediaan sarana dan sarana yang memadai
                                                                                                                                   Menuntaskan Jabar Bebas Buta
                   peningkatan       kualitas           pemberantasan        Pengembangan metodelogi dan teknik baca
                                                                                                                                    Aksara;
                   pendidikan,                          buta aksara;          tulis bagi warga belajar
                                                                                                                                   Meningkatkan       Pemerataan     dan
                   kesehatan,             dan                                Mengembangkan perpustakaan di rukun
                                                                                                                                    Mutu      Pendidikan    Luar   Sekolah
                   kompetensi kerja;                                          tetangga
                                                                                                                                    (PLS);
                                                                             Sinergi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
                                                                              dalam pembangunan sarana dan prasarana            Bidang Perpustakaan
                                                                              sekolah dasar (SD, SMP dan Sederajat);
                                                                                                                                Meningkatkan kemampuan dan budaya
                                                                             Melakukan gerakan tingkat provinsi untuk
                                                                                                                                baca masyarakat khususnya pada usia
                                                                              membuka seluas-luasnya paket A, Paket B dan
                                                                                                                                sekolah
                                                                              Paket C dengan paradigma mengedepankan
                                                                              aktivitas proses belajar mengajar, termasuk
                                                                              pembukaan SMP seatap, SMA se atap secara
                                                                              meluas di berbagai kecamatan dan desa di
                                                                              Jawa Barat;
                                                 2.     Meningkatnya      Menyelenggarakan        pendidikan dasar dengan      Bidang Pendidikan
                                                        akses dan mutu        biaya yang terjangkau .
                                                                                                                                     Mewujudkan Jabar Bebas Biaya
                                                        pendidikan
                                                                          Meningkatkan kualifikasi      dan sertifikasi bagi             Pendidikan Dasar dalam rangka
                                                        terutama untuk
                                                                              pendidik.                                                   Penuntasan       Wajar    Dikdas
                                                        penuntasan

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                 VI - 21
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



              MISI I : Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.
                        Tujuan                Sasaran                                  Strategi                                         Arah Kebijakan
                                             wajib     belajar        Meningkatkan     jumlah dan kualitas Rintisan                 Sembilan Tahun;
                                                        pendidikan           Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan Sekolah
                                                                                                                                  Mewujudkan Jabar Bebas Putus
                                                        dasar 9 tahun        Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP;
                                                                                                                                     Jenjang Sekolah dalam Rangka
                                                        dan
                                                                            Meningkatkan jumlah Rintisan Sekolah Bertaraf           Pelaksanaan Wajar Dua Belas
                                                        pencanangan
                                                                             Internasional (RSBI) SMP, SMA, SMK serta                Tahun           di            seluruh
                                                        wajib belajar 12
                                                                             mewujudkan Sekolah Bertaraf Internasional               Kabupaten/Kota;
                                                        tahun bagi anak
                                                                             (SBI)
                                                                                                                                  Meningkatkan             Pengelolaan
                                                        usia sekolah;
                                                                            Meningkatkan jumlah daya tampung SMP/MTs                Penjaminan      Mutu    Pendidikan
                                                                             dan SMA/SMK                                             Dasar dan Menengah;

                                                                            Mengembangkan pendidikan inklusif                    Meningkatkan Pemerataan dan
                                                                                                                                     Mutu     Pendidikan    Luar     Biasa
                                                                            Memperbanyak guru PNS dan guru bantu;
                                                                                                                                     (PLB);
                                                                            Membangun ruang kelas baru khususnya SMP,
                                                                                                                                    Meningkatkan Kompetensi dan
                                                                             SMA/SMK     dan   sederajat   secara   merata
                                                                                                                                     Kesejahteraan         Guru      serta
                                                                             diseluruh kecamatan;
                                                                                                                                     Tenaga Kependidikan

                                                                                                                                  Meningkatkan Kualitas Sarana
                                                                                                                                     dan Prasarana Pendidikan Dasar
                                                                                                                                     dan Menengah;

                                                 3.     Meningkatnya        Meningkatkan jumlah Puskesmas PONED             Bidang Kesehatan
                                                        akses dan mutu                                                            Meningkatkan pelayanan
                                                                            Meningkatkan kuantitas, kualitas dan fungsi
                                                        pelayanan                                                                    kesehatan terutama Ibu dan

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                VI - 22
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



              MISI I : Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.
                        Tujuan                Sasaran                                  Strategi                                            Arah Kebijakan
                                             kesehatan                 sarana prasarana pelayanan                  kesehatan   di      Anak
                                                        terutama untuk      Puskesmas dan jaringannya;                                Mengembangkan sistem
                                                        kesehatan   ibu                                                                kesehatan
                                                        dan anak;                                                                     Meningkatkan upaya
                                                                           Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat
                                                                                                                                       pencegahan, pemberantasan
                                                                            (PHBS)
                                                                                                                                       dan pengendalian penyakit
                                                                           Meningkatkan       kualitas     sarana    prasarana
                                                                                                                                       menular serta tidak menular
                                                                            pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
                                                                                                                                      Meningkatkan kualitas dan
                                                                           Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan                 kuantitas tenaga kesehatan,
                                                                            kesehatan

                                                                           Menjamin      tersedianya     tenaga   dan   fasilitas
                                                                            kesehatan yang merata           , terjangkau dan
                                                                            berkualitas

                                                                           Meningkatkan Keluarga Sadar Gizi;

                                                                           Meningkatkan Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi
                                                                            menjadi Center of Excellent/Rujukan Spesifik
                                                                            berbasis Masalah Kesehatan Jawa Barat;

                                                                           Mengembangkan         sistem rujukan pelayanan
                                                                            kesehatan dan penunjangnya (Laboratorium
                                                                            Diagnostik Kesehatan) regional Jawa Barat

                                                                           Mewujudkan Sistem Pembiayaan Kesehatan


Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                VI - 23
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



              MISI I : Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.
                        Tujuan                Sasaran                                  Strategi                                Arah Kebijakan
                                                                       Masyarakat Skala Provinsi;

                                                                      Menyusun            berbagai   kebijakan,     standar
                                                                        pelayanan kesehatan Provinsi, SPM bidang
                                                                        kesehatan Provinsi, pedoman dan regulasi
                                                                        kesehatan;

                                                                      Mewujudkan sistem informasi dan Surveilance
                                                                        Epidemiologi Kesehatan yang evidence base,
                                                                        akurat diseluruh Kabupaten dan Kota, Provinsi
                                                                        Jawa Barat dan on line dengan Nasional;

                                                                      Meningkatkan        peran provinsi dalam upaya
                                                                        pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus
                                                                        HIV/AIDS, TBC, DBD, malaria, penyakit cardio
                                                                        vasculer (stroke, MI), penyakit metabolisme
                                                                        (DM)     dan   penyakit   jiwa,   penyakit    gimul,
                                                                        penyakit mata dan telinga, penyakit akibat
                                                                        kerja;



                                                                      Meningkatkan kemitraan dengan swasta dan
                                                                        dunia usaha serta kerjasama antara pusat,
                                                                        provinsi dan kab/kota

                                                                      Menurunkan angka kematian ibu dan anak,

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                            VI - 24
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



              MISI I : Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.
                        Tujuan                Sasaran                                  Strategi                                                       Arah Kebijakan
                                                                       membiasakan pemeriksaan                    kehamilan   pada
                                                                                instalasi atau puskesmas;

                                                                            Meningkatkan kualitas budaya program hidup
                                                                                bersih dan sehat serta makanan yang bergizi,
                                                                                melalui     pembangunan        puskesmas    disetiap
                                                                                kecamatan,      puskesmas       berfungsi   PONED,
                                                                                rumah sakit keliling (Mobile Hospital), perbaikan
                                                                                gizi      masyarakat,      perbaikan    lingkungan
                                                                                permukiman, pengadaan air baku dan air bersih
                                                                                bagi kebutuhan domestik secara merata di
                                                                                setiap desa

                                                 4.     Meningkatnya            Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga        Bidang Ketenagakerjaan
                                                        kualitas    dan          kerja melalui pelatihan;                                 Meningkatkan daya saing tenaga
                                                        perlindungan                                                                        kerja
                                                                                Pemberian sertifikasi dan standarisasi bagi
                                                        terhadap tenaga                                                                   Meningkatkan perlindungan dan
                                                                                 pekerja
                                                        kerja;                                                                              pengawasan ketenagakerjaan
                                                                                Fasilitasi perlindungan bagi tenagakerja

                  1. Menjadikan                  1.     Meningkatnya            Memberikan pelayanan , perlindungan dan               Bidang Sosial
                                                                                                                                          Meningkatkan           kualitas   dan
                       masyarakat Jawa                  pelayanan sosial         santunan        bagi      penyandang       masalah
                                                                                                                                            kuantitas               perlindungan,
                       Barat yang sehat,                dan                      kesejahteraan        sosial   dalam    pemenuhan
                                                                                                                                            rehabilitasi,   dan    pemberdayaan
                       berbudi pekerti                  penanggulangan           kebutuhan hidupnya
                                                                                                                                            sosial;
                       luhur serta                      korban                  Meningkatkan        pengetahuan dan ketrampilan

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                      VI - 25
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



              MISI I : Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.
                        Tujuan                Sasaran                                  Strategi                                                             Arah Kebijakan
                      menguasai ilmu         bencana;                   bagi penyandang masalah                         kesejahteraan                Meningkatkan      kualitas      dan
                       pengetahuan dan                                             sosial.                                                            kuantitas bantuan/jaminan sosial
                       teknologi
                                                                                  Menyantuni PKRI/Janda PKRI dan Keluarga
                                                                                   pahlawan       serta    terpeliharanya     nilai-nilai
                                                                                   keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, dan
                                                                                   kesetiakawanan sosial.

                                                 2. Meningkatnya                  Pelatihan ketrampilan      bagi perempuan agar           Bidang Pemberdayaan perempuan
                                                                                                                                            dan perlindungan anak
                                                        kesetaraan                 mandiri.

                                                        gender;                   Pencegahan             perdagangan       anak     dan             Meningkatkan                  upaya
                                                                                   perempuan                                                          pemberdayaan perempuan yang
                                                                                  Pendidikan formal dan non formal            dengan                 berbasis kemandirian berusaha;
                                                                                   sasaran kaum wanita.
                                                                                                                                                     Meningkatkan upaya perlindungan
                                                                                                                                                      terhadap       anak          melalui
                                                                                                                                                      pencegahan     kekerasan      dalam
                                                                                                                                                      rumah tangga serta perdagangan
                                                                                                                                                      perempuan dan anak.

                                                 3.      Meningkatnya             Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana               Bidang Pemuda dan keolahragaan

                                                         peran    pemuda           aktivitas      kepemudaan       dalam           rangka             Mewujudkan      pemuda        Jawa

                                                         dan      prestasi         perwujudan pemuda mandiri                                            Barat yang memiliki Spirit Juara

                                                         olahraga dalam                                                                                 (idealisme          kebangsaan,
                                                                                  Peningkatnya partisipasi masyarakat dalam
                                                         pembangunan                                                                                    kewirausahaan, kepemimpinan,
                                                                                   berolahraga;

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                        VI - 26
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



              MISI I : Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.
                        Tujuan                Sasaran                                  Strategi                                                    Arah Kebijakan
                                             kualitas   hidup        Meningkatnya        kuantitas                 dan       kualitas         kepeloporan dan kejuangan),
                                                        dan    kehidupan          olahragawan berprestasi secara berkelanjutan;
                                                                                                                                              Meningkatkan     kualitas   hidup
                                                        masyarakat;
                                                                                                                                               masyarakat yang sehat jasmani
                                                                                                                                               dan rohani melalui olahraga.


                                                 4.     Meningkatnya             Menciptakan      suasana kehidupan keagamaan           Bidang Agama

                                                        kualitas                  yang kondusif di Jawa Barat.
                                                                                                                                              Meningkatkan kualitas
                                                        kehidupan                Meningkatkan      pemahaman dan pengamalan                   kerukunan hidup baik interumat
                                                        beragama;                 agama dalam kehidupan bermasyarakat                          beragama maupun antarumat
                                                                                                                                               beragama,
                                                                                 Mengadakan        fasilitasi   pendidikan   agama
                                                                                                                                              Mengimplementasikan dan
                                                                                  (formal, non formal, dan informal);
                                                                                                                                               mengaktualisasikan pemahaman
                                                                                 Meningkatkan     peran lembaga-lembaga sosial
                                                                                                                                               dan pengamalan agama dalam
                                                                                  keagamaan        dan      lembaga       pendidikan
                                                                                                                                               kehidupan bermasyarakat
                                                                                  keagamaan dalam pembangunan.
                                                                                                                                              Mendorong peningkatan kualitas
                                                                                                                                               pendidikan agama dan
                                                                                                                                               keagamaan

                                                 5.     Revitalisasi nilai-      Mengembangkan Nilai Budaya Lokal                       Bidang Kebudayaan

                                                        nilai budaya dan         Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap
                                                                                                                                           Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-
                                                        kearifan lokal            bahasa, sastra dan aksara daerah.
                                                                                                                                           nilai kebudayaan dan kearifan lokal
                                                                                 Memanfaatkan nilai-nilai tradisional,
                                                                                                                                           yang relevan bagi peningkatan
                                                                                  peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan dan
                                                                                                                                           kemajuan Jawa Barat


Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                    VI - 27
                       PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



              MISI I : Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.
                        Tujuan                Sasaran                                  Strategi                                                         Arah Kebijakan
                                                                        museum bagi pengembangan budaya daerah
                                                                                  Meningkatkan pengelolaan keragaman dan
                                                                                   kekayaan budaya Jawa Barat;
                                                                                  Meningkatkan pengelolaan dan pengakuan atas
                                                                                   Hak Kekayaan Intelektual                 (HAKI) dalam
                                                                                   bidang seni dan budaya;
                                                                                  Meningkatkan          apresiasi   seni    dan   budaya
                                                                                   daerah di kalangan pemerintah, masyarakat
                                                                                   dan swasta;
                                                                                  Meningkatkan          sarana dan prasarana gelar
                                                                                   karya dan kreativitas seni budaya daerah yang
                                                                                   representatif.




 MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.
          Tujuan                Sasaran                              Strategi                                                                Arah Kebijakan
  Meningkatkan daya beli 1. Meningkatnya         Memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru dan                                      Bidang Koperasi dan Usaha Mikro,
   dan ketahanan pangan                 aktivitas       ekonomi        wirausaha        yang       berdaya       saing      dan    Kecil dan Menengah
     masyarakat melalui                 regional        berbasis       pengembangan inkubator bisnis KUMKM yang
                                                                                                                                   Menguatkan kelembagaan dan usaha,
  pengembangan aktivitas                potensi lokal;                 dilaksanakan bersama perguruan tinggi dan
                                                                                                                                   kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan
 ekonomi berbasis potensi                                              pelaku bisnis.
                                    2. Meningkatnya                                                                                peluang pasar KUMKM yang sejalan
              lokal.
                                        kesempatan          dan       Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi,
                                                                                                                                   dengan perkembangan dunia usaha.

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                          VI - 28
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



 MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.
          Tujuan                Sasaran                              Strategi                                                           Arah Kebijakan
                            penyediaan              akses teknologi tepat guna akses pasar melalui
                                        lapangan kerja;              promosi   dan     kreasi    produk   KUMKM       serta
                                                                     dukungan pendampingan tempat usaha dan
                                    3. Meningkatnya peran
                                                                     permodalan      bagi    KUMKM     dengan    jaminan
                                        kelembagaan        dan
                                                                     kolateral bekerjasama dengan perbankan dan
                                        permodalan KUMKM
                                                                     lembaga keuangan mikro.
                                        dalam
                                        pengembangan                Meningkatkan kinerja dan daya saing BUMD

                                        ekonomi lokal yang           dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada

                                        berdaya saing;               masyarakat      dan      memberikan     sumbangan
                                                                     terhadap keuangan daerah.
                                    4. Meningkatnya
                                        investasi         yang          Meningkatkan peran           Lembaga Keuangan

                                        mendorong                    Non Perbankan.

                                        penciptaan lapangan
                                        kerja;

                                    5. Terpenuhinya
                                        kebutuhan       pangan
                                        masyarakat

                                                                     Meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada               Bidang Ketenagakerjaan
                                                                      sektor pertanian, industri, perdagangan dan
                                                                                                                                  Memperluas kesempatan kerja
                                                                      jasa
                                                                    Meningkatkan       produksi,     produktivitas    dan    Bidang Pertanian


Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                       VI - 29
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



 MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.
          Tujuan               Sasaran                               Strategi                                               Arah Kebijakan
                                                     kualitas   produk    pertanian,                penyuluhan,      Meningkatkan              produksi,
                                                            diversifikasi   produk   usaha,   pengembangan            produktivitas     dan nilai tambah
                                                            benih/bibit unggul, ketersediaan dan kualitas             hasil pertanian
                                                            sarana dan prasarana serta meningkatkan
                                                            pendapatan usaha tani dan komoditas serta
                                                            penyerapan tenaga pertanian, perkebunan, dan
                                                            peternakan
                                                           Menyediakan       fasilitasi   produk      kawasan
                                                            agropolitan.

                                                           Meningkatkan kinerja sumber daya pertanian
                                                            serta multi aktivitas Agribisnis (GEMAR);

                                                           Melaksanakan inovasi dan teknologi pertanian,
                                                             perkebunan, dan peternakan yang ramah
                                                             lingkungan      serta     menurunkan       tingkat
                                                             kehilangan hasil pasca panen.

                                                           Meningkatkan kemampuan peran kelembagaan
                                                            usaha agribisnis;

                                                           Meningkatkan kualitas tata guna lahan dan air,
                                                            terkendalinya konversi lahan pertanian serta
                                                            pencetakan lahan persawahan.

                                                           Mengendalikan hama dan penyakit tanaman,


Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                           VI - 30
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



 MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.
          Tujuan               Sasaran                                Strategi                                                  Arah Kebijakan
                                                     ternak, dan ikan

                                                           Meningkatkan             pengembangan            usaha
                                                            pemasaran, sarana pemasaran dan margin
                                                            pemasaran dari hasil pertanian, perkebunan,
                                                            peternakan, perikanan dan kehutanan

                                                           Meningkatkan      nilai    tambah,      sarana   serta
                                                             pengolahan      hasil     pertanian,    perkebunan,
                                                             peternakan, perikanan dan kehutanan;

                                                                     Mengembangkan produk wisata yang               Bidang Pariwisata
                                                            unik, tradisional dan mencerminkan jati diri
                                                                                                                      Meningkatkan keunggulan daya tarik
                                                            masyarakat Jawa Barat yang berakar pada alam
                                                                                                                       dan     promosi    wisata     untuk
                                                            dan budaya dalam konteks destinasi wisata
                                                                                                                       peningkatan daya beli masyarakat
                                                            Jawa-Bali;

                                                                     Memfasilitasi diversifikasi lingkup dan
                                                            ragam destinasi wisata termasuk wisata ziarah
                                                            (pilgrimage tourism);

                                                                     Meningkatkan sarana dan prasarana
                                                            pariwisata, kualitas sumber daya pariwisata
                                                            termasuk      sumber      daya   manusia    pemandu
                                                            wisata,    kualitas    pelayanan     dan    informasi
                                                            pariwisata,      kualitas objek dan daya tarik


Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                             VI - 31
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



 MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.
          Tujuan               Sasaran                               Strategi                                              Arah Kebijakan
                                                     wisata untuk peningkatan daya saing serta
                                                            pemanfaatan potensi sumber daya alam secara
                                                            berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

                                                           Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke
                                                            Jawa Barat serta kenyamanan dan keamanan
                                                            berwisata
                                                           Meningkatkan perdagangan ekspor dari Jawa         Bidang Perdagangan
                                                            Barat , penggunaan produk dalam negeri serta
                                                                                                                 Meningkatkan sistem dan jaringan
                                                            peningkatan     sarana        dan     prasarana
                                                                                                                  distribusi barang,   pengembangan
                                                            perdagangan;
                                                                                                                  pasar dalam dan luar negeri, serta
                                                           Meningkatkan    distribusi   barang   kebutuhan       perlindungan konsumen dan pasar
                                                            pokok masyarakat dan barang strategis serta           tradisional
                                                            menata distribusi barang yang efektif dan
                                                            efisien;

                                                           Meningkatkan         pengembangan          dan
                                                            perlindungan pasar tradisional (GEMPITA) yang
                                                            memperhatikan penataan, kenyamanan, dan
                                                            keamanan lingkungan.

                                                           Meningkatkan pengawasan barang beredar dan
                                                            jasa serta perlindungan terhadap konsumen
                                                            dan produsen;



Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                         VI - 32
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



 MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.
          Tujuan               Sasaran                               Strategi                                                                Arah Kebijakan
                                                    Meningkatkan     tertib  usaha                        dan        tertib
                                                                ukur/takar/timbang dan perlengkapannya.

                                                               Meningkatkan        unit      usaha      industri      kecil   Bidang Industri
                                                                menegah, penyerapan tenaga kerja industri
                                                                                                                                   meningkatkan daya saing industri
                                                                kecil menengah, serta kemitraan antar industri;

                                                               Meningkatkan pelayanan                 terhadap pelaku
                                                                 usaha       IKM   serta    mendorong        tumbuhnya
                                                                 industri-industri andalan masa depan (industri
                                                                 agro, industri kreatif dan industri teknologi
                                                                 informasi komunikasi);

                                                               Meningkatkan          sinergitas        pengembangan
                                                                 industri,     penguasaan         teknologi         industri
                                                                 terutama      industri     tekstil,    produk      tekstil,
                                                                 industri keramik serta penyerapan tenaga kerja
                                                                 oleh industri besar.

                                                               Meningkatkan pembinaan nilai tambah produksi                   Bidang Energi dan Sumber Daya
                                                                pertambangan        skala      kecil    serta       potensi    Mineral
                                                                penerimaan daerah dari sumber daya mineral;
                                                                                                                                  Meningkatkan pengusahaan dan nilai
                                                             Memantapkan pranata pengelolaan energ serta                          tambah produksi sumber daya mineral
                                                                mengembangkan pemanfaatan sumur migas.
                                                                                                                                  Membina      dan    mengembangkan



Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                 VI - 33
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



 MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.
          Tujuan               Sasaran                               Strategi                                                       Arah Kebijakan
                                                                                                                          bidang ketenagalistrikan dan energi

                                                           Meningkatkan produksi perikanan, ketersediaan               Bidang Kelautan dan Perikanan
                                                            dan      pendistribusian          benih/induk      yang
                                                                                                                         Meningkatkan           produksi      dan
                                                            berkualitas, ketersediaan sarana dan prasarana
                                                                                                                          produktivitas serta pengolahan hasil
                                                            budidaya perikanan serta penyerapan tenaga
                                                                                                                          perikanan       budidaya,         dengan
                                                            kerja perikanan;
                                                                                                                          mendorong      pemanfaatan        potensi
                                                           Meningkatkan          teknologi      budidaya       dan       perairan    pantai    melalui    Gerakan
                                                            pengawetan perikanan air laut, air payau dan air              Pengembangan         Perikanan     Pantai
                                                            tawar;                                                        Utara dan Pantai Selatan (GAPURA)

                                                           Meningkatkan nilai tambah usaha pemanfaatan                  Meningkatkan         produksi        dan
                                                            produk     perikanan,     mengendalikan         serangan      produktivitas perikanan tangkap serta
                                                            hama penyakit ikan dan udang;                                 pengelolaan dan pengawasan potensi
                                                                                                                          sumber daya kelautan
                                                           Meningkatkan       sarana        pemasaran,       margin
                                                            pemasaran      serta    sarana      pengolahan      hasil
                                                            perikanan;

                                                           Meningkatkan       produksi        dan    produktivitas
                                                            nelayan,     sarana     dan      prasarana    perikanan
                                                            tangkap;

                                                           Mengendalikan         pemanfaatan        sumber    daya
                                                            kelautan;



Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                              VI - 34
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



 MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.
          Tujuan               Sasaran                               Strategi                                                  Arah Kebijakan
                                                    Mengembangkan jejaring usaha pengolahan
                                                            hasil serta penguatan pasar untuk industri hilir.

                                                           Meningkatkan     produksi       dan   produktivitas   Bidang Ketahanan Pangan
                                                            pangan pokok, beras jagung dan kedelai;
                                                                                                                  Meningkatkan     ketersediaan,   Akses,
                                                           Menurunkan tingkat kehilangan hasil pasca             kualitas,   keragaman   dan   keamanan
                                                            panen,     kerawanan      pangan       masyarakat     pangan
                                                            terhadap pangan;

                                                           Menata distribusi dan perdagangan beras;

                                                           Meningkatkan keanekaragaman konsumsi, dan
                                                            kualitas     pangan,          serta   menurunnya
                                                            ketergantungan terhadap pangan pokok beras,
                                                            ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun
                                                            sampai tingkat rumah tangga serta kualitas dan
                                                            pengendalian keamanan pangan.

                                                           Melaksanakan pengembangan aneka usaha dan             Bidang Kehutanan

                                                            pengelolaan kehutanan;                                     Mengembangkan aneka usaha non

                                                           Membina    dan    mengembalikan       usaha-usaha          kayu serta usaha ekonomi produktif

                                                            bidang kehutanan;                                          sekitar hutan.


                                                           Mengembangkan           lembaga        penyuluhan
                                                            swakarsa mandiri.


Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                           VI - 35
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



 MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.
          Tujuan               Sasaran                               Strategi                                                  Arah Kebijakan
                                                 2) Mewujudkan       harmonisasi               dan       integrasi   Bidang Penanaman Modal
                                                             peraturan dan ketentuan pendukung investasi
                                                                                                                        Menciptakan      iklim   usaha    yang
                                                             di daerah;
                                                                                                                        kondusif         dalam           rangka
                                                        3) Memfasilitasi pemberian fasilitas penanaman                  mempertahankan            keberadaan
                                                             modal bagi penanam modal serta jaminan                     investasi yang ada serta menarik
                                                             keamanan dan kepastian hukum;                              investasi baru

                                                        4) Meningkatkan pelaksanaan kebijakan investasi
                                                             di Jawa Barat serta kualitas pelayanan perizinan
                                                             dan non perizinan yang efektif dan efisien di
                                                             bidang investasi diantaranya percepatan proses
                                                             perijinan penanaman modal.

                                                        5) Membentuk          forum       investasi         serta
                                                             meningkatkan      promosi     dan        kerjasama
                                                             investasi, yang dilaksanakan melalui Program
                                                             Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

                                                        6) Membentuk forum interaksi investor mitra Jawa
                                                             Barat (West Java Partner);

                                                        7)                Meningkatkan         promosi      yang
                                                             terintegrasi dengan pemangku kepentingan
                                                             terkait di Jawa Barat serta kerjasama investasi
                                                             antar   pemerintah       daerah     dan       antara


Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                          VI - 36
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



 MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.
          Tujuan               Sasaran                               Strategi                                                         Arah Kebijakan
                                                     pemerintah daerah dengan swasta;

                                                                8)            Menyusun        paket   peluang    investasi
                                                                     yang layak untuk ditawarkan kepada penanam
                                                                     modal;

                                                                9)            Memfasilitasi        perencanaan        dan
                                                                     pengembangan kawasan ekonomi khusus serta
                                                                     penyediaan promotion and business center
                                                                     yang representatif.




   MISI 3 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.

          Tujuan                            Sasaran                                 Strategi                                           Arah Kebijakan
   Menyediakan                      1. Tersedianya              Bidang Pekerjaan Umum                                        Bidang Pekerjaan Umum
     infrastruktur      wilayah         infrastruktur
                                                                 Meningkatkan pembangunan jaringan jalan             dan     Memantapkan    kondisi   transportasi
     yang               mampu           transportasi    yang
                                                                 Jembatan        untuk         menunjang         aktivitas    jalan guna mendukung pelayanan
     mendukung         aktivitas        handal           dan
                                                                 perekonomian masyarakat                                      pergerakan orang, barang, dan jasa;
     ekonomi, sosial dan                terintegrasi    untuk
                                                                 mengembangkan sistem transportasi massal (Mass
     budaya                             mendukung
                                                                 Rapid
                                        pergerakan                                                                           Bidang Perhubungan
                                        perhubungan orang,      Bidang Perhubungan
                                                                                                                              Mengembangkan            infrastruktur


Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                    VI - 37
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



   MISI 3 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.

              Tujuan                          Sasaran                                  Strategi                                           Arah Kebijakan
                                         barang dan jasa;           Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana              transportasi perhubungan       dalam
                                                                    perhubungan                                                 rangka      peningkatan    pelayanan
                                                                                                                                pergerakan orang, barang dan jasa
                                                                    Meningkatnya     rehabiltiasi       dan   pemeliharaan
                                                                    prasarana     lalulintas     serta    pegendalian   dan
                                                                    pengamanan lalulintas

                                    2.     Tersedianya                  Bidang Pekerjaan Umum                                 Bidang Pekerjaan Umum
                                           infrastruktur
                                                                               Mengembangkan            dan    Pengelolaan     Meningkatkan kondisi infrastruktur
                                           sumber daya air
                                                                                Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan             sumber daya air dan irigasi untuk
                                           dan irigasi yang
                                                                                Pengairan Lainnya,                              mendukung                 konservasi,
                                           handal          untuk
                                                                                                                                pendayagunaan sumber daya air,
                                                                               Mengembangkan,           Pengelolaan    dan
                                           mendukung
                                                                                                                                serta pengendalian daya rusak air;
                                                                                Konservasi Sungai, Danau dan Sumber
                                           upaya konservasi
                                                                                Daya Air Lainnya
                                           dan
                                           pendayagunaan
                                           sumber daya air,
                                                                               Meningkatkan Pengendalian Banjir dan
                                           serta
                                                                                Pengamanan Pantai,
                                           pengendalian
                                           daya rusak air;

                                    3.     Meningkatnya                 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral                     Bidang Energi dan Sumber Daya
                                           cakupan                                                                                Mineral
                                                                        Meningkatan pembinaan dan pengembangan
                                           pelayanan        dan
                                                                                                                                  Meningkatkan pasokan, cakupan

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                          VI - 38
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



   MISI 3 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.

              Tujuan                          Sasaran                                         Strategi                                           Arah Kebijakan
                                           kualitas                            bidang ketenagalistrikan dan energi                       dan       kualitas     pelayanan
                                           infrastruktur                                                                                 infrastruktur        energi    dan
                                                                              Meningkatkan cakupan layanan dan distribusi
                                           energi            dan                                                                         ketenagalistrikan.
                                                                               energi dan ketenagalistrikan
                                           ketenagalistrikan
                                                                              Meningkatkan pendayagunaan panas bumi
                                           di Jawa Barat;
                                                                               sebagai sumber energi

                                    4.     Meningkatnya             Bidang Pekerjaan Umum                                        Bidang Pekerjaan Umum
                                           akses masyarakat
                                                                             Meningkatkan     ketersediaan    sarana     dan      Meningkatkan kinerja pengelolaan air
                                           terhadap       sarana
                                                                              prasarana air minum di wilayah rawan air             minum dan air limbah;
                                           dan          prasarana
                                                                              minum dan wilayah tertinggal
                                           dasar pemukiman
                                                                             Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah
                                           (mencakup
                                                                              domestik
                                           persampahan, air
                                                                                                                                 Bidang Perumahan
                                           bersih,            air   Bidang Perumahan
                                                                                                                                 Meningkatkan ketersediaan perumahan
                                           limbah);
                                                                              Mengembangkan      Lingkungan    Permukiman
                                                                                                                                 serta    sarana    dan   prasarana    dasar
                                                                               Sehat
                                                                                                                                 permukiman.
                                                                              Meningkatkan     Pemberdayaan         Komunitas
                                                                               Permukiman
                                                                                                                                 Bidang Lingkungan Hidup
                                                                    Bidang Lingkungan Hidup
                                                                                                                                 Meningkatkan penanganan persampahan
                                                                              Meningkatkan        cakupan           pelayanan
                                                                                                                                 perkotaan



Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                           VI - 39
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



   MISI 3 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.

              Tujuan                           Sasaran                                   Strategi                                      Arah Kebijakan
                                                                        persampahan di

                                                                       Meningkatkan         kinerja         pengelolaan
                                                                        Persampahan,

                                                                       Mengurangi timbulan sampah pada sumbernya
                                                                        dan pengembangan teknologi pemanfaatan
                                                                        sampah.

                                    5. Terwujudnya               Bidang Pekerjaan Umum                                      Bidang Pekerjaan Umum
                                         keamanan dan
                                                                       Meningkatkan     kemampuan     dan    ketertiban        Meningkatkan    pelayanan      jasa
                                         keserasian dalam
                                                                        penyelenggaraan jasa konstruksi.                        konstruksi
                                         pembangunan
                                                                 Bidang Perumahan                                           Bidang Perumahan
                                         infrastruktur
                                                                       Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan                Meningkatkan kinerja pengelolaan
                                                                        gedung/rumah negara,                                     bangunan gedung/rumah negara;




 MISI 4 : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

        Tujuan                               Sasaran                               Strategi                                           Arah Kebijakan
 Mewujudkan                         1.     Terkendalinya         Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil                      Bidang     Kependudukan           dan
 keseimbangan lingkungan                   pertumbuhan,                                                                     Catatan Sipil
                                                                        Meningkatkan        Penataan         Administrasi
 dan            keberlanjutan              pertambahan
                                                                        Kependudukan,                                            Menata database penduduk dan
 pembangunan.                              jumlah        serta
                                                                                                                                 penyelenggaraan            sistem

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                    VI - 40
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



                                           persebaran                                                                          administrasi kependudukan;
                                           penduduk;

                                                                                                                         Bidang Keluarga Berencana dan
                                                                  Bidang     Keluarga    Berencana      dan   Keluarga
                                                                                                                         Keluarga Sejahtera
                                                                  Sejahtera
                                                                                                                               Revitalisasi    Program   Keluarga
                                                                             Meningkatkan kualitas program keluarga
                                                                                                                               Berencana.
                                                                           berencana
                                                                                                                         Bidang Ketransmigrasian
                                                                  Bidang Ketransmigrasian
                                                                                                                         Menata persebaran penduduk, baik di
                                                                  Mewujudkan kerjasama bidang ketransmigrasian serta     dalam maupun keluar wilayah provinsi
                                                                  meningkatkan kemampuan transmigran

                                    2.     Berkurangnya           Bidang Lingkungan Hidup                                Bidang Lingkungan Hidup
                                           tingkat
                                                                          Meningkatkan Pengendalian pencemaran air           Meningkatkan upaya pemulihan
                                           pencemaran,
                                                                           dan udara dari industry dan domestic                dan konservasi sumberdaya air,
                                           kerusakan
                                                                                                                               udara hutan dan lahan;
                                                                          Meningkatkan pengendalian limbah B3
                                           lingkungan,      dan
                                                                                                                              Mengurangi resiko bencana;
                                           resiko bencana;                Meningkatkan mitigasi bencana dan adapatasi
                                                                           perubahan iklim

                                                                          Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap
                                                                           bencana

                                    3.     Meningkatnya           Bidang Kehutanan                                       Bidang Kehutanan
                                           fungsi       kawasan
                                                                  Meningkatkan peran serta masyarakat desa hutan         Meningkatkan         pengamanan     dan
                                           lindung        Jawa
                                                                  dalam pengamanan kawasan hutan melalui upaya           pencegahan       kerusakan      kawasan


Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                        VI - 41
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



                                           Barat;               rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan                   hutan.
                                                                lingkungan hidup

                                                                Bidang Lingkungan Hidup
                                                                                                                                  Bidang Lingkungan Hidup
                                                                      Meningkatkan          upaya      pemulihan          dan
                                                                                                                                  Meningkatkan fungsi dan luas kawasan
                                                                       konservasi sumber daya air, udara, hutan dan
                                                                                                                                  lindung dalam rangka mewujudkan
                                                                       lahan,
                                                                                                                                  provinsi yang hijau (Green Province)
                                                                      Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya alam                didukung upaya menciptakan provinsi
                                                                       dan      lingkungan    hidup     melalui         gerakan   yang bersih (Clean Province)
                                                                       rehabilitasi lahan kritis (GRLK)

                                                                      Meningkatnya Pengelolaan kawasan lindung

                                    4.     Terlaksananya              Mengembangkan         kerangka        regulasi    dalam    Bidang Penataan Ruang
                                           penataan     ruang          penataan ruang
                                                                                                                                          Menyiapkan                   pranata
                                           yang
                                                                      Mengembangakan data dan informasi spasial                           pelaksanaan      penataan     ruang
                                           berkelanjutan;
                                                                       Jawa Barat yang handal, efektif dan efisien;                        provinsi;

                                                                      Mewujudkan      rencana       tata    ruang      wilayah           Mengembangkan         infrastruktur
                                                                       Provinsi     Jawa      Barat         sebagai      acuan             data   spasial      daerah     yang
                                                                       pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia                            terintegrasi dalam jaringan data
                                                                       usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah;                           spasial nasional;

                                                                      Meningkatkan            upaya            pemantauan,               Meningkatkan        peran      serta
                                                                       pengawasan      dan     penertiban       pemanfaatan                masyarakat,       dunia      usaha,
                                                                       ruang                                                               pemerintah       daerah       dalam



Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                    VI - 42
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



                                                                                                                                     pelaksanaan penataan ruang;

                                                                                                                                    Memantapkan peran provinsi
      MISI 5 : Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi
                                                                                                                                     dalam   koordinasi penataan
                  Tujuan                                   Sasaran                                 Strategi                                      Arah Kebijakan
      1.     Mengembangkan                     1.       Meningkatnya kinerja      Meningkatnya kinerja aparatur;                    ruang.
                                                                                                                                          Bidang Otonomi Daerah,
             birokrasi yang semakin
                             5.             dan
                                   Meningkatnya disiplin aparatur
                                                            Meningkatnya penggunaan energi terbarukan                  Pemerintahan Umum,
                                                                                                            Bidang Energi dan Sumberdaya
                                                                      Meningkatnya disiplin aparatur;
             profesional        dan         yang
                                   ketersediaan dan      berbasis                                           Mineral     Administrasi Keuangan
                                                            Meningkatnya upaya budaya aparatur yang profesional
                                                                      Mantapnya pelaksanaan konservasi
             akuntabel;                     kompetensi;
                                   pemanfaatan                                                                          Daerah, Perangkat Daerah,
                                                               dan hemat energi,
                                                                        dan cerdas;                              Mengembangkan        baru     dan
                                   energi    alternatif                                                                 Kepegawaian dan Persandian
                                                                                                                 terbarukan dan gerakan hemat
                                                            Meningkatnya      pemberdayaan     masyarakat               Meningkatkan dan
                                   yang         ramah
                                                                                                                 energi bagi masyarakat dan
                                                               dalam      pembangunan       energi     yang                mengembangkan kualitas
                                   lingkungan serta
                                                                                                                 pelaku usaha.
                                                               berkelanjutan.                                              setiap unit kerja dalam
                                   energi
                                   terbaharukan                                                                            pelayanan publik untuk

                                           diantaranya panas                                                                                 mewujudkan clean government

                                           bumi, angin, dan                                                                                  and good governance,

                                           surya.
                                              2.        Mewujudkan                Mewujudkan       pengelolaan    dan   pelaporan        Bidang Otonomi Daerah,
                                                        kelembagaan       dan      pelaksanaan anggaran yang akuntabel menuju             Pemerintahan Umum,
                                                        ketatalaksanaan            pencapaian             status           laporan        Administrasi Keuangan
                                                        pemerintah     daerah      pertanggungjawaban perhitungan APBD Wajar              Daerah, Perangkat Daerah,
                                                        serta      pengelolaan     Tanpa Pengecualian;                                    Kepegawaian dan Persandian
                                                        keuangan       daerah                                                                Meningkatkan kinerja
                                                        yang akuntabel dan                                                                    pengelolaan keuangan daerah
                                                        berbasis     teknologi                                                                yang akuntabel
                                                        informasi;


Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                     VI - 43
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



                                                                              Meningkatnya      penggunaan        Teknologi   Bidang Komunikasi dan
                                                    3. Meningkatnya
                                                                               Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik     Informatika
                                                        pelayanan publik
                                                                               menuju cyber province;                           Mengembangkan dan menerapkan
                                                        yang dapat diakses
                                                                                                                                 teknologi informasi dalam
                                                                              Meningkatnya pelayanan informasi kepada
                                                        dengan mudah dan
                                                                                                                                 manajemen pemerintahan, serta
                                                                               masyarakat,
                                                        cepat oleh seluruh
                                                                                                                                 memanfaatkan IPTEK untuk
                                                        lapisan masyarakat    meningkatnya sarana dan prasarana untuk
                                                                                                                                 peningkatan daya saing daerah
                                                                               mendukung pelayanan kepada masyarakat,
                                                                                                                                 melalui sinkronisasi kegiatan dan
                                                                               antara lain melalui pengembangan pilihan
                                                                                                                                 kerjasama strategis perguruan
                                                                               layanan bergerak (Mobile Services Option);
                                                                                                                                 tinggi/lembaga riset bersama
                                                                                                                                 mitranya dengan kegiatan
                                                                                                                                 pemerintah daerah secara
                                                                                                                                 melembaga


                                                                                                                                  Bidang Otonomi Daerah,
                                                                                                                                  Pemerintahan Umum,
                                                                                                                                  Administrasi Keuangan
                                                                                                                                  Daerah, Perangkat Daerah,
                                                                                                                                  Kepegawaian dan Persandian
                                                                                                                                Meningkatkan dan
                                                                                                                                 mengembangkan kualitas setiap
                                                                                                                                 unit kerja dalam pelayanan publik
                                                                                                                                 untuk mewujudkan clean
                                                                                                                                 government and good governance,


Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                VI - 44
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



                                                    4. Meningkatnya                    Mewujudkan kemitraan pemerintah, swasta              Bidang Pemberdayaan
                                                         kinerja                        dan masyarakat dalam pembangunan;                    Masyarakat dan Desa
                                                         pemerintahan desa                                                                    Meningkatkan partisipasi dan peran
                                                                                       Meningkatnya         frekuensi        keterlibatan
                                                         dan pembangunan                                                                       kelembagaan    masyarakat     dalam
                                                                                        masyarakat dalam penetapan kebijakan
                                                         perdesaan                                                                             pembangunan
                                                                                       meningkatnya kapasitas pemerintahan desa
                                                                                        bersama pemerintahan kabupaten dan kota               Mewujudkan     Desa   Membangun,
                                                                                        dalam rangka penguatan daya saing desa                 yang dilaksanakan melalui Program
                                                                                                                                               Pemantapan     Pemerintahan      dan
                                                                                                                                               Pembangunan Desa

                                               5.       Meningkatnya                  Menyediakan produk hukum daerah untuk                    Bidang Otonomi Daerah,
                                                        pembangunan     dan            mendukung penyelenggaraan pemerintahan;                  Pemerintahan Umum,
                                                        pembinaan hukum di                                                                      Administrasi Keuangan
                                                                                Mewujudkan sinergitas penanganan perkara
                                                        daerah;                                                                                 Daerah, Perangkat Daerah,
                                                                                       dengan lembaga lainnya;
                                                                                                                                                Kepegawaian dan Persandian
                                                                                      Meningkatnya budaya taat hukum;                         Menata sistem hukum di daerah

                                               6.       Meningkatnya   peran                                                                    Bidang Otonomi Daerah,
                                                                                Mewujudkan               sinergitas     penyelenggaraan
                                                        pemerintah      dan                                                                     Pemerintahan Umum,
                                                                                       keamanan dan ketertiban masyarakat;
                                                        masyarakat     dalam                                                                    Administrasi Keuangan
                                                        pemeliharaan            Meningkatkan kuantitas dan kualitas Pol PP dan                 Daerah, Perangkat Daerah,
                                                        ketertiban umum dan            PPNS Se Jawa Barat;                                      Kepegawaian dan Persandian
                                                        ketentraman                                                                                Meningkatkan pembinaan
                                                                                Meningkatkan           partisipasi    masyarakat   dalam
                                                        masyarakat;                                                                                 tramtibmas, satuan
                                                                                       tramtibmas.
                                                                                                                                                    perlindungan masyarakat, dan


Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                         VI - 45
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



                                                                                                                                             unsur rakyat terlatih lainnya




                                               7.       Meningkatnya             Meningkatnya        sinergitas   perencanaan        Bidang                   Perencanaan
                                                        kerjasama      daerah     pembangunan daerah;                                 Pembangunan
                                                        dalam pembangunan;
                                                                                                                                          Mewujudkan                 kerjasama
                                                                                                                                           pembangunan        antar     daerah
                                                                                                                                           yang saling menguntungkan,



                                                                                                                                          Meningkatkan         pengendalian
                                                                                                                                           pembangunan                     dan
                                                                                                                                           mengembangkan                 sistem
                                                                                                                                           pengawasan

                                               8.       Meningkatnya peran           Meningkatnya fungsi partai politik dalam    Bidang Kesatuan Bangsa dan
                                                        dan fungsi partai             pendidikan politik;                         Politik Dalam Negeri
                                                        politik;                                                                         Memfasilitasi peningkatan peran
                                                                                     Pengembangan      kelembagaan   demokrasi
                                                                                                                                          dan fungsi partai politik
                                                                                      lokal.




Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                     VI - 46
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



                                               9.       Menguatnya peran       Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam      Bidang Kesatuan Bangsa dan
                                                        masyarakat madani       pemilu;                                        Politik Dalam Negeri
                                                        dalam kehidupan                                                            Melibatkan peran serta
                                                                               Meningkatnya     peran    serta   masyarakat
                                                        politik;                                                                    masyarakat dalam pembangunan
                                                                                madani (civil society).
                                                                                                                                    politik,
                                               10.      Tumbuhnya              Memantapkan semangat kebangsaan                Bidang Kesatuan Bangsa dan
                                                        pembangunan                                                            Politik Dalam Negeri
                                                        kehidupan                                                               Memfasilitasi peningkatan peran
                                                        bermasyarakat,                                                             dan fungsi partai politik
                                                        berbangsa dan
                                                        bernegara.




Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                               VI - 47
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT




         Hubungan antara strategi dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan
dan sasaran dari setiap Misi yang telah ditetapkan, seperti terlihat pada Tabel 6.1, dapat
dijelaskan sebagai berikut:

MISI 1

         Tujuan pertama dari Misi 1 adalah mendorong masyarakat ke arah peningkatan
kualitas pendidikan, kesehatan, dan kompetensi kerja, dengan sasaran pertama adalah
tuntasnya program pemberantasan buta aksara. Strategi yang digunakan untuk mencapai
sasaran pertama tersebut, adalah: (1) Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal; (2)
Pengembangan              metodelogi          dan teknik baca tulis bagi warga belajar; dan (3)
Mengembangkan perpustakaan di rukun tetangga. Adapun arah kebijakannya, mencakup: (1)
menuntaskan Jabar Bebas Buta Aksara; (2) meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan
Luar Sekolah (PLS); (3) Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat khususnya
pada usia sekolah.

         Sasaran kedua adalah meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk
penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun
bagi anak usia sekolah. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran kedua tersebut,
adalah: (1) Menyelenggarakan                   pendidikan dasar dengan biaya          yang terjangkau; (2)
Meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi bagi pendidik; (3) Meningkatkan jumlah dan kualitas
Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD
dan SMP; (4) Meningkatkan jumlah                        Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMP,
SMA, SMK serta mewujudkan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI); (5) Meningkatkan jumlah
daya tampung SMP/MTs                 dan SMA/SMK; dan              (6) Mengembangkan pendidikan inklusif.
Adapun arah kebijakannya, mencakup: (1) Mewujudkan Jabar Bebas Biaya Pendidikan Dasar
dalam rangka Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun (2) Mewujudkan Jabar Bebas Putus
Jenjang Sekolah dalam Rangka Pelaksanaan Wajar Dua Belas Tahun di seluruh
Kabupaten/Kota; (3) Meningkatkan Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan
Menengah; (4) Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Luar Biasa (PLB); (5)
Meningkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru serta Tenaga Kependidikan; (6)
Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah.

         Sasaran ke tiga               adalah meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan
terutama untuk kesehatan ibu dan anak. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran
ketiga tersebut, adalah: (1) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana
pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya; (2) Meningkatkan perilaku hidup bersih
dan sehat (PHBS); (3) Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah
Sakit; (4) Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan; (5) Menjamin
tersedianya tenaga dan fasilitas kesehatan yang merata , terjangkau dan berkualitas; (6)

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                   VI - 48
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



Mengembangkan             sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya (Laboratorium
Diagnostik Kesehatan) regional Jawa                     Barat; dan (7) Mewujudkan           sistem informasi dan
Surveilance Epidemiologi Kesehatan yang berdasarkan kenyataan di lapang (evidance based),
akurat diseluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, dan on line dengan
Nasional. Adapun arah kebijakannya, mencakup: (1) Meningkatkan pelayanan kesehatan
terutama Ibu dan Anak; (2) Mengembangkan sistem kesehatan; (3) Meningkatkan upaya
pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular; (4)
Meningkatkan          kualitas      dan     kuantitas          tenaga    kesehatan;   (5)    Meningkatkan     dan
mengembangkan sarana prasarana puskesmas;f) Meningkatkan jumlah Puskesmas PONED;
g) Mewujudkan Sistem Pembiayaan Kesehatan                               Masyarakat Skala Provinsi; h)Menyusun
berbagai kebijakan, standar pelayanan kesehatan Provinsi, SPM bidang kesehatan Provinsi,
pedoman dan regulasi kesehatan.

         Sasaran ke empat adalah meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga
kerja. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran keempat tersebut, adalah: (1)
Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan; (2) Pemberian
sertifikasi dan standarisasi bagi pekerja; dan (3) Fasilitasi perlindungan bagi tenaga kerja.
Adapun arah kebijakannya mencakup: (1) Meningkatkan daya saing tenaga kerja; (2)
Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan; dan (c) Mengembangkan
sarana dan prasarana serta kurikulum pelatihan tenaga kerja.

         Tujuan ke dua dari Misi 1 adalah menjadikan masyarakat Jawa Barat yang sehat,
berbudi pekerti luhur serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sasaran
pertama meningkatnya pelayanan sosial dan penanggulangan korban bencana. Strategi
yang digunakan untuk mencapai sasaran kesatu tersebut, adalah: (1) Memberikan
pelayanan, perlindungan dan                 santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya; dan (2) Meningkatkan                                      pengetahuan dan
ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Adapun arah kebijakannya,
mencakup: (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi, dan
pemberdayaan sosial; dan (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial.

         Sasaran ke dua adalah meningkatnya kesataraan gender dengan strategi untuk
pencapaiannya, mencakup: (1) Pelatihan ketrampilan                          bagi perempuan agar mandiri; (2)
Pencegahan perdagangan anak dan perempuan; dan (3) Pendidikan formal dan non formal
dengan sasaran kaum wanita. Adapun arah kebijakannya, mencakup: (1) Meningkatkan
upaya      pemberdayaan           perempuan             yang    berbasis    kemandirian     berusaha;   dan   (2)
Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan melalui pencegahan kekerasan
dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan.

         Sasaran ketiga adalah meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam
pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Strategi yang digunakan untuk


Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                        VI - 49
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



mencapai sasaran ketiga tersebut, adalah: (1) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri; dan (2) Meningkatnya
kuantitas dan kualitas sarana olahraga.                       Sedangkan arah kebijakannya, mencakup: (1)
Mewujudkan pemuda Jawa Barat yang memiliki Spirit Juara (idealisme kebangsaan,
kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan); (2) Meningkatkan kualitas
hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui olahraga; dan (3) Pembangunan
West Java Stadium.

         Sasaran keempat adalah meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dengan
strategi yang digunakan, mencakup: (1) Menciptakan suasana kehidupan keagamaan yang
kondusif di Jawa Barat; (2) Meningkatkan                        pemahaman dan pengamalan agama dalam
kehidupan bermasyarakat; (3) Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan
lembaga       pendidikan        keagamaan         dalam        pembangunan.   Adapun    arah     kebijakannya,
mencakup: (1) Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun
antarumat beragama; (2) Mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan
pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat; (3) Mendorong peningkatan kualitas
pendidikan agama dan keagamaan; dan (4) Mengadakan                             fasilitasi pendidikan agama
(formal, non formal, dan informal).

         Sasaran kelima adalah revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan
strategi     pencapaiannya,          mencakup:          (1)    Mengembangkan    Nilai   Budaya     Lokal;   (2)
Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah; (3)
Meningkatkan pengelolaan                  keragaman dan kekayaan budaya Jawa Barat; dan (4)
Meningkatkan apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan
swasta. Sedangkan arah kebijakannya, mencakup: (1) Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-
nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Jawa Barat; (2)
Meningkatkan pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual                           (HAKI) dalam
bidang seni dan budaya; (3) Memanfaatkan nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan,
kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah; dan (4) Meningkatkan
sarana dan prasarana gelar karya dan kreativitas seni budaya daerah yang representatif.

MISI 2

         Tujuan        dari Misi 2          adalah meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan
masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal, dengan sasaran
pertama meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal.
         Untuk tercapainya sasaran pertama di atas maka diperlukan strategi yang
mencakup: (1) Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian,
penyuluhan, diversifikasi produk usaha, pengembangan benih/bibit unggul, ketersediaan dan
kualitas sarana dan prasarana serta meningkatkan pendapatan usaha tani dan komoditas
serta penyerapan tenaga pertanian, perkebunan, dan peternakan; (2) Meningkatkan nilai

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                    VI - 50
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



tambah, sarana serta pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan
kehutanan;        (3) Meningkatkan pengembangan usaha pemasaran, sarana pemasaran dan
margin pemasaran dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
(4) Meningkatkan kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis serta dukungan fasilitasi
produk kawasan agropolitan; (5) Mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan
mencerminkan jati diri masyarakat Jawa Barat yang berakar pada alam dan budaya dalam
konteks destinasi wisata Jawa-Bali serta termasuk ragam destinasi wisata yaitu wisata ziarah
(pilgrimage tourism); (6) Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata, kualitas sumber
daya pariwisata termasuk sumber daya manusia pemandu wisata, kualitas pelayanan dan
informasi pariwisata,           kualitas objek dan daya tarik wisata untuk peningkatan daya saing
serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan; (7) Meningkatkan produksi perikanan, nilai tambah usaha pemanfaatan produk
perikanan, ketersediaan dan pendistribusian benih/induk yang berkualitas, ketersediaan
sarana dan prasarana budidaya perikanan serta penyerapan tenaga kerja perikanan; (8)
Meningkatkan sarana pemasaran, margin pemasaran serta sarana pengolahan hasil
perikanan dan pengembangan jejaring usaha pengolahan hasil serta penguatan pasar untuk
industri hilir; (9) Meningkatkan pembinaan nilai tambah produksi pertambangan skala kecil
serta potensi penerimaan daerah dari sumber daya mineral; (10) Memantapkan pranata
pengelolaan energi serta mengembangkan pemanfaatan sumur migas; (11) Menumbuhkan
dan revitalisasi sentra-sentra IKM sesuai potensi daerah, mendorong tumbuhnya industri
andalan masa depan (agro kreatif, ala angkut), mendorong penguasaan teknologi industi dan
memperkuat struktur industri; (12) Penataan dan peningkatan sarana dan prasarana
perdagangan, integrasi perdagangan antar wilayah, peningkatan promosi ekspor dan
kerjasama perdagangan, pembinaan usaha perdagangan dan perkuatan kelembagaan niaga.
         Sasaran kedua adalah meningkatnya kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan
penyediaan lapangan kerja. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran kedua adalah
1) mendorong terciptanya iklim usaha yang favourable/kondusif, 2) mendorong terciptanya
peluang usaha/pasar, 3) meningkatkan keahlian/keterampilan/budaya kerja di masyarakat, 4)
menciptakan wirausaha baru diberbagai sektor usaha, 5) menggalang kerjasama antar
wilayah dan Negara, 6) mendorong tumbuhnya industri padat karya.
         Sasaran ketiga adalah meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM
dalam pengembangan ekonomi local yang berdaya saing. Strategi yang diperlukan untuk
mencapai sasaran ini adalah 1) menciptakan lembaga penjaminan dan pembiayaan KUMKM.
         Sasaran keempat adalah meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan
lapangan kerja. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah 1) mendorong
terciptanya kepastian hukum dan kepastian berusaha, 2) standar kompetensi tenaga kerja, 3)
menciptakan insentif daerah, 4) meningkatkan daya saing daerah, 5) peningkatan promosi
investasi.


Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                         VI - 51
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



         Sasaran kelima adalah terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. Strategi yang
diperlukan untuk mencapai sasaran ini adalah 1) meningkatkan kesadaran/pemahaman
masyarakat terhadap pola konsumsi dan kandungan bahan pangan yang cukup memadai, 2)
menumbuhkan gerakan diversifikasi pangan guna mengurangi ketergantungan terhadap
beras, 3) meningkatkan pengelolaan lumbung pangan, 4) memperkuat kelembagaan
pengelola stock pangan Jawa Barat/Rice Centre, 5) meningkatkan pengawasan terhadap
ketersediaan input (faktor produksi) dan mengurangi tingkat kehilangan pasca panen padi.
         Adapun arah kebijakannya, adalah: (1) Meningkatkan produksi serta produktivitas
pertanian, perkebunan dan peternakan; (2) Meningkatkan nilai tambah hasil pertanian,
perkebunan dan peternakan; (3) Meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan
peternakan; (4) Meningkatkan peran kelembagaan agribisnis; (5) Meningkatkan keunggulan
daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat; (6) Meningkatkan
sumber daya pariwisata untuk peningkatan daya tarik wisata; (7) Meningkatkan produksi dan
produktivitas serta pengolahan hasil perikanan budidaya, melalui     pemanfaatan potensi
perairan pantai melalui Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Utara dan Pantai Selatan
(GAPURA); (8) Meningkatkan pemasaran dan jejaring usaha perikanan tangkap serta
pengawasan potensi sumber daya kelautan; (9) Meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah
produksi sumber daya mineral; (10) Membina dan mengembangkan bidang ketenagalistrikan
dan energi; (11) Meningkatkan daya saing industri; dan (12) Meningkatkan pengembangan
pangsa pasar di luar negeri.



MISI 3
         Tujuan dari Misi 3 adalah menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung
aktivitas ekonomi, sosial dan budaya dengan sasaran pertama tersedianya infrastruktur
transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang,
barang dan jasa. Strategi yang digunakan untuk tercapainya sasaran pertama tersebut,
mencakup: (1) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; dan (2)
Meningkatnya rehabiltiasi dan pemeliharaan prasarana lalulintas serta pegendalian dan
pengamanan lalulintas. Adapun arah kebijakan yang diperlukan untuk mendukung dalam
penerapan strategi tersebut adalah adalah meningkatkan pembangunan jaringan jalan dan
jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan mengembangkan sistem
transportasi massal (Mass Rapid Transportation).
                   Tujuan dari Misi 3 adalah menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu
mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya dengan sasaran pertama tersedianya
infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang,
barang dan jasa. Strategi yang digunakan untuk tercapainya sasaran pertama tersebut,
mencakup: (1) Pembangunan infrastruktur jalan dan perhubungan; dan (2) Rehabilitasi dan
pemeliharaan infrastruktur jalan dan perhubungan. Adapun arah kebijakan yang diperlukan

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                  VI - 52
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



untuk mendukung dalam penerapan strategi tersebut adalah meningkatkan pembangunan
infrastruktur jalan dan perhubungan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat
serta mengembangkan sistem transportasi massal (Mass Rapid Transportation).

         Sasaran kedua adalah tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang
handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta
pengendalian daya rusak air. Strategi yang digunakan dalam pencapaian sasaran tersebut,
adalah: (1) Mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi; (2) Mengembangkan dan
mengelola konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; dan (3) Meningkatkan
pengendalian         banjir     dan     pengamanan      pantai.   Adapun   arah    kebijakannya   adalah
meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi,
pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.

         Sasaran ketiga adalah meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur
energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat, dengan strategi yang digunakan dalam
pencapaiannya, antara lain: (1) Meningkatan pembinaan dan pengembangan bidang
ketenagalistrikan dan energy; (2) Meningkatkan cakupan layanan dan distribusi energi dan
ketenagalistrikan; dan (3) Meningkatkan pendayagunaan panas bumi sebagai sumber energy.
Sedangkan arah kebijakannya adalah meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas
pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.

         Sasaran keempat adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan
prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah), dengan
strategi pencapaiannya, mencakup: (1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air
minum di wilayah rawan air minum dan wilayah tertinggal; (2) Meningkatnya cakupan
pelayanan air limbah domestik; (3) Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat; (4)
Meningkatkan Pemberdayaan Komunitas Permukiman; (5) Meningkatkan cakupan pelayanan
persampahan; (6) Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan; dan (7) Mengurangi
timbulan sampah pada sumbernya dan pengembangan teknologi pemanfaatan sampah.
Adapun arah kebijakannya, mencakup: (1) Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan
air limbah;       (2) Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar
permukiman; dan (3) Meningkatkan penanganan persampahan perkotaan.



MISI 4

         Tujuan dari misi keempat adalah Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan
keberlanjutan pembangunan, dengan sasaran pertama adalah terkendalinya pertumbuhan,
pertambahan jumlah serta penyebaran penduduk. Strategi dalam pencapaian sasaran
tersebut,      mencakup:         (1)    Meningkatkan     Penataan   Administrasi   Kependudukan;     (2)
Meningkatkan kualitas program keluarga berencana; dan (3) Mewujudkan kersama bidang
ketransmigrasian serta meningkatkan kemampuan transmigran. Adapun arah kebijakan,

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                VI - 53
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



mencakup: (1)            menata database penduduk dan penyelenggaraan sistem administrasi
kependudukan; (2) Revitalisasi Program Keluarga Berencana; dan (3) Menata penyebaran
penduduk, baik di dalam maupun keluar wilayah provinsi.

         Sasaran kedua adalah berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan,
dan resiko bencana. Strategi yang diterapkan untuk pencapaiannya adalah

1)    meningkatkan pengendalian pencemaran air dan udara dari industri dan domestik;

2)    menyusun rencana penanggulangan bencana yang terarah, terpadu dan terkoordinasi di
      Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi semua pihak dalam menangani
      bencana;

3)    memfasilitasi upaya penanggulangan bencana agar lebih terpadu, terarah, serta menjadi
      bagian dari proses pembangunan, agar mampu menghadapi ancaman bencanadan
      meminimalisasi berbagai risiko bencana yang mungkin terjadi;

4)    meningkatkan keselamatan masyarakat dari ancaman berbagai bencana yang mungkin
      terjadi.

Sedangkan arah kebijakannya adalah meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi
sumberdaya air, udara hutan dan lahan.

         Sasaran ketiga adalah meningkatnya fungsi kawasan lindung Jawa Barat. Strategi
yang digunakan untuk tercapainya sasaran ketiga tersebut, adalah: (1)         Meningkatkan
pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan; (2) Meningkatkan upaya pemulihan
dan konservasi sumber daya air, udara, hutan dan lahan; dan (3) Rehabilitasi dan Konservasi
Sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui gerakan rehabilitasi lahan kritis (GRLK).
Sedangkan arah kebijakan yang diperlukan, mencakup: (1)          Meningkatkan peran serta
masyarakat desa hutan dalam pengamanan kawasan hutan melalui upaya rehabilitasi dan
konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; (2) Meningkatkan fungsi dan luas
kawasan lindung dalam rangka mewujudkan provinsi yang hijau (Green Province) didukung
upaya menciptakan provinsi yang bersih (Clean Province).

         Sasaran keempat adalah terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan,
dengan strategi dalam pencapainya melalui pengembangan kerangka regulasi dalam
penataan ruang dan memantapkan peran provinsi dalam koordinasi penataan ruang. Adapun
arah kebijakan yang diperlukan adalah menyiapkan pranata pelaksanaan penataan ruang
provinsi dan meningkatkan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan
ruang

         Sasaran kelima adalah meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi
alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbaharukan diantaranya panas bumi, angin,
dan surya. Strategi dalam pencapaianya adalah meningkatnya penggunaan energi terbarukan
dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan. Sedangkan

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                   VI - 54
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



arah kebijakan yang diperlukan adalah mengembangkan energi baru dan terbarukan dan
gerakan hemat energi bagi masyarakat dan pelaku usaha.

MISI 5

       Tujuan Misi 5 adalah mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan
akuntabel, dengan sasaran pertama adalah meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur
yang berbasis kompetensi. Strategi untuk tercapainya sasaran tersebut adalah meningkatnya
kinerja aparatur dan             budaya aparatur yang profesional serta cerdas. Sedangkan arah
kebijakan yang diperlukan adalah meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit
kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean government dan good governance.

         Sasaran kedua adalah mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah
daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.
Strategi untuk tercapainya sasaran tersebut adalah mewujudkan pengelolaan dan pelaporan
pelaksanaan          anggaran         yang        akuntabel   menuju   pencapaian        status      laporan
pertanggungjawaban perhitungan APBD Wajar Tanpa Pengecualian. Adapun arah kebijakan
yang diperlukan adalah: (1) Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang
akuntabel; dan (2) Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam
pelayanan publik menuju cyber province.

       Sasaran ketiga adalah meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan
mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat. Strategi dalam pencapaian sasaran
tersebut adalah meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat. Adapun arah
kebijakannya        adalah      mengembangkan           dan   menerapkan   teknologi     informasi    dalam
manajemen pemerintahan, serta memanfaatkan IPTEK untuk peningkatan daya saing daerah
melalui sinkronisasi kegiatan dan kerjasama strategis perguruan tinggi/lembaga riset bersama
mitranya dengan kegiatan pemerintah daerah secara melembaga..

         Sasaran keempat                    adalah meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan
pembangunan perdesaan dengan strategi untuk mencapainya adalah: (1) Mewujudkan
kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan; dan (2) meningkatnya
kapasitas pemerintahan desa bersama pemerintahan kabupaten dan kota dalam rangka
penguatan daya saing desa.                Sedangkan arah kebijakan yang diperlukan, mencakup: (1)
Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan; (2)
Mewujudkan Desa Membangun; (3) Mengembangkan desa swasembada.
         Sasaran kelima adalah meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di
daerah, dengan strategi untuk mencapainya adalah: menyediakan produk hukum daerah
untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan Implementasi Rencana
Aksi Daerah, dan Pemberantasan Korupsi secara konsisten. Sedangakan arah kebijakannya
adalah menata sistem hukum di daerah, mewujudkan sinergitas penanganan perkara dengan


Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                  VI - 55
                     PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT



lembaga lainnya, dan meningkatnya budaya taat hukum. Strategi dalam upaya mencapai
sasaran ;
         Sasaran keenam adalah meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam
pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Strategi untuk tercapainya
sasaran tersebut adalah terwujudnya sinergitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban
masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tramtibmas. Adapun arah
kebijakannya adalah meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat,
dan unsur rakyat terlatih lainnya, serta meningkatkan                 kuantitas dan kualitas Pol PP dan
PPNS Se Jawa Barat.

         Sasaran ketujuh adalah meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan,
dengan strategi pencapaiannya adalah meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan
daerah. Sedanhkan arah kebijakannya, mencakup: (1) Mewujudkan kerjasama pembangunan
antar     daerah       yang      saling     menguntungkan;      dan   (2)    Meningkatkan   pengendalian
pembangunan dan mengembangkan sistem pengawasan. Strateginya untuk mencapai
sasaran adalah dengan

         Sasaran kedelapan Meningkatnya peran dan fungsi partai politik, dengan strategi
pencapaianya adalah meningkatnya fungsi partai politik dalam pendidikan politik dan
mengembangkan             kelembagaan          demokrasi   lokal.   Adapun   arah   kebijakannya   adalah
memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik.

         Sasaran kesembilan adalah menguatnya peran masyarakat madani dalam
kehidupan politik. Strategi dalam pencapaiannya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pemilu. Sedangkan arah kebijakannya adalah melibatkan peran serta masyarakat
dalam pembangunan politik.

         Sasaran kesepuluh adalah tumbuhnya pembangunan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Strategi untuk mencapai sasaran, yaitu memantapkan semangat
kebangsaan. Sedangkan arah kebijakannya adalah memfasilitasi peningkatan peran dan
fungsi partai politik.




Perubahan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013                                 VI - 56

								
To top