Katalog peraturan pajak sampai 2012

Document Sample
Katalog peraturan pajak sampai 2012 Powered By Docstoc
					                           DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan


                                                   Direktorat Jenderal Pajak - Tax Knowlege Base

                                                                    Peraturan Perpajakan


                  No                       Nomor                           Tanggal                        Perihal
              1               29/KM.11/2012                                28 Des           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 2 JANUARI 2013 2013 SAMPAI
                                                                                        DENGAN 8 JANUARI 2013
              2               27/KM.11/2012                                21 Des            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 26 DESEMBER 2012 SAMPAI DENGAN
                                                                                        01 DESEMBER 2013
              3               S-162/PJ.13/2012                             19 Des           PENJELASAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2012                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-28/PJ/2012
              4               26/KM.11/2012                                18 Des            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 19 DESEMBER 2012 SAMPAI DENGAN
                                                                                        25 DESEMBER 2012
              5               PER-29/PJ/2012                               17 Des           TATA CARA PENGAWASAN
                                                                    2012                PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PAJAK BUMI
                                                                                        DAN BANGUNAN PADA TEMPAT PEMBAYARAN
                                                                                        PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
              6               SE-57/PJ/2012                                17 Des            PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
                                                                    2012                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        29/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN
                                                                                        PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PAJAK BUMI
                                                                                        DAN BANGUNAN PADA TEMPAT PEMBAYARAN
                                                                                        PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
              7               PER-28/PJ/2012                               17 Des           TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU
                                                                    2012                TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
                                                                                        PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI
                                                                                        LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
                                                                                        KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK MADYA
              8               S-1661/PJ.10/2012                            17 Des           NPWP INDIKASI GANDA PWPM
                                                                    2012
              9               PER-27/PJ/2012                               13 Des           BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN,
                                                                    2012                BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK
                                                                                        SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK
              10              SE-56/PJ/2012                                13 Des           KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE
                                                                    2012                KETETAPAN PER JENIS PAJAK
              11              25/KM.11/2012                                12 Des            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 12 DESEMBER 2012 SAMPAI DENGAN
                                                                                        18 DESEMBER 2012


www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                              1/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              12              194/PMK.03/2012                              6 Des             TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN,
                                                                    2012                DAN PELAPORAN PAJAK PENJUALAN DAN
                                                                                        PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/
                                                                                        ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
                                                                                        BAGI KONTRAKTOR PERJANJIAN KARYA
                                                                                        PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
                                                                                        GENERASI I
              13              24/KM.11/2012                                5 Des             NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 05 DESEMBER 2012 SAMPAI DENGAN
                                                                                        11 DESEMBER 2012
              14              PER-26/PJ/2012                               5 Des            TATA CARA PENERIMAAN DAN
                                                                    2012                PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                                        TAHUNAN
              15              SE-55/PJ/2012                                5 Des            PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
                                                                    2012                PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN TAHUNAN
              16              S-1340/PJ.09/2012                            29 Nop           SOSIALISASI PEMENUHAN KEWAJIBAN
                                                                    2012                PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA DAN
                                                                                        PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK
                                                                                        KENA PAJAK (PTKP) 2013
              17              23/KM.11/2012                                27 Nop            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 28 NOVEMBER 2012 SAMPAI DENGAN
                                                                                        04 DESEMBER 2012
              18              KEP-334/PJ/2012                              23 Nop           RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
                                                                    2012                JENDERAL PAJAK TAHUN 2012-2014
              19              SE-53/PJ/2012                                22 Nop           PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2012                KEUANGAN NOMOR 163/PMK.03/2012 TENTANG
                                                                                        BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN
                                                                                        MEMBANGUN SENDIRI
              20              PER-24/PJ/2012                               22 Nop           BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN
                                                                    2012                KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN
                                                                                        DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA
                                                                                        PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA
                                                                                        CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
              21              S-243/PJ/2012                                22 Nop           KEBIJAKAN PEMBERIAN NOMOR SERI
                                                                    2012                FAKTUR PAJAK
              22              SE-52/PJ/2012                                22 Nop            TATA CARA PERMOHONAN KODE AKTIVASI
                                                                    2012                DAN PASSWORD SERTA PERMINTAAN,
                                                                                        PENGEMBALIAN, DAN PENGAWASAN NOMOR
                                                                                        SERI FAKTUR PAJAK
              23              PER-25/PJ/2012                               22 Nop            PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                    2012                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        23/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN
                                                                                        SECARA JABATAN ATAS JUMLAH BIAYA YANG
                                                                                        DIKELUARKAN DAN/ ATAU YANG DIBAYARKAN
                                                                                        UNTUK MEMBANGUN BANGUNAN DALAM
                                                                                        RANGKA KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

              24              22/KM.11/2012                                21 Nop           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 21 NOVEMBER 2012 SAMPAI DENGAN
                                                                                        27 NOVEMBER 2012
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             2/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              25              SE-51/PJ/2012                                21 Nop           PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2012                KEUANGAN NOMOR 162/PMK.011/2012
                                                                                        TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA
                                                                                        PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
              26              SE-50/PJ/2012                                21 Nop           PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA
                                                                    2012                PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK
                                                                                        BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
                                                                                        INDONESIA DAN PEMERINTAH HONG KONG
                                                                                        WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS REPUBLIK
                                                                                        RAKYAT CHINA
              27              21/KM.11/2012                                14 Nop           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 14 NOVEMBER 2012 SAMPAI DENGAN
                                                                                        20 NOVEMBER 2012
              28              1103/KM.01/2012                              8 Nop            PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
                                                                    2012                DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN
                                                                                        KEUANGAN
              29              20/KM.11/2012                                7 Nop            KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
                                                                    2012                TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR
                                                                                        PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN
                                                                                        PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
                                                                                        PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN
                                                                                        YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 07
                                                                                        NOVEMBER 2012 SAMPAI DENGAN 13
                                                                                        NOVEMBER 2012.
              30              174/PMK.01/2012                              6 Nop            ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
                                                                    2012                LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              31              173/PMK.01/2012                              6 Nop            PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2012                KEUANGAN NOMOR 134/PMK.01/2011 TENTANG
                                                                                        ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
                                                                                        PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL
              32              167/PMK.01/2012                              6 Nop            PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
                                                                    2012                MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.01/2009
                                                                                        TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
                                                                                        INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK
              33              171/PMK.01/2012                              6 Nop            PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
                                                                    2012                MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.01/2007
                                                                                        TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT
                                                                                        PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
                                                                                        PERPAJAKAN
              34              172/PMK.01/2012                              6 Nop            PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2012                KEUANGAN NOMOR 133/PMK.01/2011 TENTANG
                                                                                        ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
                                                                                        PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
                                                                                        PERPAJAKAN
              35              PER-23/PJ/2012                               5 Nop            TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN
                                                                    2012                ATAS JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN DAN/
                                                                                        ATAU YANG DIBAYARKAN UNTUK MEMBANGUN
                                                                                        BANGUNAN DALAM RANGKA KEGIATAN
                                                                                        MEMBANGUN SENDIRI

              36              SE-48/PJ/2012                                1 Nop            KEBIJAKAN PELAKSANAAN VERIFIKASI
                                                                    2012
              37              SE-47/PJ/2012                                1 Nop            PEDOMAN DAN PENJELASAN MENGENAI
                                                                    2012                JASA TENAGA KERJA YANG TIDAK DIKENAI
                                                                                        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
              38              PER-22/PJ/2012                               1 Nop            PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             3/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                    2012                JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-87/PJ/2002
                                                                                        TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN
                                                                                        NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
                                                                                        MEWAH ATAS PEMAKAIAN SENDIRI DAN/ATAU
                                                                                        PEMBERIAN CUMA-CUMA BARANG KENA PAJAK
                                                                                        DAN/ATAU JASA KENA PAJAK
              39              SE-49/PJ/2012                                1 Nop            PENELAAHAN SEJAWAT (PEER REVIEW)
                                                                    2012                PEMERIKSAAN
              40              19/KM.11/2012                                31 Okt           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 31 OKTOBER 2012 SAMPAI DENGAN
                                                                                        06 NOVEMBER 2012
              41              KEP-321/PJ/2012                              31 Okt            PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2012                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        233/PJ/2012 TENTANG KLASIFIKASI LAPANGAN
                                                                                        USAHA WAJIB PAJAK
              42              166/PMK.011/2012                             29 Okt           PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
                                                                    2012                MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK03/2008
                                                                                        TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-
                                                                                        ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-
                                                                                        PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI
                                                                                        INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK
                                                                                        SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
              43              PER-21/PJ/2012                               24 Okt           TATA CARA PERMOHONAN DAN
                                                                    2012                PENETAPAN MASA MANFAAT YANG
                                                                                        SESUNGGUHNYA ATAS HARTA BERWUJUD
                                                                                        YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG
                                                                                        USAHA TERTENTU
              44              18/KM.11/2012                                23 Okt            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 24 OKTOBER 2012 SAMPAI DENGAN
                                                                                        30 OKTOBER 2012
              45              162/PMK.011/2012                             22 Okt           PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN
                                                                    2012                TIDAK KENA PAJAK
              46              163/PMK.03/2012                              22 Okt           BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN
                                                                    2012                PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN
                                                                                        MEMBANGUN SENDIRI
              47              347/KMK.01/2012                              19 Okt           STANDAR PENYUSUNAN LAYANAN
                                                                    2012                UNGGULAN (QUICK WINS) DI LINGKUNGAN
                                                                                        KEMENTERIAN KEUANGAN
              48              SE-46/PJ/2012                                17 Okt           PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA
                                                                    2012                PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK
                                                                                        BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH
                                                                                        REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
                                                                                        KERAJAAN MAROKO
              49              17/KM.1/2012                                 16 Okt            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 17 OKTOBER 2012 SAMPAI DENGAN
                                                                                        23 OKTOBER 2012
              50              155/PMK.03/2012                              16 Okt           KRITERIA JASA PENYIARAN YANG TIDAK
                                                                    2012                BERSIFAT IKLAN YANG TIDAK DIKENAI PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI
              51              16/KM.11/2012                                6 Okt            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                              4/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 08 OKTOBER 2012 SAMPAI DENGAN
                                                                                        16 OKTOBER 2012
              52              15/KM.11/2012                                1 Okt             NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 01 OKTOBER 2012 SAMPAI DENGAN
                                                                                        07 OKTOBER 2012
              53              SE-45/PJ/2012                                27 Sep            PENJELASAN ATAS PELAKSANAAN
                                                                    2012                PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
                                                                                        85/PMK.03/2012 TENTANG PENUNJUKAN
                                                                                        BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK
                                                                                        MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN
                                                                                        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA
                                                                                        PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN
                                                                                        PELAPORANNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
                                                                                        DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
                                                                                        NOMOR 136/PMK.03/2012
              54              S-783/PJ.02/2012                             25 Sep              PPN ATAS PENDAPATAN NON AIR
                                                                    2012
              55              S-1284/PJ10/2012                             21 Sep              PEMBERITAHUAN E-LEARNING SIDJP
                                                                    2012                2012
              56              14/KM.11/2012                                21 Sep           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 24 SEPTEMBER 2012 SAMPAI
                                                                                        DENGAN 30 SEPTEMBER 2012
              57              S-730/PJ.09/2012                             18 Sep           PELAYANAN PADA HARI PELAKSANAAN
                                                                    2012                PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
              58              13/KM.11/2012                                14 Sep           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 17 SEPTEMBER 2012 SAMPAI
                                                                                        DENGAN 23 SEPTEMBER 2012
              59              PER-20/PJ/2012                               11 Sep           PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2012                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-05/PJ/2012
                                                                                        TENTANG REGISTRASI ULANG PENGUSAHA
                                                                                        KENA PAJAK TAHUN 2012

              60              SE-44/PJ/2012                                11 Sep           PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2012                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/ 2012
                                                                                        TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                                        JENDERAL PAJAK NOMOR PER-05/PJ/ 2012
                                                                                        TENTANG REGISTRASI ULANG PENGUSAHA
                                                                                        KENA PAJAK TAHUN 2012
              61              146/PMK.03/2012                              10 Sep              TATA CARA VERIFIKASI
                                                                    2012
              62              145/PMK.03/2012                              10 Sep           TATA CARA PENERBITAN SURAT
                                                                    2012                KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
              63              147/PMK. 011/2012                            10 Sep           PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG
                                                                    2012                PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN
                                                                                        SURAT BERHARGA NEGARA YANG
                                                                                        DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN
                                                                                        PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             5/750
1/8/13        DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                    DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM
                                                                    PENERBITAN SURAT BERHARGA NEGARA DI
                                                                    PASAR INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN
                                                                    2012
         64     12/KM.11/2012                              7 Sep        NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                    2012            BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                    BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                    ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                    PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                    TANGGAL 10 SEPTEMBER 2012 SAMPAI
                                                                    DENGAN 16 SEPTEMBER 2012
         65     950/KM.1/2012                              6 Sep        PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN
                                                    2012            MENTERI KEUANGAN NOMOR 339/KMK.01J2011
                                                                    TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
                                                                    YANG BERTAUTAN (STANDARD OPERATING
                                                                    PROCEDURES-LINK) KEMENTERIAN
                                                                    KEUANGAN
         66     144/PMK.011/2012                           3 Sep         PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
                                                    2012            PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
                                                                    BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU
                                                                    DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
         67     11/KM.11/2012                              31 Ags       NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                    2012            BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                    BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                    ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                    PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                    TANGGAL 03 SEPTEMBER 2012 SAMPAI
                                                                    DENGAN 09 SEPTEMBER 2012
         68     S-716/PJ.02/2012                           30 Ags       SKB PPN ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN
                                                    2012            KAPAL CRANE ATAU FLOATING CRANE ATAU
                                                                    FLOATING CRANE BARGE
         69     PER-19/PJ/2012                             28 Ags        PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                    2012            DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                    47/PJ/2011 TENTANG TATA CARA
                                                                    PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN SISTEM
                                                                    PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK
                                                                    (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM MODUL
                                                                    PENERIMAAN NEGARA
         70     PER-18/PJ/2012                             24 Ags         PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                    2012            DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                    06/PJ/2012 TENTANG TATA CARA
                                                                    PENATAUSAHAAN , PELAKSANAAN HAK DAN
                                                                    PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
                                                                    SEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIB
                                                                    PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
                                                                    DARI DAN/ATAU KE KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                    DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
                                                                    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK
                                                                    BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI
                                                                    LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                    JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN
                                                                    KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
         71     SE-43/PJ/2012                              24 Ags       PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPAN
                                                    2012            WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM RANGKA
                                                                    PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 08/PJ/2012
                                                                    TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU
                                                                    TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
                                                                    PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI
                                                                    LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                    JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
                                                                    KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
                                                                    KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                    PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR
                                                                    PELAYANAN PAJAK MADYA

                                                                                                              6/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              72              10/KM.11/2012                                16 Ags            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 20 AGUSTUS 2012 SAMPAI DENGAN
                                                                                        02 SEPTEMBER 2012
              73              SE-41/PJ/2012                                16 Ags           TATA CARA PENYELENGGARAAN
                                                                    2012                KEGIATAN KEHUMASAN DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK
              74              SE-42/PJ./2012                               16 Ags           KEBIJAKAN PEMBERIAN INFORMASI
                                                                    2012                PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              75              S-170/PJ/2012                                16 Ags              Instruksi Sensus Pajak Nasional Tahun
                                                                    2012                2012
              76              SE-40/PJ/2012                                16 Ags          PEMBUATAN BENCHMARK BEHAVIORAL
                                                                    2012                MODEL DAN TINDAK LANJUTNYA
              77              KEP-253/PJ/2012                              16 Ags            DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPH,
                                                                    2012                PPN & PPN BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB
                                                                                        PER KANTOR WILAYAH DJP TAHUN ANGGARAN
                                                                                        2012
              78              136/PMK.03/2012                              16 Ags           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2012                KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2012 TENTANG
                                                                                        PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
                                                                                        UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN
                                                                                        MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
                                                                                        PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
                                                                                        TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN
                                                                                        PELAPORANNYA
              79              KEP-252/PJ/2012                              15 Ags           STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
                                                                    2012                KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
                                                                                        PERPAJAKAN
              80              09/KM.11/2012                                13 Ags            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 13 AGUSTUS 2012 SAMPAI DENGAN
                                                                                        19 AGUSTUS 2012
              81              S-512/PJ.06/2012                             13 Ags           PENYAMPAIAN UNDANGAN WORKSHOP
                                                                    2012                TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT PERSIAPAN
                                                                                        PENGALIHAN PBB-P2 KE PEMERINTAH DAERAH
                                                                                        TAHUN 2013
              82              129/PMK.03/2012                              7 Ags            TATA CARA PERMINTAAN PENGHENTIAN
                                                                    2012                PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG
                                                                                        PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN
                                                                                        PENERIMAAN NEGARA
              83              08/KM.11/2012                                6 Ags             NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 06 AGUSTUS 2012 SAMPAI DENGAN
                                                                                        12 AGUSTUS 2012
              84              SE-39/PJ/2012                                6 Ags            PETUNJUK PELAKSANAAN
                                                                    2012                PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS!
                                                                                        ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,
                                                                                        DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
                                                                                        SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG,
                                                                                        SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN
                                                                                        BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK
                                                                                        BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR,
                                                                                        SECARAJABATAN

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                                  7/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              85              PER-17/PJ/2012                               6 Ags             PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
                                                                    2012                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        56/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN
                                                                                        DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN
                                                                                        PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
                                                                                        ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,
                                                                                        DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
                                                                                        SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG,
                                                                                        SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN
                                                                                        BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK
                                                                                        BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
              86              126/PMK.011/2012                             6 Ags             PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2012                KEUANGAN NOMOR 249/PMK.03/2008 TENTANG
                                                                                        PENYUSUTAN ATAS PENGELUARAN UNTUK
                                                                                        MEMPEROLEH HARTA BERWUJUD YANG
                                                                                        DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG
                                                                                        USAHA TERTENTU
              87              127/PMK.07/2012                              6 Ags             PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA
                                                                    2012                MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM
                                                                                        NEGERI NOMOR 186/PMK.07/2010 DAN NOMOR
                                                                                        53 TAHUN 2010 TENTANG TAHAPAN
                                                                                        PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN
                                                                                        HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI
                                                                                        PAJAK DAERAH
              88              SE-38/PJ/2012                                3 Ags            PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2012                KEUANGAN NOMOR 82/PMK.03/2012 TENTANG
                                                                                        KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN JASA YANG
                                                                                        DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM
                                                                                        RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN
                                                                                        SECARA UMUM YANG TIDAK DIKENAI PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI
              89              125/PMK.011/2012                             3 Ags            PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
                                                                    2012                MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.03/2007
                                                                                        TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA,
                                                                                        RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN
                                                                                        SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA
                                                                                        MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA
                                                                                        PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS
                                                                                        PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI
                                                                                        PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
              90              PENG-06/PJ.09/2012                           1 Ags            PENCABUTAN STATUS PENGUKUHAN
                                                                    2012                PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI
              91              KEP-238/PJ/2012                              30 Jul           PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN DI
                                                                    2012                LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              92              07/KM.11/2012                                27 Jul           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 30 JULI 2012 SAMPAI DENGAN 05
                                                                                        AGUSTUS 2012
              93              06/KM.11/2012                                20 Jul            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 23 JULI 2012 SAMPAI DENGAN 29
                                                                                        JULI 2012
              94              S-1032/PJ.10/2012                            18 Jul           PENEGASAN TENTANG PROSES
                                                                    2012                PERUBAHAN DATA BPS DENGAN BPS
                                                                                        PENGGANTI
              95              122/PMK.03/2012                              17 Jul           KRITERIA JASA PENYEDIAAN TEMPAT
                                                                    2012                PARKIR YANG TERMASUK DALAM JENIS JASA

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             8/750
                           DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN
                                                                                        NILAI
              96              790/KM.1/2012                                16 Jul            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 16 JULI 2012 SAMPAI DENGAN 22
                                                                                        JULI 2012
              97              KEP-233/PJ/2012                              10 Jul           KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB
                                                                    2012                PAJAK
              98              787/KM.1/2012                                9 Jul 2012        NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                                        BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH,PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 09 JULI 2012 SAMPAI DENGAN 15
                                                                                        JULI 2012
              99              SE-36/PJ/2012                                2 Jul 2012       TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK
                                                                                        ORANG PRIBADI IDENTITAS GANDA
              100             SE-37/PJ/2012                                2 Jul 2012        PROSEDUR PENERBITAN SURAT
                                                                                        KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DALAM
                                                                                        RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN
                                                                                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        08/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN
                                                                                        DAN/ATAU PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB
                                                                                        PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI
                                                                                        LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
                                                                                        KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK MADYA
              101             PER-34/PJ/2010                               2 Jul 2012       BENTUK FORMULIR SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
                                                                                        DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK
                                                                                        PENGISIANNYA
              102             PER-16/PJ/2012                               2 Jul 2012        PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                                        TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM
                                                                                        BENTUK ELEKTRONIK UNTUK TAHUN PAJAK
                                                                                        2011 BAGI WAJIB PAJAK BADAN
              103             768/KM.1/2012                                29 Jun            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 02 JULI 2012 SAMPAI DENGAN 08
                                                                                        JULI 2012
              104             SE-33/PJ/2012                                27 Jun           TATA CARA PERSIAPAN DAN
                                                                    2012                PELAKSANAAN RAPAT LANGSUNG JARAK JAUH
                                                                                        DENGAN MEMANFAATKAN FASILITAS
                                                                                        TEKNOLOGI VIDEO CONFERENCE
              105             SE-34/PJ/2012                                27 Jun           TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN
                                                                    2012                OPERASIONAL PENGOLAHAN DATA DAN
                                                                                        INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN
                                                                                        PERPAJAKAN PADA KANTOR PENGOLAHAN
                                                                                        DATA EKSTERNAL
              106             SE-31/PJ/2012                                25 Jun           TATA CARA PENGEMASAN DAN
                                                                    2012                PENEGASAN PENGOLAHAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN (PPH) WAJIB PAJAK BADAN
                                                                                        SEHUBUNGAN DENGAN PENGOLAHAN SPT
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             9/750
                           DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN DI UNIT
                                                                                        PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
                                                                                        PERPAJAKAN (UPDDP)
              107             KEP-183/PJ/2012                              25 Jun            TEMPAT DAN SAAT MULAI BERLAKUNYA
                                                                    2012                UJI COBA PENGOLAHAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DI PUSAT
                                                                                        PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
                                                                                        PERPAJAKAN UNTUK TIGA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        JAKARTA PUSAT
              108             722/KM.1/2012                                22 Jun            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 25 JUNI 2012 SAMPAI DENGAN 01
                                                                                        JULI 2012
              109             698/KM.1/2012                                15 Jun            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 18 JUNI 2012 SAMPAI DENGAN 24
                                                                                        JUNI 2012

              110             93/PMK.03/2012                               12 Jun           PENYERAHAN JASA PENGIRIMAN SURAT
                                                                    2012                DENGAN PRANGKO YANG TIDAK DIKENAI PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI
              111             644/KM.1/2012                                11 Jun            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 11 JUNI 2012 SAMPAI DENGAN 17
                                                                                        JUNI 2012
              112             SE-30/PJ/2012                                11 Jun           PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
                                                                    2012                PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
                                                                                        PENGHASILAN BERUPA DIVIDEN
              113             PER-15/PJ/2012                               11 Jun           PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2012                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-33/PJ/2011
                                                                                        TENTANG BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK
                                                                                        ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG
                                                                                        DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU
                                                                                        SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA
                                                                                        WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI
                                                                                        PENGHASILAN BRUTO
              114             KEP-22/PJ.08/2012                            11 Jun            PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2012                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        102/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN
                                                                                        DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
                                                                                        PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK
                                                                                        BESAR TIGA, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB
                                                                                        PAJAK BESAR EMPAT, DAN KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI
              115             KEP-21/PJ.08/2012                            11 Jun            PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2012                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        26/PJ/2012 TENTANG PEMINDAHAN WAJIB
                                                                                        PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI
                                                                                        LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
                                                                                        KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             10/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        PELAYANAN PAJAK MADYA
              116             KEP-175/PJ/2012                              8 Jun            STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
                                                                    2012                DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              117             194/KMK.03/2012                              7 Jun            PERTUKARAN DATA ANTARA DIREKTORAT
                                                                    2012                JENDERAL PAJAK DAN DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL BEA DAN CUKAI
              118             83/PMK.03/2012                               6 Jun            KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN JASA
                                                                    2012                TENAGA KERJA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI
              119             85/PMK.03/2012                               6 Jun            PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK
                                                                    2012                NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN
                                                                                        MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
                                                                                        PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA
                                                                                        TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN
                                                                                        PELAPORANNYA
              120             82/PMK.03/2012                               6 Jun            KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN JASA YANG
                                                                    2012                DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM
                                                                                        RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN
                                                                                        SECARA UMUM YANG TIDAK DIKENAI PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI
              121             84/PMK.03/2012                               6 Jun            TATA CARA PEMBUATAN DAN TATA CARA
                                                                    2012                PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN FAKTUR
                                                                                        PAJAK
              122             612/KM.1/2012                                4 Jun             NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 04 JUNI 2012 SAMPAI DENGAN 10
                                                                                        JUNI 2012
              123             80/PMK.03/2012                               29 Mei           JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN
                                                                    2012                JASA ANGKUTAN UMUM DI AIR YANG TIDAK
                                                                                        DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
              124             575/KM.1/2012                                28 Mei            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 28 MEI 2012 SAMPAI DENGAN 03 JUNI
                                                                                        2012
              125             S-378/PJ.02/2012                             28 Mei           PERMINTAAN DAFTAR INVENTARIS
                                                                    2012                MASALAH DALAM PROSES PENDAERAHAN PBB
                                                                                        DAN BPHTB
              126             S-338/PJ.02/2012                             24 Mei           PENEGASAN REGISTRASI ULANG PKP
                                                                    2012
              127             79/PMK.02/2012                               24 Mei           TATA CARA PENYETORAN DAN
                                                                    2012                PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI
                                                                                        KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI
                                                                                        DAN/ATAU GAS BUMI DAN PENGHITUNGAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEPERLUAN
                                                                                        PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK
                                                                                        BUMI DAN/ATAU GAS BUMI BERUPA VOLUME
                                                                                        MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI
              128             546/KM.1/2012                                21 Mei            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 21 MEI 2012 SAMPAI DENGAN 27 MEI
                                                                                        2012
              129             73/PMK.03/2012                               15 Mei           JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                              11/750
1/8/13         DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                     2012            PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA
                                                                     PENDAFTARAN, PEMBERIAN, DAN
                                                                     PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK,
                                                                     SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN
                                                                     PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
         130     74/PMK.03/2012                             15 Mei       TATA CARA PENETAPAN DAN
                                                     2012            PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK
                                                                     DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA
                                                                     PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN
                                                                     PEMBAYARAN PAJAK
         131     539/KM.1/2012                              14 Mei        NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                     2012            BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                     BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                     ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                     PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                     TANGGAL 14 MEI 2012 SAMPAI DENGAN 20 MEI
                                                                     2012
         132     SE-28/PJ/2012                              11 Mei       TARGET RASIO PEMBETULAN SPT
                                                     2012            TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BERBASIS
                                                                     PROFIL WAJIB PAJAK PADA TAHUN 2012
         133     SE-27/PJ/2012                              11 Mei       PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA
                                                     2012
         134     SE-29/PJ/2012                              11 Mei       KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK
                                                     2012
         135     502/KM.1/2012                              4 Mei         NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                     2012            BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                     BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                     ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                     PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                     TANGGAL 07 MEI 2012 SAMPAI DENGAN 13 MEI
                                                                     2012
         136     PER-13/PJ/2012                             4 Mei         PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                     2012            DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                     40/PJ /2011 TENTANG TATA CARA PENERBITAN
                                                                     FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK
                                                                     ATAS PENYERAHAN JENIS BAHAN BAKAR
                                                                     MINYAK TERTENTU DAN / ATAU LIQUEFIED
                                                                     PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA)
                                                                     KILOGRAM
         137     68/PMK.03/2012                             2 Mei        TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
                                                     2012            PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA
                                                                     PENGHAPUSAN
         138     459/KM.1/2012                              30 Apr        NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                     2012            BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                     BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                     ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                     PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                     TANGGAL 30 APRIL 2012 SAMPAI DENGAN 6 MEI
                                                                     2012
         139     S-54/PJ/2012                               30 Apr       PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN
                                                     2012            FORMULIR SPT TAHUNAN PPH UNTUK TAHUN
                                                                     PAJAK 2012
         140     62/PMK.03/2012                             26 Apr       TATA CARA PENGAWASAN,
                                                     2012            PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA
                                                                     PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                     DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
                                                                     MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU
                                                                     PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU
                                                                     JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE
                                                                     TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN
                                                                     PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG
                                                                     KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI
                                                                     TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE
                                                                     KAWASAN BEBAS
                                                                                                                12/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              141             61/PMK.01/2012                               26 Apr          PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA
                                                                    2012                HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
              142             KEP-161/PJ/2012                              25 Apr           PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN
                                                                    2012                PAJAK YANG MENGADMINISTRASIKAN PAJAK
                                                                                        BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR
                                                                                        PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN
                                                                                        MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
              143             KEP-163/PJ/2012                              25 Apr           NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK
                                                                    2012                AREAL OFFSHORE, NILAI BUMI PER METER
                                                                                        PERSEGI UNTUK TUBUH BUMI EKSPLORASI,
                                                                                        DAN ANGKA KAPITALLSASI, UNTUK
                                                                                        PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK
                                                                                        PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR
                                                                                        PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN
                                                                                        MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
                                                                                        TAHUN PAJAK 2012

              144             SE-25/PJ/2012                                25 Apr           PETUNJUK PELAKSANAAN
                                                                    2012                PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN
                                                                                        PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
              145             SE-23/PJ/2012                                25 Apr           PEMBERIAN IZIN PENELITIAN (RISET)
                                                                    2012                DAN/ATAU PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI
                                                                                        LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              146             KEP-145/PJ/2012                              24 Apr           REVISI DISTRIBUSI RENCANA
                                                                    2012                PENERIMAAN PPH NON MIGAS, PPN & PPN BM,
                                                                                        PAJAK LAINNYA, SERTA PBB PER KANTOR
                                                                                        WILAYAH DJP TAHUN ANGGARAN 2012
              147             SE-22/PJ/2012                                24 Apr            TATA CARA MIGRASI SISTEM INFORMASI
                                                                    2012                PERPAJAKAN MODIFIKASI (SIPMOD) KE SISTEM
                                                                                        INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        (SIDJP)
              148             414/KM.1/2012                                23 Apr           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 23 APRIL 2012 SAMPAI DENGAN 29
                                                                                        APRIL 2012
              149             SE-21/PJ/2012                                20 Apr           TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI
                                                                    2012                DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN
                                                                                        UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS
                                                                                        BUMI, DAN PANAS BUMI
              150             PER-11/PJ/2012                               20 Apr           TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN
                                                                    2012                BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK
                                                                                        PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN
                                                                                        PANAS BUMI
              151             S-289/PJ.06/2012                             20 Apr           PENYAMPAIAN MATERI SOSIALISASI
                                                                    2012                PENGALIHAN PBB-P2
              152             SE-19/PJ/2012                                18 Apr            PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2012                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-09/PJ/2012
                                                                                        TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        30/PJ/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
                                                                                        SENSUS PAJAK NASIONAL
              153             PER-09/PJ/2012                               18 Apr            PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                    2012                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        30/PJ/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
                                                                                        SENSUS PAJAK NASIONAL
              154             SE-20/PJ/2012                                18 Apr           PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL
                                                                    2012
              155             PER-10/PJ/2012                               18 Apr            PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                    2012                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        11/PJ/2010 TENTANG TATA CARA
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                              13/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN,
                                                                                        DAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN
                                                                                        PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA
                                                                                        INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR
                                                                                        AMERIKA SERIKAT
              156             398/KM.1/2012                                16 Apr           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 16 APRIL 2012 SAMPAI DENGAN 22
                                                                                        APRIL 2012
              157             SE-18/PJ/2012                                16 Apr            PEDOMAN PELAKSANAAN PUBLIKASI DAN
                                                                    2012                SOSIALISASI SENSUS PAJAK NASIONAL TAHUN
                                                                                        2012
              158             363/KM.1/2012                                9 Apr            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 09 APRIL 2012 SAMPAI DENGAN 15
                                                                                        APRIL 2012
              159             SE-17/PJ/2012                                5 Apr            TATA CARA PENGAWASAN PENERBITAN
                                                                    2012                SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN
                                                                                        PAJAK
              160             KEP-108/PJ/2012                              3 Apr            PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN
                                                                    2012                PAJAK DAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA UJI
                                                                                        COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN
                                                                                        PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM)
                                                                                        DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA
              161             353/KM.1/2012                                2 Apr            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 02 APRIL 2012 SAMPAI DENGAN 08
                                                                                        APRIL 2012
              162             PER-08/PJ/2012                               30 Mar           TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU
                                                                    2012                TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
                                                                                        PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI
                                                                                        LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
                                                                                        KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK MADYA
              163             S-537/PJ.10/2012                             30 Mar           MIGRASI DATA WAJIB PAJAK DALAM
                                                                    2012                RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KPP DI
                                                                                        LINGKUNGAN KANWIL WAJIB PAJAK BESAR,
                                                                                        KPP DI LINGKUNGAN KANWIL KHUSUS, DAN
                                                                                        KPP MADYA
              164             KEP-103/PJ/2012                              29 Mar           PENERAPAN ORGANISASI DAN TATA
                                                                    2012                KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK ACEH
              165             KEP-104/PJ/2012                              29 Mar            PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KODE
                                                                    2012                KANTOR, KODE SURAT, DAN/ATAU CAP DINAS
                                                                                        SEMENTARA PADA INSTANSI VERTIKAL
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG
                                                                                        MENGALAMI REORGANISASI BERDASARKAN
                                                                                        PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29 /
                                                                                        PMK.OL / 20 12 TENTANG PERUBAHAN ATAS
                                                                                        PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
                                                                                        62/PMK.OL/2009 TENTANG ORGANISASI DAN
                                                                                        TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             14/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        JENDERAL PAJAK
              166             SE-16/PJ/2012                                29 Mar           PERSIAPAN PELAKSANAAN
                                                                    2012                REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
                                                                                        KEUANGAN NOMOR 29/PMK.01/2012
              167             KEP-102/PJ/2012                              28 Mar           TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
                                                                    2012                USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR TIGA,
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK
                                                                                        BESAR EMPAT, DAN KANTOR PELAYANAN
                                                                                        PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI

              168             KEP-08/PJ.08/2012                            26 Mar            PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2012                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        26/PJ/2012 TENTANG PEMINDAHAN WAJIB
                                                                                        PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI
                                                                                        LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
                                                                                        KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK MADYA
              169             KEP-09/PJ.08/2012                            26 Mar            PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2012                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        27/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN
                                                                                        DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
                                                                                        PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI
                                                                                        LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
                                                                                        KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK MADYA
              170             SE-15/PJ/2012                                26 Mar           TATA CARA PENERBITAN BUKTI
                                                                    2012                PENERIMAAN SURAT (BPS) PENGGANTI
              171             348/KM.1/2012                                22 Mar           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 26 MARET 2012 SAMPAI DENGAN 01
                                                                                        APRIL 2012
              172             KEP-91/PJ/2012                               22 Mar           PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA,
                                                                    2012                DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB
                                                                                        PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                                        BADAN DAN ORANG ASING, DAN KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI
              173             SE-13/PJ/2012                                21 Mar           PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENILAIAN
                                                                    2012                LOMBA PELAYANAN TAHUN 2012
              174             SE-14/PJ/2012                                21 Mar           MONOGRAFI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
                                                                    2012                PERDESAAN DAN PERKOTAAN
              175             31 TAHUN 2012                                20 Mar            PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA
                                                                    2012                PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
                                                                                        PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO TENTANG
                                                                                        PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN
                                                                                        PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG
                                                                                        BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS
                                                                                        PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE
                                                                                        GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
                                                                                        INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
                                                                                        KINGDOM OF MOROCCO FOR THE AVOIDANCE
                                                                                        OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION
                                                                                        OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             15/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        ON INCOME)
              176             48/PMK.04/2012                               20 Mar           PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM
                                                                    2012                RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
                                                                                        BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH
                                                                                        DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN
                                                                                        PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
                                                                                        BEBAS
              177             318/KM.1/2012                                17 Mar           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 19 MARET 2012 SAMPAI DENGAN 25
                                                                                        MARET 2012
              178             44/PMK.04/2012                               16 Mar           PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
                                                                    2012                MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.04/2011
                                                                                        TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA
                                                                                        TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI
                                                                                        KEUANGAN NOMOR 255/PMK.04/2011
              179             SE-12/PJ/2012                                14 Mar           PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI
                                                                    2012                DAN BANGUNAN DALAM RANGKA
                                                                                        PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PAJAK BUMI
                                                                                        DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN
                                                                                        PERKOTAAN
              180             73/KMK.011/2012                              12 Mar           PEMBENTUKAN KOMITE VERIFIKASI
                                                                    2012                PEMBERIAN PEMBEBASAN ATAU
                                                                                        PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
              181             299/KM.1/2012                                9 Mar            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 12 MARET 2012 SAMPAI DENGAN 18
                                                                                        MARET 2012
              182             KEP-86/PJ/2012                               9 Mar             PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2012                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        26/PJ/2012 TENTANG PEMINDAHAN WAJIB
                                                                                        PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI
                                                                                        LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
                                                                                        KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK MADYA
              183             KEP-87/PJ/2012                               9 Mar             PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2012                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        27/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN
                                                                                        DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
                                                                                        PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI
                                                                                        LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
                                                                                        KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK MADYA
              184             SE-10/PJ/2012                                6 Mar             PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN
                                                                    2012                PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                                        TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN
                                                                                        PPH)
              185             281/KM.1/2012                                5 Mar            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            16/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        TANGGAL 05 MARET 2012 SAMPAI DENGAN 11
                                                                                        MARET 2012
              186             SE-07/PJ/2012                                2 Mar            RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAAN
                                                                    2012                TAHUN 2012
              187             SE-08/PJ/2012                                2 Mar            PEDOMAN PENYUSUNAN KERTAS KERJA
                                                                    2012                PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN
                                                                                        PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
              188             SE-09/PJ/2012                                2 Mar            PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL
                                                                    2012                PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN
                                                                                        PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
              189             202/KM.1/2012                                27 Feb            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 27 FEBRUARI 2012 SAMPAI DENGAN
                                                                                        04 MARET 2012
              190             S- 210/PJ.09/2012                            27 Feb           SOSIALISASI PENGISIAN SPT TAHUNAN
                                                                    2012                SERENTAK DAN PEKAN PANUTAN
                                                                                        PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
              191             31 TAHUN 2012                                27 Feb            PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA
                                                                    2012                DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN
                                                                                        PERPAJAKAN
              192             PER-06/PJ/2012                               24 Feb           TATA CARA PENATAUSAHAAN,
                                                                    2012                PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN
                                                                                        KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN
                                                                                        DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU
                                                                                        PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
                                                                                        KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN
                                                                                        PAJAK MADYA
              193             SE-06/PJ/2012                                23 Feb           TARGET RASIO KEPATUHAN
                                                                    2012                PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PADA
                                                                                        TAHUN 2012
              194             KEP-35/PJ/2012                               21 Feb           PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN
                                                                    2012                PAJAK DAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA UJI
                                                                                        COBA BILLING SYSTEM MPN PADA PT. BANK
                                                                                        MANDIRI (PERSERO) TBK.
              195             155/KM.1/2012                                20 Feb            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 20 FEBRUARI 2012 SAMPAI DENGAN
                                                                                        26 FEBRUARI 2012
              196             PENG01/KP.07/WPJ.07/2012                     17 Feb           PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN
                                                                    2012                PENGHAPUSAN NPWP DI KPP BADAN DAN
                                                                                        ORANG ASING SATU
              197             132/KM.1/2012                                13 Feb            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 13 FEBRUARI 2012 SAMPAI DENGAN
                                                                                        19 FEBRUARI 2012

              198             29/PMK.01/2012                               13 Feb           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2012                KEUANGAN NOMOR 62/PMK.01/2009 TENTANG
                                                                                        ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             17/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              199             27/PMK.011/2012                              8 Feb             PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2012                MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001
                                                                                        TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN
                                                                                        NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
                                                                                        MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK
                                                                                        YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA
                                                                                        MASUK
              200             94/KM.1/2012                                 6 Feb             NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 06 FEBRUARI 2012 SAMPAI DENGAN
                                                                                        12 FEBRUARI 2012
              201             PER-05/PJ/2012                               3 Feb            REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA
                                                                    2012                PAJAK TAHUN 2012
              202             SE-03/PJ/2012                                3 Feb            PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPAN
                                                                    2012                WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM RANGKA
                                                                                        PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                                        JENDERAL PAJAK NOMOR PER-49/PJ/2011
                                                                                        TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN
                                                                                        PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
                                                                                        KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN
                                                                                        PAJAK MADYA
              203             SE-02/PJ/2012                                3 Feb             PROSEDUR PENERBITAN KEPUTUSAN
                                                                    2012                PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN
                                                                                        NILAI TERUTANG DALAM RANGKA
                                                                                        PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                                        JENDERAL PAJAK NOMOR PER-49/PJ/2011
                                                                                        TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN
                                                                                        PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
                                                                                        KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN
                                                                                        PAJAK MADYA
              204             PER-04/PJ/2012                               3 Feb            PEDOMAN PENGGUNAAN METODE DAN
                                                                    2012                TEKNIK PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI
                                                                                        KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN
                                                                                        PERPAJAKAN
              205             SE-04/PJ/2012                                3 Feb            PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM
                                                                    2012                PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN
                                                                                        PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
              206             PER-03/PJ/2012                               3 Feb            PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2012                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-68/PJ/2010
                                                                                        TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN TIM
                                                                                        QUALITY ASSURANCE PEMERIKSAAN
              207             24/PMK.11/2012                               2 Feb            PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2012                KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG
                                                                                        TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN
                                                                                        DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN
                                                                                        SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA
                                                                                        KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
              208             15/PMK.03/2012                               1 Feb            PENATAUSAHAAN DAN PEMINDAH

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             18/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                    2012                BUKUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR
                                                                                        PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN
                                                                                        MINYAKBUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
              209             54/KM.1/2012                                 30 Jan           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 30 JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN 05
                                                                                        FEBRUARI 2012
              210             KEP-26/PJ/2012                               30 Jan           PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR
                                                                    2012                PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB
                                                                                        PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI
                                                                                        LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DIREKTUR
                                                                                        JENDERAL PAJAK
              211             KEP-27/PJ/2012                               30 Jan           TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
                                                                    2012                USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB
                                                                                        PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI
                                                                                        LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
              212             S-142/PJ.10/2012                             27 Jan            PEMBERITAHUAN MODUL E-LEARNING
                                                                    2012                APLIKASI DROP BOX 2012
              213             S-15/PJ.08/2012                              25 Jan           PERMINTAAN RINCIAN RENCANA
                                                                    2012                PENERIMAAN PAJAK
              214             PER-02/PJ/2012                               25 Jan           PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG
                                                                    2012                PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PENYISIHAN
                                                                                        PIUTANG PAJAK
              215             S-34/PJ.11/2012                              24 Jan           PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI
                                                                    2012                KEUANGAN NOMOR 454/KMK.01/2011 TENTANG
                                                                                        PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN
                                                                                        KEMENTERIAN KEUANGAN
              216             S-75/PJ.09/2012                              24 Jan           PENEGASAN KEMBALI TENTANG
                                                                    2012                PELAYANAN DI TPT DAN HELPDESK
              217             S-119/PJ.10/2012                             24 Jan             PEMBENAHAN APLIKASI PADA PORTAL
                                                                    2012                DJP
              218             33/KM.1/2012                                 20 Jan           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 23 JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN 29
                                                                                        JANUARI 2012
              219             28/KM.1/2012                                 16 Jan           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 16 JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN 22
                                                                                        JANUARI 2012
              220             07/PMK.11/2012                               13 Jan           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2012                KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2011 TENTANG
                                                                                        TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
                                                                                        PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
                                                                                        BUNGA OBLIGASI
              221             08/PMK.07/2012                               13 Jan           PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
                                                                    2012                SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK
                                                                                        BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2012

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                           19/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              222             05/PMK.08/2012                               9 Jan            PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT
                                                                    2012                BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR
                                                                                        PERDANA DALAM NEGERI DENGAN CARA
                                                                                        LELANG
              223             04/PMK .02/2012                              9 Jan            PENGELOLAAN DANA REBOISASI DALAM
                                                                    2012                REKENING PEMBANGUNAN HUTANDENGAN
                                                                                        RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI
                                                                                        KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
                                                                                        MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
                                                                                        MENTERI KEUANGAN
              224             10 TAHUN 2012                                9 Jan            PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN,
                                                                    2012                DAN CUKAI SERTA TATA LAKSANA PEMASUKAN
                                                                                        DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI
                                                                                        SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH
                                                                                        DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN
                                                                                        PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
                                                                                        BEBAS
              225             6/KM.1/2012                                  6 Jan            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 09 JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN 15
                                                                                        JANUARI 2012
              226             1 TAHUN 2012                                 3 Jan             PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
                                                                    2012                8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN
                                                                                        NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK
                                                                                        PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
                                                                                        SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
                                                                                        TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
                                                                                        42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
                                                                                        ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
                                                                                        TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG
                                                                                        DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
                                                                                        BARANG MEWAH
              227             1571/KM.1/2011                               2 Jan            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2012                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 02 JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN 08
                                                                                        JANUARI 2012
              228             PER-48/PJ/2011                               30 Des            PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
                                                                    2011                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        19/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN
                                                                                        DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                                        TAHUNAN
              229             SE-104/PJ/2011                               30 Des           PROYEK PERCONTOHAN TATA KELOLA
                                                                    2011                KONTEN SITUS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              230             PER-50/PJ/2011                               30 Des           TATA KELOLA KONTEN SITUS
                                                                    2011                DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              231             PER-49/PJ/2011                               30 Des           TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
                                                                    2011                USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB
                                                                                        PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI
                                                                                        LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
              232             SE-103/PJ/2011                               30 Des           PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
                                                                    2011                PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN TAHUNAN
              233             PER-52/PJ/2011                               30 Des           PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
                                                                    2011                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             20/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        25/PJ/2008 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA
                                                                                        PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK
                                                                                        DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
              234             454/KMK.01/2011                              30 Des           PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN
                                                                    2011                KEMENTERIAN KEUANGAN
              235             SE-105/PJ/2011                               30 Des           DAFTAR WAJIB PAJAK SUSPECT LIST
                                                                    2011                SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM SURAT
                                                                                        EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
                                                                                        SE-132/PJ/2010 TENTANG LANGKAH-LANGKAH
                                                                                        PENANGANAN ATAS PENERBITAN DAN
                                                                                        PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH
              236             PER-44/PJ/2011                               29 Des            TATA CARA PELAPORAN PENGGUNAAN
                                                                    2011                DANA DAN REALISASI PENANAMAN MODAL BAGI
                                                                                        WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN
                                                                                        FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN BADAN
              237             PER-45/PJ/2011                               29 Des            TATA CARA PENETAPAN SAAT DIMULAINYA
                                                                    2011                BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL BAGI
                                                                                        WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN
                                                                                        FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN BADAN
              238             KEP-339/PJ/2011                              29 Des           PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN
                                                                    2011                PAJAK DAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA UJI
                                                                                        COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN
                                                                                        PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM)
                                                                                        DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA
              239             SE-98/PJ/2011                                29 Des           PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
                                                                    2011                KERJA DAN LAPORAN KEGIATAN PENYULUHAN
                                                                                        PERPAJAKAN UNIT VERTIKAL DI LINGKUNGAN
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              240             SE-99/PJ/2011                                29 Des           PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM
                                                                    2011                PENYULUHAN PERPAJAKAN UNIT VERTIKAL DI
                                                                                        LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              241             SE-100/PJ/2011                               29 Des           LANGKAH-LANGKAH
                                                                    2011                SOSIALISASI/PENYULUHAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN PADA TAHUN 2012
              242             KEP-337/PJ/2011                              29 Des           PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA,
                                                                    2011                SAAT DIMULAI BEROPERASI DAN TAHAPAN
                                                                                        AWAL CAKUPAN WILAYAH KERJA KANTOR
                                                                                        PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
                                                                                        PERPAJAKAN (KPDDP) MAKASSAR
              243             KEP-335/PJ/2011                              29 Des           PENERAPAN ORGANISASI DAN TATA
                                                                    2011                KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA
                                                                                        EKSTERNAL
              244             74 TAHUN 2011                                29 Des           TATACARA PELAKSANAAN HAK DAN
                                                                    2011                PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
              245             PER-47/PJ/2011                               29 Des           TATA CARA PELAKSANAAN UJI COBA
                                                                    2011                PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK
                                                                                        SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM)
                                                                                        DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA
              246             SE-102/PJ/2011                               29 Des           PETUNJUK PELAKSANAAN UJI COBA
                                                                    2011                PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK
                                                                                        SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM)
                                                                                        DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA
              247             PER-41/PJ/2011                               28 Des           PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
                                                                    2011                DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI
                                                                                        BERDASARKAN PERSETUJUAN
                                                                                        PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG
                                                                                        MELIBATKAN OTORITAS PAJAK NEGARA MITRA
              248             42/PJ/2011                                   28 Des           TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN
                                                                    2011                PENAGIHAN PAJAK BERDASARKAN

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            21/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK
                                                                                        BERGANDA
              249             PER-43/PJ/2011                               28 Des           PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM
                                                                    2011                NEGERI DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
              250             SE-97/PJ/2011                                28 Des           PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
                                                                    2011                PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA
                                                                                        CADANGAN PREMI BAGI WAJIB PAJAK YANG
                                                                                        BERGERAK DI BIDANG USAHA ASURANSI JIWA
                                                                                        YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI
                                                                                        PENGHASILAN BRUTO
              251             257/PMK.11/2011                              28 Des           TATA CARA PEMOTONGAN DAN
                                                                    2011                PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
                                                                                        PENGHASILAN LAIN KONTRAKTOR BERUPA
                                                                                        UPLIFT ATAU IMBALAN LAIN YANG SEJENIS
                                                                                        DAN/ATAU PENGHASILAN KONTRAKTOR DARI
                                                                                        PENGALIHAN PARTICIPATING INTEREST
              252             258/PMK.11/2011                              28 Des           BATASAN MAKSIMUM BIAYA REMUNERASI
                                                                    2011                TENAGA KERJA ASING UNTUK KONTRAKTOR
                                                                                        KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI
              253             255/PMK.04/2011                              28 Des            PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2011                KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
                                                                                        147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT
              254             256/PMK.011/2011                             28 Des           BATASAN PENGELUARAN ALOKASI BIAYA
                                                                    2011                TIDAK LANGSUNG KANTOR PUSAT YANG DAPAT
                                                                                        DIKEMBALIKAN DALAMPENGHITUNGAN BAGI
                                                                                        HASIL DAN PAJAK PENGHASILAN BAGI
                                                                                        KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK
                                                                                        DAN GAS BUMI
              255             253/PMK.04/2011                              28 Des           PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
                                                                    2011                DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
                                                                                        UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
                                                                                        BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
                                                                                        DIEKSPOR
              256             253/PMK.04/2011                              28 Des           PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH
                                                                    2011                DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
                                                                                        UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA
                                                                                        BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK
                                                                                        DIEKSPOR
              257             PER-40/PJ/2011                               27 Des            TATA CARA PENERBITAN FAKTUR PAJAK
                                                                    2011                DAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS
                                                                                        PENYERAHAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
                                                                                        TERTENTU DAN/ATAU LIQUEFIED PETROLEUM
                                                                                        GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM
              258             KEP-333/PJ/2011                              27 Des            PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2011                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        421/PJ/2010 TENTANG STANDAR OPERASI
                                                                                        (STANDAR OPERATING PROCEDURES) PUSAT
                                                                                        PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
                                                                                        PERPAJAKAN
              259             KEP-332/PJ/2011                              27 Des            PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2011                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        420/PJ/2010 TENTANG STANDAR PROSEDUR
                                                                                        OPERASI (STANDAR OPERATING
                                                                                        PROCEDURES) INSTANSI VERTIKAL
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              260             SE-96/PJ/2011                                27 Des           RALAT DAN PENEGASAN ATAS SURAT
                                                                    2011                EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
                                                                                        SE-88/PJ/2011
              261             1529/KM.1/2011                               23 Des           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2011                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             22/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        TANGGAL 26 DESEMBER 2011 SAMPAI DENGAN
                                                                                        01 JANUARI 2012
              262             PER-39/PJ/2011                               23 Des            TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT
                                                                    2011                PEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK
                                                                                        ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN
                                                                                        FORMULIR 1770S ATAU 1770SS SECARA E-
                                                                                        FILING MELALUI WEBSITE DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK (WWW.PAJAK.GO.ID)
              263             233/PMK.05/2011                              23 Des            PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2011                KEUANGAN NOMOR 171/PMK.05/2007 TENTANG
                                                                                        SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
                                                                                        KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
              264             SE-95/PJ/2011                                23 Des           PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
                                                                    2011                PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                                        TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
                                                                                        YANG MENGGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU
                                                                                        1770SS SECARA E-FILING MELALUI WEBSITE
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        (WWW.PAJAK.GO.ID)
              265             SE-94/PJ/2011                                22 Des           KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT MASA PPN
                                                                    2011                DALAM BENTUK DATA ELEKTRONIK (E-SPT)
              266             52 TAHUN 2011                                22 Des            PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
                                                                    2011                PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG
                                                                                        FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
                                                                                        PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
                                                                                        TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAHDAERAH
                                                                                        TERTENTU
              267             PER-37/PJ/2011                               21 Des            PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR
                                                                    2011                JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-251/PJ/2000
                                                                                        TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARNYA
                                                                                        NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK
                                                                                        SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI
                                                                                        DAN BANGUNAN
              268             PER-38/PJ/2011                               21 Des           TATA CARA PENGANGSURAN DAN
                                                                    2011                PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
                                                                                        BANGUNAN
              269             SE-93/PJ/2011                                21 Des           PETUNJUK MENGENAI TATA CARA
                                                                    2011                PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK
                                                                                        PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN
                                                                                        BANGUNAN
              270             1495/KM.1/2011                               19 Des            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2011                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 19 DESEMBER 2011 SAMPAI DENGAN
                                                                                        25 DESEMBER 2011
              271             92/PJ/2011                                   16 Des           PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK DALAM
                                                                    2011                UPAYA PENGAMANAN PENERIMAAN
                                                                                        SEHUBUNGAN DENGAN AKHIR TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2011
              272             189/PMK.03/2011                              15 Des           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2011                KEUANGAN NOMOR 130/PMK.03/2009 TENTANG
                                                                                        TATA CARA PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK
                                                                                        PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK
                                                                                        KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA
              273             218/PMK.02/2011                              15 Des           TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN,
                                                                    2011                PERHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN
                                                                                        PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LIQUEFIED
                                                                                        PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM
              274             217/PMK.02/2011                              15 Des           TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN,
                                                                    2011                PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN
                                                                                        PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI JENIS
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             23/750
                                        BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU
275   1443/KM.1/2011           12 Des        NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                        2011            BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                        TANGGAL 12 DESEMBER 2011 SAMPAI DENGAN
                                        18 DESEMBER 2011
276   1405/KM.1/2011           2 Des         NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                        2011            BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                        TANGGAL 05 DESEMBER 2011 SAMPAI DENGAN
                                        11 DESEMBER 2011
277   KEP-312/PJ/2011          1 Des        PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
                        2011            BARU BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI
                                        NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN
                                        PENGGUNA GANDA

278   1363/KM.1/2011           28 Nop        NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                        2011            BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                        TANGGAL 28 NOVEMBER 2011 SAMPAI DENGAN
                                        04 DESEMBER 2011
279   90/PJ/2011               23 Nop       PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PADA
                        2011            PERUSAHAAN TERPADU (INTEGRATED)
                                        KELAPA SAWIT
280   1323/KM.1/2011           18 Nop       NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                        2011            BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                        TANGGAL 21 NOVEMBER 2011 SAMPAI DENGAN
                                        27 NOVEMBER 2011
281   SE-89/PJ/2011            18 Nop        PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
                        2011            DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                        36/PJ/2011 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI
                                        DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN
282   PER-36/PJ/2011           18 Nop       PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
                        2011            SEKTOR PERHUTANANPENGENAAN PAJAK
                                        BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN
283   SE-88/PJ/2011            17 Nop       TATA NASKAH DINAS DIREKTORAT
                        2011            JENDERAL PAJAK
284   SE-87/PJ/2011            16 Nop        TATA CARA DISTRIBUSI DATA MODUL
                        2011            PENERIMAAN NEGARA KE SISTEM INFORMASI
                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                        (SIDJP/SIPMOD) DAN PENGADMINISTRASIAN
                                        HASIL REKONSILIASI SISTEM AKUNTANSI
                                        INSTANSI (SAI) DENGAN SISTEM AKUNTANSI
                                        UMUM (SAU) BAGIAN PENERIMAAN
                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
285   S-302/PJ./2011           16 Nop       RENCANA PENERIMAAN PPH PASAL 25/29
                        2011            WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
                                        DAN PPH PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2012
                                        SEBAGAI DASAR ALOKASI SEMENTARA
286   SE-84/PJ/2011            15 Nop       PELAYANAN PRIMA
                        2011
287   SE-86/PJ/2011            15 Nop        PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN PIUTANG
                        2011            PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN
                                        NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        MEWAH
              288             SE-85/PJ/2011                                15 Nop          KEBIJAKAN PEMERIKSAAN UNTUK
                                                                    2011                MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN
                                                                                        KEWAJIBAN PERPAJAKAN
              289             PER-34/PJ/2011                               15 Nop           PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
                                                                    2011                UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN
                                                                                        KEWAJIBAN PERPAJAKAN
              290             PER-35/PJ/2011                               15 Nop           PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
                                                                    2011                UNTUK TUJUAN LAIN
              291             1270/KM.1/2011                               11 Nop           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2011                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 14 NOVEMBER 2011 SAMPAI DENGAN
                                                                                        20 NOVEMBER 2011

              292             SE-82/PJ/2011                                11 Nop           PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
                                                                    2011                NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG
                                                                                        PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH
                                                                                        NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
                                                                                        TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK
                                                                                        BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI
                                                                                        BURSA
              293             PER-32/PJ/2011                               11 Nop            PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                    2011                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        43/PJ/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP
                                                                                        KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM
                                                                                        TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN
                                                                                        PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
              294             PER-33/PJ/2011                               11 Nop           BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU
                                                                    2011                DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG
                                                                                        DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU
                                                                                        SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA
                                                                                        WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI
                                                                                        PENGHASILAN BRUTO
              295             SE-83/PJ/2011                                11 Nop           COMPETENT AUTHORITY YANG
                                                                    2011                MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN
                                                                                        DOMISILI BAGI WAJIB PAJAK AMERIKA SERIKAT
                                                                                        (FORM 6166)
              296             SE-81/PJ/2011                                10 Nop           INSENTIF JURUSITA PAJAK
                                                                    2011
              297             S-378/PJ.08/2011                             1 Nop             PENJELASAN SENTRA EKONOMI, HIGH
                                                                    2011                RISE BUILDING DAN KAWASAN PEMUKIMAN
                                                                                        DALAM RANGKA SENSUS PAJAK NASIONAL
              298             PER-31/PJ/2011                               31 Okt           PERCEPATAN PELAKSANAAN PEREKAMAN
                                                                    2011                SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
              299             SE-80/PJ/2011                                31 Okt           PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2011                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2011
                                                                                        TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN
                                                                                        PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
              300             PENG-11/PJ.09/2011                           28 Okt           PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL
                                                                    2011
              301             S-766/PJ.09/2011                             24 Okt           MASALAH PENGGUNAAN NOMENKLATUR
                                                                    2011                DEPARTEMEN KEUANGAN PADA FORMULIR
                                                                                        SPT MASA DAN LEMBAR SURAT SETORAN
                                                                                        PAJAK
              302             SE-79/PJ/2011                                20 Okt           PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2011                KEUANGAN NOMOR 102/PMK.011/2011
                                                                                        TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR
                                                                                        PENGENAAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                               25/750
                           DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI
                                                                                        LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH
                                                                                        PABEAN BERUPA FILM CERITA IMPOR DAN
                                                                                        PENYERAHAN FILM CERITA IMPOR, SERTA
                                                                                        DASAR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
                                                                                        PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR FILM CERITA
                                                                                        IMPOR
              303             S-249/PJ/2011                                14 Okt           PENEGASAN PELAKSANAAN SENSUS
                                                                    2011                PAJAK NASIONAL
              304             PER-29/PJ/2011                               4 Okt            TATA CARA PENERBITAN SURAT
                                                                    2011                KETETAPAN PEMBAYARAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
                                                                                        DAN SURAT KETERANGAN PEMBAYARAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
                                                                                        SEMENTARA
              305             SE-77/PJ/2011                                29 Sep           PROGRAM FEEDING
                                                                    2011
              306             SE-78/PJ/2011                                29 Sep           RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB
                                                                    2011                TAHUN ANGGARAN 2011 BERDASRKAN APBN-P
                                                                                        TAHUN ANGGARAN 2011
              307             KEP-239/PJ/2011                              29 Sep           PEMBENTUKAN TIM SENSUS PAJAK
                                                                    2011                NASIONAL TAHUN 2011 TINGKAT KANTOR
                                                                                        PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              308             SE- 75/PJ/2011                               27 Sep           PEDOMAN TEKNIS SPN
                                                                    2011
              309             PER-30/PJ/2011                               27 Sep           PEDOMAN TEKNIS SENSUS PAJAK
                                                                    2011                NASIONAL
              310             S-1653/PJ.03/2011                            23 Sep           PENEGASAN ATAS PELAPORAN
                                                                    2011                PEMUNGUTAN PPH PASAL 22
              311             PER-27/PJ./2011                              19 Sep            PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
                                                                    2011                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        10/PJ./2010 TENTANG DOKUMEN TERTENTU
                                                                                        YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN
                                                                                        DENGAN FAKTUR PAJAK
              312             SE-71/PJ/2011                                19 Sep           PENYAMPAIAN PERATURAN DIRJEN PAJAK
                                                                    2011                NOMOR PER - 27/PJ./2011 PERUBAHAN KEDUA
                                                                                        ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
                                                                                        PAJAK NOMOR PER-10/PJ./2010 DOKUMEN
                                                                                        TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA
                                                                                        DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
              313             155/PMK.011/2011                             19 Sep            PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG
                                                                    2011                PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN
                                                                                        SURAT BERHARGA NEGARA YANG
                                                                                        DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN
                                                                                        PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG
                                                                                        DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM
                                                                                        PENERBITAN SURAT BERHARGA NEGARA DI
                                                                                        PASAR INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN
                                                                                        2011
              314             PER-28/PJ/2011                               19 Sep           BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                    2011                TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB
                                                                                        PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG
                                                                                        USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
              315             149/PMK.03/2011                              12 Sep           SENSUS PAJAK NASIONAL
                                                                    2011
              316             148 TAHUN 2011                               7 Sep            PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2011                KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2007 TENTANG
                                                                                        KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
              317             147/PMK.04/2011                              6 Sep            KAWASAN BERIKAT
                                                                    2011
              318             PER-26 TAHUN 2011                            26 Ags           SARANA PENGADUAN PELAYANAN

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                              26/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                    2011                PERPAJAKAN
              319             PER-25 TAHUN 2011                            26 Ags           BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN
                                                                    2011                TEMPLATE SURAT SETORAN PAJAK DALAM
                                                                                        BAHASA INGGRIS
              320             SE-67/PJ./2011                               26 Ags           PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN
                                                                    2011                KETENTUAN DALAM SE-2/PJ./2011 TG
                                                                                        PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN DAN
                                                                                        PENGOLAHAN SPT
              321             SE-68 TAHUN 2011                             26 Ags           KEDUDUKAN DAN WEWENANG KEPALA
                                                                    2011                KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DALAM
                                                                                        PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN
                                                                                        PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

              322             SE-70/PJ/2011                                26 Ags           TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN
                                                                    2011                PELAYANAN PERPAJAKAN
              323             143/PMK.04/2011                              26 Ags           GUDANG BERIKAT
                                                                    2011
              324             287/KMK.03/2011                              25 Ags           PENETAPAN BANDAR UDARA YANG
                                                                    2011                MEMBERIKAN PELAYANAN PERMINTAAN
                                                                                        KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG
                                                                                        BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR
                                                                                        LUAR NEGERI
              325             142/PMK.04/2011                              25 Ags           IMPOR SEMENTARA
                                                                    2011
              326             S-181/PJ/2011                                25 Ags           PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN
                                                                    2011                FORMULIR SPT TAHUNAN UNTUK TAHUN
                                                                                        PAJAK 2011
              327             PER-23/PJ/2011                               24 Ags           BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN,
                                                                    2011                SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN
                                                                                        BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK
                                                                                        BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KEPUTUSAN
                                                                                        KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
                                                                                        BANGUNAN, DAN SURAT PEMBERITAHUAN
              328             136/PMK.03/2011                              19 Ags           PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
                                                                    2011                UNTUK KEGIATAN USAHA PERBANKAN
                                                                                        SYARIAH
              329             137/PMK.03/2011                              19 Ags           PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
                                                                    2011                UNTUK KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN
                                                                                        SYARIAH
              330             132/PMK.01/2011                              18 Ags           PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERI
                                                                    2011                KEUANGAN NOMOR 84/PMK.01/2007 TENTANG
                                                                                        ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT
                                                                                        PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
                                                                                        PERPAJAKAN
              331             134/PMK.01/2011                              18 Ags           ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
                                                                    2011                PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL
              332             133/PMK.01/2011                              18 Ags           ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
                                                                    2011                PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
                                                                                        PERPAJAKAN
              333             130/PMK.011/2011                             15 Ags           PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN
                                                                    2011                ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
                                                                                        BADAN
              334             SE-51/PJ/2011                                5 Ags            PENYAMPAIAN BUKU "BENDAHARA MAHIR
                                                                    2011                PAJAK"
              335             PER-20/PJ/2011                               5 Ags             PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
                                                                    2011                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        9/PJ/2008 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN
                                                                                        BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN/ATAU
                                                                                        TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA
                                                                                        KENA PAJAK TERTENTU
              336             KEP-177/PJ/2011                              5 Ags            PENCABUTAN SEBAGIAN KEPUTUSAN
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            27/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                    2011                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        15/PJ/2008 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN
                                                                                        BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU
                                                                                        TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA
                                                                                        KENA PAJAK TERTENTU PADA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        JAKARTA KHUSUS
              337             SE-48/PJ/2011                                3 Ags             TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR
                                                                    2011                PERTAMBANGAN NON MIGAS SELAIN
                                                                                        PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI DAN
                                                                                        GALIAN C

              338             SE-50/PJ/2011                                3 Ags            PENEGASAN SAAT PENYERAHAN BARANG
                                                                    2011                KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK
                                                                                        SEBAGAI DASAR SAAT TERUTANG PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI DAN SAAT PEMBUATAN
                                                                                        FAKTUR PAJAK
              339             SE-49/PJ/2011                                3 Ags            PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2011                KEUANGAN NOMOR 30/PMK.03/2011 TENTANG
                                                                                        PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                                        KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2010 TENTANG
                                                                                        BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA
                                                                                        PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI
              340             SE-47/PJ/2011                                22 Jul           TATA CARA PENERIMAAN, PENERUSAN,
                                                                    2011                PENGEMBANGAN DAN ANALISIS INFORMASI,
                                                                                        DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN, SERTA
                                                                                        PROSES SCORING UNSUR-UNSUR PENENTU
                                                                                        TINDAK LANJUT INFORMASI, DATA, LAPORAN,
                                                                                        DAN PENGADUAN
              341             KEP-156/PJ/2011                              22 Jul           PENUNJUKAN TOKO RETAIL
                                                                    2011
              342             102/PMK.011/2011                             13 Jul            NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN
                                                                    2011                PAJAK ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA
                                                                                        PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH
                                                                                        PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN BERUPA
                                                                                        FILM CERITA IMPOR DAN PENYERAHAN FILM
                                                                                        CERITA IMPOR, SERTA DASAR PEMUNGUTAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS KEGIATAN
                                                                                        IMPOR FILM CERITA IMPOR
              343             100/PMK.03/2011                              11 Jul           TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
                                                                    2011                PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
                                                                                        SURPLUS BANK INDONESIA
              344             KEP-121/PJ/2011                              30 Jun             PENETAPAN KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                    2011                DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH
                                                                                        I,JAWA TENGAH II DAN DAERAH ISTIMEWA
                                                                                        YOGYAKARTA DALAM RANGKA UJI COBA
                                                                                        PERLUASAN CAKUPAN WILAYAH KERJA PUSAT
                                                                                        PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
                                                                                        PERPAJAKAN
              345             PER-18/PJ/2011                               30 Jun           PENAMBAHAN WILAYAH KERJA DAN JENIS
                                                                    2011                SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) YANG DIOLAH
                                                                                        PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
                                                                                        PERPAJAKAN DALAM RANGKA UJI COBA
                                                                                        PERLUASAN CAKUPAN WILAYAH KERJA PUSAT
                                                                                        PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
                                                                                        PERPAJAKAN
              346             7 TAHUN 2011                                 28 Jun           MATA UANG
                                                                    2011
              347             SE-43/PJ/2011                                20 Jun           MANAJEMEN STANDARD OPERATING
                                                                    2011                PROCEDURE (SOP) DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             28/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              348             88/PMK.011/2011                              13 Jun            PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                    2011                PEMERINTAH ATAS SUBSIDI BAHAN BAKAR
                                                                                        MINYAK JENIS TERTENTU DAN LIQUEFIED
                                                                                        PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA)
                                                                                        KILOGRAM BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN
                                                                                        2011
              349             SE-41/PJ/2011                                6 Jun            PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN
                                                                    2011                KETENTUAN DALAM SE-24/PJ/2011 TENTANG
                                                                                        PETUNJUK PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN
                                                                                        KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
                                                                                        ANGGARAN BA 015 UNTUK KEGIATAN
                                                                                        PENDATAAN, PENILAIAN DAN EKSTENSIFIKASI
                                                                                        TAHUN ANGGARAN 2011

              350             SE-40/PJ/2011                                6 Jun             TATA CARA PENERIMAAN DAN
                                                                    2011                PENGEMASAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
                                                                                        DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
                                                                                        BERKENAAN DENGAN PENGOLAHAN SPT DI
                                                                                        PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
                                                                                        PERPAJAKAN (PPDDP)
              351             SE-41/PJ/2011                                6 Jun            PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN
                                                                    2011                KETENTUAN DALAM SE-24/PJ/2011 TENTANG
                                                                                        PETUNJUK PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN
                                                                                        KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
                                                                                        ANGGARAN BA 015 UNTUK KEGIATAN
                                                                                        PENDATAAN, PENILAIAN DAN EKSTENSIFIKASI
                                                                                        TAHUN ANGGARAN 2011
              352             31 TAHUN 2011                                6 Jun            PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH
                                                                    2011                NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
                                                                                        TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK
                                                                                        BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI
                                                                                        BURSA
              353             PER-15/PJ/2011                               6 Jun             PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                    2011                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER
                                                                                        57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN
                                                                                        PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN
                                                                                        DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN
                                                                                        BARANG DAN KEGIATAN DIBIDANG IMPOR ATAU
                                                                                        KEGIATAN USAHA DIBIDANG LAIN
              354             PER-16/PJ/2011                               6 Jun            TATA CARA PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK
                                                                    2011                BENTUK USAHA TETAP ATAS PENANAMAN
                                                                                        KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH
                                                                                        DIKURANGI PAJAK
              355             SE-38/PJ/2011                                31 Mei           PENGAWASAN KEPATUHAN PEMENUHAN
                                                                    2011                KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK
                                                                                        BENDAHARA PEMERINTAH
              356             SE-39/PJ/2011                                31 Mei           RASIO PEMBETULAN SPT TAHUNAN PAJAK
                                                                    2011                PENGHASILAN BERBASIS PROFIL WAJIB PAJAK
                                                                                        PADA TAHUN 2011
              357             329/KM.1/2011                                30 Mei            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2011                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 30 MEI 2011 SAMPAI DENGAN 05 JUNI
                                                                                        2011
              358             SE-36/PJ/2011                                30 Mei           KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK
                                                                    2011
              359             85/PMK.03/2011                               23 Mei           TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN,
                                                                    2011                DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
                                                                                        BUNGA OBLIGASI
              360             SE-33/PJ/2011                                20 Mei           PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                           29/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                    2011                PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK
                                                                                        BERGANDA (P3B) ANTARA REPUBLIK
                                                                                        INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN
              361             PER-20/PJ/2011                               20 Mei           BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN
                                                                    2011                DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              362             S-492/PJ.02/2011                             18 Mei           PENJELASAN ATAS PENGHAPUSAN NPWP
                                                                    2011
              363             S-410/PJ.02/2011                             3 Mei            PENJELASAN PENYELESAIAN BPHTB
                                                                    2011                SETELAH PENGALIHAN BPHTB SEBAGAI PAJAK
                                                                                        DAERAH
              364             82/PMK.03/2011                               3 Mei            PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2011                KEUANGAN NOMOR 199/PMK.03/2007 TENTANG
                                                                                        TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
              365             S-387/PJ.01/2011                             29 Apr           PEMBERITAHUAN PEMBUKAAN LAYANAN
                                                                    2011                PEMBAYARAN PAJAK
              366             08/PJ.09/2011                                28 Apr           BATAS AKHIR PENYAMPAIAN SPT
                                                                    2011                TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN TAHUN
                                                                                        PAJAK 2010
              367             SE-14/PB/2011                                26 Apr           PETUNJUK TEKNIS ATAS PERATURAN
                                                                    2011                MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2011
                                                                                        TENTANG TATACARA PENGHITUNGAN DAN
                                                                                        PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
                                                                                        PAJAK
              368             PER-13/PJ/2011                               15 Apr            PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                    2011                TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM
                                                                                        BENTUK ELEKTRONIK UNTUK TAHUN PAJAK
                                                                                        2010
              369             76/PMK.03/2011                               5 Apr            TATA CARA PENCATATAN DAN
                                                                    2011                PELAPORAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN
                                                                                        BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN
                                                                                        DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS
                                                                                        PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN
                                                                                        OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN
                                                                                        INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT
                                                                                        DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
              370             74/PMK.07/2011                               5 Apr            PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2011                KEUANGAN NOMOR 244/PMK.07/2010 TENTANG
                                                                                        ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK
                                                                                        BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011
              371             SE-29/PJ/2011                                4 Apr            RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAAN
                                                                    2011                TAHUN 2011
              372             PER-12/PJ/2011                               4 Apr            TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK
                                                                    2011                PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG
                                                                                        PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK
                                                                                        GORENG KEMASAN SEDERHANA DAN/ATAU
                                                                                        MINYAK GORENG SAWIT CURAH DI DALAM
                                                                                        NEGERI
              373             SE-30/PJ/2011                                4 Apr             PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2011                KEUANGAN NOMOR 26/PMK.011/2011 TENTANG
                                                                                        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                                        PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK
                                                                                        GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM
                                                                                        NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011,
                                                                                        PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
                                                                                        29/PMK.011/2011 TENTANG PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                                        PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK
                                                                                        GORENG SAWIT CURAH DI DALAM NEGERI
                                                                                        UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011, DAN
                                                                                        PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                                                                                        NOMOR PER-12/PJ/2011 TENTANG TATA CARA
                                                                                        PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            30/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN
                                                                                        SEDERHANA DAN/ATAU MINYAK GORENG
                                                                                        SAWIT CURAH DI DALAM NEGERI
              374             PER-11/PJ/2011                               4 Apr            TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK
                                                                    2011                ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
                                                                                        YANG BELUM JELAS DIKETAHUI WAJIB
                                                                                        PAJAKNYA DAN PENCABUTAN PENETAPAN
                                                                                        SEBAGAI WAJIB PAJAK
              375             SE-31/PJ/2011                                4 Apr             PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
                                                                    2011                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        11/PJ/2011 TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK
                                                                                        ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
                                                                                        YANG BELUM JELAS DIKETAHUI WAJIB
                                                                                        PAJAKNYA DAN PENCABUTAN PENETAPAN
                                                                                        SEBAGAI WAJIB PAJAK
              376             67/PMK.03/2011                               4 Apr            PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL
                                                                    2011                OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI
                                                                                        DAN BANGUNAN
              377             SE-28/PJ/2011                                4 Apr            TATA CARA PEMBERIAN KODE NOMOR
                                                                    2011                URUT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN
                                                                                        MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
              378             SE-27/PJ/2011                                31 Mar           PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA
                                                                    2011
              379             PER-10/PJ/2011                               31 Mar           PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2011                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-173/PJ/2007
                                                                                        TENTANG SISTEM, BENTUK, JENIS DAN KODE
                                                                                        LAPORAN RUTIN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA TELAH
                                                                                        DIUBAH DENGAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                                        JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/2008
              380             60/PMK.05/2011                               23 Mar            PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN
                                                                    2011                SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA
                                                                                        ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM
                                                                                        MODUL PENERIMAAN NEGARA
              381             SE-21/PJ/2011                                21 Mar           PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2011                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-4/PJ/2011
                                                                                        TENTANG BENTUK DAN TATA CARA
                                                                                        PENGGUNAAN TEMPLATE DALAM BAHASA
                                                                                        INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                                        TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK
                                                                                        BADAN DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
                                                                                        TAHUN PAJAK 2010 BESERTA PETUNJUK
                                                                                        PENGISIANNYA
              382             PER-5/PJ/2011                                21 Mar           TATA CARA PENGAJUAN DAN PENELITIAN
                                                                    2011                PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
                                                                                        PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG
                                                                                        SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BAGI WAJIB
                                                                                        PAJAK DALAM NEGERI
              383             SE-23/PJ/2011                                21 Mar           PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
                                                                    2011                MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2011
                                                                                        TENTANG PERMOHONAN PENGEMBALIAN
                                                                                        KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
                                                                                        BANGUNAN
              384             SE-22/PJ/2011                                21 Mar            PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
                                                                    2011                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        7/PJ/2011 TENTANG TATA CARA
                                                                                        PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
                                                                                        PAJAK
              385             PER-7/PJ/2011                                21 Mar           TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
                                                                    2011                PEMBAYARAN PAJAK
              386             PER-6/PJ/2011                                21 Mar           PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN
                                                                    2011                PEMBUATAN BUKTI PEMBAYARAN ATAS ZAKAT
                                                                                        ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             31/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN
                                                                                        DARI PENGHASILAN BRUTO
              387             SE-24/PJ/2011                                21 Mar           PETUNJUK PENGGUNAAN ALOKASI
                                                                    2011                ANGGARAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN
                                                                                        PELAKSANAAN ANGGARAN BA 015 UNTUK
                                                                                        KEGIATAN PENDATAAN,PENILAIAN DAN
                                                                                        EKSTENSIFIKASI TAHUN ANGGARAN 2011
              388             SE-19/PJ/2011                                28 Feb            PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN
                                                                    2011                PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                                        TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN
                                                                                        PPH)
              389             29/PMK.011/2011                              28 Feb           PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                    2011                PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK
                                                                                        GORENG SAWIT CURAH DI DALAM NEGERI
                                                                                        UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
              390             SE-20/PJ/2011                                28 Feb            PENGISIAN FORMULIR SPT MASA PPN
                                                                    2011                1111 DAN SPT MASA PPN 1111 DM DALAM
                                                                                        BENTUK FILE PDF
              391             31/PMK.03/2011                               28 Feb           PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
                                                                    2011                MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.03/2007
                                                                                        TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA,
                                                                                        RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN
                                                                                        SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA
                                                                                        MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA
                                                                                        PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS
                                                                                        PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI
                                                                                        PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
              392             30/PMK.03/2011                               28 Feb           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2011                KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2010 TENTANG
                                                                                        BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA
                                                                                        PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI
              393             27/PMK.011/2011                              24 Feb           PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2011                MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997
                                                                                        TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN
                                                                                        CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH
                                                                                        UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL,
                                                                                        SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
              394             28/PMK.011/2011                              24 Feb           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2011                KEUANGAN NOMOR 163/PMK.04/2007 TENTANG
                                                                                        PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS
                                                                                        IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT
                                                                                        ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN
                                                                                        UNTUK KEPENTINGAN UMUM
              395             SE-121/PJ/2010                               18 Feb           RALAT SURAT EDARAN SE-121/PJ/2010
                                                                    2011                TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN USAHA
                                                                                        PERBANKAN
              396             SE-18/PJ/2011                                18 Feb           TARGET RASIO KEPATUHAN
                                                                    2011                PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PADA
                                                                                        TAHUN 2011
              397             26/PMK.011/2011                              14 Feb           PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                    2011                PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK
                                                                                        GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM
                                                                                        NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
              398             SE-17/PJ/2011                                11 Feb           RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PAJAK
                                                                    2011                BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2011
              399             PER-4/PJ/2011                                10 Feb           BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN
                                                                    2011                TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK
                                                                                        SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN
                                                                                        SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             32/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
                                                                                        TAHUN PAJAK 2010 BESERTA PETUNJUK
                                                                                        PENGISIANNYA
              400             SE-14/PJ/2011                                9 Feb            PEDOMAN TINJAUAN MANAJEMEN
                                                                    2011                PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              401             SE-16/PJ/2011                                9 Feb            PEDOMAN PENGAMANAN PERANGKAT
                                                                    2011                DAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN INFORMASI
              402             SE-15/PJ/2011                                9 Feb            PEDOMAN PENCEGAHAN MALICIOUS
                                                                    2011                SOFTWARE (MALWARE)
              403             5 TAHUN 2011                                 4 Feb            PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                    2011                PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007
                                                                                        TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
                                                                                        DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
              404             16/PMK.03/2011                               24 Jan           TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
                                                                    2011                PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
                                                                                        PAJAK
              405             17/PMK.03/2011                               24 Jan           PERMOHONAN PENGEMBALIAN
                                                                    2011                KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
                                                                                        BANGUNAN
              406             18/PMK.03/2011                               24 Jan            PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2011                KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG
                                                                                        TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
                                                                                        PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN
                                                                                        NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI
                                                                                        PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
              407             14/PMK.03/2011                               24 Jan           PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS
                                                                    2011                PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH
                                                                                        DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA
                                                                                        TETAP
              408             15/PMK.011/2011                              24 Jan           PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2011                MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2003
                                                                                        TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR
                                                                                        TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
              409             SE-10/PJ/2011                                21 Jan           PEDOMAN PENGENDALIAN DOKUMEN
                                                                    2011                DAN CATATAN PENERAPAN TATA KELOLA
                                                                                        TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
              410             SE-11/PJ/2011                                20 Jan           PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2011                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2011
                                                                                        TENTANG TATA CARA PENGAJUAN
                                                                                        PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI
                                                                                        PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN
              411             SE-12/PJ/2011                                20 Jan           PEDOMAN PENGELOLAAN HAK ATAS
                                                                    2011                KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) PERANGKAT
                                                                                        LUNAK
              412             SE-13/PJ/2011                                20 Jan           PEDOMAN PENGELOLAAN TINGKAT
                                                                    2011                LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
                                                                                        KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              413             PMK 12/PMK.03/2011                           19 Jan           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2011                KEUANGAN NOMOR 195/PMK.03/2007 TENTANG
                                                                                        TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN
                                                                                        IMBALAN BUNGA.

              414             SE-9/PJ/2011                                 17 Jan           PEDOMAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN
                                                                    2011                PENCEGAHAN SERTA PENGELOLAAN
                                                                                        GANGGUAN KEAMANAN INFORMASI
              415             SE-04/PJ/2011                                12 Jan            PENGATURAN LEBIH LANJUT
                                                                    2011                PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN MEMORI
                                                                                        ALIH TUGAS
              416             SE-7/PJ/2011                                 12 Jan           PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                              33/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                    2011                KEUANGAN NOMOR 191/PMK.09/2008 TENTANG
                                                                                        PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI
                                                                                        LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
              417             SE-5/PJ/2011                                 12 Jan           PEDOMAN AUDIT INTERNAL TATA KELOLA
                                                                    2011                TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
              418             SE-6/PJ/2011                                 12 Jan          PEDOMAN PENGELOLAAN END USER
                                                                    2011                COMPUTING (EUC)
              419             PER-2/PJ/2011                                11 Jan            TATA CARA PENERIMAAN DAN
                                                                    2011                PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA
                                                                                        PPN (SPT MASA PPN)
              420             KMK-10/KMK.03/2011                           11 Jan            PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN
                                                                    2011                PENGENAAN SANKSI SESUAI KETENTUAN
                                                                                        PASAL 36A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
                                                                                        1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
                                                                                        CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH
                                                                                        BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
                                                                                        UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009
              421             SE-3/PJ/2011                                 10 Jan           PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
                                                                    2011                BERUPA ROYALTI DAN PERLAKUAN PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMASUKAN FILM
                                                                                        IMPOR
              422             SE-2/PJ./2011                                10 Jan           PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
                                                                    2011                PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN TAHUNAN
              423             PER-1/PJ/2011                                10 Jan           TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
                                                                    2011                PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU
                                                                                        PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH
                                                                                        PIHAK LAIN
              424             SE-159/PJ/2010                               31 Des           PEDOMAN AKSES PIHAK KETIGA
                                                                    2010
              425             PER-65/PJ/2010                               31 Des            PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                    2010                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        13/PJ/2010 TENTANG
                                                                                        BENTUK,UKURAN,PROSEDUR
                                                                                        PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA
                                                                                        PEMBUATAN,TATA CARA PENGISIAN
                                                                                        KETERANGAN,TATA CARA PEMBETULAN ATAU
                                                                                        PENGGANTIAN,DAN TATA CARA PEMBATALAN
                                                                                        FAKTUR PAJAK
              426             SE-151/PJ/2010                               31 Des            PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-65/PJ/2010
                                                                                        TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        13/PJ/2010 TENTANG BENTUK,UKURAN
                                                                                        PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA
                                                                                        PEMBUATAN,TATA CARA PENGISIAN
                                                                                        KETERANGAN,TATA CARA PEMBETULAN ATAU
                                                                                        PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN
                                                                                        FAKTUR PAJAK
              427             PER-67/PJ/2010                               31 Des            PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                    2010                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        10/PJ./2010 TENTANG DOKUMEN TERTENTU
                                                                                        YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN
                                                                                        DENGAN FAKTUR PAJAK

              428             PER-69/PJ/2010                               31 Des           KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
                                                                    2010                (ADVANCE PRICING AGREEMENT)
              429             PER-66/PJ/2010                               31 Des            TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI
                                                                    2010                DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI
                                                                                        LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI
                                                                                        DIGITAL
              430             PER-71/PJ/2010                               31 Des           TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI
                                                                    2010                DAN BANGUNAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                              34/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        GAS BUMI
              431             SE-152/PJ/2010                               31 Des           PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-66/PJ/2010
                                                                                        TENTANG TATA CARA PELUNASAN BEA
                                                                                        METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA
                                                                                        METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN
                                                                                        METERAI DIGITAL
              432             SE-156/PJ/2010                               31 Des           PEDOMAN PENGELOLAAN PROBLEM
                                                                    2010                LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
                                                                                        KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              433             SE-157/PJ/2010                               31 Des           PEDOMAN PENGELOLAAN PERMINTAAN
                                                                    2010                LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
                                                                                        KOMUNIKASI DAN KATALOG LAYANAN
                                                                                        TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              434             262/PMK.03/2010                              31 Des           TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK
                                                                    2010                PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT
                                                                                        NEGARA,PNS, ANGGOTA TNI,ANGGOTA
                                                                                        POLRI,DAN PENSIUNANNYA ATAS
                                                                                        PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN
                                                                                        ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
                                                                                        NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN
                                                                                        BELANJA DAERAH
              435             SE-158/PJ/2010                               31 Des           PEDOMAN PENGELOLAAN GANGGUAN
                                                                    2010                LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
                                                                                        KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              436             SE-156/PJ/2010                               31 Des           PEDOMAN PENGELOLAAN PROBLEM
                                                                    2010                LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
                                                                                        KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              437             93 TAHUN 2010                                30 Des           SUMBANGAN PENANGGULANGAN
                                                                    2010                BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN
                                                                                        DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS
                                                                                        PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN
                                                                                        OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN
                                                                                        INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT
                                                                                        DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
              438             94 TAHUN 2010                                30 Des           PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA
                                                                    2010                PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN
                                                                                        DALAM TAHUN BERJALAN
              439             254/PMK.03/2010                              28 Des           TATA CARA PEMBEBANAN ZAKAT ATAU
                                                                    2010                SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA
                                                                                        WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI
                                                                                        PENGHASILAN BRUTO
              440             251/PMK.011/2010                             28 Des           PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                    2010                PEMERINTAH ATAS TRANSAKSI MURABAHAH
                                                                                        PERBANKAN SYARIAH TAHUN ANGGARAN 2010
              441             252/PMK.03/2010                              28 Des            PEMBAYARAN KEKURANGAN PAJAK
                                                                    2010                PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                                        PEMERINTAH ATAS SUBSIDI BAHAN BAKAR
                                                                                        MINYAK, LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG)
                                                                                        TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM, DAN MARKETING
                                                                                        FEE PT PERTAMINA (PERSERO) PADA TAHUN-
                                                                                        TAHUN SEBELUMNYA DAN TAHUN BERJALAN
                                                                                        YANG DICAIRKAN PADA TAHUN ANGGARAN
                                                                                        2010

              442             253/PMK.03/2010                              28 Des            PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                    2010                PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK
                                                                                        GORENG DI DALAM NEGERI DAN ATAS IMPOR
                                                                                        DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN
                                                                                        TEPUNG GANDUM/TERIGU UNTUK REALISASI
                                                                                        YANG MELEBIHI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
                                                                                        BELANJA NEGARA PADA TAHUN ANGGARAN
                                                                                        2008
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             35/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              443             244/PMK.07/2010                              27 Des           ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL
                                                                    2010                PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2011
              444             PER-64/PJ/2010                               27 Des           PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
                                                                    2010                SEKTOR PERKEBUNAN
              445             249/PMK.05/2010                              27 Des           PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA
                                                                    2010                DALAM MATA UANG ASING
              446             SE-149/PJ/2010                               27 Des            PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
                                                                    2010                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        64/PJ/2010 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI
                                                                                        DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN
              447             SE-145/PJ/2010                               22 Des           PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                    2010                ATAS JASA PERDAGANGAN
              448             PER-62/PJ/2010                               22 Des            PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
                                                                    2010                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
                                                                                        44/PJ/2008 TENTANG TATA CARA
                                                                                        PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
                                                                                        DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA
                                                                                        PAJAK,PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN
                                                                                        WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA
                                                                                        PAJAK
              449             SE-146/PJ/2010                               22 Des           PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-62/PJ/2010
                                                                                        TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
                                                                                        PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                                                                                        NOMOR 44/PJ/2008 TENTANG TATA CARA
                                                                                        PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
                                                                                        DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA
                                                                                        PAJAK ,PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN
                                                                                        WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA
                                                                                        PAJAK
              450             PER-63/PJ/2010                               22 Des           TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
                                                                    2010                PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGUSAHA KENA
                                                                                        PAJAK BERISIKO RENDAH
              451             SE-144/PJ/2010                               22 Des           PENEGASAN TATA CARA PENETAPAN
                                                                    2010                PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
                                                                                        DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
                                                                                        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGUSAHA KENA
                                                                                        PAJAK BERISIKO RENDAH
              452             147/PJ/2010                                  22 Des           PENJELASAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2010                KEUANGAN NOMOR 40/PMK.03/2010 TENTANG
                                                                                        TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN,
                                                                                        PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN
                                                                                        BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD
                                                                                        DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR
                                                                                        DAERAH PABEAN
              453             239/PMK.011/2010                             21 Des           PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG
                                                                    2010                PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI
                                                                                        PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
                                                                                        BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
                                                                                        MASYARAKAT YANG TERKENA LUAPAN LUMPUR
                                                                                        SIDOARJO UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
              454             240/PMK.011/2010                             21 Des           PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG
                                                                    2010                PEMERINTAH ATAS PIUTANG PAJAK EKS BADAN
                                                                                        PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN)
                                                                                        DAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI)
              455             80 TAHUN 2010                                20 Des           TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN
                                                                    2010                PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS
                                                                                        PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN
                                                                                        ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
                                                                                        NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN
                                                                                        BELANJA DAERAH

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             36/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              456             79 TAHUN 2010                                20 Des           BIAYA OPERASI YANG DAPAT
                                                                    2010                DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK
                                                                                        DAN GAS BUMI
              457             229/PMK.07/2010                              20 Des           ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL
                                                                    2010                PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29
                                                                                        WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
                                                                                        DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2011
              458             228/PMK.05/2010                              20 Des           MEKANISME PELAKSANAAN DAN
                                                                    2010                PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK
                                                                                        DITANGGUNG PEMERINTAH
              459             SE-139/PJ/2010                               17 Des           PENETAPAN RASIO TOTAL
                                                                    2010                BENCHMARKING TAHAP V
              460             SE-141/PJ/2010                               17 Des           PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK
                                                                    2010                SEHUBUNGAN DENGAN BERAKHIRNYA
                                                                                        PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB
                                                                                        PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG
                                                                                        BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR
                                                                                        NEGERI)
              461             SE-142/PJ/2010                               17 Des           PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK DALAM
                                                                    2010                UPAYA PENGAMANAN PENERIMAAN
                                                                                        SEHUBUNGAN DENGAN AKHIR TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2010
              462             PER-60/PJ/2010                               17 Des           TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK
                                                                    2010                PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
                                                                                        BUMI DAN BANGUNAN
              463             SE-140/PJ/2010                               17 Des            PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
                                                                    2010                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        60/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN
                                                                                        NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR
                                                                                        PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
              464             226/PMK.011/2010                             17 Des           PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG
                                                                    2010                PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN
                                                                                        SURAT BERHARGA NEGARA YANG
                                                                                        DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL
                                                                                        UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
              465             PER-61/PJ/2010                               17 Des           TATA CARA PERSIAPAN PENGALIHAN
                                                                    2010                PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
                                                                                        PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
              466             PER-59/PJ/2010                               15 Des            TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN
                                                                    2010                DIVIDEN, PENGHITUNGAN BESARNYA PAJAK
                                                                                        YANG HARUS DIBAYAR,DAN PENGKREDITAN
                                                                                        PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENETAPAN
                                                                                        SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN OLEH WAJIB
                                                                                        PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN
                                                                                        MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI
                                                                                        SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL
                                                                                        SAHAMNYA DI BURSA EFEK
              467             SE-138/PJ/2010                               15 Des           PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2010
                                                                                        TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN
                                                                                        PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN
                                                                                        KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG
                                                                                        SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN
                                                                                        DENGAN SPTNP ATAU SPKTNP, KEPUTUSAN
                                                                                        KEBERATAN, PUTUSAN BANDING, ATAU
                                                                                        PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
              468             479/KMK.01/2010                              13 Des           KEBIJAKAN DAN STANDAR SISTEM
                                                                    2010                MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI
                                                                                        LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
              469             SE-137/PJ/2010                               13 Des           PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-58/PJ/2010
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             37/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        TENTANG BENTUK DAN UKURAN FORMULIR
                                                                                        SERTA TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN
                                                                                        PADA FAKTUR PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA
                                                                                        PAJAK PEDAGANG ECERAN
              470             PER-58/PJ/2010                               13 Des           BENTUK DAN UKURAN FORMULIR SERTA
                                                                    2010                TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA
                                                                                        FAKTUR PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
                                                                                        PEDAGANG ECERAN
              471             479/KMK.01/2010                              13 Des           KEBIJAKAN DAN STANDAR SISTEM
                                                                    2010                MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI
                                                                                        LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
              472             PER-57/PJ/2010                               10 Des           TATA CARA DAN PROSEDUR
                                                                    2010                PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
                                                                                        SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS
                                                                                        PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI
                                                                                        BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI
                                                                                        BIDANG LAIN
              473             SE-133/PJ/2010                               9 Des            PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
                                                                    2010                MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009
                                                                                        TENTANG TATA CARA PENGAWASAN,
                                                                                        PENGADMINISTRASIAN,PEMBAYARAN SERTA
                                                                                        PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
                                                                                        MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU
                                                                                        PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU
                                                                                        JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE
                                                                                        TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN
                                                                                        PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG
                                                                                        KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI
                                                                                        TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE
                                                                                        KAWASAN BEBAS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
                                                                                        DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
                                                                                        NOMOR 240/PMK.03/2009
              474             KEP-386/PJ/2010                              9 Des            PENUNJUKAN TOKO RETAIL
                                                                    2010
              475             215/PMK.03/2010                              3 Des             PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                    2010                PEMERINTAH ATAS SUBSIDI BAHAN BAKAR
                                                                                        MINYAK, BAHAN BAKAR NABATI DAN LIQUEFIED
                                                                                        PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA)
                                                                                        KILOGRAM BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN
                                                                                        2010

              476             SE-130/PJ/2010                               30 Nop           PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK
                                                                    2010                PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN
                                                                                        BARANG KENA PAJAK DAN HAK ATAS BARANG
                                                                                        KENA PAJAK YANG BERADA DI LUAR DAERAH
                                                                                        PABEAN
              477             SE-131/PJ/2010                               30 Nop           PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK
                                                                    2010                PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI DAN PENJUALAN ATAS
                                                                                        BARANG MEWAH ATAS PENGEMBALIAN
                                                                                        BARANG KENA PAJAK ATAU PEMBATALAN JASA
                                                                                        KENA PAJAK YANG FAKTUR PAJAK ATAS
                                                                                        PENYERAHANNYA TIDAK MENCANTUMKAN
                                                                                        IDENTITAS PEMBELI ATAU PENERIMA JASA
              478             SE-132/PJ/2010                               30 Nop           LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN ATAS
                                                                    2010                PENERBITAN DAN PENGGUNAAN FAKTUR
                                                                                        PAJAK TIDAK SAH
              479             213/PMK.07/2010                              30 Nop           TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN PAJAK
                                                                    2010                BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
                                                                                        PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
              480             PER-54/PJ/2010                               30 Nop           KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
                                                                    2010                INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
              481             SE-129/PJ/2010                               29 Nop           PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            38/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                    2010                ATAS TRANSAKSI SEWA GUNA USAHA DENGAN
                                                                                        HAK OPSI DAN TRANSAKSI PENJUALAN DAN
                                                                                        PENYEWAGUNAUSAHAKAN KEMBALI
              482             PER-53/PJ/2010                               29 Nop           TATA CARA PENGAJUAN DAN
                                                                    2010                PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN
                                                                                        KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG
                                                                                        SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN
                                                                                        DENGAN SPTNP,KEPUTUSAN
                                                                                        KEBERATAN,PUTUSAN BANDING,ATAU
                                                                                        PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
              483             SE-127/PJ/2010                               29 Nop            PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR SE-3/PJ/2010
                                                                                        TENTANG TATA CARA DISTRIBUSI DATA MODUL
                                                                                        PENERIMAAN NEGARA (MPN) KE SISTEM
                                                                                        INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        (SIDJP/SIPMOD)
              484             PER-52/PJ/2010                               26 Nop           TATA CARA PENGAJUAN DAN
                                                                    2010                PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAN
                                                                                        DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
                                                                                        MEWAH
              485             SE-122/PJ/2010                               26 Nop           PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-52/PJ/2010
                                                                                        TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN
                                                                                        PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
                                                                                        MEWAH, DAN KETENTUAN PELAKSANAANNYA
              486             SE-125/PJ/2010                               26 Nop           TATA CARA PENUNJUKAN TEMPAT
                                                                    2010                PEMBAYARAN (TP) ELEKTRONIK DAN TEMPAT
                                                                                        PEMBAYARAN (TP) PAYMENT ONLINE SYSTEM
                                                                                        (POS) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
              487             SE-124/PJ/2010                               26 Nop           PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI
                                                                    2010                KEUANGAN NOMOR 426/PMK.03/2010 DAN
                                                                                        PEMINDAHAN PENGELOLAAN BERKAS
                                                                                        PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN BARANG DARI
                                                                                        TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE
                                                                                        KAWASAN BEBAS

              488             SE-123/PJ/2010                               26 Nop           PENELAAHAN SEJAWAT (PEER REVIEW)
                                                                    2010
              489             SE-121/PJ/2010                               23 Nop           PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK
                                                                    2010                PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN USAHA
                                                                                        PERBANKAN
              490             KMK 1052/KM.1/2010                           22 Nop           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2010                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 22 NOVEMBER 2010 SAMPAI DENGAN
                                                                                        28 NOVEMBER 2010
              491             SE-120/PJ/2010                               18 Nop           PENJAMINAN KUALITAS PEMERIKSAAN
                                                                    2010                KHUSUS
              492             SE-119/PJ/2010                               16 Nop           PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                    2010                ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UMUM DI
                                                                                        JALAN
              493             SE-112/PJ/2010                               5 Nop            PENEGASAN TATA CARA PEMINJAMAN
                                                                    2010                BUKU, CATATAN, DATA , DAN INFORMASI
                                                                                        DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN TERKAIT
                                                                                        DENGAN PENYELESAIAN KEBERATAN,
                                                                                        PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
                                                                                        ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU
                                                                                        PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU
                                                                                        SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR,
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             39/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        DAN PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU
                                                                                        SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL
                                                                                        PEMERIKSAAN
              494             SE-113/PJ/2010                               5 Nop            PENGGALIAN POTENSI DAN PENGAMANAN
                                                                    2010                PENERIMAAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG
                                                                                        PRIBADI BARU
              495             SE-115/PJ/2010                               5 Nop            PELAKSANAAN CETAK MASSAL
                                                                    2010                SPPT,STTS, DAN DHKP PBB
              496             114/PJ/2010                                  5 Nop            PEDOMAN STANDARISASI PENULISAN
                                                                    2010                NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/SUBJEK
                                                                                        PAJAK/OBJEK PAJAK DALAM BASIS DATA PAJAK
                                                                                        PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              497             PER-50/PJ/2010                               5 Nop            KEBIJAKAN PENGELOLAAN LAYANAN
                                                                    2010                TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              498             SE-111/PJ/2010                               3 Nop            PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN
                                                                    2010                PEMBERIAN PERSETUJUAN ATAS
                                                                                        PEMBERITAHUAN PEMASUKAN/PENGELUARAN
                                                                                        BARANG TRANSAKSI TERTENTU (PPBTT)
              499             PER-48/PJ/2010                               3 Nop            TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR
                                                                    2010                PERSETUJUAN BERSAMA (MUTUAL
                                                                                        AGREEMENT PROCUDURE) BERDASARKAN
                                                                                        PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK
                                                                                        BERGANDA
              500             PER-49/PJ/2010                               3 Nop            PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-48/PJ/2008
                                                                                        TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN
                                                                                        KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH
              501             SE-110/PJ/2010                               3 Nop             PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2010                KEUANGAN NOMOR 140/PMK.03/2010 TENTANG
                                                                                        PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PIHAK YANG
                                                                                        SEBENARNYA MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM
                                                                                        ATAU AKTIVA PERUSAHAAN MELALUI PIHAK
                                                                                        LAIN ATAU BADAN YANG DIBENTUK UNTUK
                                                                                        MAKSUD DEMIKIAN (SPECIAL PURPOSE
                                                                                        COMPANY) YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN
                                                                                        ISTIMEWA DENGAN PIHAK LAIN DAN TERDAPAT
                                                                                        KETIDAKWAJARAN PENERAPAN HARGA

              502             426/KMK.03/2010                              2 Nop            PENUGASAN PEJABAT/PEGAWAI
                                                                    2010                DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM
                                                                                        RANGKA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN
                                                                                        BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH
                                                                                        PABEAN KE KAWASAN BEBAS BATAM, BINTAN
                                                                                        DAN KARIMUN
              503             427/KMK.03/2010                              2 Nop            PENETAPAN BANDAR UDARA YANG
                                                                    2010                MEMBERIKAN PELAYANAN PERMINTAAN
                                                                                        KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG
                                                                                        BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR
                                                                                        LUAR NEGERI
              504             188/PMK.04/2010                              29 Okt           IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH
                                                                    2010                PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT,
                                                                                        PELINTAS BATAS, DAN BARANG KIRIMAN
              505             PER-47/PJ/2010                               22 Okt           TATA CARA PERSIAPAN PENGALIHAN BEA
                                                                    2010                PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
                                                                                        SEBAGAI PAJAK DAERAH
              506             PER-46/PJ/2010                               20 Okt            TATA CARA PEMBERIAN SURAT
                                                                    2010                KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN
                                                                                        NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KAPAL
                                                                                        UNTUK PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                              40/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        NASIONAL
              507             SE-107/PJ/2010                               20 Okt            PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-46/PJ/2010
                                                                                        TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT
                                                                                        KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN
                                                                                        NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KAPAL
                                                                                        UNTUK PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA
                                                                                        NASIONAL
              508             SE - 105/PJ/2010                             20 Okt           PENETAPAN RASIO TOTAL
                                                                    2010                BENCHMARKING TAHAP IV
              509             SE - 106/PJ/2010                             20 Okt           HARI SOSIALISASI PAJAK
                                                                    2010
              510             PENG - 08/PJ.09/2010                         19 Okt           PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN
                                                                    2010                DIREKTUR JENDERAL PAJAK
              511             186/PMK.07/2010                              18 Okt           TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN BEA
                                                                    2010                PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
                                                                                        SEBAGAI PAJAK DAERAH
              512             69 TAHUN 2010                                18 Okt           TATA CARA PEMBERIAN DAN
                                                                    2010                PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
                                                                                        DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
              513             PENG - 07/PJ.09/2010                         12 Okt           PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN
                                                                    2010
              514             PER-44/PJ/2010                               6 Okt             BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN
                                                                    2010                SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                                        MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA
                                                                                        PPN)
              515             PER-45/PJ/2010                               6 Okt            BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN
                                                                    2010                SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                                        MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA
                                                                                        PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG
                                                                                        MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN
                                                                                        PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

              516             SE-21/PJ/2010                                6 Okt            PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAJUAN
                                                                    2010                DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN
                                                                                        PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
                                                                                        ADMINISTRASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS
                                                                                        TANAH DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN
                                                                                        ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN BEA
                                                                                        PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
                                                                                        ATAU SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK
                                                                                        ATAS TANAH DAN BANGUNAN, YANG TIDAK
                                                                                        BENAR
              517             SE-98/PJ/2010                                6 Okt             PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2010
                                                                                        TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA
                                                                                        PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN
                                                                                        NILAI (SPT MASA PPN)
              518             SE-99/PJ/2010                                6 Okt             PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-45/PJ/2010
                                                                                        TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA
                                                                                        PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN
                                                                                        NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PENGUSAHA KENA
                                                                                        PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN
                                                                                        PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK
                                                                                        MASUKAN
              519             SE-97/PJ/2010                                4 Okt            PETUNJUK PENGUKURAN, PELAPORAN,
                                                                    2010                DAN MONITORING KINERJA LAYANAN
                                                                                        UNGGULAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              520             PENG - 05/PJ.09/2010                         27 Sep           TENTANG KEWAJIBAN BENDAHARA
                                                                    2010                PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH UNTUK
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                               41/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        MELAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
                                                                                        PAJAK
              521             SE-95/PJ/2010                                20 Sep           TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN
                                                                    2010                PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG
                                                                                        KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU JASA KENA
                                                                                        PAJAK TERTENTU DAN/ATAU BARANG KENA
                                                                                        PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
                                                                                        YANG DIEKSPOR DAN BARANG HASIL
                                                                                        PERTANIAN YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG
                                                                                        DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI
              522             SE-96/PJ/2010                                20 Sep            PERUBAHAN TARGET RASIO KEPATUHAN
                                                                    2010                PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN PADA TAHUN 2010
                                                                                        SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM SE-
                                                                                        10/PJ/2010
              523             SE 94/PJ/2010                                14 Sep           TATA CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN,
                                                                    2010                EDUKASI, DAN PELAYANAN KEPADA WAJIB
                                                                                        PAJAK ORANG PRIBADI BARU
              524             SE-93/PJ/2010                                7 Sep             PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2010                KEUANGAN NOMOR 139/PMK.03/2010 TENTANG
                                                                                        PENENTUAN KEMBALI BESARNYA
                                                                                        PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK
                                                                                        ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DARI PEMBERI
                                                                                        KERJA YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
                                                                                        DENGAN PERUSAHAAN LAIN YANG TIDAK
                                                                                        DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT
                                                                                        KEDUDUKAN DI INDONESIA
              525             92/PJ/2010                                   6 Sep            PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2010                KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG
                                                                                        PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
                                                                                        SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS
                                                                                        PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI
                                                                                        BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI
                                                                                        BIDANG LAIN

              526             PER-43/PJ/2010                               6 Sep            PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN
                                                                    2010                KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA
                                                                                        WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI
                                                                                        HUBUNGAN ISTIMEWA
              527             KEP-347/PJ/2010                              6 Sep            PENUNJUKAN TOKO RETAIL
                                                                    2010
              528             160/PMK.04/2010                              1 Sep             PERATURAN MENTERI KEUANGAN
                                                                    2010                REPUBLIK INDONESIA NOMOR
                                                                                        160/PMK.04/2010 TENTANG NILAI PABEAN
                                                                                        UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
              529             154/PMK.03/2010                              31 Ags           PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
                                                                    2010                PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN
                                                                                        PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG
                                                                                        DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU
                                                                                        KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
              530             152/PMK.04/2010                              30 Ags           TATA CARA PEMASUKAN DAN
                                                                    2010                PENGELUARAN KENDARAAN BERMOTOR KE
                                                                                        DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK
                                                                                        SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
                                                                                        PELABUHAN BEBAS
              531             146/PMK.04/2010                              27 Ags            TATA CARA PEMASUKAN DAN
                                                                    2010                PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI KE DAN
                                                                                        DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK
                                                                                        SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
                                                                                        PELABUHAN BEBAS
              532             147/PMK.07/2010                              27 Ags          PERATURAN MENTERI KEUANGAN
                                                                    2010                NOMOR 147/PMK.07/2010 BADAN ATAU
                                                                                        PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL YANG
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            42/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        TIDAK DIKENAKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
                                                                                        TANAH DAN BANGUNAN
              533             150/PMK.03/2010                              27 Ags           KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL
                                                                    2010                OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN
                                                                                        PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
              534             148/PMK.07/2010                              27 Ags           BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA
                                                                    2010                INTERNASIONAL YANG TIDAK DIKENAKAN
                                                                                        PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
                                                                                        PERKOTAAN
              535             PER-41/PJ/2010                               25 Ags           KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEAMANAN
                                                                    2010                INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              536             60 TAHUN 2010                                23 Ags           ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN
                                                                    2010                YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT
                                                                                        DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
              537             142/PMK.03/2010                              20 Ags           PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
                                                                    2010                MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008
                                                                                        TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-
                                                                                        ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-
                                                                                        PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI
                                                                                        INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK
                                                                                        SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
              538             SE-89/PJ/2010                                16 Ags           TATA CARA PENERBITAN PENGESAHAN
                                                                    2010                DAN PEMANFAATAN SURAT KETERANGAN
                                                                                        DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
                                                                                        INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN
                                                                                        PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK
                                                                                        BERGANDA
              539             139/PMK.03/2010                              11 Ags            PENENTUAN KEMBALI BESARNYA
                                                                    2010                PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK
                                                                                        ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DARI PEMBERI
                                                                                        KERJA YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
                                                                                        DENGAN PERUSAHAAN LAIN YANG TIDAK
                                                                                        DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT
                                                                                        KEDUDUKAN DI INDONESIA

              540             140/PMK.03/2010                              11 Ags            PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PIHAK
                                                                    2010                YANG SEBENARNYA MELAKUKAN PEMBELIAN
                                                                                        SAHAM ATAU AKTIVA PERUSAHAAN MELALUI
                                                                                        PIHAK LAIN ATAU BADAN YANG DIBENTUK
                                                                                        UNTUK MAKSUD DEMIKIAN (SPECIAL PURPOSE
                                                                                        COMPANY) YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN
                                                                                        ISTIMEWA DENGAN PIHAK LAIN DAN TERDAPAT
                                                                                        KETIDAKWAJARAN PENETAPAN HARGA
              541             SE-86/PJ/2010                                11 Ags           PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA
                                                                    2010                PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN
                                                                                        PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)
                                                                                        ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
                                                                                        DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN
                                                                                        PROTOKOLNYA
              542             87/PJ/2010                                   11 Ags           PENGGALIAN POTENSI DAN
                                                                    2010                PENGAWASAN KEPATUHAN PEMBAYARAN
                                                                                        PAJAK WAJIB PAJAK BENDAHARA
              543             PER-11/PJ./2010                              10 Ags           RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
                                                                    2010                PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2010 TENTANG TATA
                                                                                        CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN,
                                                                                        PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN
                                                                                        MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN
                                                                                        MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN
                                                                                        MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
              544             PER-39/PJ./2010                              9 Ags             PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                    2010                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        160/PJ/2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN
                                                                                        SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)
                                                                                        PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                              43/750
1/8/13         DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                         BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA
                                                                         DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG
                                                                         DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN
                                                                         YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH
                                                                         MENTERI KEUANGAN
         545     PER-40/PJ/2010                             9 Ags             PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
                                                     2010                PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
                                                                         BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
         546     PER-38/PJ/2010                             4 Ags            TATA CARA PELAKSANAAN
                                                     2010                PENGEMBANGAN DAN ANALISIS INFORMASI,
                                                                         DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN
         547     PER-37/PJ/2010                             3 Ags            KEBIJAKAN TATA KELOLA TEKNOLOGI
                                                     2010                INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT
                                                                         JENDERAL PAJAK
         548     36/PJ/2010                                 30 Jul           PROSEDUR PENERBITAN KEMBALI SURAT
                                                     2010                KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, SURAT
                                                                         KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN,
                                                                         DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK
         549     PER-35/PJ./2010                            28 Jul           SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI
                                                     2010                SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA
                                                                         DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN
                                                                         PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
         550     PER-34/PJ./2010                            27 Jul           BENTUK FORMULIR SURAT
                                                     2010                PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                         PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
                                                                         DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK
                                                                         PENGISIANNYA
         551     SE-80/PJ/2010                              23 Jul           PERLAKUAN ZAKAT DALAM
                                                     2010                PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK
         552     SE-79/PJ./2010                             15 Jul           STANDARD OPERATING PROCEDURE
                                                     2010                (SOP) LAYANAN UNGGULAN BIDANG
                                                                         PERPAJAKAN
         553     PER-32/PJ/2010                             12 Jul           PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK
                                                     2010                PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK
                                                                         ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
         554     SE-77/PJ/2010                              12 Jul           PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN
                                                     2010                PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
                                                                         BAGIWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA
                                                                         TERTENTU
         555     SE-77/PJ/2010                              12 Jul            PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN
                                                     2010                PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
                                                                         BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
                                                                         PENGUSAHA TERTENTU
         556     31/PJ/2010                                 5 Jul 2010       TATA CARA PENETAPAN PENGUSAHA
                                                                         KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
         557     SE-76/PJ/2010                              5 Jul 2010        PENYAMPAIAN PERATURAN NOMOR PER-
                                                                         31/PJ./2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN
                                                                         PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
         558     KEP-279/PJ./2010                           1 Jul 2010       REVISI DISTRIBUSI RENCANA
                                                                         PENERIMAAN PPH NON MIGAS, PPN & PPNBM,
                                                                         PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN BPHTB
                                                                         TAHUN ANGGARAN 2010
         559     PER-30/PJ./2010                            29 Jun            PELAKSANAAN ON THE JOB TRAINING
                                                     2010                BAGI PENELAAH KEBERATAN
         560     SE-74/PJ./2010                             29 Jun           PENGAMANAN DATA, INFORMASI,
                                                     2010                DAN/ATAU DOKUMEN NON ELEKTRONIK MILIK
                                                                         DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
         561     SE-73/PJ./2010                             29 Jun            PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
                                                     2010                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                         30/PJ/2010 TENTANG PELAKSANAAN ON THE
                                                                         JOB TRAINING BAGI PENELAAH KEBERATAN
                                                                                                                   44/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              562             KEP-269/PJ/2010                              16 Jun           HASIL SELEKSI KANTOR PELAYANAN
                                                                    2010                PERCONTOHAN TINGKAT DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK TAHUN 2010
              563             S-147/PJ.08/2010                             14 Jun           PENJELASAN SURAT EDARAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR SE-69/PJ/2010
              564             112/PMK.03/2010                              14 Jun           TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN,
                                                                    2010                DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
                                                                                        BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH
                                                                                        KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI
                                                                                        ORANG PRIBADI
              565             111/PMK.03/2010                              14 Jun            TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN,
                                                                    2010                DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
                                                                                        DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
                                                                                        WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
              566             120/PMK.03/2010                              14 Jun           TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN,
                                                                    2010                PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN
                                                                                        PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI PUPUK
              567             SE-72/PJ./2010                               10 Jun           TATA CARA PEMBERIAN KODE WILAYAH
                                                                    2010                ADMINISTRASI PEMERINTAHAN AKIBAT
                                                                                        PEMBENTUKAN (PEMEKARAN DAN ATAU
                                                                                        PENGGABUNGAN) WILAYAH ADMINISTRASI
                                                                                        PEMERINTAHAN BARU

              568             SE-71/PJ./2010                               10 Jun           PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN
                                                                    2010                POKOK PAJAK DAN SISA DENDA ADMINISTRASI
                                                                                        DALAM RANGKA PENGURANGAN DENDA
                                                                                        ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
              569             PER-27/PJ/2010                               2 Jun            TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN
                                                                    2010                PAJAK, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN
                                                                                        PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
                                                                                        KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
              570             SE-70/PJ./2010                               2 Jun             PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2010                KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2010 TENTANG
                                                                                        BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN
                                                                                        MEMBANGUN SENDIRI DAN PERATURAN
                                                                                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        27/PJ./2010 TENTANG TATA CARA PENGISIAN
                                                                                        SURAT SETORAN PAJAK, PELAPORAN, DAN
                                                                                        PENGAWASAN PENGENAAN PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN
                                                                                        MEMBANGUN SENDIRI
              571             SE-68/PJ./2010                               27 Mei           PENETAPAN RASIO TOTAL
                                                                    2010                BENCHMARKING TAHAP III
              572             SE-69/PJ./2010                               27 Mei           TARGET RASIO PEMBETULAN SPT
                                                                    2010                TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BERBASIS
                                                                                        PROFIL WAJIB PAJAK PADA TAHUN 2010
              573             SE-67/PJ./2010                               24 Mei           PENGAWASAN PENGGUNAAN SSP PALSU
                                                                    2010                OLEH WAJIB PAJAK
              574             SE-66/PJ./2010                               24 Mei            PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PASAL
                                                                    2010                31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7
                                                                                        TAHUN 2983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
                                                                                        SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
                                                                                        TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
                                                                                        36 TAHUN 2008
              575             56/P TAHUN 2010                              20 Mei           KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
                                                                    2010                INDONESIA
              576             SE-65/PJ./2010                               18 Mei           PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENILAIAN
                                                                    2010                LOMBA PELAYANAN TAHUN 2010
              577             SE-64/PJ./2010                               14 Mei           PERSIAPAN PENGALIHAN PENGELOLAAN
                                                                    2010                PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR
                                                                                        PEDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA BEA

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             45/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
                                                                                        BANGUNGAN KE PEMERINTAH
                                                                                        KABUPATEN/KOTA
              578             S-653/PJ.032/2010                            14 Mei           PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN
                                                                    2010                PPH PASAL 23
              579             SE-63/PJ./2010                               11 Mei            PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2010                KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
                                                                                        74/PMK.03/2010 TENTANG PEDOMAN
                                                                                        PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK
                                                                                        MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG
                                                                                        MEMPUNYAI PEREDARAN USAHA TIDAK
                                                                                        MELEBIHI JUMLAH TERTENTU DAN
                                                                                        PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
                                                                                        INDONESIA NOMOR 79/PMK.03/2010 TENTANG
                                                                                        PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN
                                                                                        PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA
                                                                                        PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
                                                                                        TERTENTU SERTA PENJELASAN TAMBAHAN
                                                                                        UNTUK PENGISIAN SPT MASA PPN BAGI
                                                                                        PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DALAM
                                                                                        MENGHITUNG PAJAK MASUKAN YANG DAPAT
                                                                                        DIKREDITKAN MENGGUNAKAN PEDOMAN
                                                                                        PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK
                                                                                        MASUKAN

              580             SE-62/PJ./2010                               10 Mei            PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2010                KEUANGAN NOMOR 57/PMK.03/2010
                                                                                        TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                                        MENTERI KEUANGAN NOMOR
                                                                                        105/PMK.O3I2OO9 TENTANG PIUTANG YANG
                                                                                        NYATA.NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG
                                                                                        DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN
                                                                                        BRUTO
              581             SE-61/PJ./2010                               5 Mei            KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE
                                                                    2010                KETETAPAN PER JENIS PAJAK
              582             SE-60/PJ./2010                               5 Mei            PENGGALIAN POTENSI BERBASIS
                                                                    2010                PROFILE DAN BENCHMARK
              583             PER-26/PJ./2010                              4 Mei            TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN
                                                                    2010                PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN
                                                                                        HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
              584             SE-59/PJ./2010                               3 Mei            PENGGUNAAN APLIKASI E-SPT PPN 1107
                                                                    2010                SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA
                                                                                        UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009
              585             SE-57/PJ./2010                               30 Apr           TATA CARA PENGAJUAN UANG
                                                                    2010                PERSEDIAAN, PENGGANTIAN UANG
                                                                                        PERSEDIAAN, DAN PEMBAYARAN
                                                                                        PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG
                                                                                        PASPOR LUAR NEGERI
              586             PER-24/PJ./2010                              30 Apr            PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                    2010                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        61/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENERAPAN
                                                                                        PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK
                                                                                        BERGANDA
              587             PER-25/PJ./2010                              30 Apr           PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-62/PJ/2009
                                                                                        TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
                                                                                        PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK
                                                                                        BERGANDA
              588             SE-55/PJ./2010                               27 Apr           PENYAMPAIAN TRANSKRIP KUTIPAN
                                                                    2010                ELEMEN-ELEMEN LAPORAN KEUANGAN BAGI
                                                                                        WAJIB PAJAK BADAN YANG BERGERAK PADA
                                                                                        BIDANG DANA PENSIUN DAN PERUSAHAAN
                                                                                        PEMBIAYAAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             46/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        TAHUNANNYA
              589             SE-56/PJ./2010                               27 Apr           PENJELASAN MENGENAI PENGGUNAAN
                                                                    2010                FAKTUR PAJAK LAMA
              590             PER-23/PJ/2010                               22 Apr            PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                    2010                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR
                                                                                        SURAT SETORAN PAJAK
              591             SE-54/PJ/2010                                22 Apr           PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-23/PJ/2010
                                                                                        TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                                        JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009
                                                                                        TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT
                                                                                        SETORAN PAJAK
              592             84/PMK.03/2010                               13 Apr           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2010                KEUANGAN NOMOR 189/PMK.03/2007 TENTANG
                                                                                        TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN
                                                                                        PAJAK
              593             83/PMK.03/2010                               13 Apr           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2010                KEUANGAN NOMOR 23/PMK.03/2008 TENTANG
                                                                                        TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN
                                                                                        PAJAK

              594             85/PMK.03/2010                               13 Apr           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2010                KEUANGAN NOMOR 24/PMK.03/2008 TENTANG
                                                                                        TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN
                                                                                        DENGAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN
                                                                                        PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS
              595             PER-22/PJ./2010                              9 Apr            PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-238/PJ./2001
                                                                                        TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG YANG
                                                                                        NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
              596             PER-21/PJ/2010                               8 Apr             PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
                                                                    2010                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
                                                                                        25/PJ/2008 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA
                                                                                        PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK
                                                                                        DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
              597             SE-51/PJ/2010                                8 Apr            PETUNJUK PELAKSANAAN
                                                                    2010                PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
                                                                                        UNTUK WAJIB PAJAK VETERAN PEJUANG
                                                                                        KEMERDEKAAN, VETERAN PEMBELA
                                                                                        KEMERDEKAAN, PENERIMA TANDA JASA
                                                                                        BINTANG GERILYA, ATAU JANDA/DUDANYA DAN
                                                                                        UNTUK WAJIB PAJAK PENSIUNAN SERTA,
                                                                                        KARENA KENAIKAN NILAI JUAL KENA PAJAK
              598             SE-50/PJ./2010                               7 Apr            KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK
                                                                    2010
              599             SE-49/PJ./2010                               5 Apr             PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN
                                                                    2010                KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
                                                                                        494/KMK.07/2009 TENTANG PENETAPAN
                                                                                        PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH
                                                                                        DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
              600             81/PMK.03/2010                               5 Apr            SAAT PENGHITUNGAN DAN TATA CARA
                                                                    2010                PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG
                                                                                        TELAH DIKREDITKAN DAN TELAH DIBERIKAN
                                                                                        PENGEMBALIAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
                                                                                        YANG MENGALAMI KEADAAN GAGAL
                                                                                        BERPRODUKSI
              601             80/PMK.03/2010                               5 Apr            PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2010                KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007 TENTANG
                                                                                        PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO
                                                                                        PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK ,
                                                                                        PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK,
                                                                                        DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             47/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA
                                                                                        PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN
                                                                                        PEMBAYARAN PAJAK
              602             78/PMK.03/2010                               5 Apr            PERATURAN MENTERI KEUANGAN
                                                                    2010                REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/PMK.03/2010
                                                                                        TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN
                                                                                        PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI
                                                                                        PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN
                                                                                        PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN
                                                                                        PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK
              603             79/PMK.03/2010                               5 Apr            TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN
                                                                    2010                PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI
                                                                                        PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN
                                                                                        KEGIATAN USAHA TERTENTU
              604             SE-48/PJ/2010                                5 Apr            PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN
                                                                    2010                DAN PENJUALAN BENDA METERAI
              605             71/PMK.03/2010                               31 Mar           PENGUSAHA KENA PAJAK BERESIKO
                                                                    2010                RENDAH YANG DIBERIKAN PENGEMBALIAN
                                                                                        PENDAHULUAN PAJAK

              606             74/PMK.03/2010                               31 Mar           PEDOMAN PENGHITUNGAN
                                                                    2010                PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI
                                                                                        PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMPUNYAI
                                                                                        PEREDARAN USAHA TIDAK MELEBIHI JUMLAH
                                                                                        TERTENTU
              607             75/PMK.03/2010                               31 Mar           NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN
                                                                    2010                PAJAK
              608             73/PMK.03/2010                               31 Mar           PENUNJUKAN KONTRAKTOR KONTRAK
                                                                    2010                KERJA SAMA PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS
                                                                                        BUMI DAN KONTRAKTOR ATAU PEMEGANG
                                                                                        KUASA/PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN
                                                                                        SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK
                                                                                        MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN
                                                                                        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA
                                                                                        PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN
                                                                                        PELAPORANNYA
              609             PER-20/PJ/2010                               31 Mar           TATA CARA PENDAFTARAN DAN
                                                                    2010                KEWAJIBAN TOKO RETAIL SERTA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA
                                                                                        ADMINISTRASI PENGEMBALIAN PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI KEPADA ORANG PRIBADI
                                                                                        PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
              610             76/PMK.03/2010                               31 Mar           TATA CARA PENGAJUAN DAN
                                                                    2010                PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG
                                                                                        PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
              611             SE-47/PJ/2010                                31 Mar            PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2010                KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG
                                                                                        TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
                                                                                        PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN
                                                                                        NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI
                                                                                        PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI DAN
                                                                                        PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                                                                                        NOMOR PER-20/PJ/2010 TENTANG TATA CARA
                                                                                        PENDAFTARAN DAN KEWAJIBAN TOKO RETAIL
                                                                                        SERTA KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG
                                                                                        MENGELOLA ADMINISTRASI PENGEMBALIAN
                                                                                        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA ORANG
                                                                                        PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
              612             70/PMK.03/2010                               31 Mar           BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA
                                                                    2010                KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI
                                                                                        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             48/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              613             72/PMK.03/2010                               31 Mar           TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
                                                                    2010                PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH
              614             141/KMK.03/2010                              31 Mar           PENETAPAN BANDAR UDARA YANG
                                                                    2010                MEMBERIKAN PELAYANAN PERMINTAAN
                                                                                        KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG
                                                                                        BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR
                                                                                        LUAR NEGERI
              615             PER-19/PJ/2010                               29 Mar           PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH
                                                                    2010                SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        TERUTANG
              616             SE-45/PJ/2010                                29 Mar           PENYAMPAIAN PERATURAN DIRJEN PAJAK
                                                                    2010                NOMOR PER-19/PJ./2010 TENTANG
                                                                                        PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH
                                                                                        SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        TERUTANG
              617             KEP-184/PJ/2010                              29 Mar           PENUNJUKAN TOKO RETAIL
                                                                    2010
              618             PER-14/PJ./2010                              26 Mar            PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
                                                                    2010                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        146/PJ./2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA
                                                                                        CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                                        MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA
                                                                                        PPN)
              619             SE-43/PJ./2010                               26 Mar             PENYAMPIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-14/PJ./2010
                                                                                        TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
                                                                                        PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                                                                                        NOMOR PER-146/PJ./2006 TENTANG BENTUK,
                                                                                        ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN
                                                                                        NILAI (SPT MASA PPN)
              620             KEP-183/PJ./2010                             26 Mar           PERUBAHAN KESEPULUH ATAS
                                                                    2010                KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                                                                                        NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG
                                                                                        PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR
                                                                                        JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI
                                                                                        LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              621             PER-16/PJ/2010                               26 Mar           PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-25/PJ./2009
                                                                                        TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN
                                                                                        PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN
                                                                                        BANGUNAN
              622             PER-17/PJ/2010                               26 Mar            PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                    2010                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        56/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN
                                                                                        DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN
                                                                                        PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
                                                                                        ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,
                                                                                        DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
                                                                                        SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG,
                                                                                        SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN
                                                                                        BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK
                                                                                        BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
              623             PER-18/PJ./2010                              26 Mar             PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                    2010                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        6/PJ./2008 TENTANG TATA CARA
                                                                                        PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK
                                                                                        BUMI DAN BANGUNAN
              624             PER-15/PJ./2010                              26 Mar            PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN
                                                                    2010                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
                                                                                        29/PJ/2008 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA
                                                                                        CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                                49/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA
                                                                                        PPN) DALAM BENTUK FORMULIR KERTAS
                                                                                        (HARD COPY) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
                                                                                        YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN
                                                                                        PAJAK, DALAM RANGKA PENGOLAHAN DATA
                                                                                        DAN DOKUMEN DI PUSAT PENGOLAHAN DATA
                                                                                        DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
              625             SE-44/PJ./2010                               26 Mar            PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-15/PJ/2010
                                                                                        TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS
                                                                                        PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                                                                                        NOMOR PER-29/PJ/2008 TENTANG BENTUK, ISI,
                                                                                        DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN
                                                                                        NILAI (SPT MASA PPN) DALAM BENTUK
                                                                                        FORMULIR KERTAS (HARD COPY) BAGI
                                                                                        PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN
                                                                                        DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM RANGKA
                                                                                        PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN DI PUSAT
                                                                                        PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
                                                                                        PERPAJAKAN

              626             SE-42/PJ./2010                               24 Mar           PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2010                KEUANGAN NOMOR 38/PMK.03/2010 TENTANG
                                                                                        TATA CARA PEMBUATAN DAN TATA CARA
                                                                                        PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN FAKTUR
                                                                                        PAJAK DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
                                                                                        PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2010 TENTANG
                                                                                        BENTUK, UKURAN, PROSEDUR
                                                                                        PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,
                                                                                        TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, TATA
                                                                                        CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN
                                                                                        TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
              627             PER-13/PJ/2010                               24 Mar           BENTUK, UKURAN, PROSEDUR
                                                                    2010                PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,
                                                                                        TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, TATA
                                                                                        CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN
                                                                                        TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
                                                                                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
              628             68/PMK.03/2010                               23 Mar           BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK
                                                                    2010                PERTAMBAHAN NILAI
              629             SE-40/PJ/2010                                23 Mar           TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI
                                                                    2010                MULTIMEDIA SUPER CORRIDOR DALAM
                                                                                        RANGKA PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN, DAN
                                                                                        PENGAWASAN DATA
              630             65/PMK.03/2010                               18 Mar           TATA CARA PENGURANGAN PAJAK
                                                                    2010                PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA
                                                                                        PAJAK YANG DIKEMBALIKAN DAN PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KENA PAJAK
                                                                                        YANG DIBATALKAN
              631             62/PMK.11/2010                               17 Mar           TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN
                                                                    2010                YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN
                                                                                        KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL
                                                                                        ALKOHOL
              632             SE-37/PJ./2010                               10 Mar           PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-8/PJ./2010
                                                                                        TENTANG SAAT TERUTANGNYA PAJAK
                                                                                        PENJUALAN BARANG MEWAH ATAS
                                                                                        PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG
                                                                                        TERGOLONG MEWAH DARI PUSAT KE CABANG
                                                                                        ATAU SEBALIKNYA DAN PENYERAHAN BARANG
                                                                                        KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH ANTAR
                                                                                        CABANG

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            50/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              633             PER-12/PJ./2010                              10 Mar           NOMOR OBJEK PAJAK BUMI DAN
                                                                    2010                BANGUNAN
              634             SE-38/PJ./2010                               10 Mar           PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 12/PJ/2010
                                                                                        TENTANG NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI
                                                                                        DAN BANGUNAN
              635             SE-33/PJ./2010                               9 Mar            PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT
                                                                    2010                PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PPH WAJIB
                                                                                        PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN 2009
                                                                                        BERKENAAN DENGAN BEROPERASINYA PUSAT
                                                                                        PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
                                                                                        PERPAJAKAN (PPDDP)
              636             SE-35/PJ./2010                               9 Mar             PENGERTIAN SEWA DAN PENGHASILAN
                                                                    2010                LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN
                                                                                        HARTA, JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, DAN
                                                                                        JASA KONSULTAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
                                                                                        DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-
                                                                                        UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2OO8 TENTANG
                                                                                        PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
                                                                                        UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN
              637             SE-36/PJ./2010                               9 Mar            PERUBAHAN NOMENKLATUR
                                                                    2010                DEPARTEMEN KEUANGAN MENJADI
                                                                                        KEMENTRIAN KEUANGAN
              638             PER-10/PJ./2010                              9 Mar            DOKUMEN TERTENTU YANG
                                                                    2010                KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN
                                                                                        FAKTUR PAJAK
              639             PER-11/PJ/2010                               9 Mar            TATA CARA PERMOHONAN,
                                                                    2010                PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN
                                                                                        PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN
                                                                                        PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA
                                                                                        INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR
                                                                                        AMERIKA SERIKAT
              640             SE-30/PJ/2010                                9 Mar            DAFTAR BANK DAN NOMOR REKENING
                                                                    2010                BANK PERSEPSI PBB UNTUK
                                                                                        PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN PBB SEKTOR
                                                                                        PERTAMBANGAN MIGAS DAN ENERGI PANAS
                                                                                        BUMI TAHUN ANGGARAN 2010
              641             31/PJ./2010                                  9 Mar            PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2010
                                                                                        TENTANG TATA CARA PERMOHONAN,
                                                                                        PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN
                                                                                        PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN
                                                                                        PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA
                                                                                        INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR
                                                                                        AMERIKA SERIKAT
              642             SE-34/PJ./2010                               9 Mar            PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-9/PJ./2010
                                                                                        TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN UNTUK
                                                                                        MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN
                                                                                        KEWAJIBAN PERPAJAKAN
              643             57/PMK.03/2010                               9 Mar            PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2010                KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG
                                                                                        PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT
                                                                                        DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI
                                                                                        PENGHASILAN BRUTO
              644             SE-32/PJ/2010                                9 Mar            PENEGASAN TINDAK LANJUT KANTOR
                                                                    2010                PELAYANAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK
                                                                                        ORANG PRIBADI BARU
              645             S-26/PJ.13/2010                              5 Mar             PENGGUNAAN KEMBALI STEMPEL BEBAS
                                                                    2010                FISKAL LUAR NEGERI
              646             PER-8/PJ./2010                               1 Mar            SAAT TERUTANGNYA PAJAK PENJUALAN
                                                                    2010                BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             51/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DARI
                                                                                        PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA DAN
                                                                                        PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG
                                                                                        TERGOLONG MEWAH ANTAR CABANG
              647             SE-27/PJ/2010                                1 Mar             PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-4/PJ/2010
                                                                                        TENTANG TEMPAT LAIN SELAIN TEMPAT
                                                                                        TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN DAN/ATAU
                                                                                        TEMPAT KEGIATAN USAHA DILAKUKAN SEBAGAI
                                                                                        TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN
                                                                                        NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
                                                                                        PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

              648             28/PJ/2010                                   1 Mar            PROSEDUR PENANGANAN SURAT URAIAN
                                                                    2010                BANDING ATAU SURAT TANGGAPAN DAN
                                                                                        PERSIAPAN MENGHADIRI PERSIDANGAN
                                                                                        BANDING ATAU GUGATAN DI PENGADILAN
                                                                                        PAJAK
              649             SE-26/PJ/2010                                1 Mar            PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2010                KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2010 TENTANG
                                                                                        PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
                                                                                        KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
                                                                                        PASCABENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINSI
                                                                                        SUMATERA BARAT DAN SEBAGIAN PROVINSI
                                                                                        JAMBI
              650             PER-9/PJ./2010                               1 Mar            STANDAR PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI
                                                                    2010                KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN
                                                                                        PERPAJAKAN
              651             SE-29/PJ./2010                               1 Mar            PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                    2010                TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK
                                                                                        ORANG PRIBADI BAGI WANITA KAWIN YANG
                                                                                        MELAKUKAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA
                                                                                        DAN PENGHASILAN ATAU YANG MEMILIH
                                                                                        UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN
                                                                                        PERPAJAKANNYA SENDIRI
              652             SE-25/PJ./2010                               1 Mar            PENANDATANGANAN SURAT
                                                                    2010                PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK
                                                                                        BUMI DAN BANGUNAN
              653             42/PMK.011/2010                              24 Feb           BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
                                                                    2010                ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH
                                                                                        INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK
                                                                                        TAHUN ANGGARAN 2010
              654             43/PMK.011/2010                              24 Feb            BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
                                                                    2010                ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA
                                                                                        PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT
                                                                                        LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2010
              655             44/PMK.011/2010                              24 Feb            BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
                                                                    2010                ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA
                                                                                        PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN
                                                                                        PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN
                                                                                        2010
              656             45/PMK.011/2010                              24 Feb           BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
                                                                    2010                ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH
                                                                                        INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN
                                                                                        DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2010
              657             46/PMK.011/2010                              24 Feb           BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
                                                                    2010                ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA
                                                                                        PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK DAN KARUNG
                                                                                        PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
              658             47/PMK.011/2010                              24 Feb           BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
                                                                    2010                ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA
                                                                                        PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            52/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
              659             49/PMK.011/2010                              24 Feb           BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
                                                                    2010                ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA
                                                                                        PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK
                                                                                        TAHUN ANGGARAN 2010
              660             50/PMK.011/2010                              24 Feb           BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
                                                                    2010                ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA
                                                                                        PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2010
              661             51/PMK.011/2010                              24 Feb           BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
                                                                    2010                ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA
                                                                                        PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA
                                                                                        UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
              662             52/PMK.011/2010                              24 Feb           BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
                                                                    2010                ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA
                                                                                        PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT
                                                                                        UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
              663             53/PMK.011/2010                              24 Feb           BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
                                                                    2010                ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA
                                                                                        PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR
                                                                                        DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH
                                                                                        INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2010
              664             54/PMK.011/2010                              24 Feb           BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
                                                                    2010                ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA
                                                                                        PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI
                                                                                        UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
              665             55/PMK.011/2010                              24 Feb           BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
                                                                    2010                ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA
                                                                                        PEMBUATAN KARPET UNTUK TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2010
              666             SE-23/PJ./2010                               23 Feb           PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2010                KEUANGAN NOMOR 208/PMK.03/2009 TENTANG
                                                                                        PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                                        KEUANGAN NOMOR 255/PMK.03/2008 TENTANG
                                                                                        PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN
                                                                                        YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB
                                                                                        PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA
                                                                                        DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK
                                                                                        NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB
                                                                                        PAJAK MASUK BURSA DAN WAJIB PAJAK
                                                                                        LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN
                                                                                        DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN
                                                                                        BERKALA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG
                                                                                        PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
              667             PER-6/PJ./2010                               22 Feb            TATA CARA PENGAJUAN DAN
                                                                    2010                PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN
                                                                                        ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
                                                                                        BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
                                                                                        BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU
                                                                                        PEMBATALAN SURAT KETETAPAN BEA
                                                                                        PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
                                                                                        ATAU SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK
                                                                                        ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TIDAK
                                                                                        BENAR
              668             39/PMK.03/2010                               22 Feb           BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN
                                                                    2010                PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN
                                                                                        MEMBANGUN SENDIRI
              669             40/PMK.03/2010                               22 Feb           TATA CARA PENGHITUNGAN,
                                                                    2010                PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN
                                                                                        PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
                                                                                        PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK
                                                                                        BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            53/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        LUAR DAERAH PABEAN
              670             38/PMK.03/2010                               22 Feb           TATA CARA PEMBUATAN DAN TATA CARA
                                                                    2010                PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN FAKTUR
                                                                                        PAJAK
              671             SE-20/PJ/2010                                22 Feb           PROSEDUR KERJA PENGENAAN DAN
                                                                    2010                PERMINTAAN PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN
                                                                                        PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
                                                                                        DAN GAS BUMI
              672             39/PMK.03/2010                               22 Feb           BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN
                                                                    2010                PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN
                                                                                        MEMBANGUN SENDIRI
              673             SE-18/PJ./2010                               19 Feb           PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK
                                                                    2010                SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SPT
                                                                                        TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
              674             SE-19/PJ./2010                               19 Feb            ANTISIPASI PELAYANAN KEPADA WAJIB
                                                                    2010                PAJAK SETIAP TANGGAL BATAS AKHIR
                                                                                        PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA
                                                                                        (SPT MASA)
              675             KEP-76/PJ./2010                              18 Feb            SAAT MULAI PEMINDAHAN PENGELOLAAN
                                                                    2010                ADMINISTRASI PERPAJAKAN ATAS WAJIB PAJAK
                                                                                        DI WILAYAH KECAMATAN SETU KOTA
                                                                                        TANGERANG SELATAN
              676             PER-5/PJ./2010                               18 Feb           TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB
                                                                    2010                PAJAK, SUBJEK PAJAK, DAN OBJEK PAJAK DI
                                                                                        WILAYAH KECAMATAN SETU KOTA TANGERANG
                                                                                        SELATAN
              677             PER-4/PJ/2010                                15 Feb           TEMPAT LAIN SELAIN TEMPAT TINGGAL
                                                                    2010                ATAU TEMPAT KEDUDUKAN DAN/ATAU TEMPAT
                                                                                        KEGIATAN USAHA DILAKUKAN SEBAGAI TEMPAT
                                                                                        TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
                                                                                        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
                                                                                        PENJUALAN BARANG MEWAH
              678             34/PMK.02/2010                               12 Feb           TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN
                                                                    2010                NEGARA BUKAN PAJAK DARI DIVIDEN DAN SISA
                                                                                        SURPLUS BANK INDONESIA
              679             35/PMK.011/2010                              12 Feb           MEKANISME PAJAK PENGHASILAN
                                                                    2010                DITANGGUNG PEMERINTAH DAN
                                                                                        PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
                                                                                        PAJAK ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER
                                                                                        DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN
                                                                                        ENERGI/LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2010
              680             PER-3/PJ./2010                               11 Feb           TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK
                                                                    2010                PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG
                                                                                        PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK
                                                                                        GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM
                                                                                        NEGERI
              681             SE-17/PJ./2010                               11 Feb             PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2010                KEUANGAN NOMOR 25/PMK.011/2010 TENTANG
                                                                                        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                                        PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK
                                                                                        GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM
                                                                                        NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 DAN
                                                                                        PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        3/PJ./2010 TENTANG TATA CARA
                                                                                        PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
                                                                                        PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN
                                                                                        SEDERHANA DI DALAM NEGERI
              682             SE-15/PJ./2010                               4 Feb            RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB
                                                                    2010                DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2010
              683             SE-13/PJ./2010                               2 Feb            PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN
                                                                    2010                PENYAMPAIAN TEMPLATE DALAM BAHASA

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            54/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                                        TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK
                                                                                        BADAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                                        TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK
                                                                                        ORANG PRIBADI
              684             SE-9/PJ./2010                                1 Feb             PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2010                KEUANGAN NOMOR 2/PMK.03/2010 TENTANG
                                                                                        BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN
                                                                                        DARI PENGHASILAN BRUTO
              685             SE-12/PJ./2010                               1 Feb            PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2010                KEUANGAN NOMOR 240/PMK.03/2009 TENTANG
                                                                                        PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                                        KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG
                                                                                        TATA CARA PENGAWASAN,
                                                                                        PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA
                                                                                        PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
                                                                                        MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU
                                                                                        PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU
                                                                                        JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE
                                                                                        TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN
                                                                                        PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG
                                                                                        KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI
                                                                                        TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE
                                                                                        KAWASAN BEBAS
              686             SE-11/PJ./2010                               1 Feb            PENETAPAN RASIO TOTAL
                                                                    2010                BENCHMARKING TAHAP II
              687             SE-10/PJ/2010                                1 Feb            TARGET RASIO KEPATUHAN SPT
                                                                    2010                TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DAN SPT MASA
                                                                                        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA TAHUN 2010
              688             25/PMK.011/2010                              29 Jan           PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                    2010                PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK
                                                                                        GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM
                                                                                        NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
              689             24/PMK.011/2010                              29 Jan           PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                    2010                PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK
                                                                                        KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK
                                                                                        DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA
                                                                                        EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2010
              690             21/PMK.011/2010                              28 Jan           PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN
                                                                    2010                KEPABEANAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN
                                                                                        SUMBER ENERGI TERBARUKAN
              691             02/M-DAG/PER/1/2010                          26 Jan           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2010                PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/6/2009
                                                                                        TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN
                                                                                        PRODUK TEKSTIL
              692             10/PMK.07/2010                               25 Jan           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2010                KEUANGAN NOMOR 203/PMK.07/2009 TENTANG
                                                                                        ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB
                                                                                        PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2010
              693             15/PMK.03/2010                               25 Jan           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2010                KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG
                                                                                        PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI
                                                                                        INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT
                                                                                        PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL
                                                                                        YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN

              694             17/PMK.03/2010                               25 Jan           PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                    2010                ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                           55/750
                           DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        PASCABENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINSI
                                                                                        SUMATERA BARAT DAN SEBAGIAN PROVINSI
                                                                                        JAMBI
              695             16/PMK.03/2010                               25 Jan            TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK
                                                                    2010                PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN
                                                                                        BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT
                                                                                        PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN
                                                                                        HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
              696             09/PMK.07/2010                               25 Jan           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2010                KEUANGAN NOMOR 212/PMK.07/2009 TENTANG
                                                                                        ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB
                                                                                        PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2009
              697             01/M-DAG/PER/1/2010                          21 Jan           PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR
                                                                    2010                ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA
                                                                                        KELUAR
              698             07/PMK.011/2010                              18 Jan           BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
                                                                    2010                ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
                                                                                        MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA
                                                                                        KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA
                                                                                        SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK
                                                                                        TAHUN ANGGARAN 2010
              699             SE-6/PJ./2010                                15 Jan           PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2010
                                                                                        TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                                        JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009
                                                                                        TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN
                                                                                        PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                                        TAHUNAN
              700             PER-1/PJ./2010                               12 Jan            PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                    2010                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        19/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN
                                                                                        DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                                        TAHUNAN
              701             SE-05/PJ./2010                               12 Jan           PENEGASAN PERLAKUAN ADMINISTRASI
                                                                    2010                SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) UNTUK WAJIB
                                                                                        PAJAK (WP) DAN/ATAU PENGUSAHA KENA
                                                                                        PAJAK (PKP) PINDAH TERKAIT BEROPERASINYA
                                                                                        PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
                                                                                        PERPAJAKAN (PPDDP)
              702             SE-4/PJ./2010                                11 Jan           DUKUNGAN PROGRAM PEMBERANTASAN
                                                                    2010                MAFIA HUKUM
              703             SE-2/PJ./2010                                11 Jan            PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN
                                                                    2010                DALAM HAL TERJADI GANGGUAN PADA SISTEM
                                                                                        INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        (DJP)
              704             SE-3/PJ/2010                                 11 Jan            TATA CARA DISTRIBUSI DATA MODUL
                                                                    2010                PENERIMAAN NEGARA (MPN) KE SISTEM
                                                                                        INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        (SIDJP/SIPMOD)
              705             02/PMK.03/2010                               8 Jan            BIAYA PROMOSI YANG DAPAT
                                                                    2010                DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
              706             SE-1/PJ./2010                                6 Jan            PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR
                                                                    2010                JENDERAL PAJAK NOMOR SE-102/PJ./2010
                                                                                        TENTANG SOSIALISASI PENYAMPAIAN SPT
                                                                                        TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2009
              707             247/PMK.011/2009                             31 Des           PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN
                                                                    2009                PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG
                                                                                        IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU DALAM
                                                                                        RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE
                                                                                        PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             56/750
1/8/13         DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

         708     246/PMK.011/2009                           31 Des       PENCABUTAN PERATURAN MENTERI
                                                     2009            KEUANGAN NOMOR 31/PMK.011/2008 TENTANG
                                                                     PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                     PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK
                                                                     GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI UNTUK
                                                                     TAHUN ANGGARAN 2009
         709     240/PMK.03/2009                            30 Des       PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                     2009            KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG
                                                                     TATA CARA PENGAWASAN,
                                                                     PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA
                                                                     PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                     DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
                                                                     MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU
                                                                     PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU
                                                                     JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE
                                                                     TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN
                                                                     PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG
                                                                     KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI
                                                                     TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE
                                                                     KAWASAN BEBAS
         710     242/PMK.04/2009                            30 Des       PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                     2009            KEUANGAN NOMOR 47/PMK.04/2009 TENTANG
                                                                     TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
                                                                     BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH
                                                                     DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN
                                                                     BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
         711     SE-118/PJ./2009                            29 Des       PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
                                                     2009            PENYERAHAN AIR BERSIH
         712     234/PMK.03/2009                            29 Des       BIDANG PENANAMAN MODAL TERTENTU
                                                     2009            YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA
                                                                     DANA PENSIUN YANG DIKECUALIKAN SEBAGAI
                                                                     OBJEK PAJAK PENGHASILAN
         713     PER-66/PJ./2009                            21 Des        PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                     2009            DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER -
                                                                     34/PJ/2009 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                     TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK
                                                                     ORANG PRIBADI BESERTA PETUNJUK
                                                                     PENGISIANNYA
         714     SE-116/PJ./2009                            21 Des       KEBIJAKAN PEMERIKSAAN UNTUK
                                                     2009            TUJUAN LAIN
         715     PER-64/PJ./2009                            17 Des        PENETAPAN JUMLAH DAN SAAT
                                                     2009            TERUTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG
                                                                     PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN BERUPA
                                                                     KOMPENSASI TERMINASI DINI HAK EKSLUSIF
                                                                     PT TELKOM
         716     SE-115/PJ./2009                            17 Des       PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK DALAM
                                                     2009            UPAYA PENGAMANAN PENERIMAAN
                                                                     SEHUBUNGAN DENGAN AKHIR TAHUN
                                                                     ANGGARAN 2009
         717     PER-65/PJ./2009                            17 Des        PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUATAN
                                                     2009            JAMINAN DALAM BENTUK ESCROW ACCOUNT
                                                                     DAN PELUNASAN PAJAK BERIKUT SANKSI
                                                                     ADMINISTRASI BERUPA DENDA
         718     61/PJ./2009                                15 Des       RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
                                                     2009            PAJAK NOMOR: PER-61/PJ/2009 TENTANG TATA
                                                                     CARA PENERAPAN PERSETUJUAN
                                                                     PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
         719     SE-114/PJ/2009                             15 Des       PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR
                                                     2009            JENDERAL PAJAK NOMOR PER-61/PJ/2009
                                                                     TENTANG TATA CARA PENERAPAN
                                                                     PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK
                                                                     BERGANDA DAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                     JENDERAL PAJAK NOMOR PER-62/PJ/2009
                                                                     TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
                                                                                                                57/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK
                                                                                        BERGANDA
              720             PENG-10/PJ.09/2009                           11 Des            PENGAMBILAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                    2009                (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
              721             212/PMK.07/2009                              11 Des           ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL
                                                                    2009                PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29
                                                                                        WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
                                                                                        DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2009
              722             208/PMK.03/2009                              10 Des           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2009                KEUANGAN NOMOR 255/PMK.03/2008TENTANG
                                                                                        PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN
                                                                                        YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB
                                                                                        PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA
                                                                                        DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK
                                                                                        NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB
                                                                                        PAJAK MASUK BURSA DAN WAJIB PAJAK
                                                                                        LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN
                                                                                        DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN
                                                                                        BERKALA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG
                                                                                        PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
              723             SE-113/PJ/2009                               8 Des            PENEGASAN TATA CARA PENYELESAIAN
                                                                    2009                KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
              724             199/PMK.011/2009                             4 Des            PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2009                KEUANGAN NOMOR 223/PMK.011/2008
                                                                                        TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG
                                                                                        DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA
                                                                                        KELUAR
              725             PER-63/PJ./2009                              1 Des            BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN
                                                                    2009                TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK
                                                                                        SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN
                                                                                        SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
                                                                                        BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
              726             PER-63/PJ/2009                               1 Des            BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN
                                                                    2009                TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK
                                                                                        SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN
                                                                                        SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
                                                                                        BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
              727             SE-110/PJ./2009                              19 Nop            PERSIAPAN PELAKSANAAN PERATURAN
                                                                    2009                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER -
                                                                                        59/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR
                                                                                        SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,
                                                                                        SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN
                                                                                        BANGUNAN, DAN SURAT SETORAN BEA
                                                                                        PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
              728             SE-108/PJ./2009                              17 Nop           PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN HARTA
                                                                    2009                KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG
                                                                                        TERSIMPAN PADA BANK MILIK PENANGGUNG
                                                                                        PAJAK YANG NAMANYA TIDAK TERCANTUM
                                                                                        DALAM SURAT PAKSA
              729             68 TAHUN 2009                                16 Nop           TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
                                                                    2009                ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG
                                                                                        PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN,
                                                                                        TUNJANGAN HARI TUA DAN JAMINAN HARI TUA
                                                                                        YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
              730             177/PMK.04/2009                              16 Nop           PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2009                MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997
                                                                                        TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN
                                                                                        CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             58/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL,
                                                                                        SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
              731             SE-107/PJ./2009                              6 Nop            PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN
                                                                    2009                PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                                                                                        NOMOR PER-50/PJ/2009 TENTANG TATA CARA
                                                                                        PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA
                                                                                        KENA PAJAK DAN TATA CARA PENERBITAN
                                                                                        SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT
                                                                                        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI
                                                                                        PENGUSAHA KENA PAJAK YANG LOKASI
                                                                                        KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI KAWASAN
                                                                                        BEBAS
              732             PER-61/PJ./2009                              5 Nop            TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN
                                                                    2009                PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
              733             PER-62/PJ./2009                              5 Nop            PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
                                                                    2009                PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK
                                                                                        BERGANDA
              734             SE-106/PJ./2009                              4 Nop             PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2009                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ./2009
                                                                                        TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN
                                                                                        FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN
                                                                                        PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU
                                                                                        PASAL 26 SERTA BUKTI
                                                                                        PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA
              735             SE-104/PJ./2009                              30 Okt           PELAKSANAAN CETAK MASSAL SPPT,
                                                                    2009                STTS, DAN DHKP PBB TAHUN 2010
              736             PER-60/PJ./2009                              29 Okt           TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK
                                                                    2009                PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                                        PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BAHAN
                                                                                        BAKAR NABATI DI DALAM NEGERI
              737             SE-103/PJ./2009                              29 Okt            PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2009                KEUANGAN NOMOR 156/PMK.011/2009 PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                                        PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BAHAN
                                                                                        BAKAR NABATI DI DALAM NEGERI UNTUK
                                                                                        TAHUN ANGGARAN 2009 DAN PERATURAN
                                                                                        DIRJEN PAJAK NOMOR PER-60/PJ./2009 TATA
                                                                                        CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN
                                                                                        NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
                                                                                        PENYERAHAN BAHAN BAKAR NABATI DI DALAM
                                                                                        NEGERI

              738             KEP-122/PJ./2009                             22 Okt           REVISI DISTRIBUSI PERUBAHAN
                                                                    2009                RENCANA PENERIMAAN PPH NON MIGAS, PPN
                                                                                        & PPNBM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN
                                                                                        BPHTB TAHUN ANGGARAN 2009
              739             PER-59/PJ/2009                               22 Okt           BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN
                                                                    2009                PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT SETORAN
                                                                                        PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN
                                                                                        SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
                                                                                        TANAH DAN BANGUNAN
              740             42 TAHUN 2009                                15 Okt           PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-
                                                                    2009                UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG
                                                                                        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
                                                                                        DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
              741             42 TAHUN 2009                                15 Okt           SUSUNAN DALAM SATU NASKAH DARI
                                                                    2009                UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                                                                                        NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN
                                                                                        PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
                                                                                        SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             59/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
                                                                                        REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009
              742             39 TAHUN 2009                                14 Okt           KAWASAN EKONOMI KHUSUS
                                                                    2009
              743             SE-101/PJ./2009                              13 Okt            PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
                                                                    2009                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        58/PJ./2009 TENTANG TATA CARA
                                                                                        PENUNJUKKAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK
                                                                                        BUMI DAN BANGUNAN
              744             PER-58/PJ./2009                              13 Okt           TATA CARA PENUNJUKAN TEMPAT
                                                                    2009                PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
              745             PER-57/PJ/2009                               12 Okt           PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN
                                                                    2009                PAJAK NOMOR PER-31/PJ./2009 TENTANG
                                                                                        PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN,
                                                                                        PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN
                                                                                        DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN
                                                                                        ORANG PRIBADI
              746             SE-100/PJ/2009                               12 Okt           PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN
                                                                    2009                PENGHASILAN NETTO BAGI PETUGAS DINAS
                                                                                        LUAR ASURANSI DAN DISTRIBUTOR
                                                                                        PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU
                                                                                        DIRECT SELLING
              747             SE-98/PJ./2009                               12 Okt           PEMBAYARAN DAN PEMINDAHBUKUAN
                                                                    2009                HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
                                                                                        BANGUNAN MELALUI TEMPAT PEMBAYARAN
                                                                                        ELEKTRONIK PT BANK PEMBANGUNAN
                                                                                        DAERAH SUMATERA SELATAN
              748             SE-99/PJ./2009                               12 Okt           PEMBAYARAN DAN PEMINDAHBUKUAN
                                                                    2009                HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
                                                                                        BANGUNAN MELALUI TEMPAT PEMBAYARAN
                                                                                        ELEKTRONIK PT. BANK PEMBANGUNAN
                                                                                        DAERAH SUMATERA UTARA
              749             SE-96/PJ./2009                               5 Okt            RASIO TOTAL BENCHMARKING DAN
                                                                    2009                PETUNJUK PEMANFAATANNYA
              750             156/PMK.011/2009                             5 Okt            PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                    2009                PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BAHAN
                                                                                        BAKAR NABATI DI DALAM NEGERI UNTUK
                                                                                        TAHUN ANGGARAN 2009
              751             PER-56/PJ/2009                               5 Okt            TATA CARA PENGAJUAN DAN
                                                                    2009                PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN
                                                                                        ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
                                                                                        PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN
                                                                                        PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT
                                                                                        KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN
                                                                                        BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK
                                                                                        BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
              752             PER-55/PJ./2009                              2 Okt            TATA CARA PERMOHONAN DAN
                                                                    2009                PENETAPAN MASA MANFAAT SESUNGGUHNYA
                                                                                        ATAS HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN
                                                                                        UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
              753             SE-95/PJ./2009                               1 Okt            PENGAWASAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
                                                                    2009                BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH
              754             PER-54/PJ/2009                               1 Okt            TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
                                                                    2009                TERDAFTAR DAN/ATAU PENGUSAHA KENA
                                                                                        PAJAK TERDAFTAR DARI KANTOR PELAYANAN
                                                                                        PAJAK MADYA SEHUBUNGAN DENGAN
                                                                                        PERUBAHAN TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT
                                                                                        KEDUDUKAN DAN/ATAU TEMPAT KEGIATAN
                                                                                        USAHA

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            60/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              755             PER-53/PJ/2009                               30 Sep            BENTUK FORMULIR SURAT
                                                                    2009                PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN
                                                                                        FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN
                                                                                        PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU
                                                                                        PASAL 26 SERTA BUKTI
                                                                                        PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA
              756             154/PMK.03/2009                              30 Sep           PERUBAHAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2009                KEUANGAN NOMOR 246/PMK.03/2008 TENTANG
                                                                                        BEASISWA YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN
              757             153/PMK.03/2009                              29 Sep           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2009                KEUANGAN NOMOR 187/PMK03/2008TENTANG
                                                                                        TATACARA PEMOTONGAN, PENYETORAN,
                                                                                        PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
                                                                                        USAHA JASA KONSTRUKSI
              758             152/PMK.03/2009                              29 Sep           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2009                KEUANGAN NOMOR 181/PMK.03/2007 TENTANG
                                                                                        BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN,
                                                                                        SERTA TATA CARA PENGAMBILAN PENGISIAN,
                                                                                        PENANDATANGANAN, DAN PENYAMPAIAN
                                                                                        SURAT PEMBERITAHUAN
              759             PER-50/PJ./2009                              25 Sep           RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
                                                                    2009                PAJAK NOMOR PER-50/PJ./2009 TENTANG TATA
                                                                                        CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN
                                                                                        PENGUSAHA KENA PAJAK DAN TATA CARA
                                                                                        PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN
                                                                                        TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
                                                                                        YANG TEMPAT KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT
                                                                                        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI
                                                                                        KAWASAN BEBAS
              760             SE-90/PJ./2009                               24 Sep           KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE
                                                                    2009                KETETAPAN PER JENIS PAJAK
              761             SE-91/PJ./2009                               24 Sep           PERMINTAAN DATA PAJAK BUMI DAN
                                                                    2009                BANGUNAN ANTAR KANTOR PELAYANAN PAJAK
              762             150/PMK.011/2009                             24 Sep           PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS
                                                                    2009                IMPOR GULA
              763             151/PMK.011/2009                             24 Sep           PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN
                                                                    2009                PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK
                                                                                        PAKU
              764             PER-52/PJ/2009                               24 Sep           PENUNJUKAN PEMOTONG, TATA CARA
                                                                    2009                PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS
                                                                                        PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU
                                                                                        PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA, KECUALI
                                                                                        YANG DIATUR DALAM PASAL 4 AYAT (2)
                                                                                        UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG
                                                                                        DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR
                                                                                        NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI
                                                                                        INDONESIA
              765             28 TAHUN 2009                                15 Sep           PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
                                                                    2009
              766             SE-89/PJ./2009                               14 Sep           TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK
                                                                    2009                NON EFEKTIF
              767             SE-89/PJ./2009                               14 Sep           TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK
                                                                    2009                NON EFEKTIF
              768             40/M-DAG/PER/9/2009                          14 Sep           VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS
                                                                    2009                IMPOR KACA LEMBARAN
              769             41/M-DAG/PER/9/2009                          14 Sep           KETENTUAN EKSPOR KOPI
                                                                    2009

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            61/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              770             SE-85/PJ.04/2009                             7 Sep            RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR
                                                                    2009                JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ.04/2009
                                                                                        TENTANG INSENTIF JURU SITA PAJAK
              771             PER-51/PJ./2009                              7 Sep            TATA CARA PEMBERIAN DAN PENETAPAN
                                                                    2009                BESARAN KUPON MAKANAN DAN/ATAU
                                                                                        MINUMAN BAGI PEGAWAI, KRITERIA DAN TATA
                                                                                        CARA PENETAPAN DAERAH TERTENTU DAN
                                                                                        BATASAN MENGENAI SARANA DAN FASILITAS DI
                                                                                        LOKASI KERJA
              772             SE-87/PJ./2009                               7 Sep            PENGANTAR PERATURAN DIRJEN PAJAK
                                                                    2009                NOMOR PER-49/PJ./2009 TENTANG TATA CARA
                                                                                        PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
              773             SE-86/PJ./2009                               7 Sep            PENJELASAN MENGENAI PPN ATAS
                                                                    2009                IMPOR/PENYERAHAN KAPAL TONGKANG
              774             PER-49/PJ./2009                              7 Sep            TATA CARA PENGAJUAN DAN
                                                                    2009                PENYELESAIAN KEBERATAN
              775             PER-48/PJ./2009                              7 Sep             TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN
                                                                    2009                TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU
                                                                                        KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN
                                                                                        TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-
                                                                                        UNDANGAN PERPAJAKAN
              776             SE-84/PJ./2009                               7 Sep            PENGANTAR PERATURAN DIRJEN PAJAK
                                                                    2009                NOMOR PER-48/PJ./2009 TENTANG TATA CARA
                                                                                        PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN
                                                                                        HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN
                                                                                        KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN
                                                                                        PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
              777             PER-50/PJ./2009                              7 Sep            TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN
                                                                    2009                PENGUSAHA KENA PAJAK DAN TATA CARA
                                                                                        PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN
                                                                                        TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
                                                                                        YANG TEMPAT KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT
                                                                                        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI
                                                                                        KAWASAN BEBAS

              778             SE-88/PJ./2009                               7 Sep             PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2009                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ./2009
                                                                                        TENTANG TATA CARA PENCABUTAN
                                                                                        PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DAN
                                                                                        TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
                                                                                        PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN
                                                                                        NILAI TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA
                                                                                        PAJAK YANG TEMPAT KEGIATAN USAHA ATAU
                                                                                        TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        TERUTANG DI KAWASAN BEBAS
              779             SE-83/PJ./2009                               1 Sep            REVIU (PENELAAHAN) DAN PENELAAHAN
                                                                    2009                SEJAWAT (PEER REVIEW)
              780             S-428/PJ.09/2009                             1 Sep            SOSIALIASI TEMPAT DAN CARA LAIN
                                                                    2009                PENGAMBILAN SPT
              781             PER-47/PJ./2009                              1 Sep            PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
                                                                    2009                BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK
                                                                                        YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI
                                                                                        BIDANG PERPAJAKAN
              782             SE-82/PJ./2009                               31 Ags            PENEGASAN TATA CARA PENYAMPAIAN
                                                                    2009                SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU
                                                                                        PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN
                                                                                        PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                                        TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK (E-FILING)
                                                                                        MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
                                                                                        APLIKASI (ASP)
              783             P-34/BC/2009                                 31 Ags           PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN
                                                                    2009                DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..
1/8/13         DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                     BUKAN PAJAK (PNBP) EKSPOR DI KANTOR
                                                                     PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG
                                                                     PRIOK
         784     38/M-DAG/PER/8/2009                        31 Ags       PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                     2009            PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009
                                                                     TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB
                                                                     MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT
         785     143.1/PMK.01/2009                          31 Ags       PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
                                                     2009            MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.01/2008
                                                                     TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
                                                                     DEPARTEMEN KEUANGAN
         786     SE-80/PJ./2009                             27 Ags        PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN
                                                     2009            YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN
                                                                     DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
                                                                     BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
                                                                     WAJIB PAJAK YANG USAHA POKOKNYA
                                                                     MELAKUKAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
                                                                     DAN/ATAU BANGUNAN
         787     PER-46/PJ./2009                            24 Ags       TATA CARA PENGAJUAN DAN
                                                     2009            PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN
                                                                     PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
         788     SE-77/PJ/2009                              24 Ags       PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
                                                     2009            PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI
                                                                     DAN BANGUNAN
         789     130/PMK.03/2009                            18 Ags       TATA CARA PENGHENTIAN PENYIDIKAN
                                                     2009            TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
                                                                     UNTUK KEPENTINGAN NEGARA

         790     128/PMK.011/2009                           18 Ags       PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                     2009            KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2008
                                                                     TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS
                                                                     IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA
                                                                     PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
                                                                     INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
                                                                     UNTUK KEPENTINGAN UMUM
         791     PER-45/PJ./2009                            13 Ags       PEDOMAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,
                                                     2009            PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN DATA
         792     203/PJ/2009                                13 Ags       TERTIB ADMINISTRASI DALAM PROSES
                                                     2009            KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN
                                                                     DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
         793     PER-43/PJ./2009                            24 Jul        BENTUK FORMULIR SURAT
                                                     2009            PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN
                                                                     FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT
                                                                     PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN
                                                                     PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU
                                                                     PASAL 26 SERTA BUKTI
                                                                     PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA
         794     PER-42/PJ./2009                            24 Jul        TATA CARA PEMBERIAN DAN
                                                     2009            PENATAUSAHAAN FASILITAS PAJAK
                                                                     PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                     ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS
                                                                     PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI
                                                                     DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN
                                                                     KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI
                                                                     NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
                                                                     KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
                                                                     PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN
                                                                     TSUNAMI YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH LUAR
                                                                     NEGERI YANG PELAKSANAANNYA BELUM
                                                                     SELESAI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 MARET
                                                                     2009
         795     PER-44/PJ/2009                             24 Jul       PELAKSANAAN PENGAKUAN SISA LEBIH
                                                     2009            YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU
                                                                     LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM
                                                                                                               63/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG
                                                                                        PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG
                                                                                        DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN
              796             PER-41/PJ./2009                              19 Jul            PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                    2009                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
                                                                                        44/PJ./2008 TENTANG TATA CARA
                                                                                        PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
                                                                                        DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA
                                                                                        PAJAK, PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN
                                                                                        WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA
                                                                                        PAJAK
              797             SE-68/PJ./2009                               13 Jul            TARGET RASIO PENYAMPAIAN SPT
                                                                    2009                TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PADA TAHUN
                                                                                        2009
              798             672/KM.1/2009                                13 Jul           PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE
                                                                    2009                SURAT PADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK
              799             673/KM.1/2009                                13 Jul           PENETAPAN CAP DINAS PADA INSTANSI
                                                                    2009                VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              800             SE-65/PJ./2009                               7 Jul 2009       KAMPANYE PENINGKATAN KEPATUHAN
                                                                                        PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH ORANG
                                                                                        PRIBADI
              801             SE-64/PJ./2009                               7 Jul 2009       PEKERJA YANG MEMPEROLEH PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN PPH PASAL 21 DITANGGUNG
                                                                                        PEMERINTAH
              802             KEP-80/PJ./2009                              7 Jul 2009       PENAMBAHAN WP TERTENTU DAN ATAU
                                                                                        PKP PADA KPP WP BESAR OP
              803             PER-40/PJ/2009                               7 Jul 2009       TATA CARA PENGEMBALIAN
                                                                                        PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI WAJIB
                                                                                        PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN
                                                                                        TERTENTU
              804             KEP-79/PJ./2009                              2 Jul 2009       HASIL SELEKSI KPP PERCONTOHAN
                                                                                        TINGKAT DJP THN 2009
              805             PER-39/PJ./2009                              2 Jul 2009       SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA
                                                                                        PETUNJUK PENGISIANNYA
              806             SE-02/PJ.07/2009                             1 Jul 2009       PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN
                                                                                        SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR (SPUH)
                                                                                        DAN PEMBUKUAN, CATATAN, DATA, INFORMASI
                                                                                        ATAU KETERANGAN LAIN DALAM PROSES
                                                                                        KEBERATAN
              807             29/M-DAG/PER/6/2009                          30 Jun           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2009                PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/4/2005
                                                                                        TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN,
                                                                                        PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU DAN CAKRAM
                                                                                        OPTIK
              808             SE-62/PJ/2009                                25 Jun           PENYAMPAIAN PER-32/PJ./2009 TENTANG
                                                                    2009                BENTUK FORMULIR SPT
              809             27/M-DAG/PER/6/2009                          24 Jun           LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG
                                                                    2009                SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK
                                                                                        INDONESIA
              810             PER-38/PJ/2009                               23 Jun           TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT
                                                                    2009                SETORAN PAJAK
              811             SE-61/PJ./2009                               23 Jun           PENANDATANGANAN SPPT PBB
                                                                    2009
              812             25/M-DAG/PER/6/2009                          23 Jun           PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR
                                                                    2009                ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA
                                                                                        KELUAR
              813             26/M-DAG/PER/6/2009                          23 Jun           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             64/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                    2009                PERDAGANGAN NOMOR 58/M-DAG/PER/12/2008
                                                                                        TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON
                                                                                        BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)
              814             SE-60/PJ./2009                               23 Jun           PEMBENAHAN DATA MASTER FILE WAJIB
                                                                    2009                PAJAK
              815             23/M-DAG/PER/6/2009                          19 Jun          KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN
                                                                    2009                PRODUK TEKSTIL
              816             110/PMK.03/2009                              17 Jun           PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI
                                                                    2009                DAN BANGUNAN
              817             111/PMK.03/2009                              17 Jun           TATA CARA PENGURANGAN ATAU
                                                                    2009                PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
                                                                                        BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN
                                                                                        HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN
                                                                                        PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT
                                                                                        KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,
                                                                                        SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN
                                                                                        BANGUNAN, SURAT KETETAPAN BEA
                                                                                        PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
                                                                                        BANGUNAN, ATAU SURAT TAGIHAN BEA
                                                                                        PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
                                                                                        BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
              818             PER-37/PJ./2009                              16 Jun            PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                    2009                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        27/PJ./2009 TENTANG TATA CARA
                                                                                        PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU
                                                                                        PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA
                                                                                        PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU
                                                                                        PENGUSAHA KENA PAJAK KE KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ORANG
                                                                                        PRIBADI
              819             107/PMK.04/2009                              12 Jun            PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
                                                                    2009                PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN
                                                                                        MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU
                                                                                        CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG
                                                                                        DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN
                                                                                        BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI
                                                                                        KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
                                                                                        NEGARA
              820             103/PMK.03/2009                              10 Jun           PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
                                                                    2009                MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004
                                                                                        TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG
                                                                                        TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN
                                                                                        BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK
                                                                                        PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
              821             104/PMK.03/2009                              10 Jun           BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN YANG
                                                                    2009                DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN
                                                                                        BRUTO
              822             105/PMK.03/2009                              10 Jun            PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK
                                                                    2009                DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN
                                                                                        DARI PENGHASILAN BRUTO
              823             106/PMK.06/2009                              10 Jun           TATA CARA PENGUSULAN,
                                                                    2009                PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
                                                                                        DEWAN DIREKTUR LEMBAGA PEMBIAYAAN
                                                                                        EKSPOR INDONESIA
              824             121/PMK.03/2009                              10 Jun           PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                    2009                DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
                                                                                        ATAS PROYEK PEMERINTAH UNTUK
                                                                                        REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH
                                                                                        DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI
                                                                                        NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
                                                                                        KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
                                                                                        PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN
                                                                                        TSUNAMI YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH LUAR
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..
                                            NEGERI YANG PELAKSANAANNYA BELUM
                                            SELESAI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 MARET
                                            2009
825   PER-35/PJ./2009              8 Jun        PERUBAHAN PER-9/PJ./2008 TENTANG
                            2009            TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK
                                            TERTENTU
826   PER-36/PJ/2009               8 Jun         PERUBAHAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-
                            2009            15/PJ./2009 TENTANG TEMPAT PPN TERUTANG
                                            BAGI PKP YANG DIKUKUHKAN PADA KPP WP
                                            BESAR ATAU KPP MADYA
827   SE-59/PJ./2009               5 Jun        PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA
                            2009            PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN DAN
                                            PROTOKOL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
                                            INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS
                                            MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
                                            YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK
                                            ATAS PENGHASILAN
828   SE-58/PJ./2009               4 Jun        PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                            2009            JENDERAL PAJAK NOMOR PER-33/PJ./2009
                                            TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN
                                            ATAS PENGHASILAN BERUPA ROYALTI DARI
                                            HASIL KARYA SINEMATOGRAFI
829   40 TAHUN 2009                4 Jun        PERUBAHAN PP 51 TAHUN 2008 PAJAK
                            2009            PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
                                            USAHA JASA KONSTRUKSI
830   PER-33/PJ./2009              4 Jun        PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
                            2009            PENGHASILAN BERUPA ROYALTI DARI HASIL
                                            KARYA SINEMATOGRAFI
831   PER-34/PJ./2009              4 Jun        SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                            2009            PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
                                            BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
832   04/DAGLU/PER/6/2009          1 Jun         PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                            2009            DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR
                                            NEGERI NOMOR 03/DAGLU/PER/4/2009
                                            TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
                                            PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
                                            13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN
                                            ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
                                            NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG
                                            KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS
833   38 TAHUN 2009                28 Mei       JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
                            2009            PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
                                            BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN
                                            HAK ASASI MANUSIA
834   SE-03/PJ.04/2009             27 Mei       KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK
                            2009
835   PER-31/PJ/2009               25 Mei       PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
                            2009            PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
                                            PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU
                                            PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN
                                            DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN
                                            ORANG PRIBADI
836   SE-51/PJ./2009               25 Mei       PELAKSANAAN PERMINTAAN INFORMASI
                            2009            KE LUAR NEGERI DALAM RANGKA
                                            PENCEGAHAN PENGHINDARAN DAN
                                            PENGELAKAN PAJAK
837   SE-53/PJ./2009               25 Mei        JUMLAH BRUTO SEBAGAIMANA DIMAKSUD
                            2009            DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2
                                            UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
                                            TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA
                                            TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
                                            DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
                                            2008
1/8/13         DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

         838     SE-54/PJ/2009                              25 Mei       PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                     2009            KEUANGAN NOMOR 55/PMK.03/2009 TENTANG
                                                                     BENTUK, UKURAN, DAN WARNA BENDA
                                                                     MATERAI
         839     SE-57/PJ./2009                             25 Mei       PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
                                                     2009            PENGHASILAN WARGA NEGARA INDONESIA
                                                                     YANG BEKERJA SEBAGAI OFFICIAL PADA
                                                                     BADAN-BADAN INTERNASIONAL DARI
                                                                     PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
         840     SE-56/PJ./2009                             25 Mei       PENYAMPAIAN DAN PENEGASAN ATAS
                                                     2009            PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                     JENDERAL PAJAK NOMOR PER-12/PJ./2009
                                                                     TENTANG TATA CARA PENGAJUAN
                                                                     PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN
                                                                     PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
                                                                     PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
         841     SE-50/PJ./2009                             25 Mei       TATA CARA PENERBITAN SURAT
                                                     2009            KETERANGAN BEBAS PEMBAYARAN PAJAK
                                                                     PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL BAGI
                                                                     WAJIB PAJAK BADAN, TERMASUK KOPERASI,
                                                                     YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN
                                                                     TRANSAKSI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
                                                                     DAN/ATAU BANGUNAN

         842     PER-32/PJ/2009                             25 Mei       BENTUK FORMULIR SURAT
                                                     2009            PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN
                                                                     PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DAN BUKTI
                                                                     PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK
                                                                     PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
         843     96/PMK.03/2009                             15 Mei       JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK
                                                     2009            DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN
                                                                     BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
         844     91/PMK.02/2009                             8 Mei        TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN
                                                     2009            DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA
                                                                     BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI
                                                                     PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK
                                                                     KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR
                                                                     KEGIATAN KEHUTANAN
         845     93/PMK.06/2009                             8 Mei        PENGELOLAAN ASET EKS KELOLAAN PT
                                                     2009            PERUSAHAAN PENGELOLA ASET ( PERSERO)
                                                                     OLEH MENTERI KEUANGAN
         846     03/DAGLU/PER/4/2009                        1 Mei         PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
                                                     2009            MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-
                                                                     DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS
                                                                     PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
                                                                     12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN
                                                                     IMPOR DAN EKSPOR BERAS
         847     922/KM.4/2009                              28 Apr       PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK
                                                     2009            PENGHITUNGAN BEA KELUAR
         848     PER-30/PJ./2009                            27 Apr        TATA CARA PEMBERIAN PENGECUALIAN
                                                     2009            DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN ATAU
                                                                     PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
                                                                     PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS
                                                                     TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
         849     SE-48/PJ./2009                             27 Apr       PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                     2009            JENDERAL PAJAK NOMOR 30/PJ./2009
                                                                     TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
                                                                     PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN
                                                                     PEMBAYARAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK
                                                                     PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
                                                                     PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
                                                                     BANGUNAN
         850     SE-47/PJ./2009                             27 Apr       PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH
                                                     2009            NO 28 TAHUN 2009 TENTANG PERLAKUAN
                                                                                                              67/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
                                                                                        PENYERAHAN JASA KEBANDARUDARAAN
                                                                                        TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN
                                                                                        UDARA NIAGA UNTUK PENGOPERASIAN
                                                                                        PESAWAT UDARA YANG MELAKUKAN
                                                                                        PENERBANGAN LUAR NEGERI
              851             PER-29/PJ./2009                              27 Apr            PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
                                                                    2009                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
                                                                                        16/PJ./2005 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
                                                                                        PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
                                                                                        TANAH DAN BANGUNAN
              852             KEP-64/PJ./2009                              27 Apr            PENCABUTAN IZIN PRAKTEK KONSULTAN
                                                                    2009                PAJAK ATAS NAMA KONSULTAN PAJAK YANG
                                                                                        MENINGGAI. DUNIA ATAU TELAH MENCAPAI
                                                                                        USIA 70 (TUJUH PULUH) TAHUN
              853             SE-46/PJ./2009                               22 Apr          PEMBERIAN DISKON BAGI PEMILIK KARTU
                                                                    2009                NPWP
              854             80/PMK.03/2009                               22 Apr           SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU
                                                                    2009                DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA
                                                                                        YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN
                                                                                        DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN
                                                                                        PENGEMBANGAN, YANG DIKECUALIKAN DARI
                                                                                        OBJEK PAJAK PENGHASILAN
              855             81/PMK.03/2009                               22 Apr           PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA
                                                                    2009                CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN
                                                                                        SEBAGAI BIAYA
              856             82/PMK.03/2009                               22 Apr           PERATURAN MENTERI KEUANGAN
                                                                    2009                TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
                                                                                        PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI
                                                                                        PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI
                                                                                        INDONESIA, KECUALI YANG DIATUR DALAM
                                                                                        PASAL 4 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU
                                                                                        DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
                                                                                        SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA
              857             83/PMK.03/2009                               22 Apr            PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
                                                                    2009                BAGI SELURUH PEGAWAI SERTA
                                                                                        PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK
                                                                                        NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH
                                                                                        TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN
                                                                                        PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT
                                                                                        DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
                                                                                        PEMBERI KERJA
              858             SE-45/PJ./2009                               21 Apr           PENYEMPURNAAN TATA CARA
                                                                    2009                PENGENAAN PBB SEKTOR PERKEBUNAN
              859             140/KMK/03/2009                              21 Apr           PENUGASAN KEPADA PEJABAT/PEGAWAI
                                                                    2009                DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM
                                                                                        RANGKA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN
                                                                                        BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH
                                                                                        PABEAN KE KAWASAN BEBAS
              860             28/PJ/2009                                   20 Apr            PELAKSANAAN KETENTUAN PERALIHAN
                                                                    2009                PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN
                                                                                        2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
                                                                                        PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN
                                                                                        1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
                                                                                        PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
                                                                                        BANGUNAN
              861             PENG-07/PJ.09/2009                           16 Apr           PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN
                                                                    2009                PAJAK (KPP) WAJIB PAJAK BESAR ORANG
                                                                                        PRIBADI
              862             PENG - 06/PJ.09/2009                         14 Apr           PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                    2009                TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             68/750
                                        BADAN
863   SE-44/PJ./2009           13 Apr       TARGET PENAMBAHAN NPWP MELALUI
                        2009            EKSTENSIFIKASI WP OP TAHUN 2009
864   KEP-53/PJ./2009          8 Apr        TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK
                        2009            TERTENTU DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN
                                        USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
                                        TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                        WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI
865   KEP-54/PJ./2009          8 Apr        PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KODE
                        2009            KANTOR, KODE SURAT, DAN CAP DINAS
                                        SEMENTARA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB
                                        PAJAK BESAR ORANG PRIBADI

866   35/PMK.011/2009          8 Apr        BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
                        2009            ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH
                                        INDUSTRI TELEMATIKA UNTUK TAHUN
                                        ANGGARAN 2009
867   73/PMK.01/2009           8 Apr        PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
                        2009            MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.01/2008
                                        TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
                                        DEPARTEMEN KEUANGAN
868   SE-42/PJ/2009            7 Apr        PENYAMPAIAN DAN PENEGASAN ATAS
                        2009            PELAKSANAAN PMK 238/PMK.03/2008 TENTANG
                                        TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
                                        PEMBERIAN PENURUNAN TARIF BAGI WAJIB
                                        PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG
                                        BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
869   PER-27/PJ./2009          7 Apr        TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB
                        2009            PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
                                        DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
                                        DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK KE
                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK
                                        BESAR ORANG PRIBADI
870   SE-43/PJ./2009           7 Apr        PERLAKUAN BPHTB TERHADAP
                        2009            PENGGANTIAN NAMA BADAN HUKUM
                                        PEMEGANG HAK ATAS TANAH
871   KEP-52/PJ./2009          7 Apr        PERPANJANGAN MASA TUGAS DAN
                        2009            PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA TIM
                                        ASSESSMENT CENTER DIREKTORAT
                                        JENDERAL PAJAK
872   62/PMK.01/2009           1 Apr        ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI
                        2009            VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
873   SE-36/PJ./2009           30 Mar        HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
                        2009            SEHUBUNGAN DENGAN DITETAPKANNYA
                                        PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                                        NOMOR PER-22/PJ./2009 TENTANG
                                        PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK
                                        PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG
                                        PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA
                                        PADA PEMBERI KERJA YANG BERUSAHA PADA
                                        KATEGORI USAHA TERTENTU SEBAGAIMANA
                                        TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
                                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                        26/PJ./2009
874   SE-40/PJ./2009           30 Mar       PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK
                        2009            SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT
                                        PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                        PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPH) BADAN
875   SE-37/PJ./2009           30 Mar       PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH
                        2009            NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERLAKUAN
                                        KEPABEANAN, PERPAJAKAN DAN CUKAI SERTA
                                        PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN
                                        PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK
                                                                                        SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
                                                                                        PELABUHAN BEBAS DAN PERATURAN MENTERI
                                                                                        KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG
                                                                                        TATA CARA PENGAWASAN,
                                                                                        PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA
                                                                                        PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
                                                                                        MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU
                                                                                        PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU
                                                                                        JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE
                                                                                        TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN
                                                                                        PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG
                                                                                        KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI
                                                                                        TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE
                                                                                        KAWASAN BEBAS
              876             SE-39/PJ./2009                               30 Mar           TATA CARA ENDORSEMENT, PEREKAMAN,
                                                                    2009                PEMBERKASAN DAN ANALISA DOKUMEN
                                                                                        PEMBERITAHUAN PABEAN DI KAWASAN BEBAS
                                                                                        BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
                                                                                        KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009
              877             SE-35/PJ./2009                               27 Mar           PENEGASAN MENGENAI BATAS WAKTU
                                                                    2009                PENYAMPAIAN DAN PELUNASAN KEKURANGAN
                                                                                        PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG
                                                                                        BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPH TAHUN
                                                                                        PAJAK 2008
              878             54/PMK.03/2009                               27 Mar           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2009                KEUANGAN NOMOR 193/PMK.03/2007 TENTANG
                                                                                        BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA,
                                                                                        JUMLAH PENYERAHAN, DAN JUMLAH LEBIH
                                                                                        BAYAR BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI
                                                                                        PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT
                                                                                        DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN
                                                                                        KELEBIHAN PAJAK
              879             12/M-DAG/PER/3/2009                          27 Mar           PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN
                                                                    2009                PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR
                                                                                        NEGERI KEPADA BADAN PENGUSAHAAN
                                                                                        KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
                                                                                        PELABUHAN BEBAS BATAM, BADAN
                                                                                        PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
                                                                                        BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN, DAN
                                                                                        BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
                                                                                        PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
                                                                                        BEBAS KARIMUN
              880             55/PMK.03/2009                               27 Mar           BENTUK, UKURAN, DAN WARNA BENDA
                                                                    2009                METERAI
              881             16 TAHUN 2009                                25 Mar           PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
                                                                    2009                PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5
                                                                                        TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
                                                                                        ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
                                                                                        TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
                                                                                        PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG
              882             28 TAHUN 2009                                24 Mar           PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                    2009                ATAS PENYERAHAN JASA KEBANDARUDARAAN
                                                                                        TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN
                                                                                        UDARA NIAGA UNTUK PENGOPERASIAN
                                                                                        PESAWAT UDARA YANG MELAKUKAN
                                                                                        PENERBANGAN LUAR NEGERI
              883             32 TAHUN 2009                                24 Mar           TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
                                                                    2009
              884             SE-33/PJ./2009                               23 Mar            HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
                                                                    2009                SEHUBUNGAN DENGAN DITETAPKANNYA PER-
                                                                                        10/PJ/2009 TENTANG PENGURANGAN
                                                                                        BESARNYA PPH PASAL 25 DALAM TAHUN 2009
                                                                                        BAGI WP YANG MENGALAMI PERUBAHAN

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            70/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        KEADAAN USAHA ATAU KEGIATAN USAHA
              885             49/PMK.03/2009                               18 Mar           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2009                KEUANGAN NOMOR 43/PMK.03/2009 TENTANG
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG
                                                                                        PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA
                                                                                        PADA KATEGORI USAHA TERTENTU

              886             PER-26/PJ./2009                              18 Mar           PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2009                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-22/PJ./2009
                                                                                        TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG
                                                                                        PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA
                                                                                        PADA PEMBERI KERJA YANG BERUSAHA PADA
                                                                                        KATEGORI USAHA TERTENTU
              887             PER-25/PJ./2009                              16 Mar           TATA CARA PENGAJUAN DAN
                                                                    2009                PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN
                                                                                        BANGUNAN
              888             SE-32/PJ./2009                               16 Mar            PETUNJUK PELAKSANAAN PER-
                                                                    2009                25/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN
                                                                                        DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI
                                                                                        DAN BANGUNAN
              889             PER-24/PJ/2009                               16 Mar            TATA CARA PENDAFTARAN NPWP
                                                                    2009                DAN/ATAU PENGUKUHAN PKP DAN
                                                                                        PERUBAHAN DATA WP DAN/ATAU PKP DENGAN
                                                                                        SISTEM E-REGISTRATION
              890             SE-30/PJ./2009                               16 Mar           PENYAMPAIAN PER-24/PJ./2009 TENTANG
                                                                    2009                TATA CARA PENDAFTARAN NPWP DAN/ATAU
                                                                                        PENGUKUHAN PKP DAN PERUBAHAN DATA WP
                                                                                        DAN/ATAU PKP DENGAN SISTEM E-
                                                                                        REGISTRATION
              891             PER-23/PJ./2009                              12 Mar            PERUBAHAN KEDUA ATAS KEP-
                                                                    2009                523/PJ/2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA
                                                                                        PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA
                                                                                        PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
                                                                                        OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG
                                                                                        BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN,
                                                                                        PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN
                                                                                        ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK
                                                                                        KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA
                                                                                        DARI PEDAGANG PENGUMPU
              892             46/PMK.04/2009                               5 Mar            PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM
                                                                    2009                RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
                                                                                        BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH
                                                                                        DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN
                                                                                        BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
              893             47/PMK.04/2009                               5 Mar            TATA CARA PEMASUKAN DAN
                                                                    2009                PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI
                                                                                        KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI
                                                                                        KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
                                                                                        PELABUHAN BEBAS
              894             45/PMK.03/2009                               5 Mar            TATA CARA PENGAWASAN,
                                                                    2009                PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA
                                                                                        PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
                                                                                        MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU
                                                                                        PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU
                                                                                        JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE
                                                                                        TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN
                                                                                        PEMASUKAN DAN/ ATAU PENYERAHAN BARANG
                                                                                        KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI
                                                                                        TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE
                                                                                        KAWASAN BEBAS
              895             PER-22/PJ./2009                              4 Mar            PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK
                                                                    2009                PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             71/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA
                                                                                        PADA PEMBERI KERJA YANG BERUSAHA PADA
                                                                                        KATEGORI USAHA TERTENTU
              896             SE-02/PJ.03/2009                             3 Mar            KEWAJIBAN MEMILIKI NOMOR POKOK
                                                                    2009                WAJIB PAJAK BAGI PEDAGANG PENGUMPUL
              897             43/PMK.03/2009                               3 Mar            PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
                                                                    2009                DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
                                                                                        PENGHASILAN PEKERJA PADA KATAGORI
                                                                                        TERTENTU
              898             25 TAHUN 2009                                3 Mar            PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA
                                                                    2009                BERBASIS SYARIAH
              899             PER-21/PJ./2009                              2 Mar            TATA CARA PENYAMPAIAN
                                                                    2009                PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN TAHUNAN
              900             SE-25/PJ./2009                               2 Mar            PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2009                JENDERAL PAJAK NOMOR 21/PJ./2009
                                                                                        TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN
                                                                                        PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN TAHUNAN
              901             PER-20/PJ./2009                              2 Mar            PEDOMAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,
                                                                    2009                PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DATA
              902             SE-27/PJ./2009                               2 Mar             PETUNJUK PELAKSANAAN PER-
                                                                    2009                20/PJ./2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI
                                                                                        PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN, DAN
                                                                                        PENGAWASAN DATA
              903             SE-26/PJ/2009                                2 Mar             PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2009                KEUANGAN NOMOR 14/PMK.03/2009 TENTANG
                                                                                        PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
                                                                                        MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000
                                                                                        TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA
                                                                                        NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA
                                                                                        PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
                                                                                        BANGUNAN
              904             SE-24/PJ./2009                               27 Feb            PENYAMPAIAN PER-19/PJ./2009 TENTANG
                                                                    2009                TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN
                                                                                        SPT TAHUNAN
              905             PER-19/PJ./2009                              25 Feb           TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN
                                                                    2009                PENGOLAHAN SPT TAHUNAN
              906             PER-18/PJ/2009                               25 Feb           PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2009                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43/PJ/2008
                                                                                        TENTANG POJOK PAJAK DAN MOBIL PAJAK
              907             SE-23/PJ./2009                               24 Feb           PERUBAHAN SE-70/PJ/2008 TENTANG
                                                                    2009                PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN
                                                                                        PENDAFTARAN NPWP
              908             PER-14/PJ./2009                              24 Feb            PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
                                                                    2009                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
                                                                                        53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN,
                                                                                        PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN
                                                                                        PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG
                                                                                        PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK
                                                                                        KE LUAR NEGERI
              909             SE-22/PJ./2009                               24 Feb            PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2009                JENDERAL PAJAK NOMOR 14/PJ/2009 TENTANG
                                                                                        PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
                                                                                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
                                                                                        53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN,
                                                                                        PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN
                                                                                        PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG
                                                                                        PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK
                                                                                        KE LUAR NEGERI

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                              72/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              910             PER-15/PJ/2009                               24 Feb           TEMPAT PPN TERUTANG BAGI PKP YANG
                                                                    2009                DIKUKUHKAN PADA KPP WP BESAR ATAU KPP
                                                                                        MADYA
              911             SE-20/PJ./2009                               24 Feb           PENGGUNAAN FORMULIR SPT MASA
                                                                    2009                SESUAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
                                                                                        PAJAK NOMOR: KEP-108/PJ./1996 TENTANG
                                                                                        BENTUK FORMULIR
                                                                                        PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH
                                                                                        BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
                                                                                        PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                                                                                        NOMOR: PER-42/PJ./2008 UNTUK PELAPORAN
                                                                                        PAJAK TAHUN 2009
              912             SE-21/PJ./2009                               24 Feb            PENEGASAN SEHUBUNGAN PER-
                                                                    2009                7/PJ/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PER-
                                                                                        24/PJ/2008 TENTANG SPT PPH WAJIB PAJAK
                                                                                        BADAN DAN SPT PPH WAJIB PAJAK ORANG
                                                                                        PRIBADI BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
              913             PER-18/PJ./2009                              24 Feb           PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2009                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43/PJ./2008
                                                                                        TENTANG POJOK PAJAK DAN MOBIL
              914             PER-16/PJ./2009                              24 Feb            PELAKSANAAN ANALISIS RISIKO DALAM
                                                                    2009                RANGKA PEMERIKSAAN ATAS SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN
                                                                                        NILAI LEBIH BAYAR
              915             SE-02/PJ.04/2009                             24 Feb           RENCANA DAN STRATEGI PENYELESAIAN
                                                                    2009                PEMERIKSAAN TAHUN 2009
              916             PER-17/PJ./2009                              24 Feb           PETUNJUK PEIAKSANAAN PEMERIKSAAN
                                                                    2009                ATAS SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI LEBIH BAYAR BAGI
                                                                                        PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN RISIKO
                                                                                        SANGAT RENDAH
              917             PER-13/PJ./2009                              23 Feb            PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
                                                                    2009                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
                                                                                        27/PJ./2008 TENTANG TATA CARA
                                                                                        PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA
                                                                                        PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
                                                                                        SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
                                                                                        UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA,
                                                                                        DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN
                                                                                        SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
                                                                                        ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN
                                                                                        PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007
              918             PER-12/PJ/2009                               23 Feb           TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
                                                                    2009                DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN
                                                                                        KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK
                                                                                        TUJUAN PERPAJAKAN
              919             PER-12/PJ/2009                               23 Feb           TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
                                                                    2009                DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN
                                                                                        KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK
                                                                                        TUJUAN PERPAJAKAN
              920             PENG-05/PJ.09/2009                           20 Feb           PENGUMUMAN
                                                                    2009
              921             SE-17/PJ./2009                               19 Feb          PENETAPAN BAHAN, BENTUK, UKURAN,
                                                                    2009                WARNA, DAN ISI KARTU NPWP
              922             PER-11/PJ./2009                              18 Feb           PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2009                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-179/PJ/2007
                                                                                        TENTANG TEMPAT LAIN YANG DAPAT
                                                                                        DIGUNAKAN UNTUK MENERIMA SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            73/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              923             PENG-04/PJ.09/2009                           13 Feb           PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                    2009                TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
              924             PER-10/PJ./2009                              11 Feb            PENGURANGAN BESARNYA PAJAK
                                                                    2009                PENGHASILAN PASAL 25 DALAM TAHUN 2009
                                                                                        BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGALAMI
                                                                                        PERUBAHAN KEADAAN USAHA ATAU KEGIATAN
                                                                                        USAHA
              925             15 TAHUN 2009                                9 Feb            PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA
                                                                    2009                SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI
                                                                                        KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI
              926             16 TAHUN 2009                                9 Feb            PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
                                                                    2009                BERUPA BUNGA OBLIGASI
              927             17 TAHUN 2009                                9 Feb             PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
                                                                    2009                DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK
                                                                                        BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI
                                                                                        BURSA
              928             18 TAHUN 2009                                9 Feb             BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK
                                                                    2009                ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG
                                                                                        SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI
                                                                                        OBJEK PPH
              929             19 TAHUN 2009                                9 Feb            PAJAK PENGHASILAN ATAS DEVIDEN
                                                                    2009                YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH OLEH WAJIB
                                                                                        PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
              930             -                                            9 Feb            PENGENAAN PPH ATAS BUNGA OBLIGASI
                                                                    2009                YANG DIPEROLEH OLEH PERUSAHAAN
                                                                                        REKSADANA
              931             14/PMK.03/2009                               5 Feb             PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2009                MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000
                                                                                        TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA
                                                                                        NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA
                                                                                        PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
                                                                                        BANGUNAN
              932             14/PMK.03/2009                               5 Feb             PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2009                MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000
                                                                                        TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA
                                                                                        NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA
                                                                                        PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
                                                                                        BANGUNAN
              933             SE-10/PJ./2009                               4 Feb            PELAYANAN KEPADA WP SEHUBUNGAN
                                                                    2009                DENGAN AKAN BERAKHIRNYA PROGRAM
                                                                                        SUNSET POLICY DAN PENYAMPAIAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPH)
              934             SE-13/PJ./2009                               4 Feb             PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2009                KEUANGAN NOMOR PMK-253/PMK.03/2009
                                                                                        TENTANG WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU
                                                                                        SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN
                                                                                        DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG
                                                                                        TERGOLONG SANGAT MEWAH
              935             PER-9/PJ./2009                               4 Feb              TEMPAT DAN CARA LAIN PENGAMBILAN
                                                                    2009                SPT
              936             SE-12/PJ./2009                               4 Feb            PEMBENAHAN KLASIFIKASI LAPANGAN
                                                                    2009                USAHA (KLU) PADA MASTER FILE
              937             INS-1/PJ./2009                               3 Feb            PEMILIHAN BANK/KANTOR POS FAVORIT
                                                                    2009                TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK TAHUN 2008 DI
                                                                                        TINGKAT REGIONAL (KANTOR WILAYAH)
              938             PER-7/PJ./2009                               2 Feb            PERUBAHAN ATAS PER-24/PJ/2008
                                                                    2009                TENTANG SPT PPH BADAN DAN SPT TAHUNAN
                                                                                        PPH WPOP BESERTA PETUNJUK
                                                                                        PENGISIANNYA
              939             12/PMK.03/2009                               2 Feb              PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             74/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                    2009                KEUANGAN NOMOR 66/PMK.03/2008 TENTANG
                                                                                        TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN
                                                                                        SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN
                                                                                        WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN
                                                                                        PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM
                                                                                        RANGKA PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-
                                                                                        UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
                                                                                        KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
                                                                                        PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA
                                                                                        KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-
                                                                                        UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
              940             PER-08/PJ./2009                              2 Feb            PEDOMAN AKUTANSI PIUTANG PAJAK
                                                                    2009
              941             S-11/PJ./2009                                23 Jan            PENEGASAN MENGENAI WP YANG
                                                                    2009                MEMPEROLEH NPWP BULAN JAN DAN FEB
                                                                                        2009
              942             SE-8/PJ./2009                                22 Jan            PENEGASAN PENYAMPAIAN PERATURAN
                                                                    2009                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
                                                                                        44/PJ/2008 TENTANG TATA CARA
                                                                                        PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
                                                                                        DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA
                                                                                        PAJAK, PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN
                                                                                        WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA
                                                                                        PAJAK TERKAIT DENGAN PEMINDAHAN WAJIB
                                                                                        PAJAK
              943             SE-05/PJ/2009                                20 Jan            PETUNJUK PELAKSANAAN PMK NOMOR
                                                                    2009                164/PMK.03/2008 TENTANG PEMBERIAN
                                                                                        PENGURANGAN PBB SEHUBUNGAN DENGAN
                                                                                        LUAPAN LUMPUR LAPINDO
              944             SE-06/PJ./2009                               20 Jan            PEMBERIAN PENGURANGAN BPHTB
                                                                    2009                SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR
                                                                                        LAPINDO
              945             PER-6/PJ/2009                                20 Jan           TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT
                                                                    2009                PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK
              946             PER-4/PJ/2009                                20 Jan            PETUNJUK PELAKSANAAN PENCATATAN
                                                                    2009                BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
              947             PER-5/PJ./2009                               20 Jan           PROSES PENERBITAN SURAT KETETAPAN
                                                                    2009                PAJAK
              948             SE-9/PJ./2009                                20 Jan           PENEGASAN PENERBITAN SURAT
                                                                    2009                KETERANGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)
              949             SE-1/PJ.04/2009                              20 Jan           PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2009                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-4/PJ./2009
                                                                                        TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
                                                                                        PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG
                                                                                        PRIBADI
              950             SE-4/PJ./2009                                20 Jan          MANAJEMEN STANDARD OPERATING
                                                                    2009                PROCEDURES (SOP)
              951             PER-53/PJ./2008                              19 Jan           RALAT PERATURAN DIRJEND PAJAK
                                                                    2009                NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA
                                                                                        PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN
                                                                                        DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG
                                                                                        PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR
                                                                                        NEGERI
              952             SE-86/PJ./2008                               19 Jan            RALAT SE DIRJEND PAJAK NOMOR SE-
                                                                    2009                86/PJ/2008 TENTANG PENYAMPAIAN PER
                                                                                        DIRJEND PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG
                                                                                        TATA CARA PEMBAYARAN,PENGECUALIAN
                                                                                        PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN
                                                                                        ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI
                                                                                        WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG AKAN
                                                                                        BERTOLAK KE LUAR NEGERI


www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                              75/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              953             PER-16/PJ./2005                              19 Jan            TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
                                                                    2009                BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
                                                                                        BANGUNAN
              954             02/M-DAG/PER/1/2009                          19 Jan           MINYAK GORENG SAWIT KEMASAN
                                                                    2009                SEDERHANA
              955             2 TAHUN 2009                                 16 Jan           PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN,
                                                                    2009                DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS
                                                                                        PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE
                                                                                        DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG
                                                                                        TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN
                                                                                        PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
                                                                                        BEBAS
              956             PER-03/PJ./2009                              14 Jan           TATA CARA PENATAUSAHAAN PPN YANG
                                                                    2009                DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
                                                                                        PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI
                                                                                        DALAM NEGERI
              957             SE-02/PJ./2009                               14 Jan           TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN
                                                                    2009                DIRJEN PAJAK NOMOR PER-03/PJ/2009
                                                                                        TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PPN
                                                                                        YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
                                                                                        PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI
                                                                                        DALAM NEGERI
              958             S-23/PJ.09/2009                              14 Jan           KAMPANYE PERPANJANGAN SUNSET
                                                                    2009                POLICY BEKERJA SAMA DENGAN TAX CENTER
              959             PENG-01/PJ.09/2009                           13 Jan           PENJELASAN FISKAL LUAR NEGERI
                                                                    2009
              960             S-023/PJ.03/2009                             13 Jan           PENJELASAN LANJUT TENTANG FISKAL
                                                                    2009                LUAR NEGERI BAGI AWAK PESAWAT TERBANG
                                                                                        DAN AWAK KAPAL LAUT
              961             S-21/PJ.09/2008                              13 Jan           PEMASANGAN BILLBOARD
                                                                    2009                PERPANJANGAN SUNSET POLICY
              962             PER-2/PJ./2009                               12 Jan           PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI
                                                                    2009                PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
              963             02/PMK.011/2009                              12 Jan           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2009                KEUANGAN NOMOR 61/PMK.03/2005 TENTANG
                                                                                        PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN
                                                                                        DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN
                                                                                        PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
              964             3 TAHUN 2009                                 12 Jan           PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
                                                                    2009                UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG
                                                                                        MAHKAMAH AGUNG
              965             PER-1/PJ./2009                               9 Jan            PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2009                JENDERAL PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG
                                                                                        TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN
                                                                                        PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN
                                                                                        ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI
                                                                                        WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
                                                                                        YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

              966             SE-01/PJ./2009                               9 Jan            PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2009                JENDERAL PAJAK NOMOR 1/PJ/2009 TENTANG
                                                                                        PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                                        JENDERAL PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG
                                                                                        TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN
                                                                                        PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN
                                                                                        ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI
                                                                                        WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
                                                                                        YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
              967             SE-7/PJ.03/2008                              31 Des           PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2008                KEUANGAN NOMOR 210/PMK.03/2008 TENTANG
                                                                                        PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN
                                                                                        MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001
                                                                                        TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                           76/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        PENGHASILAN PASAL 22,SIFAT DAN BESARNYA
                                                                                        PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN
                                                                                        DAN PELAPORANNYA
              968             PER-52/PJ./2008                              31 Des           PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
                                                                    2008                PENGHASILAN PENYALUR/DISTRIBUTOR
                                                                                        ROKOK
              969             PER-53/PJ./2008                              31 Des           TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN
                                                                    2008                PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN
                                                                                        ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI
                                                                                        WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
                                                                                        YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
              970             SE-88/PJ./2008                               31 Des           PENEGASAN PEMBAYARAN PAJAK
                                                                    2008                PENGHASILAN BAGI WP ORANG PRIBADI YANG
                                                                                        AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
              971             SE-87/PJ./2008                               31 Des           TATA CARA PENGGUNAAN STEMPEL
                                                                    2008                BEBAS FISKAL LUAR NEGERI SEBELUM
                                                                                        TERSEDIANYA STIKER BEBAS FISKAL LUAR
                                                                                        NEGERI
              972             SE-86/PJ./2008                               31 Des           PENYAMPAIAN PERATURAN DIRJEN PAJAK
                                                                    2008                NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA
                                                                                        PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN
                                                                                        DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN BAGI WP ORANG PRIBADI DALAM
                                                                                        NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR
                                                                                        NEGERI
              973             PER-51/PJ./2008                              31 Des           TATA CARA PENDAFTARAN NPWP BAGI
                                                                    2008                ANGGOTA KELUARGA
              974             SE-84/PJ./2008                               31 Des           PEMUTAHIRAN DATA PEMBAYARAN PAJAK
                                                                    2008                BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN
                                                                                        SEKTOR PERKOTAAN
              975             5 TAHUN 2008                                 31 Des           PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
                                                                    2008                UNDANG NO 6 TAHUN 1983 TENTANG
                                                                                        KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
                                                                                        PERPAJAKAN
              976             254/PMK.03/2008                              31 Des           PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN
                                                                    2008                SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI
                                                                                        PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA
                                                                                        PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK
                                                                                        DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN
              977             250/PMK.03/2008                              31 Des           BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA
                                                                    2008                PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI
                                                                                        PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU
                                                                                        PENSIUNAN

              978             255/PMK.03/2008                              31 Des           PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN
                                                                    2008                PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK
                                                                                        BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
                                                                                        OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA
                                                                                        USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK
                                                                                        DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA DAN
                                                                                        WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN
                                                                                        KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN
                                                                                        KEUANGAN BERKALA TERMASUK WAJIB PAJAK
                                                                                        ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
              979             244/PMK.03/2008                              31 Des            JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
                                                                    2008                DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2
                                                                                        UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
                                                                                        TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA
                                                                                        TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
                                                                                        DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
                                                                                        2008
              980             252/PMK.03/2008                              31 Des           PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            77/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                    2008                PAJAK ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN
                                                                                        DENGAN PEKERJAAN , JASA DAN KEGIATAN
                                                                                        ORANG PRIBADI
              981             245/PMK.03/2008                              31 Des           BADAN- BADAN DAN ORANG PIBADI YANG
                                                                    2008                MENJALANKAN USAHA MIKRO DAN KECIL YANG
                                                                                        MENERIMA HARTA HIBAH, BANTUAN, ATAU
                                                                                        SUMBANGAN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI
                                                                                        OBJEK PAJAK PENGHASILAN
              982             246/PMK.03/2008                              31 Des           BEASISWA YANG DIKECUALIKAN DARI
                                                                    2008                OBJEK PAJAK PENGHASILAN
              983             247/PMK.03/2008                              31 Des            BANTUAN ATAU SANTUNAN YANG
                                                                    2008                DIBAYARKAN OLEH BADAN PENYELENGGARA
                                                                                        JAMINAN SOSIAL KEPADA WAJIB PAJAK
                                                                                        TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN
              984             248/PMK.03/2008                              31 Des           AMORTISASI ATAS PENGELUARAN UNTUK
                                                                    2008                MEMPEROLEH HARTA TAK BERWUJUD DAN
                                                                                        PENGELUARAN LAINNYA UNTUK BIDANG
                                                                                        USAHA TERTENTU
              985             249/PMK.03/2008                              31 Des           PENYUSUTAN ATAS PENGELUARAN
                                                                    2008                UNTUK MEMPEROLEH HARTA BERWUJUD
                                                                                        YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG
                                                                                        USAHA TERTENTU
              986             251/PMK.03/2008                              31 Des            PENGHASILAN ATAS JASA KEUANGAN
                                                                    2008                YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA YANG
                                                                                        BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN
                                                                                        DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG TIDAK
                                                                                        DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN PASAL 23
              987             253/PMK.03/2008                              31 Des           WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI
                                                                    2008                PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI
                                                                                        PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG
                                                                                        TERGOLONG SANGAT MEWAH
              988             257/PMK.03/2008                              31 Des           PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS
                                                                    2008                PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH
                                                                                        DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA
                                                                                        TETAP
              989             258/PMK.03/2008                              31 Des            PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
                                                                    2008                PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI
                                                                                        PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM
                                                                                        SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 18
                                                                                        AYAT(3C) UNDANG UNDANG PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU
                                                                                        DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

              990             SE-11/PJ.04/2008                             31 Des            PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2008                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-54/PJ/2008
                                                                                        TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
                                                                                        PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN
                                                                                        DI BIDANG PERPAJAKAN
              991             PER-54/PJ./2008                              31 Des           PETUNJUK PELAKSANAAN PENYEGELAN
                                                                    2008                DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG
                                                                                        PERPAJAKAN
              992             243/PMK.03/2008                              31 Des           PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2008                MENTERI KEUANGAN NOMOR 635/KMK.04/1994
                                                                                        TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS
                                                                                        TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
              993             80 TAHUN 2008                                31 Des           PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK
                                                                    2008                ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG
                                                                                        BERTOLAK KE LUAR NEGERI
              994             SE-83/PJ./2008                               31 Des           PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2008                JENDERAL PAJAK NOMOR 51/PJ./2008
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            78/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR
                                                                                        POKOK WAJIB PAJAK BAGI ANGGOTA
                                                                                        KELUARGA
              995             242/PMK.011/2008                             31 Des           PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                    2008                PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK
                                                                                        KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK
                                                                                        DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI PADA
                                                                                        TAHUN ANGGARAN 2009
              996             SE-10/PJ.04/2008                             31 Des          KEBIJAKAN PEMERIKSAAN UNTUK
                                                                    2008                MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN
                                                                                        KEWAJIBAN PERPAJAKAN
              997             SE-80/PJ./2008                               30 Des           PENENTUAN TANGGAL TERDAFTAR WAJIB
                                                                    2008                PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN AKAN
                                                                                        BERAKHIRNYA SUNSET POLICY DAN
                                                                                        BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 36
                                                                                        TAHUN 2008
              998             238/PMK.03/2008                              30 Des            TATA CARA PELAKSANAAN DAN
                                                                    2008                PENGAWASAN PEMBERIAN PENURUNAN TARIF
                                                                                        BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG
                                                                                        BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
              999             -                                            30 Des            SIARAN PERS "PERPANJANGAN BATAS
                                                                    2008                WAKTU PELAKSANAAN PASAL 37A AYAT (1) UU
                                                                                        KUP"
              1000            PER-50/PJ./2008                              30 Des           PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
                                                                    2008                SEKTOR PERKEBUNAN
              1001            56/M-DAG/PER/12/2008                         24 Des           KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
                                                                    2008
              1002            55/M-DAG/PER/12/2008                         24 Des           TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN
                                                                    2008                EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR
                                                                                        TERTENTU
              1003            PENG-10/PJ.9/2008                            23 Des           KETENTUAN PELAKSANAAN SUNSET
                                                                    2008                POLICY BAGI WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR
                                                                                        PADA TAHUN 2005
              1004            234/PMK.011/2008                             23 Des            PENCABUTAN ATAS PERATURAN
                                                                    2008                MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.011/2008
                                                                                        TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
                                                                                        DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN
                                                                                        TEPUNG GANDUM/TERIGU DAN PERATURAN
                                                                                        MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.011/2008
                                                                                        TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
                                                                                        DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM POS TARIF
                                                                                        1001.90.19.00
              1005            231/PMK.011/2008                             23 Des           PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                    2008                PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK
                                                                                        GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI UNTUK
                                                                                        TAHUN ANGGARAN 2009
              1006            -                                            23 Des           SIARAN PERS "ORANG PRIBADI YANG
                                                                    2008                TIDAK MEMILIKI NPWP WAJIB BAYAR FISKAL
                                                                                        LUAR NEGERI"
              1007            230/PMK.011/2008                             23 Des           PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                    2008                PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU
                                                                                        PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
                                                                                        PADA SEKTOR-SEKTOR TERTENTU DALAM
                                                                                        RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK
                                                                                        PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL DAN
                                                                                        PEMULIHAN SEKTOR RIIL UNTUK TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2009
              1008            SE-79/PJ/2008                                22 Des           TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
                                                                    2008                DIRJEN PAJAK NOMOR PER-37/PJ/2008
                                                                                        TENTANG TATA CARA PEMBETULAN

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             79/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG,
                                                                                        DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN
                                                                                        KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN
                                                                                        PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK BUMI DAN
                                                                                        BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
                                                                                        TANAH DAN BANGUNAN
              1009            SE-78/PJ./2008                               19 Des           TATA CARA PELAKSANAAN TINDAK
                                                                    2008                LANJUT SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG
                                                                                        PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI)
              1010            SE-77/PJ./2008                               19 Des           PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                    2008                TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2008
              1011            SE-65/PJ./2008                               18 Des           PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2008                JENDERAL PAJAK NOMOR 44/PJ./2008
                                                                                        TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR
                                                                                        POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN
                                                                                        PENGUSAHA KENA PAJAK, PERUBAHAN DATA
                                                                                        DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU
                                                                                        PENGUSAHA KENA PAJAK
              1012            SE-76/PJ./2008                               18 Des           PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK
                                                                    2008                SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKHIRNYA
                                                                                        PROGRAM SUNSET POLICY DAN AKHIR TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2008
              1013            215/PMK.03/2008                              16 Des           PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI
                                                                    2008                INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT
                                                                                        PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL
                                                                                        YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN
              1014            SE-75/PJ./2008                               16 Des           TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
                                                                    2008                PEMBAYARAN PPN ATAU PPNBM
              1015            PER-48/PJ./2008                              16 Des           TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
                                                                    2008                PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU
                                                                                        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
                                                                                        PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

              1016            PER-47/PJ./2008                              16 Des           TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT
                                                                    2008                PEMBERITAHUAN DAN PENYAMPAIAN
                                                                                        PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN TAHUNAN SECARA
                                                                                        ELEKTRONIK (E-FILING) MELALUI PERUSAHAAN
                                                                                        PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP)
              1017            SE-73/PJ./2008                               16 Des            KEBIJAKAN PERUBAHAN DATA
                                                                    2008                SIP/SIPMOD/SISMIOP
              1018            -                                            16 Des          PENJELASAN PENGENAAN PPN ATAS
                                                                    2008                PRODUK PRIMER PERTANIAN
              1019            SE-71/PJ./2008                               15 Des           ANTISIPASI KEBUTUHAN KARTU NPWP
                                                                    2008
              1020            SE-70/PJ./2008                               12 Des           PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN
                                                                    2008                PENDAFTARAN NPWP TERKAIT DENGAN
                                                                                        PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36
                                                                                        TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
                                                                                        ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
                                                                                        TENTANG PPH
              1021            SE-6/PJ.03/2008                              12 Des           PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH
                                                                    2008                NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN
                                                                                        KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
                                                                                        NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG
                                                                                        PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
                                                                                        PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS
                                                                                        TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
              1022            212/PMK.07/2008                              12 Des           PENETAPAN KENAIKAN PENERIMAAN
                                                                    2008                PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK
                                                                                        DIBAGIHASILKAN TAHUN ANGGARAN 2008


www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                           80/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              1023            SE-69/PJ./2008                               12 Des           USULAN BANK PERSEPSI/BANK
                                                                    2008                OPERASIONAL III PBB DAN BPHTB
              1024            210/PMK.03/2008                              11 Des           PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2008                MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001
                                                                                        TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA
                                                                                        PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN
                                                                                        DAN PELAPORANNYA
              1025            206/PMK.01/2008                              10 Des           TATA CARA PENATAUSAHAAN DOKUMEN
                                                                    2008                PENTING DAN/ATAU BERSIFAT RAHASIA
                                                                                        TERKAIT PENANGANAN MASALAH HUKUM DAN
                                                                                        PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA
              1026            S-439/PJ/2008                                9 Des            PENEGASAN KETENTUAN PELAKSANAAN
                                                                    2008                SUNSET POLICY
              1027            201/PMK.04/2008                              9 Des            TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN,
                                                                    2008                DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK
                                                                                        PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK
                                                                                        PENGUSAHA PABRIK, IMPORTIR, PENYALUR,
                                                                                        DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN
                                                                                        ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL
                                                                                        ALKOHOL
              1028            SE-68/PJ./2008                               9 Des            FORMULIR SURAT KETERANGAN DOMISILI
                                                                    2008                (FORM 6166) AMERIKA SERIKAT
              1029            71 TAHUN 2008                                4 Des            PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
                                                                    2008                PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994
                                                                                        TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
                                                                                        ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK
                                                                                        ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
              1030            S-8259/PB/2008                               3 Des           PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM
                                                                    2008                PROGRAM SUNSET POLICY
              1031            SE-67/PJ/2008                                2 Des            PEMANFAATAN DATA ATAU KETERANGAN
                                                                    2008                YANG BERKAITAN DENGAN SPT TAHUNAN PPH
                                                                                        YANG DISAMPAIKAN WAJIB PAJAK DALAM
                                                                                        RANGKA PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-
                                                                                        UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
                                                                                        PERPAJAKAN BESERTA KETENTUAN
                                                                                        PELAKSANAANNYA
              1032            S-430/PJ/2008                                1 Des            HARI KAMPANYE SUNSET POLICY
                                                                    2008                NASIONAL
              1033            193/PMK.07/2008                              28 Nop            PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF DANA
                                                                    2008                BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
                                                                                        DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
                                                                                        DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN
                                                                                        PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008
              1034            KEP-195/PJ./2008                             27 Nop             PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA
                                                                    2008                DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANWIL DJP
                                                                                        SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN
                                                                                        MALUKU UTARA, KANWIL DJP NUSA
                                                                                        TENGGARA, DAN KANWIL DJP PAPUA DAN
                                                                                        MALUKU SERTA KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                                        PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN,
                                                                                        PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN
                                                                                        DI LINGKUNGAN KANWIL DJP KALIMANTAN
                                                                                        BARAT, KANWIL DJP KALIMANTAN SELATAN
                                                                                        DAN TENGAH, KANWIL DJP SULAWESI UTARA,
                                                                                        TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA,
                                                                                        KANWIL DJP NUSA TENGGARA, DAN KANWIL
                                                                                        DJP PAPUA DAN MALUKU
              1035            187/PMK.03/2008                              20 Nop           TATACARA PEMOTONGAN, PENYETORAN,
                                                                    2008                PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
                                                                                        USAHA JASA KONSTRUKSI
              1036            INS-2/PJ/2008                                20 Nop           OPTIMALISASI PELAKSANAAN KETENTUAN
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            81/750
                           DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                    2008                SUNSET POLICY DITJEN PAJAK
              1037            KEP-194/PJ./2008                             20 Nop             PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2008                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        60/PJ./2008 TENTANG PENGGUNAAN GEDUNG
                                                                                        DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK
              1038            189/PMK.07/2008                              20 Nop           PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BEA
                                                                    2008                PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
                                                                                        BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN
                                                                                        KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA
                                                                                        TAHUN ANGGARAN 2008
              1039            SE-66/PJ/2008                                19 Nop           PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK
                                                                    2008                SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKHIRNYA
                                                                                        PROGRAM SUNSET POLICY
              1040            PER-46/PJ./2008                              18 Nop           TATA CARA PENGAWASAN
                                                                    2008                PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PAJAK BUMI
                                                                                        DAN BANGUNAN PADA TEMPAT PEMBAYARAN
                                                                                        ELEKTRONIK
              1041            KEP-192/PJ./2008                             18 Nop           TEMPAT DAN SAAT MULAI BERLAKUNYA
                                                                    2008                SPT MASA PPN FORMULIR 1108 PADA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        JAKARTA TIMUR DAN KANTOR WILAYAH
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA
                                                                                        UTARA
              1042            165/PMK.03/2008                              4 Nop            MEKANISME PAJAK PENGHASILAN
                                                                    2008                DITANGGUNG PEMERINTAH DAN
                                                                                        PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
                                                                                        PAJAK ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER
                                                                                        DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN
                                                                                        ENERGI/LISTRIK
              1043            SE-64/PJ./2008                               4 Nop            TATA CARA PENERIMAAN DAN
                                                                    2008                PENGOLAHAN SPT MASA PPN 1108 DI KPP DAN
                                                                                        PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
                                                                                        PERPAJAKAN (PPDDP)
              1044            163/PMK.03/2008                              3 Nop            PEMBERIAN PENGURANGAN BEA
                                                                    2008                PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
                                                                                        SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR
                                                                                        SIDOARJO
              1045            164/PMK.03/2008                              3 Nop            PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI
                                                                    2008                DAN BANGUNAN SEHUBUNGAN DENGAN
                                                                                        LUAPAN LUMPUR SIDOARJO
              1046            PER-45/PJ/2008                               29 Okt            TATA CARA PELUNASAN BEA METEREI
                                                                    2008                DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METEREI
                                                                                        LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METEREI
                                                                                        DIGITAL
              1047            SE-63/PJ./2008                               29 Okt           PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2008                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-45/PJ/2008
                                                                                        TANGGAL 29 OKTOBER 2008 TENTANG TATA
                                                                                        CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN
                                                                                        MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS
                                                                                        DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL
              1048            158/PMK.07/2008                              28 Okt           PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2008                MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/KMK.06/2003
                                                                                        TENTANG KESEHATAN KEUANGAN
                                                                                        PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN
                                                                                        REASURANSI
              1049            715/KM.1/2008                                27 Okt           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 27 OKTOBER 2008 SAMPAI DENGAN
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             82/750
1/8/13          DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                      02 NOVEMBER 2008
         1050     KEP - 179/PJ/2008                          23 Okt       HASIL PEMILIHAN KANTOR PELAYANAN
                                                      2008            PAJAK/ KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                      JENDERAL PAJAK TERBAIK DALAM PEMBUATAN
                                                                      DAN TINDAK LANJUT PROFILE WAJIB PAJAK
                                                                      TERBESAR PENENTU PENERIMAAN TINGKAT
                                                                      NASIONAL KEDUA TAHUN 2008
         1051     SE - 60/PJ/2008                            21 Okt       PEMANFAATAN DATA PELAPORAN SPT
                                                      2008            IMPORTIR
         1052     694/KM.1/2008                              20 Okt        NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                      2008            BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                      BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                      ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                      PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                      TANGGAL 20 OKTOBER 2008 SAMPAI DENGAN
                                                                      26 OKTOBER 2008
         1053     SE - 62/PJ/2008                            20 Okt       PELAKSANAAN PUBLIKASI NILAI JUAL
                                                      2008            OBJEK PAJAK BUMI
         1054     42/PJ/2008                                 20 Okt        PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN
                                                      2008            DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                      108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR
                                                                      PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK
                                                                      PENGHASILAN
         1055     PER-44/PJ./2008                            20 Okt       TATA CARA PENDAFTARAN NPWP
                                                      2008            DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA
                                                                      PAJAK, PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN
                                                                      WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA
                                                                      PAJAK
         1056     SE-61/PJ./2008                             20 Okt       PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN
                                                      2008            POKOK PAJAK DAN SISA DENDA ADMINISTRASI
                                                                      DALAM RANGKA PENGURANGAN DENDA
                                                                      ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
         1057     PER-43/PJ./2008                            20 Okt       POJOK PAJAK DAN MOBIL PAJAK
                                                      2008
         1058     SE - 59/PJ/2008                            17 Okt       PEMBERIAN NPWP BAGI KARYAWAN
                                                      2008
         1059     677/KM.1/2008                              13 Okt        NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                      2008            BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                      BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                      ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                      PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                      TANGGAL 13 OKTOBER 2008 SAMPAI DENGAN
                                                                      19 OKTOBER 2008
         1060     2/P/2008                                   13 Okt        PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN
                                                      2008            FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI
                                                                      PERUSAHAAN PENANAM MODAL DI BIDANG-
                                                                      BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI
                                                                      DAERAH-DAERAH TERTENTU
         1061     149/PMK.01/2008                            8 Okt        PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                      2008            KEUANGAN NOMOR 100/PMK.01/2008 TENTANG
                                                                      ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
                                                                      KEUANGAN
         1062     137/PMK.011/2008                           7 Okt        PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
                                                      2008            MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004
                                                                      TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG
                                                                      TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN
                                                                      BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK
                                                                      PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
         1063     PER-39/PJ./2008                            6 Okt        SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                      2008            PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2008 BESERTA
                                                                      PETUNJUK PENGISIANNYA
         1064     SE - 58/PJ/2008                            6 Okt        PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR

                                                                                                                83/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                    2008                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/2008
                                                                                        TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                                        JENDERAL PAJAK NOMOR PER-173/PJ/2007
                                                                                        TENTANG SISTEM, BENTUK, JENIS, DAN KODE
                                                                                        LAPORAN RUTIN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK
              1065            PER-40/PJ/2008                               6 Okt             PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                    2008                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        173/PJ/2007 SISTEM, BENTUK, JENIS DAN
                                                                                        KODE LAPORAN RUTIN DI LINGKUNGAN
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              1066            PER-41/PJ./2008                              6 Okt            PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
                                                                    2008                DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              1067            666/KM.1/2008                                29 Sep           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 29 SEPTEMBER 2008 SAMPAI
                                                                                        DENGAN 12 OKTOBER 2008

              1068            PER-38/PJ/2008                               24 Sep           TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU
                                                                    2008                PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
              1069            SE - 57/PJ./2008                             24 Sep           PERSIAPAN BREAKDOWN RENCANA
                                                                    2008                PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 2009
              1070            SE - 11/PJ.01/2008                           23 Sep            RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR
                                                                    2008                JENDERAL PAJAK NOMOR: SE-50/PJ/2008
                                                                                        TENTANG SOSIALISASI UNDANG-UNDANG
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2008 DAN
                                                                                        PEMANTAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG
                                                                                        NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN
                                                                                        KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6
                                                                                        TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN
                                                                                        TATA
              1071            PER - 37/PJ/2008                             23 Sep            TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN
                                                                    2008                TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU
                                                                                        KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN
                                                                                        TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-
                                                                                        UNDANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN
                                                                                        BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
                                                                                        BANGUNAN
              1072            SE - 53/PJ/2008                              23 Sep           PENJELASAN ATAS PERATURAN
                                                                    2008                DIREKTUR JENDERAL NOMOR PER-34/PJ/2008
                                                                                        TENTANG BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK
                                                                                        BUMI DAN BANGUNAN DAN PENCETAKAN
                                                                                        SPPT, STTS, DAN DHKP PBB TAHUN 2009
              1073            SE - 55/PJ./2008                             23 Sep           PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
                                                                    2008                PERPAJAKAN
              1074            SE - 56/PJ./2008                             23 Sep           KAMPANYE SUNSET POLICY
                                                                    2008
              1075            62 TAHUN 2008                                23 Sep            PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                    2008                PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG
                                                                                        FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
                                                                                        PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
                                                                                        TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
                                                                                        TERTENTU
              1076            36 TAHUN 2008                                23 Sep           PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
                                                                    2008                UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN
              1077            36 TAHUN 2008                                23 Sep          SUSUNAN DALAM SATU NASKAH DARI
                                                                    2008                UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                                                                                        NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            84/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
                                                                                        TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
                                                                                        REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008
              1078            653/KM.1/2008                                22 Sep           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 22 SEPTEMBER 2008 SAMPAI
                                                                                        DENGAN 28 SEPTEMBER 2008
              1079            PER - 36/PJ/2008                             18 Sep           TATA CARA PEMERIKSAAN BEA
                                                                    2008                PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
              1080            SE - 52/PJ/2008                              18 Sep            PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
                                                                    2008                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        36/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN
                                                                                        BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
                                                                                        BANGUNAN
              1081            SE-51/PJ/2008                                16 Sep           PENEGASAN BERKAITAN DENGAN
                                                                    2008                PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN DALAM
                                                                                        RANGKA PEMBERIAN NPWP DAN/ATAU
                                                                                        PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN
              1082            638/KM.1/2008                                15 Sep           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 15 SEPTEMBER 2008 SAMPAI
                                                                                        DENGAN 21 SEPTEMBER 2008
              1083            KEP - 170/PJ/2008                            15 Sep           TEMPAT DAN SAAT MULAI BERLAKUNYA
                                                                    2008                SPT MASA PPN FORMULIR 1108 PADA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        JAKARTA BARAT
              1084            SE - 50/PJ/2008                              12 Sep           SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PAJAK
                                                                    2008                PENGHASILAN TAHUN 2008 DAN PEMANTAPAN
                                                                                        PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 28
                                                                                        TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
                                                                                        ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
                                                                                        TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
                                                                                        PERPAJAKAN
              1085            35/PJ/2008                                   9 Sep            KEWAJIBAN PEMILIKAN NOMOR POKOK
                                                                    2008                WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGALIHAN HAK
                                                                                        ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
              1086            SE - 49/PJ/2008                              9 Sep            PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2008                JENDERAL PAJAK NOMOR 35/PJ/2008 TENTANG
                                                                                        KEWAJIBAN PEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB
                                                                                        PAJAK DALAM RANGKA PENGALIHAN HAK ATAS
                                                                                        TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
              1087            594/KM.1/2008                                8 Sep             NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 8 SEPTEMBER 2008 SAMPAI DENGAN
                                                                                        14 SEPTEMBER 2008
              1088            SE - 48/PJ/2008                              5 Sep            BATAS WAKTU PENERBITAN SURAT
                                                                    2008                PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT
                                                                                        KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN
                                                                                        BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK
                                                                                        BUMI DAN BANGUNAN, SERTA DALUWARSA
                                                                                        PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
              1089            S - 154/PJ.08/2008                           4 Sep            KRITERIA PENILAIAN DALAM PEMILIHAN
                                                                    2008                KANWIL/KPP TERBAIK DALAM PEMBUATAN DAN

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             85/750
                           DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        TINDAK LANJUT PROFILE WAJIB PAJAK
              1090            KEP - 159/PJ/2008                            4 Sep             PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA
                                                                    2008                DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        SUMATERA BARAT DAN JAMBI, KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        BENGKULU DAN LAMPUNG, KANTOR WILAYAH
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN
                                                                                        SELATAN DAN TENGAH, DAN KANTOR WILAYAH
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN
                                                                                        BARAT, SERTA KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                                        PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN,
                                                                                        PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN
                                                                                        DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NANGGROE
                                                                                        ACEH DARUSSALAM, KANTOR WILAYAH
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
                                                                                        UTARA II, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT DAN
                                                                                        JAMBI, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK SUMATERA SELATAN DAN
                                                                                        KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, DAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        BENGKULU DAN LAMPUNG
              1091            KEP - 160/PJ./2008                           4 Sep            PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA
                                                                    2008                DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI
                                                                                        PERPAJAKAN KENDAL, KANTOR PELAYANAN,
                                                                                        PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN
                                                                                        MUNTILAN, KANTOR PELAYANAN,
                                                                                        PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN
                                                                                        MAJENANG, KANTOR PELAYANAN,
                                                                                        PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN
                                                                                        JOMBANG, DAN KANTOR PELAYANAN,
                                                                                        PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN
                                                                                        MOJOSARI
              1092            125/PMK.01/2008                              3 Sep            JASA PENILAI PUBLIK
                                                                    2008
              1093            PER - 34/PJ/2008                             2 Sep            BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT
                                                                    2008                PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK
                                                                                        BUMI DAN BANGUNAN
              1094            560/KM.1/2008                                1 Sep             NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008 SAMPAI DENGAN
                                                                                        7 SEPTEMBER 2008
              1095            SE - 47/PJ/2008                              29 Ags           PENCABUTAN SURAT EDARAN DIREKTUR
                                                                    2008                JENDERAL PAJAK DAN SURAT PENEGASAN
                                                                                        TENTANG PENGGUNAAN METODE Q.Q. PADA
                                                                                        FAKTUR PAJAK STANDAR
              1096            SE - 152/PJ/UP.90/2008                       29 Ags           PENGATURAN ADMINISTRASI
                                                                    2008                KEPEGAWAIAN TERKAIT DENGAN PERSIAPAN
                                                                                        PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI
                                                                                        PERPAJAKAN MODERN PADA KANTOR WILAYAH
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN
                                                                                        PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                                        PRATAMA DI LUAR PULAU JAWA DAN BALI
              1097            SE-10/PJ.01/2008                             29 Ags           USULAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
                                                                    2008                ANGGARAN (DIPA) 69 TAHUN ANGGARAN 2009
                                                                                        UNTUK KEGIATAN PENDATAAN, PENILAIAN DAN
                                                                                        EKSTENSIFIKASI
              1098            SE - 46/PJ/2008                              28 Ags           PENEGASAN KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN
                                                                    2008                LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             86/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        NEGARA (LHKPN)
              1099            SE - 45/PJ/2008                              28 Ags           PENYAMPAIAN DAN PEMONITORAN
                                                                    2008                PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
                                                                                        KEUANGAN NOMOR 43/PMK.03/2008 TENTANG
                                                                                        PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN
                                                                                        HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN,
                                                                                        PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
                                                                                        BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA

              1100            PER-33/PJ/2008                               26 Ags           PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2008                JENDERAL PAJAK NOMOR 25/PJ/2008 TENTANG
                                                                                        BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT
                                                                                        KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
              1101            SE - 43/PJ/2008                              26 Ags           PENATAUSAHAAN NOMOR REKENING KAS
                                                                    2008                NEGARA q.q. PBB PADA BANK PERSEPSI DALAM
                                                                                        RANGKA PENYUSUNAN TABEL RELASI UNTUK
                                                                                        BANK TEMPAT PEMBAYARAN (TP) ELEKTRONIK
              1102            SE - 40/PJ/2008                              26 Ags            TATA CARA PEMBAYARAN DAN
                                                                    2008                PELIMPAHAN HASIL PENERIMAAN PBB MELALUI
                                                                                        FASILITAS PERBANKAN ELEKTRONIK UNTUK
                                                                                        TEMPAT PEMBAYARAN (TP) ELEKTRONIK
              1103            SE - 41/PJ/2008                              26 Ags           PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2008                JENDERAL PAJAK NOMOR 33/PJ/2008 TENTANG
                                                                                        PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                                        JENDERAL PAJAK NOMOR 25/PJ/2008 TENTANG
                                                                                        BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT
                                                                                        KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
              1104            SE - 42/PJ/2008                              26 Ags           PROSEDUR PENERBITAN SURAT
                                                                    2008                KETERANGAN LUNAS (SKL) ATAS
                                                                                        KEHILANGAN/KERUSAKAN STRUK ANJUNGAN
                                                                                        TUNAI MANDIRI (ATM) ATAU BUKTI PEMBAYARAN
                                                                                        PBB LAINNYA DARI FASILITAS TEMPAT
                                                                                        PEMBAYARAN PBB (TP) ELEKTRONIK
              1105            SE - 44/PJ/2008                              26 Ags            PENEGASAN BERKAITAN DENGAN
                                                                    2008                PENATAUSAHAAN SURAT SETORAN PAJAK
                                                                                        (SSP) LEMBAR KE-2 DI KANTOR WILAYAH
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (KANWIL DJP)
              1106            556/KM.1/2008                                25 Ags           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 25 AGUSTUS SAMPAI DENGAN 31
                                                                                        AGUSTUS 2008
              1107            SE - 03/PJ.03/2008                           22 Ags           PENENTUAN STATUS BENEFICIAL OWNER
                                                                    2008                SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
                                                                                        PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK
                                                                                        BERGANDA ANTARA INDONESIA DENGAN
                                                                                        NEGARA MITRA
              1108            SE - 4/PJ.03/2008                            22 Ags           PENEGASAN TENTANG PENGENAAN
                                                                    2008                PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 AYAT (4)
                                                                                        SEHUBUNGAN DENGAN PENGHASILAN YANG
                                                                                        DITERIMA ATAU DIPEROLEH BENTUK USAHA
                                                                                        TETAP YANG MELAKSANAKAN PROYEK
                                                                                        PEMERINTAH YANG DANANYA BERASAL DARI
                                                                                        HIBAH DAN/ATAU DANA PINJAMAN LUAR
                                                                                        NEGERI
              1109            SE - 05/PJ.03/2008                           22 Ags           PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH
                                                                    2008                NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
                                                                                        USAHA JASA KONSTRUKSI
              1110            SE - 39/PJ/2008                              20 Ags           PENEGASAN BERKAITAN DENGAN
                                                                    2008                PENATAUSAHAAN PENERIMAAN BUKTI
                                                                                        PENERIMAAN NEGARA (BPN) YANG
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            87/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        DIPERSAMAKAN SEBAGAI SURAT SETORAN
                                                                                        PAJAK (SSP)
              1111            PER - 11/PJ/2008                             19 Ags            RALAT ATAS PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2008                JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 11/PJ/2008
                                                                                        TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB
                                                                                        PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
                                                                                        DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
                                                                                        DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK YANG
                                                                                        SEMULA TERDAFTAR DAN MELAPORKAN
                                                                                        USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                                        DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA
                                                                                        KHUSUS
              1112            PER - 15/PJ/2008                             19 Ags           RALAT ATAS PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2008                JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 15/PJ/2008
                                                                                        TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB
                                                                                        PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
                                                                                        DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
                                                                                        DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN
                                                                                        KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
              1113            547/KM.1/2008                                18 Ags            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 18 AGUSTUS 2008 SAMPAI DENGAN
                                                                                        24 AGUSTUS 2008
              1114            SE - 37/PJ/2008                              15 Ags           PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                    2008                ATAS JASA PENERUSAN PENGIRIMAN PAKET
                                                                                        INTERNASIONAL DI LUAR DAERAH PABEAN
              1115            SE - 38/PJ./2008                             15 Ags           EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB
                                                                    2008                TAHUN ANGGARAN 2007
              1116            SE - 625/PJ.10/2008                          14 Ags           PELAYANAN SISTEM INFORMASI
                                                                    2008                DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MELALUI
                                                                                        LAYANAN SISTEM ONLINE
              1117            522/KM.1/2008                                11 Ags            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 11 AGUSTUS 2008 SAMPAI DENGAN
                                                                                        17 AGUSTUS 2008
              1118            KEP - 127/PJ/2008                            11 Ags           TEMPAT DAN SAAT MULAI BERLAKUNYA
                                                                    2008                SPT MASA PPN FORMULIR 1108 PADA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT
              1119            55 TAHUN 2008                                11 Ags           PENGENAAN BEA KE LUAR TERHADAP
                                                                    2008                BARANG EKSPOR
              1120            SE - 36/PJ/2008                              8 Ags             PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2008                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32/PJ/2008
                                                                                        TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        116/PJ./2007 TENTANG EKSTENSIFIKASI WAJIB
                                                                                        PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN
                                                                                        OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
              1121            518/KM.1/2008                                4 Ags            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 4 AGUSTUS 2008 SAMPAI DENGAN 10
                                                                                        AGUSTUS 2008

              1122            SE - 04/PJ.014/2008                          4 Ags            BENTUK, UKURAN, DAN SPESIFIKASI
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                    2008                TEKNIS PENCETAKAN SPT TAHUNAN PPh
                                                                                        TAHUN 2008 BESERTA KELENGKAPANNYA
              1123            SE - 2/PJ.03/2008                            31 Jul            PENEGASAN ATAS PENERAPAN NORMA
                                                                    2008                PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO
                                                                                        BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG
                                                                                        MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG
                                                                                        (REPRESENTATIVE OFFICE/LIAISON OFFICE) DI
                                                                                        INDONESIA
              1124            KEP - 126/PJ/2008                            31 Jul           PEMBENTUKAN TIM SUNSET POLICY 2008
                                                                    2008
              1125            SE - 34/PJ/2008                              31 Jul           PENEGASAN PELAKSANAAN PASAL 37A
                                                                    2008                UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN
                                                                                        TATA CARA PERPAJAKAN BESERTA
                                                                                        KETENTUAN PELAKSANAANNYA
              1126            496/KM.1/2008                                28 Jul           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 28 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 3
                                                                                        AGUSTUS 2008
              1127            S - 091/PJ.13/2008                           23 Jul           PENERIMAAN PEMBAYARAN PBB MELALUI
                                                                    2008                TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK PBB
              1128            S - 166/PJ./2008                             22 Jul           PEMBERIAN NPWP KAYAWAN
                                                                    2008
              1129            S - 113/PJ.08/2008                           21 Jul            PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR
                                                                    2008                JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP -
                                                                                        154/PB/2008 DAN NOMOR KEP - 155/PB/2008
              1130            477/KM.1/2008                                21 Jul            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 21 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 27
                                                                                        JULI 2008
              1131            51 TAHUN 2008                                20 Jul            PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
                                                                    2008                DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
              1132            467/KM.1/2008                                14 Jul            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 14 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 20
                                                                                        JULI 2008
              1133            100/PMK.01/2008                              11 Jul           ORGANISASI DAN TATA KERJA
                                                                    2008                DEPARTEMEN KEUANGAN
              1134            KEP - 154/PB/2008                            7 Jul 2008       PENUNJUKAN BANK OPERASIONAL III
                                                                                        PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
              1135            KEP - 155/PB/2008                            7 Jul 2008       PENUNJUKAN BANK OPERASIONAL III BEA
                                                                                        PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
              1136            454/KM.1/2008                                7 Jul 2008        NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                                        BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 7 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 13 JULI
                                                                                        2008
              1137            PER - 32/PJ/2008                             4 Jul 2008        PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        116/PJ./2007 TENTANG EKSTENSIFIKASI WAJIB
                                                                                        PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN
                                                                                        OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                               89/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              1138            98/PMK.05/2008                               4 Jul 2008       PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN
                                                                                        SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN
                                                                                        BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
                                                                                        TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN
                                                                                        NEGARA
              1139            S - 162/PJ./2008                             4 Jul 2008       SASARAN WAJIB PAJAK DAN TARGET
                                                                                        PERTAMBAHAN PENERIMAAN PAJAK DAN
                                                                                        JUMLAH WP ORANG PRIBADI PROGRAM POLICY
              1140            31/PJ/2008                                   3 Jul 2008       PEDOMAN PENUNJUKAN SUPERVISOR
                                                                                        DAN KETUA TIM PEMERIKSA PAJAK
              1141            PENG - 01/PJ/2008                            30 Jun           FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK
                                                                    2008                (SUNSET POLICY 2008)
              1142            440/KM.1/2008                                30 Jun            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 30 JUNI 2008 SAMPAI DENGAN 6 JULI
                                                                                        2008
              1143            30/PJ/2008                                   27 Jun            PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                    2008                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
                                                                                        27/PJ/2008 TATA CARA PENYAMPAIAN,
                                                                                        PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN
                                                                                        SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN
                                                                                        PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                                        TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK
                                                                                        ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007
                                                                                        DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN
                                                                                        DENGAN PEMBETULAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
                                                                                        ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN
                                                                                        PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007
              1144            SE - 32/PJ/2008                              27 Jun           EVALUASI PELAYANAN BANK/POS
                                                                    2008                PERSEPSI TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM
                                                                                        MELAKSANAKAN PEMBAYARAN PAJAK MELALUI
                                                                                        MODAL PENERIMAAN NEGARA
              1145            SE - 33/PJ/2008                              27 Jun           TATA CARA PEMBERIAN NPWP,
                                                                    2008                PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT
                                                                                        TAHUNAN PPh, PENGHAPUSAN SANKSI
                                                                                        ADMINISTRASI, PENGHENTIAN PEMERIKSAAN,
                                                                                        DAN PENGADMINISTRASIAN LAPORAN TERKAIT
                                                                                        DENGAN PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-
                                                                                        UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
                                                                                        PERPAJAKAN
              1146            418/KM.1/2008                                23 Jun            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 23 JUNI 2008 SAMPAI DENGAN 29
                                                                                        JUNI 2008
              1147            SE - 08/PJ.01/2008                           23 Jun           PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2008                KEUANGAN NOMOR 77/PMK.01/2008 TENTANG
                                                                                        BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN
                                                                                        DEPARTEMEN KEUANGAN
              1148            KEP - 112/PJ/2008                            23 Jun           TEMPAT DAN SAAT MULAI BERLAKUNYA
                                                                    2008                SPT MASA PPN FORMULIR 1108 PADA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        JAKARTA PUSAT
              1149            29/PJ/2008                                   23 Jun           BENTUK, ISI, DAN TATA CARA
                                                                    2008                PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                               90/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
                                                                                        DALAM BENTUK FORMULIR KERTAS (HARD
                                                                                        COPY) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG
                                                                                        DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK,
                                                                                        DALAM RANGKA PENGOLAHAN DATA DAN
                                                                                        DOKUMEN DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN
                                                                                        DOKUMEN PERPAJAKAN
              1150            90/PMK.07/2008                               23 Jun           PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI BIAYA
                                                                    2008                PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
                                                                                        BAGIAN PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2008
              1151            92/PMK.07/2008                               23 Jun           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2008                KEUANGAN NOMOR 174/PMK.07/2007 TENTANG
                                                                                        PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI
                                                                                        HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN
                                                                                        PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM
                                                                                        NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
                                                                                        TAHUN ANGGARAN 2008
              1152            93/PMK.07/2008                               23 Jun            PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR
                                                                    2008                DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN
                                                                                        2007 UNTUK KABUPATEN SERAM BAGIAN
                                                                                        BARAT YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN
                                                                                        PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
                                                                                        PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2008
              1153            SE - 04/PJ.04/2008                           23 Jun           PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PADA KPP
                                                                    2008                PRATAMA DI SELURUH INDONESIA SELAIN KPP
                                                                                        PRATAMA DI WILAYAH KANWIL DJP JAKARTA
                                                                                        PUSAT
              1154            KEP - 106/PJ/2008                            19 Jun           HASIL SELEKSI KANTOR PELAYANAN
                                                                    2008                PERCONTOHAN TINGKAT DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK TAHUN 2008
              1155            27/PJ/2008                                   19 Jun           TATA CARA PENYAMPAIAN,
                                                                    2008                PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN
                                                                                        SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN
                                                                                        PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                                        TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK
                                                                                        ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007
                                                                                        DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN
                                                                                        DENGAN PEMBETULAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
                                                                                        ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN
                                                                                        PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007
              1156            PER-28/PJ./2008                              19 Jun           PERSYARATAN DAN TATA CARA
                                                                    2008                PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN NILAI BUKU
                                                                                        ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA
                                                                                        PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU
                                                                                        PEMEKARAN USAHA
              1157            SE - 31/PJ/2008                              19 Jun           TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI
                                                                    2008                ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN
                                                                                        PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN
                                                                                        PAJAK DAN PENGADMINISTRASIAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN
                                                                                        PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                                        TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN
                                                                                        SEBELUMNYA SERTA PEMBETULAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN
                                                                                        PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007
              1158            404/KM.1/2008                                16 Jun           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 16 JUNI 2008 SAMPAI DENGAN 22
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            91/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        JUNI 2008
              1159            26/PJ/2008                                   16 Jun           TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK
                                                                    2008                YANG MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
                                                                                        DENGAN PENGGUNA GANDA
              1160            KEP - 105/PJ/2008                            16 Jun           PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
                                                                    2008                BARU BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI
                                                                                        NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN
                                                                                        PENGGUNA GANDA
              1161            SE - 30/PJ/2008                              16 Jun           PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2008                JENDERAL PAJAK NOMOR 26/PJ/2008 TENTANG
                                                                                        TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK YANG
                                                                                        MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN
                                                                                        PENGGUNA GANDA
              1162            393/KM.1/2008                                9 Jun             NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 9 JUNI 2008 SAMPAI DENGAN 15 JUNI
                                                                                        2008
              1163            25/PJ/2008                                   6 Jun            BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN,
                                                                    2008                SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT
                                                                                        TAGIHAN PAJAK
              1164            PER-24/PJ/2008                               5 Jun            SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                    2008                PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN
                                                                                        SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
                                                                                        BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
              1165            SE - 07/PJ.01/2008                           5 Jun            INSENTIF PEGAWAI DIREKTORAT
                                                                    2008                JENDERAL PAJAK
              1166            383/KM.1/2008                                2 Jun             NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 2 JUNI 2008 SAMPAI DENGAN 8 JUNI
                                                                                        2008
              1167            SE-29/PJ/2008                                2 Jun            PENUNJUKAN PEGAWAI UNTUK
                                                                    2008                MELAKSANAKAN TUGAS PENDATAAN DAN
                                                                                        PENILAIAN

              1168            82/PMK.01/2008                               28 Mei           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2008                KEUANGAN NOMOR 42/PMK.01/2008 TENTANG
                                                                                        PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
                                                                                        ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
                                                                                        KEUANGAN
              1169            138/KMK.01/2008                              28 Mei           PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2008                MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/KMK.01/2007
                                                                                        TENTANG KODE KANTOR WILAYAH
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK
              1170            KEP - 64/PJ.01/2008                          27 Mei           PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR
                                                                    2008                JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-383/PJ./2006
                                                                                        TENTANG SUSUNAN PENGURUS BADAN
                                                                                        PEMBINA OLAHRAGA (BAPOR) DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK
              1171            PER - 23/PJ/2008                             26 Mei           TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB
                                                                    2008                PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK
                                                                                        DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LUAR PULAU
                                                                                        JAWA DAN BALI
              1172            369/KM.1/2008                                26 Mei           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                              92/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 26 MEI 2008 SAMPAI DENGAN 1 JUNI
                                                                                        2008
              1173            KEP - 96/PJ./2008                            26 Mei           PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KODE
                                                                    2008                KANTOR SEMENTARA PADA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LINGKUNGAN
                                                                                        KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK SUMATERA UTARA I, KANTOR WILAYAH
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU DAN
                                                                                        KEPULAUAN RIAU, KANTOR WILAYAH
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN
                                                                                        TIMUR, DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN, BARAT
                                                                                        DAN TENGGARA
              1174            79/PMK.03/2008                               23 Mei           PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
                                                                    2008                PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
              1175            80/PMK.03/2008                               23 Mei           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2008                KEUANGAN NOMOR 36/PMK.03/2007 TENTANG
                                                                                        BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH
                                                                                        SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN
                                                                                        SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA
                                                                                        MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN
                                                                                        LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA
                                                                                        DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI
              1176            365/KM.1/2008                                23 Mei           PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
                                                                    2008                KEUANGAN NOMOR 508/KM.1/2007 TENTANG
                                                                                        PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE SURAT
                                                                                        PADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK
              1177            SE - 28/PJ/2008                              21 Mei           PENYAMPAIAN PERATURAN KEPALA
                                                                    2008                BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3
                                                                                        TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
                                                                                        PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN
                                                                                        KECIL MELALUI KEGIATAN SERTIPIKASI HAK
                                                                                        ATAS TANAH UNTUK PENINGKATAN AKSES
                                                                                        PERMODALAN
              1178            22/PJ/2008                                   21 Mei           TATA CARA PEMBAYARAN DAN
                                                                    2008                PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
              1179            KEP - 95/PJ./2008                            19 Mei           PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA
                                                                    2008                DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        SUMATERA UTARA II, SERTA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN/ATAU
                                                                                        KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN
                                                                                        KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN
                                                                                        KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK SUMATERA UTARA I, KANTOR WILAYAH
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU DAN
                                                                                        KEPULAUAN RIAU KANTOR WILAYAH
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN
                                                                                        TIMUR, DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN, BARAT
                                                                                        DAN TENGGARA
              1180            PER - 21/PJ/2008                             19 Mei           PUBLIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI
                                                                    2008
              1181            SE-27/PJ/2008                                19 Mei           STANDAR WAKTU PELAYANAN
                                                                    2008                PENERBITAN SURAT KETERANGAN NILAI JUAL
                                                                                        OBYEK PAJAK DAN PENERBITAN SALINAN
                                                                                        SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                               93/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              1182            345/KM.1/2008                                19 Mei            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 19 MEI 2008 SAMPAI DENGAN 25 MEI
                                                                                        2008
              1183            S - 112/PJ/2008                              19 Mei           PELAKSANAAN PEMILIHAN KPP/KANWIL
                                                                    2008                TERBAIK DALAM PEMBUATAN DAN TINDAK
                                                                                        LANJUT PROFILE WP
              1184            PENG - 03/PJ.9/2008                          13 Mei           PENGUMUMAN
                                                                    2008
              1185            323/KM.1/2008                                12 Mei            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 12 MEI 2008 SAMPAI DENGAN 18 MEI
                                                                                        2008
              1186            72/PMK.011/2008                              8 Mei             PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS
                                                                    2008                PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
                                                                                        92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS
                                                                                        BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN
                                                                                        TARIF PUNGUTAN EKSPOR
              1187            70/PMK.011/2008                              8 Mei            PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS
                                                                    2008                BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU
              1188            68/PMK.01/2008                               7 Mei            PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
                                                                    2008                KEUANGAN NOMOR 98/KMK.01/2006 TENTANG
                                                                                        ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK YANG TELAH
                                                                                        MENGIMPLEMENTASIKAN ORGANISASI
                                                                                        MODERN
              1189            67/PMK.01/2008                               6 Mei            PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
                                                                    2008                MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006
                                                                                        TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
                                                                                        INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK

              1190            316/KM.1/2008                                5 Mei             NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 5 MEI 2008 SAMPAI DENGAN 11 MEI
                                                                                        2008
              1191            SE - 02/PJ.04/2008                           5 Mei            PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2008                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2008
                                                                                        TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
                                                                                        PEMERIKSAAN LAPANGAN
              1192            PER - 18/PJ/2008                             2 Mei            TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN,
                                                                    2008                DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
                                                                                        DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
              1193            SE - 25/PJ/2008                              2 Mei            PENYESUAIAN PROSEDUR KERJA
                                                                    2008                PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TERKAIT
                                                                                        PENGGUNAAN APLIKASI PEREKAMAN SPT
                                                                                        LOKAL PADA SI DJP
              1194            SE - 26/PJ/2008                              2 Mei            PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
                                                                    2008                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 6/PJ/2008
                                                                                        TENTANG TATA CARA PENGURANGAN DENDA
                                                                                        ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
              1195            PER-19/PJ/2008                               2 Mei            PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
                                                                    2008                LAPANGAN
              1196            PER-20/PJ/2008                               2 Mei            PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                    2008                KANTOR
              1197            S - 45/PJ.081/2008                           30 Apr           PERMINTAAN DATA WP PJTKI
                                                                    2008
              1198            66/PMK.03/2008                               29 Apr            TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU
                                                                    2008                PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN
                                                                                        PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG DAPAT
                                                                                        DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI
                                                                                        ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENERAPAN
                                                                                        PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
                                                                                        1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
                                                                                        CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH
                                                                                        BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
                                                                                        UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
              1199            PER-17/PJ/2008                               29 Apr            PENGGUNAAN MESIN TERAAN METERAI
                                                                    2008                DIGITAL
              1200            303/KM.1/2008                                28 Apr            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 28 APRIL SAMPAI DENGAN 04 MEI
                                                                                        2008
              1201            63/PMK.03/2008                               28 Apr           TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK
                                                                    2008                PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT
                                                                                        PERBENDAHARAAN NEGARA
              1202            S - 889/PJ.02/2008                           25 Apr           PENJELASAN PERPAJAKAN ATAS
                                                                    2008                IMPORTASI UANG
              1203            286/KM.1/2008                                21 Apr           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 21 APRIL 2008 SAMPAI DENGAN 27
                                                                                        APRIL 2008

              1204            54/PMK.09/2008                               17 Apr           KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN
                                                                    2008
              1205            PER - 16/PJ/2008                             17 Apr            TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN
                                                                    2008                BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
                                                                                        BANGUNAN
              1206            SE - 23/PJ/2008                              17 Apr            PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
                                                                    2008                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        16/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENELITIAN
                                                                                        SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
                                                                                        TANAH DAN BANGUNAN
              1207            SE - 20/PJ/2008                              15 Apr            PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2008                KEUANGAN NOMOR 33/PMK.03/2008 TENTANG
                                                                                        PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
                                                                                        MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000
                                                                                        TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA
                                                                                        NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA
                                                                                        PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
                                                                                        BANGUNAN
              1208            SE - 22/PJ/2008                              15 Apr            PEMINDAHAN KEWENANGAN
                                                                    2008                PENGADMINISTRASIAN BAGI HASIL
                                                                                        PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN
                                                                                        BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
                                                                                        BANGUNAN
              1209            SE - 21/PJ/2008                              15 Apr           PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN
                                                                    2008                PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                                        JENDERAL PAJAK NOMOR PER-161/PJ/2007
                                                                                        TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             95/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        PRIBADI SANGAT SEDERHANA TAHUN 2007
              1210            PER - 15/PJ/2008                             15 Apr           TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB
                                                                    2008                PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
                                                                                        DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
                                                                                        DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
              1211            257/KM.1/2008                                14 Apr           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 14 APRIL 2008 SAMPAI DENGAN 20
                                                                                        APRIL 2008
              1212            13/PJ/2008                                   8 Apr            BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN
                                                                    2008                TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK
                                                                                        SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN WAJIB
                                                                                        PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN 2007
              1213            PER - 14/PJ./2008                            8 Apr            BENTUK, ISI, DAN TATA CARA
                                                                    2008                PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA
                                                                                        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
                                                                                        DALAM BENTUK FORMULIR KERTAS (HARD
                                                                                        COPY) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG
                                                                                        DIKUKUHKAN DI KPP PRATAMA, DALAM
                                                                                        RANGKA PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN DI
                                                                                        PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
                                                                                        PERPAJAKAN
              1214            239/KM.1/2008                                7 Apr            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 7 APRIL 2008 SAMPAI DENGAN 13
                                                                                        APRIL 2008
              1215            27 TAHUN 2008                                4 Apr            PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO
                                                                    2008                SURAT PERBENDAHARAN NEGARA
              1216            45/PMK.03/2008                               31 Mar            PEDOMAN PENGHITUNGAN
                                                                    2008                PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI
                                                                                        PENGUSAHA KENA PAJAK YANG
                                                                                        BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
                                                                                        TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
                                                                                        SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
                                                                                        TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
                                                                                        17 TAHUN 2000 MEMILIH DIKENAKAN PAJAK
                                                                                        DENGAN MENGGUNAKAN NORMA
                                                                                        PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
              1217            221/KM.1/2008                                31 Mar           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 31 MARET 2008 SAMPAI DENGAN 06
                                                                                        APRIL 2008
              1218            PER-9/PJ/2008                                25 Mar           TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK
                                                                    2008                TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN
                                                                                        USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
                                                                                        TERTENTU
              1219            KEP - 35/PJ/2008                             25 Mar           PEMINDAHAN WAJIB PAJAK YANG SEMULA
                                                                    2008                TERDAFTAR DAN ATAU PENGUSAHA KENA
                                                                                        PAJAK YANG SEMULA MELAPORKAN USAHANYA
                                                                                        PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI
                                                                                        LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS TAHAP I
              1220            60/KMK.02/2008                               25 Mar           PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGAI
                                                                    2008                DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             96/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        YANG BERASAL DARI IURAN BADAN USAHA
                                                                                        PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN
                                                                                        BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI
                                                                                        MELALUI PIPA PADA BADAN PENGATUR
              1221            SE - 18/PJ./2008                             25 Mar            PETUNJUK PENGENAAN PBB SEKTOR
                                                                    2008                PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
                                                                                        (PBB MIGAS)
              1222            PER-10/PJ./2008                              25 Mar           TEMPAT PAJAK TERUTANG BAGI
                                                                    2008                PENGUSAHA KENA PAJAK YANG SEBELUMNYA
                                                                                        DIKUKUHKAN PADA KANTOR PELAYANAN
                                                                                        PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ATAU KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK MADYA
              1223            PER - 11/PJ./2008                            25 Mar             TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB
                                                                    2008                PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
                                                                                        DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
                                                                                        DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK YANG
                                                                                        SEMULA TERDAFTAR DAN MELAPORKAN
                                                                                        USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                                        DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA
                                                                                        KHUSUS
              1224            PER - 12/PJ./2008                            25 Mar           TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB
                                                                    2008                PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
                                                                                        DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
                                                                                        DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN
                                                                                        KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
              1225            KEP - 15/PJ./2008                            25 Mar             TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK
                                                                    2008                TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN
                                                                                        USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
                                                                                        TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                                        DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA
                                                                                        KHUSUS
              1226            KEP - 33/PJ./2008                            25 Mar           TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK
                                                                    2008                TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN
                                                                                        USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
                                                                                        TERTENTU DALAM HAL PERUBAHAN WAJIB
                                                                                        PAJAK TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN
                                                                                        PAJAK MADYA MAKASSAR
              1227            KEP - 34/PJ./2008                            25 Mar           TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK
                                                                    2008                TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN
                                                                                        USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
                                                                                        TERTENTU DALAM HAL PERUBAHAN WAJIB
                                                                                        PAJAK TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN
                                                                                        PAJAK MADYA DENPASAR
              1228            KEP - 36/PJ./2008                            25 Mar           PEMINDAHAN TEMPAT TERDAFTAR WAJIB
                                                                    2008                PAJAK DAN ATAU TEMPAT MELAPORKAN USAHA
                                                                                        PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        JAKARTA PUSAT
              1229            KEP - 37/PJ./2008                            25 Mar           PEMINDAHAN TEMPAT TERDAFTAR WAJIB
                                                                    2008                PAJAK DAN ATAU TEMPAT MELAPORKAN USAHA
                                                                                        PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        JAKARTA BARAT
              1230            KEP - 38/PJ./2008                            25 Mar           PEMINDAHAN TEMPAT TERDAFTAR WAJIB
                                                                    2008                PAJAK DAN ATAU TEMPAT MELAPORKAN USAHA
                                                                                        PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        JAKARTA SELATAN
              1231            KEP - 39/PJ./2008                            25 Mar           PEMINDAHAN TEMPAT TERDAFTAR WAJIB
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            97/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                    2008                PAJAK DAN ATAU TEMPAT MELAPORKAN USAHA
                                                                                        PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA
                                                                                        TENGAH I
              1232            KEP - 28/PJ/2008                             25 Mar           TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK
                                                                    2008                TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN
                                                                                        USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
                                                                                        TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                                        MADYA SEMARANG
              1233            KEP - 21/PJ./2008                            25 Mar           TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK
                                                                    2008                TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN
                                                                                        USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
                                                                                        TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                                        MADYA JAKARTA BARAT
              1234            SE - 17/PJ/2008                              24 Mar           PELAYANAN PENERIMAAN SURAT
                                                                    2008                PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2007
              1235            198/KM.1/2008                                24 Mar           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 24 MARET 2008 SAMPAI DENGAN 30
                                                                                        MARET 2008
              1236            PENG - 02/PJ.09/2008                         24 Mar           FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK
                                                                    2008                PENGHASILAN
              1237            PENG - 03/PJ.09/2008                         24 Mar           PELAYANAN PENERIMAAN SPT PPh
                                                                    2008                TAHUN PAJAK 2007
              1238            SE - 02/PJ.014/2008                          19 Mar           EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN
                                                                    2008                LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN
                                                                                        (LPAD) DAN SPT TAHUNAN PPh BESERTA
                                                                                        KELENGKAPANNYA TAHUN 2007
              1239            SE - 04/PJ. 01/2008                          18 Mar            PERSIAPAN PEMBENTUKAN KANTOR
                                                                    2008                PELAYANAN PAJAK YANG AKAN MENERAPKAN
                                                                                        SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN
                                                                                        TAHUN 2008
              1240            186/KM.1/2008                                17 Mar           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 17 MARET 2008 SAMPAI DENGAN 23
                                                                                        MARET 2008
              1241            SE - 01/PJ.014/2008                          14 Mar           PENGADAAN FORMULIR PERMOHONAN
                                                                    2008                PENUNDAAN DAN PERPANJANGAN SPT
                                                                                        TAHUNAN PPh TAHUN 2007
              1242            SE - 03/PJ.01/2008                           14 Mar           PENJELASAN PETUNJUK PELAKSANAAN
                                                                    2008                DAFTAR ALOKASI SEMENTARA BIAYA
                                                                                        PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
                                                                                        TAHUN ANGGARAN 2008
              1243            S - 38/PJ./2008                              14 Mar           SOSIALISASI SUNSET POLICY
                                                                    2008
              1244            43/PMK.03/2008                               13 Mar           PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS
                                                                    2008                PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA
                                                                                        PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU
                                                                                        PEMEKARAN USAHA
              1245            PER - 8/PJ/2008                              13 Mar           PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2008                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-161/PJ/2007
                                                                                        TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG
                                                                                        PRIBADI SANGAT SEDERHANA TAHUN 2007

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            98/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              1246            S - 41/PJ.08/2008                            12 Mar           PERMINTAAN DATA RESTITUSI PAJAK
                                                                    2008
              1247            SE - 16/PJ/2008                              10 Mar           PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN
                                                                    2008                PENUNJUKAN SEORANG KUASA DENGAN
                                                                                        SURAT KUASA KHUSUS
              1248            176/KM.1/2008                                10 Mar           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 10 MARET 2008 SAMPAI DENGAN 16
                                                                                        MARET 2008
              1249            SE - 15/PJ/2008                              6 Mar            JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN
                                                                    2008                PENYETORAN PAJAK SERTA PELAYANAN
                                                                                        PENERIMAAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                                        TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN MASA SEHUBUNGAN
                                                                                        DENGAN HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA
                                                                                        DALAM TAHUN 2008
              1250            42/PMK.01/2008                               5 Mar            PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
                                                                    2008                ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
                                                                                        KEUANGAN
              1251            SE - 1/PJ.03/2008                            4 Mar            PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2008                KEUANGAN NOMOR 08/PMK.03/2008 TENTANG
                                                                                        PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
                                                                                        MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001
                                                                                        TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA
                                                                                        PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN
                                                                                        DAN PELAPORANNYA
              1252            SE - 14/PJ./2008                             4 Mar            PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2008                KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2007 TENTANG
                                                                                        PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
                                                                                        MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001
                                                                                        TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA
                                                                                        PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN
                                                                                        DAN PELAPORANNYA
              1253            PER-07/PJ/2008                               3 Mar            PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS
                                                                    2008                KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                                                                                        NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG
                                                                                        PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR
                                                                                        JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI
                                                                                        LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              1254            SE - 12/PJ/2008                              3 Mar            TINDAK LANJUT KEPUTUSAN DIREKTUR
                                                                    2008                JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-06/PJ./2008
                                                                                        TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN
                                                                                        PPh NON MIGAS, PPN & PPn BM, PAJAK
                                                                                        LAINNYA, SERTA PBB DAN BPHTB TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2008
              1255            159/KM.1/2008                                3 Mar            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 03 MARET 2008 SAMPAI DENGAN 09
                                                                                        MARET 2008
              1256            SE - 9/PJ/2008                               28 Feb            PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2008                JENDERAL PAJAK NOMOR 4/PJ/2008 TENTANG
                                                                                        PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
                                                                                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP -
                                                                                        81/PJ./2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN
                                                                                        NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN
                                                                                        SUARA

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            99/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              1257            SE - 11/PJ/2008                              28 Feb           PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2008                JENDERAL PAJAK NOMOR 5/PJ/2008 TENTANG
                                                                                        PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
                                                                                        JENDEARL PAJAK NOMOR KEP-153/PJ./2002
                                                                                        TENTANG PENETAPAN BENTUK, UKURAN,
                                                                                        WARNA, ISI, DAN TEKS STIKER LUNAS PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI, DAN DASAR PENGENAAN
                                                                                        PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN
                                                                                        PRODUK REKAMAN GAMBAR DAN
                                                                                        PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN
                                                                                        REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER
                                                                                        LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA
                                                                                        TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA

              1258            SE - 8/PJ/2008                               28 Feb           TINDAK LANJUT HASIL EKSTENSIFIKASI
                                                                    2008                WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
              1259            SE-10/PJ/2008                                28 Feb           PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2008                KEUANGAN NOMOR 167/PMK.03/2007 TENTANG
                                                                                        PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA
                                                                                        PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
              1260            S - 37/PJ.08/2008                            28 Feb           LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK
                                                                    2008                TAHUN 2007
              1261            35/PMK.03/2008                               26 Feb           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2008                KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG
                                                                                        JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG
                                                                                        MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG
                                                                                        DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
                                                                                        MEWAH
              1262            38/PMK.07/2008                               26 Feb            PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA
                                                                    2008                BAGI HASIL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
                                                                                        DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2008
              1263            39/PMK.07/2008                               26 Feb            PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA
                                                                    2008                BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
                                                                                        BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
              1264            123/KM.1/2008                                25 Feb            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 25 FEBRUARI 2008 SAMPAI DENGAN
                                                                                        02 MARET 2008
              1265            33/PMK.03/2008                               22 Feb            PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2008                MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000
                                                                                        TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA
                                                                                        NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA
                                                                                        PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
                                                                                        BANGUNAN
              1266            P - 04/BC/2008                               20 Feb           PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK
                                                                    2008                PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                                        PEMERINTAH ATAS IMPOR GANDUM DAN
                                                                                        TEPUNG GANDUM/TERIGU
              1267            32/PMK.04/2008                               20 Feb           PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
                                                                    2008                KEUANGAN NOMOR 399/KMK.01/1996 TENTANG
                                                                                        GUDANG BERIKAT
              1268            31/PMK.03/2008                               19 Feb            PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2008                MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001
                                                                                        TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN
                                                                                        NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR
                                                                                        DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
                                                                                        TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
              1269            110/KM.1/2008                                18 Feb           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            100/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 18 FEBRUARI 2008 SAMPAI DENGAN
                                                                                        24 FEBRUARI 2008

              1270            S - 162/PJ.10/2008                           12 Feb           BACKUP DATA SISMIOP HASIL PROSES
                                                                    2008                CETAK MASSAL TAHUN 2008
              1271            6/PJ/2008                                    11 Feb           TATA CARA PENGURANGAN DENDA
                                                                    2008                ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
              1272            4/PJ/2008                                    11 Feb            PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2008                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        81/PJ./2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN
                                                                                        NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN
                                                                                        SUARA
              1273            5/PJ/2008                                    11 Feb            PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2008                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        153/PJ./2002 TENTANG PENETAPAN BENTUK,
                                                                                        UKURAN, WARNA, ISI, DAN TEKS STIKER LUNAS
                                                                                        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN DASAR
                                                                                        PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG
                                                                                        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
                                                                                        PENYERAHAN PRODUK REKAMAN GAMBAR
                                                                                        DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG
                                                                                        MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK
                                                                                        PENEBUSAN STIKER LUNAS PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA
                                                                                        PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA
              1274            S - 12/PJ/2008                               11 Feb           PELAYANAN PBB DAN BPHTB DALAM MASA
                                                                    2008                TRANSISI MODERNISASI
              1275            SE - 7/PJ/2008                               11 Feb           PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2008                JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 173/PJ/2007
                                                                                        TENTANG SISITEM, BENTUK, JENIS, DAN KODE
                                                                                        LAPORAN RUTIN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK
              1276            PER - 3/PJ./2008                             8 Feb            TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK
                                                                    2008                PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                                        PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU
                                                                                        PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM
                                                                                        TERIGU
              1277            25/PMK.011/2008                              8 Feb             PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                    2008                PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU
                                                                                        PENYERAHAN DALAM NEGERI GANDUM POS
                                                                                        TARIF 1001.90.19.00
              1278            SE - 6/PJ./2008                              8 Feb            PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2008                JENDERAL PAJAK NOMOR PER 3/PJ./2008
                                                                                        TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                                        PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU
                                                                                        PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG
                                                                                        GANDUM/TERIGU
              1279            PER - 2/PJ./2008                             6 Feb            TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK
                                                                    2008                PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH
                                                                                        PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK
                                                                                        GORENG DI DALAM NEGERI
              1280            SE - 05/PJ./2008                             6 Feb            PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2008                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ./2008
                                                                                        TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH
                                                                                        PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK
                                                                                        GORENG DI DALAM NEGERI
              1281            18/PMK.03/2008                               6 Feb            PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
                                                                    2008                ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN
                                                                                        KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                           101/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN
                                                                                        PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA SERTA
                                                                                        PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                                        TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM
                                                                                        TAHUN PAJAK 2007
              1282            19/PMK.03/2008                               6 Feb             TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN
                                                                    2008                TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU
                                                                                        KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN
                                                                                        TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-
                                                                                        UNDANGAN PERPAJAKAN
              1283            20/PMK.03/2008                               6 Feb            JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN
                                                                    2008                PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA
                                                                                        PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR
                                                                                        POKOK WAJIB PAJAK, SERTA PENGUKUHAN
                                                                                        DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA
                                                                                        KENA PAJAK
              1284            21/PMK.03/2008                               6 Feb            TATA CARA PENGURANGAN ATAU
                                                                    2008                PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI,
                                                                                        PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT
                                                                                        KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN
                                                                                        PAJAK YANG TIDAK BENAR, DAN PEMBATALAN
                                                                                        HASIL PEMERIKSAAN
              1285            22/PMK.03/2008                               6 Feb            PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK
                                                                    2008                DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA
              1286            23/PMK.03/2008                               6 Feb            TATA CARA PENERBITAN SURAT
                                                                    2008                KETETAPAN PAJAK
              1287            24/PMK.03/2008                               6 Feb            TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN
                                                                    2008                DENGAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN
                                                                                        PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS
              1288            17/PMK.01/2008                               5 Feb            JASA AKUNTAN PUBLIK
                                                                    2008
              1289            09/PMK.011/2008                              4 Feb             PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS
                                                                    2008                PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR:
                                                                                        92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS
                                                                                        BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN
                                                                                        TARIF PUNGUTAN EKSPOR
              1290            10/PMK.011/2008                              4 Feb            PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                    2008                PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU
                                                                                        PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG
                                                                                        GANDUM/TERIGU
              1291            14/PMK.011/2008                              4 Feb            PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBAYAR
                                                                    2008                OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN
                                                                                        MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI
              1292            15/PMK.011/2008                              4 Feb            PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBAYAR
                                                                    2008                OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN
                                                                                        MINYAK GORENG DALAM KEMASAN DI DALAM
                                                                                        NEGERI
              1293            82/KM.1/2008                                 4 Feb             NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 4 FEBRUARI 2008 SAMPAI DENGAN
                                                                                        10 FEBRUARI 2008
              1294            08/PMK.03/2008                               4 Feb            PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2008                MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001
                                                                                        TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA
                                                                                        PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN
                                                                                        DAN PELAPORANNYA
              1295            SE - 4/PJ/2008                               1 Feb            PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2008                KEUANGAN NOMOR 168/PMK.03/2007 TENTANG
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            102/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
                                                                    2008                KEUANGAN NOMOR 168/PMK.03/2007 TENTANG
                                                                                        PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
                                                                                        KEUANGAN NOMOR 517/KMK.04/2000 TENTANG
                                                                                        PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA
                                                                                        PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
                                                                                        TANAH DAN BANGUNAN

              1296            KEP - 05/PJ./2008                            31 Jan           PERUBAHAN DISTRIBUSI RENCANA
                                                                    2008                PENERIMAAN PPh NON MIGAS, PPN & PPn BM,
                                                                                        PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN BPHTB
                                                                                        TAHUN ANGGARAN 2007
              1297            KEP - 06/PJ./2008                            31 Jan            DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh
                                                                    2008                NON MIGAS, PPN & PPn BM, PAJAK LAINNYA,
                                                                                        SERTA PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN
                                                                                        2008
              1298            07/PMK.05/2008                               30 Jan           PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
                                                                    2008                MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007
                                                                                        TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM
                                                                                        NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
                                                                                        NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
              1299            48/KM.1/2008                                 28 Jan           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 28 JANUARI 2008 SAMPAI DENGAN 3
                                                                                        FEBRUARI 2008
              1300            PENG - 01/PJ.09/2008                         28 Jan           PEMANFAATAN VIDEO INSTRUKSIONAL
                                                                    2008                PERPAJAKAN
              1301            SE - 03/PJ./2008                             25 Jan           PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
                                                                    2008                LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
                                                                                        PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2007, PENETAPAN
                                                                                        KINERJA (PK) TAHUN 2008 DAN RENCANA
                                                                                        KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2008
              1302            P - 02/BC/2008                               24 Jan            PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
                                                                    2008                MENTERI KEUANGAN NOMOR
                                                                                        178/PMK.011/2007 TENTANG PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                                        PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK
                                                                                        KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK
                                                                                        DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
              1303            INS - 1/PJ/2008                              23 Jan            KELANJUTAN PENGIRIMAN SURAT
                                                                    2008                PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN
                                                                                        2007 DI TAHUN 2008
              1304            S - 23/PJ.01/2008                            23 Jan           UPDATE APLIKASI PROGRAM
                                                                    2008                PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS
                                                                                        PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA (TKPKN)
              1305            34/KM.1/2008                                 21 Jan           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 21 JANUARI 2008 SAMPAI DENGAN 27
                                                                                        JANUARI 2008
              1306            SE - 01/PJ.01/2008                           21 Jan           PENJELASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
                                                                    2008                SURVEY DAN PEMETAAN
              1307            256/PMK.03/2008                              20 Jan           PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA
                                                                    2008                DEVIDEN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI
                                                                                        ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN
                                                                                        USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA
                                                                                        YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK

              1308            01/PMK.011/2008                              18 Jan           PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS
                                                                    2008                IMPOR KACANG KEDELAI

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              1309            PER-1/PJ./2008                               18 Jan           PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN
                                                                    2008                KRITERIA TERTENTU DAN PROSEDUR DALAM
                                                                                        RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN
                                                                                        KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
              1310            SE-2/PJ./2008                                18 Jan          TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK
                                                                    2008                DENGAN KRITERIA TERTENTU
              1311            S - 06/PJ.08/2008                            17 Jan           KRITERIA PENILAIAN DALAM PEMILIHAN
                                                                    2008                KANWIL DAN KPP TERBAIK DALAM PEMBUATAN
                                                                                        DAN TINDAK LANJUT PROFILE WP PENENTU
                                                                                        PENERIMAAN
              1312            15/KM.1/2008                                 14 Jan           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 14 JANUARI 2008 SAMPAI DENGAN 20
                                                                                        JANUARI 2008
              1313            SE - 01/PJ./2008                             9 Jan            PELAPORAN PERUBAHAN REKENING
                                                                    2008                BANK PERSEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG
                                                                                        PEMBAYARAN PBB SECARA ELEKTRONIK
              1314            SE - 01/PJ.04/2008                           9 Jan            PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PADA KPP
                                                                    2008                PRATAMA DI PULAU JAWA DAN BALI SELAIN KPP
                                                                                        PRATAMA DI WILAYAH KANWIL DJP JAKARTA
                                                                                        PUSAT
              1315            S - 015/PJ.10/2008                           8 Jan            PENGGUNAAN APLIKASI E-SPT TAHUNAN
                                                                    2008                WAJIB PAJAK BADAN DAN E-SPT TAHUNAN PPH
                                                                                        PASAL 21 TAHUN 2007
              1316            8/KM.1/2008                                  7 Jan            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2008                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 07 JANUARI 2008 SAMPAI DENGAN 13
                                                                                        JANUARI 2008
              1317            S - 09/PJ.032/2008                           7 Jan            PERMOHONAN PENEGASAN TERHADAP
                                                                    2008                PELAKSANAAN PERATURAN DIRJEN PAJAK
                                                                                        NOMOR PER-70/PJ/2007
              1318            S - 10/PJ.031/2008                           7 Jan            PENGHAPUSBUKUAN KREDIT MACET DAN
                                                                    2008                ASPEK PERPAJAKANNYA
              1319            S - 13/PJ.031/2008                           7 Jan            MASA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
                                                                    2008
              1320            S - 12/PJ.032/2008                           7 Jan            PENEGASAN TENTANG PAJAK
                                                                    2008                PENGHASILAN TRANSAKSI SURAT
                                                                                        PERBENDAHARAAN NEGARA UNTUK BANK
                                                                                        YANG MASUK KE PASAR SEKUNDER
              1321            S - 17/PJ.032/2008                           7 Jan            PERMOHONAN INFORMASI/PENJELASAN
                                                                    2008                TENTANG PAJAK PENGHASILAN DARI
                                                                                        PELEPASAN HAK TANAH & BANGUNAN UNTUK
                                                                                        PROYEK KEPENTINGAN UMUM
              1322            S - 11/PJ.0332/2008                          7 Jan            SURAT KETERANGAN DOMISILI
                                                                    2008
              1323            S - 15/PJ.0332/2008                          7 Jan            TANGGAPAN ATAS SURAT NOMOR XXX
                                                                    2008
              1324            S - 06/PJ.031/2008                           4 Jan            PERMINTAAN KELENGKAPAN
                                                                    2008                PERMOHONAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA
                                                                                        INGGRIS DAN MATA UANG DOLAR AMERIKA
                                                                                        SERIKAT
              1325            S - 02/PJ.032/2008                           3 Jan            PENERUSAN SURAT PT XYZ
                                                                    2008
              1326            875/KM.1/2007                                28 Des           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                          104/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 31 DESEMBER 2007 SAMPAI DENGAN
                                                                                        6 JANUARI 2008
              1327            178/PMK.011/2007                             28 Des           PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
                                                                    2007                PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK
                                                                                        KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK
                                                                                        DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
              1328            181/PMK.03/2007                              28 Des           BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN,
                                                                    2007                SERTA TATA CARA PENGAMBILAN PENGISIAN,
                                                                                        PENANDATANGANAN, DAN PENYAMPAIAN
                                                                                        SURAT PEMBERITAHUAN
              1329            182/PMK.03/2007                              28 Des           TATA CARA PELAPORAN SURAT
                                                                    2007                PEMBERITAHUAN MASA BAGI WAJIB PAJAK
                                                                                        DENGAN KRITERIA TERTENTU YANG DAPAT
                                                                                        MELAPORKAN BEBERAPA MASA PAJAK DALAM
                                                                                        SATU SURAT PEMBERITAHUAN MASA
              1330            183/PMK.03/2007                              28 Des           WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN
                                                                    2007                TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI
                                                                                        KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN
              1331            184/PMK.03/2007                              28 Des           PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO
                                                                    2007                PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK,
                                                                                        PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK,
                                                                                        DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN
                                                                                        DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA
                                                                                        PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN
                                                                                        PEMBAYARAN PAJAK
              1332            185/PMK.03/2007                              28 Des           TATA CARA PENERIMAAN DAN
                                                                    2007                PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
              1333            186/PMK.03/2007                              28 Des           WAJIB PAJAK TERTENTU YANG
                                                                    2007                DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI
                                                                                        ADMINISTRASI BERUPA DENDA KARENA TIDAK
                                                                                        MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN
                                                                                        DALAM JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN
              1334            187/PMK.03/2007                              28 Des           JANGKA WAKTU PELUNASAN SURAT
                                                                    2007                TAGIHAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK
                                                                                        KURANG BAYAR, DAN SURAT KETETAPAN
                                                                                        PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN, SERTA
                                                                                        SURAT KEPUTUAN PEMBETULAN, SURAT
                                                                                        KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING,
                                                                                        DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI, YANG
                                                                                        MENYEBABKAN JUMLAH PAJAK YANG HARUS
                                                                                        DIBAYAR BERTAMBAH BAGI WAJIB PAJAK
                                                                                        USAHA KECIL DAN WAJIB PAJAK DI DAERAH
                                                                                        TERTENTU
              1335            188/PMK.03/2007                              28 Des           TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
                                                                    2007                PEMBAYARAN PAJAK
              1336            189/PMK.03/2007                              28 Des           TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN
                                                                    2007                PAJAK
              1337            190/PMK.03/2007                              28 Des           TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
                                                                    2007                PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK
                                                                                        TERUTANG

              1338            191/PMK.03/2007                              28 Des           PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK
                                                                    2007                ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN
                                                                                        KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP
                                                                                        WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN
                                                                                        PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK
                                                                                        PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
              1339            192/PMK.03/2007                              28 Des          TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK
                                                                    2007                DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                          105/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN
                                                                                        PEMBAYARAN PAJAK
              1340            193/PMK.03/2007                              28 Des           BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA,
                                                                    2007                JUMLAH PENYERAHAN, DAN JUMLAH LEBIH
                                                                                        BAYAR BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI
                                                                                        PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT
                                                                                        DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN
                                                                                        KELEBIHAN PAJAK
              1341            194/PMK.03/2007                              28 Des           TATA CARA PENGAJUAN DAN
                                                                    2007                PENYELESAIAN KEBERATAN
              1342            195/PMK.03/2007                              28 Des           TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
                                                                    2007                PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
              1343            196/PMK.03/2007                              28 Des           TATA CARA PENYELENGGARAAN
                                                                    2007                PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA
                                                                                        ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN
                                                                                        RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN
                                                                                        SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
              1344            197/PMK.03/2007                              28 Des            BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN
                                                                    2007                BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
              1345            198/PMK.03/2007                              28 Des           TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA
                                                                    2007                PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
              1346            199/PMK.03/2007                              28 Des           TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
                                                                    2007
              1347            201/PMK.03/2007                              28 Des           TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN
                                                                    2007                ATAU BUKTI DARI PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT
                                                                                        OLEH KEWAJIBAN MERAHASIAKAN
              1348            202/PMK.03/2007                              28 Des           TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI
                                                                    2007                PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG
                                                                                        PERPAJAKAN
              1349            510/KMK.03/2007                              28 Des            PENETAPAN PEJABAT DAN/ATAU TENAGA
                                                                    2007                AHLI YANG DAPAT MEMBERIKAN KETERANGAN
                                                                                        KEPADA PEJABAT LEMBAGA NEGARA ATAU
                                                                                        INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG
                                                                                        MELAKUKAN PEMERIKSAAN DALAM BIDANG
                                                                                        KEUANGAN NEGARA
              1350            80 TAHUN 2007                                28 Des            TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN
                                                                    2007                KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN
                                                                                        UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
                                                                                        TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
                                                                                        PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA
                                                                                        KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-
                                                                                        UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
              1351            81 TAHUN 2007                                28 Des            PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN
                                                                    2007                BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG
                                                                                        BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
              1352            PER - 180/PJ/2007                            28 Des            BENTUK, ISI, DAN TATA CARA
                                                                    2007                PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA
                                                                                        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
                                                                                        DALAM BENTUK FORMULIR KERTAS (HARD
                                                                                        COPY) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG
                                                                                        DIKUKUHKAN DI KPP PRATAMA JAKARTA
                                                                                        GAMBIR DUA, KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR
                                                                                        TIGA, DAN KPP PRATAMA JAKARTA TANAH
                                                                                        ABANG SATU DALAM RANGKA UJI COBA
                                                                                        PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN DI KANTOR
                                                                                        PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
                                                                                        PERPAJAKAN
              1353            SE - 66/PJ/2007                              27 Des           PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2007                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-170/PJ./2007
                                                                                        TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
                                                                                        KONSELING TERHADAP WAJIB PAJAK SEBAGAI

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                          106/750
                           DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        TINDAK LANJUT SURAT HIMBAUAN
              1354            172/PMK.07/2007                              27 Des           PENETAPAN RINCIAN DANA
                                                                    2007                PENYEIMBANG DANA ALOKASI UMUM TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2008 KEPADA DAERAH PROVINSI
                                                                                        DAN KABUPATEN/KOTA
              1355            174/PMK.07/2007                              27 Des            PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA
                                                                    2007                BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
                                                                                        DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
                                                                                        DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN
                                                                                        PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008
              1356            SE - 26/PJ.01/2007                           27 Des           STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
                                                                    2007                EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
              1357            PER - 174/PJ/2007                            26 Des           PEDOMAN PENENTUAN STANDAR
                                                                    2007                INVESTASI TANAMAN (SIT) KELAPA SAWIT
              1358            869/KM.1/2007                                19 Des           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 24 DESEMBER SAMPAI DENGAN 30
                                                                                        DESEMBER 2007
              1359            SE - 64/PJ./2007                             19 Des           RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB
                                                                    2007                DAN BPHTB T.A. 2008
              1360            168/PMK.03/2007                              18 Des           PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
                                                                    2007                KEUANGAN NOMOR 517/KMK.04/2000 TENTANG
                                                                                        PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA
                                                                                        PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
                                                                                        TANAH DAN BANGUNAN
              1361            167/PMK.03/2007                              18 Des           PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA
                                                                    2007                PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
              1362            169/PMK.07/2007                              18 Des            PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI PAJAK
                                                                    2007                BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH
                                                                                        PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH
                                                                                        KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
                                                                                        2008
              1363            PER-173/PJ/2007                              18 Des           SISTEM, BENTUK, JENIS DAN KODE
                                                                    2007                LAPORAN RUTIN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK
              1364            862/KM.1/2007                                17 Des           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 17 DESEMBER SAMPAI DENGAN 23
                                                                                        DESEMBER 2007
              1365            164/PMK.07/2007                              17 Des           PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BEA
                                                                    2007                PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
                                                                                        BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN
                                                                                        KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA
                                                                                        TAHUN ANGGARAN 2007

              1366            PENG - 05/PJ.09/2007                         14 Des           PELAYANAN DALAM MENGHADAPI AKHIR
                                                                    2007                TAHUN ANGGARAN 2007
              1367            PER-170/PJ/2007                              11 Des           TATA CARA PELAKSANAAN KONSELING
                                                                    2007                TERHADAP WAJIB PAJAK SEBAGAI TINDAK
                                                                                        LANJUT SURAT HIMBAUAN
              1368            851/KM.1/2007                                10 Des           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 10 DESEMBER SAMPAI DENGAN 16

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                          107/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        DESEMBER 2007
              1369            76 TAHUN 2007                                10 Des            PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
                                                                    2007                PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993
                                                                                        TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
                                                                                        JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
              1370            160/PMK.04/2007                              10 Des           PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK
                                                                    2007                DIPAKAI DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN
                                                                                        (VOORUITSLAG)
              1371            S-506/WPJ.06/KP.1207/200                     4 Des            PEMOTONGAN PPH PASAL 23
                                                                    2007
              1372            835/KM.1/2007                                3 Des            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 03 DESEMBER SAMPAI DENGAN 09
                                                                                        DESEMBER 2007
              1373            156/PMK.07/2007                              29 Nop            PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR
                                                                    2007                DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN
                                                                                        2005 DAN TAHUN ANGGARAN 2006 YANG
                                                                                        DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN
                                                                                        PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
                                                                                        PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2007
              1374            154/PMK.03/2007                              27 Nop           PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2007                MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001
                                                                                        TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA
                                                                                        PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN
                                                                                        DAN PELAPORANNYA
              1375            818/KM.1/2007                                26 Nop           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 26 NOVEMBER SAMPAI DENGAN 2
                                                                                        DESEMBER 2007
              1376            151/PMK.03/2007                              26 Nop           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2007                KEUANGAN NOMOR 127/PMK.03/2007 TENTANG
                                                                                        TATA CARA PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
                                                                                        PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR
                                                                                        PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
                                                                                        DAN ENERGI PANAS BUMI
              1377            KEP - 142/PJ.03/2007                         26 Nop            PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PEMBERIAN
                                                                    2007                FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
                                                                                        PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
                                                                                        TERTENTU ATAU BIDANG-BIDANG USAHA
                                                                                        TERTENTU DAN DAERAH-DAERAH TERTENTU

              1378            150/PMK.06/2007                              23 Nop           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2007                KEUANGAN NOMOR 40/PMK.07/2006 TENTANG
                                                                                        PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
              1379            149/PMK.04/2007                              22 Nop           EKSPOR KEMBALI BARANG IMPOR
                                                                    2007
              1380            145/PMK.04/2007                              22 Nop           KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG
                                                                    2007                EKSPOR
              1381            146/PMK.04/2007                              22 Nop           TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN
                                                                    2007                KEPABEANAN
              1382            SE - 59/PJ/2007                              20 Nop            PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2007                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-160/PJ./2007
                                                                                        TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                                                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        161/PJ/2001 TENTANG JANGKA WAKTU
                                                                                        PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                           108/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN DAN
                                                                                        PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK,
                                                                                        SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN
                                                                                        PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
              1383            802/KM.1/2007                                19 Nop           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 19 NOVEMBER SAMPAI DENGAN 25
                                                                                        NOVEMBER 2007
              1384            SE - 58/PJ./2007                             19 Nop           DATA KODE INDEKS BANK DAN KODE
                                                                    2007                INDEKS WILAYAH BANK PERSEPSI PBB
              1385            PER-160/PJ/2007                              14 Nop            PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2007                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP -
                                                                                        161/PJ/2001 TENTANG JANGKA WAKTU
                                                                                        PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN
                                                                                        USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN DAN
                                                                                        PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK,
                                                                                        SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN
                                                                                        PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
              1386            PER - 161/PJ/2007                            14 Nop           SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                    2007                PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
                                                                                        SANGAT SEDERHANA TAHUN 2007
              1387            SE - 57/PJ/2007                              13 Nop           PENENTUAN JUMLAH PEJABAT KEPALA
                                                                    2007                SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI PADA
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
              1388            788/KM.1/2007                                12 Nop           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 12 NOVEMBER SAMPAI DENGAN 18
                                                                                        NOVEMBER 2007
              1389            140/PMK.04/2007                              12 Nop           IMPOR SEMENTARA
                                                                    2007
              1390            139/PMK.04/2007                              12 Nop           PEMERIKSAAN PABEAN DI BIDANG IMPOR
                                                                    2007
              1391            137/PMK.04/2007                              8 Nop            PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
                                                                    2007                KEUANGAN NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG
                                                                                        TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA
                                                                                        MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN
                                                                                        NEGARA ASING DAN PEJABATNYA
              1392            KEP - 158/PJ./2007                           5 Nop            PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA,
                                                                    2007                DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR
                                                                                        PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI
                                                                                        PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA
                                                                                        TIMUR I, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II, KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA
                                                                                        TIMUR III, DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK BALI
              1393            775/KM.1/2007                                5 Nop            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 05 NOVEMBER SAMPAI DENGAN 11
                                                                                        NOVEMBER 2007
              1394            SE - 55/PJ./2007                             1 Nop            PROSEDUR PELAKSANAAN PERATURAN
                                                                    2007                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER -

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                         109/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        149/PJ/2007 TENTANG PELAKSANAAN
                                                                                        PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
                                                                                        DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
                                                                                        BANGUNAN DALAM WILAYAH KERJA KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG
                                                                                        TELAH MENERAPKAN STRUKTUR ORGANISASI
                                                                                        DAN TATA KERJA SESUAI DENGAN PERATURAN
                                                                                        MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006
                                                                                        TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
                                                                                        INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
                                                                                        PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
                                                                                        55/PMK.01/2007 SELAIN KANTOR WILAYAH
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK
                                                                                        BESAR DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
              1395            SE - 56/PJ./2007                             1 Nop            IKLAN LAYANAN MASYARAKAT
                                                                    2007
              1396            135/PMK.011/2007                             1 Nop             PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS
                                                                    2007                IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN
                                                                                        INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES
                                                                                        (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA
                                                                                        BARU ASEAN (CAMBODIA, LAOS, MYANMAR DAN
                                                                                        VIETNAM)
              1397            44 TAHUN 2007                                1 Nop            PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
                                                                    2007                PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
                                                                                        TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS
                                                                                        UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000
                                                                                        TENTANG PENETAPAN PERATURAN
                                                                                        PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
                                                                                        NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN
                                                                                        PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
                                                                                        BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG
              1398            131/PMK.011/2007                             30 Okt           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2007                KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2007 TENTANG
                                                                                        PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA
                                                                                        ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA)
              1399            131.1/PMK.07/2007                            30 Okt            PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF DANA
                                                                    2007                BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
                                                                                        DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
                                                                                        DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN
                                                                                        PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2007
              1400            761/KM.1/2007                                29 Okt           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 29 OKTOBER SAMPAI DENGAN 04
                                                                                        NOVEMBER 2007
              1401            KEP - 155/PJ/2007                            29 Okt           PEMBENTUKAN PANITIA PERESMIAN
                                                                    2007                MODERNISASI KANTOR WILAYAH DJP DI
                                                                                        YOGYAKARTA DAN KANTOR WILAYAH DJP JAWA
                                                                                        TENGAH II, SERTA PEMBENTUKAN KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR
                                                                                        PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI
                                                                                        PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DJP DI YOGYAKARTA, KANTOR
                                                                                        WILAYAH DJP JAWA TENGAH I, DAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DJP JAWA TENGAH II, SEKALIGUS
                                                                                        PERESMIAN GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP DI
                                                                                        YOGYAKARTA
              1402            SE - 52/PJ.02/2007                           25 Okt           PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN
                                                                    2007                PENATAAN ULANG FUNGSI PEMERIKSAAN
                                                                                        PAJAK
              1403            SE - 53/PJ./2007                             25 Okt           USULAN PERUBAHAN BANK
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                          110/750
                           DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                    2007                OPERASIONAL III PBB DAN BPHTB
              1404            420/KMK.01/2007                              24 Okt           PENGHARGAAN MENTERI KEUANGAN
                                                                    2007                KEPADA KANTOR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
                                                                                        DEPARTEMEN KEUANGAN SEBAGAI KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PERCONTOHAN TAHUN 2007
              1405            129/PMK.011/2007                             24 Okt           PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS
                                                                    2007                BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA
                                                                                        COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF
                                                                                        (CEPT)
              1406            745/KM.1/2007                                11 Okt           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 15 OKTOBER SAMPAI DENGAN 28
                                                                                        OKTOBER 2007
              1407            127/PMK.03/2007                              11 Okt           TATA CARA PENATAUSAHAAN
                                                                    2007                PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
                                                                                        SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN
                                                                                        GAS BUMI DAN ENERGI PANAS BUMI
              1408            SE - 07/PJ.02/2007                           10 Okt           PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                    2007                DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
                                                                                        ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH
                                                                                        UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
                                                                                        WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
                                                                                        PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
                                                                                        DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA
                                                                                        UTARA PASKA BENCANA ALAM GEMPA BUMI
                                                                                        DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI HIBAH LUAR
                                                                                        NEGERI
              1409            SE - 50/PJ./2007                             9 Okt            PERSIAPAN BREAKDOWN RENCANA
                                                                    2007                PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 2008
              1410            PER-149/PJ./2007                             9 Okt             PELAKSANAAN PENGURANGAN PAJAK
                                                                    2007                BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN
                                                                                        HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM
                                                                                        WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG TELAH
                                                                                        MENERAPKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
                                                                                        TATA KERJA SESUAI DENGAN PERATURAN
                                                                                        MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006
                                                                                        TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
                                                                                        INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
                                                                                        PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
                                                                                        55/PMK.01/2007 SELAIN KANTOR WILAYAH
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK
                                                                                        BESAR DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
              1411            SE - 51/PJ./2007                             9 Okt            PENCANTUMAN KODE KPPBB/KPP
                                                                    2007                PRATAMA DALAM SURAT SETORAN PAJAK BUMI
                                                                                        DAN BANGUNAN (SSPBB)
              1412            PER-148/PJ./2007                             8 Okt            PELAKSANAAN MODUL PENERIMAAN
                                                                    2007                NEGARA
              1413            SE - 46/PJ/2007                              8 Okt            PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2007                JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 116/PJ./2007
                                                                                        TENTANG EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
                                                                                        ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK
                                                                                        PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
              1414            SE - 48/PJ./2007                             8 Okt            PENCETAKAN SPPT PBB TAHUN 2008
                                                                    2007
              1415            SE - 49/PJ/2007                              8 Okt            PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2007                JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 148/PJ/2007
                                                                                        TENTANG PELAKSAAN MODUL PENERIMAAN

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                             111/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        NEGARA
              1416            SE - 47/PJ./2007                             8 Okt            PENETAPAN NPOPTKP BPHTB
                                                                    2007                BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
                                                                                        KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2006
              1417            SE - 01/PJ.07/2007                           8 Okt            PENEGASAN UNIT KERJA DIREKTORAT
                                                                    2007                JENDERAL PAJAK YANG WAJIB MENGHADIRI
                                                                                        SIDANG BANDING DAN GUGATAN DI
                                                                                        PENGADILAN PAJAK
              1418            725/KM.1/2007                                8 Okt            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 08 OKTOBER SAMPAI DENGAN 14
                                                                                        OKTOBER 2007
              1419            PER-01/PJ.07/2007                            8 Okt            PROSEDUR PENGAJUAN DAN
                                                                    2007                PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN
                                                                                        KETETAPAN PAJAK, KEBERATAN,
                                                                                        PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
                                                                                        ADMINISTRASI, DAN PENGURANGAN ATAU
                                                                                        PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK
                                                                                        BENAR PAJAK PENGHASILAN, PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH
              1420            SE - 02/PJ.07/2007                           8 Okt            PROSEDUR PENANGANAN PEMBETULAN
                                                                    2007                KETETAPAN PAJAK KEBERATAN,
                                                                                        PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
                                                                                        ADMINISTRASI, DAN PENGURANGAN ATAU
                                                                                        PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK
                                                                                        BENAR PAJAK PENGHASILAN, PAJKA
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH
              1421            53/PMK.011/2007                              8 Okt             RALAT ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2007                KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
                                                                                        53/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN TARIF
                                                                                        BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-CHINA
                                                                                        FREE TRADE AREA (AC-FTA)
              1422            SE - 44/PJ/2007                              5 Okt             PENEGASAN ATAS KEWAJIBAN KANTOR
                                                                    2007                PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA UNTUK
                                                                                        MELAKUKAN PEREKAMAN TANDA TERIMA
                                                                                        SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
                                                                                        (SPPT) DAN STRUK SURAT TANDA TERIMA
                                                                                        SETORAN (STTS) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
                                                                                        (PBB)
              1423            SE - 45/PJ/2007                              5 Okt            PELAYANAN PRIMA
                                                                    2007
              1424            PENG - 04/PJ.09/2007                         4 Okt             TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN
                                                                    2007                DAN PENYETORAN SERTA BATAS AKHIR
                                                                                        PELAPORAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN
                                                                                        HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA IDUL FITRI
                                                                                        BULAN OKTOBER 2007
              1425            KEP - 141/PJ/2007                            3 Okt              PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA,
                                                                    2007                DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA
                                                                                        TENGAH II DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA
                                                                                        YOGYAKARTA, SERTA KANTOR PELAYANAN
                                                                                        PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN,
                                                                                        PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN
                                                                                        DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH
                                                                                        I, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK JAWA TENGAH II, DAN KANTOR WILAYAH

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            112/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH
                                                                                        ISTIMEWA YOGYAKARTA
              1426            PER - 143/PJ./2007                           3 Okt             TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN
                                                                    2007                DAN PENYETORAN SERTA BATAS AKHIR
                                                                                        PELAPORAN PAJAK UNTUK MASA PAJAK YANG
                                                                                        JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN
                                                                                        PENYETORAN SERTA BATAS AKHIR
                                                                                        PELAPORAN PAJAK BERSAMAAN DENGAN HARI
                                                                                        LIBUR ATAU CUTI BERSAMA BULAN OKTOBER
                                                                                        2007
              1427            PER-142/PJ./2007                             3 Okt            PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2007                JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 146/PJ./2006
                                                                                        TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA
                                                                                        PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA
                                                                                        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
              1428            709/KM.1/2007                                1 Okt            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 01 OKTOBER SAMPAI DENGAN 07
                                                                                        OKTOBER 2007
              1429            SE - 21/PJ.01/2007                           1 Okt           PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN
                                                                    2007                RENCANA STRATEGIS
              1430            PER - 136/PJ./2007                           28 Sep           RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
                                                                    2007                PAJAK NOMOR PER - 136/PJ./2007 TENTANG
                                                                                        TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH
                                                                                        PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK
                                                                                        GORENG CURAH DI DALAM NEGERI
              1431            SE - 41/PJ./2007                             28 Sep            RALAT ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR
                                                                    2007                JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 41/PJ./2007
                                                                                        TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN
                                                                                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER -
                                                                                        136/PJ./2007 TENTANG TATA CARA
                                                                                        PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS
                                                                                        PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI
                                                                                        DALAM NEGERI
              1432            SE - 43/PJ./2007                             28 Sep            PENYAMPAIAN RALAT PERATURAN
                                                                    2007                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        136/PJ./2007 TENTANG TATA CARA
                                                                                        PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS
                                                                                        PENYERAHAN MINYAK GORENG
              1433            KEP - 269/PJ.012/2007                        28 Sep            PENEMPATAN PARA PEGAWAI PELAKSANA
                                                                    2007                DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG TELAH
                                                                                        MENYELESAIKAN TUGAS BELAJAR LEBIH DARI
                                                                                        6 (ENAM) BULAN PADA TAHUN 2007
              1434            KEP - 271/PJ.01/2007                         28 Sep           PENGANGKATAN PARA ACCOUNT
                                                                    2007                REPRESENTATIVE PADA KANTOR PELAYANAN
                                                                                        PAJAK PRATAMA DI LINGKUNGAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DJP JAKARTA BARAT, JAKARTA
                                                                                        SELATAN, JAKARTA TIMUR DAN JAKARTA UTARA
              1435            PER - 136/PJ./2007                           25 Sep           TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK
                                                                    2007                PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH
                                                                                        PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK
                                                                                        GORENG CURAH DI DALAM NEGERI
              1436            SE - 41/PJ./2007                             25 Sep           PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2007                JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 136/PJ./2007
                                                                                        TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH
                                                                                        PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK
                                                                                        GORENG CURAH DI DALAM NEGERI
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                         113/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              1437            118/PMK.011/2007                             24 Sep           PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBAYAR
                                                                    2007                OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN
                                                                                        MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI
              1438            687/KM.1/2007                                24 Sep           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 24 SEPTEMBER SAMPAI DENGAN 30
                                                                                        SEPTEMBER 2007
              1439            S - 67/PJ.081/2007                           20 Sep           PENGGALIAN POTENSI WAJIB PAJAK
                                                                    2007                INDUSTRI KELAPA SAWIT
              1440            113/PMK.04/2007                              19 Sep            PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
                                                                    2007                HASIL LAUT YANG DITANGKAP DENGAN
                                                                                        SARANA PENANGKAP YANG TELAH MENDAPAT
                                                                                        IZIN
              1441            114/PMK.04/2007                              19 Sep           NILAI TUKAR MATA UANG YANG
                                                                    2007                DIGUNAKAN UNTUK PENGHITUNGAN DAN
                                                                                        PEMBAYARAN BEA MASUK

              1442            S - 4042/PJ.07/2007                          18 Sep          TERTIB ADMINISTRASI YANG BERKAITAN
                                                                    2007                DENGAN PENANGANAN SIDANG BANDING DAN
                                                                                        GUGATAN DI PENGADILAN PAJAK
              1443            SE - 05/PJ.02/2007                           17 Sep           KEABSAHAN PENERBITAN DAN
                                                                    2007                PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK BAGI
                                                                                        PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN
                                                                                        SECARA JABATAN DI LINGKUNGAN KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK MADYA DALAM MASA
                                                                                        PERALIHAN
              1444            667/KM.1/2007                                17 Sep           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 17 SEPTEMBER SAMPAI DENGAN 23
                                                                                        SEPTEMBER 2007
              1445            110/PMK.011/2007                             14 Sep           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2007                KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006
                                                                                        TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI
                                                                                        BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK
                                                                                        ATAS BARANG IMPOR
              1446            SE - 40/PJ/2007                              13 Sep           STANDAR WAKTU PELAYANAN
                                                                    2007                PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN
                                                                                        BANGUNAN BARU DAN MUTASI OBJEK/SUBJEK
                                                                                        PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
              1447            658/KM.1/2007                                10 Sep           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 10 SEPTEMBER SAMPAI DENGAN 16
                                                                                        SEPTEMBER 2007
              1448            102/PMK.04/2007                              5 Sep            PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
                                                                    2007                OBAT-OBATAN YANG DIBIAYAI DENGAN
                                                                                        MENGGUNAKAN ANGGARAN PEMERINTAH
                                                                                        YANG DIPERUNTUKAN BAGI KEPENTINGAN
                                                                                        MASYARAKAT
              1449            106/PMK.04/2007                              5 Sep            PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU
                                                                    2007                CUKAI ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG
                                                                                        TELAH DIEKSPOR
              1450            105/PMK.04/2007                              5 Sep             PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
                                                                    2007                BIBIT DAN BENIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN
                                                                                        PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN,

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                          114/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        PETERNAKAN, ATAU PERIKANAN
              1451            104/PMK.04/2007                              5 Sep             PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
                                                                    2007                BARANG UNTUK KEPERLUAN OLAHRAGA YANG
                                                                                        DIIMPOR OLEH INDUK ORGANISASI OLAHRAGA
                                                                                        NASIONAL
              1452            103/PMK.04/2007                              5 Sep            PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
                                                                    2007                BUKU ILMU PENGETAHUAN
              1453            101/PMK.04/2007                              5 Sep            PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
                                                                    2007                PERALATAN DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN
                                                                                        UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN
                                                                                        LINGKUNGAN
              1454            107/PMK.04/2007                              5 Sep            PEMERIKSAAN JABATAN ATAS BARANG
                                                                    2007                IMPOR ATAU BARANG EKSPOR
              1455            94/PMK.011/2007                              3 Sep            PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN
                                                                    2007                MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005
                                                                                        TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR
                                                                                        TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN
                                                                                        EKSPOR
              1456            641/KM.1/2007                                3 Sep            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 3 SEPTEMBER SAMPAI DENGAN 9
                                                                                        SEPTEMBER 2007
              1457            93/PMK.011/2007                              31 Ags           PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS
                                                                    2007                IMPOR BERAS
              1458            87/PMK.03/2007                               30 Ags           PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2007                MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000
                                                                                        TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI
                                                                                        INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN
                                                                                        ORGANISASI INTERNASIOANL YANG TIDAK
                                                                                        TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN
              1459            88/PMK.04/2007                               30 Ags           PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN
                                                                    2007                BARANG IMPOR
              1460            89/PMK.04/2007                               30 Ags           IMPOR BARANG PRIBADI PENUMPANG,
                                                                    2007                AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS
                                                                                        DAN BARANG KIRIMAN
              1461            90/PMK.04/2007                               30 Ags            PENGELUARAN BARANG IMPOR ATAU
                                                                    2007                BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN
                                                                                        UNTUK DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT
                                                                                        LANJUT DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR
                                                                                        DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT KE
                                                                                        TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI
                                                                                        KAWASAN PABEAN LAINNYA
              1462            PER - 116/PJ./2007                           29 Ags           EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG
                                                                    2007                PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK
                                                                                        BUMI DAN BANGUNAN
              1463            626/KM.1/2007                                27 Ags           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 27 AGUSTUS SAMPAI DENGAN 2
                                                                                        SEPTEMBER 2007
              1464            S - 776/PJ.10/2007                           24 Ags           PENGGUNAAN APLIKASI PWPM VERSI 2.0
                                                                    2007
              1465            619/KM.1/2007                                20 Ags           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                           115/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 20 AGUSTUS SAMPAI DENGAN 26
                                                                                        AGUSTUS 2007
              1466            S - 712/PJ.06/2007                           20 Ags           PENGUMPULAN DATA DAN EVALUASI
                                                                    2007                KESEIMBANGAN NJOP PERUMAHAN DAN
                                                                                        INDUSTRI SERTA KAJIAN PENERAPAN METODE
                                                                                        PENDAPATAN OBJEK PERUMAHAN
              1467            S - 97/PJ.08/2007                            20 Ags            LANGKAH-LANGKAH PENGGALIAN
                                                                    2007                POTENSI PAJAK BIDANG USAHA KONSTRUKSI
                                                                                        DALAM RANGKA PENGAMANAN PENERIMAAN
                                                                                        2007

              1468            46 TAHUN 2007                                20 Ags           KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
                                                                    2007                PELABUHAN BEBAS BATAM
              1469            47 TAHUN 2007                                20 Ags           KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
                                                                    2007                PELABUHAN BEBAS BINTAN
              1470            48 TAHUN 2007                                20 Ags           KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
                                                                    2007                PELABUHAN BEBAS KARIMUN
              1471            SE - 04/PJ.02/2007                           16 Ags           PENEGASAN PENYELESAIAN
                                                                    2007                PERMOHONAN RESTITUSI PPN
              1472            PER - 114/PJ./2007                           14 Ags           BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN
                                                                    2007                TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK
                                                                                        SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DAN
                                                                                        SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPh)
              1473            SE - 37/PJ./2007                             14 Ags           PERCEPATAN JANGKA WAKTU
                                                                    2007                PENYELESAIAN LAYANAN UNGGULAN
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              1474            599/KM.1/2007                                13 Ags           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 13 AGUSTUS SAMPAI DENGAN 19
                                                                                        AGUSTUS 2007
              1475            S - 61/PJ.081/2007                           13 Ags           LANGKAH-LANGKAH PENGGALIAN
                                                                    2007                POTENSI USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
              1476            KEP - 112/PJ./2007                           9 Ags            PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA,
                                                                    2007                DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR
                                                                                        PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI
                                                                                        PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        BANTEN, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I, DAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA
                                                                                        BARAT II
              1477            SE - 03/PJ.02/2007                           7 Ags              PENYELESAIAN TUNGGAKAN RESTITUSI
                                                                    2007                PPN
              1478            85/PMK.011/2007                              7 Ags            PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
                                                                    2007                HOT ROLLED COIL (HRC)
              1479            583/KM.1/2007                                6 Ags            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 6 AGUSTUS SAMPAI DENGAN 12
                                                                                        AGUSTUS 2007
              1480            SE - 07/PJ.03/2007                           6 Ags            RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR
                                                                    2007                JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ.03/2007
                                                                                        TANGGAL 28 MEI 2007

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            116/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              1481            SE - 05/PJ.03/2007                           6 Ags             PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
                                                                    2007                PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN
                                                                                        PEMASANGAN, PENYIARAN ATAU PENAYANGAN
                                                                                        IKLAN DI MEDIA MASSA DAN/ATAU MEDIA LUAR
                                                                                        RUANG
              1482            SE - 06/PJ.03/2007                           6 Ags             PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK
                                                                    2007                PENGHASILAN PASAL 25 DALAM TAHUN PAJAK
                                                                                        2007 BAGI WAJIB PAJAK YANG PENGHASILAN
                                                                                        UTAMANYA DARI IMBALAN JASA YANG PADA
                                                                                        TAHUN 2006 TIDAK TERMASUK SEBAGAI
                                                                                        IMBALAN JASA YANG DIPOTONG PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN PASAL 23, TETAPI PADA TAHUN
                                                                                        2007 TERMASUK SEBAGAI IMBALAN JASA YANG
                                                                                        DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
                                                                                        BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                                        JENDERAL PAJAK NOMOR PER-70/PJ/2007
              1483            SE - 05/PJ.04/2007                           6 Ags             PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2007                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-109/PJ/2007
                                                                                        TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                                                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        627/PJ/2001 TENTANG TATA CARA
                                                                                        PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN
                                                                                        HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG
                                                                                        TERSIMPAN PADA BANK DALAM RANGKA
                                                                                        PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
              1484            PER - 109/PJ./2007                           6 Ags             PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2007                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        627/PJ/2001 TENTANG TATA CARA
                                                                                        PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN
                                                                                        HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG
                                                                                        TERSIMPAN PADA BANK DALAM RANGKA
                                                                                        PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
              1485            SE - 08/PJ.014/2007                          2 Ags            BENTUK, UKURAN, DAN SPESIFIKASI
                                                                    2007                TEKNIS PENCETAKAN SPT TAHUNAN PPh
                                                                                        BESERTA KELENGKAPANNYA
              1486            84/PMK.01/2007                               31 Jul           ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT
                                                                    2007                PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
                                                                                        PERPAJAKAN
              1487            574/KM.1/2007                                30 Jul            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 30 JULI SAMPAI DENGAN 5 AGUSTUS
                                                                                        2007
              1488            83/PMK.02/2007                               30 Jul           PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
                                                                    2007                MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005
                                                                                        TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR
                                                                                        TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN
                                                                                        EKSPOR
              1489            SE-04/PJ.04/2007                             25 Jul            RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL DAN
                                                                    2007                KEBIJAKAN UMUM PEMERIKSAAN TAHUN 2007
              1490            SE - 04/PJ.03/2007                           25 Jul           PEMBEBASAN PAJAK ATAS BUNGA YANG
                                                                    2007                DIBAYARKAN KEPADA NIPPON EXPORT AND
                                                                                        INVESTMENT INSURANCE (NEXI)
              1491            550/KM.1/2007                                23 Jul            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 23 JULI SAMPAI DENGAN 29 JULI
                                                                                        2007
              1492            1/PM.3/2007                                  23 Jul           KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT
                                                                    2007                JENDERAL PAJAK
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                          117/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              1493            PER - 103/PJ./2007                           23 Jul           SURAT PERNYATAAN BERSEDIA
                                                                    2007                MEMATUHI KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK

              1494            SE-33/PJ./2007                               23 Jul           PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK
                                                                    2007                PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              1495            SE - 34/PJ./2007                             23 Jul            PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
                                                                    2007                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        103/PJ./2007 TENTANG SURAT PERNYATAAN
                                                                                        BERSEDIA MEMATUHI KODE ETIK PEGAWAI
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              1496            SE - 35/PJ/2007                              23 Jul           EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB
                                                                    2007                TAHUN ANGGARAN 2006
              1497            28 TAHUN 2007                                17 Jul           PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-
                                                                    2007                UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
                                                                                        KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
                                                                                        PERPAJAKAN
              1498            510/KM.1/2007                                16 Jul            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 16 JULI SAMPAI DENGAN 22 JULI
                                                                                        2007
              1499            315/KMK.01/2007                              11 Jul           PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
                                                                    2007                KEUANGAN NOMOR 161/KMK.01/2007 TENTANG
                                                                                        KODE KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK DAN KANTOR PELAYANAN
                                                                                        PAJAK
              1500            501/KM.1/2007                                9 Jul 2007       NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                                        BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 9 JULI SAMPAI DENGAN 15 JULI 2007
              1501            75/PMK.011/2007                              3 Jul 2007        PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM
                                                                                        RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-
                                                                                        FTA)
              1502            483/KM.1/2007                                2 Jul 2007       NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                                        BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 2 JULI SAMPAI DENGAN 8 JULI 2007
              1503            S - 602/PJ.53/2005                           30 Jun           PERMOHONAN PENEGASAN ATAS
                                                                    2007                PENGGUNAAN TANDA PEMBAYARAN DAN
                                                                                        KUITANSI ATAS PENYERAHAN JASA
                                                                                        TELEKOMUNIKASI SEBAGAI FAKTUR PAJAK
                                                                                        STANDAR
              1504            72/PMK.01/2007                               28 Jun           MAJELIS KODE ETIK DI LINGKUNGAN
                                                                    2007                DEPARTEMEN KEUANGAN
              1505            293/KMK.01/2007                              28 Jun           PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA
                                                                    2007                PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
                                                                                        KEUANGAN UNTUK MEMBERIKAN SANKSI
                                                                                        MORAL ATAS PELANGGARAN KODE ETIK
                                                                                        PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
                                                                                        DEPARTEMEN KEUANGAN
              1506            S - 163/PJ/2007                              28 Jun           PENERBITAN SKBKB ATAS BPHTB
                                                                    2007                TERUTANG PT. PERTAMINA (PERSERO)
              1507            71/PMK.01/2007                               28 Jun           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2007                KEUANGAN NOMOR 29/PMK.01/2007 TENTANG
                                                                                        PEDOMAN PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI
                                                                                        NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                           118/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        KEUANGAN
              1508            70/PMK.04/2007                               27 Jun           KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT
                                                                    2007                PENIMBUNAN SEMENTARA
              1509            421/KM.1/2007                                25 Jun           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 25 JUNI SAMPAI DENGAN 1 JULI 2007
              1510            SE - 26/PJ./2007                             22 Jun           OPTIMALISASI PEMANFAATAN DATA
                                                                    2007                PERPAJAKAN (OPDP)
              1511            PENG - 03/PJ.09/2007                         21 Jun           PENGUMUMAN
                                                                    2007
              1512            66/PMK.03/2007                               21 Jun           PEMBERLAKUAN KODE ETIK PEGAWAI DI
                                                                    2007                LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                                        PRATAMA,DAN KANTOR PELAYANAN,
                                                                                        PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN
                                                                                        SEHUBUNGAN DENGAN REORGANISASI
                                                                                        INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK TAHUN 2007
              1513            63/PMK.011/2007                              20 Jun            PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
                                                                    2007                KEUANGAN NOMOR 456/KMK.04/2002 TENTANG
                                                                                        PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IMPOR MESIN,
                                                                                        BARANG, DAN BAHAN YANG MENDAPATKAN
                                                                                        FASILITAS BERDASARKAN KEPUTUSAN
                                                                                        MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/KMK.05/2000
                                                                                        TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS
                                                                                        IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN, DALAM
                                                                                        RANGKA PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN
                                                                                        INDUSTRI/INDUSTRI JASA
              1514            S - 61/PJ.0413/2007                          20 Jun           PENEGASAN ATAS PENYELESAIAN
                                                                    2007                PEMERIKSAAN TERKAIT DENGAN
                                                                                        PEMBENTUKAN KPP PRATAMA DIPULAU JAWA
                                                                                        DAN BALI SELAIN KPP PRATAMA DI WILAYAH
                                                                                        KANWIL DJP JAKARTA PUSAT DAN KANWIL DJP
                                                                                        JAKARTA SELATAN
              1515            SE - 25/PJ./2007                             20 Jun           BACKUP DATA SISTEM INFORMASI
                                                                    2007                PERPAJAKAN
              1516            64/PMK.04/2007                               20 Jun           PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2007                MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997
                                                                                        TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN
                                                                                        CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH
                                                                                        UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL,
                                                                                        SOSIAL DAN KEBUDAYAAN
              1517            408/KM.1/2007                                18 Jun            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 18 JUNI SAMPAI DENGAN 24 JUNI
                                                                                        2007
              1518            62/PMK.05/2007                               18 Jun            PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2007                KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG
                                                                                        PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI
                                                                                        BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN
                                                                                        PEGAWAI TIDAK TETAP
              1519            SE - 24/PJ/2007                              18 Jun           PENJELASAN PELAKSANAAN
                                                                    2007                EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
              1520            61/PMK.011/2007                              15 Jun           PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
                                                                    2007                MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.2/2005
                                                                                        TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR
                                                                                        TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                          119/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        EKSPOR
              1521            S - 28/PJ.13/2007                            14 Jun           PERMINTAAN DATA LAMPIRAN SPT MASA
                                                                    2007                PPN DAN SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
              1522            S - 429/WPJ.19/2007                          12 Jun           TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN
                                                                    2007                PENEGASAN JASA INTERNET SESUAI DENGAN
                                                                                        PER-70/PJ./2007
              1523            389/KM.1/2007                                11 Jun            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 11 JUNI SAMPAI DENGAN 17 JUNI
                                                                                        2007
              1524            KEP - 86/PJ/2007                             11 Jun           PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA,
                                                                    2007                DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR
                                                                                        PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI
                                                                                        PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR
                                                                                        WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DI
                                                                                        WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
                                                                                        SELAIN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT
              1525            PER - 87/PJ/2007                             11 Jun           TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB
                                                                    2007                PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK
                                                                                        DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI PULAU JAWA
                                                                                        DAN PULAU BALI SELAIN KPP PRATAMA DI
                                                                                        WILAYAH KANWIL DJP JAKARTA PUSAT
              1526            KEP - 85/PJ/2007                             8 Jun            PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KODE
                                                                    2007                SURAT DAN CAP DINAS SEMENTARA PADA
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN
                                                                                        KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN
                                                                                        KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN
                                                                                        KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA
                                                                                        JAKARTA SELAIN KANTOR WILAYAH
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA
                                                                                        PUSAT SEHUBUNGAN DENGAN REORGANISASI
                                                                                        INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK TAHUN 2007
              1527            SE - 23/PJ./2007                             5 Jun            PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI
                                                                    2007                KEUANGAN NOMOR 46/PMK.03/2007 TENTANG
                                                                                        TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT
                                                                                        PERBENDAHARAAN NEGARA
              1528            329/KM.1/2007                                4 Jun            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 4 JUNI SAMPAI DENGAN 10 JUNI 2007
              1529            55/PMK.01/2007                               31 Mei           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2007                KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006 TENTANG
                                                                                        ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI
                                                                                        VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              1530            54/PMK.01/2007                               31 Mei           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2007                KEUANGAN NOMOR 131/PMK.01/2006 TENTANG
                                                                                        ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
                                                                                        KEUANGAN
              1531            326/KM.1/2007                                28 Mei           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..
                           DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        TANGGAL 28 MEI SAMPAI DENGAN 3 JUNI 2007
              1532            32 TAHUN 2007                                22 Mei            PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN
                                                                    2007                DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM
                                                                                        DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
                                                                                        DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA
                                                                                        UTARA
              1533            53/PMK.011/2007                              22 Mei            PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM
                                                                    2007                RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-
                                                                                        FTA)
              1534            320/KM.1/2007                                21 Mei           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 21 MEI SAMPAI DENGAN 27 MEI 2007
              1535            PER-81/PJ./2007                              16 Mei           SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                    2007                PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN, SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI,
                                                                                        DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2007 BESERTA
                                                                                        PETUNJUK PENGISIANNYA
              1536            297/KM.1/2007                                14 Mei           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 14 MEI SAMPAI DENGAN 20 MEI 2007
              1537            51/PMK.04/2007                               11 Mei           PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2007                MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.05/1997
                                                                                        TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN
                                                                                        CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK
                                                                                        KEPERLUAN PENELITIAN DAN
                                                                                        PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
              1538            SE-02/PJ.04/2007                             7 Mei            KEBIJAKAN PEMERIKSAAN KHUSUS
                                                                    2007
              1539            SE-03/PJ.04/2007                             7 Mei            PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN
                                                                    2007                PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGHAPUSAN
                                                                                        NPWP/PENCABUTAN PKP
              1540            285/KM.1/2007                                7 Mei            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 7 MEI SAMPAI DENGAN 13 MEI 2007
              1541            SE - 22/PJ./2007                             7 Mei            PENYERAGAMAN SOSIALISASI
                                                                    2007                PERPAJAKAN BAGI MASYARAKAT
              1542            SE - 09/PJ.04/2007                           7 Mei            PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN
                                                                    2007                PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGHAPUSAN
                                                                                        NPWP/PENCABUTAN PKP
              1543            49/PMK.03/2007                               2 Mei            TATA CARA PENYELENGGARAAN
                                                                    2007                PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA
                                                                                        ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA
                                                                                        KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT
                                                                                        PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
                                                                                        PENGHASILAN BADAN
              1544            31 TAHUN 2007                                1 Mei            PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
                                                                    2007                PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001
                                                                                        TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN
                                                                                        BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
                                                                                        BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI
                                                                                        PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                          121/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              1545            271/KM.1/2007                                30 Apr           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 30 APRIL SAMPAI DENGAN 6 MEI 2007
              1546            SE - 13/PJ.01/2007                           26 Apr           BIAYA PELAKSANAAN DAN PENYEDIAAN
                                                                    2007                SARANA PENUNJANG KEGIATAN
                                                                                        EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
              1547            SE - 20/PJ./2007                             26 Apr            TINDAK LANJUT PENGENAAN,
                                                                    2007                ADMINISTRASI DAN PEMBAYARAN PBB ASSET
                                                                                        PT PERTAMINA (PERSERO) DARI KEGIATAN
                                                                                        USAHA HILIR
              1548            46/PMK.03/2007                               25 Apr           TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
                                                                    2007                PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT
                                                                                        PERBENDAHARAAN NEGARA
              1549            44/PMK.01/2007                               25 Apr           SINERGI TUGAS DAN PROSES BISNIS DI
                                                                    2007                BIDANG KEBIJAKAN FISKAL DAN RANCANGAN
                                                                                        ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
                                                                                        NEGARA
              1550            45/PMK.05/2007                               25 Apr           PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM
                                                                    2007                NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
                                                                                        NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
              1551            265/KM.1/2007                                23 Apr            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 23 APRIL SAMPAI DENGAN 29 APRIL
                                                                                        2007
              1552            43/PMK.03/2007                               23 Apr           PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                    2007                DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
                                                                                        ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH
                                                                                        UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
                                                                                        WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
                                                                                        PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
                                                                                        DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA
                                                                                        UTARA PASKA BENCANA ALAM GEMPA BUMI
                                                                                        DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI HIBAH LUAR
                                                                                        NEGERI
              1553            42/PMK.05/2007                               23 Apr           PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN
                                                                    2007                SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN
                                                                                        BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
                                                                                        TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN
                                                                                        NEGARA
              1554            207/KMK.02/2007                              23 Apr           PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN
                                                                    2007                DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
                                                                                        YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA
                                                                                        BUKAN PAJAK PADA PUSAT PERIZINAN DAN
                                                                                        INVESTASI, SEKRETARIAT JENDERAL
                                                                                        DEPARTEMEN PERTANIAN
              1555            199/KMK.03/2007                              18 Apr           PENETAPAN PENCEGAHAN
                                                                    2007                PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR
                                                                                        NEGERI
              1556            200/KMK.03/2007                              18 Apr           PERPANJANGAN MASA PENCEGAHAN
                                                                    2007                PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR
                                                                                        NEGERI
              1557            201/KMK.03/2007                              18 Apr           PERPANJANGAN MASA PENCEGAHAN
                                                                    2007                PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR
                                                                                        NEGERI
              1558            SE - 11/PJ.01/2007                           16 Apr          LEGALISIR DOKUMEN BUKTI PEMENUHAN
                                                                    2007                KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN SURAT
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                            122/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        KETERANGAN FISKAL DALAM RANGKA
                                                                                        PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              1559            SE - 02/PJ.03/2007                           16 Apr            PENEGASAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
                                                                    2007                PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
                                                                                        UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
                                                                                        KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
                                                                                        DAN ANGGOTA KEPANITIAAN SEHUBUNGAN
                                                                                        DENGAN PEMILIHAN UMUM ATAU PEMILIHAN
                                                                                        KEPALA DAERAH
              1560            242/KM.1/2007                                16 Apr            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 16 APRIL SAMPAI DENGAN 22 APRIL
                                                                                        2007
              1561            SE - 19/PJ/2007                              13 Apr           PERSIAPAN PENERAPAN SISTEM
                                                                    2007                ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN PADA
                                                                                        KANTOR WILAYAH DJP DAN PEMBENTUKAN
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI
                                                                                        SELURUH INDONESIA TAHUN 2007-2008
              1562            37/PMK.05/2007                               12 Apr           PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
                                                                    2007                MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/PMK.06/2006
                                                                                        TENTANG MODUL PENERIMAAN NEGARA
              1563            187/KMK.02/2007                              11 Apr           PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN
                                                                    2007                DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
                                                                                        YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA
                                                                                        BUKAN PAJAK (DI LUAR SUMBER DAYA ALAM
                                                                                        PERIKANAN) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
                                                                                        KELAUTAN DAN PERIKANAN
              1564            36/PMK.03/2007                               11 Apr           BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH
                                                                    2007                SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN
                                                                                        SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA
                                                                                        MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN
                                                                                        LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA
                                                                                        DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI
              1565            SE - 10/PJ.01/2007                           10 Apr           STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
                                                                    2007                PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK DAN
                                                                                        EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
                                                                                        YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU
                                                                                        MEMILIKI TEMPAT USAHA DI PUSAT
                                                                                        PERDAGANGAN DAN /ATAU PERTOKOAN
              1566            SE - 01/PJ.03/2007                           9 Apr            PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2007                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-70/PJ/2007
                                                                                        TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN
                                                                                        PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD
                                                                                        DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-
                                                                                        UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH
                                                                                        BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
                                                                                        UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
              1567            PER-69/PJ./2007                              9 Apr             PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2007                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        447/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
                                                                                        SURAT KETERANGAN FISKAL
              1568            PER - 70/PJ/2007                             9 Apr            JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN
                                                                    2007                PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD
                                                                                        DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-
                                                                                        UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH
                                                                                        BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
                                                                                        UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                         123/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              1569            SE - 17/PJ./2007                             9 Apr             PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2007                JENDERAL PAJAK NOMOR PER-69/PJ./2007
                                                                                        TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                                                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        447/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
                                                                                        SURAT KETERANGAN FISKAL DAN
                                                                                        PENCABUTAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR
                                                                                        JENDERAL PAJAK NOMOR SE-33/PJ.4/2001
                                                                                        TENTANG SURAT KETERANGAN FISKAL
              1570            SE - 01/PJ.045/2007                          9 Apr            KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK
                                                                    2007
              1571            226/KM.1/2007                                9 Apr             NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 9 APRIL SAMPAI DENGAN 15 APRIL
                                                                                        2007
              1572            PER-68/PJ/2007                               9 Apr            PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS
                                                                    2007                KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                                                                                        NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG
                                                                                        PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR
                                                                                        JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI
                                                                                        LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              1573            PER - 67/PJ./2007                            5 Apr             TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
                                                                    2007                PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
                                                                                        BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU
                                                                                        DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

              1574            SE - 16/PJ./2007                             5 Apr            PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH
                                                                    2007                NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN
                                                                                        MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
                                                                                        DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
                                                                                        BESERTA PERATURAN-PERATURAN
                                                                                        PELAKSANAANNYA
              1575            SE - 13/PJ./2007                             3 Apr            PEJELASAN PERATURAN DIREKTUR
                                                                    2007                JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-175/PJ./2006
                                                                                        TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA
                                                                                        OBJEK PAJAK DAN EKSTENSIFIKASI WAJIB
                                                                                        PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN
                                                                                        KEGIATAN USAHA DAN/ATAU MEMILIKI TEMPAT
                                                                                        USAHA DI PUSAT PERDAGANGAN DAN/ATAU
                                                                                        PERTOKOAN
              1576            SE - 14/PJ./2007                             3 Apr            PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WP OP
                                                                    2007                KARYAWAN
              1577            SE - 15/PJ./2007                             3 Apr            PENGAWASAN PENYAMPAIAN SPT
                                                                    2007                PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD
              1578            177/KMK.02/2007                              3 Apr            PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
                                                                    2007                PUNGUTAN EKSPOR ATAS NAMA PT BARAMULTI
                                                                                        SUGIH SENTOSA
              1579            179/KMK.03/2007                              3 Apr            PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA
                                                                    2007                KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK JAWA TIMUR III
              1580            180/KMK.03/2007                              3 Apr            PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA
                                                                    2007                KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK JAWA TENGAH II
              1581            181/KMK.03/2007                              3 Apr            PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA
                                                                    2007                KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK JAKARTA SELATAN
              1582            182/KMK.03/2007                              3 Apr            PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA
                                                                    2007                KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK SUMATERA BARAT DAN JAMBI

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..
1/8/13          DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

         1583     183/KMK.03/2007                            3 Apr        PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA
                                                      2007            KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                      PAJAK JAWA BARAT II
         1584     184/KMK.03/2007                            3 Apr        PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA
                                                      2007            KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                      PAJAK NTB DAN NTT
         1585     185/KMK.03/2007                            3 Apr        PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA
                                                      2007            KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                      PAJAK BALI
         1586     186/KMK.03/2007                            3 Apr        PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA
                                                      2007            KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                      PAJAK JAWA TIMUR III
         1587     207/KM.1/2007                              2 Apr         NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                      2007            BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                      BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                      ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                      PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                      TANGGAL 2 APRIL SAMPAI DENGAN 8 APRIL
                                                                      2007
         1588     S - 366/PJ.022/2007                        2 Apr        PENEGASAN ATAS KOMODITI PERTANIAN
                                                      2007            YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
         1589     110/PMK.010/2006                           30 Mar        RALAT ATAS PERATURAN MENTERI
                                                      2007            KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
                                                                      110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN
                                                                      SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN
                                                                      PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG
                                                                      IMPOR
         1590     174/KMK.02/2007                            30 Mar       PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN
                                                      2007            DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
                                                                      YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA
                                                                      BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL
                                                                      POS DAN TELEKOMUNIKASI, DEPARTEMEN
                                                                      KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
         1591     S - 13/PJ.13/2007                          30 Mar       PEMBUATAN KODE WILAYAH BARU DALAM
                                                      2007            RANGKA PENAMBAHAN/PEMECAHAN KANTOR
                                                                      PELAYANAN
         1592     KEP - 51/PJ./2007                          29 Mar        PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                      2007            DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                      28/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN
                                                                      DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
                                                                      TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                      MADYA SIDOARJO
         1593     KEP - 52/PJ./2007                          29 Mar        PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                      2007            DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                      27/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN
                                                                      DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
                                                                      TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                      MADYA SURABAYA
         1594     KEP - 53/PJ./2007                          29 Mar        PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                      2007            DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                      30/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN
                                                                      DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
                                                                      TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                      MADYA BALIKPAPAN
         1595     KEP - 54/PJ./2007                          29 Mar        PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                      2007            DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                      22/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN
                                                                      DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
                                                                      TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                      MADYA JAKARTA SELATAN
         1596     KEP - 55/PJ./2007                          29 Mar        PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                      2007            DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                      19/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
                                                                                        TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                                        MADYA MEDAN
              1597            KEP - 56/PJ./2007                            29 Mar            PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2007                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        26/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN
                                                                                        DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
                                                                                        TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                                        MADYA SEMARANG
              1598            KEP - 57/PJ./2007                            29 Mar            PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2007                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        25/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN
                                                                                        DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
                                                                                        TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                                        MADYA BANDUNG
              1599            KEP - 58/PJ./2007                            29 Mar            PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2007                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        24/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN
                                                                                        DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
                                                                                        TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                                        MADYA JAKARTA UTARA

              1600            KEP - 59/PJ./2007                            29 Mar            PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2007                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        29/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN
                                                                                        DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
                                                                                        TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                                        MADYA MALANG
              1601            KEP - 60/PJ./2007                            29 Mar            PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2007                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        31/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN
                                                                                        DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
                                                                                        TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                                        MADYA MAKASSAR
              1602            KEP - 61/PJ./2007                            29 Mar            PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2007                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        23/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN
                                                                                        DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
                                                                                        TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                                        MADYA JAKARTA TIMUR
              1603            KEP - 62/PJ./2007                            29 Mar            PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2007                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        20/PJ./2007 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN
                                                                                        DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
                                                                                        TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                                        MADYA PALEMBANG
              1604            KEP - 63/PJ./2007                            29 Mar            PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2007                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        17/PJ./2007 TENTANG PENAMBAHAN WAJIB
                                                                                        PAJAK TERTENTU YANG TERDAFTAR DAN
                                                                                        MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI
              1605            KEP - 64/PJ./2007                            29 Mar            PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2007                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        11/PJ./2007 TENTANG PENAMBAHAN WAJIB
                                                                                        PAJAK TERTENTU YANG TERDAFTAR DAN
                                                                                        MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR
                                                                                        PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU
                                                                                        DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK
                                                                                        BESAR DUA
              1606            171/KMK.02/2007                              28 Mar           PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN
                                                                    2007                DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
                                                                                        YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA
                                                                                        BUKAN PAJAK PADA KEPOLISIAN NEGARA
                                                                                        REPUBLIK INDONESIA
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              1607            S - 11/PJ.13/2007                            28 Mar           PENJELASAN TENTANG BANK/POS
                                                                    2007                PERSEPSI PBB DAN BPHTB DAN
                                                                                        PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PBB SEKTOR
                                                                                        PEDESAAN DAN PERKOTAAN DARI TP-PBB
                                                                                        ELEKTRONIK
              1608            KEP - 07/PJ.031/2007                         27 Mar           PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN UNTUK
                                                                    2007                MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM
                                                                                        BAHASA INGGRIS DAN MATA UANG DOLLAR
                                                                                        AMERIKA SERIKAT
              1609            193/KM.1/2007                                26 Mar            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 26 MARET SAMPAI DENGAN 1 APRIL
                                                                                        2007

              1610            993/KMK.03/2006                              23 Mar            RALAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI
                                                                    2007                KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
                                                                                        993/KMK.03/2006 TENTANG PAJAK
                                                                                        PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG TIDAK
                                                                                        DIPUNGUT ATAS IMPOR PERALATAN STUDIO
                                                                                        DAN KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN OLEH
                                                                                        LEMBAGA SANDI NEGARA
              1611            32/PMK.03/2007                               22 Mar           PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2007                MENTERI KEUANGAN NOMOR 222/KMK.03/2002
                                                                                        TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI
                                                                                        LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        DEPARTEMEN KEUANGAN
              1612            33/PMK.03/2007                               22 Mar            PEMBERLAKUAN KODE ETIK PEGAWAI DI
                                                                    2007                LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN
                                                                                        DAN INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT
                                                                                        JENDERAL PAJAK
              1613            161/KMK.01/2007                              21 Mar           KODE KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
                                                                    2007                JENDERAL PAJAK DAN KANTOR PELAYANAN
                                                                                        PAJAK
              1614            KEP - 05/PJ.031/2007                         20 Mar           PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN UNTUK
                                                                    2007                MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM
                                                                                        BAHASA INGGRIS DAN MATA UANG DOLLAR
                                                                                        AMERIKA SERIKAT
              1615            KEP - 06/PJ.031/2007                         20 Mar            PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI
                                                                    2007                KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
                                                                                        KEP-230/PJ.42/2006 TANGGAL 11 AGUSTUS
                                                                                        2006 TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN
                                                                                        IZINUNTUK MENYELENGGARAKAN
                                                                                        PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN
                                                                                        MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
              1616            190/KM.1/2007                                20 Mar            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 19 MARET SAMPAI DENGAN 25 MARET
                                                                                        2007
              1617            SE - 11/PJ./2007                             16 Mar           PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
                                                                    2007                PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
                                                                                        MASA PPN, SPT MASA PPh DAN SPT TAHUNAN
                                                                                        PPh
              1618            29/PMK.01/2007                               13 Mar           PEDOMAN PENINGKATAN DISIPLIN
                                                                    2007                PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
                                                                                        DEPARTEMEN KEUANGAN
              1619            175/KM.1/2007                                12 Mar           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                           127/750
                                           BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                           ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                           PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                           TANGGAL 12 MARET SAMPAI DENGAN 18 MARET
                                           2007
1620   28/PMK.011/2007             9 Mar       PERUBAHAN PERATURAN MENTERI
                            2007           KEUANGAN NOMOR 61/PMK.010/2006 TENTANG
                                           KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR
                                           CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG
                                           UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM
                                           DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD)
                                           UNTUK PEMBUATAN ANGKUTAN KOMERSIAL
1621   S - 105/PJ.06/2007          9 Mar        PENGGUNAAN DIPA BP-PBB UNTUK
                            2007           KEGIATAN PEMBENTUKAN DAN/ATAU
                                           PEMELIHARAAN BASIS DATA SISMIOP DAN PETA
                                           DIGITAL, SERTA EKSTENSIFIKASI OBJEK DAN
                                           SUBJEK PAJAK
1622   S - 134/PJ.01/2007          8 Mar       PELATIHAN END USER SISTEM INFORMASI
                            2007           DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP)
1623   SE - 10/PJ./2007            5 Mar       PENGANTAR PERATURAN MENTERI
                            2007           KEUANGAN NOMOR : 01/PMK.03/2007
1624   PER - 43/PJ./2007           5 Mar       TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR
                            2007           PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA
                                           SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN WAJIB
                                           PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB
                                           PAJAK BESAR SATU, KANTOR PELAYANAN
                                           PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA, KANTOR
                                           PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT DAN
                                           KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI
1625   PER-44/PJ./2007             5 Mar        TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI
                            2007           PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN
                                           DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK
                                           BESAR SATU, KANTOR PELAYAN PAJAK WAJIB
                                           PAJAK BESAR DUA, KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                           MADYA JAKARTA PUSAT DAN KANTOR
                                           PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI
1626   PER - 45/PJ./2007           5 Mar       TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
                            2007           DALAM RANGKA PENAMBAHAN WAJIB PAJAK
                                           PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK
                                           BESAR SATU, KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                           WAJIB PAJAK BESAR DUA, KANTOR PELAYANAN
                                           PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT DAN KANTOR
                                           PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI
1627   PER - 46/PJ./2007           5 Mar       TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR
                            2007           PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH
                                           WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR
                                           PELAYANAN PAJAK MADYA
1628   PER - 47/PJ./2007           5 Mar        TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI
                            2007           PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN
                                           DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
1629   PER - 48/PJ./2007           5 Mar       TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE
                            2007           KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
1630   159/KM.1/2007               5 Mar        NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                            2007           BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                           BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                           ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                           PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                           TANGGAL 5 MARET SAMPAI DENGAN 11 MARET
                                           2007
1631   SE - 08/PJ/2007             1 Mar        PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
                            2007           TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK
                                           2006 OLEH WAJIB PAJAK
1632   24/PMK.01/2007              1 Mar       TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                    2007                NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE
                                                                                        DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU
                                                                                        JAWA DAN SUMATERA
              1633            139/KM.1/2007                                26 Feb           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 26 FEBRUARI SAMPAI DENGAN 4
                                                                                        MARET 2007

              1634            132/KMK.03/2007                              23 Feb           PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI
                                                                    2007                DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI
                                                                                        SELATAN DAN SULAWESI TENGGARA
              1635            133/KMK.03/2007                              23 Feb           PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA
                                                                    2007                KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI
                                                                                        TENGGARA
              1636            134/KMK.03/2007                              23 Feb           PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA
                                                                    2007                KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK KALIMANTAN TIMUR
              1637            S - 98/PJ.01/2007                            22 Feb            STANDAR BIAYA PELAKSANAAN
                                                                    2007                PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-
                                                                                        175/PJ./2006 DI WILAYAH DKI JAKARTA
              1638            S - 10/PJ.08/2007                            22 Feb           PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
                                                                    2007                PENERIMAAN PBB DAN BPHTB
              1639            111/KM.1/2007                                19 Feb            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 19 SAMPAI DENGAN 25 FEBRUARI
                                                                                        2007
              1640            SE - 07/PJ./2007                             19 Feb            LARANGAN MEMBERITAHUKAN
                                                                    2007                DOKUMEN-DOKUMEN RESMI MILIK
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPADA PIHAK
                                                                                        LAIN
              1641            16/PMK.03/2007                               19 Feb            PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
                                                                    2007                PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
                                                                                        BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU
                                                                                        DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
              1642            SE - 01/PJ.06/2007                           16 Feb           PENJELASAN PETUNJUK PELAKSANAAN
                                                                    2007                DAFTAR ALOKASI SEMENTARA BIAYA
                                                                                        PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
                                                                                        TAHUN ANGGARAN 2007
              1643            19 TAHUN 2007                                15 Feb           PERUBAHAN ATAS PERATURAN
                                                                    2007                PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75
                                                                                        TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS
                                                                                        JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
                                                                                        YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM
                                                                                        DAN HAK ASASI MANUSIA
              1644            S - 06/PJ.13/2007                            15 Feb           PEMBAYARAN/PENYETORAN PBB DAN
                                                                    2007                BPHTB DALAM RANGKA IMPLEMENTASI MODUL
                                                                                        PENERIMAAN NEGARA (MPN)
              1645            S - 04/PJ.13/2007                            15 Feb           PEMBAYARAN/PENYETORAN PBB DAN
                                                                    2007                BHPTB DALAM RANGKA IMPLEMENTASI MODUL
                                                                                        NEGARA (MPN)
              1646            11/PMK.03/2007                               14 Feb            PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2007                MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001
                                                                                        TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN
                                                                                        NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR
                                                                                        DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                          129/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                                        TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
              1647            13/PMK.07/2007                               14 Feb            PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR
                                                                    2007                DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN
                                                                                        2005 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN
                                                                                        PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2007
              1648            SE - 4/PJ.01/2007                            14 Feb           STANDAR BIAYA KEGIATAN
                                                                    2007                EKSTENSIFIKASI WP ORANG PRIBADI YANG
                                                                                        BERSTATUS SEBAGAI PENGURUS, KOMISARIS,
                                                                                        PEMEGANG SAHAM/PEMILIK DAN PEGAWAI
              1649            96/KM.1/2007                                 12 Feb            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 12 SAMPAI DENGAN 18 FEBRUARI
                                                                                        2007
              1650            SE - 5/PJ/2007                               8 Feb            PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR
                                                                    2007                JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-37/PJ/2007
                                                                                        TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN
                                                                                        PPh NON MIGAS, PPN & PPn BM, PAJAK
                                                                                        LAINNYA, SERTA PBB DAN BPHTB TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2007
              1651            KEP - 37/PJ/2007                             8 Feb             DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh
                                                                    2007                NON MIGAS, PPN & PPn BM, PAJAK LAINNYA,
                                                                                        SERTA PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN
                                                                                        2007
              1652            SE - 01/PJ.014/2007                          8 Feb            PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA
                                                                    2007                MODAL TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI
                                                                                        LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              1653            08/PMK.04/2007                               6 Feb             PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS
                                                                    2007                IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY
                                                                                        HARVEST PACKAGE (EHP) BILATERAL
                                                                                        INDONESIA-CHINA FREE TRADE AREA (AC -
                                                                                        FTA)
              1654            07/PMK.04/2007                               6 Feb            PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS
                                                                    2007                IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY
                                                                                        HARVEST PACKAGE (EHP) ASEAN-CHINA FREE
                                                                                        TRADE AREA (AC-FTA)
              1655            69/KM.1/2007                                 5 Feb             NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 5 SAMPAI DENGAN 11 FEBRUARI
                                                                                        2007
              1656            06/PMK.01/2007                               31 Jan          PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA
                                                                    2007                HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
              1657            60/KM.01/UP.11/2007                          30 Jan           MUTASI PARA PEJABAT ESELON III DI
                                                                    2007                LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        DEPARTEMEN KEUANGAN
              1658            240/KMK.010/2006                             29 Jan            RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
                                                                    2007                REPUBLIK INDONESIA NOMOR
                                                                                        240/KMK.010/2006 TENTANG PEMBEBASAN BEA
                                                                                        MASUK ATAS IMPOR RAW SUGAR OLEH
                                                                                        INDUSTRI GULA RAFINASI
              1659            49/KM.1/2007                                 29 Jan           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 29 JANUARI SAMPAI DENGAN 4
                                                                                        FEBRUARI 2007

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                           130/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan


              1660            KEP - 17/PJ/2007                             26 Jan           PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TERTENTU
                                                                    2007                YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN
                                                                                        USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                                        MADYA BEKASI
              1661            KEP - 18/PJ/2007                             26 Jan           PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TERTENTU
                                                                    2007                YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN
                                                                                        USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                                        MADYA JAKARTA PUSAT
              1662            KEP - 19/PJ/2007                             26 Jan           TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
                                                                    2007                USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MEDAN
              1663            KEP - 20/PJ/2007                             26 Jan           TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
                                                                    2007                USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
                                                                                        PALEMBANG
              1664            KEP - 21/PJ/2007                             26 Jan           TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
                                                                    2007                USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA
                                                                                        BARAT
              1665            KEP - 22/PJ/2007                             26 Jan           TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
                                                                    2007                USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA
                                                                                        SELATAN
              1666            KEP - 23/PJ/2007                             26 Jan           TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
                                                                    2007                USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA
                                                                                        TIMUR
              1667            KEP - 24/PJ/2007                             26 Jan           TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
                                                                    2007                USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA
                                                                                        UTARA
              1668            KEP - 25/PJ/2007                             26 Jan           TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
                                                                    2007                USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANDUNG
              1669            KEP - 26/PJ/2007                             26 Jan           TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
                                                                    2007                USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG
              1670            KEP - 27/PJ/2007                             26 Jan           TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
                                                                    2007                USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SURABAYA
              1671            KEP - 28/PJ/2007                             26 Jan           TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
                                                                    2007                USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SIDOARJO
              1672            KEP - 29/PJ/2007                             26 Jan           TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
                                                                    2007                USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MALANG
              1673            KEP - 30/PJ/2007                             26 Jan            TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
                                                                    2007                USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
                                                                                        BALIKPAPAN
              1674            KEP - 31/PJ/2007                             26 Jan           TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
                                                                    2007                USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA
                                                                                        KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR
              1675            60/KMK.03/2007                               26 Jan           PENETAPAN PENCEGAHAN
                                                                    2007                PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR
                                                                                        NEGERI
              1676            S - 16/PJ/2007                               26 Jan            RALAT LAMPIRAN SPT TAHUNAN PPH
                                                                    2007                WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI FORMULIR 1770
                                                                                        S TAHUN 2006
              1677            SE - 3/PJ/2007                               26 Jan           PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                          131/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                    2007                LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
                                                                                        PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2006, PENETAPAN
                                                                                        KINERJA (PK) TAHUN 2006 DAN 2007, DAN
                                                                                        RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUNAN
                                                                                        2007
              1678            04/PMK.011/2007                              25 Jan            PERPANJANGAN PENETAPAN TARIF BEA
                                                                    2007                MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN
                                                                                        - CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)
              1679            PER - 16/PJ/2007                             25 Jan           PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
                                                                    2007                ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI
                                                                                        PENGURUS, KOMISARIS, PEMEGANG
                                                                                        SAHAM/PEMILIK DAN PEGAWAI MELALUI
                                                                                        PEMBERI KERJA/BENDAHARAWAN
                                                                                        PEMERINTAH
              1680            03/PMK.07/2007                               25 Jan           PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA
                                                                    2007                HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA
                                                                                        PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
                                                                                        BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
              1681            05/PMK.07/2007                               25 Jan           PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI PAJAK
                                                                    2007                BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN
                                                                                        HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN
                                                                                        PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA
                                                                                        SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2007
              1682            PER - 15/PJ/2007                             25 Jan           PENGGUNAAN FORMULIR SURAT
                                                                    2007                PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK
                                                                                        BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2007
              1683            PER - 13/PJ./2007                            24 Jan            PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
                                                                    2007                DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
                                                                                        407/PJ/2000 TENTANG PEDOMAN
                                                                                        ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR
                                                                                        NEGERI
              1684            35/KM.1/2007                                 22 Jan           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 22 JANUARI SAMPAI DENGAN 28
                                                                                        JANUARI 2007
              1685            02/PMK.05/2007                               19 Jan           PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
                                                                    2007                KEUANGAN NOMOR 99/PMK.06/2006 TENTANG
                                                                                        MODUL PENERIMAAN NEGARA
              1686            SE - 01/PJ.02/2007                           17 Jan           PENYAMPAIAN KETENTUAN MENGENAI
                                                                    2007                IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA
                                                                                        PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
                                                                                        YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
              1687            SE - 001/PJ./UP.53/2007                      17 Jan            PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR
                                                                    2007                JENDERAL PAJAK NOMOR SE-
                                                                                        173/PJ./UP.53/2006 TENTANG PENEGASAN
                                                                                        PEJABAT YANG MENJADI PEMBICARA DALAM
                                                                                        KEGIATAN SEMINAR/LOKAKARYA/WORKSHOP
                                                                                        ATAU KEGIATAN SEJENIS LAINNYA

              1688            01/PMK.03/2007                               16 Jan           PENYESUAIAN BESARNYA PEREDARAN
                                                                    2007                BRUTO BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
                                                                                        YANG BOLEH MENGHITUNG PENGHASILAN
                                                                                        NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA
                                                                                        PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
              1689            SE - 03/PJ.1/2007                            16 Jan           BIAYA KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH
                                                                    2007                DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT DALAM
                                                                                        RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK TAHUN
                                                                                        ANGGARAN 2007
              1690            23/KM.1/2007                                 15 Jan           NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                          132/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 15 SAMPAI DENGAN 21 JANUARI 2007
              1691            PER - 6/PJ./2007                             12 Jan           PENGHAPUSAN SANKSI KETERLAMBATAN
                                                                    2007                PEMBAYARAN PAJAK DALAM MASA TRANSISI
                                                                                        PEMBERLAKUAN MODUL PENERIMAAN
                                                                                        NEGARA
              1692            SE - 2/PJ./2007                              12 Jan           PENGHAPUSAN SANKSI KETERLAMBATAN
                                                                    2007                PEMBAYARAN PAJAK DALAM MASA TRANSISI
                                                                                        PEMBERLAKUAN MODUL PENERIMAAN
                                                                                        NEGARA
              1693            KEP - 180/PJ./2006                           12 Jan           RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
                                                                    2007                PAJAK NOMOR KEP - 180/PJ./2006 TENTANG
                                                                                        PENGGUNAAN NOMOR KODE SURAT DAN CAP
                                                                                        DINAS SEMENTARA UNTUK UNIT-UNIT DI
                                                                                        LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        SEHUBUNGAN DENGAN REORGANISASI
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2006
              1694            KEP - 5/PJ./2007                             10 Jan           TUGAS KHUSUS TENAGA PENGKAJI DI
                                                                    2007                LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              1695            SE - 1/PJ/2007                               10 Jan            PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM
                                                                    2007                RANGKA REORGANISASI KANTOR PUSAT DAN
                                                                                        INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL
                                                                                        PAJAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
                                                                                        KEUANGAN NOMOR 131/PMK.01/2006 DAN
                                                                                        PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
                                                                                        132/PMK.01/2006
              1696            7 TAHUN 2007                                 8 Jan            PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
                                                                    2007                PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001
                                                                                        TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN
                                                                                        BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
                                                                                        BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI
                                                                                        PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
              1697            11/KM.1/2007                                 8 Jan            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 8 SAMPAI DENGAN 14 JANUARI 2007
              1698            SE - 08/PJ.01/2007                           6 Jan             PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
                                                                    2007                MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.03/2007
                                                                                        DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
                                                                                        33/PMK.03/2007
              1699            10/KMK.03/2007                               6 Jan            PENETAPAN PENCEGAHAN
                                                                    2007                PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR
                                                                                        NEGERI
              1700            4 TAHUN 2007                                 4 Jan            JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
                                                                    2007                PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
                                                                                        BERLAKU PADA SEKRETARIAT KONSIL
                                                                                        KEDOKTERAN INDONESIA, DEPARTEMEN
                                                                                        KESEHATAN
              1701            1 TAHUN 2007                                 2 Jan            FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
                                                                    2007                PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
                                                                                        TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
                                                                                        TERTENTU
              1702            1/KM.1/2007                                  2 Jan            NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN
                                                                    2007                BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
                                                                                        BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
                                                                                        ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
                                                                                        TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 7 JANUARI 2007

www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&..                                         133/750
1/8/13                     DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan

              1703            SE - 01/PJ.1/2007                            2 Jan            PENGATURAN SEMENTARA PENYAMPAIAN
                                                                    2007                SURAT DAN LAPORAN RUTIN OLEH UNIT
                                                                                        VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        KEPADA UNIT ESELON II KANTOR PUSAT
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
              1704            139/PMK.01/2006                              29 Des           PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR
                                                                    2006                PROSEDUR OPERASI (STANDARD OPERATING
                                                                                        PROCEDURES) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
                                                                                        KEUANGAN
              1705            1046/KMK.01/UP.11/2006                       28 Des           MUTASI PARA PEJABAT ESELON II DI
                                                                    2006                LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
              1706            KEP - 180/PJ./2006                           27 Des           PENGGUNAAN NOMOR KODE SURAT DAN
                                                                    2006                CAP DINAS SEMENTARA UNTUK UNIT-UNIT DI
                                                                                        LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                        SEHUBUNGAN DENGAN REORGANISASI
                                                                                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2006
              1707            PER - 178/PJ/2006                            26 Des           JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN
                                                                    2006                PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD
                                                                                        DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-
                                                                                        UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG
                                                                                        PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH