Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

VIEWS: 31 PAGES: 10

									                           HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

      Teori Kualifikasi Lex Fori
      Teori Kualifikasi Lex Cause
      Teori Kualifikasi Bertahap

                             TEORI KUALIFIKASI LEX FORI

       Inti Teori :

       “Kualifikasi harus dilakukan berdasarkan hukum dari pengadilan yang mengadili
       perkara (lex fori) karena sistem kualifikasi adalah bagian dari hukum intern lex fori
       tersebut.”

       Tokoh Kualifikasi Lex Fori :

      Franz Kahn (Jerman)
      Bartin (Perancis)

                             TEORI KUALIFIKASI LEX FORI

FRANZ KAHN mengatakan bahwa kualifikasi harus dilakukan berdasakan lex fori karena :

A. Kesederhanaan (simplicity)

Pengertian, batasan dan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa
adalah yang paling dikenal oleh hakim.

B. Kepastian (certainty)

    Pihak-pihak yang berperkara mengetahui terlebih dahulu kualifikasi yang akan dilakukan
oleh hakim berserta dengan konsekuensi yuridiknya.

                             TEORI KUALIFIKASI LEX FORI

BARTIN mengatakan bahwa kualifikasi harus dilakukan dengan Lex Fori karena :

      Seorang hakim telah disumpah untuk menegakkan hukumnya sendiri dan bukan sistem
       hukum asing mana pun.



      Pemberlakuan hukum asing hanya sebagai wujud kesukarelaan forum untuk membatasi
       kedaulatan hukumnya.
      Jika hakim menghadapi lembaga hukum asing yang tidak dikenal dalam lex fori, ia harus
       menerapkan konsep hukumnya sendiri yang dianggap paling setara dengan konsep
       hukum asing itu.

                            TEORI KUALIFIKASI LEX FORI

       Pengecualian penerapan kualifikasi Lex Fori :

       a. Jika perkara yang dihadapi menyangkut penentuan hakikat suatu benda sebagai benda
       tetap atau benda bergerak  Lex Situs (hukum dari tempat benda terletak).

       b. Jika perkara menyangkut kontrak-kontrak yang dibuat melalui korespondensi,
       penentuan saat dan sah tidaknya pembentukan kontrak  Lex Loci Contractus (hukum
       dari tempat pembuatan kontrak).

                            TEORI KUALIFIKASI LEX FORI

Keunggulan:

  Perkara lebih mudah diselesaikan, mengingat digunakannya konsep-konsep hukum Lex Fori
yang paling dikenal oleh hakim.

Kelemahan:

  Kemungkinan terjadinya ketidakadilan karena kualifikasi adakalanya dijalankan dengan
menggunakan ukuran-ukuran yang tidak selalu sesuai dengan hukum asing yang seharusnya
diberlakukan, atau bahkan dengan ukuran-ukuran yang tidak dikenal sama sekali oleh sistem
hukum tersebut.

                               Langkah Kualifikasi Lex Fori

      Kualifikasikan peristiwa X dengan kaidah intern lex fori;
      Tentukan titik taut sekunder dengan melihat pada kaidah HPI lex fori;
      Tentukan lex cause;
      Selesaikan perkara dengan menggunakan kaidah intern lex cause.



 cat: langkah 2,3 dan 4 harus konsisten dengan apa yang dikulifikasikan oleh langkah 1.

                           TEORI KUALIFIKASI LEX CAUSE

Teori Kualifikasi Lex Cause sering pula disebut Kualifikasi Lex Fori yang Diperluas.

Inti Teori :
Teori ini beranggapan bahwa proses kualifikasi dalam perkara HPI dijalankan sesuai dengan
sistem serta ukuran-ukuran dari keseluruhan sistem hukum yang berkaitan dengan perkara.

Tokoh : Martin Wolff.

                            TEORI KUALIFIKASI LEX CAUSE


      Tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk menentukan kaidah HPI mana dari Lex Fori
       yang paling erat kaitannya dengan kaidah hukum asing yang mungkin diberlakukan.



      Penentuan ini harus dilakukan dengan mendasarkan diri pada hasil kualifikasi yang
       dilakukan dengan memperhatikan sistem hukum asing yang bersangkutan.

                            TEORI KUALIFIKASI LEX CAUSE

Prof. Sunaryati Hartono :

      Kesulitan mungkin akan timbul jika sistem hukum asing tertentu ternyata tidak memiliki
       sistem kualifikasi yang cukup lengkap, atau bahkan tidak mengenal klasifikasi lembaga
       hukum yang sedang dihadapi dalam perkara.



      Hakim biasanya menjalankan konstruksi hukum (analogi) dengan memperhatikan cara-
       cara penyelesaian sengketa hukum yang serupa atau sejenis di dalam sistem-sistem
       hukum yang dianggap memiliki dasar yang sama.



      Jika cara itu belum juga dapat membantu penyelesaian perkara, barulah kualifikasi
       dilakukan berdasarkan Lex Fori.

                            TEORI KUALIFIKASI LEX CAUSE


Chesire menyarankan agar konsep-konsep seperti “kontrak”, “perbuatan melawan hukum” dan
sebagainya dalam HPI diberi pengertian yang lebih luas sehingga dapat mencakup peristiwa /
hubungan hukum yang sejenis dari suatu sistem hukum asing.

                              Langkah Kualifikasi Lex Cause

      Kualifikasikan peristiwa x dengan kaidah intern hukum asing;
      Tentukan titik taut sekunder dengan melihat pada kaidah HPI Lex Fori;



      Tentukan Lex Cause;



      Putusan dengan kaidah intern Lex Cause.

                            TEORI KUALIFIKASI BERTAHAP

Inti Teori :

Penentuan Lex Cause dalam perkara HPI hanya dapat dilakukan melalui proses kualifikasi, dan
pada tahap penentuan Lex Cause kualifikasi mau tidak mau harus dilakukan berdasarkan Lex
Fori terlebih dahulu.

Kualifikasi harus dilakukan melalui 2 tahap.

Tokoh Kualifikasi Bertahap :

Adolph Schnizer (Swiss), didukung oleh Prof. G.C. Cheshire, Prof. Ehrenzweig, dan Prof.
Sunaryati Hartono.



       A. Kualifikasi Tahap Pertama

      Dijalankan pada saat hakim harus menemukan kaidah HPI yang akan digunakan untuk
       menentukan titik taut penentu.



      Kualifikasi ini dilakukan dalam rangka menetapkan Lex Cause.



      Proses kualifikasi dilakukan dengan mendasarkan diri pada sistem kualifikasi intern Lex
       Fori.



B. Kualifikasi Tahap Kedua
   Kualifikasi ini dijalankan setelah Lex Cause ditetapkan dan dalam rangka menetapkan
    kategori kaidah atau aturan hukum intern apa dari Lex Cause yang akan digunakan untuk
    menyelesaikan perkara.



   Kualifikasi pada tahap ini harus dijalankan berdasarkan sistem kualifikasi intern yang
    dikenal pada Lex Cause.



   Pada tahap ini semua fakta dalam perkara harus dikualifikasikan kembali berdasarkan
    kategori Lex Cause.

                             LANGKAH-LANGKAH
                         TEORI KUALIFIKASI BERTAHAP

    Tahap I

    1. Kualifikasikan perkara dengan menggunakan kaidah intern Lex Fori;

    2. Lihat Kaidah HPI Lex Fori dan tentukan Titik Taut Sekunder

    3. Tentukan Lex Cause.

    Tahap II

    1. Kualifikasikan kembali perkara dengan kaidah intern Lex Cause.

    2. Selesaikan perkara dengan menggunakan kaidah intern Lex Cause.
. Suksesi Negara
Istilah suksesi mengimplikasikan akan adanya suatu perpindahan kekuasaan dari kelompok yang
pertama kepada yang kedua. Kontroversi yang kerap muncul adalah apakah dalam hal terjadi suksesi
akan berlaku sebagaimana layaknya hukum waris, dimana ada pandangan bahwa pewaris menerima
konsekuensinya yang berupa menanggung segala hak dan kewajiban yang dibebankan kepada pihak
pertama, ada pula yang memandang bahwa pihak pewaris harus diperlakukan sebagaimana layaknya
entitas baru yang benar-benar tidak terbebani oleh tindakan-tindakan dari pendahulunya. Namun
menurut O’Connell kedua pemahaman diatas tidak benar dan akan selalu muncul dalam pembahasan
mengenai suksesi.
Menurut Konvensi 1978, mengenai Suksesi terhadap Traktat Pasal 2 (b) dinyatakan ‘suksesi negara
berarti perpindahan tanggung jawab dari suatu negara kepada negara lain dalam kaitannya dalam
praktek hubungan internsional dari wilayah tersebut’. Pemahaman diatas menyebutkan terjadinya
‘perubahan kedaulatan atas suatu wilayah’ yang menunjukkan pada luasnya peristiwa pada kategori
suksesi. Sehingga suksesi meliputi penggabungan, pemisahan ataupun pembentukkan sebuah negara
atau hal-hal lain yang memiliki konsekuensi terjadinya perubahan kedaulatan.
Sementara itu menurut Shearer mengaitkan suksesi sebagai ‘penggantian satu negara oleh negara lain
dalam hubungannya dengan hubungan internasional dari wilayah tersebut’. Selanjutnya Shearer
menegaskan bahwa penjelasan mengenai suksesi jauh membingungkan, yang kemudian dikaitkannya
dengan peralihan kekuasaan atas wilayah Hongkong dimana Inggris sebagai negara penyewa (leasee).
Disamping itu, penggunaan kata suksesi sebenarnya tidak tepat karena menunjukkan analogi dengan
hukum perdata nasional yang terkait dengan Hukum Waris. Sedangkan dalam hal suksesi negara,
persoalan yang utama hanyalah perubahan kedaulatan dari suatu wilayah. Sedangkan suatu negara baru
(successor state) kemudian menjadi subjek hukum internasional tidak disebabkan oleh hal lain, kecuali
karena sebagai negara. Dalam beberapa hal suksesi akan diputuskan melalui perjanjian internasional.
Suksesi mengambil bentuk sebagaimana halnya perjanjian yang dibuat antara penguasa koloni dan
wilayah koloninya yang dinyatakan melalui perjanjian bilateral, yang tentunya tidak mengikat pihak
ketiga.
Dalam praktek perubahan terhadap kedaulatan dari suatu wilayah ada dalam berbagai cara. Menurut
O’Brien suksesi negara dapat terjadi sebagai berikut:
a. Bagian dari negara A bergabung dengan negara B atau menjadi tergabung dalam beberapa negara X,Y
dan Z
b. Bagian dari negara A menjadi satu negara baru
c. Seluruh wilayah dari negara X menjadi bagian dari negara Y
d. Seluruh wilayah negara A terbagi menjadi beberapa negara baru X, Y dan Z
e. Keseluruhan bagian dari negara X membentuk dasar bagi beberapa negara baru yang berdaulat.

Pengaturan mengenai permasalahan suksesi dalam instrumen internasional terdapat dalam The Vienna
Convention on Succession of State in Respect of Treaties 1978 dan The Vienna Convention on Succession
of State in Respect of State Property, Archives and Debts 1983. Konvensi-konvensi tersebut belum
berlaku efektif. Namun kebanyakan ketentuan yang terkandung didalamnya mencerminkan hukum
internasional yang berlaku saat ini.
Pendahuluan

Pertanggungjawaban negara merujuk kepada kewajiban negara karena melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan dalam hukum internasional dan menyebabkan kerugian negara lain. .

Kata-Kata Kunci:

Semua sistem hukum di negara-negara dunia mengenal prinsip pertanggungjawaban bagi subyek hukum
yang tidak mematuhi ketentuan yang ada. Daalm kasus Spanish Zones of Morroco Claim (1925) 2 RIAA
615, ditegaskan bahwa konsep pertanggungjawaban negara ialah:

“ Responsibility is the necessary corollary of a right. All rights of an international character involve
international liability. If the obligation is not met, responsibility entails the duty to make raparations”.

Komisi Hukum Internasional (The International Law Commission) dalam draft Pasal-Pasal untuk
Pertanggungjawaban Negara telah merumuskan beberapa hal penting (sebagaimana tercantum dalam
Yearbook of the ILC, 1979, II, hal 90):

a. Perbedaan antara Pertanggungjawaban Kriminal dan Perdata
Dalam hukum internasional, pertanggungjawaban negara untuk kasus-kasus pidana secara umum lebih
tidak jelas dibandingkan dalam kasus-kasus perdata.

Pertanggungjawaban Perdata
Semua pelanggaran terhadap hukum internasional, termasuk diantaranya adalah pelanggaran kontrak,
bisa dianggap baik sebagai delik internasional ataupun perbuatan melawan hukum internasional.
Namun yang harus disadari ada perbedaan antara kejahatan-kejahatan yang disebut sebagai kejahatan
internasional dan tindakan pidana yang memiliki unsur internasional. Dalam draft Pasal 19 (4) yang
dibuat oleh ILC ditegaskan bahwa “any international wrongful act which is not an international
crime...constitutes an international delict”. Dengan kata lain, setiap tindakan atau kelalaian yang
dilarang oleh hukum internasional merupakan delik internasional sepanjang tidak disebut sebagai
kejahatan internasional.

Pertanggungjawaban Pidana
Pasal 19 (2) dari draft ILC menyebutkan bahwa: “An international wrongful act which results from the
breach by a state of an international obligation so essential for the protection of fundamental interests
of the international community that its breach is recognized as a crime by that community as a whole...”

Empat kategori kejahatan internasional adalah:
1) Kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan, seperti larangan untuk melakukan tindakan agresi.
2) Kejahatan yang bertentangan dengan prinsip mendasar seperti hak untuk menentukan nasib sendiri,
seperti ketentuan yang mendorong terjadinya dominasi kolonial
3) Kejahatan serius terhadap kewajiban internasional yang sudah diakui secara mendunia sebagai
langkah minimum untuk melindungi harkat dan martabat manusia seperti pelarangan terhadap
perbudakan, pembantaian masal dan apartheid.
4) Kejahatan serius terhadap perlindungan mendasar bagi pengamanan dan pelestarian lingkungan
hidup seperti larangan untuk mencemari lingkungan secara massal dan mencemari lautan
Meski demikian sebenarnya, masih banyak kejahatan lain yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan
yang bersifat internasional dan belum ditetapkan sebagai kejahatan internasional membuat suatu
negara harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Namun, banyak hal yang masih kontroversial
untuk kasus pidana.

b. Imputability
Untuk bisa meminta pertanggungjawaban inetrnasional dari suatu negara terhadap tindakan atau
pembiaran yang dilakukan harus bisa ditunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh lembaga-
lembaga negara, badan dan perwakilan yang dapat dikaitkan dengan negara tersebut.
Tindakan/kegiatan tersebut antara lain:
1) Tindakan yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai pilar utama pemerintahan
(Draft Pasal 6).
2) Segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan lokal dan dinas-dinas yang ada di wilayahnya
masing-masing (Draft Pasal 5).
3) Segala tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan atau agen-agen pemerintahan lainnya
sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya (Draft Pasal 8)

Sebuah tindakan yang sah menurut hukum nasional tetapi bertentangan dengan hukum internasional
tetap bisa membuat negara tersebut dimintai pertanggungjawaban secara internasional. Lihat kasus
Polish Upper Silesia Case (1926) PCIJ Reports, Series A, No 7

1) Negara harus bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukan aparatnya, serendah apapun
jabatan dari aparat tersebut (Draft Pasal 6) Lihat pula Masey Case (1927) 4 RIAA 15
2) Negara juga bertanggungjawab terhadap tindakan individu atau kelompok yang bisa membuktikan
bahwa tindakannya tersebut dilakukan atas nama negara atau sedang melakukan kewenangan negara
tanpa ada tindakan negara untuk mencegahnya
3) Negara bertanggungjawab terhadap tindakan aparatnya sekalipun tindakan itu adalah tindakan ultra
vires dari kewenangannya. Lihat Youman Claims (1926) 4 RIAA 110
4) Negara tidak harus bertanggungjawab terhadap tindakan perwakilan negara asing ataupun organisasi
internasional yang sedang bertugas di wilayahnya. (Draft Pasal 12 dan 13)
5) Negara tidak bertanggungjawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok
revolusioner (Draft Pasal 14). Lihat pula Sambaggio Claim (1903) 10 RIAA 499
6) Negara tidak bertanggungjawab terhadap tindakan individu atau kelompok yang bertindak tidak atas
nama negara

c. Dasar Pertanggungjawaban
1) Objective Responsibility
Pertanggungjawaban mutlak dan langsung dilakukan terhadap negara yang melakukan delik
internasional. Dalam hal ini tidak lagi diperlukan adanya bukti dari kesalahan atau itikad buruk dari
aparat atau pelakunya. Lihat Claire Claim (1929) 5 RIAA 516 “ the doctrine of objective responsibility of
the state, that is to say, a responsibility for those acts committed by its officials or its organs...despite
the absence of fault on their part...”
2) Subjective Responsibility
Teori ini menuntut perlunya sebuah kesalahan agar suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban
secara internasional. Lihat Home Missionary Society Claim (1920) 6 RIAA 42

d. Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenar
Alasan Pemaaf:
1) tindakan tersebut dilakukan karena ada paksaan dari negara lain
2) tindakan tersebut adalah tindakan balasan yang dapat diterima dalam hukum internasional
3) ada force majeure

Alasan Pembenar:
1) Tindakan itu dilakukan sebagai satu-satunya tindakan yang mungkin dilakukan untuk melindungi
kepentingan utama negara tersebut dan tidak ada negara lain yang dirugikan atas tindakan tersebut
2) Tindakan tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan diri

e. Reparations
Setiap pelanggaran yang dilakukan negara terhadap hukum internasional akan memunculkan suatu
kewajiban untuk melakukan perbaikan (reparations). Dalam Chorzow Factory Case (Indemnity) (Merits)
(1928) PCIJ Reports Series A, No 17, disebutkan bahwa “Reparation should be made through restitution
in kind”
Dalam British Petroleum v Libya (1974) 53 ILR 297 disebutkan bahwa “...his sole remedy is an action for
damages...”
Sementara itu dalam Norwegian Shipowners Claim (1922) 1 RIAA 307 disebutkan “Just Compensation
implies a complete restitution of the status quo ante, based not upon future gains but upon the loss of
profits of the Norwegian owners as compares with owners of similar property”
f. Nationality of Claims (kewarganegaraan penuntut)
Agar suatu negara dapat melakukan tuntutan terhdap negara lain terhadap pelanggaran ketentuan
hukum internasional yang dilanggar, maka harus bisa dibuktikan bahwa pelanggaran yang dilakukan
telah menimbulkan kerugian bagi negara tersebut. Lihat Panevezys-Saldutiskis Railway Case (1939) PCIJ
Reports, Series A/B, No 76.
g. Menentukan kewarganegaraan
Individu
Setiap negara memiliki kebebasan untuk menentukan siapa sajakah yang bisa mendapatkan
kewarganegaraan dari negara tersebut. Dua prinsip utama dalam hal ini adalah:
Ius Sanguinis: kewarganegaraan berdasarkan keturunan/ garis darah;
Ius Soli: kewarganegaraan yang didasarkan kepada tanah kelahiran; disamping itu masih dimungkinkan
melalui
Naturalisasi: mengajukan diri untuk menjadi warga dari negara tertentu sesuai dengan ketentuan yang
diatur oleh negara tersebut
Namun ada kalanya muncul situasi yang membuat seseorang memiliki dua kewarganegaraan (dual
nationality) atau sebaliknya tidak memiliki kewarganegaraan (stateless). Dalam Nottebohm Case (1955)
ICJ Reports, hal 4, Mahkamah mengatakan bahwa perlu ditemukan adanya genuine link agar bisa
menentukan kewarganegaraan dari orang-orang yang bermasalah tersebut.

Perusahaan
Dalam Barcelona Traction, Light and Power Co Case (1970) ICJ Reports, hal 3 mengatakan bahwa suatu
perusahaan memiliki “status hukum nasional tertentu di bawah negara di mana perusahaan tersebut
didaftarkan”

Kapal Laut
Sesuai dengan The Geneva Convention on the High Seas 1958, Pasal 5, Kapal memiliki nasionalitasnya
sesuai dengan bendera kapal yang terpasang. Hal ini dipertegas dalam Pasal 91 the UN Convention on
the Law of the Sea 1982. Dalam hal ini perlu ditambahkan pula perlunya genuine link antara kapal
tersebut dan negara bendera kapal jika terjadi keragu-raguan akan status kapal tersebut.

Kapal Udara
Pasal 17 dari the Chicago Convention on International Civil Aviation 1944 ditegaskan bahwa pesawat
udara memiliki nasionalitas dimana pesawat udara tersebut didaftarkan dan dengan demikian memiliki
bendera pesawat.
h. Exhaustion of Local remedies
Dalam upaya untuk menekan jumlah kasus tuntutan internasional, maka sebelum bisa berperkara di
level internasional, ada persyaratan untuk sudah mencoba melakukan semua cara dalam level nasional
masing-masing.

Kasus-kasus yang relevan

• Chorzow Factory Case (Indemnity) (merits) (1928) PCIJ Reports, Series A no 17: Sah dan Tidaknya suatu
expropriation
• Barcelona Traction, Light and Power Co Case (1970) ICJ Reports, hal 3: Nasionalitas perusahaan
• Nottebohm Case (1955) ICJ Reports, hal 4: Kewarganegaraan dan Genuine link individual
• Texaco v Libya (1977) 53 ILR 389: Ketentuan tentang reparations
• Interhandel Case (1959) ICJ Reports, hal 6: Pentingnya menghabiskan dulu cara-cara penuntutan
dalam level nasional

Disadur dari Templeman, L, consultant editor, (1997) Public International Law, London: Old Bailey Press

								
To top