Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia - PDF by DadangSolihin

VIEWS: 46 PAGES: 70

More Info
									dadang-solihin.blogspot.com   2
dadang-solihin.blogspot.com   3
                       Materi



Amanat Konstitusi    Perspektif Kebijakan




 Perspektif Teori      Perspektif Praktek


                    dadang-solihin.blogspot.com   4
    Otonomi Daerah di Indonesia
1             2                             3
     Teori           Teori                      Kebijakan


                  Kebijakan                       Teori


    Praktek        Praktek                      Praktek

4
      Teori       Kebijakan                      Praktek


              dadang-solihin.blogspot.com                   5
dadang-solihin.blogspot.com   6
                            Pasal 18 UUD
1) Negara Kesatuan Republik                 4) Gubernur, Bupati dan Walikota
   Indonesia dibagi atas daerah-daerah         masing-masing sebagai Kepala
   provinsi dan daerah provinsi itu            Pemerintah Daerah Provinsi,
   dibagi atas kabupaten dan kota,             Kabupaten dan Kota dipilih secara
   yang tiap-tiap provinsi, kabupaten,         demokratis.
   dan kota itu mempunyai                   5) Pemerintah daerah menjalankan
   pemerintahan daerah, yang diatur            otonomi seluas-luasnya, kecuali
   dengan undang-undang.                       urusan pemerintahan yang oleh
2) Pemerintahan daerah provinsi,               undang-undang ditentukan sebagai
   daerah kabupaten, dan kota                  urusan Pemerintah Pusat.
   mengatur dan mengurus sendiri            6) Pemerintahan daerah berhak
   urusan pemerintahan menurut asas            menetapkan peraturan daerah dan
   otonomi dan tugas pembantuan.               peraturan-peraturan lain untuk
3) Pemerintahan daerah provinsi,               melaksanakan otonomi dan tugas
   daerah kabupaten, dan kota memiliki         pembantuan.
   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah           7) Susunan dan tata cara
   yang anggota-anggotanya dipilih             penyelenggaraan pemerintahan
   melalui pemilihan umum.                     daerah diatur dalam undang-undang.

                             dadang-solihin.blogspot.com                           7
Hubungan
wewenang
                      Pasal 18A UUD
           1) Hubungan wewenang antara
              pemerintah pusat dan pemerintah
              daerah provinsi, kabupaten, dan kota
              atau antara provinsi dan kabupaten
              dan kota, diatur dengan Undang-
              undang dengan memperhatikan
              kekhususan dan keragaman daerah.       Hubungan
                                                     keuangan
           2) Hubungan keuangan, pelayanan
              umum, pemanfaatan sumber daya
              alam dan sumber daya lainnya
              antara pemerintah pusat dan
              pemerintahan daerah diatur dan
              dilaksanakan secara adil dan selaras
              berdasarkan undang-undang.



                   dadang-solihin.blogspot.com                  8
                         Pasal 18B UUD                Daerah
              1) Negara mengakui dan menghormati      Khusus
                 satuan-satuan pemerintahan daerah
                 yang bersifat khusus atau bersifat
Masyarakat       istimewa yang diatur dengan
Tradisional      Undang-undang.
              2) Negara mengakui dan menghormati
                 kesatuan-kesatuan masyarakat
                 hukum adat serta hak-hak
                 tradisionalnya sepanjang masih
                 hidup dan sesuai dengan
                 perkembangan masyarakat dan
                 prinsip Negara Kesatuan Republik
                 Indonesia, yang diatur dalam
                 undang-undang.



                      dadang-solihin.blogspot.com          9
dadang-solihin.blogspot.com   10
    Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan

   Teori pemisahan kekuasaan (separation of power) oleh
    Montesquieu.
      Kekuasaan negara dipisahkan secara horizontal melalui fungsi
       legislatif, eksekutif, dan judikatif.


   Konsep pembagian kekuasaan (distribution of power atau
    division of power).
      Kekuasaan negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan
        ‘atas-bawah’.
      Biasa digunakan dalam mekanisme pembagian kekuasaan
       antara pemerintah federal dan negara bagian.



                           dadang-solihin.blogspot.com            11
         Alasan Dianutnya Desentralisasi
                        (The Liang Gie, 1968)
Dari sudut politik:
•   Untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang
    akhirnya dapat menimbulkan tirani;
•   Untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam
    mempergunakan hak-hak demokrasi;
Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan: Efisiensi
•   Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat,
    pengurusannya diserahkan kepada daerah.
•   Hal-hal yang lebih tepat di tangan pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat.
Dari sudut kultural:
•   Supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan
    suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi,
    watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya;
Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi:
•   Pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu
    pembangunan tersebut.
                             dadang-solihin.blogspot.com                      12
                        14 Manfaat Otonomi Daerah
                        (Shabbir Cheema dan Rondinelli, 1983)

1. Perencanaan dapat dilakukan sesuai             5. Representasi yang lebih luas dari
   dengan kepentingan masyarakat di                  berbagai kelompok politik, etnis,
   daerah yang bersifat heterogen.                   keagamaan di dalam perencanaan
2. Memotong jalur birokrasi yang rumit serta         pembangunan yang kemudian dapat
   prosedur yang sangat terstruktur dari             memperluas kesamaan dalam
   pemerintah pusat.                                 mengalokasikan sumber daya dan
                                                     investasi pemerintah.
3. Perumusan kebijaksanaan dari
   pemerintah akan lebih realistik.               6. Peluang bagi pemerintahan serta
                                                     lembaga privat dan masyarakat di
4. Desentralisasi akan mengakibatkan                 Daerah untuk meningkatkan kapasitas
   terjadinya "penetrasi" yang lebih baik dari       teknis dan managerial.
   Pemerintah Pusat bagi Daerah-Daerah
   yang terpencil atau sangat jauh dari           7. Dapat meningkatkan efisiensi
   pusat, di mana seringkali rencana                 pemerintahan di Pusat dengan tidak lagi
   pemerintah tidak dipahami oleh                    pejabat puncak di Pusat menjalankan
   masyarakat setempat atau dihambat oleh            tugas rutin karena hal itu dapat
   elite lokal, dan di mana dukungan                 diserahkan kepada pejabat Daerah.
   terhadap program pemerintah sangat
   terbatas.


                                   dadang-solihin.blogspot.com                           13
                         14 Manfaat Otonomi Daerah
                         (Shabbir Cheema dan Rondinelli, 1983)
8. Dapat menyediakan struktur di mana             11. Administrasi pemerintahan menjadi mudah
   berbagai departemen di pusat dapat                 disesuaikan, inovatif, dan kreatif. Kalau mereka
   dikoordinasi secara efektif bersama                berhasil maka dapat dicontoh oleh Daerah yang
                                                      lainnya.
   dengan pejabat Daerah dan sejumlah
   NGOs di berbagai Daerah. Propinsi,             12. Memungkinkan pemimpin di Daerah
                                                      menetapkan pelayanan dan fasilitas secara
   Kabupaten, dan Kota dapat menyediakan
                                                      efektif, mengintegrasikan daerah-daerah yang
   basis wilayah koordinasi bagi program              terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi
   pemerintah.                                        implementasi proyek pembangunan dengan
9. Struktur pemerintahan yang                         lebih baik dari pada yang dilakukan oleh
   didesentralisasikan diperlukan guna                pejabat di Pusat.
   melembagakan partisipasi masyarakat            13. Memantapkan stabilitas politik dan kesatuan
   dalam perencanaan dan implementasi                 nasional dengan memberikan peluang kepada
                                                      berbagai kelompok masyarakat di Daerah untuk
   program.
                                                      berpartisipasi secara langsung dalam
10.Dapat meningkatkan pengawasan atas                 pembuatan kebijaksanaan, sehingga dengan
   berbagai aktivitas yang dilakukan oleh             demikian akan meningkatkan kepentingan
   elite lokal, yang seringkali tidak simpatik        mereka di dalam memelihara sistem politik.
   dengan program pembangunan nasional            14. Meningkatkan penyediaan barang dan jasa di
   dan tidak sensitif terhadap kebutuhan              tingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah,
   kalangan miskin di pedesaan.                       karena hal itu tidak lagi menjadi beban
                                                      pemerintah Pusat karena sudah diserahkan
                                                      kepada Daerah.


                                   dadang-solihin.blogspot.com                                  14
  Mengapa Otonomi Daerah?
1. Indonesia masih belum memungkinkan menganut federasi.
  • Harus mempersiapkan UUD baru untuk sebuah Negara Federasi
    Indonesia
  • Harus menetapkan mekanisme "Checks and Balances" antara
    Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang mencakup Pemerintah
    Nasional serta Propinsi atau Negara Bagian.
  • Setiap propinsi atau negara bagian harus memiliki semacam
    "Konstitusi Negara Bagian ".
  • Dll.




                       dadang-solihin.blogspot.com                  15
2. Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat
   strategis dalam rangka memelihara nation state (negara
   bangsa).
  • Mengembalikan "Hak-Hak Dasar" masyarakat di Daerah
    dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka
    rekrutmen politik lokal.
  • Memberikan supervisi agar Daerah tidak melakukan tindakan
    yang menyimpang dari kepentingan nasional.
  • Daerah yang kuat di dalam membangun masyarakatnya,
     mereka dengan sendirinya akan mendukung Negara Kesatuan,
     dan tidak ada alasan bagi mereka untuk mendukung gerakan
     separatisme.




                      dadang-solihin.blogspot.com               16
3. Sentralisasi telah terbukti gagal mengatasi krisis nasional.
   • Tugas Pemerintah tidak lagi mengurus dan memikirkan masalah-
     masalah Daerah, diserahkan saja sepenuhnya kepada Daerah.
   • Ketika sumber daya kekuasaan sepenuhnya dikontrol oleh
     Presiden, ternyata sama sekali tidak mampu menghadapi krisis
     ekonomi yang dimulai pada tahun 1997.


4. Untuk memantapkan kehidupan demokrasi di masa-masa yang
   akan datang
   • Demokrasi tanpa ada penguatan politik lokal akan menjadi sangat
     rapuh.
   • Politik tidak seharusnya menjadi dominasi orang-orang di Jakarta
     saja.




                         dadang-solihin.blogspot.com                17
5. Aspek keadilan
  • Desentralisasi/otonomi daerah akan mencegah terjadinya
    kepincangan di dalam menguasai sumber daya yang dimiliki
    dalam sebuah negara.
  • Kebijakan desentralisasi/otonomi daerah diberlakukan untuk
    menghentikan segala bentuk kebijakan yang mengalienasikan
    kepentingan masyarakat setempat yang berkaitan dengan
    penguasaan sumber daya alam.




                       dadang-solihin.blogspot.com               18
dadang-solihin.blogspot.com   19
               Tujuan Otonomi Daerah
   Mempercepat terwujudnya
    kesejahteraan masyarakat melalui
     peningkatan pelayanan,
     pemberdayaan dan peran serta
      masyarakat.
   Meningkatkan daya saing daerah
    dengan memperhatikan
      prinsip demokrasi,
       pemerataan,
       keadilan,
       keistimewaan dan kekhususan serta
       potensi dan keanekaragaman daerah
        dalam sistem NKRI.
             Sumber: UU 32/2004 (Penjelasan Umum)

                             dadang-solihin.blogspot.com   20
                 Sasaran Otoda
1. Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-
   undangan pusat dan daerah.
2. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah;
3. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien,
   dan akuntabel;
4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur
   pemerintah daerah yang profesional dan kompeten;
5. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara
   transparan, akuntabel, dan profesional; dan
6. Tertatanya daerah otonom baru.

                                                      Sumber: RPJM 2004-2009



                        dadang-solihin.blogspot.com                       21
   Pembagian Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintah:
1. Politik Luar Negeri.
2. Pertahanan.
3. Keamanan.
4. Yustisi.
5. Moneter dan Fiskal Nasional.
6. Agama.

Urusan Pemerintahan Daerah:
• Menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan
   mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi
   dan tugas pembantuan.

                       dadang-solihin.blogspot.com             22
             Beberapa Pengertian
Prinsip otonomi seluas-luasnya:
•   Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua
    urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah.


Asas otonomi:
•   Pelaksanaan urusan pemerintahan secara langsung oleh
    pemerintahan daerah itu sendiri,


Asas tugas pembantuan:
•   Penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota
    dan desa,
•   Penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

                         dadang-solihin.blogspot.com              23
Kriteria Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

1. Kriteria Eksternalitas
   • Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan
     mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam
     penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.
   • Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan
     pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila
     regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi
     kewenangan Pemerintah.
2. Kriteria Akuntabilitas
   • Pertimbangan bahwa yang menangani sesuatu bagian urusan adalah
     tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat
     dari urusan yang ditangani tersebut.
3. Kriteria Efisiensi
   • Pertimbangan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan)
     untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang
     harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.

                          dadang-solihin.blogspot.com                   24
      Hubungan antar Pemerintahan
   Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
    • Hubungan dalam bidang keuangan
    • Hubungan dalam bidang pelayanan umum
    • Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan
      sumber daya lainnya


   Antar Pemerintahan Daerah
    • Hubungan dalam bidang keuangan
    • Hubungan dalam bidang pelayanan umum
    • Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan
      sumber daya lainnya


                       dadang-solihin.blogspot.com             25
    Arah Kebijakan Pembentukan DOB
Pembentukan daerah secara umum adalah untuk mempercepat
peningkatan kesejahteraan rakyat melalui:
•   Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat;
•   Percepatan Pertumbuhan Kehidupan Demokrasi;
•   Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Perekonomian Daerah;
•   Percepatan Pengelolaan Potensi Daerah;
•   Peningkatan Keamanan dan Ketertiban;
•   Peningkatan Hubungan yang Serasi antara Pusat dan Daerah.




                        dadang-solihin.blogspot.com             26
dadang-solihin.blogspot.com   27
Kewenangan yang Tumpang Tindih
•   Pelaksanaan otonomi daerah masih kental
    diwarnai oleh kewenangan yang tumpang tindih
    antar institusi pemerintahan dan aturan yang
    berlaku, baik antara aturan yang lebih tinggi
    atau aturan yang lebih rendah.

Anggaran
•   Dalam otonomi daerah, paradigma anggaran
    telah bergeser ke arah apa yang disebut
    dengan anggaran partisipatif.
•   Dalam prakteknya, keinginan masyarakat akan
    selalu bertabrakan dengan kepentingan elit,
    sehingga dalam penetapan anggaran belanja
    daerah, lebih cenderung mencerminkan
    kepentingan elit daripada keinginan
    masyarakat.

       dadang-solihin.blogspot.com                28
Elit Lokal
•   Otonomi daerah diwarnai oleh kepentingan elit
    lokal yang mencoba memanfaatkan otonomi
    daerah sebagai momentum untuk mencapai
    kepentingan politiknya, dengan cara
    memobilisasi massa dan mengembangkan
    sentimen kedaerahan, seperti “putra daerah”
    dalam pemilihan kepala daerah.


Politik Identitas Diri
• Menguatnya politik identitas diri selama
  pelaksanaan otonomi daerah yang mendorong
  satu daerah berusaha melepaskan diri dari
  induknya yang sebelumnya menyatu.
•   Otonomi daerah dibayang-bayangi oleh potensi
    konflik horisontal yang bernuansa etnis.


      dadang-solihin.blogspot.com                   29
Orientasi Kekuasaan
•   Otonomi daerah masih menjadi isu
    pergeseran kekuasaan di kalangan elit
    daripada isu untuk melayani masyarakat
    secara lebih efektif.
•   Langkah-langkah desentralisasi belumlah
    dirasakan langsung manfaatnya oleh
    masyarakat.
•   Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang
    diharapkan menjadi pintu masuk bagi
    demokratisasi politik, sosial dan ekonomi di
    tingkat lokal, mengandung banyak peluang
    bagi proses peminggiran kepentingan rakyat
    dan menguntungkan kepentingan elit lokal.



    dadang-solihin.blogspot.com                30
Dimana Posisi Otoda?


                              Visi Otoda


                              Strategi Otoda



                              Kinerja Otoda




      dadang-solihin.blogspot.com              31
Dimana Posisi Otoda?

                                    Sasaran Otoda




                                    Strategi Otoda



                                    Kinerja Otoda




      dadang-solihin.blogspot.com                    32
  Permasalahan Otonomi Daerah
1. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat selama
   ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga
   proses desentralisasi menjadi tersumbat.
2. Kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tingginya
   ketergantungan daerah-daerah kepada pusat yang nyaris
   mematikan kreatifitas masyarakat beserta seluruh perangkat
   pemerintahan di daerah.
3. Adanya kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dan
   antar-daerah sendiri dalam kepemilikan sumber daya alam, sumber
   daya budaya, infrastruktur ekonomi, dan tingkat kualitas sumber
   daya manusia.
4. Adanya kepentingan melekat pada berbagai pihak yang
   menghambat penyelenggaraan otonomi daerah.
                                         Sumber: Tap MPR No. IV/MPR/2000

                        dadang-solihin.blogspot.com                   33
Permasalahan Otonomi Daerah . . .
1. Belum Jelasnya Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat
   dan Daerah.
2. Berbedanya Persepsi Para Pelaku Pembangunan terhadap
   Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
3. Masih Rendahnya Kerjasama antar Pemerintah Daerah.
4. Belum Terbentuknya Kelembagaan Pemerintah Daerah yang
   Efektif dan Efisien.
5. Terbatasnya dan Rendahnya Kapasitas Aparatur Pemerintah
   Daerah.
6. Masih Terbatasnya Kapasitas Keuangan Daerah.
7. Pembentukan Daerah Otonom Baru (Pemekaran Wilayah) yang
   Masih Belum Sesuai dengan Tujuannya.
                                                    Sumber: RPJM 2004-2009


                      dadang-solihin.blogspot.com                       34
            Urusan Pemerintahan
•   Terjadi tumpang tindih antar tingkatan pemerintahan dalam
    pelaksanaan urusan pemerintahan, karena belum sinkronnya antara
    UU Otoda dengan UU Sektor.
•   Terjadi tarik menarik urusan, khususnya urusan yang mempunyai
    potensi pendapatan (revenue).
•   Adanya gejala keengganan dari K/L untuk mendesentralisasikan
    urusan secara penuh karena kekhawatiran daerah belum mampu
    melaksanakan urusan tsb secara optimal.




                         dadang-solihin.blogspot.com                35
            Kelembagaan Daerah
•   Adanya kecenderungan daerah untuk menerapkan struktur gemuk
    akibat tekanan birokrasi dan politisi
•   Adanya nomenklatur struktur yang berbeda-beda sehingga
    menyulitkan kordinasi dan pembinaan
•   Struktur yg gemuk membutuhkan PNS yg banyak sehingga untuk
    gaji dan insentif PNS menelan sebagian besar alokasi APBD
    dibandingkan untuk pelayanan publik.
•   Struktur organisasi yang ada belum sepenuhnya
    mengakomodasikan fungsi pelayanan publik yaitu penyediaan
    pelayanan dasar dan pengembangan potensi unggulan daerah.




                        dadang-solihin.blogspot.com               36
                     Kepegawaian
•   Banyak Pemda mengalami kelebihan PNS dengan kompetensi
    rendah dan kekurangan PNS dengan kompetensi yg memadai.
•   Adanya gejala pengedepanan “Putera Asli Daerah” untuk
    menduduki jabatan-jabatan strategis dengan mengabaikan
    kompetensi/profesionalisme.
•   Adanya gejala politisasi PNS (terutama dalam event Pilkada).
•   Tidak terdapat kejelasan dalam career planning dan career
    development akibat tidak adanya manpower planning di daerah.
•   Penilaian kinerja yang sudah obselete (out of date); tidak ada
    reward atau punishment terkait dengan kinerja.
•   Kesejahteraan yg belum memadai sehingga PNS cenderung
    mencari penghasilan tambahan dan tidak fokus pada tugas pokok.


                          dadang-solihin.blogspot.com                37
             Keuangan Daerah
1.   Keuangan daerah yang kurang mencukupi (Financial
     Insufficiency).
2.   Overhead cost pemda yang tinggi.
3.   Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan
     APBD.
4.   Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui dekonsentrasi
     dan tugas pembantuan.
5.   Kurangnya manajemen aset Pemda.
6.   Masih lemahnya kebijakan investasi di daerah




                        dadang-solihin.blogspot.com                38
                    Perwakilan
1. Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD.
2. Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh DPRD.
3. Campur tangan DPRD dalam penentuan penunjukan pejabat karir.
4. Masih kurangnya pemahaman DPRD terhadap peraturan
   perundangan.
5. Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan lemahnya networking.




                       dadang-solihin.blogspot.com            39
              Pelayanan Publik
1. Masih rendahnya kualitas pelayanan
2. Masih besarnya peranan Pemda dalam penyediaan pelayanan.
3. Tidak jelasnya standar pelayanan.
4. Rendahnya akuntabilitas pelayanan.




                        dadang-solihin.blogspot.com           40
                                                                 1/3
           Daerah Otonom Baru
•   Pada tahun 2000: 80% daerah otonomi baru telah gagal dalam
    upaya mensejahterakan rakyat. Kebijakan pemekaran daerah justru
    memunculkan beragam persoalan baru antara lain pecahnya konflik
    horizontal, meluasnya praktek korupsi hingga bertambahnya beban
    keuangan negara. Kecenderungan semacam ini jika dibiarkan akan
    kontraproduktif terhadap ide awal pemekaran.
•   Hanya 22,80% daerah otonomi baru yang mengalami
    perkembangan yang baik. Sisanya, 77,80% daerah pemekaran
    belum menunjukkan ketidaksiapannya untuk menjadi daerah
    otonom dan mandiri.




                         dadang-solihin.blogspot.com             41
                                                                   2/3
           Daerah Otonom Baru
•   Hasil evaluasi terhadap 205 DOB yang meliputi 7 Provinsi, 164
    Kabupaten dan 34 Kota dari Faktor Good Governance, Pelayanan
    Publik, Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat, secara
    umum menunjukkan Pemda baru hasil pemekaran belum
    sepenuhnya berjalan secara efektif. Bahkan kontribusinya terhadap
    peningkatan kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah masih
    rendah.
•   Masih banyak kendala bagi DOB untuk meningkatkan Peningkatan
    Kesejahteraan Rakyat, Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik,
    Perbaikan Tata Pemerintahan, dan Peningkatan Daya Saing.




                         dadang-solihin.blogspot.com                42
                                                                   3/3
           Daerah Otonom Baru
Implikasi penambahan daerah otonom baru, antara lain:
•   Mengurangi kesempatan daerah lama untuk mendapat kenaikan
    dana perimbangan (DAU, DAK, DBH);
•   Kenaikan jumlah belanja gaji PNSD juga mengalami peningkatan
    secara fluktuatif;
•   Kenaikan anggaran instansi vertikal untuk kantor baru di daerah
    otonom baru;
•   Menambah jumlah daerah tertinggal akibat semakin semakin
    terbaginya sumber pendapatan daerah, baik daerah induk maupun
    daerah otonom baru;




                         dadang-solihin.blogspot.com                  43
dadang-solihin.blogspot.com   44
dadang-solihin.blogspot.com   45
                        Materi
•   Latar Belakang
•   Maksud dan Tujuan
•   Metodologi Kajian
•   Kerangka Kajian
•   Temuan dan Rekomendasi
•   Kesimpulan




                             Wantimpres   47
                                                                        1/2
                     Latar Belakang
• Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Pemekaran Daerah) bertujuan:
  – Membentuk pemerintahan daerah yang mandiri dan otonom (UU
    32/2004)
  – Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (PP 78/2007).
• Secara teoritik:
  – Pemekaran daerah merupakan bagian dari proses penataan
    daerah dan territorial reform atau administrative reform.
  – Penataan daerah merupakan manajemen pemekaran,
    penggabungan dan hirarki unit pemerintahah daerah dalam
    rangka mencapai tujuan-tujuan politik dan administrasi
    pemerintahan (management of the size, shape, and hierarchy of
    local government units for the purpose of achieving political and
    administrative goals).

                               Wantimpres                               48
                                                   2/2
Latar Belakang
   •   Dalam kurun waktu 2000-2010 telah
       terjadi pemekaran daerah secara
       massif, yang tidak pernah terjadi pada
       era-era sebelumnya.
   •   Saat ini Indonesia memiliki 530 daerah
       otonom, terdiri atas 33 provinsi, 398
       kabupaten, 93 kota, 5 kota administratif,
       dan 1 kabupaten administratif.
   •   Selama 1999-2009, terbentuk 205
       daerah otonom baru dari berbagai
       tingkatan, atau bertambah lebih dari 63
       % dibandingkan dengan jumlah daerah
       otonom di akhir masa orde baru.


         Wantimpres                                49
Maksud dan Tujuan
Maksud Kajian:
• Mengkaji dan menganalisis regulasi dan aturan perundangan-
  undangan tentang kebijakan Penataan Daerah
• Mengkaji dan menganalisis implementasi dan penerapan
  Penataan Daerah dari aspek Pelayanan Publik, Ekonomi dan
  Keuangan, Manajemen Pemerintahan Daerah, Perencanaan
  Pembangunan, Politik dan Demokrasi, serta Aspek Strategis
  Nasional.

Tujuan Kajian:
• Merumuskan Saran dan Masukan kepada Bapak Presiden RI
  melalui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang
  Pembangunan dan Otonomi Daerah tentang Kebijakan
  Penataan Daerah di Indonesia, terutama pemekaran dan
  penggabungan daerah.

                   Wantimpres                             50
Metodologi dan Lokasi Kajian
•   Tinjauan peraturan perundang-undangan dan literatur terkait
    penataan daerah
•   Analisis terhadap kajian terdahulu
•   Diskusi dan rapat terbatas dengan tim ahli
•   Kunjungan ke 6 daerah terpilih:
    1. Provinsi Gorontalo
    2. Provinsi Kepulauan Riau
    3. Kota Cimahi
    4. Kota Batu
    5. Kabupaten Lombok Utara
    6. Kabupaten Kubu Raya


                               Wantimpres                         51
            Kerangka Kajian
                     Kebijakan Penataan
                           Daerah



                       Analisis Aspek-Aspek

                                                  Manajemen
Pelayanan Publik      Ekonomi dan Keuangan
                                              Pemerintahan Daerah


  Perencanaan
                      Politik dan Demokrasi    Strategis Nasional
 Pembangunan




                   Kesejahteraan Rakyat dan
                        Keutuhan NKRI
                            Wantimpres                              52
Wantimpres   53
   Temuan dan Rekomendasi
1. Permintaan pemekaran daerah akan terus meningkat.

 Masih terdapat kebutuhan/            Desain Besar Penataan
  permintaan untuk pemekaran            Daerah (DESERTADA) perlu
  daerah otonom baru, baik              segera ditetapkan dalam
  pada tingkat daerah provinsi          regulasi yang jelas.
  maupun kabupaten/kota.               Perlu penegasan
                                        pembentukan daerah otonom
                                        baru yang disesuaikan
                                        dengan kemampuan
                                        keuangan negara.




                             Wantimpres                        54
    Temuan dan Rekomendasi
2. Jalur Mekanisme Pengusulan.
 Proses pembentukan daerah                  DPR dan Pemerintah harus
  otonom baru selama ini, terdapat 2
                                              mengacu secara konsisten
  jalur mekanisme pengusulan yaitu
  melalui pemerintah dan DPR.                 terhadap DESERTADA yang
 Terdapat kecenderungan yang kuat            sudah ditetapkan.
  bahwa proses pembentukan daerah            Sebelum DESERTADA
  otonom baru diproses melalui jalur
                                              ditetapkan, DPR dan
  politik yakni melalui mekanisme
  pengusulan RUU oleh DPR.                    Pemerintah harus
 Kondisi ini berimplikasi terhadap           melaksanakan Parameter
  berbagai persyaratan pembentukan            tentang pemekaran daerah
  daerah otonom baru sebagaimana
                                              sebagaimana diatur dalam
  yang diatur dalam peraturan
  perundang-undangan terabaikan               peraturan perundang-
                                              undangan yang ada (UU dan
                                              PP-nya).

                                   Wantimpres                         55
   Temuan dan Rekomendasi
3. Parameter dan Pembobotan

 Parameter dan Pembobotan              Perlu peninjauan kembali
  Pembentukan Daerah                     paramater dan pembobotan
  Otonom berdasarkan PP                  pembentukan daerah otonom
  78/2007 dalam kenyataan                sebagaimana diatur dalam
  belum mencerminkan                     PP 78/2007
  kebutuhan obyektif dari suatu         Parameter dan pembobotan
  daerah yang akan                       ini sebaiknya dimasukan di
  dimekarkan.                            dalam substansi materi
                                         kebijakan DESERTADA.




                              Wantimpres                         56
   Temuan dan Rekomendasi
4. Aspirasi Masyarakat Desa atau Kecamatan.

 Adanya bagian desa atau            Harus ada kejelasan tentang
  kecamatan yang mempunyai            batas wilayah daerah
  aspirasi untuk bergabung            otonomi baru sebelum
  masuk kewilayah daerah              ditetapkan sebagai daerah
  otonom kab/kota tetangga,           otonom baru.
  baik dalam satu provinsi
  maupun antar provinsi
  tetangga (kasus Sulteng-
  Gorontalo dan Bandung
  Barat-Cimahi)




                           Wantimpres                          57
   Temuan dan Rekomendasi
5. Masalah Batas Wilayah.

 Terdapat permasalahan               Harus ada kejelasan tentang
  penentuan batas wilayah              batas wilayah daerah
  pasca pemekaran daerah               otonomi baru sebelum
  otonom provinsi dan                  ditetapkan UU tentang
  kabupaten /kota yang                 pembentukan daerah otonom
  berimplikasi terhadap                baru.
  ketidakefektifan
  penyelenggaraan
  pemerintahan daerah otonom
  baru.




                            Wantimpres                          58
   Temuan dan Rekomendasi
6. Pengalihan Aset.

 Terdapat permasalahan                   Harus ada kejelasan tentang
  pengalihan aset pasca                    penataan dan pengalihan
  pemekaran daerah otonom                  aset sebelum dilakukan
  provinsi dan kab/kota yang               pemekaran daerah.
  berimplikasi terhadap                   Harus segera disusun
  terganggunya sistem                      manajemen aset daerah.
  pencatatan aset pada
  pemerintah daerah otonom
  baru yang masih ditangani
  oleh daerah induk atau K/L.




                                Wantimpres                           59
   Temuan dan Rekomendasi
7. Pengalihan Aparatur.

 Terdapat permasalahan               Pembentukan daerah
  pasca pemekaran daerah               otonom perlu
  otonom baru terkait                  mempertimbangkan
  pengalihan status SDM                ketersediaan SDM Aparatur
  Aparatur (PNS) yang berasal         Kebijakan manajemen SDM
  dari daerah induk yang               Aparatur sebaiknya diatur
  dialihkan kepada daerah              secara terpusat satu NIP
  otonom baru                          oleh pemerintah pusat
                                       sehingga memudahkan
                                       distribusi kepegawaian pada
                                       setiap daerah otonom.



                            Wantimpres                           60
   Temuan dan Rekomendasi
8. Ketergantungan Pembiayaan.

 Daerah otonomi baru masih             Daerah otonom baru perlu
  mengandalkan sumber                    memiliki kemampuan
  pembiayaan                             finansial (PAD) minimal
  penyelenggaraan                        sebagai dasar pembentukan
  pemerintahan dari alokasi              daerah otonom.
  anggaran yang bersumber
  dari pemerintah pusat.
 Rata2 PAD hanya 18,33%
  dari APBD.




                              Wantimpres                         61
   Temuan dan Rekomendasi
9. Struktur Organisasi yang Besar.

 Sebagian besar daerah                 Perlu kebijakan yang
  otonom baru dalam                      mengatur parameter minimal:
  pembentukan organisasi                 - besaran organisasi,
  pemerintah daerah masih                - jumlah aparatur, dan
  menggambarkan:                         - besaran anggaran untuk
  - Sosok organisasi yang                  belanja pegawai
    cenderung membesar                   daerah otonom baru yang
  - Dengan kebutuhan jumlah              diprakarsai oleh daerah induk
    aparatur yang banyak                 dengan memberdayakan
  - Dalam keterbatasan                   secara optimal aparat
    belanja pegawai.                     pemerintah dari daerah induk



                              Wantimpres                            62
   Temuan dan Rekomendasi
10. Rendahnya kemampuan daerah otonom baru.

 Terdapat daerah otonom               Untuk daerah otonom baru
  baru yang secara nyata tidak          yang dinilai tidak mampu
  memiliki kemampuan                    mencapai parameter standar,
  sebagai daerah otonom                 harus secara konsisten
  dalam penyelenggaraan                 diterapkan kebijakan
  pemerintahan.                         penggabungan kembali
                                        dengan daerah induk.




                             Wantimpres                           63
    Temuan dan Rekomendasi
11. Insentif Fiskal.

 Pembentukan daerah                  Kebijakan insentif fiskal
  otonom baru yang marak               diberikan setelah calon
  dewasa ini juga dipicu oleh          daerah otonom baru dinilai
  adanya insentif fiskal yang          telah mencapai kemampuan
  diberikan oleh pemerintah            standar sebagai daerah
  pusat kepada daerah otonom           otonom berdasarkan
  baru.                                parameter penilaiain fiskal.
                                      Sebelum mencapai
                                       kemampuan standar, daerah
                                       tersebut difasilitasi anggaran
                                       dari daerah induknya.



                            Wantimpres                              64
   Temuan dan Rekomendasi
12. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat.

 Daerah otonom baru banyak                Perlu mengefektifkan
  yang kurang sesuai dengan                 pembinaan, pengawasan
  standar penyelenggaraan                   supervisi, asistensi, dan
  pemerintah yang efektif. Hal              evaluasi kepada daerah
  ini disebabkan oleh                       otonom baru yang dilakukan
  kurangnya pembinaan,                      oleh pemerintah pusat.
  pengawasan, supervisi,                   Perlu tindak lanjut hasil
  asistensi, dan evaluasi dari              Monev daerah otonom baru
  pemerintah pusat.                         yang dilakukan pemerintah
                                            pusat.




                                 Wantimpres                          65
                  Kesimpulan
1. Penegasan Kebijakan Moratorium Pemekaran Daerah.

                                 Belum adanya kebijakan
                                  nasional yang dirumuskan oleh
                                  Pemerintah dan DPR terkait
                                  dengan DESERTADA dalam
                                  bentuk Undang-Undang.
                                 Pengaturan ini dimaksudkan
                                  untuk menyelesaikan berbagai
                                  persoalan pembentukan daerah
                                  otonom yang secara
                                  komprehensif sebagaimana
                                  yang dihasilkan dalam kajian ini.



                          Wantimpres                             66
                 Kesimpulan
2. Pemekaran daerah pada dasarnya memadukan dua pendekatan

                         a. Aspirasi Masyarakat (Bottom-up).
                            Pembentukan daerah otonom baru
                            merupakan aspirasi murni masyarakat
                            sesuai dengan kondisi obyektif daerah
                            dan menghindari pertimbangan yang
                            bersifat politis.
                         b. Kepentingan Strategis Nasional (Top
                            Down). Pembentukan daerah otonom
                            baru merupakan kewenangan
                            pemerintah dengan mempertimbangkan
                            kepentingan strategis nasional dalam
                            rangka penguatan NKRI dan percepatan
                            pemerataan kesejahteraan masyarakat
                            secara nasional.

                         Wantimpres                            67
                  Kesimpulan
3. Persiapan Calon Daerah Otonom Baru.

                                Sebelum pembentukan daerah
                                 otonom baru perlu melalui
                                 tahapan-tahapan persiapan
                                 suatu daerah yang bakal
                                 menjadi daerah otonom baru.
                                Kebijakan persiapan calon
                                 daerah otonom baru
                                 dimaksudkan untuk memberikan
                                 proses pembelajaran
                                 berpemerintahan bagi calon
                                 daerah otonom baru.



                          Wantimpres                       68
                  Kesimpulan
4. Kebijakan Penggabungan Daerah.

                            Perlu komitmen Pemerintah Pusat
                             (DPR & Pemerintah) untuk
                             melakukan tindakan kebijakan
                             penggabungan daerah otonom
                             baru yang berdasarkan hasil
                             penilaian tidak memiliki
                             kemampuan untuk
                             menyelenggarakan pemerintahan
                             daerah yang memiliki kemampuan
                             berotonomi.
                            Perlu kebijakan insentif bagi daerah
                             otonom yang terkena kebijakan
                             penggabungan daerah otonom.

                          Wantimpres                           69
Wantimpres   70

								
To top