skripsi hak cipta

Document Sample
skripsi hak cipta Powered By Docstoc
					PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KARYA CIPTA OLEH PEMAIN ORGAN TUNGGAL KOMERSIAL DI PURWOKERTO

SKRIPSI

Disusun Oleh : ANDI MASAID E1A001147

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PUWOKERTO 2009

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KARYA CIPTA OLEH PEMAIN ORGAN TUNGGAL KOMERSIAL DI PURWOKERTO

SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Disusun Oleh : ANDI MASAID E1A001147

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PUWOKERTO 2009

ii

SKRIPSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KARYA CIPTA OLEH PEMAIN ORGAN TUNGGAL KOMERSIAL DI PURWOKERTO Oleh : Andi Masaid E1A001147 Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Diterima dan disahkan Pada tanggal ..............................................

Para Penguji/Pembimbing

Penguji I / Pembimbing I

Penguji II / Pembimbing II

Penguji III / Pembimbing III

Eti Purwiyantiningsih,S.H.,M.H NIP.19610707 198803 2 002

Saryono Hanadi, S.H., M.H NIP.19537087 19860 1 001

TH. Sri Mayani. S.H. NIP. 19480501 197402 2 001

Mengetahui, Dekan

Hj. Rochani Urip Salami, S.H.,M.S. NIP. 19520603 798009 2 001

iii

ABSTRAK

Pemain organ tunggal komersial merupakan sorotan masyarakat yang mempunyai tingkat intensitas dalam penggunaan karya cipta orang lain cukup tinggi, oleh karena itu pemain organ tunggal komersial mempunyai pengaruh dalam proses penegakan hak cipta. Bertitik tolak dari pendapat tersebut kemudian diperoleh suatu ide untuk meneliti lebih lanjut mengenai tingkat penegakan hukum hak cipta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penegakan hukum terhadap penggunaan karya cipta oleh pemain organ tunggal komersial di Purwokerto. Dalam mencapai tujuan tersebut maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan secara yuridis sosiologis dengna mengambil lokasi penelitian di wilayah Purwokerto dengan populasi penelitiannya adalah para pemain organ tunggal komersial, dengan sebanyak 40 responden sebagai sampel yang diambil berdasarkan tujuan dari peneletian (purposive). Dalam pengumpulan data digunakan metode purposive sampling, dari data yang telah terkumpul kemudian diolah secara metodologis dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel serta teks naratif. Dalam mencapai tujuan tersebut diatas maka data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan metode kuantitatif dengna statistik sederhana terutama model distribusi frekuensi analisis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa tingkat penegakan hukum terhadap penggunaan karya cipta adalah sedang, hal ini dapat dibuktikan langsung dengan indikator tindakan aparat penegak hukum, penerapan sanksi dan intensitas penggunaan karya cipta orang lain. Persepsi pemain organ tunggal komersial terhadap hak cipta pada umumnya dan penggunaan karya cipta pada khususnya adalah netral, hal ini dapat dibuktikan langsung dengan indikator kondisi intern dari responden dan sikap responden terhadap pengaturan hak cipta.

iv

ABSTRACT Commercial soloist musician was public figure include a value of intensity on usage Create Masterpiece a lot. There for, commercial soloist musician has influence to straightening law of Copyrights process. From the started opinion was then furthermore obtained an idea to check regarding level of straightening law of usage Copyrights. The aim of this research was to know level of straightening law of usage copyrights by commercial soloist musician in Purwokerto. Hence to reach the target in this research was used by a approach taken by Yuridis Sociology was research location in Purwokerto territory with population of it‟s research all commercial soloist musician, with as 40 sample counted responder taken at purposive. In collecting data used by purposive of sampling method, from data have been gathered which processed methodologically later and presented in the form of tables and also the narrative text. To utilize the reach target above hence data have been gathered will be which analysis to use quantitative statistically method modestly especially distribution frequency model analyze From research have been conducted to be obtained which result that level was straightening law of usage Create Masterpiece is relative, direct this matter provable by indicator measure of law enforcer, sanction applying, and usage intensity of Create Masterpiece. Perception of commercial soloist musician toward Copyright at us and usage Create Masterpiece in particular is neutral. direct this matter provable by indicator personal state of affairs from respondent and hence attitude of respondent toward on copyrights arrangement.

v

PRAKATA

Segala puja dan puji syukur keharirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah Ia berikan, serta tak lupa sholawat dan salam dihaturkan kepada suri tauladan umat Islam Nabi Muhamad Saw dan hanya atas izin-Nya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KARYA CIPTA OLEH PEMAIN ORGAN TUNGGAL KOMERSIAL DI PURWOKERTO” sebagai syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jenderal Soedirman. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyamapaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Ibu HJ. Rochani Urip Salami, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universsitas Jenderal Soedirman 2. Bapak Pranoto, S.H. sebagai Pembimbing Akademik atas bimbingannya. 3. Ibu Eti Purwiyantiningsih, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dorongan saran dan petunjuk. 4. Bapak Saryono Hanadi, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dorongan saran dan petunjuk 5. Ibu Th. Sri Mayani, S.H. selaku penguji seminar dan skripsi atas saran dan petunjuknya. 6. Ibu Rochati S.H.,M.Hum. atas bantuannya.

vi

7. Ibu Eni Suyanti, BSc., atas bantuan dan kerja samanya. 8. Pemain organ tunggal di Purwokerto sebagai responden, yang telah berkenan memberikan bantuan demi kelancaran pembuatan skripsi. 9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu perastu. Akhirnya penulis menyadari meskipun telah berusaha sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, namun karena adanya berbagai kendala yang menjadikan skripsi ini kurang sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik dari para pembaca sangat diharapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khusus bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Purwokerto, 20 Januari 2009

Penulis

vii

DAFTAR ISI

Halaman Judul Halaman Pengesahan Abstrak Prakata Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Perumusan Masalah C. Tujuan Penelitian D. Kegunaan Penelitian BAB II. TINJAUAN PUSTAKA A. Hak Kekeyaan Intelektual 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 2. Pembagian Hak Kekeyaan Intelektual 3. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual B. Hak Cipta 1. Pengaturan Hak Cipta 2. Ruang Lingkup Hak Cipta 3. Pelanggaran terhadap Hak Cipta

i ii iii v vii ix x

1 10 11 11

13 13 16 23 25 25 29 31

viii

C. Penegakan Hukum dalam Penggunaan Karya Cipta 1. Pengertian Musik yang Dilindungi 2. Penegakan Hukum Hak Cipta 3. Penggunaan Karya Cipta BAB III. METODE PENELITIAN BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN BAB V. PENUTUP A. B. Daftar Pustaka Simpulan Saran

33 33 39 48 53 62

74 74 76

ix

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Analisis Bekerjanya Hukum 42

x

DAFTAR TABEL Tabel 1. 2. Distribusi Nilai Variabel Menurut 40 Responden Tingkat Penegakan Hukum terhadap Peenggunaan Karya Cipta 3. Persepsi Pemain Organ Tunggal Pada Hak Cipta Pada Umumnya dan Penggunaan Karya Cipta Pada Khususnya 4. 5. Penggunaan Karya Cipta Pengaruh Intensitas Penggunaan Karya Cipta terhadap Persepsi Pemain Organ Tunggal Komersial 72 70 71 66 64

xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Kesenian sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Seni sebagai bagian dari kreatifitas manusia, mempunyai ciri yang unik dan spesifik. Tidak ada standar baku dalam menilai kualitasnya. Tidak ada pula petunjuk dan aturan yang kaku dalam proses penciptaannya, karena bersifat individual maka seni juga berurusan dengan subjektivitas, subjektivitas ini tidaklah mungkin memaksakan selera dalam menikmatinya, akan tetapi yang pasti bahwa seni telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai makhluk yang berbudaya, untuk diciptakan kemudian dinikmati, sebagai hiburan maupun untuk diapresiasi. Temuan atau kreasi tersebut seringkali dicapai melalui jerih payah, perjuangan serta pengorbanan yang tidak sedikit dari kreator, padahal hasil temuan dan kreasi tersebut seringkali bermanfaat dan memberi keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan, karena itu sudah selayaknya apabila masyarakat memberi imbalan terhadap kreator tersebut. Imbalan yang diberikan berupa penghargaan dan pengakuan bahwa temuan atau karya tersebut merupakan kepunyaan dari kreator tersebut, karena itu masyarakat melalui negara memberikan apa yang disebut hak kepada kreator. Hak tersebut diberikan sebagai pengakuan bahwa temuan atau karya tersebut merupakan kepunyaan dari kreator, karenanya disebut hak kekayaan. Kekayaan yang menjadi hak dari kreator tersebut merupakan hasil

xii

dari akal atau intelektualnya, karena itu Hak atas Kekayaan tersebut disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI).1 Awalnya istilah Hak Milik Intelektual merupakan padanan kata terhadap istilah Intellectual Property Rights, sebagaimana terdapat di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1993. Para pakar Hak Kekayaan Intelektual memperdebatkan istilah tersebut sampai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, maka istilah yang semula adalah Hak Milik Intelektual sebagai padanan istilah Intellectual Property Rights diubah menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual atau disingkat HaKI. Menurut perkembangan selanjutnya istilah HaKI ini disingkat menjadi HKI atau Hak Kekayaan Intelektual.2 Munculnya Hak Kekayaan Intelektual (atau selanjutnya penulis sebut sebagai HKI), tidak lepas dari organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (atau selanjutnya penulis sebut sebagai WTO). Salah satu bagian yang cukup penting dalam dokumen pembentukan WTO adalah lampiran 1 C tentang HKI dikaitkan dengan perdagangan (Trade Related Intellectual Propertyu Rights, TRIPs). Tujuan perlindungan terhadap HKI adalah untuk inovasi teknologi atau penyebaran teknologi, dalam menunjang kesejahteraan sosial ekonomi, keseimbangan hak dan kewajiban. 3 Pengaturan HKI di Indonesia sudah lama dikenal sebagai hukum positif semenjak berlakunya Auteurswet 1912. Bangsa Indonesia sebagai salah satu bagian integral dari masyarakat internasional, dalam menanggapi perjanjian internasional di bidang HKI, turut meratifikasi perjanjian internasional khususnya tentang

1

Dirdjosisworo, Soedjono, Prof, SH, MM, 2005, Antisipasi terhadap Bisnis Curang, CV Utomo: Bandung, halaman

105 Seno, Mas Bei, , 2005, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, halaman 17 3 Sembiring, Sentosa, SH, MH, 2002, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek,: CV Yrama Widya: Bandung, halaman 12
2

xiii

HKI. Tindakan tersebut akan menimbulkan konsekuensi berupa harmonisasi peraturan perundangundangan, beberapa perjanjian internasional di bidang HKI telah diratifikasi melalui : 1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for The Proection of Industrial Property Organization. 2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent Coorporation Treaty (PCT) and Regulation Under The PCT. 3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trade Mark Law Treaty (TLT) 4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artuisme Works. 5. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyright Treaty.4

Sri Redjeki Hartono mengemukakan, bahwa Hak Milik Intelektual pada hakekatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.5 Hakekat HKI merupakan suatu kreasi. Kreasi ini mungkin dalam bidang kesenian atau dalam bidang industri ataupun dalam ilmu pengetahuan atau kombinasi dari ketiganya. Hak Kekayaan Intelektual merupakan bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dapat dibagi beberapa cabang. Pada umumnya para penulis membagi HKI dalam 2 golongan yaitu: 1. Hak Cipta (Copyrights) 2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property) yang terdiri dari;
Usman, Rachmadi, 2003, Hukum atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, PT Alumni: Bandung, halaman 15 5 Hartono, Sri Redjeki, Prof, Dr, SH, 1993, Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual, Genta Press: Yogyakarta, halaman 2
4

xiv

a. Paten b. Merek c. Hak Produksi industri d. Penanggulangan praktek persaingan curang (Repretion of unfair compettition practices) 6 Jika dicermati dalam ketentuan TRIPs, HKI dibagi dalam 8 golongan yaitu: 1. Hak Cipta dan Hak terkai lainnya. 2. Merek Dagang 3. Indikasi geografis 4. Desain Produk Industri 5. Paten 6. Desain Lay Out (Topogarfi) dan rangkaian elektronik terpadu 7. Pengendalian azas praktik persaingan curang.7 Terdapat kurang lebih 7 (tujuh) cabang HKI namun penulis lebih memfokuskan terhadap pembahasan mengenai Hak Cipta. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (atau selanjutnya penulis sebut sebagai Undang Undang Hak Cipta 2002).8 Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002, pengertian Hak Cipta itu sendiri adalah

Damian, Eddy, Prof, Dr, SH, 1999, Hukum Hak Cipta, PT Alumni: Bandung, halaman 23 Sembiring, Sentosa, SH, MH, 2002, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek,: CV Yrama Widya: Bandung, halaman 15-16 8 Damian, Eddy, Prof, Dr, SH, 1999, Hukum Hak Cipta, PT Alumni: Bandung, halaman 6
7

6

xv

Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang menjelaskan pengertian Hak Cipta diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang menyatakan. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif semata-mata diperuntukkan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin dari penciptanya, apabila ada pihak lain yang memanfaatkan hak cipta tanpa seijin dari si pencipta, maka hal ini merupakan pelanggaran hak cipta namun pada kenyataannya pelanggaran hak cipta masih terus berlanjut meskipun pasal-pasal mengenai hak cipta telah ditentukan secara tegas dalam Peraturan Perundang-undangan. Ironisnya, kemajuan di bidang teknologi tidak selamanya membawa dampak positif terhadap masyarakat. Hal ini terlihat jelas disaat teknologi digunakan untuk menggandakan suatu karya cipta, dan memasarkan kepada khalayak ramai demi mencari keuntungan dengan memanfaatkan daya beli masyarakat dan hasrat untuk pemenuhan kebutuhan akan hiburan. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2002 menyatakan : Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

xvi

Seorang pencipta dalam membuat suatu ciptaan telah banyak mengeluarkan tenaga dan pikiran, menghabiskan biaya yang tidak sedikit jumlahnya yang menjadikan suatu ciptaan atau selanjutnya kita sebut sebagai karya cipta, dapat memiliki nilai tertentu baik di satu bidang ataupun di beberapa bidang. Suatu karya cipta, di samping memiliki nilai juga terkandung sebuah hak atas kekayaan di dalamnya karena karya cipta itu sendiri tidak muncul secara tiba-tiba namun ada sebuah kemampuan intelektual manusia yang membuatnya muncul. Berdasarkan hal tersebut, pada akhirnya semua negara mengakui bahwa suatu karya cipta merupakan kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual di bawah perlindungan hukum suatu negara. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan: Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Dunia seni yang tertuang dalam profesi organ tunggal komersial tidak pernah luput dari permasalahan hak cipta. Segala tindakan dari profesi tersebut selalu berdampak terhadap izin suatu karya cipta. Mulai dari membawakan lagu yang diciptakan orang lain, menyusun ulang instrumen dan pola lagu atau yang sering kita kenal dengan sebutan arransemen, dan lain sebagainya. Ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan: Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Pemain organ tunggal (atau selanjutnya penulis sebut sebagai player), diambil sebagai unsur populasi yang diteliti, karena melihat kedudukan dari player yang lebih sering mengumumkan karya cipta dalam bentuk lagu kepada khalayak ramai, dengan mengharapkan keuntungan yang tidak sedikit jumlahnya, dan lebih sering bergelut di dunia kekayaan intelektual dibandingkan dengan masyarakat

xvii

pada umumnya. Penulis selanjutnya berasumsi bahwa player mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang strategis. Salah satu bentuk bisnis yang menampilkan musik di muka umum, seperti halnya player yang bergelut dalam bisnis organ tunggal komersial. Pihak yang bersangkutan wajib membayarkan roalti dengan cara (1) langsung kepada pencipta lagu, (2) via penerbit musik (publisher), (3) atau melalui organisasi penerimaan royalti performing rights, yang memiliki kuasa dari pencipta lagu yang telah menjadi anggota, misalnya KCI (Karya Cipta Indonesia) namun jika tidak menjadi anggota seperti ini, akan sangat sulit bagi para pencipta lagu untuk bisa menerima royalti performing rights.9 Ketentuan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan: Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih-wujudkan secara permanen atau temporer. Industri musik memiliki beberapa istilah yang berhubungan dengan karya cipta, diantaranya yang dimaksud hak untuk mengumumkan adalah performing rights, sementara hak untuk memperbanyak ciptaan merupakan mechanical rights yang biasanya diberikan kepada label rekaman guna menggandakan, mengedarkan dan menjual rekaman musik.10 Berdasarkan uraian di atas, sampailah pada satu pokok permasalahan yang layak untuk dikaji yaitu tentang: “Penegakan Hukum terhadap Penggunanaan Karya Cipta oleh Pemain Organ Tunggal Komersial di Purwokerto” Salah satu pokok persoalan yang menjadi sorotan dunia internasional adalah lemahnya penegakan hukum. Hal ini penting karena perlindungan hukum terhadap pemegang HKI tidak akan ada artinya
9

10

Music Book Selection, Majalah Musik Remaja, Agustus Minggu IV/2007, Jakarta, halaman 1 Music Book Selection, Majalah Musik Remaja, Agustus Minggu IV/2007, Jakarta, halaman 1

xviii

tanpa perlindungan hukum. Indonesia, dalam 2 (dua) dekade terakhir banyak terjadi pelanggaran HKI dan putusan pengadian dalam kasus pelanggaran HKI di Indonesia belum menampilkan penyelesaian yang semestinya.11 Penegakan hukum hak cipta berkaitan dengan beberapa faktor, antara lain, persepsi terhadap konsepsi HKI, kemauan politik pemerintah, kualitas pengaturan, dilema pasar, transparansi proses pengadilan dan HKI yang terus berkembang.12 Persoalan penegakan hukum HKI harus dipandang secara holistik sebab ia bukan urusan polisi semata, tapi juga urusan para penegak hukum lain seperti penuntut umum, hakim juga advokad. Berat hati kami katakan bahwa penegakan hukum pada umumnya di Indonesia masih lemah, jadi jika penegakan hukum HKI lemah, itu adalah bagian atau cermin dari lemahnya penegakan hukum secara keseluruhan.13 Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses tersebut harus melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, dan juga masyarakatnya. Hukum yang diterima sebagai konsep yang modern memiliki fungsi untuk melakukan perubahan sosial dan menyalurkan hasil keputusan politik. Hukum tidak hanya mengukuhkan polapola perilaku yang telah ada, namun berorientasi kepada penciptaan pola-pola perilaku baru. Hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan dimana hukum itu berada sehingga tidak heran apabila terjadi ketidak-cocokan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, dengan perkataan lain, muncul diskresansi antara law in the books (teori-teori penegakan hukum dalam literatur) dan law in action (implementasi penegakan hukum di dalam masyarakat).14

Mustafa, Hj. Marni Emmy, SH, MH, “Peranan dan Kedudukan Hakim dalam Proses Penegakan Hukum HKI”, Majalah Hukum Nasional, Nomor 1/2004, halaman 129 12 Zen, Achmad, “Pelaksanaan TRIPs dan Penegakan Hukum HKI, Majalah Hukum Nasional 2004, halaman 143 13 Zen, Achmad, Majalah Hukum Nasional, “Pelaksanaan TRIPs dan Penegakan Hukum HKI, 2004, halaman145 14 Warassih, Essi, 2005, Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologi, PT Suryandaru Utama: Semarang, halaman 83

11

xix

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, terdapat permasalahan yang dapat dikemukakan yakni: 2. Bagaimanakah tingkat penegakan hukum terhadap penggunaan karya cipta di kalangan Pemain Organ Tunggal Komersil di Purwokerto? 3. Bagaimanakah persepsi kalangan Pemain Organ Tunggal Komersil di Purwokerto mengenai Hak Cipta pada umumnya dan penggunaan karya cipta pada khususnya?

xx

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui tingkat penegakan hukum terhadap penggunaan karya cipta di kalangan Pemain Organ Tunggal Komersil di Purwokerto. 2. Mengetahui persepsi kalangan Pemain Organ Tunggal Komersil di Purwokerto mengenai Hak Cipta pada umumnya dan penggunaan karya cipta pada khususnya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap: 1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada khususnya dan dalam pembaharuan hukum dagang atau bisnis dengan hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Umumnya. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau bahan bandingan bagi peneliti-peneliti di masa yang akan datang. 2. Menunjang Pembangunan a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan kajian bagi pembuat kebijakan dalam perencanaan pembentukan hukum dan pengambilan keputusan. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah dalam rangka pemecahan masalah-masalah praktis yang berkaitan dengan penggunaan karya cipta. 3. Pengembangan Kelembagaan

xxi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diajdikan dasar untuk menciptakan kerjasama antar lembaga dalam rangka menuju pada orientasi penegakan terhadap penggunaan karya cipta.

xxii

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Hak Kekayaan Intelektual a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai terjemahan dari kata intellectual property rights, namun demikian di dalam praktiknya terjemahan hak kekayaan intelektual bukanlah satu-satunya terjemahan dari kata intellectual property rights. Beberapa terjemahan lainnya diantaranya ada yang menerjemahkan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) atau Hak atas Kepemilikan Intelektual (HAKI).15 Para pakar memperdebatkan istilah tersebut sampai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor

24/M/PAN/1/2000, istilah „‟Hak Kekayaan Intelektual„‟ tanpa „‟Atas‟‟ dapat disingkat dengan HKI, untuk penulisan istilah yang semula HAKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual diubah menjadi HKI atau akronimnya Haki yang berarti Hak Kekayaan Intelektual tanpa kata “atas” lagi. Penggunaan istilah HKI juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2004 – 2005 yang merupakan penjelasan lebih lanjut dari Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1994 – 2004. Selanjutnya dalam penulisan ini akan digunakan istilah hak kekayaan intelektual (selanjutnya penulis menyebutkan sebagai HKI). Istilah tersebut sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam bidang HKI.16

Riswandi, Budi Agus, SH, MHum, dan Siti Sumartiah, 2006, Masalah-masakah HaKI Kontemporer, Gitanagari: Yogyakarta, halaman 1 16 Seno, Mas Bei, , 2005, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, halaman 17

15

xxiii

Berdasarkan segi makna, kata HKI dapat diartikan melalui pemaknaan masing-masing kata dari kata intellectual property rights. Menurut Harsomo Adisumarto kata intellectual merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (invention) sebagai benda immateriil.17 Kata property sendiri menurut pendapat G.W.A. Paton mempunyai arti yakni: it’s mean sometimes ownership or title and sometimes the res overwhich may be excercised. The term property is frquently used in a broad sense to include assets which the technique of law would regard as more rights personal.18 Terakhir adalah kata rights dapat diartikan sebagai hak. Kata hak sendiri mengandung arti sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.19 Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya penulis sebutkan sebagai HKI) sebagai suatu yang dapat dituntut atas hasil karya, karsa dan cipta manusia, baik pada bidang seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (invention). Hak Kekayaan Initelektual sebagai sesuatu yang melekat pada setiap ciptaan dan penemuan manusia. Hak milik ini meliputi seluruh ciptaan dan penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, perdagangan, industri atau bidang lainnya, termasuk ciptaan dan penemuan yang merupakan kombinasi antara bidang tersebut.20

Riswandi, Budi Agus, SH, Mhum, dan Siti Sumartiah, 2006, Masalah-masakah HaKI Kontemporer, Gitanagari: Yogyakarta, halaman 2 18 Riswandi, Budi Agus, SH, Mhum, dan Siti Sumartiah, 2006, Masalah-masakah HaKI Kontemporer, Gitanagari: Yogyakarta, halaman 2 19 Poerwadaminta, W.J.S., 1976, Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 339 20 Riswandi, Budi Agus, SH, Mhum, dan Siti Sumartiah, 2006, Masalah-masakah HaKI Kontemporer, Gitanagari: Yogyakarta, halaman 3

17

xxiv

Menurut Dicky R. Munaf HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomis.21 Menurutnya lagi dikatakan bahwa sifat dari HKI adalah (1) mempunyai jangka waktu terbatas, artinya setelah habis masa perlindungan inovasinya, maka ada yang dapat diperpanjang (hak merek), tetapi ada juga setelah habis masa perlindungannya menjadi milik umum (hak paten), (2) bersifat eksklusif terhadap siapapun, dan si pemilik mempunyai hak monopoli yaitu penemu dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan ataupun menggunakan teknologi yang dimilikinya, (3) bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan”22 Menurut WIPO dalam WIPO Intellectual Property Handbook bahwa HKI pada dasarnya hak hukum dimana dengan hak hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreasi dan karya intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan dan artistik.23

Hakekat HKI adalah adanya suatu kreasi (creation). Kreasi ini mungkin dalam bidang kesenian (art) atau dalam bidang industri ataupun dalam ilmu pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya, oleh karena itu apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya mendapat perlakuan khusus atau tepatnya dilindungi oleh hukum, harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud tiada lain adalah melakukan pendaftaran HKI di tempat yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Hukum Kekayaan Intelektual merupakan salah satu objek bisnis yang cukup diminati oleh seluruh pelaku bisnis, karena dianggap dapat segera mendatangkan keuntungan.24

b. Pengaturan Hak Kekayaan Intlektual

Munaf, Dicky R, “Peran HKI di Era Globalisasi”, http://www.ristek.go.id/berita, (13 Juni 2009) Munaf, Dicky R, “Peran HKI di Era Globalisasi”, http://www.ristek.go.id/berita, (13 Juni 2009) 23 Riswandi, Budi Agus, SH, Mhum, dan Siti Sumartiah, 2006, Masalah-masakah HaKI Kontemporer, Gitanagari: Yogyakarta, halaman 4 24 Sembiring, Sentosa, SH, MH, 2002, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek,: CV Yrama Widya: Bandung, halaman 15
22

21

xxv

Kehadiran ketentuan dalam bidang hak kekayaan intelektual apabila dilihat dari aspek historis pada dasarnya telah mengalami perjalanan yang sangat panjang. Perlindungan internasional HKI, untuk pertama kali diberikan oleh The Paris Union 1883 (The Paris Convention for the Protection of Industrial Property). Perhatian negara-negara untuk mengadakan kerjasama mengenai masalah HKI secara formal telah ada sejak akhir abad ke-19. Perjanjian-perjanjian ini, secara kuantitatif sebagian besar mengatur mengenai perlindungan hak milik perindustrian (industrial property rights) dan yang lainnya mengatur mengenai hak cipta. Dalam perkembangannya lahirlah beberapa konvensi internaional. Tahun 1883 disepakati konvensi internasional yang berbicara tentang perlindungan terhadap hak milik perindustrian yang bernama The Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Berdasarkan konvensi ini, akhirnya pengaturan masalah hak kekayaan intelektual terus mengalami perkembangan. Beberapa konvensi internasional di sini yang dapat dikemukakan di antaranya: 1. Hak milik perindustrian; a. Madrid agreement for the repression of false or deceptive indications of source on goods, 14 april 1981. b. Nairobi treaty on the protenction of the olympic symbol, 26 september 1981. c. Patent coorporation treaty, 19 juni 1970 d. Budapest treaty on the international recognation of the deposit of microorganisms for the purposes of patent procedure. e. Madrid agreement concerning the international registration of marks, 14 april 1981 f. Trade mark registration treaty, 12 juni 1973 g. Lisbon agreement for the protection of appelation of origin and their international registration.

xxvi

h. Haque agreement concerning the international despsit of indurstrial desgns, 6 desember 1925. i. Strasbourg agreement concerning the international patent classification, 24 maret 1971 j. Nice agreement concerning the international classification of goods and service marks, 15 juni 1957 k. Locarno agreement establishing and international classification for industrial designs, 8 oktober 1968 l. Viene agreement establishing an international classification on the figurative elements of marks, 12 juni 1973 m. International convention for the protection of new varietas of plants, 2 desember 1961 n. Treaty on intellectual property in respect of integrated circuits (WIPO), 1989 2. Hak cipta dan hak terkait; a. Bern convention for the protection of literary and artistic works (WIPO) b. Universal copyright convention (UNESCO). c. Rome convention for the protection of performers, producers of phonograms and broadcasting organization. d. Geneva convention for the protection of producers of phonograms againts unauthorized duplication of their phonograms, 29 oktober 1971 e. Brussels convention relatif for the distribution of progamme carrinying signals transmitted by satellite, 21 mei 1974.25

Riswandi, Budi Agus, SH, Mhum, dan Siti Sumartiah, 2006, Masalah-masakah HaKI Kontemporer, Gitanagari: Yogyakarta, halaman 7 – 9

25

xxvii

Reformasi hukum bidang HKI di Indonesia terutama disebabkan adanya kewajiban internasional Negara Indonesia berkaitan dengan Konvensi Pembentukan WTO (World Trade Organization). Konvensi tersebut mewajibkan seluruh negara anggotanya untuk menyesuaikan peraturan perundangundangan nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut, khususnya Annex 1 b Konvensi tersebut, yaitu Perjanjian TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). Konvensi tersebut telah memberikan batas waktu bagi negara-negara anggotanya untuk melakukan penyesuaian hukum nasionalnya di bidang HKI dengan ketentuanketentuan dalam TRIPs, yaitu 1 ( satu) tahun bagi negara maju dan 4 (empat) tahun bagi Negara berkembang. Sebagai salah satu negara berkembang maka Indonesia harus menyesuaikan hukum nasionalnya di bidang HKI paling lambat pada bulan Januari 2000, jelasnya, persetujuan TRIPs menggunakan prinsip kesesuaian penuh atau Full Compliance sebagai satu syarat minimal bagi para anggotanya, dengan kata lain negara-negara peserta persetujuan TRIPs wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional mengenai HKI mereka secara penuh terhadap perjanjian-perjanjian internasional tersebut.26 Ketentuan-ketentuan internasional di atas dalam implementasinya tidak selalu diikuti oleh suatu negara namun pasca disetujui pendirian Organisasi Perdagangan Dunia, di mana di dalamnya ada instrumen TRIPs sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia, maka secara substantif TRIPs menerapkan dasar minimal terhadap beberapa persetujuan internasional, yakni Konvensi Paris, Konvensi Bern dan Traktat Washington. Terkait dengan hal tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi Persetujuan Pendirian

Marlyna, Henny, “Analisis Ekonomi atas Hukum Hak Kekayaan Intlektual Indonesia: Tinjauan terhadap Reformasi Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual”, www.lkht.net/artikel_lengkap.php/, 27 November 2006

26

xxviii

Organisasi Perdagangan Dunia juga melakukan penyesuaian hukum nasionalnya mengenai HKI terhadap perjanjian-perjanjian internasional tersebut.27 Indonesia sendiri dalam mengimplementasikan sistem HKI berjalan cukup lama, meskipun dari segi kemapanan sistem baru saat ini mulai dikembangkan. Sejak Indonesia meratifikasi Convention Establishing the WTO/Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right, Including Trade In Counterfeit Goods Trip’s, Indonesia berkewajiban untuk melakukan harmonisasi hukum nasionalnya di bidang HKI sesuai peraturan yang berlaku berdasarkan persetujuan multilateral tersebut, termasuk perundang-undangan di bidang Hak Cipa.28 Konsekuensi yuridis dari ratifikasi ini Indonesia harus melakukan langkah-langkah penyesuaian. Langkah-langkah penyesuaian ini sekaligus merupakan kebijakan nasional dalam upaya membangun sistem HKI. Untuk saat ini, pembangunan sistem HKI di Indonesia dilakukan melalui lima langkah strategis yakni: 1. Legislasi dan Konvensi Internasional: merevisi atau mengubah peraturan perundang-undangan yang telah ada di bidang HKI dan mempersiapkan peraturan perundang-undangan baru untuk bidang HKI, juga mempersiapkan penyertaan Indonesia dalam konvesi-konvensi internasional. 2. Administrasi; menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan HKI dengan misi memberikan perlindungan hukum dan menggalakkan pengembangan karya-karya intelektual. 3. Kerjasama: meningkatkan kerjasama terutama dengan pihak luar negeri. 4. Kesadaran masyarakat: memasyarakatkan atau sosialisasi HKI 5. Penegakan hukum: membantu penegakan hukum di bidang HKI.29 Perjalanan perlindungan hukum terhadap karya cipta di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Auteurswet 1912, Wet van 23 September 1921 melalui Staatsblad 1912 atau Nomor 600 oleh
Marlyna, Henny, “Analisis Ekonomi atas Hukum Hak Kekayaan Intlektual Indonesia: Tinjauan terhadap Reformasi Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual”, www.lkht.net/artikel_lengkap.php/, 27 November 2006 28 Dirdjosisworo, Soedjono, Prof, SH, MM, 2005, Antisipasi terhadap Bisnis Curang, CV Utomo: Bandung, halaman 112 29 Ranggalawe, “Masalah Perlindungan HAKI”, www.lkht.net/artikel_lengkap.php/, 27 November 2006
27

xxix

Pemerintah Kolonial Belanda. Pada dasarnya masalah perlindungan ciptaan sebagaimana diatur di dalam Auteurswet 1912 adalah ada kesamaan dengan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.30 Tahun 1982, berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.31 Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan

antarnegara. Tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.32

30 31

“Hak Cipta”, www.haki.lipi.go.id/utama.cgi/, 27 November 2006 “Hak Cipta”, www.haki.lipi.go.id/utama.cgi/, 27 November 2006 32 “Hak Cipta”, www.haki.lipi.go.id/utama.cgi/, 27 November 2006

xxx

c. Pembagian Hak Kekayan Intelektual Klasifikasi HKI pasca putaran Uruguay tertuang dalam suatu persetujuan yang disebut dengan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Hal ini lebih khusus lagi diatur pada Part II tentang Standars Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights. Lebih lengkapnya lagi klasifikasi HKI berdasarkan TRIPs terdiri dari: 1. Copyrights and related rights 2. Trademarks 3. Geographical indications 4. Industrial designs 5. Patents 6. Layout designs (topographies) of integrated circuits 7. Protection of Undisclosed Information 8. Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences.33

Konvensi pendirian organisasi Hak Kekayaan Intelektual (WIPO) di Stockholm pada 14 Juli 1967 menetapkan bahwa klasifikasi hak kekayaan intelektual terdiri dari 1. Literary, artistic and scientific works 2. Performances of performing artists, phonograms and broadcasts 3. Invention in all fields of human endevor 4. Scientific discoveries 5. Industrial designs 6. Trademarks, service marks and commercial names and designations

Sembiring, Sentosa, SH, MH, 2002, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek,: CV Yrama Widya: Bandung , halaman 12

33

xxxi

7. Protection against unfair competition 8. Other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary artistic field.34 Setelah dicermati dalam kepustakaan ilmu hukum pada umumnyua, HKI dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu: 1. Hak Cipta (Copyrights) 2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property) yang terdiri dari; a. Paten (Patent) b. Merek (Trademark) c. Hak Produksi industri (Industrial Design) d. Penanggulangan praktik persaingan curang (Repretion of unfair compettition practices)35 Indonesia, dalam pengklasifikasian HKI tidak sepenuhnya mengadaptasi pada pembagian seperti yang ada di TRIPs, meskipun dari segi norma telah disesuaikan dengan standar yang ada pada TRIPs. Klasifikasi HKI yang ada di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait 2. Paten 3. Merek 4. Desain Industri 5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 6. Rahasia Dagang

Riswandi, Budi Agus, SH, Mhum, dan Siti Sumartiah, 2006, Masalah-masakah HaKI Kontemporer, Gitanagari: Yogyakarta, halaman 11 35 Sembiring, Sentosa, SH, MH, 2002, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek,: CV Yrama Widya: Bandung, halaman 15

34

xxxii

7. Perlindungan Varitas Tanaman36 Berdasarkan penggolongan HKI yang tersebut di atas, penulis akan lebih memfokuskan terhadap permasalahan yang menyangkut hak cipta.

B. Hak Cipta a. Pengertian Hak Cipta Seseorang atau beberapa orang, untuk melahirkan suatu intellectual property (ip) atau hak kekayaan intelektual yang dapat berupa, paten, hak cipta dan hak-hak yang terkait, merek, desain industri, rahasia dagang, integrated circuits maupun hak pemuliaan tanaman, maka akan mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, oleh sebab itu negara memberikan perlindungan hukum kepada penemu atau penciptanya serta untuk dalam jangka waktu tertentu memberi hak eksklusif mengeksploitasi Intelectual Property tersebut guna meraih kembali segala sesuatu yang telah dikeluarkannya. Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.37 Hak cipta adalah hak eksklusif (yang diberikan oleh pemerintah) untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Dasar dari hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut

Riswandi, Budi Agus, SH, Mhum, dan Siti Sumartiah, 2006, Masalah-masakah HaKI Kontemporer, Gitanagari: Yogyakarta, halaman 22 37 “Hak Cipta”, www.haki.lipi.go.id/utama.cgi/, 27 November 2006

36

xxxiii

Mengenai hal terminologi Auteurswet 1912 juga memberi pengertian mengenai pengumuman dan pembacaan. Masalah pengumuman dan pembacaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 Auteurswet 1912 itu menentukan bahwa pengumuman sesuatu ciptaan dalam lapangan kesusasetraan, pengetahuan atau kesenian, adalah pengumuman dari perbanyakan sesuatu atau sebagian ciptaan itu, penyiaran seluruhnya atau sebagian ciptaan itu atau perbanyakan selama ciptaan itu belum diterbitkan tercetak, pembacaan atau pertunjukan di muka umum mengenai seluruhnya atau sebagian ciptaan itu atau perbanyakannya. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 yang berbunyi: Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.38 Pengertian hak cipta tersebut di atas terdapat beberapa istilah antara lain, pencipta, karya cipta, mengumumkan, memperbanyak dan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Arti dari peristilahan di atas dapat dilihat pada ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi: Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: a. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dalam hal ini pencipta berlaku juga sebagai pemegang hak cipta (selain pihak penerima hak cipta)

38

“Hak Cipta”, www.haki.lipi.go.id/utama.cgi/, 27 November 2006

xxxiv

b.Karya Cipta atau ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. c. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebarluasan suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. d.Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih-wujudkan secara permanen atau temporer. e. Pembatasan hak cipta adalah pembatasan terhadap ciptaan yang tidak dilindungi (Pasal 13, Pasal 14, pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Hak cipta pada hakekatnya merupakan hak eksklusif yang sifatnya monopoli, di mana hak itu didapat secara otomatis tatkala suatu ciptaan dilahirkan. Hak monopoli tersebut ada dua hak utama yakni hak moral dan hak ekonomi, dalam hal ini hak moral merupakan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut yang melekat pada diri si pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan, secara umum hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Khusus yang dimaksud adalah, khusus dalam hak perolehan hak cipta secara otomatis. 39 Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis (sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta 2002 Pasal 3 dan Pasal 4). Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu yang sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta 2002 Bab V.40

Sembiring, Sentosa, SH, MH, 2002, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek,: CV Yrama Widya: Bandung, halaman 20 40 “Hak Cipta”, www.haki.lipi.go.id/utama.cgi/, 27 November 2006

39

xxxv

b. Ruang Lingkup Hak Cipta Ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout), karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi. Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.41 Sebagian dari institusi hukum mengenai hak cipta (copyright) bertujuan melindungi karya seni yang diciptakan oleh para seniman. Bentuk-bentuk karya seni tersebut meliputi; ciptaan lagu dan musik dengan atau tanpa teks termasuk karawitan dan rekaman suara, drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim. Karya-karya yang tidak diketahui penciptanya, hak ciptanya berada di tangan negara. Menurut konteks hukum, karya seni merupakan bagian dari HKI dan HKI-pun merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia.42 Penetapan ciptaan yang dilindungi dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang berbunyi: (1) Menurut undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
41 42

“Hak Cipta”, www.haki.lipi.go.id/utama.cgi/, 27 November 2006 “Hak Cipta”, www.haki.lipi.go.id/utama.cgi/, 27 November 2006

xxxvi

a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; g. Arsitektur; h. Peta; i. Seni batik; j. Fotografi; k. Sinematografi; l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan Berdasarkan pada lingkup hak cipta yang dilindungi di atas, pada dasarnya tidaklah berlaku limitatif. Artinya sepanjang ciptaan tersebut masih dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, maka hal itu tetap dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.43 Adapun pengecualian terhadap karya cipta yang tidak mendapat hak cipta, ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 yang berbunyi: a. b. c. d. e. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara; Peraturan perundang-undangan; Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah; Putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

c. Pelanggaran terhadap Hak Cipta Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta 2002 menyatakan bahwa suatu hak cipta tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.

Riswandi, Budi Agus, SH, Mhum, dan Siti Sumartiah, 2006, Masalah-masakah HaKI Kontemporer, Gitanagari: Yogyakarta, halaman 150

43

xxxvii

Sesuai dengan ketentuan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang mengubah hak cipta orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya dengan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta (jika hak cipta tersebut telah dialihkan) maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. Meskipun telah mendapat persetujuan dari si pencipta atau pemegang hak cipta, apabila penggunaan suatu hak cipta tersebut melebihi apa yang telah disetujui hal itupun termasuk dalam pelanggaran hak cipta.44 Perlu kiranya dikemukakan bahwa dalam hal-hal tertentu penggunaan hak cipta tanpa izin

pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikatakan bukan merupakan pelanggaran. Hal ini dijabarkan dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang berbunyi: Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, jika ciptaan tersebut digunakan untuk: a. Keperluan pendidikan b. Pembelaan c. Pertunjukan tidak dipungut bayaran d. Keperluan tuna netra e. Pelaksanaan teknis karya arsitektur f. Pencetakan salinan cadangan komputer Pelanggaran hak cipta dapat mengandung unsur keperdataan dan pidana. Kaitannya dengan pelanggaran hak cipta dari aspek keperdataan, maka dapat dilakukan gugatan ganti rugi, namun Undang-Undang Hak Cipta 2002 sendiri mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran ini dapat meminta pihak Pengadilan Niaga untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 1. Meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu 2. Memerintah penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan dari hasil pelanggaran hak cipta

44

“Hak Cipta”, www.haki.lipi.go.id/utama.cgi/, 27 November 2006

xxxviii

3. Memerintah pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta45 Lain halnya dengan pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur pidana, Undang-Undang Hak Cipta 2002 telah memberikan ketentuan sedemikian rupa. Beberapa hal yang penting dalam pelanggaran hak cipta dari segi pidana, bahwa Undang-Undang Hak Cipta 2002 telah mengatur adanya pengenaan sanksi pidana minimal. Seperti yang terlihat pada ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)

C. Penegakan hukum terhadap Penggunaan Karya Cipta a. Pengertian Musik yang Dilindungi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 602), musik adalah: ilmu atau seni menyusun nada atau suara diutarakan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai keseimbangan dan kesatuan, nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).46 Seni musik adalah salah satu jenis seni yang paling populer dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini hampir di setiap saat dan setiap tempat musik dapat kita jumpai. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju, keinginan orang untuk mendapatkan sekaligus menikmati musik semakin mudah dan semakin praktis. Kita dapat mendengarkan lagu-lagu dari artisartis kesayangan kita.

45

Dirdjosisworo, Soedjono, Prof, SH, MM, 2005, Antisipasi terhadap Bisnis Curang, CV Utomo: Bandung, halaman www.wikipedia.org/wiki/Musik/, 13 Juni 2009

26
46

xxxix

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, lagu atau musik diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemen termasuk notasi. Menurut Rooseno Harjowidigdo pada dasarnya semua musik berisi elemen-elemen dasar tertentu, yaitu rhytm, melody, harmony, dan form. Penjelasan masing-masing elemen tersebut sebagai berikut: 1. Rhytm, meliputi jangka waktu atau panjang suara musik. Isi dari rhytm adalah getaran, atau gerakan irama yang tetap (steady beat), ukuran (meter), dan tekanan (accent). Jika gerakan irama (beat) digabung dalam suatu kumpulan dua, tiga atau lebih dalam suatu ukuran, hasilnya disebut meter. Ukuran dari ketukan kuat atau lemahnya tekanan diulang terus menerus, sebagai irama satu, dua, tiga – satu, dua, tiga. 2. Melody, terdiri dari pola fisik nada (pitch), atau tinggi rendahnya nada (tone). 3. Harmony, tertuju pada bentuk bunyi paduan nada (chord) yang dimainkan bersama dan diperoleh dari ukuran dasar musik. Hal itu juga meliputi perintah rangkaian bentuk bunyi paduan nada yang menyertai melodi. 4. Form, merupakan hasil dari rhytm, melody dan harmony, yang disetel atau dipasang bersama (to put together).47 Sepanjang sejarah umat manusia, rekaman suara dengan atau tanpa teks (yang selanjutnya penulis sebutkan sebagai musik) masih terus dinyanyikan dan dimainkan yang tidak terhitung caranya. Orang mengenal huruf sampai pada masyarakat beradab, setiap kebudayaan nyanyian dan instrumennya dibangun sesuai dengan ciri-ciri keberadabannya sendiri. Musik tidak dibatasi dengan seni menyusun bunyi atau suara indah semata-mata. Salah satu dari unsur terpenting dalam musik adalah harmoni, yaitu interaksi antara nada-nada. Teori dan teknik terperinci tentang harmoni dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh komposir, di samping pengembangan sedemikian jauh pada susunan melodi atau irama yang kompleks, hal yang penting dalam hal ini adalah kecakapan orang berimprovisasi untuk menciptakan lagu atau musik.48 Pemahaman notasi dan struktur musik, maka seseorang perlu mengetahui suara pada umumnya. Suara merupakan hasil getaran dari suatu objek, jika getaran tersebut tidak beraturan menghasilkan
Seno, Mas Bei, , 2005, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, halaman 76 48 Seno, Mas Bei, , 2005, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, halaman 75
47

xl

suaru berisik (noise). Sedangkan getaran yang teratur menghasilkan suara musik atau nada (tone). Nada atau tone didefinisikan sebagai pola yang dapat berupa tingkat nada tinggi, rendah atau sedang, pada dasarnya semua musik berisi elemen-elemen dasar tertentu yaitu rhythm, melody, harmony dan form.49 Selanjutnya apabila mengamati sebuah (master) rekaman musik berdasarkan unsur-unsur musik yang ada pada musik itu sendiri, maka rekaman musik dapat diurai ke dalam 2 bagian yaang masingmasing perlindungan hukumnya berbeda. Pertama, musik yang terdiri dari unsur-unsur lirik, notasi, melodi dasar dan aransemen, dimasukkan ke dalam ciptaan sastra atau seni (music in art and literary works form) yang mendapat perlindungan hukum hak cipta. Unsur lirik dan notasinya itu sendiri masuk dalam kategori karya literatur (leterary works). Sedangkan melodi dasar dan aransemennya tergolong dalam karya musik (musical work) yang perlindungan hukumnya masih perlu dipertanyakan. Kedua karya rekaman musik yang dimasukkan ke dalam perlindungan rekaman suara (music in phonograms form) yang mendapat perlindungan hukum neighboring rights atau hak yang terkait dalam hak cipta.50 Sebuah master rekaman musik sebagai cikal bakal untuk bahan penggandaan rekaman musik dalam bentuk kaset dan segala turunannya dalam pembuatan rekamannya diasumsikan akan terlibat beberapa pihak yaitu pencipta mengalihkan hak cipta musiknya kepada produser rekaman suara untuk dieksploitasi, yaitu direkam, digandakan dan dijual. Produser rekaman suara dengan bantuan penata musik (arranger) musisi dan penyanyi merekam ciptaan musik tersebut dengan irama tertentu ke dalam bentuk master rekaman musik. Master rekaman musik ini oleh produser rekaman diserahkan kepada perusahaan penggandaan master rekaman untuk digandakan atau diperbanyak dalam bentuk

Seno, Mas Bei, , 2005, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, halaman 75 50 Seno, Mas Bei, , 2005, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, halaman 78

49

xli

kaset atau cd atau media rekam lainnya. Hak yang diberikan oleh pencipta kepada pihak-pihak yang ikut andil dalam pembuatan master rekaman seperti yang tersebut di atas, mempunyai batasan sepanjang yang diberikan oleh pencipta dalam hal ini pencipta musik. Pemberian hak tersebut bukan berarti si pencipta musik menjual karya ciptanya kepada pihak yang menerima hak dari si pencipta musik. Namun hanya memberikan hak yang sama atau hampir sama seperti apa yang dimiliki oleh si pencipta musik.51 Semua jenis karya rekaman musik telah mendapatkan perlindungan hukum sesaat setelah rekaman suara tersebut diciptakan, dengan kata lain rekaman suara secara langsung mendapatkan perlindungan hukum tanpa harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu.52 Dalam kerangka karya rekaman musik yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip dasar hak cipta yakni: 1. Karya yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu karya ciptaan sehingga tidak berkenaan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua sub-prinsip yaitu: a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu karya ciptaan b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Dalam hal ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.

Riswandi, Budi Agus, SH, Mhum, dan Siti Sumartiah, 2006, Masalah-masakah HaKI Kontemporer, Gitanagari: Yogyakarta, halaman 79 52 Riswandi, Budi Agus, SH, Mhum, dan Siti Sumartiah, 2006, Masalah-masakah HaKI Kontemporer, Gitanagari: Yogyakarta, halaman 9

51

xlii

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (to make public/openbaarmarken) dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan (unpublished work), hak ciptanya tetap ada pada pencipta. 3. Suatu karya ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta 4. Hak cipta suatu karya ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan. 5. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut) Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu limited monopoly. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang tercipta terlebih dahulu53 Perlindungan terhadap karya rekaman musik harus memenuhi beberapa kriteria perlindungan antara lain: 1. Apakah termasuk objek yang dilindungi? 2. Apakah termasuk kriteria yang dikecualikan dari perlindungan? 3. Apakah memenuhi persyaratan untuk dapat dilindungi?

Riswandi, Budi Agus, SH, Mhum, dan Siti Sumartiah, 2006, Masalah-masakah HaKI Kontemporer, Gitanagari: Yogyakarta, halaman 8 - 10

53

xliii

4. Apakah terdaftar di Negara tujuan dimana perlindungan diharapkan?54

b. Penegakan hukum Hak Cipta Secara proposional, dalam keadaan ideal sebenarnya industri perekaman suara dengan kaset sebagai wahana produksinya, menguntungkan semua pihak yang terkait, akan tetapi mengingat bidang usaha ini mempunyai prospek yang baik secara ekonomis maka ada pihak-pihak tertentu yang ikut menumpang menggunakan jalan pintas secara tidak sah dan tidak adil dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomis tertentu. Seperti dilansir AFP, laporan bertajuk Special 301 yang dikumpulkan oleh USTR (United State Trade Representative/Lembaga Penasihat Perdagangan Presiden AS) ini menempatkan Indonesia dan Aljazair dalam Daftar Awas Utama (Priority Watch List). Menurut studi yang dikeluarkan oleh IDC tahun 2003, diestimasikan bahwa penurunan pembajakan dari 88% ke 78% di Indonesia dalam waktu empat tahun bisa menambah USD 1.9 miliar untuk perekonomian Indonesia dan menciptakan lebih dari 4.000 pekerjaan berteknologi dan berpenghasilan tinggi, di samping tambahan pendapatan pajak sebesar USD 100 juta dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.55 Mengenai Indonesia, laporan ini menyebutkan bahwa di negara ini hanya ada sedikit kemajuan dalam perlindungan dan penegakan hukum IPR (hak cipta) sejak 2006 ketika Indonesia memulai langkah-langkah yang menjanjikan. Mereka menyebut Pemerintah Indonesia berjalan mundur ke belakang dari langkah maju sebelumnya. Masa-masa dengan perekonomian tidak menentu ini, kita perlu menggandakan lagi upaya kita untuk bekerja sama dengan semua mitra dagang kita bahkan dengan mitra terdekat dan tetangga

Hilman, Helianti, 2005, Prosiding-Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pusat Pengkajian Hukum (PPH): Jakarta, halaman 27 55 “Penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”, www.bsa.org/indonesia, (27 November 2006)

54

xliv

seperti Kanada guna memperkuat perlindungan dan penegakan hukum hak cipta intelektual dalam kerangka sistem perdagangan yang didasarkan pada ketentuan hukum.56 Setelah China, Rusia, Kanada, Indonesia, dan Aljazair, negara-negara lain yang masuk dalam daftar hitam pelanggar hak cipta (Priority Watch List) adalah Argentina, Chile, India, Israel, Pakistan, Thailand, dan Venezuela.57 Perlindungan terhadap hak cipta merupakan upaya penghormatan dan penghargaan bagi pihakpihak yang berkenaan secara langsung maupun tidak langsung dengan karya intelektual. Hal ini tidak hanya sebatas penghormatan dan penghargaan, perlindungan HKI ke hukum juga merupakan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran HKI terhadap orang yang tidak berhak. Perlindungan hak cipta tanpa dibarengi dengan penegakan hukum tidak akan membuahkan hasil yang sempurna, yang menjadi masalah dalam penegakan hukum berkaitan dengan bagaimana hukum itu dijalankan agar tercipta tegaknya hukum. Memperhatikan banyaknya kasus di bidang HKI pada umumnya dan hak cipta pada khususnya, akhir-akhir ini terlihat bahwa hukum seakan-akan kurang berfungsi atau kurang kokoh untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan, perbanyakan, dan pengumuman karya cipta. Proses penegakan hukum sebenarnya bukan terjadi pada tahap pelaksanaan hukum saja atau yang sering kita sebut dengan law enforcement, tetapi bisa dimulai pada tahap formulasi (tahap pembuatan undang-undang). Sudarto memberi arti penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapan perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi.58

www.indoforum.org/, 13 Juni 2009 www.indoforum.org/, 13 Juni 2009 58 Edi S., 2007, Seminar Legal Hermeneutics sebagai Alternatif Kajian Hukum mengenai Penegakan hukum yang Berkeadilan, halaman 2
57

56

xlv

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan.59 Berkaitan dengan penegakan hukum, Satjipto Rahardjo60 mensitir pendapat dari Robert B Seidman tentang analisa bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dengan model analisa yang dilukiskannya dalam bagan berikut ini:

Edi S., 2007, Seminar Legal Hermeneutics sebagai Alternatif Kajian Hukum mengenai Penegakan hukum yang Berkeadilan, halaman 2
60

59

Rahardjo, Satjipto, 1986, Hukum dan Masyarakat, Angkasa: Bandung, halaman 27

xlvi

Bekerjanya kekuatan personal dan sosial

PEMBUATAN UNDANG UNDANG Ub Nrm Pd Ub

PENEGAKAN HUKUM Bekerjanya kekuatan Personal dan sosial

Penerapan sanksi

PEMEGANG PERAN Bekerjanya kekuatan Personal dan sosial

Ub

Keterangan : Ub = umpan balik Nrm = norma Pd = peran yang dimainkan Bagan 1 Analisis Bekerjanya Hukum Berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan bahwa pengaruh sosial telah timbul sejak pembuatan undang-undang. Adapun peraturan yang dikeluarkan memang akan menimbulkan hasil yang diinginkan, namun situasinya akan tergantung pada kekuatan sosial yang melingkupinya. Sama halnya dalam penerapan hukum. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar yang perlu mendapat perhatian khusus dari para pelaksana hukum antara lain, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sehingga hukum dapat secara nyata mempunyai peranan dalam masyarakat. Dikatakan bahwa hukum merupakan bagian dari kehidupan sosial dan merupakan proses sosial yang dengan sendirinya menjadi variabel yang mandiri atau otonom maupun tidak mandiri atau tidak otonom.61

61

Warassih, Essi, 2005, Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologi, PT Suryandaru Utama: Semarang, halaman 12

xlvii

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, antara lain: 1. Faktor undang-undang itu sendiri Hal ini dapat disebabkan oleh tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang, belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, atau ketidak-jelasan arti kata dalam undang-undang yang biasanya menimbulkan multitafsir. 2. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum Biasanya para penegak hukum mengalami keterbatasan untuk menempatkan diri, kurang aspiratif, sulit membuat proyeksi, atau kurang inovatif. 3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas ini antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpotensi, trampil dan berpendidikan serta peralatan dan faktor ekonomi memadai. 4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan Biasanya yang selalu menjadi masalah adalah masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar, tidak mengetahui upaya hukum yang harus ditempuh, kurangnya pengetahuan sosial atau politik, kurangnya kemampuan finansial, serta masalah psikis. 5. Faktor kebudayaan Hukum yang digunakan di Indonesia tidak tumbuh dari dalam masyarkat Indonesia sendiri, melainkan datang dari luar negeri melalui asas konkordansi. Pendapat ini tentu sekedar mengenai hukum modern, sebab ketika Belanda datang ke Indonesia mereka telah menemukan hukum yang terdapat dalam masyarakat, berupa kebiasaan dan adat istiadat bahkan tatanan hukum islam, kita tidak membangun hukum modern itu melainkan menerima dari luar. 62 Tahap formulasi dalam proses penegakan hukum menjadi sangat penting karena dalam tahap ini dirumuskan semua kebijakan yang terkandung dalam suatu undang-undang, atau dengan kata lain tahap ini merupakan tahap perumusan suatu politik hukum dari undang-undang, dengan demikian anggota DPR harus benar-benar mewakili aspirasi rakyat yang diwakilinya.63 Pembangunan hukum nasional yang dirumuskan pada tahap formulasi ini didasarkan pada Pancasila, maka wacana politiklah yang menjadi determinan dalam menjalankan roda pemerintahan. Paradigma yang digunakan adalah paradigma politik, dan akan berlangsung terus sampai pembangunan fisik dan perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat telah tercapai.

62 63

Soekanto, Soerjono, 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan hukum, CV Rajawali: Jakarta, halaman 29 Soekanto, Soerjono, 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan hukum, CV Rajawali: Jakarta, halaman 29

xlviii

Hancurnya penegakan hukum di Indonesia, sebenarnya tidak selalu dari struktur kelembagaan yang tidak independen, buruknya aturan perundang-undangan. Pangkal tolak dari kesemua itu adalah rendahnya kualitas moral dari aparat penegak hukum di semua lini. Hal ini telah menjadi rahasia umum seperti halnya mengenai praktik mafia peradilan yang telah merajalela oleh karena itu perbaikan segi moral perlu mendapat perhatian yang serius, penegak hukum jangan menjadi alat kekuasaan tetapi harus memihak pada rakyat, tanpa komitmen seperti ini rakyat akan main hakim sendiri. Selain moral dari para penegak hukum, substansi hukum tidak luput dari perbaikan. Substansi hukum merupakan peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatanperbuatan serta hubungan hukum atau dengan kata lain mencakup segala apa yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum, termasuk dalam hal ini norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan, doktrin sejauh semuanya itu digunakan dalam proses yang bersangkutan. Berdasarkan kelemahan-kelemahan dan permasalahan yang ada, pada prinsipnya aspek yang penting untuk ditempuh adalah mencoba mewujudkan penegakan hukum secara terpadu mulai dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek, Departemen Kehakiman serta melibatkan pula perkumpulan para pencipta, dalam upaya peningkatan efektivitas penindakan terhadap pelanggaran hak cipta. Negara Indonesia sendiri mempunyai badan administrasi kolektif yang bertindak untuk dan atas nama pencipta ataupun pemegang hak cipta dalam mengelola performing rights beserta royaltinya, yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Selain Yayasan Karya Cipta Indonesia yang mewakili para pencipta musik dalam hal karya cipta musiknya diumumkan oleh para konsumen, para pencipta

xlix

musik juga terhimpun dalam sebuah wadah bernama PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia).64 Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukan maupun suara atau bunyi lainnya, walaupun di dalam Undang-Undang Hak Cipta 2002 tidak memberi definisi tentang rekaman suara atau bunyi atau phonogram, tetapi phonogram itu dapat diartikan sebagai setiap perwujudan suara atau suatu pertunjukan atau perwujudan suara lain.65 Karya cipta terkait milik produser rekaman suara yang berupa phonogram itu dilindungi hukum. Perlindungan hukum terhadap milik produser rekaman suara tersebut diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2002 (semula diatur di dalam Pasal 43C ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 1997) yang berbunyi: Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi. Indonesia mempunyai suatu badan administrasi kolektif yang bertindak untuk dan atas nama pencipta atau pun pemegang hak cipta dalam mengelola performing rights beserta royaltinya, yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia (selanjutnya penulis sebutkan dengan YKCI), tetapi badan itu terbatas pada masalah pengelolaan performing rights dan pemungutan royalti untuk bidang karya cipta musik/lagu saja belum mencakup karya-karya cipta lainnya. Sedangkan untuk masalah mechanical rights suatu karya cipta belum ada wadah yang menanganinya, apabila suatu karya cipta misalnya lagu atau musik diumumkan oleh konsumen maka konsumen tersebut harus memperoleh izin dan

Seno, Mas Bei, , 2005, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, halaman 100 65 Seno, Mas Bei, , 2005, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, halaman 83 – 84

64

l

membayar sejumlah royalti. Royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta musik/lagu yang diumumkannya tersebut. Konsumen tersebut sudah ada kerjasama dengan YKCI, dengan kesediaan mereka untuk membayar royalti atas penggunaan musik/lagu yang digunakan dalam rangka servis, ataupun memang usahanya mengumumkan karya cipta musik/lagu milik orang atau pihak lain. 66 Yayasan Karya Cipta Indonesia atau disingkat menjadi YKCI yang merupakan badan administrasi kolektif untuk mengurus masalah pemungutan royalti dari performing rights suatu karya cipta musik/lagu di wilayah Negara Republik Indonesia, didirikan dengan berdasarkan atas Akta Notaris Nomor 42 bertanggal 12 Juni 1990. Yayasan Karya Cipta Indonesia dibentuk dengan maksud untuk mewakili para pencipta atau pemegang hak cipta musik/lagu, dengan tujuan (i) mengurus kepentingan para pencipta (musik/lagu) peserta YKCI dari dalam atau luar negeri untuk memungut royalti dari para konsumen musik/lagu bersangkutan yang dikomersialkan serta melindungi kepentingan para pencipta atau pemegang hak cipta atas pelanggaran karya cipta yang bersangkutan, (ii) mewakili dan mempertahankan serta melindungi kepentingan para pencipta atau pemegang hak cipta atas pelanggaran karya cipta yang bersangkutan, dan (iii) meningkatkan kreativitas pada pencipta melalui pendidikan, pembinaan dan pengembangan serta kemampuan pengetahuan di bidang musik.67 Berdasarkan maksud dan tujuan seperti tersebut di atas YKCI bertugas (i) melaksanakan administrasi kolektif atas pemakaian karya cipta pada umumnya dan pencipta musik pada khususnya baik dari dalam ataupun dari luar negeri, (ii) melakukan pemungutan fee atau royalti atas pemakaian (performing rights) ataupun penggandaan (mechanical rights) secara komersial dari musik/lagu milik peserta YKCI, (iii) mendistribusikan hasil pemungutan fee atau royalti tersebut kepada yang berhak setelah dipotong biaya administrasi, dan (iv) berperan serta secara aktif dalam kegiatan pendidikan,

Seno, Mas Bei, , 2005, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, halaman 101 67 Seno, Mas Bei, , 2005, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, halaman 101

66

li

pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan kreativitas, pengetahuan serta kemampuan para pencipta di Indonesia.68

c. Penggunaan Karya Cipta Perlindungan hak cipta pada umumnya berarti bahwa penggunaan atau pemakaian dari hasil karya tertentu hanya dapat dilakukan dengan ijin dari pemilik hak tersebut. maksud dari kata menggunakan atau memakai di sini adalah mengumumkan, memperbanyak ciptaan atau memberikan ijin untuk itu.69 Terdapat 2 (dua) macam jenis penggunaan karya cipta, yaitu pertama penggunaan yang tidak melanggar HKI dan penggunaan karya cipta yang melanggar HKI. Penggunaan karya cipta

merupakan tindakan seseorang atau beberapa orang dalam memanfaatkan suatu karya cipta baik secara komersial ataupun tidak, baik untuk kepentingan diri sendiri ataupun untuk kepentingan khalayak ramai dengan melalui media suara atau gambar atau kombinasi dari keduanya.70 Bentuk penggunaan suatu karya cipta dikatakan tidak melanggar HKI apabila penggunaan tersebut sebatas hanya untuk diri sendiri saja dan tidak diperjualbelikan ataupun kita kirimkan ke orang lain.71 Banyak situs yang ditutup lantaran membagikan atau mengirimkan melalui media download gratis yang telah tersedia dalam wacana situs yang bersangkutan. Hal ini memudahkan kita untuk memiliki sebuah karya cipta dalam waktu yang singkat dan biaya yang tidak terlalu banyak yang jauh berbeda dengan biaya membeli karya cipta aslinya, namun hal ini tidak merubah situasi yang ada bahkan situssitus lainnya yang serupa bermunculan lebih banyak lagi.

Seno, Mas Bei, , 2005, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, halaman 101 69 ”Perlindungan Hak Cipta”, sukolaras.wordpress.com, 13 Juni 2009 70 Hilman, Helianti, 2005, Prosiding-Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pusat Pengkajian Hukum (PPH): Jakarta, halaman 59 71 Hilman, Helianti, 2005, Prosiding-Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pusat Pengkajian Hukum (PPH): Jakarta, halaman 58

68

lii

Teknologi lainnya yang lebih canggih sesuai dengan perkembangan yang baru yaitu adanya Protocol to Point adalah pertukaran data berupa lagu atau musik atau bentuk lainnya melalui media internet yang dilakukan oleh 2 pengguna internet atau lebih tanpa melalui perantara, dan kebanyakan masyarakat menggunakan teknologi Protocol to Point ini untuk saling tukar menukar lagu dalam bentuk MP3. Dalam perkembangannya Protocol to Point tersebut masih minim akan informasi mengenai pihak-pihak yang menginginkan suatu bentuk data, dalam hal ini mayoritas masyarakat lebih cenderung menginginkan data dalam bentuk MP3 lagu dengan tujuan hiburan atau tujuan lain yang tidak dapat penulis sebutkan. Pengantisipasian masalah minimnya informasi tersebut, akhirnya muncul Napster yang memberikan layanan informasi mengenai pertukaran data di atas, namun tindakan Napster dianggap merugikan pihak yang bersangkutan dalam hal ini pencipta lagu atau musik yang karyanya dijadikan objek dalam tukar menukar lagu. Desember 1999 Napster akhirnya kalah dalam pengadilan.72 Penggunaan karya cipta yang kedua yaitu penggunaan karya cipta yang melanggar HKI merupakan penggunaan yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap si pencipta, meskipun tanpa dilandasi hasrat komersialitas hal ini tetap menimbulkan dampak yang negatif terhadap pihak yang bersangkutan.73 Salah satu hak yang masih melekat pada pencipta musik jika ciptaan musiknya sudah berwujud dalam rekaman musik adalah performing rights, yaitu apabila ciptaan musiknya diumumkan oleh para konsumen untuk diambil manfaat ekonomi yang terkandung di dalamnya. Penggunaan karya cipta harus dengan seijin dari si pencipta atau si pemegang hak cipta lagu. Tempat-tempat seperti bar, restoran, café, pub hingga diskotik yang kegiatan usahanya itu menggunakan karya cipta yaitu lagu untuk tujuan komersial, menurut undang-undang hal tersebut harus mendapat ijin dari si pencipta atau
Hilman, Helianti, 2005, Prosiding-Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pusat Pengkajian Hukum (PPH): Jakarta, halaman 58 - 59 73 ”Perlindungan Hak Cipta”, sukolaras.wordpress.com/, 13 Juni 2009
72

liii

si pemegang hak cipta. Praktiknya, seorang pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait mempunyai hak sepenuhnya untuk memberi izin atau melarang penggunaan karya ciptanya, ibarat seorang penulis drama dapat memberi izin karyanya dipentaskan orang lain dengan perjanjian. 74 Seorang pencipta tidak mungkin mampu memonitor penggunaan karyanya di seluruh dunia. Dia tidak mungkin menghubungi stasiun radio atau TV satu persatu, untuk menegosiasikan izin yang berhubungan dengan karyanya, meminta royalti atas penggunaan hak ciptanya, dan juga sebaliknya akan terasa sangat sulit bagi stasiun radio atau TV harus mencari seluruh pencipta lagu yang karya lagunya disiarkan dan meminta izin satu persatu atas penggunaan karya mereka. Untuk itulah diperlukan organisasi manajemen kolektif, dan di Indonesia organisasi tersebut disebut dengan istilah Yayasan Karya Cipta Indonesia.75 Undang-Undang memperbolehkan penggunaan karya cipta secara berwenang yang terbatas atas bahan-bahan yang dihakciptakan (copyrighted) berdasarkan doktrin penggunaan secara adil (fair use doctrine). Penggunaan berikut dilindungi oleh Fair Use Doctrine: 1. Mengutip karya yang dihakciptakan untuk suatu tinjauan atau kritik, atau karya kesarjanaan atau teknik 2. Penggunaan dalam parodi (tiruan) yang mengejek atau karangan sindiran 3. Kutipan ringkas dalam laporan berita 4. Reproduksi insidental suatu karya dalam film warta berita (newsreel) atau siaran mengenai suatu persitiwa yang sedang dilaporkan 5. Reproduksi oleh seorang pengajar atau siswa mengenai sebagian kecil dari karya untuk memberi ilustrasi mengenai pelajaran

Seno, Mas Bei, , 2005, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, halaman 56 75 Hilman, Helianti, 2005, Prosiding-Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pusat Pengkajian Hukum (PPH): Jakarta, halaman 325 - 326

74

liv

6. Reproduksi karya dalam acara legislatif maupun judisial.76 Pemegang hak cipta tidak dapat menuntut adanya pelanggaran hak cipta karena diasumsikan bahwa penggunaan karya cipta tersebut di atas merupakan penggunaan dengan adanya pemanfaatan secara adil.77

76

Dirdjosisworo, Soedjono, Prof, SH, MM, 2005, Antisipasi terhadap Bisnis Curang, CV Utomo: Bandung, halaman Dirdjosisworo, Soedjono, Prof, SH, MM, 2005, Antisipasi terhadap Bisnis Curang, CV Utomo: Bandung, halaman

27
77

27

lv

BAB III METODE PENELITIAN

6. Metode Pendekatan Sesuai dengan penelitian ini, kajian masalah akan menggunakan metode pendekatan kuantitatif yaitu penelitian dengan jalan melibatkan diri pada perhitungan atau angka atau kuantitas,78 sedangkan pendekatan analisisnya dilakukan secara yuridis sosiologis, oleh karena dalam penelitian ini, ilmu hukum dan ilmu sosial mempunyai hubungan yang saling melengkapi dan saling mempengaruhi.79 7. Rancangan Penelitian Sesuai dengan penelitian ini rancangan penelitian yang digunakan meliputi: a. Survei lapangan, yaitu aktivitas ilmiah berdasarkan studi sistematis yang mempergunakan metode-metode logis dan sistematis, yang mempergunakan verifikasi terhadap fakta-fakta lama dan menemukan fakta baru, dengan jalan menganalisa sebab-musabab terjadinya proses interaksi daripada proses dan rangkaian perurutan dari proses-proses untuk kemudian menemukan prinsip umum dari proses sosial tersebut.80 b. Studi pustaka, yaitu dengan menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan penelitian.81 c. Studi dokumentasi, yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen yang dapat memberi informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh penulis.82 8. Spesifikasi Penelitian
78 79

http://www.infoskripsi.com/search/Hak Kekayaan Intelektual Warassih, Essi, 2005, Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologi, PT Suryandaru Utama: Semarang, halaman 2 80 Kartini K., 1986, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Ghalia Indonesia: Jakarta, halaman 7 81 Nazir, Moh, Ph.D.,1983, Metode Penelitan, Ghalia Indonesia: Bogor, halaman 93 82 Sugiono, Bambang, 1996, Penelitian Research, Ghalia Indonesia: Jakarta, halaman 101

lvi

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif, yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang ada,83 dengan tujuan untuk mengetahui tingkat penegakan hukum dalam penggunaan karya cipta, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta persepsi kalangan pemain organ tunggal komersial di daerah Purwokerto terhadap penggunaan karya cipta tersebut. Dalam hal ini persepsi merupakan suatu proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, merasakan dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi yang ditampilkan.84 9. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di Purwokerto dengan alasan untuk menekan biaya penelitian agar tidak terlalu besar, karena wilayah purwokerto merupakan tempat tinggal penulis, disamping itu penulis memiliki koneksi yang cukup dalam pengambilan populasi, oleh karena itu konsentrasi penelitian dilakukan di Purwokerto lebih tepatnya di beberapa kecamatan di purwokerto. 10. Populasi penelitian Sesuai dengan penelitian ini populasi penelitian merupakan jumlah keseluruhan dari unit yang akan dianalisa, yang dibedakan menjadi populasi sampling yaitu jumlah keseluruhan populasi yang telah diklasifikasi, dan populasi sasaran yaitu jumlah keseluruhan populasi yang dijadikan responden saja.85 Populasi sasaran dalam penelitian ini meliputi masing-masing 10 orang pemain organ tunggal komersial yang dipilih berdasarkan non-probability sampling yaitu pengambilan sampel yang bersifat tidak acak,86 yang berasal dari beberapa kecamatan di Purwokerto

83 84

Nazir, Moh, Ph.D.,1983, Metode Penelitan, Ghalia Indonesia: Bogor, halaman 55 http://www.winklopedia.com/search/persepsi 85 Singarimbun, M., dan Sofian Efendi, 1986, Metode Penelitian Survei, Ghalia Indonesia: Jakarta, halaman 108 86 Singarimbun, M., dan Sofian Efendi, 1986, Metode Penelitian Survei, Ghalia Indonesia: Jakarta, halaman 108

lvii

g. Kecamatan Purwokerto Timur, diambil 10 orang pemain organ tunggal untuk dijadikan responden. h. Kecamatan Purwokerto Selatan, diambil 10 orang pemain organ tunggal untuk dijadikan responden. i. Kecamatan Purwokerto Barat, diambil 10 orang pemain organ tunggal untuk dijadikan responden. j. Kecamatan Purwokerto Utara, diambil 10 orang pemain organ tunggal untuk dijadikan responden. 11. Teknik Pengambilan Sampel Sesuai dengan penelitian ini sampel dari populasi sasaran diambil menggunakan teknik “purposive sampling”, di mana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.87 Pertimbangan tersebut dilihat dari sifat-sifat masyarakat, untuk dapat menentukan sampel yang akan diteliti. Klasifikasi sifat masyarakatnya antara lain sebagai berikut: a) Penduduk yang berada di wilayah yang identik dengan perkotaan, karena diasumsikan penduduk setempat tidak gagap dalam teknologi dan informasi. b) Penduduk yang memiliki wirausaha sebagai pemain organ tunggal. c) Penduduk yang memanfaatkan wirausaha pemain organ tunggal sebagai wadah untuk mencari keuntungan. d) Penduduk yang menggunakan karya cipta orang lain dalam menjalankan wirausaha sebagai pemain organ tunggal dengan tujuan mencari keuntungan. 12. Data dan Sumber Data Sesuai dengan penelitian ini diperlukan dua jenis data yakni:

87

Singarimbun, M., dan Sofian Efendi, 1986, Metode Penelitian Survei, Ghalia Indonesia: Jakarta, halaman 119

lviii

a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya, dengan cara wawancara dan angket.88 b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak lansung dari objeknya, namun melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.89 13. Metode dan Instrumen Pengambilan Data Dalam penelitian ini metode pengambilan data digunakan beberapa metode yakni: a) Angket, yaitu alat pengumpul data yang pada umumnya dipergunakan untuk mendapatkan data dari populasi yang luas yang terdiri dari beraneka ragam golongan atau kelas yang tersebar.90 Dalam hal ini penulis menggunakan jenis angket dengan pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan dengan kemungkinan jawaban yang sudah ditentukan terlebih dahulu, dan responden tidak diberi kesempatan memberikan jawaban lain.91 b) Wawancara atau interview, yaitu bertanya secara langsung kepada responden,92 dengan menggunakan pedoman pewawancara yang meliputi: i. Keperluan peralatan pewawancara antara lain; alat tulis, surat pengantar (surat keterangan diri), surat izin survei, daftar responden dan petunjuk lokasi responden (tempat pertemuan dengan responden). ii. Kode etik pewawancara antara lain; jujur di dalam mencatat jawaban, cermat, obyektif dalam menyampaikan pertanyaan, netral, tidak mempengaruhi responden dalam menangkap maksud pertanyaan dan menjawabnya, kelengkapan menulis jawaban responden, menaruh perhatian dan penuh pengertian pada responden, sanggup membuat responden tenang dan bersedia menjawab pertanyaan. iii. Persiapan pewawancara dengan cara; mempelajari dan menguasai isi kuesioner, pemahaman kuesioner dengan menerapkan pada diri sendiri sebagai maksud untuk menguji maksud di balik pertanyaan yang diajukan, penentuan waktu yang tepat untuk menemui responden. iv. Sikap pewawancara antara lain; netral, adil dan tidak memihak, sopan dan hormat kepada responden, menghindarkan ketegangan, serta ramah untuk memberikan kesan positif terhadap responden.
88 89

Sugiono, Bambang, 1996, Penelitian Research, Ghalia Indonesia: Jakarta, halaman 99 Sugiono, Bambang, 1996, Penelitian Research, Ghalia Indonesia: Jakarta, halaman 99 90 Sugiono, Bambang, 1996, Penelitian Research, Ghalia Indonesia: Jakarta, halaman 99 91 Singarimbun, M., dan Sofian Efendi, 1986, Metode Penelitian Survei, Ghalia Indonesia: Jakarta, halaman 132 92 Singarimbun, M., dan Sofian Efendi, 1986, Metode Penelitian Survei, Ghalia Indonesia: Jakarta, halaman 145

lix

v. Taktik wawancara antara lain; usahakan pertemuan dilakukan empat mata atau hanya dengan responden saja, reaksi merupakan jawaban sesungguhnya dari pertanyaan yang diajukan, jangan dulu tergesa-gesa menuliskan jawaban “tidak tahu” karena di balik itu kadang kala responden sebenarnya sedang berpikir, menuliskan alasan pada jenis jawaban “ya” atau “tidak”, tulis dengan lengkap komentar responden, pemahaman isi dari jawaban responden sebelum dituliskan, usahakanlah sambil menulis tetapi bicara terhadap responden, pemeriksaan ulang terhadap kuesioner setelah wawancara selesai.93

14. Metode Pengolahan Data Sesuai dengan penelitian ini, data primer yang diperoleh sebelumnya diteliti kembali untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan segera disiapkan untuk proses berikutnya. Proses pertama ini dikenal dengan sebutan proses editing, yang meliputi mengkoreksi hal-hal sebagai berikut: a) Lengkapnya pengisian kuesioner b) Keterbacaan tulisan dalam kuesioner c) Kejelasan makna jawaban d) Keajegan dan kesesuaian jawaban yang satu dengan yang lain e) Relevansi jawaban f) Keseragaman satuan data94 Selanjutnya apabila data primer dianggap cukup rapi, setelah proses editing berikutnya dilakukan coding, yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan tanda kode tertentu. Untuk kemudahan dalam menganalisa data, selanjutnya keseluruhan data primer diringkas dengan kategori yang telah ditetapkan atau disebut sebagai reduksi data, yang kemudian dilakukan perhitungan untuk memperoleh distribusi data dalam
93 94

Singarimbun, M., dan Sofian Efendi, 1986, Metode Penelitian Survei, Ghalia Indonesia: Jakarta, halaman 159 Sugiono, Bambang, 1996, Penelitian Research, Ghalia Indonesia: Jakarta, halaman 126

lx

frekuensi tertentu pada masing-masing kategori, yang selanjutnya akan ditabulasikan secara sederhana yaitu penyusunan data ke dalam bentuk tabel, yang berfungsi sebagai pemapar jawaban deskriptif atau display data.95 15. Teknik Penyajian Data Sesuai dengan penelitian ini data yang telah diolah akan disajikan dalam bentuk teks naratif berupa uraian-uraian, tabel-tabel distribusi frekuensi yang berisi keseluruhan variabel yang akan diteliti, serta tabel-tabel silang yang merupakan penghubung antara dua variabel yang sebelumnya telah diprosentasekan untuk memudahkan dalam perhitungan. 16. Definisi Opersanional Sesuai dengan penelitian ini yang tergolong pelanggar hak cipta adalah mereka yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan, dengan cara mengumumkan atau

menggandakan dan mengalih-wujudkan atau bahkan menggubah secara keseluruhan atau sebagian karya cipta orang lain tanpa ijin. 17. Metode Analisis Sesuai dengan penelitian ini data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif ditujukan ada data-data yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematik berdasarkan angka yang diolah.96 Analisis kualitatif ditujukan kepada data yang bersifat kualitatif, dengan menggunakan analisis tematik yaitu mengidentifikasi untuk menentukan tema dan selanjutnya tema tersebut diklasifikasikan dengan memberi label atau deskripsi yang pada akhirnya

95 96

Sugiono, Bambang, 1996, Penelitian Research, Ghalia Indonesia: Jakarta, halaman 126 Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Balai Aksara: Semarang, halaman 127

lxi

menghasilkan daftar tema, model tema atau indikator yang kompleks97 kemudian akan dilakukan intpretasi data yaitu upaya memahami data secara lebih ekstensif dan mendalam, dengan asumsi bahwa kesalahan sekecil apapun dapat dihindari.98

97 98

Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Balai Aksara: Semarang, halaman 136 Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Balai Aksara: Semarang, halaman 138

lxii

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Karya Cipta oleh Pemain Organ Tunggal Komersial di Puwokerto Penegakan hukum tidak hanya dilakukan di wilayah perkotaan, namun di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan-pun hukum harus tetap ditegakkan karena penegakan hukum tidak hanya berkutit di satu titik pemerintahan pusat saja namun di setiap wilayah di negara bersangkutan hukum harus tetap ditegakkan. Masyarakat merupakan salah satu bagian dari pilar penegakan hukum. Hal ini mengacu pada teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto99 dimana masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, kemudian diperkuat dengan pendapat Robert B Seidman mensitir dari Satjipto Rahardjo100 bahwa penegakan hukum dapat diukur dari masyarakatnya yang merupakan salah satu komponen tegaknya hukum. Masyarakat juga merupakan tolak ukur sebagai tegak atau tidaknya suatu hukum. Pengaruh sosial personal yang terdapat dalam masyarakat itulah yang nantinya mempengaruhi apakah suatu peraturan perundang-undangan akan dipatuhi atau tidak. Proses penegakan hukum ini, penulis membuat batasan terhadap analisis penegakan hukum Hak Cipta. Masyarakat sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi proses penegakan hukum, diperkecil cakupannya dalam lingkup pemain organ tunggal komersial di Purwokerto. Populasi ini diambil dengan pertimbangan bahwa para pemain organ tunggal komersial lebih sering menggunakan karya cipta dalam ruang lingkup hak cipta pada khususnya dan Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya. Pemain organ tunggal komersial, dalam menggunakan karya cipta tersebut tidak sebatas hanya karya cipta diri sendiri namun juga meliputi karya cipta orang lain bahkan ada beberapa pemain organ tunggal komersial yang menggunakan karya cipta warga negara
99

100

Soekanto, Soerjono, 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan hukum, CV Rajawali: Jakarta, halaman 5 Rahardjo, Satjipto, 1986, Hukum dan Masyarakat, Angkasa: Bandung, halaman 27

lxiii

asing. Hal ini sangat erat hubungannya dengan sebuah penegakan hukum hak cipta. Selain hal tersebut di atas, populasi ini juga diambil dengan pertimbangan bahwa pemain organ tunggal merupakan bagian dari masyarkat yang menjadi sorotan, sehubungan dengan profesinya sebagai pemain organ tunggal komersial yang rentan dalam memainkan karya-karya sendiri maupun karya-karya orang lain, dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh para pemain organ tunggal komersial hampir secara keseluruhan dilakukan di depan khalayak ramai, dan dengan keuntungan yang diperoleh oleh para pemain organ tunggal komersial dapat dilihat kewajiban dalam pembayaran royalti kepada pencipta suatu karya cipta tersebut.101 Bedasarkan teori penegakan hukum menurut Robert B Seidman,102 dapat digambarkan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan peraturan perundangundangan yang mengatur masyarakat, dan para pemain organ tunggal komersial merupakan masyarakat yang dikenai peraturan tersebut di atas. Berkaitan dengan proses penegakan hukum di kalangan pemain organ tunggal komersial di Purwokerto, apabila diaplikasikan ke dalam teori penegakan hukum menurut Robert B Seidman maka erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai peraturan perundang-undangan yang melandasi penggunaan Hak Cipta, dan pihak Kepolisian sebagai penerap undang-undang, serta pemain organ tunggal komersial di Purwokerto sebagai masyarakat yang dikenai peraturan. Penulis mencoba menganalisis tingkat penegakan hukum ditinjau dari pelaksanaan aturan atau perundang-undangan di dalam masyarakat, karena

Riswandi, Budi Agus, SH, Mhum, dan Siti Sumartiah, 2006, Masalah-masakah HaKI Kontemporer, Gitanagari: Yogyakarta, halaman 126 102 Warassih, Essi, 2005, Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologi, PT Suryandaru Utama: Semarang, halaman 11

101

lxiv

Menurut pendapat Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa inti dari konsepsi penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidahkaidah (hukum) untuk menciptakan dan memelihara kedamaian pergaulan hidup (masyarakat).103 Sebagai pedoman analisis, penegakan hukum kemudian diaplikasikan kedalam sebuah indikator antara lain mengenai pengetahuan mengenai tujuan pengaturan hak cipta yang terdiri dari sikap dan perilaku, intensitas penggunaan hak cipta orang lain, tindakan dari aparat dan penerapan sanksi. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat penegakan hukum (X) terhadap penggunaan Karya Cipta oleh Pemain Organ Tunggal di Purwokerto dapat diukur dengan mengajukan 20 pertanyaan, persepsi (Y) para pemain organ tunggal komersial terhadap hak cipta pada umumnya dan penggunaan karya cipta pada khususnya diukur dengan mengajukan 15 pertanyaan dan penggunaan karya cipta (Z) 15 pertanyaan. Berdasarkan daftar pertanyaan yang telah diajukan kepada 40 responden, diperoleh data sebagai berikut: Tabel 1: Distribusi Nilai Variabel menurut 40 Responden NO KODE R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
103

X NILAI 46 42 46 41 41 44 48 44 48 44 40 45 38 46 45

Y NILAI 26 25 30 30 33 29 24 30 26 35 28 23 25 27 28

Z NILAI 37 38 39 38 41 37 41 39 35 39 29 33 29 39 33

Soekanto, Soerjono, 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan hukum, CV Rajawali: Jakarta, halaman 2

lxv

R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 NO KODE R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 Σ

47 42 46 41 41 44 48 44 48 44 40 45 38 46 X NILAI 45 47 42 46 41 41 44 48 44 48 42 1760

26 25 30 30 33 29 24 30 26 35 28 23 25 27 Y NILAI 28 30 30 33 29 24 30 26 35 28 23 1126

37 38 39 38 41 37 41 39 35 39 29 33 29 39 Z NILAI 33 37 41 39 35 39 29 33 29 39 33 1448

(Sumber: data primer yang diolah) Keterangan: X Y Z = Penegakan hukum = Persepsi = Penggunaan karya cipta Berdasarkan data pada tabel di atas kemudian dilakukan penghitungan interval nilai/interval kelas, yang merupakan pengelompokan terhadap nilai-nilai data (data di atas mempunyai bobot nilai yang berbeda). Pengelompokan ini bertujuan untuk memperjelas kualifikasi data tersebut terhadap variabel sehingga dapat diketahui distribusi frekuensi variabel. Adapun pedoman dalam mencari interval kelas adalah sebagai berikut:

lxvi

R i = k dimana: i = Interval nilai/interval kelas =

NT - NR k

R = Range/Nilai Tertinggi dikurangi Nilai Terendah k = Jumlah kelas/pengelompokan yang dikehendaki Peninjauan dari aspek penegakan hukum terhadap penggunaan Karya Cipta oleh pemain organ tunggal komersial di Purwokerto berdasarkan pada perhitungan interval nilai/interval kelas, maka dapat diperoleh gambaran sebagai data yang dituangkan dalam tabel berikut ini: Tabel 2. Tingkat Penegakan hukum terhadap penggunaan Karya Cipta Frekuensi No 1 2 3 Interval Kelas 47 - 50 42 – 46 38 – 41 Item F Tinggi Sedang Rendah Jumlah (Sumber: data primer yang diolah) Berdasarkan data pada Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa dari responden sebanyak 40 orang, 10 responden (25 %) menunjukkan penegakan hukum yang rendah, dan sebanyak 22 responden (55 %) menunjukkan penegakan hukum yang sedang, serta sebanyak 8 responden (20 %) menunjukkan penegakan hukum yang tinggi, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap penggunaan Karya Cipta oleh pemain organ tunggal komersial di Purwokerto adalah sedang. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tujuan pengaturan hak cipta belum sempurna, karena responden mengetahui dan memahami mengenai hal-hal yang diperbolehakan dan hal-hal yang dilarang seperti apa yang tertulis dalam Undang-Undang Hak Cipta, namun dalam penerapannya di kehidupan nyata para responden masih sulit dengan kata lain bahwa dalam melaksanakan prosedur mengenai 8 22 10 40 % 20,00 55,00 25,00 100,00 Persentase

lxvii

penggunaan karya cipta yang benar masih sulit di terapkan dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarkat dalam menerapkan Undang-Undang Hak Cipta. Salah satu komponen lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah pihak penerap aturan, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian. Proses penegakan hukum memang tidak harus sampai pada taraf penanganan kasusnya di pengadilan, karena penegakan hukum Hak Cipta memang merupakan hal yang sulit dan rumit. Pendapat dari salah satu anggota Resek (Resort Kriminal bagian Ekonomi), berkaitan dengan penegakan hukum Hak Cipta, mengatakan bahwa Penegakan hukum Hak Cipta tidak bisa dibilang rendah, sedang atau tinggi, karena yang pasti bila ada kasus akan ditindak. Jadi di sini proses penegakan hukum belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh, karena faktor yang utama adalah pada saksi dan juga pada pihak pemiliknya sendiri.104 Masalah penanganan kasus memang Kepolisian jarang menangani, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat dalam penanganan kasusnya, misalnya saja tidak adanya laporan atau aduan dari si pemilik Hak Cipta, bila ada kasus pun akan sulit dalam mencari saksinya. Pendapat dari salah satu anggota Resek (Resort Kriminal bagian Ekonomi), berkaitan dengan penegakan hukum Hak Cipta, mengatakan bahwa bahkan ada juga kasus yang telah diajukan laporan namun dibatalkan karena penasehat hukumnya menolak untuk diusut.105

Tetapi lain dari pada itu, pihak kepolisian pun telah melakukan tindakan-tindakan preventif (pencegahan) dan represif (penanggulangan) bersama-sama dengan jajaran kepolisian lainnya dalam upaya penegakan hukum Hak Cipta, misalnya saja pemeriksaaan di tempat-tempat karaoke dan pedagang kaki lima. Salah satu anggota Resek (Resort Kriminal bagian Ekonomi) mengatakan bahwa menegakkan hukum itu layaknya seperti membendung laut, sehingga semuanya kembali lagi pada kesadaran

Masayu, Andi, SH, 2005, Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Karya Cipta di Kalangan Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, halaman 78 105 Masayu, Andi, SH, 2005, Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Karya Cipta di Kalangan Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, halaman 79

104

lxviii

masyarakat untuk menaati aturan. Sebenarnya masyarakat itu sudah sadar akan hukum karena sudah banyak orang yang tahu akan Hak Cipta tetapi kenyataannya masih banyak pelanggaran.106 Hasil analisis terhadap penegakan hukum dalam hal penggunaan karya cipta oleh pemain organ tunggal komersial di Purwokerto menunjukkan angka yang sedang. Sesuai dengan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto107 yang kemudian diperkuat oleh pendapat Robert B Seidman mensitir dari Satjipto Rahardjo bahwa masyarkat merupakan satu komponen tegaknya hukum,108 dapat dikatakan bahwa tegak atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh masyarakat, dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat akan hukum merupakan satu komponen yang menentukan apakah hukum itu dikatakan tegak atau tidak. B. Persepsi Para Pemain Organ Tunggal Komersial terhadap Hak Cipta dan Penggunaan Karya Cipta Menurut pendapat Setia Budi yang mensitir pendapat dari Rakhmat Jalaludin, persepsi merupakan sikap tindak atau perilaku yang lahir dari pola interaksi yang menyebabkan timbulnya prasangka sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan proses pemaknaan terhadap suatu hal yang diamatinya menurut pendapat pribadinya. Persepsi ini kemudian menentukan penafsiran seseorang terhadap suatu hal tersebut.109 Persepsi para pemain organ tunggal komersial Purwokerto terhadap hak cipta tentunya juga akan mempengaruhi penafsiran terhadap Hak Cipta dan penggunaan karya cipta pada khususnya. Berdasarkan data pada tabel di atas kemudian dilakukan penghitungan interval nilai/interval kelas, yang merupakan pengelompokan terhadap nilai-nilai data (data di atas mempunyai bobot nilai yang berbeda). Pengelompokan ini bertujuan untuk memperjelas kualifikasi data tersebut terhadap variabel sehingga dapat diketahui distribusi frekuensi variabel. Berdasarkan pada perhitungan
Masayu, Andi, SH, 2005, Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Karya Cipta di Kalangan Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, halaman 80 107 Soekanto, Soerjono, 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan hukum, CV Rajawali: Jakarta, halaman 5 108 Rahardjo, Satjipto, 1986, Hukum dan Masyarakat, Angkasa: Bandung, halaman 27 109 Setia Budi, www.damandiri.or.id, 6 Oktober 2006
106

lxix

interval nilai/interval kelas, maka dapat diperoleh gambaran sebagai data yang dituangkan dalam tabel berikut ini:

lxx

Tabel 4. Persepsi Pemain Organ Tunggal Komersial terhadap Hak Cipta pada Umumnya dan Penggunaan Karya Cipta pada Khususnya Frekuensi No 1 2 3 Interval Kelas 33 - 37 28 – 32 23 – 27 Jumlah (Sumber: data primer yang diolah) Item F Positif Netral Negatif 6 17 17 40 % 15,00 42,50 42,50 100,00 Persentase

Berdasarkan data pada Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa dari responden sebanyak 40 orang, 6 responden (15,00 %) menunjukkan persepsi yang positif, dan sebanyak 17 responden (42,5 %) menunjukkan persepsi yang netral, serta sebanyak 17 responden (42,50 %) menunjukkan persepsi yang negatif. Data di atas terdapat kesamaan antara frekuensi kelas netral dan frekuensi kelas negatif sehingga diperlukan lagi penghitungan mean/nilai tengah rata-rata dari interval kelas (mean IK) dan mean dari jumlah nilai persepsi (ΣY) sebagai perbandingan. dimana: mean IK = 23 – 27 = 25 28 – 32 = 29,24 33 – 37 = 34 meanY = ΣY 40 = 1126 40 = 28,2 +

88,2 ÷ 3 = 29,41

Hasil penghitungan di atas, bila dilihat dari interval kelas maka angka tersebut termasuk dalam kategori/item netral (28 – 32). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi pemain organ

lxxi

tunggal komersial di Purwokerto terhadap hak cipta pada umumnya dan penggunaan Karya Cipta pada khususnya adalah netral. Persepsi pemain organ tunggal terhadap Hak Cipta pada umumnya dan penggunaan Karya Cipta pada khususnya dari hasil analisis di atas yang netral, terdapat asumsi bahwa adanya pengaruh faktor intensitas penggunaan karya cipta dari masing-masing responden, untuk memperjelas dan memperoleh pembuktian dapat dilihat pada hasil analisis data yang telah diolah sebagai berikut: Tabel 5. Penggunaan Karya Cipta Frekuensi No 1 2 3 Interval Kelas Item F 39-43 34-.38 29-33 Jumlah Tinggi Sedang Rendah 16 12 12 40 % 40 30 30 100,00 Persentase

(Sumber: data primer yang diolah) Berdasarkan data pada Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa dari responden sebanyak 40 orang, 16 responden (40 %) menunjukkan tingkat penggunaan karya cipta yang tinggi, dan sebanyak 12 responden (30 %) menunjukkan tingkat penggunaan karya cipta yang sedang, serta sebanyak 12 responden (30 %) menunjukkan tingkat penggunaan karya cipta yang rendah. Selanjutnya apabila faktor-faktor di atas dikorelasikan dengan persepsi pemain organ tunggal maka dapat diperoleh gambaran dalam data yang telah diolah sebagai berikut: Tabel 6. Pengaruh Intensitas Penggunaan Karya Cipta terhadap Persepsi Pemain Organ Tunggal Komersial Persepsi Penggunaan Karya Cipta Negatif F % F Netral % F Positif % F Jumlah %

lxxii

Rendah Sedang Tinggi Jumlah

6 6 5 17

15 15 12,5 42,50

5 6 6 17

12,5 15 15 42,50

1 0 5 6

2,5 0 12,5 15

12 12 16 40

30 30 40 100,00

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penggunaan karya cipta cenderung berpengaruh terhadap persepsi penggunaan Karya Cipta oleh pemain organ tunggal komersial di Purwokerto. Pengaruh faktor penggunaan karya cipta terhadap persepsi pemain organ tunggal komersial di Purwokerto dapat dilihat pada nilai frekuensi masing-masing item, di mana apabila penggunaan karya cipta responden adalah tinggi maka persepsi respondan positif dan begitu pula sebaliknya. Sebanyak 6 responden (15 %) menunjukkan tingkat penggunaan karya cipta yang rendah, dan sedang, terdapat dalam persepsi pemain organ tunggal yang negatif. Sebanyak 6 responden (15 %) menunjukkan tingkat penggunaan karya cipta yang sedang dan tinggi, terdapat dalam persepsi pemain organ tunggal yang netral. Sebanyak 5 responden (12,5 %) menunjukkan tingkat penggunaan karya cipta yang tinggi, dan sebanyak 1 responden (2,5 %) menunjukkan tingkat penggunaan karya cipta yang rendah, terdapat dalam pesepsi pemain organ tunggal yang positif. Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya pola bahwa penggunaan karya cipta yang tinggi menghasilkan persepsi yang positif, sehingga apabila penggunaan karya cipta rendah akan menghasilkan persepsi yang negatif, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa semakin tinggi penggunaan karya cipta dari responden maka akan semakin positif persepsi dari responden.

lxxiii

BAB V PENUTUP

A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
a. Tingkat penegakan hukum terhadap penggunaan karya cipta oleh pemain organ tunggal komersial di Purwokerto dapat dikategorikan dalam kelompok sedang, hal ini ditunjukkan pada tabel distribusi frekuensi yaitu sebanyak 22 responden (55 %) dari total 40 responden (100 %). b. Persepsi para pemain organ tunggal terhadap hak cipta pada umumnya dan penggunaan karya cipta pada khususnya dapat dikategorikan netral, hal ini ditunjukkan pada tabel distribusi frekuensi yaitu sebanyak 17 responden (42,5 %) dari total 40 responden (100 %).

B. Saran Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh YKCI berdasarkan atas suatu kerja sama antara YKCI dan konsumen. Konsumen dalam hal ini adalah para pemain organ tunggal komersial yang mempertunjukkan karya milik orang lain dengan tujuan mencari keuntungan. Suatu bentuk kerja sama merupakan bentuk persetujuan antara pihak konsumen dan YKCI dalam pemberian izin dan pembayaran royalti, dengan kata lain pihak konsumen harus memiliki kesadaran dalam menjalin kerja sama dengan YKCI dalam hal persetujuan pembayaran royalti terhadap penggunaan karya cipta orang lain. Pembentukan sebuah kesadaran untuk membayarkan royalti kepada YKCI sangat sulit dilakukan apabila terdapat hambatan dalam suatu masyarakat tertentu. Antara lain: a. Waktu, karena YKCI berada di pusat kota bagi para konsumen yang berada di daerah akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjalin suatu kerja sama, hal ini menjadi hambatan bagi masyarakat yang sebelumnya sadar akan pembayaran royalti menjadi segan karena banyaknya waktu yang dibutuhkan.

lxxiv

b.

Biaya, dalam hal ini pembayaran royalti yang diserahkan kepada YKCI sudah tergolong cukup tinggi, apabila dilihat dari lokasi kantor YKCI yang berada di pusat kota, bagi masyarakat daerah akan lebih menyulitkan karena harus ditambah dengan biaya transportasi.

Apabila melihat uraian di atas, alangkah baiknya YKCI membuka cabang di daerah-daerah untuk memudahkan para konsumen yang berada di daerah dalam hal pembayaran royalti. Selain itu diharapkan YKCI dapat membuat suatu himbauan di berbagai media yang berisikan mengenai pentingnya membayar royalti terhadap penggunaan karya cipta orang lain dengan maksud agar kesadaran masyarakat dapat meningkat setelah mengetahui arti penting sebuah hak cipta.

lxxv

DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Teks Anonimous, Kompilasi Undang-Undang HCPM dan terjemahan konvensi-konvensi di bidang hak kekayaan intelektual, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Anonimous, Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2003. Damian, Eddy, Prof, Dr, SH, Hukum Hak Cipta, PT Alumni: Bandung, 1999. Dirdjosisworo, Soedjono, Prof, SH, MM, Antisipasi terhadap Bisnis Curang, CV Utomo: Bandung, 2005. Hartono, Sri Redjeki, Prof, Dr, SH, Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual, Genta Press: Yogyakarta, 1993. Kartini K., Pengantar Metodologi Riset Sosial, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1986. Nazir, Moh, Ph.D., Metode Penelitan, Ghalia Indonesia: Bogor, 1983. Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Masyarakat, Angkasa: Bandung, 1986. Riswandi, Budi Agus, SH, Mhum, dan Siti Sumartiah, Masalah-masakah HaKI Kontemporer, Gitanagari: Yogyakarta, 2006. Riswandi, Budi Agus, SH, MHum, dan Siti Sumartiah, Masalah-masakah HaKI Kontemporer, Gitanagari: Yogyakarta, 2006. Sembiring, Sentosa, SH, MH, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek,: CV Yrama Widya: Bandung, 2002. Seno, Mas Bei, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, 2005. Singarimbun, M., dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1986. Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan hukum, CV Rajawali: Jakarta, 1983. Sugiono, Bambang, Penelitian Research, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1996. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Balai Aksara: Semarang, 2007.

lxxvi

Usman, Rachmadi, Hukum atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, PT Alumni: Bandung, 2003. Warassih, Essi, Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologi, PT Suryandaru Utama: Semarang, 2005. B. Majalah Ilmiah Mustafa, Hj. Marni Emmy, SH, MH, “Peranan dan Kedudukan Hakim dalam Proses Penegakan Hukum HKI”, Majalah Hukum Nasional, Nomor 1/2004 Munaf, Dicky R, “Peran HKI di Era Globalisasi”, www.ristek.go.id

lxxvii


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:9408
posted:10/29/2009
language:Indonesian
pages:77
Description: penegakan hukum hak cipta, metode purposive sampling, beserta analisis data primer.