Docstoc

Proposal Skripsi Hak Kekayaan Intelektual

Document Sample
Proposal Skripsi Hak Kekayaan Intelektual Powered By Docstoc
					1

A. Latar Belakang Masalah Hasil kerja ratio manusia dengan menggunakan logika yang dituangkan ke dalam suatu karya dan kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas, dapat menjadi suatu gagasan dan ekspresi sebagai objek kekayaan intelektual. Gagasan atau ide yang diambil melalui suatu pemikiran secara rasional tersebut tentu saja tidak semua orang dapat dan mampu melakukannya. Oleh sebab itu suatu gagasan yang bermanfaat bagi praktek kehidupan sehari-hari bernilai ekonomis, sehingga perlu diberikan suatu perlindungan dalam hal penggunaannya. Perlindungan gagasan dan ide tersebut dapat dilakukan melalui pemberian suatu hak kepada pemilik gagasan dan ide tersebut untuk menggunakan dan atau menyebarluaskan. Perlindungan gagasan dan ide melalui pemberian suatu hak tersebut dinamakan dengan Hak Kekayaan Intelektual atau disebut dengan HaKI (setelah tahun 2001 diganti dengan HKI). Namun pada dasarnya yang dilindungi oleh HKI adalah ide atau gagasan yang nantinya diwujudkan dalam suatu bentuk karya intelektualitas, yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.1 Hak kekayaan intelektual merupakan terjemahan resmi dari istilah Intellectual Property Rights (IPR) menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari GBHN 1999-2004. Hak kekayaan intelektual juga dapat diartikan sebagai Hak Milik Intelektual dari istilah
M. Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 16
1

2

Belanda „‟milik intelektuil‟‟. Selain itu, hak kekayaan intelektual dapat pula dimasukkan ke dalam istilah Intangible Property. Mahadi dalam bukunya mengatakan, bahwa orang cenderung membagi hak kekayaan menjadi dua bagian, yaitu: Hak absolut, merupkan hak yang dapat dipertahankan terhadap semua orang. Dimana hak ini kemudian dibagi lagi menjadi hak absolut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hak absolut lainnya diluar KUHPerdata. Hak absolut lainnya inilah yang di dalamnya termasuk Hak Intelektual. Hak relatif, merupakan hak yang dapat dipertahankan terhadap orang.2 Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa Hak Intelektual juga merupakan hak yang dilindungi, yang kemudian memunculkan konsepsi bahwa Hak Intelektual merupakan hak yang serupa dengan hak milik. Selanjutnya Racmadi Usman dalam bukunya tentang Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual menyatakan, bahwa istilah yang lebih tepat dipakai adalah hak milik intelektual karena istilah hak “milik” mempunyai pengertian yang ruang lingkupnya lebih khusus dibandingkan dengan “kekayaan”. Menurut sistem hukum perdata Indonesia, hukum harta kekayaan itu meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. Intellectual Property Rights merupakan kebendaan immaterial yang juga merupakan objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. Oleh karena itu istilah yang lebih tepat untuk digunakan adalah hak milik inteletual.3

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia, bahwa Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta. Dari pemikiran ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu karya intelektualitas dapat dilindungi karena memiliki hak alami yang muncul dari proses pemikiran
2

Mahadi, Hukum Benda dalam sistem hukum Perdata Nasional, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 14-17 3 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 1

3

suatu gagasan dan ide menjadi suatu karya intelektual. Secara nalar-nya bahwa suatu karya dapat dipergunakan seluas-luasnya hanya oleh pemiliknya atau oleh orang lain sesuai izin dari pemiliknya, sehingga ini disebut sebagai hak milik dari hasil intelektualitas seseorang dan bernilai ekonomis. Dalam Pasal 7 persetujuan TRIPs menyebutkan, perlindungan dan penegakan HaKI bertujuan mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasilan dan penggunaan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban Indonesia berperan serta dalam kerja sama di bidang HKI dimulai sejak tahun 1950 diikuti dengan penandatanganan konvensi Paris pada tahun 1997 dan selanjutnya Indonesia meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia yang salah satu komponennya adalah TRIPs. Sebagai konsekuensinya Indonesia berkewajiban menaati semua ketentuan yang ada dalam konvensi internasional tersebut, Indonesia setuju untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan TRIPs pada tahun 2000. Namun kenyataannya pada tahun 1989 Indonesia mulai masuk dalam kategori watch list, tingkatan yang paling rendah. Artinya, negara yang masuk dalam daftar ini cukup diawasi karena tingkat pelanggaran HKI. Kemudian pada tahun 2003 berangsur menjadi kategori priority watch list, pada tingkat ini pelanggaran terhadap HKI tergolong berat, sehingga perlu diprioritaskan pengawasannya. Lain dari pada itu, usaha Indonesia untuk masuk dalam

4

kancah internasional melalui penegakan HKI telah dimulai sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang walaupun secara substantif materi peraturan perundang-undangan pada masa Hindia Belanda tidak dengan mudah begitu saja digantikan tetapi dengan adanya tekad dan tuntutan rakyat maka dibentuklah peraturan yang sesuai dengan jiwa bangsa. Dengan demikian peraturan yang ada pada zaman Hindia Belanda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, diubah dengan peraturan produk dalam negeri yang juga telah mengalami berbagai revisi hingga saat ini. Dalam sistem hukum di Indonesia khususnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual hingga saat ini telah disahkan berbagai peraturan, misalnya; Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Varietas Tanaman. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-undang No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Dan berbagai produk peraturan dibidang HKI dan bidang terkait lainnya.

5

Dengan diubahnya berbagai peraturan produk barat maka terlihat bahwa konstruksi sistem hukum Barat dirasa kurang cocok bagi bangsa Indonesia, apalagi di Indonesia telah ada hukum adat yang dulunya memang tidak dapat diberlakukan karena Indonesia adalah negara jajahan, tetapi untuk saat ini Indonesia telah bebas dalam menentukan arah, tujuan, dan pandangan bangsa. Ahmad Ube dalam makalahnya menyebutkan bahwa pembentukan identitas hukum nasional suatu negara dilandasi oleh: a. Alasan politik, dilandaskan pada pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional dan demi kebanggaan nasional. b. Alasan sosiologis, menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai budaya suatu bangsa. c. Alasan praktis, bersumber dari antara lain pada kenyataan bahwa biasanya negara bekas jajahan mewarisi hukum penjajahnya dengan bahasa aslinya. Namun kemudian hari, bahasa itu tidak lagi dipahami oleh generasi muda di negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini disebabkan karena negara yang baru merdeka itu, menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa nasional, sehingga bahasa negara penjajahnya hanya dimiliki dan dipahami oleh generasi yang mengalami penjajahan.4 Telah diakui bahwa banyak aspek dari hukum Barat yang kurang sesuai dengan hukum Adat di Indonesia, begitu pula dengan adanya perlindungan HKI di Indonesia. Perbedaan dua sistem hukum ini terletak pada prinsip universal yang melekat dan ada dalam hukum Adat, dimana hukum ini lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan perseorangan. Bagi hukum Adat makin banyak karya seseorang ditiru dan dipakai oleh pihak lain, maka akan semakin baik pula bagi pemilik karyanya. Sebab disini lebih ditonjolkan adanya prinsip bahwa semakin banyak yang memakai suatu karya maka semakin akan dikenal pemilik karya, dan akan semakin berguna pula
Ahmad Ubbe-Media HaKI, identitas hukum nasional dalam perspektif reformasi hukum Lokakarya Penguatan Peran Kelembagaan Sosial , BPHN Dept.Kehakiman dan HAM, 8-10 Desember 2003
4

6

karyanya bagi penggunaannya. Dengan perkataan lain inilah

yang

menyebabkan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia masih kurang, sehingga membuka peluang bagi para penikmat karya-karya intelektualitas untuk mengeksploitasi suatu karya secara bebas dan seluasluasnya. Di Indonesia angka pembajakan juga masih sangat tinggi. Selain hal yang berpengaruh di atas, kesadaran masyarakat Indonesia yang kurang sebagai pengguna suatu karya juga berpengaruh bagi terlaksananya perlindungan hak kekayaan intelektual dengan sebaik-baiknya. Menurut data yang ada, untuk tingkat ASEAN, kesadaran masyarakat Indonesia untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya kurang dari 10 %.5 Oleh karena itu diperlukan adanya sistem sosialisasi yang menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat Indonesia, karena Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang dapat dijangkau dengan mudah dan ada pula yang sulit untuk dijangkau. Achmad Zen menyebutkan dalam makalahnya, bahwa program sosialisasi HaKI adalah untuk menumbuhkan sikap tanggap terhadap tanda-tanda perubahan dan kesadaran akan pengaruh HaKI pada kehidupan sehari-hari, oleh sebab itu keberhasilan sistem HaKI hanya bisa dilakukan bersamasama dengan anggota masyarakat. Jadi sosialisasi ini merupakan elemen sentral dalam keberhasilan sistem HaKI.6

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hasil karya intelektualitas yang dianggap sebagai suatu maha karya yang hanya ada pada golongan tertentu

Waluyo-Media HaKI, Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi-Dirjen HKI, jakarta, 2004, hlm. 14 6 Achmad Zen-News Letter, Menyambut Millenium III TRIPs, Dimensi Baru HaKI dan Kesiapan Kita-Yayasan PPH, Jakarta, 1999, hlm. 2

5

7

saja, sehingga kebanyakan orang menganggap bahwa hukum hak atas kekayaan intelektual hanya berlaku bagi kalangan pembuat dan pemiliknya saja. Namun sesungguhnya yang lebih berperan disini adalah para penggunanya, karena hak ini diberikan adalah untuk menghindari adanya eksploitasi suatu karya yang seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya. Dalam Kompilasi Undang-undang Hak Cipta Paten dan Merek disebutkan, bahwa HaKI lazimnya mencakup dua objek, yaitu Hak Cipta (dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, atau Copyrights dan Neighbouring Rights) dan Hak Milik Industrial (Industrial Property Rights) yang mencakup Paten, Paten sederhana (utility models), desain industri, merek, dan rahasia dagang, serta varietas tanaman baru.7 Hak cipta yang merupakan cabang dari HaKI adalah merupakan hak untuk mencipta atau hak yang berhubungan dengan pencipta.8 Istilah hak cipta berasal dari negara common law, yakni copyrights atau negara Eropa dikenal dengan droit d’aueteur dan di Jerman dikenal sebagai unheberecht.9. Dalam pengaturannya hak cipta telah melalui beberapa kali perubahan, yaitu mengenai peraturan-peraturan yang dimuat dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Auteurswet dalam Stb. No. 600 Tahun 1912 tentang Hak Cipta) dicabut melalui Undang-undang No. 6 Tahun 1982 kemudian secara berturut-turut direvisi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002.10 Perlindungan hak cipta merupakan keseluruhan hal yang berkaitan dengan pembuatan suatu karya melalui pola pikir intelektual dan rasio yang harus
7

Kompilasi Undang-undang HCPM dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang HaKI-PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002:xxiv 8 Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar-PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 6 9 Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten-Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 1 10 OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual-PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 2

8

benar-benar merupakan hasil ciptaanya, ditinjau dari segi penggunaan suatu karya tersebut oleh pihak lain sesuai dengan izin dari pemilik atau pembuatnya. Salah satu pokok permasalahan di Indonesia yang menjadi sorotan dunia adalah lemahnya penegakan hukum. Hal ini penting karena perlindungan hukum terhadap pemegang hak kekayaan intelektual tidak akan ada artinya tanpa penegakan hukum. Pada era globalisasi sekarang ini, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, kebutuhan masyarakat juga semakin bertambah dan seakan tidak ada habisnya. Kini teknologi merupakan suatu sarana yang merambah hampir ke seluruh sektor kehidupan. Mulai dari dunia pendidikan, hiburan, perdagangan, dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Misalnya saja jaringan internet, dengan jaringan internet ini orang dengan mudah mendapatkan informasi atau melakukan komunikasi lebih cepat, murah, dan efektif. Contoh lainnya terkait dengan dunia hiburan, mulanya orang hanya bisa menikmati seni pertunjukan berupa tonil (opera). Namun seiring dengan perkembangan teknologi film menjadi salah satu alternatif hiburan yang dapat dinikmati mulai dari fasilitas layar tancap, bioskop, dan kemudian berangsurberalih ke produk media optikal. Tidak hanya terbatas pada karya seni audiovisual (yang merupakan perpaduan antara seni peran dan suara), produk media optikal juga merambah ke dalam dunia tarik suara. Masyarakat kini dapat menikmati berbagai lagu atau musik yang dikemas melalui teknologi LD (Laser Disc), VCD (Video Compact Disc), dan DVD (Digital Video Disc).

9

Bahkan dengan adanya fasilitas teknologi terbaru yang berupa flash disk atau pun iPod, orang dapat dengan mudah men-download lagu-lagu yang diminatinya atau menghapusnya dan digantikan dengan lagu yang lainnya. Kendati ada berbagai kemudahan yang telah ditawarkan oleh kemajuan di bidang teknologi ini, namun tidak selamanya membawa dampak positif. Animo atau antusiasme masyarakat terhadap teknologi mendorong para pelaku dunia usaha untuk dapat mencari keuntungan dengan memanfaatkan tingkat daya beli masyarakat, pengetahuan akan aturan yang ada, dan hasrat untuk memenuhi kebutuhan akan hiburan. Dari sinilah kemudian muncul berbagai pelanggaran Hak Cipta, bentuk dan jenis pelanggaran Hak Cipta pada dasarnya sangat beragam, hal ini disebabkan oleh objek-objek ciptaan yang sangat banyak. Namun yang sering kali terjadi adalah pembajakan buku-buku, produk media optikal, lagu atau musik, piranti lunak (soft ware) dan lain sebagainya. Fenomena penggunaan barang bajakan ini tentunya sudah tidak asing lagi didengar, begitu pula di wilayah Purwokerto pada umumnya dan di kalangan civitas akademika Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada

khususnya. Banyak orang yang lebih memilih membeli buku-buku bajakan yang memang harganya lebih murah, CD/VCD bajakan yang tentunya bila dibandingkan dengan harga aslinya bisa berkali-kali lipat, penggunaan soft ware tanpa memiliki izin (lisensi) yang jelas, dan sebagainya. Selain itu ada juga sebagian orang yang mencantumkan hasil karya tulis orang lain yang telah diterbitkan tanpa menyebutkan sumbernya (kutipan).

10

Hal seperti ini sering terjadi karena memang ada pihak yang memfasilitasi (penjual) dan cara mendapatkannya pun tidak sulit. Sebagai contoh para pedagang buku di Yogyakarta, pedagang kaki lima di Purwokerto yang menjual kepingan VCD/CD, bahkan mal-mal di Yogyakarta yang

menyediakan berbagai macam soft ware yang tidak resmi. Didukung pula adanya faktor pengetahuan masyarakat yang kurang akan hukumnya, faktor ekonomi, persepsi masyarakat, kemauan untuk menaati aturan, keikutsertaan aparat penegak hukumnya, dan sebagainya. Dalam pengaturan sanksinya pun dirasa masih kurang menjamah para pengguna karya cipta, misalnya pada Pasal 72 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta hanya disebutkan adanya sanksi bagi pelaku pembajakan. Padahal sasaran utama dari perlindungan Hak Cipta adalah „‟penggunaan atau pemakaian‟‟ hasil karya cipta yang diakukan hanya dengan izin dari pemiliknya, sehingga muncul kesadaran dari masyarakat untuk tidak menggunakan hasil bajakan. Para pelaku usaha pun akan enggan membuat barang bajakan apabila konsumennya (masyarakat) lebih memilih produk aslinya. Pada intinya semua itu terjadi karena penegakan hukumnya masih kurang berfungsi atau kurang kokoh. Perguruan tinggi merupakan salah satu sarana efektif penyaluran

pendidikan dan pengetahuan, khususnya di bidang kekayaan intelektual. Sehingga penguasaan akan hal-hal yang berkaitan tentang hak cipta di kalangan civitas akademika Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto sangatlah berarti., hal ini sejalan dengan peningkatan kreativitas penciptaan suatu karya. Tidak berhenti sampai taraf pemahaman, penerapan dan

11

pelaksanaannya pun harus diwujudkan. Usaha ini tentunya akan berpengaruh bagi masyarakat luas dan perlindungan terhadap semua pihak akan tercapai. Berdasarkan uraian diatas, maka sampailah pada satu pokok permasalahan yang layak untuk dikaji yaitu tentang: „‟Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Karya Cipta Di Kalangan Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (Studi dengan Pendekatan Yuridis Sosiologis)‟‟ Penelitian ini dicapai dengan terlebih dahulu membandingkan penelitianpenelitian tentang Hak Cipta lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menunjukkan originalitas karena kajian-kajian terhadap suatu karya cipta selama ini hanya dilakukan secara doktrinal atau normatifnya saja. Inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini lebih berorientasi pada kajian yang sosiologis atau empiris.

12

B. Perumusan Masalah Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah tingkat penegakan hukum terhadap penggunaan karya cipta di kalangan Dosen Universitas Jenderal Sodirman Purwokerto? 2. Faktor-faktor dominan apakah yang cenderung berpengaruh terhadap penegakan hukum dalam penggunaan suatu karya cipta? 3. Bagaimanakah persepsi kalangan Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto terhadap Hak Cipta pada umumnya dan penggunaan karya cipta pada khususnya?

C. Tinjauan Pustaka Dalam Pasal 449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), disebutkan bahwa yang termasuk ke dalam kategori barang adalah merupakan benda bergerak atau benda tidak bergerak yang termasuk di dalamnya „‟hak‟‟. Oleh karena itu „‟Hak‟‟ Kekayaan Intelektual juga masuk dalam kategori barang, sehingga perlu dilindungi oleh hukum. Namun dalam hal ini tidak seutuhnya HKI diartikan sebagai „‟barang‟‟ (Pasal 499), karena „‟hak‟‟ sifatnya adalah immateriil atau tidak ada hak menguasai seperti dalam pengertian „‟benda‟‟ (Pasal 499). Inilah yang kemudian memperkuat arti penting perlindungan HKI, karena bila „‟hak‟‟ ini menyebar ke masyarakat maka sudah tidak bisa dikontrol lagi.

13

HKI juga merupakan bagian dari kekayaan intangible (kekayaan yang tidak berwujud) yaitu kekayaan yang diperoleh dari hasil realisasi suatu ide atau intelektual.11 Untuk mengetahui arti dari istilah Hak Kekayaan Intelektual, dapat dilihat pada pendapat David I Bainbridge yang disitir oleh M. Djumhana dan R. Djubaedillah, bahwa; „‟ intellectual property is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect. The term intellectual property seem to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour’’ Dari uraian diatas kita dapat menyimpulkan bahwa hak milik intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang mamiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan menusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.12 HKI yang merupakan bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual di bidang teknoogi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dapat dibagi lagi menjadi beberapa cabang. Adapun cabang-cabang dari HKI adalah: 1. Copy Right (Hak Cipta), yang di dalamnya termasuk juga Neighbouring Rights (HakTerkait). 2. Industrial Property (Hak Milik Industri), yang dibagi dalam a. Paten b. Merk (Dagang, Jasa, Nama Dagang, dan sebagainya) c. Varitas Tanaman
Liliana Sugiharto, Pemanfaatan Hak Cipta secara Tepat dalam Proses Pembelajaran Menggunakan Multimedia, Gloria Juris vol. 4 No. 3-September 2004, hlm. 183 12 M. Djumhana dan R. Djubaedillah, Loc.cit
11

14

d. Desain Industri e. Intergrated Circuit (Tata Letak Sirkuit Terpadu) f. Rahasia Dagang Dari beberapa cabang HKI di atas, penulis lebih memfokuskan terhadap pembahasan mengenai Hak Cipta. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 pengertian Hak Cipta itu sendiri adalah „‟hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang bisa menggunakan atau memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegangnya. Dalam pengertian Hak Cipta terdapat istilah pencipta, karya cipta, mengumumkan, memperbanyak, dan pembatasan-pembatasan menurut

peraturan perundangan. Adapun arti dari peristilahan di atas dapat dilihat pada ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yakni: Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dalam hal ini Pencipta berlaku juga sebagai Pemegang Hak Cipta (selain pihak penerima Hak Cipta).

15

-

Karya Cipta atau Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

-

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebarluasan suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

-

Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan

menggunakan bahan-bahan yang sama atau pun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Pembatasan Hak Cipta adalah pembatasan terhadap Ciptaan yang tidak dilindungi (Pasal 13 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) Sebelum membahas mengenai ruang lingkup Hak Cipta, penulis akan memaparkan beberapa alasan tentang arti penting dari perlindungan Hak Cipta. Menurut Lindsey et , arti pentingnya perlindungan Hak Cipta antara lain: a. Hak Cipta merupakan hak alami Hak Cipta merupakan hak yang lahir secara otomatis atau dengan sendirinya, bersifat absolut, dan dilindungi selama hidup penciptanya b. Untuk melindungi reputasi Bangsa Indonesia bukan merupakan bangsa satu-satunya di dunia, namun hidup berdampingan dengan negara-negara lainnya yang masing-masing mempunyai kepentingannya sendiri. Dalam hidup berdampingan antar negara adakalanya harus saling menghormati, begitu pula dengan masalah penggunaan suatu karya cipta. Bangsa

16

Indonesia pun harus ikut berpartisipasi dalam kerjasama di bidang ini demi menjaga reputasi bangsa dan untuk menjaga keselarasan hubungan antar negara. c. Dorongan dan imbalan untuk suatu inovasi Dengan adanya perlindungan Hak Cipta maka diharapkan akan timbul keinginan dan semangat dari masyarakat untuk dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya dengan menciptakan suatu karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karena pertumbuhan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat penting bagi peningkatan taraf hidup bangsa Perlindungan Hak Cipta ini pun dimaksudkan karena suatu karya cipta adalah mengandung suatu nilai ekonomis dan komersil.13 Ide dasar dari tujuan perlindungan Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya yang lahir karena kemampun intelektual menusia yang merupakan endapan perasaannya. Wujud hasil karya intelektualitas yang digolongkan sebagai Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta dapat dilihat dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa Ciptaan yang dilindungi adalah meliputi: a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim; f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
13

Lindsey dkk, Op.cit, hlm. 13

17

g. arsitektur; h. peta; i. seni batik; j. fotografi; k. sinematografi; l. terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, database, dan karyakarya lain dari hasil pengalihwujudan. Selanjutnya sebagai pengembangan dari berbagai pasal lainnya maka dapat ditemukan adanya sifat Hak Cipta, yaitu: a. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 3 ayat 1 UndangUndang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002) b. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya atau sebagian, karena pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara yang dilakukan dengan akta (Pasal 3 ayat 2) c. Hak yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, dan tidak dapat disita (Pasal 4) Pada hakekatnya hak Pencipta yang terkandung dalam Hak Cipta terdiri dari Hak Ekonomi atau Economic Right dan Hak Moral atau Moral Right, yang masing-masing dibagi lagi menjadi: Hak Ekonomi

a. Hak reproduksi atau penggandaan (Reproduction Right) b. Hak adaptasi (Adaptation Right)

18

c. Hak distribusi (Distribution Right) d. Hak pertunjukan (Public Performance Right) e. Hak Penyiaran (Broadcasting Right) f. Hak Programa Kabel (Cablecasting Right) g. Droit de Suite h. Hak Pinjam Masyarakat (Public Lending Right) Hak Moral

a. Larangan mangadakan perubahan dalam Ciptaan b. Larangan mengubah judul c. Larangan mengubah penentuan Pencipta d. Hak untuk mengadakan perubahan Keseluruhan hak tersebut kemudian di-cover ke dalam peraturan perundang-undangan sebagai Hak Cipta untuk melindungi proses lahirnya suatu karya cipta, pendaftaran menjadi Ciptaan, hingga penggunaannya kemudian di masyarakat. Sehingga melindungi suatu karya cipta seolah-olah menjadi hakekat disahkannya Undang Undang Hak Cipta. Namun walaupun, sejak masa Indonesia merdeka hingga era globalisasi saat sekarang ini, sudah mengalami beberapa kali perubahan tetap saja masih banyak pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di masyarakat. Pelanggaran yang sering terjadi adalah yang berupa pengumuman dan atau perbanyakan karya cipta tanpa melalui izin dari pemilik hak tersebut. Tidak hanya itu yang menjadi permasalahan akhir-akhir ini, para pengguna setia karya cipta bajakan pun sepertinya sudah mulai mendominasi.

19

Memperhatikan banyaknya kasus di bidang Hak Kekayaan Intelektual umumnya dan Hak Cipta pada khususnya, akhir-akhir ini, terlihat bahwa hukum seakan-akan kurang berfungsi atau kurang kokoh untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan, perbanyakan, dan pengumuman karya cipta. Sebenarnya peranan hukum itu harus dinilai dalam hubungannya dengan faktor-faktor lain, seperti faktor politik, kemauan pimpinan, struktur masyarakat, dan juga dari sudut filsafat.14 Maksudnya adalah bahwa pembentukan hukum harus melihat pada masyarakatnya, yaitu tempat hukum itu akan berlaku. Karena menurut Homans hukum lahir setelah adanya pernyataan (statement) dari masyarakat untuk bertingkahlaku menurut cara yang tertentu (hukum).15 Liliana sugiharto memberikan salah satu contoh dari pelanggaran terhadap suatu karya cipta, bahwa salah seorang pengajar yang dengan mudah dapat memperoleh presentasi lengkap seorang guru besar dari Harvard University tanpa perlu hadir di kelasnya hanya dengan menggunakan search engine.16 Atau menurut Theresia Nolda et, bahwa pada awal tahun 2000 seorang pencipta lagu mengetahui karyanya telah dibajak oleh www.ringtones.com yang menjual karyanya secara gratis.17 Bahkan sekarang tidak hanya para pengusaha karya bajakan saja yang antusias untuk memperbanyak dan mengumumkan karya bajakan, tetapi para pengguna atau konsumennya pun seakan-akan merasa diuntungkan dengan perbuatan itu. Hal ini tentunya perlu untuk dikritisi. Namun kadang kala

Erman Rajagukguk, Hukum dan Masyarakat, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 74 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1986, hlm. 76 16 Liliana Sugiharto, Op.cit, hlm. 188 17 Theresia Nolda dkk, Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas Lagu yang di Download di Internet, sosiosains vol. 17 No. 4 Oktober 2004, hlm. 736
15

14

20

konsumen memang kesulitan untuk membedakan antara yang asli dengan yang bajakan (palsu). Henry Soelistyo dalam makalahnya menyebutkan, bahwa perlindungan HaKI pada dasarnya tidak dapat semata-mata digantungkan pada tersedianya peraturan perundang-undangan. Peran aparat penegak hukum yang paling bertanggung jawab dari segi pelaksanaan (enforcement) dan masyarakat sebagai pemakai peraturan perundang-undangan, turut menentukan tingkat efektivitas perlingungan hukum yang dijanjikan. Ketiga faktor diatas yakni tersedianya perangkat hukum, kesiapan penegak hukum dan kesadaran hukum secara keseluruhan menjadi prioritas utama pemerintah dalam penegakan sistem HaKI.18 Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto, bahwa jika masyarakat mengalami gangguan maka jauh lebih baik apabila masyarakat secara aktif ikut serta menanggulangi gangguan tersebut, sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku.19 Namun hal ini tentu saja tidak begitu saja mudah untuk diterapkan, banyak kendala dan hambatan yang menjadikan prinsip ini sulit untuk diikuti. Antara lain masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang UndangUndang Hak Cipta dan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat untuk mentaati dan mematuhi perundang-undangan yang berlaku, sehingga ada sikap pada sementara orang yang seolah-olah membenarkan dirinya sendiri untuk meniru dan memperbanyak ciptaan orang lain dan menganggap hal itu sah-sah saja dan tidak ada sanksi hukum. Oleh karena itu faktor kesadaran hukum masyarakat, merupakan bagian yang terpenting dalam mekanisme penegakan hukum khsusnya di bidang hak cipta, karena kedudukannya sebagai obyek hukum sekaligus subyek hukum itu sendiri.20 Adanya toleransi sosial yang merupakan ketidakserasian antara perumusan pihak yang berwenang dengan masyarakat terhadap gangguan, juga
Henry Soelistiyo, Tindakan Pemerintah dalam Mengantisipasi Pelanggaran di Bidang HaKI, News Letter-PPh No. 31/VIII/Desember/1997, hlm. 3 19 Soerjono Soekanto, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung, 1985, hlm. 24 20 Emmy Pangaribuan dan Fadia F, Perlindungan Hukum atas Penerbit Buku Berdasarkan Ketentuan UUHC 1997 terhadap Pembajakan Buku di Yogyakarta, Sosiohumanika No. 13, September 2000, hlm. 628
18

21

merupakan salah satu faktor penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan masalah.21 Perlindungan terhadap penggunaan suatu Karya Cipta yang dituangkan dalam Undang-undang Hak Cipta, nantinya akan bermuara pada penegakan hukumnya. Seperti telah disebutkan pada uraian sebelumnya, bahwa perlindungan Hak Cipta tanpa penegakan hukum adalah tidak ada artinya. Masalah penegakan hukum berkaitan dengan bagaimana hukum itu dijalankan sesuai dengan prosedur, sehingga nantinya terwujud tegaknya hukum. Jadi penegakan hukum juga dapat dikatakan sebagai bekerjanya hukum (efektif atau tidak) serta bagaimana hukum itu dilaksanakan (tegak atau tidak). Kedua hal ini berhubungan erat dengan tujuan dari diterapkannya Undang Undang Hak Cipta. Andi Hamzah dalam bukunya mencoba mendefinisikan arti dari penegakan hukum. Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut law enforcement atau rechtshandhaving dalam bahasa Belanda, yaitu „‟pengawasan (controle) yang berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana, serta penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan praturan yang berlaku umum dan individual‟‟.22 Sehingga dapat diartikan bahwa penegakan hukum adalah proses untuk dapat berperannya suatu aturan dalam suatu masyarakat yang didampingi pengawasan oleh berbagai pihak dan di dalamnya terkandung maksud untuk mengadili pelanggarannya sebagai bukti bekerjanya hukum dan tegaknya proses penegakan tersebut. Dengan demikian proses penyelenggaraan Undang
21 22

Soerjono Soekanto, op.cit, hlm. 30 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, hlm.

61

22

Undang Hak Cipta adalah tindakan penegakan hukum Hak Cipta itu sendiri, dimana dalam interaksinya tidak terlepas dari faktor-faktor non-hukum antara lain ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Berkaitan dengan penegakan hukum, Satjipto Rahardjo23 mensitir pendapat dari Robert B Seidman tentang analisa bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dengan model analisa yang dilukiskannya dalam bagan berikut ini:

Faktor Sosial Personal

Lembaga Pembuat Aturan

Lembaga Penerapan Aturan

Pemegang Peranan

Faktor Sosial Personal

Faktor Sosial Personal

23

Satjipto Rahardjo, Op.cit, hlm. 27

23

Dari bagan di atas dapat diuraikan dalam dalil-dalil sebagai berikut: 1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (role occupant) itu diharapkan bertindak. 2. Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya. 3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturanperaturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, kaseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lainlainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang peranan. 4. Bagaimana pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan srta birokrasi.24 Menurut Soerjono Soekanto25, ada beberapa faktor yang bisa

mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, antara lain: 1. Faktor undang-undang itu sendiri Hal ini dapat disebabkan oleh tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang, belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, atau ketidakjelasan arti kata dalam undang-undang yang biasanya menimbulkan multitafsir.

Ibid, hlm 28 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV rajawali, Jakarta, 1983
25

24

24

2. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum Biasanya para penegak hukum mengalami keterbatasan untuk menempatkan diri, kurang aspiratif, sulit membuat proyeksi, atau kurang inovatif. 3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum 4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan Biasanya yang selalu menjadi masalah adalah masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar, tidak mengetahui upaya hukum yang harus ditempuh, kurangnya pengetahuan sosial atau politik,

kurangnya kemampuan finansial, serta masalah psikis. 5. Faktor kebudayaan Penegakan hukum terhadap karya cipta seharusnya dapat berjalan mulus karena proses pengajuan perkaranya kini telah berubah dari delik aduan menjadi delik biasa, sehingga dimana ada pelanggaran aparat penegak hukum dapat langsung memprosesnya tanpa menunggu lama adanya gugatan dari pihak yang dirugikan. Tentunya disini dibutuhkan adanya peran aktif, kejujuran, dan ketelitian dari aparat penegak hukum. Bila tidak maka hanya akan menimbulkan permainan hukum saja. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 disebutkan bahwa, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,

25

PPNS atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Cipta, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta. Namun di dalam penelitian lapangan, Emmy Pangaribuan et menyebutkan, bahwa selama ini yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana hak cipta dilaksanakan oleh POLRI bukan kepada PPNS. Tugas dan wewenang PPNS kurang dikenal oleh masyarakat, selain itu PPNS tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan, kecuali tertangkap tangan. Dalam hal PPNS memerlukan penangkapan ditujukan kepada Kepala Kesatuan POLRI setempat UP. Kadit / Kasat Srs.26 Dalam kasus ini pun pihak aparat mengalami kondisi yang kurang memungkinkan untuk dapat mengatasi masalah secara menyeluruh dan pasti, ada juga sikap antipati dari masyarakat terhadap pihak aparat. Antipati sebagai sikap tindak atau perilaku lazimnya timbul karena pernah mengalami hal yang pahit di dalam interaksi disebakan adanya prasangka yang muncul akibat desas-desus yang belum tentu benar.27 Sikap tindak atau perilaku yang lahir dari pola interaksi yang menyebabkan timbulnya prasangka tersebut dapat dikatakan sebagai „‟persepsi‟‟. Setia Budi mensitir pendapat dari Rakhmat Jalaludin mengartikan persepsi sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.28
26 27

Emmy Pangaribuan dkk, Op.cit, hlm. 627 Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm. 30 28 Setia Budi, www.damandiri.or.id, 6 Oktober 2006

26

Jadi satu hal lagi yang perlu mendapat perhatian ekstra, yaitu peranan aparat kepolisian. Pada prinsipnya sistem yang ada sudah cukup mengatasi masalah, namun yang menjadi titik tolak peningkatan kreadibilitas pihak aparat adalah sikap tanggap dalam menghadapi permasalahan, profesionalisme yang tinggi, dan bentuk pelayanannya kepada masyarakat. Atau disebutkan oleh Soerjono Sokanto, bahwa faktor manusia sebagai penegaknya yang memainkan peranan penting, harus memiliki etika yang terhimpun dalam suatu kode etik, kualitas sikap tindak yang berpedoman pada norma dan kaidah, serta hubungan dengan warga masyarakat.29 Selain dari pihak aparat, peradilan juga merupakan elemen penting dari penegakan hukum. Berkenaan dengan peradilan di bidang Hak Kekayaan Intelektual umumnya dan Hak Cipta pada khususnya, yang digunakan adalah pengadilan niaga (Pasal 60 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002). Dasar utama penggunaan pengadilan niaga ini adalah prinsip TRIPs dimana untuk penyelesaian sengketa harus secara cepat dan profesional seperti yang diamanatkan dalam TRIPs. Hal ini berkaitan dengan sifat „‟hak-nya‟‟‟ yang jangka perlingungannya terbatas. Kecepatan penyelesaian ini juga dikaitkan dengan batas waktu proses penyelesaian yang tidak boleh lebih dari 90 hari (Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002). Namun selain menggunakan penyelesaian melalui pengadilan niaga, sengketa perdata juga dapat dilaksanakan melalui sistem arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 130 HIR).

29

Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm. 53

27

Dari kelemahan-kelemahan dan permasalahan yang ada, pada prinsipnya aspek yang penting untuk ditempuh adalah mencoba mewujudkan penegakan hukum secara terpadu mulai dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek, Departemen Kehakiman, serta melibatkan pula perkumpulan para Pencipta, dalam upaya peningkatan efektivitas penindakan terhadap pelanggaran Hak Cipta. Kesimpulannya, citacita hukum harus diperjuangkan terus oleh siapa saja. Jadi walaupun ada perbedaan kepentingan di antara para pihak, namun tujuannya harus tetap satu yaitu mencari keadilan dan kebenaran.

D. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui tingkat penegakan hukum penggunaan karya cipta di kalangan Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang cenderung

mempengaruhi tingkat penegakan hukum penggunaan karya cipta. 3. Untuk mengetahui persepsi di lingkungan Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto terhadap Hak Cipta pada umumnya dan penggunaan karya cipta pada khususnya.

28

E. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap: 1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada

khususnya dan dalam pembaharuan hukum dagang atau bisnis dengan hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Umumnya. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau bahan bandingan bagi peneliti-peneliti di masa yang akan datang.

2. Menunjang Pembangunan a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan kajian bagi pembuat kebijakan dalam perencanaan pembentukan hukum dan pengambilan keputusan. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah dalam rangka pemecahan masalah-masalah praktis yang berkaitan dengan penggunaan karya cipta. 3. Pengembangan Kelembagaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat diajdikan dasar untuk menciptakan kerjasama antar lembaga dalam rangka menuju pada orientasi penegakan terhadap penggunaan karya cipta.

29

F. Metode Penelitian 1. Metode Pendekatan Dalam penelitian ini kajian masalah akan manggunakan metode pendekatan penelitian kuantitatif, sedangkan pendekatan analisisnya dilakukan secara yuridis sosiologis. Oleh karena dalam penelitian ini hukum diartikan sebagai proses-proses sosial dan perilaku sosial. Pendekatan ini dilakukan juga bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor hukum dengan faktor non hukum. 2. Rancangan Penelitian Dalam penelitian ini rancangan penelitian yang digunakan meliputi survei lapangan, studi pustaka, studi peraturan perundangan, dan studi dokumentasi. 3. Spesifikasi Penelitian Penelitian ini lebih bersifat deskriptif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat penegakan hukum dalam

penggunaan karya cipta, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta persepsi kalangan Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto terhadap penggunaan karya cipta tersebut. 4. Lokasi Penelitian Konsentrasi penelitian dilakukan di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan lokasi lainnya sebagai data penunjang atau pendukung.

30

5. Populasi Penelitian Dalam penelitian ini populasi penelitian meliputi dosen-dosen di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, dengan sasaran unit kerjanya meliputi Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, serta Fakultas Peternakan. 6. Teknik Pengambilan Sampel Dalam penelitian ini sampel dari populasi diambil dengan menggunakan teknik „‟simple random sampling’’ , dimana pada masing-masing unit kerja diambil secara acak sebanyak 5% dari jumlah keseluruhan dosen di tiap-tiap fakultas, dengan klasifikasi sebagai berikut: a. Fakultas ekonomi Dengan jumlah dosen sebanyak 144 orang, maka akan diambil sampel sebanyak 7 orang. b. Fakultas Hukum Dengan jumlah dosen sebanyak 90 orang, maka akan diambil sampel sebanyak 4 orang. c. Fakultas Pertanian Dengan jumlah dosen sebanyak 204 orang, maka akan diambil sampel sebanyak 10 orang. d. Fakultas Peternakan Dengan jumlah dosen sebanyak 166 orang, maka akan diambil sampel sebanyak 8 orang.

31

Berdasarkan pengambilan sampel di atas, maka jumlah sampel secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah 29 dosen. Penggunaan teknik pengambilan sampel tersebut di atas didasarkan pada asumsi karakteristik populasi atau ciri-ciri populasi yang bersifat homogen, antara lain: - Semua sampel berstatus sebagai dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto - Semua sampel adalah Pegawai Negeri Sipil Semua sampel tunduk pada aturan-aturan kerja yang ditetapkan oleh Univrsitas Jenderal Soedirman Purwokerto Semua sampel diasumsikan mengetahui penggunaan karya cipta, mengingat bahwa status semua sampel sangat berkaitan dengan karya cipta. 7. Data dan Sumber Data Dalam penelitian ini diperlukan dua jenis data, yakni: a. Data Primer, yaitu data yang bersumber dari hasil angket dan wawancara dengan responden. b. Data Sekunder, yaitu data yang berupa informasi-informasi tertulis yang telah diolah dan bersumber dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, internet, dan sebagainya.

32

8. Metode dan Instrumen Pengambilan Data Dalam penelitian ini metode pengambilan data digunakan beberapa metode, yakni: a. Angket, dengan instrumen yang berupa kuesioner yang ditujukan kepada responden. b. Wawancara atau interview dengan instrumen yang berupa outline interview (pedoman wawancara). c. Data Sekunder, yaitu data yang akan diambil dengan menggunakan metode berupa form dokumentasi. 9. Metode Pengolahan Data Dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan metode coding data, editing data, dan tabulasi data untuk data primer, sedangkan pengolahan data sekunder dilakukan dengan metode reduksi data, display data, dan katagorisasi data. 10. Teknik Penyajian Data Dalam penelitian ini data yang telah diolah akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel-tabel, distribusi frekuensi, serta tabel-tabel silang. Dalam rangka untuk menjawab semua permasalahan. 11. Metode Analisis Dalam penelitian ini data yang telah diolah akan dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif ditujukan pada data-data yang bersifat kuantitatif dan digunakan model analisis statistik sederhana terutama model distribusi frekuensi analisis

33

dan tabel silang analisis. Analisis kualitatif ditujukan kepada data yang bersifat kualitatif dengan model comparative analysis (analisis

perbandingan) dan contemp analysis, sedangkan interpretasi data dilakukan dengan menggunakan metode diskusi dan interpretasi, yakni suatu interpretasi dengan cara mendialogkan antara data di satu pihak dengan teori, doktrin, dan norma hukum di lain pihak. Dengan dialog tersebut maka diasumsikan pengambilan keputusan yang menyimpang sekecil mungkin dapat dihindari.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6962
posted:10/29/2009
language:Indonesian
pages:33