skripsi Hak Kekayaan Intelektual

					BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hasil kerja ratio manusia dengan menggunakan logika yang dituangkan ke dalam suatu karya dan kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas, dapat menjadi suatu gagasan dan ide yang diekspresikan sebagai objek kekayaan intelektual. Gagasan atau ide yang diambil melalui suatu pemikiran secara rasional tersebut tentu saja tidak semua orang dapat dan mampu melakukannya. Oleh sebab itu suatu gagasan yang bermanfaat bagi praktek kehidupan sehari-hari bernilai ekonomis, sehingga perlu diberikan suatu perlindungan dalam hal penggunaannya. Perlindungan gagasan dan ide tersebut dapat dilakukan melalui pemberian suatu hak kepada pemilik gagasan dan ide tersebut untuk menggunakan dan atau menyebarluaskan. Perlindungan gagasan dan ide melalui pemberian suatu hak tersebut dinamakan dengan Hak Kekayaan Intelektual1, dapat disingkat dengan HKI atau dengan akronim HaKI (sebelum tahun 2001 istilah yang dipakai adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual atau dapat disingkat dengan HAKI). Namun menurut M. Djumhana dan R. Djubaedillah2 pada dasarnya yang dilindungi oleh HKI adalah ide atau gagasan yang nantinya diwujudkan dalam suatu bentuk karya intelektualitas, yang bisa dilihat,
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000, istilah „‟Hak Kekayaan Intelektual tanpa „‟Atas‟‟ dapat disingkat dengan HKI 2 M. Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 16
1

2 dibaca, didengar, maupun digunakan secara praktis. Hukum yang mengatur biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam karya tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.3 Hak Atas Kekayaan Intelektual (sekarang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual) merupakan terjemahan resmi dari istilah Intellectual Property Rights (IPR) menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari GBHN 1999-2004. Intellectual Property Rights (IPR) juga dapat diartikan sebagai Hak Milik Intelektual dari istilah Belanda „‟milik intelektuil‟‟ (Intellectuele Eigendomsrecht). Hak Milik Intelektual merupakan terjemahan yang dipakai dalam GBHN 1993 maupun GBHN 1998. Selain itu, Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan bagian dari kekayaan intangible (kekayaan yang tidak berwujud) yaitu kekayaan yang diperoleh dari hasil realisasi suatu ide atau intelektual.4 Mahadi ketika menulis buku tentang Hak Milik Immateril mengatakan, tidak diperoleh keterangan yang jelas tentang asal-usul kata „‟Hak Milik Intelektual‟‟. Kata „‟intelektual‟‟ yang digunakan dalam kalimat tersebut, tidak diketahui ujung pangkalnya.5
3

Hak Kekayaan Intelektual, http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta Tanggal online 27 November

2006 Liliana Sugiharto, Pemanfaatan Hak Cipta secara Tepat dalam Proses Pembelajaran Menggunakan Multimedia, Gloria Juris vol. 4 No. 3-September 2004, hlm. 183 5 OK, Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 9
4

3 Namun dari pendapat Mahadi dalam bukunya tentang Hukum Benda dalam sistem hukum Perdata Nasional, bahwa orang cenderung membagi hak kekayaan menjadi dua bagian, yaitu: 1. Hak absolut, dalam hal ini pihak yang berhak dilindungi terhadap gangguan (inbreuken) dari siapa pun datangnya. Dengan perkatan lain hak absolut merupakan hak yang dapat dipertahankan terhadap semua orang. Dimana hak ini kemudian dibagi lagi menjadi hak benda dan hak absolut lainnya diluar KUHPerdata. Hak absolut lainnya inilah yang di dalamnya termasuk Hak Intelektual. 2. Hak relatif, merupakan hak yang dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja. Pihak yang berhak dilindungi mendapat perlindungan tidak berhadapan dengan siapa saja melainkan dengan orang tertentu yang sudah diketahui sebelumnya. Perlindungan ini semata-mata lahir dan lenyap karena perjanjian (Hukum Perikatan).6 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Intelektual juga merupakan hak yang dilindungi. Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah disebutkan bahwa Hak Cipta adalah benda bergerak dan dapat dialihkan, begitu pula dalam Pasal 40 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek juga menyebutkan hal yang serupa. Sehingga memunculkan konsepsi bahwa Hak Intelektual merupakan hak yang serupa dengan hak milik. Sedangkan untuk pemakaian istilah „‟intelektual‟‟, hal ini disebabkan karena perlindungan hukum terhadap „‟hak‟‟ diberikan atas suatu karya yang lahir dari hasil kerja ratio manusia dengan menggunakan logika yang dituangkan ke dalam suatu karya dan kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Konsepsi ini kemudian diperkuat dengan pendapat dari Racmadi Usman dalam bukunya tentang Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, yang menyatakan bahwa istilah yang lebih tepat dipakai adalah hak milik intelektual

Mahadi, Hukum Benda dalam sistem hukum Perdata Nasional, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 14-17

6

4 karena istilah hak “milik” mempunyai pengertian yang ruang lingkupnya lebih khusus dibandingkan dengan “kekayaan”. Menurut sistem hukum perdata

Indonesia, hukum harta kekayaan itu meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. Intellectual Property Rights merupakan kebendaan immaterial yang juga merupakan objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. Oleh karena itu istilah yang lebih tepat untuk digunakan adalah hak milik inteletual.7 Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia (Universal Declaration of Human Rights-1948), bahwa Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan moral dan materi yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta (‘’Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author’’). Dari pemikiran ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu karya

intelektualitas dapat dilindungi karena memiliki hak alami Perlindungan hak ini dapat dikatakan sama halnya seperti perlindungan hak yang paling hakiki yaitu hak asasi manusia, yang tertuang dalam deklarasi hak asasi manusia sedunia. Secara nalar-nya bahwa suatu karya dapat dipergunakan seluas-luasnya hanya oleh pemiliknya atau oleh orang lain sesuai izin dari pemiliknya, sehingga ini disebut sebagai hak milik dari hasil intelektualitas seseorang dan bernilai ekonomis. Dalam Pasal 7 persetujuan TRIPs disebutkan, bahwa perlindungan dan penegakan HKI bertujuan mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran

7

Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 1

5 teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasilan dan penggunaan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban Indonesia berperan serta dalam kerja sama di bidang HKI dimulai sejak tahun 1950 diikuti dengan penandatanganan konvensi Paris pada tahun 1997 dan selanjutnya Indonesia meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia yang salah satu komponennya adalah TRIPs. Sebagai konsekuensinya Indonesia berkewajiban menaati semua ketentuan yang ada dalam konvensi internasional tersebut, Indonesia setuju untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan TRIPs pada tahun 2000. Namun kenyataannya pada tahun 1989 Indonesia mulai masuk dalam kategori watch list, tingkatan yang paling rendah. Artinya, negara yang masuk dalam daftar ini cukup diawasi karena tingkat pelanggaran HKI. Kemudian pada tahun 2003 berangsur menjadi kategori priority watch list, pada tingkat ini pelanggaran terhadap HKI tergolong berat, sehingga perlu diprioritaskan pengawasannya. Lain dari pada itu, usaha Indonesia untuk masuk dalam kancah internasional melalui penegakan HKI telah dimulai sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang walaupun secara substantif materi peraturan perundang-undangan pada masa Hindia Belanda tidak dengan mudah begitu saja digantikan tetapi dengan adanya tekad dan tuntutan rakyat maka dibentuklah peraturan yang sesuai dengan jiwa bangsa. Dengan demikian peraturan yang ada pada zaman Hindia Belanda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dirubah dengan peraturan produk dalam negeri yang juga telah mengalami berbagai

6 revisi hingga saat ini. Dalam sistem hukum di Indonesia khususnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual hingga saat ini telah disahkan berbagai peraturan, misalnya Undangundang pokok mengenai hak kekayaan intelektual, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Varietas Tanaman. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

7. Undang-undang No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 8. Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Dan berbagai produk peraturan lain dibidang HKI dan bidang terkait lainnya. Dengan dirubahnya berbagai peraturan produk barat maka terlihat bahwa konstruksi sistem hukum Barat dirasa kurang cocok bagi bangsa Indonesia, apalagi di Indonesia telah ada hukum adat yang dulunya memang tidak dapat diberlakukan karena Indonesia adalah negara jajahan, tetapi untuk saat ini Indonesia telah bebas dalam menentukan arah, tujuan, dan pandangan bangsa. Ahmad Ube dalam makalahnya menyebutkan bahwa pembentukan identitas hukum nasional suatu negara dilandasi oleh: 1. Alasan politik, dilandaskan pada pemikiran bahwa suatu negara merdeka

7 harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional dan demi kebanggaan nasional. 2. Alasan sosiologis, menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilainilai budaya suatu bangsa. 3. Alasan praktis, bersumber dari antara lain pada kenyataan bahwa biasanya negara bekas jajahan mewarisi hukum penjajahnya dengan bahasa aslinya. Namun kemudian hari, bahasa itu tidak lagi dipahami oleh generasi muda di negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini disebabkan karena negara yang baru merdeka itu, menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa nasional, sehingga bahasa negara penjajahnya hanya dimiliki dan dipahami oleh generasi yang mengalami penjajahan.8 Telah diakui bahwa banyak aspek dari hukum Barat yang kurang sesuai dengan hukum Adat di Indonesia, begitu pula dengan adanya perlindungan HKI di Indonesia. Perbedaan dua sistem hukum ini terletak pada prinsip universal yang melekat dan ada dalam hukum Adat, dimana hukum ini lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan perseorangan. Bagi hukum Adat makin banyak karya seseorang ditiru dan dipakai oleh pihak lain, maka akan semakin baik pula bagi pemilik karyanya. Sebab disini lebih ditonjolkan adanya prinsip bahwa semakin banyak yang memakai suatu karya maka semakin akan dikenal pemilik karya, dan akan semakin berguna pula karyanya bagi penggunaannya. Dengan perkataan lain inilah yang menyebabkan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia masih kurang, sehingga membuka peluang bagi para penikmat karya-karya intelektualitas untuk mengeksploitasi suatu karya secara bebas dan seluas-luasnya. Di Indonesia angka pembajakan juga masih sangat tinggi. Selain hal yang berpengaruh di atas, kesadaran masyarakat Indonesia yang kurang sebagai pengguna

Ahmad Ubbe-Media HaKI, identitas hukum nasional dalam perspektif reformasi hukum Lokakarya Penguatan Peran Kelembagaan Sosial , BPHN Dept.Kehakiman dan HAM, 8-10 Desember 2003

8

8 suatu karya juga berpengaruh bagi terlaksananya perlindungan hak kekayaan intelektual dengan sebaik-baiknya. Menurut data yang ada, untuk tingkat ASEAN, kesadaran masyarakat Indonesia untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya kurang dari 10 %.9 Oleh karena itu diperlukan adanya sistem sosialisasi yang menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat Indonesia, karena Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang dapat dijangkau dengan mudah dan ada pula yang sulit untuk dijangkau. Achmad Zen menyebutkan dalam makalahnya, bahwa program sosialisasi HaKI adalah untuk menumbuhkan sikap tanggap terhadap tanda-tanda perubahan dan kesadaran akan pengaruh HaKI pada kehidupan sehari-hari, oleh sebab itu keberhasilan sistem HaKI hanya bisa dilakukan bersama-sama dengan anggota masyarakat. Jadi sosialisasi ini merupakan elemen sentral dalam keberhasilan sistem HaKI.10 Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hasil karya intelektualitas yang dianggap sebagai suatu maha karya yang hanya ada pada golongan tertentu saja, sehingga kebanyakan orang menganggap bahwa hukum hak atas kekayaan intelektual hanya berlaku bagi kalangan pembuat dan pemiliknya saja. Namun sesungguhnya yang lebih berperan disini adalah para penggunanya, karena hak ini diberikan adalah untuk menghindari adanya eksploitasi suatu karya yang seluas-luasnya dan sebebasbebasnya. Dalam Kompilasi Undang-undang Hak Cipta Paten dan Merek disebutkan, bahwa HaKI lazimnya mencakup dua objek, yaitu Hak Cipta (dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, atau Copyrights dan Neighbouring Rights) dan Hak
Waluyo-Media HaKI, Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi-Dirjen HKI, jakarta, 2004, hlm. 14 10 Achmad Zen-News Letter, Menyambut Millenium III TRIPs, Dimensi Baru HaKI dan Kesiapan Kita-Yayasan PPH, Jakarta, 1999, hlm. 2
9

9 Milik Industrial (Industrial Property Rights) yang mencakup Paten, Paten sederhana (utility models), desain industri, merek, dan rahasia dagang, serta varietas tanaman baru.11 Hak cipta yang merupakan cabang dari HaKI adalah merupakan hak untuk mencipta atau hak yang berhubungan dengan pencipta.12 Istilah hak cipta berasal dari negara common law, yakni copyrights atau negara Eropa dikenal dengan droit d’aueteur dan di Jerman dikenal sebagai unheberecht.13. Dalam pengaturannya hak cipta telah melalui beberapa kali perubahan, yaitu mengenai peraturan-peraturan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Auteurswet dalam Stb. No. 600 Tahun 1912 tentang Hak Cipta) dicabut melalui Undang-undang No. 6 Tahun 1982 kemudian secara berturutturut direvisi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002.14 Perlindungan hak cipta merupakan keseluruhan hal yang berkaitan dengan pembuatan suatu karya melalui pola pikir intelektual dan rasio yang harus benarbenar merupakan hasil ciptaanya, ditinjau dari segi penggunaan suatu karya tersebut oleh pihak lain sesuai dengan izin dari pemilik atau pembuatnya. Salah satu pokok permasalahan di Indonesia yang menjadi sorotan dunia adalah lemahnya penegakan hukum. Hal ini penting karena perlindungan hukum terhadap pemegang hak kekayaan intelektual tidak akan ada artinya tanpa penegakan hukum.

Kompilasi Undang-undang HCPM dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang HaKI, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002:xxiv 12 Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 6 13 Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 1 14 OK Saidin, Op.cit, hlm. 2

11

10 Pada era globalisasi sekarang ini, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, kebutuhan masyarakat juga semakin bertambah dan seakan tidak ada habisnya. Kini teknologi merupakan suatu sarana yang merambah hampir ke seluruh sektor kehidupan. Mulai dari dunia pendidikan, hiburan, perdagangan, dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Misalnya saja cyberspace (dunia virtual) yang menyediakan layanan berupa interconnection networking (internet). Internet menawarkan kemampuan berkomunikasi secara elektronik dengan cara yang cepat, murah, membuka cakrawala komunikasi yang baru, serta memberikan kemungkinan dan kemudahan untuk mencari dan mengakses berbagai informasi yang diperlukan. Beberapa contoh keunggulan dari pemakaian internet adalah: 1. Efisiensi, internet menawarkan kemudahan dalam pencarian data hanya dengan menetukan topik bahasan yang ingin diketahui dan hanya memakan waktu yang tidak begitu lama. 2. Tanpa batas (without boundary), penjelajahan melalui jaringan internet tidak mengenal batas wilayah maupun kenegaraan. Sesuai dengan namanya WWW yaitu World Wide Web, jaringan internet adalah selebar dunia kita. 3. Terbuka selama 24jam (24 huors Online), kapan pun dikehendaki penjelajahan dunia virtual dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai keperluan. 4. Interaktif, topik bahasan yang sulit dapat dipahami secara lebih mendalam melalui fasilitas interaktif (tanya jawab) yang disediakan beberapa situs di internet. 5. Terjalin dalam sekejap (Hyperlink), informasi yang tersaji dalam jaringn internet umumnya berbentuk hyperlink yang berarti pengunjung suatu situs dapat meloncat dari satu informasi ke informasi yang lain baik ada kaitannya langsung maupun yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali.15 Dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan, kini banyak warga masyarakat mulai mengakses jaringan internet, yang digunakan untuk kepentingan pendidikan, perdagangan, atau hiburan semata. Pemerintah pun mulai
Johnny Ibrahim, Toeri dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya, 2006, hlm. 323-325
15

11 menggalakkan proses perpajakan melalui jaringan internet yang dianggap akan mempermudah dan memperlancar wajib pajak dalam bertransaksi. Contoh lainnya terkait dengan dunia hiburan, mulanya orang hanya bisa menikmati seni pertunjukan berupa tonil (opera). Namun seiring dengan perkembangan teknologi, film menjadi salah satu alternatif hiburan yang dapat dinikmati mulai dari fasilitas layar tancap, bioskop, dan kemudian berangsur-beralih ke produk media optikal. Tidak hanya terbatas pada karya seni audiovisual (yang merupakan perpaduan antara seni peran dan suara), produk media optikal juga merambah ke dalam dunia tarik suara. Masyarakat kini dapat menikmati berbagai lagu atau musik yang dikemas melalui teknologi LD (Laser Disc), VCD (Video Compact Disc), dan DVD (Digital Video Disc). Bahkan dengan adanya fasilitas teknologi terbaru yang berupa flash disk atau pun music player berupa MP3 dan MP4, orang dapat dengan mudah men-download (mengambil copy) lagu-lagu yang diminatinya atau menghapusnya dan digantikan dengan lagu yang lainnya. Kendati ada berbagai kemudahan yang telah ditawarkan oleh kemajuan di bidang teknologi ini, namun tidak selamanya membawa dampak positif. Animo atau antusiasme masyarakat terhadap teknologi mendorong para pelaku dunia usaha untuk dapat mencari keuntungan dengan memanfaatkan tingkat daya beli masyarakat, pengetahuan akan aturan yang ada, dan hasrat untuk memenuhi kebutuhan akan hiburan. Dari sinilah kemudian muncul berbagai pelanggaran Hak Cipta. Bentuk dan jenis pelanggaran Hak Cipta pada dasarnya sangat beragam, hal ini disebabkan oleh objek-objek ciptaan yang sangat banyak. Namun yang sering kali terjadi adalah

12 pembajakan buku-buku, karya tulis yang diterbitkan atau karya tulis lainnya, produk media optikal, lagu atau musik, sinematografi, piranti lunak (soft ware) dan lain sebagainya. Fenomena penggunaan barang bajakan ini tentunya sudah tidak asing lagi didengar, begitu pula di wilayah Purwokerto pada umumnya dan di kalangan civitas akademika Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada khususnya. Banyak orang yang lebih memilih membeli buku-buku bajakan yang memang harganya lebih murah, CD/VCD bajakan yang tentunya bila dibandingkan dengan harga aslinya bisa berkali-kali lipat, penggunaan soft ware tanpa memiliki izin (lisensi) yang jelas, dan sebagainya. Selain itu ada juga sebagian orang yang mencantumkan hasil karya tulis orang lain yang telah diterbitkan atau karya tulis lainnya, tanpa menyebutkan sumbernya (kutipan). Hal seperti ini sering terjadi karena memang ada pihak yang memfasilitasi (penjual) dan cara mendapatkannya pun tidak sulit. Sebagai contoh para pedagang buku di Yogyakarta, pedagang kaki lima di Purwokerto yang menjual kepingan VCD/CD, bahkan mal-mal di Yogyakarta yang menyediakan berbagai macam soft ware yang tidak resmi. Didukung pula adanya faktor pengetahuan masyarakat yang kurang akan hukumnya, faktor ekonomi, persepsi masyarakat, kemauan untuk menaati aturan, keikutsertaan aparat penegak hukumnya, dan sebagainya. Dalam pengaturan sanksinya pun dirasa masih kurang menjamah para pengguna Karya Cipta, misalnya pada Pasal 72 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta hanya disebutkan adanya sanksi bagi pelaku pembajakan. Alhasil

13 sanksi yang diterapkan bagi para penikmat suatu karya cipta hanyalah sanksi moral saja, di sinilah kemudian diperlukan adanya kegunaan adil dan itikad baik dalam pemakaian suatu karya cipta. Padahal yang menjadi sasaran utama dari perlindungan Hak Cipta adalah „‟penggunaan atau pemakaian‟‟ hasil karya cipta yang diakukan hanya dengan izin dari pemiliknya, sehingga muncul kesadaran dari masyarakat untuk tidak menggunakan hasil bajakan. Para pelaku usaha pun akan enggan membuat barang bajakan apabila konsumen (masyarakat) lebih memilih produk aslinya, karena para pelaku usaha di sini hanyalah berusaha melayani animo,

keinginan, dan kebutuhan konsumennya disamping turut mengambil keuntungan. Pada intinya semua itu terjadi karena penegakan hukumnya masih kurang berfungsi atau kurang kokoh. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk kadamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu di pandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. 16 Dari pendapat tersebut dapat dianggap bahwa faktor-faktor yang ada di dalam masyarakatlah yang nantinya akan mempengaruhi penegakan hukum, antara lain faktor pendidikan atau pengetahuan masyarakat akan hukum karena hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, kedisiplinan terhadap hukum karena hukum diartikan sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, sikap atau pola perilaku yang pantas karena hukum diartikan sebagai norma atau kaidah. Adapun setiap kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga sering kali dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya sanksi

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 28

16

14 hukum, keadaan terapaksa, sikap tindak ataupun faktor-faktor lain yang mempengaruhi seseorang menegakkan hukum. Adakalanya penegakan hukum terhadap penggunaan suatu Karya Cipta ini dipengaruhi oleh pendapatan, karena penegakan hukum ini bersinggungan dengan suatu Karya Cipta yang sudah tentu memiliki nilai ekonomis. Sehingga kembali lagi kepada masyarakatnya bagaimana usahanya untuk menaati hukum, hal ini bukan berarti lepas dari faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat tersebut. Perguruan tinggi merupakan salah satu sarana efektif penyaluran pendidikan dan pengetahuan, khususnya di bidang kekayaan intelektual. Sehingga penguasaan akan hal-hal yang berkaitan tentang hak cipta di kalangan civitas akademika Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto sangatlah berarti., hal ini sejalan dengan peningkatan kreativitas penciptaan suatu karya. Tidak berhenti sampai taraf pemahaman, penerapan dan pelaksanaannya pun harus diwujudkan. Usaha ini tentunya akan berpengaruh bagi masyarakat luas dan perlindungan terhadap semua pihak pun akan tercapai. Menurut J Fischer yang disitir oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, beberapa fungsi Perguruan Tinggi di dalam masyarakat, adalah: 1. Sebagai salah satu lembaga yang merupakan pelopor perubahan. 2. Sebagai salah satu lembaga yang merupakan sarana untuk mengadakan mobilitas sosial. 3. Sebagai salah satu lembaga, dimana proses sosialisasi langsung secara formal. 4. Sebagai tempat dimana terjadi proses akulturasi. 5. Salah satu pusat pendidikan elite mendatang.17

17

Soerjono Soekanto, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, PT Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 14

15 Para Dosen di Perguruan Tinggi (khususnya Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto) diambil sebagai unsur populasi yang diteliti, karena melihat kedudukan Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Oleh karena itu Dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang strategis. Jadi di satu pihak berfungsi untuk menjalankan sosialisasi dan di lain pihak fungsinya adalah sebagai pelopor perubahan, sehingga bersama-sama masyarakat mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Berdasarkan uraian di atas, maka sampailah pada satu pokok permasalahan yang layak untuk dikaji yaitu tentang: ‘’Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Karya Cipta Di Kalangan Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto’’ Pokok permasalahan tersebut diambil oleh penulis karena melihat bahwa hukum yang mencakup permasalahan di atas merupakan tata hukum yang terutama mengatur masalah-masalah non-spiritual atau netral, serta di dalam permasalahan tersebut akan tampak hubungan antara struktur yuridis kehidupan dengan sistem hukum yang ada. Penelitian ini dicapai dengan terlebih dahulu membandingkan penelitian-penelitian lainnya tentang Hak Cipta. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menunjukkan originalitas karena kajian-kajian terhadap suatu karya cipta selama ini hanya dilakukan secara doktrinal atau normatifnya saja. Inilah yang membedakan penelitian

16 ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini lebih berorientasi pada kajian yang sosiologis atau empiris.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah tingkat penegakan hukum terhadap penggunaan karya cipta di kalangan Dosen Universitas Jenderal Sodirman Purwokerto? 2. Bagaimana pengaruh faktor pendidikan, pendapatan dan sikap terhadap penegakan hukum dalam penggunaan suatu karya cipta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui tingkat penegakan hukum terhadap penggunaan karya cipta di kalangan Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. 2. Untuk mengetahui pengaruh faktor pendidikan, pendapatan dan sikap terhadap penegakan hukum dalam penggunaan suatu karya cipta.

17 D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap: 1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada khususnya dan dalam pembaharuan hukum dagang atau bisnis dengan hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Umumnya. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau bahan bandingan bagi peneliti-peneliti di masa yang akan datang. 2. Menunjang Pembangunan a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan kajian bagi pembuat kebijakan dalam perencanaan pembentukan hukum dan pengambilan keputusan. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah dalam rangka pemecahan masalah-masalah praktis yang berkaitan dengan penggunaan karya cipta. 3. Pengembangan Kelembagaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat diajdikan dasar untuk menciptakan kerjasama antar lembaga dalam rangka menuju pada orientasi penegakan terhadap penggunaan karya cipta.

18 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual Pemikiran mengenai perlunya perlindungan terhadap hasil karya intelektual sebenarnya telah ada dan diperoleh sejak lahirnya Revolusi Industri di Perancis. Revolusi ini merupakan suatu kemajuan bagi sistem pengaturan hak atas kebendaan dalam hukum perdata. Pemikiran ini juga dilandasi oleh perkembangan zaman yang memungkinkan adanya kerjasama internasional yang melahirkan perdagangan antar negara. Hal itulah yang kemudian melahirkan konsep perlunya suatu ketentuan yang bersifat internasional yang dapat melindungi kreativitas manusia tersebut. Konsepsi ini pertama kali dituangkan dengan disahkannya Paris Convention or the Protecion of Industrial Property yakni pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris (Perancis), dinamakan pula dengan The Paris Union atau Paris Convention (Konvensi Paris). Konvensi ini telah diratifikasi oleh 108 negara sampai dengan Januari 1993. Adapun hal yang diatur dalam konvensi ini adalah Industrial Property (Hak Milik Perindustrian), yang meliputi Inventions atau Patents (hak penemuan atau paten), Utility Models (model racang bangun), Industrial Designs (desain industri), Trademarks (merek dagang), trade names (nama dagang), dan unfair competition (persaingan curang). Kemudian pada tahun 1886 disahkan Berne Covention for the Protection of Literary and Artistic Works, yang telah diratifikasi oleh 95 negara

19 sampai dengan Januari 1993. Konvensi ini dinamakan pula dengan The Berne Union atau Berne Convention (Konvensi Bern). Perlindungan yang diberikan merupakan perlindungan atas Copyright (Hak Cipta), yang meliputi literary and artistic works (karya seni dan kesusasteraan) serta semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusasteraan, kesenian dan ilmu pengetahuan. Kedua bidang pengaturan inilah yang kemudian dikelompokkan dalam Intellectual PropertyRights. Untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak milik perindustrian dan hak cipta tersebut, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) membentuk kelembagaan internasional yang diberi nama World Intellectual Property

Organization (WIPO) pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm. Pembentukan lembaga ini didasarkan atas Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Adapun tugas-tugas WIPO dalam bidang HaKI, antara lain: a. Mengurus kerja sama administrasi pembentukan perjanjian atau traktat internasional dalam rangka perlindungan hak kekayaan intelektual. b. Mengembangkan dan melindungi hak kekayaan intelektual di seluruh dunia. c. Mengadakan kerja sama dengan organisasi internasional lainnya, mendorong dibentuknya perjanjian atau traktat internasional yang baru dan memodernisasi legislasi nasional, memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang, mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi, serta mengembangkan kerja sama administratif di antara negaranegara anggota. 18 Indonesia meratifikasi Convention Establishing the World Intellectual Property Organization dan Paris Convention dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. Sedangkan Berne Convention diratifikasi dengan Keputusan Presiden
18

Rachmadi Usman, Op.cit, hlm. 4-5

20 Nomor 18 Tahun 1997. Dengan diratifikasinya berbagai konvensi internasional oleh pemerintah Indonesia, maka berlakulah seluruh ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut dan Indonesia berkewajiban untuk mentaatinya. Istilah Intellectual Property Rights pun kemudian disadur dan dialihbahasakan menjadi istilah Indonesia. Seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, Intellectual Property Rights diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah. Istilah tersebut yaitu, Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual. Perbedaan istilah tersebut terletak pada penerjemahan kata „‟property‟‟, yang bisa diartikan „‟kekayaan‟‟ dan „‟milik‟‟. Menurut Abdulkadir Muhammad, berbicara tentang kekayaan selalu tidak lepas dari milik, dan begitu juga sebaliknya. Dengan demikian terjemahan Intellectual Property Rights menjadi Hak Milik Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual adalah tidak ada bedanya, dalam arti hanya berbeda pada suku katanya. Jadi penggunaan terjemahan hak „‟Milik‟‟ atau hak „‟Kekayaan‟‟ itu terserah pada pendapat masing-masing pihak.19 Untuk mengetahui arti dari istilah Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri, dapat dilihat pada pendapat para pakar di bawah ini: David Bainbridge yang disitir oleh M. Djumhana dan R. Djubaedillah, menyatakan; “intellectual property is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect. The term intellectual preperty seem to be the best availableto cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour” dari uraian diatas kita dapat menyimpulkan bahwa hak milik intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan karya
Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1
19

21 intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.20 Rachmadi Usman pun berpendapat, bahwa HaKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konsep harta kekayaan setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak milik. Dari pengertian ini, istilah milik lebih menunjuk kepada hak seseorang atas suatu benda secara konkret dan bukan menunjuk pada suatu harta kekayaan yang sangat luas. HaKI lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak milik karena hak milik itu sendiri merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya. Dengan demikian, pemilik berhak menikmati dan menguasai sepenuhnya dengan sebebas-bebasnya. Hak milik itu terjemahan dari eigendomsrecht dalam bahasa Belanda dan right of porperty dalam bahasa Inggris, yang menunjuk pada hak yang paling kuat atau sempurna. Karena itu, sebaiknya dalam perundangundangan Indonesia digunakan istilah Hak atas Kepemilikan Intelektual sebagai terjemahan dari Intellectual Property Rights tersebut, karena disamping menunjukkan pengertian yang lebih konkret, juga sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia yang menerapkan istilah milik atas benda yang dipunyai seseorang (Ahmad M. Ramli, 2000:24). 21 Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, HKI adalah kekayaan bagi pemiliknya sehingga kekayaan tersebut dapat dialihkan pemanfaatan/penggunaannya, kepada pihak lain sehinggan pihak lain itu memperoleh manfaat dari HKI tersebut. Hak pemanfaatan/penggunaan ini disebut hak yang diperoleh karena izin (lisensi) dari pemliknya.22 Walaupun perbedaan pada pemakaian kata „‟milik‟‟ atau „‟kekayaan‟‟ tidaklah berpengaruh banyak terhadap pengartian istilahnya, namun hal ini masih terus menjadi perdebatan. Ada yang cenderung mengggunakan istilah hak milik intelektual, dan sebagian lagi bertahan untuk menggunakan istilah hak kekayaan intelektual. Sebenarnya jika dikaji ulang, maka Hak Kekayaan atau Milik Intelektual
20 21

M. Djumhana dan R. Djubaedillah, Loc.cit Rachmadi Usman, Op.cit, hlm. 2 22 Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hlm. 2-3

22 muaranya adalah satu yaitu hasil karya intelektualitas (hak intelektual). Hanya saja proses berpikirnya berbeda, yaitu pada penterjemahan kata Property. Nantinya hak intelektual ini akan dirumuskan ke dalam konsep kekayaan atau milik, inilah letak perbedaannya. Mengesampingkan perdebatan mengenai penterjemahan istilah Intellectual Property Rights, HKI sesungguhnya merupakan bentuk nyata dari hasil karya kemampuan intelektual di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dari bidang-bidang tersebut kemudian dapat dikelompokkan lagi mejadi beberapa cabang. Adapun cabang-cabang dari HKI adalah sebagai berikut: a. Hak Cipta (Copy Rights). Hak Cipta kemudian diklasifikasi lagi menjadi; 1) Hak cipta itu sendiri. Meliputi karya cipta dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, termasuk kombinasi dari karya-karya cipta tersebut. 2) Hak terkait (neighbouring rights). b. Hak Milik Perindustrian atau Hak Kekayan Industri (Industrial Property Rights). Berdasarkan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization Hak Kekayaan Industri dapat diklasifikasikan lagi menjadi; 1) Patent (Paten). 2) Utility Models (Model dan Rancang Bangun) atau paten sederhana (simple patent).

23 3) Industrial Design (Desain Industri). 4) Trade Merk (Merk Dagang). 5) Trade Names (Nama Niaga atau Nama Dagang). 6) Indication of Source or Appelation of Origin (sumber tanda atau sebutan asal). Dalam sistem hukum Anglo Saxon, pengklasifikasian Hak Kekayaan Indusri disamping yang tersebut di atas ditambah lagi dengan Trade Secrets (Rahasia Dagang), Service Mark (Nama Usaha) serta Unfair Competition Pretection (Perlindungan terhadap Persaingan tidak sehat). WTO/TRIPs pun menambahkan dua klasifikasi lagi, yaitu Perlindungan New Varietas of Plants Pretection (varietas Baru Tanaman) dan Integrated Circuits (rangkaian elektronika terpadu). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, yaitu seperti yang tertuang dalam Buku II Bab Kesatu Bagian Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Salah satu kategorinya adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak yang termasuk di dalamnya „‟hak‟‟. Pasal 499 KUHPerdata menyebutkan, bahwa menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Oleh karena itu „‟Hak‟‟ Kekayaan Intelektual juga masuk dalam kategori barang, sehingga perlu dilindungi oleh hukum (dapat pula disebut dengan Hak „‟Milik‟‟ Intelektual). Namun dalam hal ini tidak seutuhnya HKI diartikan sebagai „‟barang‟‟ (Pasal 499), karena Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang sifatnya immateril (tidak berwujud) sehingga tidak ada hak menguasai seperti

24 dalam pengertian „‟benda‟‟ (Pasal 499). Inilah yang kemudian memperkuat arti penting perlindungan HKI, karena bila „‟hak‟‟ ini menyebar ke masyarakat maka sudah tidak bisa dikontrol Sebagai hak yang dapat dikuasai oleh hak milik (barang), Hak Kekayaan Intelektual tentunya dapat dimanfaatkan. Pasal 570 KUHPerdata menyebutkan, Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang, atau peraturan umum yang di tetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Dari ketentuan Pasal 570 KUHPerdata tersebut Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah menarik kesimpulan, bahwa setiap hak milik mempunyai unsur: a. Kemampuan untuk menikmati atas benda, atau hak yang menjadi objek hak milik tersebut. b. Kemampuan untuk mengawasi atau menguasai benda yang menjadi objek hak milik itu, misalnya untuk mengalihkan hak milik itu kepada orang lain atau memusnahkannya.23 Disamping pemanfaatan terhadap „‟Hak‟‟ Kekayaan Intelektual, hukum juga mengatur tentang pembatasan Hak Kekayaan Intelektual. Pembatasan ini berupa pembatasan oleh undang-undang, norma kesopanan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

23

M. Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.cit, hlm. 25

25 Pemilik pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya dan memberikan isi yang dikehendakinya sendiri pada hubungan hukumnya, namun dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu mengalami perubahan. Misalnya pembatasan berupa lisensi wajib, pengambilalihan oleh negara, kreasi penciptaan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.24 Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang dapat dimanfaatkan secara bebas oleh pemiliknya. Oleh karena itu untuk membatasi penonjolan kepentingan perorangan, hukum juga memberikan jaminan akan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakatnya. Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan, dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem Hak Milik Intelektual berdasarkan pada prinsip: a. Prinsip keadilan (the principle of natura justice) Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang kita sebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu, adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri si penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan fihak lain untuk melakukan (commision), atau tidak melakukan (ommision) sesuatu perbuatan. a. Prinsip ekonomi (the economic argument) Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.
24

M. Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.cit, hlm. 18

26 dengan demikian hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalty, dan technical fee. b. Prinsip kebudayaan (the cultural argument) Kita mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakekatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan kosepsi demikian maka pertumbuhan, dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. c. Prinsip sosial (the social argument) Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau persekutuan, atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberikan, dan diakui oleh hukum. Oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan ataupun kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.25

2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Konvensi Paris dan Konvensi Bern merupakan pengaturan di bidang HKI yang pertama kali di dunia internasional, namun ketentuan yang ada di dalamnya hanyalah merupakan aturan umum yang berfungsi sebagai payung bagi perlindungan HKI. Sehingga hal ini perlu ditindak lanjuti oleh masing-masing anggota yang meratifikasi konvensi ini. Berbagai perjanjian internasional pun lahir sebagai tindak
25

M. Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.cit, hlm. 20-22

27 lanjut dari konvensi tersebut, antara lain: a. Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods (1891). b. Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol (1981). c. Patent Cooperative Treaty (PCT) (1970). d. Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganismes for the purpose of Patent Prosedure (1977). e. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1891). f. Protocal Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1989). g. Lisbon Agreement for the Protection of Apellations of Origin and their International Registration (1958). h. Hague Agreement concerning the International Deposit of Industrial designs (1925). i. Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification (1971). j. Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purpose of the Registration of Marks (1957). k. Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs (1968). l. Vienna Agreement Establishing an International Classification of the

28 Figurative Elements of Marks (1973). m. Internarional Convention for the Protection of New variets of plants (1977). n. Treaty on the intellectual property in Respect of Intergrated Circuits (1989). o. Rome Convention for the Protection of Performers, producers of Phonograms and Broadcasting Organization (1961). p. Genewa Convention for the Protection of the producers of phonograms Againts Unauthorized Duplications of their phonograms (1971). q. Brussels Convention Relating to the Distributionof Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite (1974). r. Film Register Treaty (Treaty on the International Regiatration of Audiovisual Works (1989). Sebagai langkah untuk menindak lanjuti, pemerintah Indonesia pada tanggal 7 Mei 1997 telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional melalui: a. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 241979 tentang Pengesahan Paris convention for the Protection of Industrial Property and convention Establishing the World Intellectual Property Organization. b. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) an Regulations under the PCT. c. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty (TLT).

29 d. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Bern

Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. e. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty. Pengaturan HKI dalam peraturan perundang-undanganya di Indonesia untuk pertama kali dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (disebut juga dengan Undang-Undang merek). Undang-Undang merek ini merupakan Undang-undang pengganti Reglement Industriele Eigendom 1912 yang termuat dalam Staatsblad Tahun 1913 Nomor 214. Selanjutnya sebagai penyempurna, Undang-undang ini berturut-turut mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pada tahun 2000, sebelum lahirnya undang-undang revisi dari Undang –Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pengaturan terhadap penemu teknologi atau invensi diatur dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-undang tentang Paten dan pelaksanaan Paten pun telah berjalan, namun dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang Paten-lama

30 tersebut dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Perubahan ini juga dilandasi oleh alasan belum tertampungnya beberapa aspek Agreement on

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (selajutnya disebut TRIPs) dalam pengaturan Undang-undang Paten sebelumnya. Di bidang hak Cipta, pengaturan di dalam undang-undang juga mengalami beberapa revisi. Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, hingga pada tanggal 29 juli 2002 dirumuskan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang sampai kini masih berlaku. Pengaturan dalam perundang-undangan tersebut merupakan pengganti dari

Auteurswet 1912 sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1912 Nomor 600.

3. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas hasil karya kemampuan intelektual yang telah dilindungi. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, pemerintah telah membentuk berbagai peraturan perundangundangan dan peraturan lainnya. Hal ini merupakan langkah teknis bagi perumusan Hak Kekayaan Intelektual secara resmi. Perlindungan hukum merupakan upaya

penghormatan dan penghargaan bagi pihak-pihak yang berkenaan secara langsung maupun tidak langsung dengan karya intelektual. Tidak hanya sebatas penghormatan dan penghargaan, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ke dalam hukum juga merupakan upaya pencegah terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

31 terhadap orang yang tidak berhak. Menurut Abdulkadir Muhammad, perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berkut: a. Subjek perlindungan Subjek yang dimaksud adalah pihak-pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggar hukum. b. Objek perlindungan Obje yang dimaksud adalah ssemua jenis Hak Kekayaa Intelektual yang diatur ileh undang-undang, seperti Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman. c. Pendaftaran perlindungan Hak Kekeyaan Intelektual yang dilindungi hanyalah yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undangundang mengatur lain, seperti Hak Cipta boleh tidak didaftarkan menurut Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. d. Jangka waktu perlindungan Jangka waktu yang dimaksud adalah lamanya Hak Kekayaan Intelektual itu dilindungi oleh undang-undang. e. Tindakan hukum perlindungan Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, maka pelanggar harus dihukum, baik secara pidana maupun perdata.26 Adapun upaya perlindungan hukum adalah terdiri dari upaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (sesuai dengan undang-undang), penentuan masa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, serta penindakan dan pemulihan terhadap adanya pelanggaran Hak kekayaan Intelektual. Pendaftaran suatu karya menjadi Hak Kekayaan Intelektual merupakan perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum, sehingga akan memudahkan langkah-langkah penindakannya. Oleh karena itu, dalam pengaturan Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia menggunakan sistem konstitutif (first to file
26

Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hlm. 144-145

32 system). Sistem ini digunakan oleh Undang-Undang Paten dan Merek, sehingga untuk mendapatkan perlindungan hanya dapat dilakukan apabila karya seseorang telah didaftarkan. Pengecualian sistem ini terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dalam undang-undang ini yang digunakan adalah sistem deklaratif (first to use), yaitu perlindungan hukum terhadap pemakai atau penegang pertama suatu karya cipta. Dalam hal ini pendaftaran suatu Ciptaan bukalah suatu keharusan bagi Pencipta atau pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindunga suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran . dengan perkataan lain, suatu Ciptaan baik yang terdafar maupun yang tidak terdaftar tetap dilindungi (Penjelasan Pasal 35 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Penindakan dan pemulihan terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual merupakan langkah yang dapat diambil oleh Pemegang atau Pemilik suatu karya apabila merasa dirugikan atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Penindakan dan pemulihan ini dapat dilakukan melalui gugatan secara perdata atau tuntutan secara pidana. Gugatan secara perdata berupa; ganti kerugian, penghentian perbuatan pelanggaran, serta penyitaan barang hasil pelanggaran untuk dimusnahkan. Sedangkan tuntutan secara pidana dapat berupa; tuntutan atas hukuman pidana paling lama tujuh tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), serta tuntutan untuk merampas barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan. Selain gugatan secara perdata dan tuntutan secara pidana, tindakan secara administratif juga dapat dilakukan dalam upaya penindakan dan pemulihan Hak Kekayaan Intelektual.

33 Upaya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual bukanlah merupakan suatu hal yang muncul begitu saja, namun upaya ini merupakan kewajiban bagi pemerintah Indonesia sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam pergaulan di dunia internasional. Selain itu, upaya perlindungan pun diambil karena berbagai alasan dan pertimbangan. Alasan dan pertimbangan yang melandasi adanya upaya perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual salah satunya adalah karena karya intelektual merupakan suatu karya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Karya intelektual telah memberi banyak hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari bidang pendidikan, teknologi, komunikasi dan transportasi, sampai pada dunia hiburan. Alasan dan pertimbangan adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, selain yang tersebut di atas, juga dikarenakan adanya manfaat yang dapat diambil dari sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ini. Manfaat perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dapat dilihat dari berbagai sudut kepentingan, yaitu: a. Bagi para penghasi karya intelektual, guna melindungi investasi dalam bentuk waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dicurahkan dalam menghasilkan karya intelektual agar mereka dapat menikmati pendapatan ekonomis atau keuntungan komersialisasi hasil karya intelektualnya. b. Bagi para pelaku usaha, dapat dimanfaatkan sebagai alat membangun daya kompetisi usaha. c. Bagi masyarakat luas, secara tidak langsung mereka mendapatkan manfaat berupa tersediannya produk-produk yang lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih kompetitif dari berbagai hasil inovasi yang diproduksi oleh para pelaku usaha tersebut. d. Bagi negara, secara tidak langsung perlindungan karya intelektual dapat menstimulasi lahirnya atau terjadinya alih penemuan, inovasi, dan kreasi

34 yang mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.27 Menurut Helianti Hilman perlunya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:

Riset dan Pengembangan

Pendapatan Ekonomi

Siklus Karya Intelektual

Karya Intelektual

Komersialisasi

Gambar.1 Manfaat Perlindungan Hak Kekayan Intelektual Dalam bagan diatas dapat kita lihat, bahwa perlindungan Hak kekayaan Intelektual dibutuhkan kepada mereka yang telah menginvestasikan tenaga, waktu, dan uang atas karya intelektual yang telah mereka ciptakan. Artinya apabila riset dan pengembangan yang menghasilkan karya intelektual tersebut tidak dilindungi, kemudian ditiru orang lain untuk dikomersialisasikan, maka akan terjadi persaingan tidak sehat dan pendapatan dari si Pencipta menjadi tidak ada. Sehingga karya-karya intelektual yang diharapkan lahir tidak akan ada karena pada akhirnya dana riset dan pengembangan berkurang.28 Dengan perkataan lain, perlindungan Hak kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk menjaga siklus penciptaan karya intelektual. Dengan adanya karya intelektual diharapkan si Pencipta atau Pemilik karya dapat mengekspliotasi dan mengambil keuntungan atas karyanya tersebut. Dari keuntungan itu tentunya akan menghasilkan pendapatan bagi si Pemilik atau Pencipta karya tersebut, dan juga akan memberikan
Helianti Hilman, Manfaat Perlindungan terhadap Karya Intelektual pada Sistem HKI-Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pusat Pengakjian Hukum (PPh), Jakarta, 2005, hlm. 4-5 28 Ibid, hlm. 25
27

35 sumbangsih bagi ekonomi negara. Pendapatan inilah yang kemudian digunakan sebagai dana riset (penelitian) penciptaan karya selanjutnya dan sebagai dana pengembangan bagi berjalannya proses penciptaan suatu karya.

B. Hak Cipta

1. Ruang Lingkup Hak Cipta Dari beberapa cabang Hak Kekayaan Intelektual di atas, penulis lebih memfokuskan terhadap pembahasan mengenai Hak Cipta. Istilah Hak Cipta (copyright) pertama kali digunakan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Istilah Hak Cipta merupakan perubahan dari istilah hak pengarang atau hak pencipta (author right), yaitu istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Hak Pengarang (Auteurswet 1912 Staatsblad 1912 Nomor 600). Kemudian dalam

peraturan perundang-undangan selanjutnya istilah yang dipakai adalah Hak Cipta. Istilah hak pengarang atau hak pencipta, berkembang dari daratan Eropa atau negaranegara yang menganut hukum sipil (civil law). Sedangkan istilah Hak Cipta (copyright), berkembang dari negara-negara penganut sistem Common law. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum sipil (Civil law atau Common law). Sejarah perkembangan Hak Cipta di negara yang menganut sistem common law bisa ditelusuri dari sejarah pengaturan Hak Cipta di Inggris. Pengaturan Hak Cipta di Inggris untuk pertama kali dilakukan oleh Raja Richard III dari Inggris, melalui undang-undang yang dikenal dengan Act of Anne 1709. Undang-

36 undang ini berisi tentang pengaturan mengenai pengawasan kegiatan percetakan. Dengan perkataan lain, di Inggris pemakaian istilah Hak Cipta (copyright) merupakan konsep yang melindungi Penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak berhak, sehingga pada mulanya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta hanya mencakup bidang buku saja. Dalam perkembangan selanjutnya, perlindungan hukum Hak Cipta tidak hanya melindungi penerbit saja tetapi lebih diutamakan perlindungan bagi Pencipta. Act of Anne merupakan awal saat lahirnya konsep modern mengenai Hak Cipta. Sebelum peraturan ini lahir, sebenarnya telah ada beberapa peraturan lainnya mengenai Hak Cipta. Namun Act of Anne inilah yang merupakan awal pembawa perubahan yang besar. Pada akhir abad kesembilan belas kebutuhan akan perlindungan Hak Cipta semakin berkembang, tidak hanya lingkup nasional saja melainkan juga lingkup internasional. Atas tuntutan perkembangan zaman inilah kemudian dibentuk konvensi yang akan mengatur Hak Cipta dalam lingkup internasional, konvensi ini adalah Internasional Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (konvensi Bern 1886). Sejalan dengan hal itu, muncullah berbagai konvensi internasional lainnya di bidang Hak Cipta, Indonesia pun telah meratifikasi beberapa konvensi tersebut. Terjemahan Hak Cipta di Indonesia secara resmi ada dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu merupakan; hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

37 pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang bisa menggunakan atau memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegangnya. Dalam pengertian Hak Cipta tersebut terdapat istilah pencipta, karya cipta, mengumumkan, memperbanyak, dan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan. Adapun arti dari peristilahan di atas dapat dilihat pada ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yakni: a. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dalam hal ini Pencipta berlaku juga sebagai Pemegang Hak Cipta (selain pihak penerima Hak Cipta). b. Karya Cipta atau Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. c. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan,

pengedaran, atau penyebarluasan suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. d. Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan, baik secara

38 keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau pun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. e. Pembatasan Hak Cipta adalah pembatasan terhadap Ciptaan yang tidak dilindungi (Pasal 13, 14, 15, 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Ide dasar dari tujuan perlindungan Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya yang lahir karena kemampun intelektual menusia yang merupakan endapan perasaannya. Menurut Lindsey et , arti pentingnya perlindungan Hak Cipta antara lain: a. Hak Cipta merupakan hak alami Hak Cipta merupakan hak yang lahir secara otomatis atau dengan sendirinya, bersifat absolut, dan dilindungi selama hidup penciptanya b. Untuk melindungi reputasi Bangsa Indonesia bukan merupakan bangsa satu-satunya di dunia, namun hidup berdampingan dengan negara-negara lainnya yang masing-masing mempunyai kepentingannya sendiri. Dalam hidup berdampingan antar negara adakalanya harus saling menghormati, begitu pula dengan masalah penggunaan suatu karya cipta. Bangsa Indonesia pun harus ikut berpartisipasi dalam kerjasama di bidang ini demi menjaga reputasi bangsa dan untuk menjaga keselarasan hubungan antar negara. c. Dorongan dan imbalan untuk suatu inovasi Dengan adanya perlindungan Hak Cipta maka diharapkan akan timbul keinginan dan semangat dari masyarakat untuk dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya dengan menciptakan suatu karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karena pertumbuhan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat penting bagi peningkatan taraf hidup bangsa Perlindungan Hak Cipta ini pun dimaksudkan karena suatu karya cipta adalah mengandung suatu nilai ekonomis dan komersil.29

29

Lindsey dkk, Op.cit, hlm. 13

39 Wujud hasil karya intelektualitas yang digolongkan sebagai Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta dapat dilihat dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa Ciptaan yang dilindungi adalah meliputi: a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim; f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; g. Arsitektur; h. Peta; i. Seni batik; j. Fotografi; k. Sinematografi; l. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, database, dan karya-karya lain dari hasil pengalihwujudan. Selanjutnya sebagai pengembangan dari berbagai pasal lainnya maka dapat ditemukan adanya sifat Hak Cipta, yaitu:

40 a. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 3 ayat 1 UndangUndang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002). b. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya atau sebagian, karena pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara yang dilakukan dengan akta (Pasal 3 ayat 2 Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002). c. Hak yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, dan tidak dapat disita (Pasal 4 Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002). 2. Penerapan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia Hukum pada hakekatnya dibuat untuk melindungai kepentingan

masyarakatnya, agar dapat saling mengisi dan menghormati. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum memberikan batasan berupa hak dan kewajiban, sehingga kepentingan tiap-tiap warga masyarakat dapat dilaksanakan tanpa ada yang merugi atau mendapat keuntungan atas kerugian orang lain. Begitu pula dengan „‟hak „‟ intelektual, bagi para Pemilik atau Pencipta disamping memiliki hak untuk mengeksploitasi karya intelektualnya, mereka juga dibebani atas tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Hal ini dianggap sebagai penyeimbang (balance) antara kepentingan individual dan kepentingan masyarakat. Pengaturan hak intelektual ke dalam Hak Cipta diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap seluruh proses kegiatan penciptaan dan

41 penggunaan hak intelektual, sehingga diharapkan akan terwujud keadilan dan kepastian hukum atas Pemilik, Pencipta karya, dan masyarakat. Dalam

pengaturannya, hukum tentang Hak Cipta banyak mengalami dinamisasi atau perubahan. Faktor yang mempengaruhi perubahan ini adalah adanya dinamika masyarakat dan politik hukum. Perubahan masyarakat dari masyaraka jajahan

menuju ke masyarakat berkembang tentu saja membawa pengaruh bagi berlakunya hukum Hak Cipta yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kesesaian terhadap citacita hukumnya, begitu juga adanya politik hukum yang mengarah pada berlakunya hukum saat ini dan sesuai dengan perkembangan zaman. Auteurswet merupakan titik awal perkembangan politik hukum Hak Cipta, walaupun pada dasarnya pengaturan Hak cipta dalam Undang-undang ini adalah serupa dengan pengaturan dalam Undang-undang sekarang, namun peraturan ini hanya berlaku sampai tanggal 12 April 1982 yaitu saat berlakunya Undang –Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan ini merupakan politik hukum pemerintah Indonesia dalam merombak sistem hukum Belanda dengan sistem hukum yang sesuai dengan jiwa, falsafah, dan cita-cita bangsa. Melakukan perubahan terhadap Undang-undang yang sesuai dengan jiwa, falsafah, dan cita-cita bangsa ternyata tidak mudah, Undang-undang ini kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. Perubahan ini didasari oleh alasan semakin meningkatnya pelanggaran terhadap karya cipta, sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengatasi problematika tersebut. Perkembangan zaman yang terlalu cepat juga menjadi alasan dirubahnya kembali Undang-undang tersebut dengan Undang-undang

42 Nomor 12 Tahun 1997. Setelah mengalami beberapa kali mekanisme perubahan, pemahaman tentang Hak Cipta menjadi terpecah dan dikhawatirkan akan mengubah esensi dari pengaturannya. Untuk itu Undang-undang Hak Cipta harus mengalami perubahan lagi yaitu dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, hal ini diharapkan dapat menyatukan kembali ketiga peraturan sebelumnya. Undang-undang inilah yang kemudian berlaku hingga saat ini. Perkembangan terakhir pada perundangan-undangan Hak Cipta ini dilandasi oleh pertimbangan, bahwa undangundnag ini nantinya dapat menampung perkembangan Hak Cipta dalam rangka peningkatan perlindungan dan pelayanan terhadap hak Cipta. 3. Pelanggaran Hak Cipta Pada hakekatnya hak Pencipta yang terkandung dalam Hak Cipta terdiri dari Hak Ekonomi atau Economic Right dan Hak Moral atau Moral Right, yang masingmasing dibagi lagi menjadi: a. Hak Ekonomi (hak yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu karya) 1) Hak reproduksi atau penggandaan (Reproduction Right) 2) Hak adaptasi (Adaptation Right) 3) Hak distribusi (Distribution Right) 4) Hak pertunjukan (Public Performance Right) 5) Hak Penyiaran (Broadcasting Right) 6) Hak Programa Kabel (Cablecasting Right) 7) Droit de Suite

43 8) Hak Pinjam Masyarakat (Public Lending Right) b. Hak Moral (hak yang melindungi kepentingan pribadi Pencipta) 1) Larangan mangadakan perubahan dalam Ciptaan 2) Larangan mengubah judul 3) Larangan mengubah penentuan Pencipta 4) Hak untuk mengadakan perubahan c. Hak Terkait (hak yang berkaitan dengan Hak Cipta) Keseluruhan hak tersebut kemudian di-cover ke dalam peraturan perundangundangan sebagai Hak Cipta untuk melindungi proses lahirnya suatu karya cipta, pendaftaran menjadi Ciptaan, hingga penggunaannya kemudian di masyarakat. Sehingga perlindungan suatu karya cipta seolah-olah menjadi hakekat disahkannya Undang Undang Hak Cipta. Namun walaupun, sejak masa Indonesia merdeka hingga era globalisasi saat sekarang ini, sudah mengalami beberapa kali perubahan tetap saja masih banyak pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di masyarakat. Pelanggaran Hak Cipta secara eksplisit disebutkan dalam Undang-undang Hak Cipta, berupa; pengumuman, perbanyakan (Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 49 ayat 1 jo Pasal 20 Undag-Undang Hak Cipta), pengutipan (Pasal 15 Undang-undang Hak Cipta), pembajakan, dan merekam karya orang lain tanpa hak. Dengan pengecualiaanya pada pasal 14 jo Pasal 15 Undang-undang Hak Cipta. Menurut siaran Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) pada 15 Februari 1984, pelanggaran Hak Cipta dibedakan menjadi dua macam, yaitu: a. Mengutip sebagian Ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam Ciptaan sendiri seolah-olah itu Ciptaan sendiri, atau mengakui Ciptaan orang lain seolah-olah itu Ciptaan sendiri. Perbuatan ini disebut plagiarism (plagiat

44 atau penjiplakan) yang dilakukan pada Ciptaan berupa buku, lagu, dan notasi lagu. b. Mengambil Ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentk, isi, Pencipta, Penerbit atau Perekam. Perbuatan ini disebut piracy (pembajakan) yang dilakukan pada Ciptaan berupa buku, rekaman audio/video seperti kaset, lagu, dan gambar (Video Compact Disc). 30 Undang-undang merumuskan adanya pelanggaran hak Cipta, karena tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan dengan alasan: a. Akan merugikan Pencipta atau pengarang Hak Cipta, misalnya memfotokopi sebagian Ciptaan orang lain kemudian diperjualbelikan kepada masyarakat. b. Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan. c. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual VCD porno.31 Tidak hanya itu yang menjadi permasalahan akhir-akhir ini, para pengguna setia karya cipta bajakan pun sepertinya sudah mulai mendominasi. Bahkan sekarang selain para pengusaha karya bajakannya yang antusias untuk memperbanyak dan mengumumkan karya bajakan, melainkan juga para pengguna atau konsumennya pun seakan-akan merasa diuntungkan dengan perbuatan itu. Hal ini tentunya perlu untuk dikritisi. Namun kadang kala konsumen memang kesulitan untuk membedakan antara yang asli dengan yang bajakan (palsu). Liliana sugiharto memberikan salah satu contoh nyata dari pelanggaran terhadap suatu karya cipta, bahwa salah seorang pengajar yang dengan mudah dapat memperoleh presentasi lengkap seorang guru besar dari Harvard University tanpa perlu hadir di kelasnya hanya dengan menggunakan search engine.32

30 31 32

Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hlm. 220 Abdulkadir Muhammad, Loc.cit Liliana Sugiharto, Op.cit, hlm. 188

45 Atau menurut Theresia Nolda et, bahwa pada awal tahun 2000 seorang pencipta lagu mengetahui karyanya telah dibajak oleh www.ringtones.com yang menjual karyanya secara gratis.33 Penggunaan karya bajakan selain menimbulkan kerugian di negara kita, juga dapat mengurangi keuntungan yang seharusnya di dapatkan oleh negara lain yang layak didapatkan dari karyanya yang kita bajak. Indonesia pun telah turut andil dalam salah satu negara pembajak khususnya Hak Cipta terhadap karya-karya cipta negara Amerika, dan perkiraan kerugian atas pemakaian barang bajakan ini dapat kita lihat dalam tabel perkiraan kerugian industri Amerika Serikat (AS) terhitung untuk tahun 2004, berikut ini: Perkiraan kerugian industri AS akibat pembajakan hak cipta di seluruh dunia pada 2004 (US$ juta)34
Negara Pakistan Russia Ukraine Argentina Brazil Bulgaria Chile Colombia Dominika Film Kerugian persen 12.0 275.0 45.0 30.0 120.0 4.0 2.0 40.0 2.0 NA* 80 persen 90 persen 45 persen 30 persen 35 persen 40 persen 75 persen 20 persen Musik rekaman Kerugian persen 70.0 11.9 115.0 41.5 343.5 6.5 24.8 51.6 10.3 100 persen 66 persen 65 persen 55 persen 52 persen 75 persen 50 persen 71 persen 75 persen Software Kerugian persen 83 9.0 persen 87 751.0 persen 91 64.0 persen 75 63.0 persen 63 330.0 persen 71 16.0 persen 63 41.0 persen 50 34.0 persen 76 3.0 persen

Theresia Nolda dkk, Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas Lagu yang di Download di Internet, sosiosains vol. 17 No. 4 Oktober 2004, hlm. 736 34 Suwantin Oemar, Memburu Software Ilegal sampai ke Dapur Perusahaan, ,http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1113176866, tanggal on line 27 November 2006

33

46
Mesir India Indonesia Kuwait Lebanon China Filippina Korsel Thailand Belarus Bolivia Ecuador Hungary Israel Italia Kazakhstan Latvia Lithuania Malaysia Meksiko Selandia Baru Peru Polandia Romania Saudi Arabia Serbia and Montenegro NA 80.0 32.0 12.0 10.0 280.0 33.0 40.0 30.0 NA 2.0 NA 20.0 30.0 160.0 NA NA 1.5 36.0 140.0 10.0 4.0 30.0 8.0 20.0 NA NA 60 persen 92 persen 95 persen 80 persen 95 persen 85 persen 20 persen 60 persen NA NA NA 35 persen 40 persen 15 persen NA NA 65 persen 50 persen 70 persen 8 persen 75 persen 35 persen 55 persen 40 persen 85 persen 7.5 67.3 27.6 8.0 3.0 202.9 20.0 2.3 24.9 26.0 16.0 20.0 11.5 34.0 45.0 23.0 12.0 15.0 55.5 326.0 NA 68.0 36.0 18.0 15.0 12.0 40 persen 50 persen 80 persen 65 persen 70 persen 85 persen 40 persen 16 persen 45 persen 71 persen 90 persen 95 persen 38 persen 40 persen 23 persen 68 persen 85 persen 80 persen 52 persen 60 persen NA 98 persen 37 persen 78 persen 35 persen 80 persen 35.0 220.0 112.0 24.0 15.0 1465.0 38.0 263.0 90.0 NA 7.0 7.0 56.0 36.0 567.0 NA 9.0 11.0 74.0 230.0 12.0 18.0 175.0 32.0 85.0 NA 68 persen 74 persen 87 persen 68 persen 75 persen 90 persen 70 persen 46 persen 78 persen NA 78 persen 69 persen 42 p ersen 37 persen 47 persen NA 58 persen 58 persen 63 persen 65 persen 22 persen 67 persen 58 persen 74 persen 56 persen NA

47
Taiwan Tajikistan Turki Turkmenista n Uzbekistan Venezuela 40.0 NA 50.0 NA NA 25.0 40 persen NA 45 persen NA NA NA 49.4 5.0 15.0 7.0 31.0 31.0 36 persen 81 persen 70 persen 85 persen 81 persen 80 persen 83.0 NA 99.0 NA NA 36.0 43 persen NA 66 persen NA NA 75 persen

*Keterangan NA: Non Account (tidak terhitung)

Tabel 1. Perkiraan kerugian industri AS atas pembajakan hak cipta Dari tabel kerugian di atas dapat kita lihat walaupun Indonesia bukan negara nomor satu dalam pembajakan, namun pelanggaran terhadap penggunaan barang bajakan ini sudah menimbulkan kerugian sekitar US$ 217.600.000 bagi Amerika Serikat. Sehingga dari kerugian tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa angka pembajakan di Indonesia masih sangat tinggi baik untuk karya-karya negeri sendiri maupun karya-karya negara lain.

C. Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Karya Cipta

1.

Penegakan Hukum Hak Cipta Andi Hamzah dalam bukunya mencoba mendefinisikan arti dari penegakan hukum. Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut law enforcement atau rechtshandhaving dalam bahasa Belanda, yaitu „‟pengawasan (controle) yang berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana, serta penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan praturan yang berlaku umum dan individual‟‟.35

35

Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 61

48 Sehingga dapat diartikan bahwa penegakan hukum adalah proses untuk dapat berperannya suatu aturan dalam suatu masyarakat yang didampingi pengawasan oleh berbagai pihak dan di dalamnya terkandung maksud untuk mengadili

pelanggarannya sebagai bukti bekerjanya hukum dan tegaknya proses penegakan tersebut. Dengan demikian proses penyelenggaraan Undang Undang Hak Cipta adalah tindakan penegakan hukum Hak Cipta itu sendiri, dimana dalam interaksinya tidak terlepas dari faktor-faktor non-hukum antara lain ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Secara konsepsional, menurut Soerjono Soekanto, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.36 Dapat diuraikan, bahwa setiap manusia dalam pergaulan hidup

(bermasyarakat) pada dasarnya mempunyai pandangan terhadap hal yang buruk dan hal yang baik, hal yang baik diikuti untuk kemudian dijadikan tuntunan bagi keseluruhan masyarakatnya. Inilah yang kemudian menjadi aturan (kaidah/hukum) yang berlaku. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Hal inilah yang merupakan konkretisasi dari penegakan hukum.37 Maksudnya adalah bahwa pembentukan hukum harus melihat pada masyarakatnya, yaitu tempat hukum itu akan berlaku. Karena menurut Homans hukum lahir setelah adanya pernyataan (statement) dari masyarakat untuk
36 37

Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm. 2 Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm. 3

49 bertingkahlaku menurut cara yang tertentu.38 Pengertian penegakan hukum di Indonesia selalu diistilahkan sebagai law enforcement (semata-mata hanya pelaksanaan Undang-undangnya), sehingga ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan hakim (proses untuk dapat berperannya suatu aturan dalam suatu masyarakat yang didampingi pengawasan oleh berbagai pihak dan di dalamnya

terkandung maksud untuk mengadili pelanggarannya sebagai bukti bekerjanya hukum). Namun sebenarnya menurut Soerjono Soekanto dengan mensitir pendapat Wayne LaFavre, penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan peranan diskresi (mensitir pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan; bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral atau etika dalam arti sempit) yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan perkataan lain, bahwa adanya gangguan terhadap penegakan hukum itu mungkin terjadi karena ketidakserasian antara tritunggal; nilai, kaidah, dan pola perilaku, yang bersimpangsiur dan tidak terarah yang menganggu kedamaian pergaulan hidup. Perlindungan terhadap penggunaan suatu Karya Cipta yang dituangkan dalam Undang-undang Hak Cipta, nantinya akan bermuara pada penegakan hukumnya. Seperti telah disebutkan pada uraian sebelumnya, bahwa perlindungan Hak Cipta tanpa penegakan hukum adalah tidak ada artinya. Masalah penegakan hukum berkaitan dengan bagaimana hukum itu dijalankan sesuai dengan prosedur, sehingga
38

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1986, hlm. 76

50 nantinya terwujud tegaknya hukum. Jadi penegakan hukum juga dapat dikatakan sebagai bekerjanya hukum (efektif atau tidak) dan bagaimana hukum itu dilaksanakan (tegak atau tidak). Kedua hal ini berhubungan erat dengan tujuan dari diterapkannya Undang Undang Hak Cipta. Selain itu, penegakan hukum Hak Cipta juga merupakan penegakan terhadap moral, kaidah, dan tata perilaku dalam penggunaan Hak Cipta. Memperhatikan banyaknya kasus di bidang Hak Cipta pada khususnya, terlihat bahwa hukum Hak Cipta seakan-akan kurang berfungsi atau kurang kokoh untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan, perbanyakan, dan pengumuman karya cipta. Berbicara tentang penyebab terjadinya pelanggaran Hak Cipta, sangat erat kaitannya dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum inilah yang kemudian menjadi masalah pokok dalam penegakan hukum Hak Cipta. Henry Soelistyo dalam makalahnya menyebutkan, bahwa perlindungan hukum pada dasarnya tidak dapat semata-mata digantungkan pada tersedianya peraturan perundang-undangan. Peran aparat penegak hukum yang paling bertanggung jawab dari segi pelaksanaan (enforcement) dan masyarakat sebagai pemakai peraturan perundang-undangan, turut menentukan tingkat efektivitas perlingungan hukum yang dijanjikan. Ketiga faktor diatas yakni tersedianya perangkat hukum, kesiapan penegak hukum dan kesadaran hukum secara keseluruhan menjadi prioritas utama pemerintah dalam penegakan sistem HaKI.39 Hal tersebut dapat dikatakan benar, karena walaupun hukumnya sudah baik tetapi jika kualitas penegak hukumnya kurang maka akan timbul penyalahgunaan wewenang (abus de droit) dan hukum pun pada akhirnya tidak akan berjalan lancar.

Henry Soelistiyo, Tindakan Pemerintah dalam Mengantisipasi Pelanggaran di Bidang HaKI, News Letter-PPh No. 31/VIII/Desember/1997, hlm. 3

39

51 Sebaliknya apabila substansi hukumnya kurang baik, meskipun penegak hukumnya sudah baik, maka akan menimbulkan tata hukum yang kurang memadai sehingga tidak dapat meng-cover keseluruhan permasalahan yang ada dan hanya akan menimbulkan bermacam-macam permasalahan lainya. Begitu pula dengan adanya peran masyarakat yang akan mempermudah dan memperlancar proses penegakan hukum, karena penegakan hukum adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Pemikira ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto, bahwa jika masyarakat mengalami gangguan maka jauh lebih baik apabila masyarakat secara aktif ikut serta menanggulangi gangguan tersebut, sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku.40 Namun hal ini tentu saja tidak begitu saja mudah untuk diterapkan, banyak kendala dan hambatan yang menjadikan prinsip ini sulit untuk diikuti. Antara lain; masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang Hak Cipta dan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat untuk mentaati dan mematuhi perundang-undangan yang berlaku, sehingga ada sikap pada sementara orang yang seolah-olah membenarkan dirinya sendiri untuk meniru dan memperbanyak ciptaan orang lain dan menganggap hal itu sah-sah saja dan tidak ada sanksi hukum. Oleh karena itu faktor kesadaran hukum masyarakat, merupakan bagian yang terpenting dalam mekanisme penegakan hukum khsusnya di bidang hak cipta, karena kedudukannya sebagai obyek hukum sekaligus subyek hukum itu sendiri.41 Adanya toleransi sosial yang merupakan ketidakserasian antara perumusan pihak yang berwenang dengan masyarakat terhadap gangguan, juga merupakan salah satu faktor penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan
40

Soerjono Soekanto, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung, 1985,

hlm. 24 Emmy Pangaribuan dan Fadia F, Perlindungan Hukum atas Penerbit Buku Berdasarkan Ketentuan UUHC 1997 terhadap Pembajakan Buku di Yogyakarta, Sosiohumanika No. 13, September 2000, hlm. 628
41

52 masalah.42 Berkaitan dengan penegakan hukum, Satjipto Rahardjo43 mensitir pendapat dari Robert B Seidman tentang analisa bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dengan model analisa yang dilukiskannya dalam bagan berikut ini:

Faktor Sosial Personal

Lembaga Pembuat Aturan

Lembaga Penerapan Aturan

Pemegang Peranan

Faktor Sosial Personal Gambar.2 Teori penegakan hukum

Faktor Sosial Personal

Dari bagan di atas dapat diuraikan dalam dalil-dalil sebagai berikut: a. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (role occupant) itu diharapkan bertindak. b. Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya. c. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, kaseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri
42 43

Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm. 30 Satjipto Rahardjo, Op.cit, hlm. 27

53 mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang peranan. d. Bagaimana pembuat Undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lainlainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan srta birokrasi.44 Menurut Soerjono Soekanto45, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, antara lain: a. Faktor Undang-undang itu sendiri Hal ini dapat disebabkan oleh tidak diikutinya azas-azas berlakunya Undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang, atau ketidakjelasan arti kata dalam Undang-undang yang biasanya menimbulkan multitafsir. b. Faktor penegak hukum yakni pihak yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum (kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan) Biasanya para penegak hukum mengalami keterbatasan untuk

menempatkan diri, kurang aspiratif, sulit membuat proyeksi untuk memikirkan masa depan, atau kurang inovatif. c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlengsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas ini antara lain mencakup
44 45

sumber

daya

manusia

yang

berpotensi,

trampil,

dan

Ibid, hlm 28 Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm. 10-43

54 berpendidikan, serta peralatan dan faktor ekonomi yang memadai. d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu mayarakat sedikit banyak dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Biasanya yang selalu menjadi masalah dalam penegakan hukum dalam masyarakat adalah masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar, tidak mengetahui upaya hukum yang harus ditempuh, kurangnya pengetahuan sosial atau politik, kurangnya kemampuan finansial, serta masalah psikis. e. Faktor kebudayaan Kebudayaan pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Dalam hal ini penulis lebih mengetengahkan indikator masyarakat sebagai analisis dari penegakan hukum, karena masyarakat merupakan lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan. Adapun berlakunya hukum di dalam masyarakat tersebut tentunya tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menegakkan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi inilah yang kemudian akan di analisis secara parsial dan analisis korelasi terhadap penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menegakkan hukum tersebut penulis batasi antara lain faktor pendidikan, faktor pendapatan dan faktor

55 sikap. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, oleh karena itu masyarakat dalam menegakkan hukum terlebih dulu harus memiliki pendidikan atau pengetahuan tentang hukum dan memahami hukum, oleh karena itu pendidikan dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menegakkan hukum. Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah para dosen Universitas jenderal Soedirman, yang berdudukan sebagai pendidik, maka sangatlah berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau pendidikan. Hukum juga diartikan sebagai norma atau kaidah, yaitu patokan perilaku yang pantas yang diharapkan, sehingga dalam bekerjanya hukum akan dipengaruhi oleh sikap atau pola perilaku masyarakatnya. Dalam proses penegakan hukum selain terwujudnya usaha untuk menertibkan masyarakatnya ada

kemungkinan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujannya, yaitu ketertiban masyarakat. Sehingga sikap warga masyarakat terhadap hukum akan berpengaruh terhadap penegakan hukumya. Kemudian untuk faktor pendapatan, ada anggapan bahwa penegakan hukum Hak Cipta berhubungan dengan penggunaan Karya Cipta yang memiliki nilai ekonomis. Penegakan hukum terhadap karya cipta seharusnya dapat berjalan mulus karena proses pengajuan perkaranya kini telah berubah dari delik aduan menjadi delik biasa, sehingga dimana ada pelanggaran aparat penegak hukum dapat langsung memprosesnya tanpa menunggu lama adanya gugatan dari pihak yang dirugikan. Tentunya disini dibutuhkan adanya peran aktif, kejujuran, dan ketelitian dari aparat penegak hukum. Bila tidak maka hanya akan menimbulkan permainan hukum saja. Keberhasilan dalam penegakan hukum Hak Cipta ini tentunya akan membawa

56 kemajuan besar bagi Indonesia, contohnya saja dalam perekonomian negara. Menurut studi yang dikeluarkan oleh IDC tahun 2003, diestimasikan bahwa penurunan pembajakan dari 88% ke 78% di Indonesia dalam waktu empat tahun bisa menambah USD1.9miliar untuk perekonomian Indonesia dan menciptakan lebih dari 4.000 pekerjaan berteknologi dan berpenghasilan tinggi, di samping tambahan pendapatan pajak sebesar USD100juta dalam kurun waktu empat tahun.46 Dari beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum Hak Cipta di atas, yang paling mendasar dan membutuhkan penanganan lebih mendalam permasalahan mengenai kultur masyarakat Indonesia. Anton Tabah mensitir pendapat dari seorang ahli hukum asal Jerman Von Savigni, menyatakan bahwa hukum akan dapat berjalan efektif apabila ada keserasian antara aturan hukum dengan kultur masyarakatnya. Berangkat dari teori ini, apabila dikorelasikan (dihubungkan) dengan kondisi masyarakat Indonesia saat sekarang ini, jelas dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Masyarakat Indonesia masih belum memiliki kesadaran hukum yang baik, sikap mental suka menerabas dan mau patuh pad ahukum apabila ada rangsangan dari luar, tampaknya masih tajam gejalanya. Kondisi seperti inilah yang akan mempengaruhi tingkat efektivitas penegakan hukum.
47

adalah

Berkaitan dengan faktor sosial personal yang sering mempengaruhi bekerjanya hukum atau penegakan hukum di dalam masyarakat menurut Seidman dalam hal ini dibatasi menjadi tiga faktor, yaitu faktor pendidikan dan pendapatan sebagai faktor sosial serta faktor sikap sebagai faktor personal. Berbicara mengenai pendidikan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

www.bsa.org/indonesia, Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, tanggal on line 27 November 2006 47 Anton Tabah, Menatap dengan Mata hati Polisi Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1991, hlm. 10

46

57 peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian disebutkan pula dalam Pasal 1 angka 10 bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Sedangkan pengertian pendidikan formal itu sendiri dalam Pasal 1 angka 11 adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga. Jenjang pendidikan formal meliputi atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi yang mencakup jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Selain faktor pendidikan, yang sering kali berpengaruh terhadap penegakan hukum adalah faktor pendapatan. Dalam hubungan tersebut Velerie J Hull menyatakan bahwa pendapatan adalah gambaran yang lebih tepat tentang posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat.48 Sebagai faktor personal yang mempengaruhi penegakan hukum, sikap merupakan suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan yaitu sikap seseorang terhadap suatu oblek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan
Saryono Hanadi dkk, Pengaruh Motivasi dan Pendapatan Percapita terhadap Kesadaran Pengusaha Perhotelan dalam Pembangunan, Laporan hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1993, Purwokerto, hlm. 28
48

58 tidak mendukung atau tidak memihak.49 Sikap juga merupakan kecenderungan tingkah laku yang didasari oleh proses evaluatif dalam diri individu terhadap suatu objek tertentu (Ajzen & Fishbein, 1980).50 Sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu, dan dalam interaksi sosialnya seseorang akan membentuk pola sikap tertentu. Dimana yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi, lembaga pendidikan serta faktor personal dalam diri pribadi seseorang. Jadi dapat dikatakan bahwa sikap merupakan suatu respon evaluatif. Respon hanya akan timbul apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi individual. Respon evaluatif berarti bahwa bentuk reaksi yang dinyatakan sebagai sikap itu timbulnya didasari oleh proses evaluasi dalam diri individu yang memberi kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk nilai baik-buruk, positif-negatif, menyenangkan-tidak menyenangkan, yang kemudian mengkristal sebagai potensi reaksi terhadap obyek sikap.

2.

Penggunaan Karya Cipta Karya Cipta dapat diartikan sebagai Ciptaan, yang merupakan hasil setiap

karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan,

49

Saifuddin Azwar, Sikap Motivasi: Teori dan Pengukurannya, Pustaka Pelajar, 2003, yogyakarta,

hlm. 5 Susatyo Yuwono, Korban kekerasan dan Sikap Kerjanya Kelak, www.psikologiums.net, tanggal on-line: 20 Januari 2007
50

59 seni, atau sastra. Karya Cipta ini dilindungi sebagai Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif atau hak yang dikhususkan bagi peruntukan pemegang haknya untuk memanfaatkan karya itu. Penggunaan terhadap suatu karya cipta tidak lain adalah pemanfaatan suatu karya cipta, dalam artian pengumuman, perbanyakan, termasuk kegiatan menterjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan suatu Ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Penggunaan Karya Cipta ini, di dalam masyarakat kadang kala tidak sesuai dengan aturan (hukum). Begitu pula penggunaan suatu karya di kalangan Dosen universitas Jenderal Soedirman. Para Dosen banyak yang menggunakan karya cipta karena bidang kerjanya dan lingkungan kehidupan seharihari yang memungkinkan untuk bersinggungan dengan Hak Cipta. Penggunaan atau pemakaian suatu Karya Cipta dapat diklasifikasikan sebagai pelangaran Hak Cipta, apabila: a. Maksud dan sifat pemakaiannya berkaitan dengan unsur komersial dan diperuntukkan untuk kepentingan publik; b. Sifat pekerjaannya yang berkaitan dengan faktor ekonomi; c. Jumlah proporsi dan substansi yang dipakai banyak atau mencakup keseluruhan. Semakin banyak proporsi dan substansi pemakaian terhadap suatu karya, maka akan semakin banyak pula pelanggaran yang dilakukan; d. Tanpa izin dari pemegang hak; e. Dan lain sebagainya.

60 Karya Cipta yang sedikit banyak bersinggungan dengan para Dosen, antara lain berupa; buku, program komputer, karya tulis yang diterbitkan dan karya tulis lainnya, lagu atau musik, database, dan sinematografi. Penggunaan buku-buku sangat erat kaitannya dengan kinerja para Dosen. Misalnya saja penggunaan buku-buku ajar, majalah, artikel, maupun karya tulis lainnya yang tidak diterbitkan. Selain sebagai pengguna, ada juga beberapa Dosen yang mengeluarkan buku panduan hasil karyanya yang digunakan untuk proses bekajar-mengajar. Buku ini dapat digolongkan sebagai Karya Cipta, namun permasalahannya adalah pada pendaftaran karya ini ke dalam Hak Cipta. Beberapa Dosen cenderung untuk tidak mendaftarkan karyanya ke dalam Hak Cipta, namun tidak selurunya, ada juga yang telah mencetak melalui sebuah lembaga penerbitan dan mendaftarkannya ke dalam hak Cipta. Dalam penggunaan buku-buku atau karya tulis sebagai objek Hak Cipta, sering kali terjadi pelanggaran seperti tindakan penggandaan buku. Bagi orang tertentu, tindakan menggandakan buku atau produk tertentu kadang-kadang dilandasi oleh ideologi bahwa pengetahuan harus disebarkan seluas-luasnya demi kemaslahatan manusia. Mereka menyebut tindakan itu sebagai copyleft (tinggal salin). Sebelum industrialisasi memetakan kepentingan ekonomi manusia, yang jauh dipertimbangkan oleh para penulis dan pembaca adalah masalah etika. Ialah misalnya dari mana dia menyalin buku itu, dari siapa dia mendapatkan ilmu itu, dan atas izin siapa dia mengutip suatu karya. Dengan demikian jejak-jejak pengetahuan dari awal hingga seluruh upaya penyempurnaannya.51 Penggunaan buku-buku atau karya tulis bajakan tidak hanya terjadi pada saat sekarang ini saja, tetapi sudah dilakukan sejak lama. Hampir bisa dipastikan, buku-

Dedy Nurhidayat, Hak Cipta versus Pembajakan, http://www.lkht.net/artikel, tayang: 4 September 2004

51

61 buku yang „‟laris‟‟ (best seller) atau yang diperlukan masyarakat, pasti dibajak. Buku-buku yang dibajak pun tidak hanya buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit swasta, PT Balai Pustaka (dari Departemen Pendidikan Nasional) yang dapat dikatakan sebagai penerbit tertua di Indonesia, juga mengalami hal yang serupa. Penggunaan buku-buku atau karya tulis untuk kepentingan pribadi sebenarnya telah diatur dalam doktrin fair use (penggunaan layak) yang berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam Hak Cipta terhadap penggunaa suatu karya. Sehingga perbanyakan terhadap suatu karya adalah dimungkinkan untuk tidak melanggar Hak Cipta atas karya tersebut. Penggunaan Karya Cipta melalui doktrin ini dapat disebut juga sebagai pengecualian dalam pengaturan Hak Cipta. Di Indonesia doktrin ini berlaku apabila seseorang mengambil karya milik orang lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah, bukan untuk tujuan komersil. Namun selain ketentuan mengenai tujuan pemakaian, pencantuman sumber dari karya tersebut juga merupakan syarat moral sehingga penggunaan karya ini tidak dianggap sebagai pelanggaran. Selain pembajakan terhadap penggunaan buku-buku atau karya tulis, software (peranti lunak) acap kali juga mengalami hal yang serupa. Software merupakan produk digital yang dengan mudah dapat digandakan tanpa mengurangi kualitas produknya, sehingga produk hasil bajakannya pun akan berfungsi sama dengan yang aslinya. Inilah yang kemudian menjadi alasan banyaknya penggunaan software bajakan, selain pertimbangan terhadap harga yang relatif murah dan cara mendapatkan yang sangat mudah.

62 Dengan teknologi yang semakin canggih, maka pembajakan pun semakin canggih pula. Program serial killer seperti Serials 2K dan Serial Number Heaven (http://206.175.56.172/sn/), merupakan salah satu cara pembajakan yang modern.52 Tindakan meng-copy software asli (menjadi bajakan) dan mengedarkannya untuk kepentingan komersial memang merupakan tindak pidana dan telah ada ancaman hukumannya, dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta . Tetapi bagi pihak penggunanya belum ada sanksi yang tegas selain adanya sanksi moral, padahal penggunaan ini nantinya akan mengakibatkan berkurangnya pemasukan pajak bagi pemerintah, mempengaruhi kemampuan Indonesia dalam meningkatkan penanaman modal asing, sulitnya alih teknologi dan informasi ke Indonesia, serta akan mempengaruhi Indonesia dalam pergaulan internasional. Studi IDC tahun 2003 menyatakan 88% dari peranti lunak yang dipasang di komputer Indonesia pada tahun 2003 adalah bajakan.53 Adapun bentuk-bentuk pelanggaran atas suatu software dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pemuatan ke dalam hard disk yang biasa dilakukan di toko-toko komputer, dimana penjual biasanya menginstal sistem operasi beserta software-software lainnya sebagai bonus kepada konsumen. Selain itu dapat juga dilakukan dengan Softlifting, yaitu dimana sebuah lisensi penggunaan sebuah software dipakai melebihi kapasitas penggunaannya. Pemalsuan juga merupakan salah satu cara yang sering digunakan dalam pembajakan software, yaitu memproduksi serta menjual software-software bajakan dalam bentuk CD ROM, yang banyak dijumpai di toko buku, pusat-pusat perbelanjaan, atau tempat penyewaan software. Cara lainnya yang juga sering dilakukan adalah Ilegal downloading, yakni dengan men-download software dari internet secara

Muhammad Nouval Omar, Pembajakan software: Dilema Negara Miskin yang Ingin Maju, http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=48, Tayang: 4 September 2004 53 BSA Dukung Tindakan Tegas Polisi, http://www.bsa.org/indonesia, Tayang 12 Mei 2005

52

63 ilegal.54 Salah satu hal yang mendukung banyaknya orang yang menggunakan software bajakan adalah dikarenakan mahalnya harga lisensi software yang asli. Misalnya saja untuk mendapatkan lisensi Windows 98 konsumen harus mengeluarkan dana sebesar Rp 1.800.000,- atau Windows Explorer dengan harga lisensi sekitar Rp 4.500.000,- , sedangkan software bajakan dapat kita beli hanya dengan harga Rp 10.000,- sampai Rp 20.000,- saja. Salah satu contoh lainnya dalam penggunaan karya Cipta adalah mengenai seni musik dan perfilman (sinematografi). Penggunaan di bidang musik dan perfilman ini misalnya dalam bentuk CD, VCD, DVD dan kaset. Selain itu, musik atau lagu juga sering digunakan di karaoke-karaoke, sebagai ringtone atau nada sambung, dan juga dalam bentuk MP3 dan MP4. Tidak dipungkiri, bahwa penggunaan dalam bidang ini pun memungkinkan adanya pelanggaran dalam penggunaannya, yang pada saat ini sudah banyak terjadi.

3. Kepolisian Republik Indonesia dan Lembaga Yudikatif dalam Penegakan Hukum Hak Cipta Proses penegakan hukum Hak Cipta merupakan proses interaksi antara pengaturan perundang-undangan, masyarakat dan penegak hukum itu sendiri. Masyarakat sering mengidentikkan penegak hukum sebagai Polisi (POLRI), karena sebagai konsekuensi dari Polisi yang merupakan salah satu organ penegak hukum yang langsung berkenaan dengan masyarakat. dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor
54

Henny Marlyna, Penegakan Hukum atas Pembajakan Software Komputer, http://www.lkht.net/artikel, Tayang 4 September 2004

64 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU POLRI) disebutkan bahwa, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang ini disebutkan bahwa, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Penegakan hukum selain menjadi fungsi kepemerintahan dari Polisi, juga merupakan salah satu dari tugas pokok yang harus dilaksanakan (Pasal 13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002). Dalam Pasal 71 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 disebutkan bahwa, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Cipta, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta. Namun di dalam penelitian lapangan, Emmy Pangaribuan et menyebutkan, bahwa selama ini yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana hak cipta dilaksanakan oleh POLRI bukan kepada PPNS. Tugas dan wewenang PPNS kurang dikenal oleh masyarakat, selain itu PPNS tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan, kecuali tertangkap tangan. Dalam hal PPNS memerlukan penangkapan ditujukan kepada Kepala Kesatuan POLRI setempat UP. Kadit / Kasat Srs.55 Dalam kasus ini pun pihak aparat mengalami kondisi yang kurang memungkinkan untuk dapat mengatasi masalah secara menyeluruh dan pasti, ada juga sikap antipati dari masyarakat terhadap pihak aparat.
55

Emmy Pangaribuan dkk, Op.cit, hlm. 627

65 Antipati sebagai sikap tindak atau perilaku lazimnya timbul karena pernah mengalami hal yang pahit di dalam interaksi disebakan adanya prasangka yang muncul akibat desas-desus yang belum tentu benar.56 Jadi satu hal lagi yang perlu mendapat perhatian ekstra, yaitu peranan aparat kepolisian. Pada prinsipnya sistem yang ada sudah cukup mengatasi masalah, namun yang menjadi titik tolak peningkatan kreadibilitas pihak aparat adalah sikap tanggap dalam menghadapi permasalahan, profesionalisme yang tinggi, dan bentuk pelayanannya kepada masyarakat. Atau disebutkan oleh Soerjono Sokanto, bahwa faktor manusia sebagai penegaknya yang memainkan peranan penting, harus memiliki etika yang terhimpun dalam suatu kode etik, kualitas sikap tindak yang berpedoman pada norma dan kaidah, serta hubungan dengan warga masyarakat.57 Selain dari pihak aparat, peradilan juga merupakan elemen penting dari penegakan hukum. Berkenaan dengan peradilan di bidang Hak Kekayaan Intelektual umumnya dan Hak Cipta pada khususnya, yang digunakan adalah pengadilan niaga (Pasal 60 Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002). Dasar utama penggunaan pengadilan niaga ini adalah prinsip TRIPs dimana untuk penyelesaian sengketa harus secara cepat dan profesional seperti yang diamanatkan dalam TRIPs. Hal ini berkaitan dengan sifat „‟hak-nya‟‟‟ yang jangka perlingungannya terbatas. Kecepatan penyelesaian ini juga dikaitkan dengan batas waktu proses penyelesaian yang tidak
Soerjono Soekanto, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung, 1985, hlm. 30 57 Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm. 53
56

66 boleh lebih dari 90 hari (Pasal 59 Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002). Namun selain menggunakan penyelesaian melalui pengadilan niaga, sengketa perdata juga dapat dilaksanakan melalui sistem arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 130 HIR). Dari kelemahan-kelemahan dan permasalahan yang ada, pada prinsipnya aspek yang penting untuk ditempuh adalah mencoba mewujudkan penegakan hukum secara terpadu mulai dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek, Departemen Kehakiman, serta melibatkan pula perkumpulan para Pencipta, dalam upaya peningkatan efektivitas penindakan terhadap pelanggaran Hak Cipta. Kesimpulannya, cita-cita hukum harus

diperjuangkan terus oleh siapa saja. Jadi walaupun ada perbedaan kepentingan di antara para pihak, namun tujuannya harus tetap satu yaitu mencari keadilan dan kebenaran.

67 BAB III METODE PENELITIAN

1.

Metode Pendekatan Dalam penelitian ini kajian masalah akan menggunakan metode pendekatan penelitian kuantitatif, sedangkan pendekatan analisisnya dilakukan secara yuridis sosiologis. Oleh karena dalam penelitian ini hukum diartikan sebagai proses-proses sosial dan perilaku sosial. Pendekatan ini dilakukan juga bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor hukum dengan faktor non hukum. Faktor hukum mencakup penegakan hukum dalam penggunaan Karya Cipta, sedangkan faktor non hukum penulis membatasi pada faktor pendidikan, pendapatan dan sikap.

2. Rancangan Penelitian Dalam penelitian ini rancangan penelitian yang digunakan meliputi survei lapangan, studi pustaka, studi peraturan perundangan, dan studi dokumentasi. 3. Spesifikasi Penelitian Penelitian ini lebih bersifat deskriptif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat penegakan hukum dalam penggunaan karya cipta, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta persepsi kalangan Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto terhadap penggunaan karya cipta tersebut.

68 4. Lokasi Penelitian Konsentrasi penelitian dilakukan di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan lokasi lainnya sebagai data penunjang atau pendukung. 5. Populasi Penelitian Dalam penelitian ini populasi penelitian meliputi dosen-dosen di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, dengan sasaran unit kerjanya meliputi Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, serta Fakultas Peternakan. 6. Teknik Pengambilan Sampel Dalam penelitian ini sampel dari populasi diambil dengan menggunakan teknik atau metode cara pengambilan sampelnya adalah simple random sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. Dimana pada masing-masing unit kerja diambil secara acak sebanyak 5 % dari jumlah keseluruhan dosen di tiap-tiap fakultas, dengan klasifikasi sebagai berikut: a. Fakultas ekonomi Dengan jumlah dosen sebanyak 151 orang, maka akan diambil sampel sebanyak 8 orang. b. Fakultas Hukum Dengan jumlah dosen sebanyak 95 orang, maka akan diambil sampel sebanyak 5 orang.

69 c. Fakultas Pertanian Dengan jumlah dosen sebanyak 215 orang, maka akan diambil sampel sebanyak 11 orang. d. Fakultas Peternakan Dengan jumlah dosen sebanyak 175 orang, maka akan diambil sampel sebanyak 9 orang. Berdasarkan pengambilan sampel di atas, maka jumlah sampel secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah 33 dosen. Penggunaan teknik pengambilan sampel tersebut di atas didasarkan pada asumsi karakteristik populasi atau ciri-ciri populasi yang bersifat homogen, antara lain: - Semua sampel berstatus sebagai dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto - Semua sampel adalah Pegawai Negeri Sipil Semua sampel tunduk pada aturan-aturan kerja yang ditetapkan oleh Univrsitas Jenderal Soedirman Purwokerto Semua sampel diasumsikan mengetahui penggunaan karya cipta, mengingat bahwa status semua sampel sangat berkaitan dengan karya cipta. 7. Data dan Sumber Data Dalam penelitian ini diperlukan dua jenis data, yakni: a. Data Primer, yaitu data yang bersumber dari hasil angket (kuesioner) dan wawancara dengan responden.

70 b. Data Sekunder, yaitu data yang berupa informasi-informasi tertulis yang telah diolah dan bersumber dari buku literatur, peraturan perundangundangan, dokumen-dokumen, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, internet, dan sebagainya. 8. Metode dan Instrumen Pengambilan Data Dalam penelitian ini metode pengambilan data digunakan beberapa metode, yakni: a. Metode angket, dengan instrumen yang berupa kuesioner yang ditujukan kepada responden. b. Metode wawancara atau interview dengan instrumen yang berupa outline interview (pedoman wawancara). c. Metode dokumenter dengan instrumen yang berupa form dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. 9. Metode Pengolahan Data Dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan metode coding data, editing data, dan tabulasi data untuk data primer, sedangkan pengolahan data sekunder dilakukan dengan metode reduksi data, display data, dan katagorisasi data. 10. Teknik Penyajian Data Dalam penelitian ini data yang telah diolah akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel-tabel, distribusi frekuensi, serta tabel-tabel silang. Dalam rangka untuk menjawab semua permasalahan.

71 11. Metode Analisis Dalam penelitian ini data yang telah diolah akan dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif ditujukan pada data-data yang bersifat kuantitatif dan digunakan model analisis statistik sederhana terutama model distribusi frekuensi analisis dan tabel silang analisis. Analisis kualitatif ditujukan kepada data yang bersifat kualitatif dengan model comparative analysis (analisis perbandingan) dan contemp analysis, sedangkan interpretasi data dilakukan dengan

menggunakan metode diskusi dan interpretasi, yakni suatu interpretasi dengan cara mendialogkan antara data di satu pihak dengan teori, doktrin, dan norma hukum di lain pihak. Dengan dialog tersebut maka diasumsikan pengambilan keputusan yang menyimpang sekecil mungkin dapat dihindari.

72 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Karya Cipta di Kalangan Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Purwokerto, wilayah di Jawa tengah bagian selatan merupakan wilayah yang jauh dari pusat kota pemerintahan, namun hal ini bukanlah suatu halangan bagi terlaksananya komitmen masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan dan tegaknya hukum. Masyarakat merupakan salah satu bagian dari pilar penegakan hukum. Hal ini mengacu pada teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto58 dimana masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, kemudian diperkuat dengan pendapat Robert B Seidman mensitir dari Satjipto Raharjo59 bahwa penegakan hukum dapat diukur dari masyarakatnya yang merupakan salah satu komponen tegaknya hukum. Penilaian untuk mengukur tegaknya hukum sebenarnya tidak harus melihat pada penanganan kasusnya, karena penegakan hukum dianalogikan sebagai suatu hal yang dipengaruhi oleh komponen peraturan perundang-undangan, pelaksana peraturan, dan orang yang dikenai peraturan yang tidak lepas dari pengaruh sosial personalnya. Sehingga masyarakat sebagai pelaksana peraturan perundangan juga merupakan tolok ukur dari pada penegakan hukum.

58

Soerjono Soekanto, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung, 1985, Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1986, hlm.27

hlm.5
59

73 Dalam proses penegakan hukum ini, penulis membuat batasan terhadap analisis penegakan hukum Hak Cipta. Masyarakat sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi proses penegakan hukum, diperkecil sekupnya dalam lingkup Dosen di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Populasi ini diambil dengan pertimbangan bahwa lembaga akademik ini merupakan bagian dari masyarakat yang berkewajiban menjunjung tinggi dan menjaga komitmen dalam tegaknya hukum. Selain pertimbangan di atas, keterbatasan waktu dan biaya juga merupakan salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan populasi ini. Berkaitan dengan proses penegakan hukum di kalangan Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, apabila diaplikasikan ke dalam teori penegakan hukum menurut Robert B Seidman maka erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai peraturan perundang-undangan yang melandasi penggunaan Hak Cipta, dan pihak Kepolisian sebagai penerap undang-undang, serta Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto sebagai masyarakat yang dikenai peraturan. Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis tingkat penegakan hukum ditinjau dari pelaksanaan aturan atau perundang-undangan di dalam masyarakat, karena menurut pendapat Soerjono Soekanto60 bahwa inti dari konsepsi penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah (hukum) untuk menciptakan dan memelihara kedamaian

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 2

60

74 pergaulan hidup (masyarakat). Dapat diasumsikan bahwa penegakan hukum dibatasi oleh faktor sosial dan personal seperti pendidikan dan pendapatan (sebagai faktor sosial) serta sikap (sebagai faktor personal). Apabila penegakan hukum di atas dikaitkan dengan penegakan hukum Hak Cipta maka akan di pengaruhi oleh indikator sosialisasi Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual, tata cara pendaftaran Karya Cipta, proses pendaftaran Hak Cipta, kemanfaatan pendaftaran Karya Cipta, prosedur penggunaan Hak Cipta, penggunaan Karya Cipta itu sendiri, pengumuman Karya Cipta dan penerapan sanksi. Dengan demikian dalam konteks kajian penegakan hukum terhadap penggunaan Karya Cipta di kalangan Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, sebagai fokus kajian dalam penelitian ini tidak lain adalah suatu kajian terhadap aspek variabel-variabel yakni variabel penegakan hukum sendiri sebagai faktor dependen (terikat) serta faktor pendidikan, pendapatan dan sikap sebagai faktor independent (bebas). Dalam menentukan tingkat penegakan hukum terhadap penggunaan Karya Cipta maka penegakan hukum ini kemudian digolongkan ke dalam tiga bagian yaitu penegakan hukum rendah, sedang dan tinggi yang kemudian dianalisis untuk mengetahui seberapa besar tingkat penegakan hukum itu sendiri. Sedangkan untuk faktor pendidikan, penulis membagi dalam tiga golongan yaitu golongan yang memiliki pendidikan S1, S2 dan S3. Kriteria dalam penggolongan ini diambil dengan pertimbangan bahwa responden yang berkedudukan sebagai Dosen merupakan pendidik profesional di perguruan tinggi, sehingga harus memiliki pendidikan yang tinggi minimum S1. Selanjutnya untuk faktor pendapatan, penulis juga membagi

75 dalam tiga golongan yaitu pendapatan rendah, sedang dan tinggi. Untuk faktor sikap penulis membagi menjadi tiga golongan yaitu sikap negatif, netral dan positif, karena sikap merupakan pemikiran seseorang akan suatu hal yang ditunjukkan dengan kesetujuan atas suatu hal tersebut. Dengan perkataan lain bahwa seseorang akan memilih untuk setuju atau tidak setuju akan suatu hal tersebut. Orang yang setuju atau memihak pada sesuatu hal berarti memiliki sikap yang positif dan sebaliknya apabila tidak setuju atau tidak memihak maka memiliki sikap yang negatif. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat penegakan hukum (Y) terhadap penggunaan Karya Cipta di kalangan Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dapat diukur dengan mengajukan 15 pertanyaan, dan faktor pendidikan (X1) 10 pertanyaan, faktor pendapatan (X2) 10 pertanyaan, serta faktor sikap (X3) 15 pertanyaan yang diajukan kepada 33 responden. Dari hasil penelitian yang telah dianalisis, berdasarkan daftar pertanyaan yang telah diajukan kepada 33 responden, diperoleh data sebagai berikut:

76 Tabel 2. Distribusi Nilai Masing-Masing Variabel menurut 33 RespondenTabel
No Kode Responden R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 Σ X2 Nilai 23 17 21 18 17 20 14 26 16 23 19 16 21 16 14 19 14 23 17 14 20 20 14 11 15 13 13 15 21 11 18 17 16 572 X3 Nilai 35 24 27 39 23 22 36 32 32 18 21 25 35 31 35 37 33 38 33 37 33 26 40 35 35 23 35 36 26 25 29 34 30 1020 Y Nilai 38 24 31 36 35 24 37 34 35 23 17 27 38 30 30 33 24 34 33 39 35 32 31 38 34 25 29 32 28 25 26 32 30 1019

(Sumber: data primer yang diolah)

77 Keterangan: X2 = Pendapatan X3 = Sikap Y = Penegakan hukum Tabel 3. Distribusi tingkat pendidikan
No Kode Responden R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 R 18 R 19 R 20 R 21 R 22 R 23 R 24 R 25 R 26 R 27 R 28 R 29 R 30 R 31 R 32 R 33 Pendidikan (X2) S3 S2 S1 S2 S2 S2 S1 S3 S2 S2 S1 S2 S2 S3 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S2 S2 S2 S1 S2 S2 S1 S2 S2 S3 S2 S3 S2

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas kemudian dilakukan penghitungan interval nilai/interval kelas, yang merupakan pengelompokan terhadap nilai-nilai

78 variabel (data di atas mempunyai bobot nilai yang berbeda). Pengelompokan ini bertujuan untuk memperjelas kualifikasi data tersebut terhadap masing-masing variabel sehingga dapat diketahui distribusi frekuensi masing-masing Adapun pedoman dalam mencari interval kelas adalah sebagai berikut: R i = k dimana: i = interval nilai/interval kelas R = Range/Nilai Tertinggi dikurangi Nilai Terendah k = jumlah kelas/pengelompokan yang dikehendaki 61 Untuk menentukan penegakan hukum terhadap penggunaan Karya Cipta ke dalam penggolongan penegakan hukum rendah, sedang dan tinggi maka dilakukan penghitungan interval kelas dengan rumus: R i = k = k NT - NR = 3 38 - 17 = 7,333333 = k NT - NR variabel.

(hasil dibulatkan menjadi 7), sehingga interval kelasnya adalah: Rendah = 17 - 24 Sedang = 25 - 32 Tinggi = 33 – 40

Selanjutnya untuk menentukan pendapatan Dosen ke dalam penggolongan pendapatan redah, sedang dan tinggi maka dilakukan penghitungan interval kelas dengan rumus sebagai berikut:
61

Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 380

79 R i = k = k NT - NR = 3 26 - 11 = 5

, sehingga interval kelasnya adalah: Rendah = 11 - 16 Sedang = 17 - 22 Tinggi = 23 – 28

Selanjutnya untuk menentukan sikap Dosen ke dalam penggolongan pendapatan redah, sedang dan tinggi maka dilakukan penghitungan interval kelas dengan rumus sebagai berikut: R i = k = k NT - NR = 3 40 - 18 = 7,333333

(hasil dibulatkan menjadi 7), sehingga interval kelasnya adalah: Rendah = 18 - 25 Sedang = 26 - 33 Tinggi = 34 – 41

Ditinjau dari aspek penegakan hukum terhadap penggunaan Karya Cipta di kalangan Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, berdasarkan pada perhitungan interval nilai/interval kelas, maka dapat diperoleh gambaran sebagai data yang dituangkan dalam tabel Distribusi frekuensi62 berikut ini:

Tabel 4. Tingkat Penegakan hukum terhadap penggunaan Karya Cipta
62

Ibid, hlm. 379

80 Frekuensi Persentase

No

Item

F % 1 Tinggi 14 42,424 2 Sedang 14 42,424 3 Rendah 5 15,152 jumlah 33 100,00 (Sumber: data primer yang diolah) Berdasarkan data pada Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa dari responden sebanyak 33 orang, 5 responden (15,152 %) menunjukkan penegakan hukum yang rendah terhadap penggunaan Karya Cipta, dan sebanyak 14 responden (42,424 %) menunjukkan penegakan hukum yang sedang, serta sebanyak 14 responden (42,424 %) menunjukkan penegakan hukum yang tinggi. Data di atas terdapat kesamaan antara frekuensi kelas sedang dan frekuensi kelas tinggi sehingga diperlukan lagi penghitungan mean/nilai tengah rata-rata dari interval kelas (mean IK) dan mean dari jumlah nilai penegakan hukum (ΣY) sebagai perbandingan. Rumus yang digunakan dalam menentukan mean atau nilai tengah adalah rata-rata hitung (arithmatic mean), yaitu X1 + X2 + ... + Xn X = n dimana: X = mean Xi = pengamatan ke-1, maka mean IK = 17 – 24 = 20.5 25 – 32 = 28.5 = ΣXi 63

63

Ibid, hlm. 383

81 33 – 40 = 36.5 + 85,5 / 3 meanY = ΣY 33 = 1019 33 = 28,5 = 30,87

hasil penghitungan di atas, bila dilihat dari interval kelas maka angka tersebut termasuk dalam kategori/item sedang (25 – 32). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap penggunaan Karya Cipta di kalangan Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto adalah relatif sedang. Dalam hal ini memang terdapat kesamaan frekuensi dan persentase antara kelas sedang dengan kelas tinggi, yang kemudian dapat diberi penjelasan bahwa apabila dilihat dari mean inerval kelas dan mean Σ nilai penegakan hukum maka ada kecenderungan responden menunjukkan tingkat yang relatif sedang dalam penegakan hukum terhadap penggunaan Karya Cipta. Hal ini berarti bahwa secara umumnya/rata-rata nilai dari responden dapat digolongkan dalam kategori sedang. Namun apabila dilihat dari persentase frekuensi nilai-nilai penegakan hukum pada tabel di atas maka terdapat dua pengertian, yaitu tingkat penegakan hukum yang relatif tinggi dan penegakan hukum yang relatif sedang. Hal ini berarti bahwa ada sebagian besar responden yang menunjukkan tingkat penegakan hukum yang relatif sedang, dan sebagian besar lagi menunjukkan tingkat penegakan hukum yang cukup tinggi, berarti bahwa dari sebagian besar responden ada kecenderungan untuk menaati peraturan hukum Hak Cipta namun belum dapat mencapai tingkat penegakan hukum yang tinggi karena masih ada sebagian responden yang belum menaati peraturan secara keseluruhan yang

82 persentasenya dapat mengimbangi. Salah satu komponen lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah pihak penerap aturan, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian. Proses penegakan hukum memang tidak harus sampai pada taraf penanganan kasusnya di pengadilan, karena penegakan hukum Hak Cipta memang merupakan hal yang sulit dan rumit. Menurut salah satu anggota Resek (Resort Kriminal bagian Ekonomi), berkaitan dengan penegakan hukum Hak Cipta, bahwa: ‘’Penegakan hukum Hak Cipta tidak bisa dibilang rendah, sedang atau tinggi, karena yang pasti bila ada kasus akan ditindak. Jadi di sini proses penegakan hukum belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh, karena faktor yang utama adalah pada saksi dan juga pada pihak pemiliknya sendiri’' 64 Untuk penanganan kasus memang Kepolisian jarang menangani, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat dalam penanganan kasusnya. Misalnya saja tidak adanya laporan atau aduan dari si pemilik Hak Cipta, bila ada kasus pun akan sulit dalam mencari saksinya. Menurut salah satu anggota Resek yang mengatakan bahwa, „’bahkan ada juga kasus yang telah diajukan laporan namun dibatalkan karena penasehat hukumnya menolak untuk diusut’’65 Tetapi lain dari pada itu, pihak kepolisian pun telah melakukan tindakantindakan preventif (pencegahan) dan represif (penanggulangan) bersama-sama dengan jajaran kepolisian lainnya dalam upaya penegakan hukum Hak Cipta,
64 65

Wawancara tanggal 3 Januari 2007, pukul 09.00 WIB, di Kepolisian Resort Purwokerto Wawancara tanggal 3 Januari 2007, pukul 09.00 WIB, di Kepolisian Resort Purwokerto

83 misalnya saja pemeriksaaan di tempat-tempat karaoke dan pedagang kaki lima, pihak kepolosian juga sering mengadakan sosialisasi tentang Hak Cipta kepada masyarakat. ‘’Namun menegakkan hukum itu layaknya seperti membendung laut. Sehingga semuanya kembali lagi pada kesadaran masyarakat untuk menaati aturan. Sebenarnya masyarakat itu sudah sadar akan hukum karena sudah banyak orang yang tahu akan Hak Cipta tetapi kenyataannya masih banyak pelanggaran.’’66

B. Pengaruh Faktor Pendidikan, Pendapatan dan Sikap terhadap Tingkat Penegakan Hukum dalam Penggunaan Karya Cipta Tingkat penegakan hukum terhadap penggunaan Karya Cipta dari hasil analisis di atas yang relatif sedang, terdapat asumsi bahwa adanya pengaruh faktor pendidikan, pendapatan dan sikap terhadap (penegakan hukum) masing-masing responden. Untuk memperjelas dan memperoleh pembuktian, kemudian data dari faktor-faktor yang berpengaruh (independen) tersebut di atas untuk masing-masing responden di korelasikan dengan nilai penegakan hukum. Adapun hasil analisis dapat dilihat pada data yang telah diolah sebagai berikut:

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Responden Frekuensi No Item F % Persentase

66

Wawancara tanggal 3 Januari 2007, pukul 09.00 WIB, di Kepolisian Resort Purwokerto

84 1 2 3 S1 S2 S3 jumlah 5 22 6 33 15,15 66,67 18,18 100,00

(Sumber: data primer yang diolah) Berdasarkan data pada Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa dari responden sebanyak 33 orang, terdapat 5 responden (15,15 %) memiliki pendidikan S1, dan sebanyak 22 responden (66,67 %) memiliki pendidikan S2, serta sebanyak 6 responden (18,18 %) memiliki pendidikan S3. Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar responden memiliki pendidikan S2. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden berpendidikan sedang, karena pendidikan minimum seorang Dosen adalah S1. Dalam kondisi yang demikian, faktor pendidikan dianggap dapat mendorong para Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto untuk meningkatkan upaya penegakan hukum. Selanjutnya bila dilihat dari faktor pendapatan maka diperoleh hasil analisis pada data yang telah diolah sebagai berikut:

Tabel 6. Tingkat Pendapatan Responden
No Item Frekuensi F Persentase %

85
1 2 3 Tinggi Sedang Rendah jumlah 4 14 15 33 12,12 42,42 45,46 100,00

(Sumber: data primer yang diolah) Berdasarkan data pada Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa dari responden sebanyak 33 orang, 15 responden (45,46 %) menunjukkan tingkat pendidikan yang rendah, dan sebanyak 14 responden (42,42 %) menunjukkan tingkat pendidikan yang sedang, serta sebanyak 4 responden (12,12 %) menunjukkan tingkat pendidikan yang tinggi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari responden berpenghasilan rendah, sehingga tingkat penghasilannya adalah relatif rendah. Pendapatan merupakan gambaran nilai ekonomis yang dilihat dari penghasilan rutin para responden serta penghasilan lain di luar penghasilan rutin. Dalam penentuan penghasilan rutin para responden ada kecenderungan yang homogen, karena pendapatan di sini tidak dihitung sebagai pendapatan yang ditentukan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. Memang ada penggolongan dalam perolehan penghasilan, namun perbedaannya tidak terlalu mencolok. Dalam faktor pendapatan ini, yang dapat memberikan perbedaan dalam tingkatannya adalah pendapatan yang merupakan penghasilan di luar penghasilan rutin yang biasanya lebih besar bila dibandingkan dengan pendapatan rutin. Namun beberapa responden yang memiliki pendapatan dari penghasilan di luar penghasilan rutin belum mencapai tingkat yang relatif tinggi, sehingga bila faktor pendapatan digabungkan antara penghasilan rutin dan di luar rutin maka tingkatannya adalah relatif sedang.

86 Selanjutnya bila dilihat dari faktor sikap maka diperoleh hasil analisis pada data yang telah diolah sebagai berikut: Tabel 7. Tingkat Sikap Responden terhadap Penegakan Hukum Hak Cipta Frekuensi F 14 11 8 Persentase % 24,25 33,33 42,42

No 1 2 3

Item

Positif Netral Negatif jumlah 33 100,00 (Sumber: data primer yang diolah) Berdasarkan data pada Tabel 7 dapat dijelaskan bahwa dari responden sebanyak 33 orang, 14 responden (24,25 %) menunjukkan tingkat sikap yang positif, dan sebanyak 11 responden (33,33 %) menunjukkan tingkat siakap yang netral, serta sebanyak 8 responden (42,42 %) menunjukkan tingkat sikap yang negatif. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari responden mempunyai tingkat sikap yang positif. Apabila faktor-faktor di atas dikorelasikan67 dengan penegakan hukum maka dapat diperoleh gambaran dalam data yang telah diolah sebagai berikut:

Tabel 8. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap penegakan hukum Hak Cipta Penegakan Rendah Sedang Tinggi Jumlah

Masri Singarimbun, dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 198-204

67

87 hukum F Pendidikan S1 S2 S3 Jumlah 1 3 1 5 % 3,03 9,09 3,03 15,15 F 2 10 2 14 % 6,06 30,30 6,06 42,42 F 2 9 3 14 % 6,06 27,27 9,09 42,42 F 5 22 6 33 % 15.15 66.67 18.18 100,00

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum tingkat pendidikan cenderung berpengaruh terhadap tingkat penegakan hukum dalam penggunaan Karya Cipta di kalangan Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Pengaruh faktor pendidikan terhadap penegakan hukum tersebut dapat diungkapkan, bahwa apabila dilihat dari pengaruhnya tingkat pendidikan terhadap penegakan hukum yang relatif rendah maka sebanyak 1 responden (3,03 %) berpendidikan S1, dan sebanyak 3 responden (9,09 %) berpendidikan S2, serta sebanyak 1 responden (3,03 %) berpendidikan S3. Jika dilihat dari pengaruhnya tingkat pendidikan terhadap penegakan hukum yang relatif sedang maka sebanyak 2 responden (6,06 %) berpendidikan S1, dan sebanyak 10 responden (30,30 %) berpendidikan S2, serta sebanyak 2 responden (6,06 %) berpendidikan S3. Selanjutnya apabila apabila dilihat dari pengaruhnya tingkat pendidikan terhadap penegakan hukum yang relatif tinggi maka sebanyak 2 responden (6,06 %) berpendidikan S1, dan sebanyak 9 responden (27,27 %) berpendidikan S2, serta sebanyak 3 responden (9,09 %) berpendidikan S3. Jadi ada kecenderungan berpengaruhnya tingkat pendidikan terhadap penegakan hukum dalam penggunaan Karya Cipta. Dari fakta di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan cenderung

88 berpengaruh secara positif terhadap tingkat penegakan hukum terhadap penggunaan Karya Cipta, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat penegakan hukumnya. Apabila tingkat penegakan hukum dikorelasikan dengan faktor pendapatan maka akan diperoleh hasil analisis dalam data yang telah diolah sebagai berikut: Tabel 9. Pengaruh tingkat pendapatan terhadap penegakan hukum Hak Cipta Penegakan hukum Pendapatan Rendah Sedang Tinggi Jumlah Rendah F 1 3 1 5 % 3,03 9,09 3,03 15,15 F 9 5 0 14 Sedang % 27,27 15,15 0,00 42,42 F 5 6 3 14 Tinggi % 15,15 18,18 9,09 42,42 F 15 14 4 33 Jumlah % 45,45 42,42 12,12 100,00

Dari data pada tabel di atas dapat disimpulkan, bahwa secara umum tingkat pendapatan cenderung berpengaruh terhadap penegakan hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data pada tabel di atas yang secara parsial menunjukkan kecenderungan pengaruh tersebut, bilamana dilihat dari pengaruhnya tingkat pendapatan terhadap penegakan hukum yang relatif rendah maka sebanyak 1 responden (3,03 %) yang memiliki tingkat pendapatan rendah menunjukkan tingkat penegakan hukum yang rendah pula, dan sebanyak 3 responden (9,09 %) yang memiliki tingkat pendapatan sedang menunjukkan tingkat penegakan hukum yang rendah, serta sebanyak 1 responden (3,03 %) yang memiliki tingkat pendapatan tinggi menunjukkan tingkat penegakan hukum yang rendah. Jika dilihat dari pengaruhnya

89 tingkat pendapatan terhadap penegakan hukum yang sedang maka sebanyak 9 responden (27,27 %) yang memiliki tingkat pendapatan rendah menunjukkan tingkat penegakan hukum yang sedang, dan sebanyak 5 responden (15,15 %) yang memiliki tingkat pendapatan sedang menunjukkan tingkat penegakan hukum yang sedang pula, serta sebanyak 0 responden (0,00 %) yang memiliki tingkat pendapatan tinggi menunjukkan tingkat penegakan hukum yang sedang. Selanjutnya apabila dilihat dari pengaruhnya tingkat pendapatan terhadap penegakan hukum yang tinggi maka maka sebanyak 5 responden (15,15 %) yang memiliki tingkat pendapatan rendah menunjukkan tingkat penegakan hukum yang tinggi, dan sebanyak 6 responden (18,18 %) yang memiliki tingkat pendapatan sedang menunjukkan tingkat penegakan hukum yang tinggi, serta sebanyak 3 responden (9,09 %) yang memiliki tingkat pendapatan tinggi menunjukkan tingkat penegakan hukum yang tinggi pula. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan responden cenderung ada pengaruhnya terhadap penegakan hukum terhadap penggunaan Karya Cipta. Selanjutnya bila tingkat penegakan hukum dikorelasikan dengan faktor sikap maka akan diperoleh hasil analisis dalam data yang telah diolah sebagai berikut:

Tabel 10. Pengaruh tingkat sikap terhadap penegakan hukum Hak Cipta

90 Penegakan hukum Sikap Negatif Netral Positif Jumlah Rendah F 4 1 0 5 % 12,12 3,03 0,00 15,15 F 3 6 5 14 Sedang % 9,09 18,18 15,15 42,42 F 1 4 9 14 Tinggi % 3,03 12,12 27,27 42,42 F 8 11 14 33 Jumlah % 24,24 33,33 42,42 100,00

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor sikap cenderung berpengaruh terhadap tingkat penegakan hukum dalam penggunaan Karya Cipta di kalangan Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Pengaruh faktor sikap terhadap tingkat penegakan hukum dapat dilihat pada nilai frekuensi masing-masing item, di mana apabila tingkat sikap responden adalah tinggi maka tingkat penegakan hukumnya juga tinggi dan begitu pula sebaliknya. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data pada tabel di atas yang secara parsial menunjukkan kecenderungan pengaruh tersebut, apabila dilihat dari pengaruh tingkat sikap terhadap penegakan hukum yang relatif rendah maka sebanyak 4 responden (12,12 %) yang memiliki sikap negatif menunjukkan tingkat penegakan hukum yang rendah, dan sebanyak 1 responden (3,03 %) yang memiliki sikap netral menunjukkan tingkat penegakan hukum yang rendah, serta sebanyak 0 responden (0,00 %) yang memiliki sikap positif menunjukkan tingkat penegakan hukum yang rendah. Jika dilihat dari pengaruhnya tingkat sikap terhadap penegakan hukum yang sedang maka sebanyak 3 responden (9,09 %) yang memiliki sikap negatif menunjukkan tingkat penegakan hukum yang sedang, dan sebanyak 6

91 responden 18,18 %) yang memiliki sikap netral menunjukkan tingkat penegakan hukum yang sedang, serta sebanyak 5 responden (15,15 %) yang memiliki sikap positif menunjukkan tingkat penegakan hukum yang sedang. Selanjutnya apabila dilihat dari pengaruhnya tingkat sikap terhadap penegakan hukum yang relatif tinggi maka sebanyak 1responden (3,03 %) yang memiliki sikap negatif menunjukkan tingkat penegakan hukum yang relatif tinggi, dan sebanyak 4 responden 12,12 %) yang memiliki sikap netral menunjukkan tingkat penegakan hukum yang relatif tinggi, serta sebanyak 9 responden (27,27 %) yang memiliki sikap positif menunjukkan tingkat penegakan hukum yang relatif tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat sikap responden cenderung ada pengaruhnya terhadap penegakan hukum terhadap penggunaan Karya Cipta. Artinya semakin tinggi tingkat sikap responden maka semakin tinggi pula tingkat penegakan hukumnya.

92 BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: a. Bahwa tingkat penegakan hukum terhadap penggunaan Karya Cipta dikalangan Dosen Universitas Jenderal Soedirman dapat dikategorikan dalam golongan yang relatif sedang, hal ini ditunjukkan pada tabel distribusi frekuensi yaitu sebanyak 14 responden (42,424 %) dari total 33 responden (100 %). b. Bahwa faktor-faktor sebagai indikator yang mempengaruhi tingkat penegakan hukum, secara umum mempunyai kecenderungan terhadap tingkat penegakan hukum terhadap penggunaan Karya Cipta. Dimana faktor pendidikan, pendapatan dan sikap mempunyai pengaruh positif terhadap penegakan hukum, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan, pendapatan dan sikap maka akan semakin tinggi pula tingkat penegakan hukumnnya.

B. Saran Tingkat penegakan hukum terhadap penggunaan Karya Cipta di kalangan Dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto adalah relatif sedang dan dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pendapatan dan sikap. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan terhadap mutu pendidikan atau pengetahuan khususnya tentang

93 Hak Cipta dan mengarahkan sikap atau pandangan masyarakat yang positif terhadap HaK Cipta agar mempunyai kesadaran hukum yang tinggi sehingga hukum Hak Cipta dapat ditegakkan secara maksimal.

94 DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks Anwar, Chairul, Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia, Novindo pustaka Mandiri, Jakarta, 1999. Azwar, Saifuddin, Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003. Djumhana, Muhammad, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. ___________________, dan R Djubaedillah, Hak Milik intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Hamzah, Andi, Penegakan Hukum Lingkungan, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995. Hanadi, Saryono, dan MI Wiwik Yuni Hastuti, Arief Suryono, Pengaruh motivasi dan Pendapatan Percapita terhadap Kesadaran Pengusaha Perhotelan dalam Pembangunan, Laporan Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1993. Hanitijo, Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988. Harjowidigdo, Rooseno, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman, Jakarta, 2005. Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif, Banyumedia, Surabaya, 2005. Kurniadi, Dedi, Perlindungan Hak Cipta atas Format Program Televisi, Jurist Publishing, Jakarta, 2005. Lindsey, dan Blitt, Damian, Simon, Tomi, Hak Kekyaan Intelektual Suatu Pengantar, PT Alumni, Bandung, 2002. Mahadi, Hukum Benda dalam sistem hukum Perdata Nasional, Bina Cipta,

95 Jakarta, 1983. Muhammad, Abdulkadir, Kajian Hukum Ekonomi dan Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Nazir, Moh., Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005. Purwaningsih, Endang, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005. Rajagukguk, Erman, Hukum dan Masyarakat, Bina Aksara, Jakarta, 1983. Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1986. _______________, dan Anton Tabah, Polisi Pelaku dan Pemikir, Gramedia Pustaka Utama, jakarta, 1993. Saidin, OK, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 1986. Soekanto, Soerjono, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung, 1985. ________________, Faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan hukum, CV Rajawali, Jakarta, 1983. ________________, Jakarta, 1982. Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum, Rajawali,

Suherman, Ade Maman, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002. Tabah, Anton, Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991. Usman, Rahmadi, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2003. Yuhassarie, Emmy, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.

96 B. Peraturan Perundang-undangan Anonimous, Kompilasi Undang-Undang HCPM dan terjemahan konvensikonvensi di bidang hak kekayaan intelektual, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Anonimous, Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2003. Anonimous, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, www.dikti.org.

C. Sumber Lainnya Endo, Mitsuo, „‟Fokus Utama.‟‟, Media HaKI, vol. VI/No. 1/Desember/2004, halaman 3-4. Fitriani, Fadia dan Emmy Pangaribuan, „‟Perlindungan Hukum atas Penerbitan Buku Berdasarkan Ketentuan UUHC 1997 terhadap Pembajakan Buku di Yogyakarta.‟‟, Sosiohumanika, vol. 13/No. 3/September/2000, halaman 619-629. Hilman, Helianti, Manfaat Perlindungan terhadap Karya Intelektual pada Sistem HKI-Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pusat Pengakjian Hukum (PPh), Jakarta, 2005. Ma‟ruf, Umar, dan Emmy Pangaribuan, „‟Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan Hak Cipta atas Lagu di Indonesia.‟‟, Sosiohumanika, vol. 14/No. 1/Januari/2001, halaman 157-167. Mustafa, Marni Emmy, „‟Peranan dan Kedudukan Hakim dalam Proses Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual.‟‟, Majalah Hukum Nasional, No. 1/2004, halaman 129-146. Nolda, Theresia, dan Sita Ismiyati, Mustafa, „‟Perlindunga Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta atas Lagu yang di Download di Internet.‟‟, Sosiosains, vol. 17/No. 4/ Oktober/2004, halaman733-741. Shahib, Nurhalim, „‟Suatu Pemikiran tentang Keterkaitan Sistem Pendidikan Nasional dengan Hak Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi.‟‟, Media HaKI, vol. III/No. 1/Juni/2004, halaman 13-20. Soelistyo, Henry, „‟Tindakan Pemerintah dalam Mengantisipasi Pelanggaran di

97 Bidang HaKI.‟‟, Newsletter, No. 31/Tahun VIII/Desember/1997, halaman 1-9. Sugiharto, Liliana, „‟Pemanfaatan Hak Cipta secara Tepat dalam Proses Pembelajaran Menggunakan Multimedia.‟‟, Gloria Juris, vol. 4/No. 3/September/2004, halaman 182-191. Ubbe, Ahmad, „‟Identitas Hukum Nasional dalam Perspektif Reformasi Hukum.‟‟, Majalah Hukum Nasional, No.1/2004, halaman 7-15. Waluyo, „‟Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi.‟‟, Media HaKI, vol. III/No. 1/ Juni/2004, halaman 14-18. Zen, Achmad, „‟Menyambut Millenium III TRIPs Dimensi baru HaKI dan Kesiapan Kita.‟‟, News Letter, No. 39/X/Desmber/1999, halaman 1-7. Dedy Nurhidayat, Hak Cipta versus Pembajakan, http://www.lkht.net/artikel
Marlyna, Henny, Penegakan Hukum atas Pembajakan Software Komputer,

http://www.lkht.net/artikel. Oemar, Suwantin, Memburu Software Ilegal sampai ke Dapur Perusahaan, ,http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1113176866. Omar, Muhammad Nouval, Pembajakan software: Dilema Negara Miskin yang Ingin Maju, http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=48 www.bsa.org/indonesia. http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:17030
posted:10/29/2009
language:Indonesian
pages:97