Docstoc

TELAAH SK-KD KLS XI SMT 1 JADI

Document Sample
TELAAH SK-KD KLS XI SMT 1   JADI Powered By Docstoc
					                                                                                                                                  Pendikar Kelompok PKn Kelas XI   2012




                                                       Telaah Standar Isi (Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar)
                                                            Mata Pelajaran: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
                                                                       Terhadap Nilai-nilai Antikorupsi


Kelas/ SMT          Standar Kompetensi                   Kompetensi Dasar                                     Materi                                    Dimensi. Indikator, Nilai
                                                                                                                                                              Antikorupsi
   XI/ 1     1. Menganalisis budaya politik di   1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya   a. Tipe/ bentuk budaya politik di Indonesia. (parokial,
                                                                                                                                                  Politik: komitmen, berani,
                Indonesia                        politik yang berkembang dalam          kawula, dan partisipan)                                   tanggung jawab, adil.
                                                 masyarakat Indonesia
                                                                                     b. Budaya politik dalam demokrasi parlementer                Sosiologi: tanggung jawab, adil.
                                                                                     c. Budaya politik dalam demokrasi terpimpin Orde Lama
                                                                                                                                                  Ekonomi: sportif, bijaksana,
                                                                                     d. Budaya politik dalam era orde baru
                                                                                                                                                  hemat
                                                                                     e. Budaya politik dalam era reformasi
                                                                                     f. Faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya              Hukum: tanggung jawab,
                                                                                        budaya politik dalam masyarakat                           konsekuen.
                                                                                     g. Tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam
                                                                                        masyarakat Indonesia




                                                                                                                                                                               Page 1
                                                                                                               Pendikar Kelompok PKn Kelas XI   2012




                              1.4 Menampilkan peran serta budaya   a. Bentuk Partisipasi politik
                                                                                                                               Politik: jujur, kebersamaan,
                                  politik partisipan                                                                           ikhlas, tanggung jawab, adil.
                                                                   b. Faktor penyebab timbulnya gerakan ke arah
                                                                      partisipasi politik                                      Sosiologi: kesetaraan, tanggung
                                                                   c. Bentuk–bentuk peran serta budaya politik partisipan      jawab, sportif, konsekuen, adil.
                                                                      bentuk konvensional dan non kovensional
                                                                   d. Sikap perilaku yang yang bertentangan dengan peran       Ekonomi: bijaksana, hemat,
                                                                      budaya politik partisipan                                komitmen, disiplin.
                                                                   e. Tampilan/perilaku peran serta budaya politik             Hukum: tanggung jawab, adil.
                                                                      partisipan




2. Menganalisis      budaya      2.3 Menganalisis pelaksanaan      a. Bentuk Partisipasi politik
   demokrasi         menuju          demokrasi Indonesia sejak                                                                 Politik: jujur, kebersamaan,
   masyarakat madani                 orde lama, orde baru, dan     b. Faktor penyebab timbulnya gerakan ke arah                ikhlas,berani, tanggung jawab, adil.
                                     reformasi                        partisipasi politik
                                                                                                                               Sosiologi: kesetaraan, tanggung
                                                                   c. Bentuk–bentuk peran serta budaya politik partisipan      jawab, sportif, mandiri, konsekuen,
                                                                      bentuk konvensional dan non kovensional
                                                                                                                               adil.
                                                                   d. Sikap perilaku yang yang bertentangan dengan peran
                                                                      budaya politik partisipan                                Ekonomi: bijaksana,komitmen,
                                                                                                                               peduli, kerja keras, disiplin.
                                                                   Tampilan/perilaku peran serta budaya politik partisipan     Hukum: tanggung jawab, adil.




                                                                                                                                                             Page 2
                                                                                                                Pendikar Kelompok PKn Kelas XI   2012




                                                                    a. Bentuk Partisipasi politik
                                                                    b. Faktor penyebab timbulnya gerakan ke arah
                                                                       partisipasi politik
                                                                    c. Bentuk–bentuk peran serta budaya politik partisipan      Politik: jujur, kebersamaan,
                                                                       bentuk konvensional dan non kovensional
                                                                                                                                ikhlas,berani, tanggung jawab, adil.
                                                                    d. Sikap perilaku yang yang bertentangan dengan peran
                                                                       budaya politik partisipan                                Sosiologi: kesetaraan, tanggung
                                                                                                                                jawab, sportif, mandiri, konsekuen,
                                                                    Tampilan/perilaku peran serta budaya politik partisipan     adil.
                                  2.4 Menampilkan perilaku budaya
                                      demokrasi dalam kehidupan
                                      sehari-hari                                                                               Ekonomi: bijaksana,komitmen,
                                                                                                                                peduli, kerja keras, disiplin.
                                                                                                                                Hukum: tanggung jawab, adil.


3. Menampilkan         sikap   3.1 Mendeskripsikan pengertian dan   a.   Pengertian keterbukaan dan keadilan                    Politik: jujur, kebersamaan,
   keterbukaan dan keadilan        pentingnya keterbukaan dan       b.   Macam-macam keadilan                                   ikhlas,berani, tanggung jawab, adil.
   dalam          kehidupan        keadilan dalam kehidupan         c.   Makna keterbukaan berbangsa dan bernegara
   berbangsa dan bernegara         berbangsa dan bernegara          d.   Ciri-ciri keterbukaan                                  Sosiologi: kesetaraan, tanggung
                                                                                                                                jawab, sportif, mandiri, konsekuen,
                                                                                                                                adil.

                                                                                                                                Ekonomi: bijaksana,komitmen,
                                                                                                                                peduli, disiplin.
                                                                    a. Penyelenggaraan     pemerintahan   yang  tidak
                                                                       transparan                                               Hukum: tanggung jawab, adil.
                                                                    b. Faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan
                               3.2 Menganalisis dampak                 pemerintahan yang tidak transparan                       Politik: jujur, kebersamaan,
                                   penyelenggaraan pemerintahan     c. Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak           ikhlas,berani, tanggung jawab, adil.
                                   yang tidak transparan               transparan
                                                                                                                                Sosiologi: kesetaraan, tanggung
                                                                                                                                jawab, sportif, mandiri, konsekuen,


                                                                                                                                                              Page 3
                                                                                                                                       Pendikar Kelompok PKn Kelas XI   2012




                                                                                                                                                       adil.

                                                                                                                                                       Ekonomi: bijaksana,komitmen,
                                                                                                                                                       peduli, kerja keras, disiplin.

                                                                                                                                                       Hukum: tanggung jawab, adil.




Contoh ModelIntegrasiPengembangan Dimensi, Indikator, dan Nilai Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), disajikan pada halaman berikut.




                                                                                                                                                                                    Page 4
Pendikar Kelompok PKn Kelas XI   2012




                                        Page 5
                                                                                                                                                         Pendikar Kelompok PKn Ke



                                            Contoh 2: Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada
                                                 Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan(PKn)
  STANDAR             KOMPETENSI         KLS/                   PENDIDIKAN ANTIKORUPSI                                        MODEL INTEGRASI
 KOMPETENSI             DASAR            SMT     ASPEK DAN INDIKATOR                 NILAI ACUAN
                                                                              KESETARAAN:
1. Menganalisis     1.2 Menganalisis     XI/1   1 Politik:
                                                                              kesejajaran, sama                   Budaya politik adalah sikap orientasi warga
   budaya politik       tipe-tipe                 a. Membuat kebijakan                                             negara terhadap sistem politik dan aneka
                                                                              tingkatan/kedudukan,
   di Indonesia         budaya politik                didasarkan pada                                              ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan
                                                                              sebanding, sepadan,
                        yang                          kepentingan                                                  warga negara didalam sistem itu.
                                                                              seimbang.
                        berkembang                    umum/bersama (adil,                                         Setiap warga negara mempunyai hak yang
                        dalam                         berani)                 KEBERSAMAAN: hal                     sama dalam menentukan sikap terhadap
                        masyarakat                b. Melaksanakan             bersama, seperti rasa                budaya politik. Namun dalam menentukan
                        Indonesia                     kebijakan didasari pada persaudaraan/kekeluargaan            sikap tersebut harus dengan penuh
                                                      sikap menjunjung tinggi , senasib sepenanggungan,            pertimbangan dan komitmen yang tinggi.
                                                      kebenaran (jujur,       dan merasa menjadi satu             Agar tercipta budaya politik yang kondusif,
                                                      berani)                 kesatuan (integritas),               perlu dikembangkan buda-ya politik partisipan.
                                                  c. Melaksanakan             KOMITMEN: Perjanjian,                Budaya politik ini menghendaki adanya
                                                      pengawasan kebijakan keterikatan untuk                       keberanian dalam mengemukakan pendapat
                                                      secara tidak tebang     melakukan sesuatu (yang              dan berani menghadapi tantangan dengan
                                                      pilih (adil, berani)    telah disepakati), kontrak.          penuh tanggung jawab.
                                                2 Sosiologi:                                                      Pembuatan kebijakan harus dida-sarkan oleh
                                                  a. Menepati janji           KONSEKUEN: Sesuai                    kepentingan         umum/-bersama,       dalam
                                                      (tanggung jawab)        dengan apa yang                      pelaksanaannya        didasari    pada    sikap
                                                  b. Tidak diskriminatif      dikatakan/diperbuat,                 menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani)
                                                      dalam memberikan        menyimpang dari apa yang             ,dan pengawasannyapun tidak tebang pilih.
                                                      layanan (adil)          sudah diputuskan berwatak           Ditinjau dari interaksi sosial dalam kehidupan
                                                  c. Tidak nepotisme (adil,   teguh, tidak                         masyarakat (aspek sosiologi), perkembangan
                                                      mandiri)                HEMAT: berhati-hati dalam            tipe-tipe budaya politik harus dilaksanakan
                                                  d. Tidak kolusi (jujur,     membelanjakan uang, tidak            dengan penuh tanggung              jawab, tidak
                                                      mandiri)                boros, cermat.                       dibenarkan adanya tindakan diskriminatif
                                                3 Ekonomi:                                                         dalam pelayanan publik terhadap kelompok
                                                  a. Melakukan persaingan BIJAKSANA: selalu                        lawan/ oposisi, harus menghindari tindakan
                                                      secara sehat            menggunakan akal budinya             yang menguntungkan kelompoknya (nepo-
                                                      (tanggung jawab, jujur, (pengalaman dan                      tisme) dan menghindari persekong-kolan
                                                      kerja keras)            pengetahuannya), arif,               (kolusi).
                                                  b. Tidak menyuap (jujur)    tajam pikiran, pandai dan           Ditinjau dari sisi ekonomi, untuk mencapai dan
                                                  c. Tidak boros dalam        hati-hati (cermat, teliti, dsb.)     mempertahankan kekuasaan, persaingan


                                                                                                                                                         Page 6
                                                                                                                                    Pendikar Kelompok PKn Ke



 STANDAR     KOMPETENSI   KLS/                   PENDIDIKAN ANTIKORUPSI                                  MODEL INTEGRASI
KOMPETENSI     DASAR      SMT     ASPEK DAN INDIKATOR                 NILAI ACUAN
                                        menggunakan sumber     IKHLAS:bersih hati, tulus       dilakukan secara sehat, Oleh karena itu perlu
                                        daya (sederhana,       hati.                           dilaksanakan secara bijaksana, menghindari
                                        tanggung jawab)                                        tindakan penyuapan, pemborosan dalam
                                                               TANGGUNG JAWAB:
                                    d. Tidak melakukan                                         menggunaan sumber daya, energi, dana, dan
                                                               keadaan wajib
                                        penyimpangan alokasi                                   barang, karena akan menimbulkan kerugian
                                                               menanggung segala
                                        dan distribusi (jujur,                                 negara/pihak lain.
                                                               sesuatunya (kalau terjadi
                                        peduli, tanggung                                      Ditinjau dari sisi hukum/ perundang-an, dalam
                                                               apa-apa boleh dituntut,
                                        jawab)                                                 mengembangkan budaya politik harus
                                                               dipersalahkan,
                                 4 Hukum:                                                      dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan
                                                               diperkarakan, dsb. Misalnya
                                   a. Tidak melakukan                                          konsekuen terhadap pilihannya. tidak dibenar-
                                                               berani dan siap menerima
                                       penggelapan dana,                                       kan melakukan tindakan pelanggaran aturan
                                                               resiko, amanah, tidak
                                       pajak, barang, dan                                      yang mengarah kepada penggelapan dana
                                                               mengelak, dan berbuat
                                       sebagainya (jujur,                                      negara, pemalsuan ijazah, dokumen berharga,
                                                               yang terbaik), hak fungsi
                                       tanggung jawab)                                         pencurian      ba-rang,    uang,    melakukan
                                                               menerima pembebanan
                                   b. Tidak melakukan                                          penipuan,       persekong-kolan,    perusakan
                                                               sebagai akibat sikap pihak
                                       pemalsuan dokumen,                                      barang/ fasilitas milik negara dan melakukan
                                                               sendiri atau pihak lain,
                                       surat, tanda tangan,                                    gratifikasi kepada pejabat negara. Tindakan-
                                                               melaksanakan dan
                                       dan sebagainya (jujur,                                  tindakan tersebut sangat merugikan negara
                                                               menyelesaikan tugas
                                       tanggung jawab)                                         dan bertentangan dengan budaya politik yang
                                                               dengan sungguh-sungguh.
                                   c. Tidak melakukan                                          berkem-bang di era reformasi.
                                       pencurian dana,         JUJUR: lurus hati, tidak       Dari tipe budaya politik yang berkem-bang di
                                       barang, waktu, ukuran   curang, tulus, dapat            masyarakat, budaya politik partisipan lebih
                                       yang merugikan pihak    dipercaya, berkata dan          menonjol daripada budaya politik parokial dan
                                       lain, dan sebagainya    bertindak benar,                kawula. Hal ini ditunjukkan dengan adanya
                                       (jujur, tanggung jawab, mengungkapkan sesuatu           proses demokratisasi yang sudah nampak
                                       disiplin)               sesuai dengan kenyataan         dalam kehidupan masya-rakat baik di institusi
                                   d. Tidak melakukan          (tidak berbohong), dan          pemerintah maupun swasta, seperti proses
                                       penipuan terhadap       punya niat yang lurus           pemilihan kepala daerah yang dilakukan
                                       pihak lain (jujur)      terhadap setiap tindakan.       secara demokratis, terbuka dan dapat
                                   e. Tidak melakukan                                          diketahui publik melalui media massa. Contoh
                                                               ADIL : sama berat, tidak
                                       persekongkolan dalam                                    lainnya ada-lah adanya aksi-aksi oleh LSM
                                                               berat sebelah, tidak
                                       membuat                                                 untuk menuntut penyelesaian kasus-kasus
                                                               memihak /tidak pilih kasih,
                                       putusan(tanggung                                        korupsi. Selain itu, juga dibentuknya lembaga
                                                               berpihak/berpegang kepada
                                       jawab)                                                  negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
                                                               kebenaran, sepatutnya,
                                   f. Tidak melakukan                                          Badan        Pemeriksa       Keuangan     dan
                                                               tidak sewenang-wenang,

                                                                                                                                   Page 7
                                                                                                                                               Pendikar Kelompok PKn Ke



 STANDAR       KOMPETENSI         KLS/                    PENDIDIKAN ANTIKORUPSI                                    MODEL INTEGRASI
KOMPETENSI       DASAR            SMT      ASPEK DAN INDIKATOR                 NILAI ACUAN
                                               perusakan terhadap       seimbang, netral, objektif        Pembangunan           (BPKP),       Komisi
                                               barang / fasilitas milik dan proporsional.                 Pemberantasan      Korupsi   (KPK),   serta
                                               negara (tanggung                                           disahkannya UU No. 31 Tahun 1999 tentang
                                                                        BERANI: mempunyai hati
                                               jawab, peduli)                                             Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Inpres
                                                                        yang mantap dan rasa
                                            g. Tidak memberikan atau                                      No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
                                                                        percaya diri yang besar
                                               menerima gratifikasi                                       Pemberantasan Korupsi, dan UU No. 40 tahun
                                                                        dalam menghadapi bahaya,
                                               (jujur, sederhana)                                         1999 tentang Pers.
                                                                        kesulitan, dsb. (Tidak takut,
                                            h. Tidak menyalahi/
                                                                        gentar, kecut) dan pantang
                                               melanggar aturan
                                                                        mundur.
                                               (disiplin, tanggung
                                               jawab).
                                                                          KESETARAAN:
             1.4 Menampilkan      XI/1   1. Politik:
                                                                          kesejajaran, sama              Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang
                 peran serta                a. Membuat kebijakan                                          atau sekelompok orang untuk ikut serta secara
                                                                          tingkatan/kedudukan,
                 budaya politik                 didasarkan pada                                           aktif dalam kehidupan politik seperti memilih
                                                                          sebanding, sepadan,
                 partisipan                     kepentingan                                               pimpinan        negara     atau   upaya-upaya
                                                                          seimbang.
                                                umum/bersama (adil,                                       mempengaruhi kebijakan pemerintah baik di
                                                berani)                   KEBERSAMAAN: hal                pemerintahan pusat maupun daerah.
                                            b. Melaksanakan               bersama, seperti rasa          Partisipasi tersebut hendaknya dilandasi
                                                kebijakan didasari pada   persaudaraan/kekeluargaan       kebersamaan dan dilaksa-nakan dengan rasa
                                                sikap menjunjung tinggi   , senasib sepenanggungan,       ikhlas, jujur, dan penuh tanggung jawab.
                                                kebenaran (jujur,         dan merasa menjadi satu        Perwujudan budaya politik partisipan. ditinjau
                                                berani)                   kesatuan (integritas),          dari sisi kemasyarakatan (sosiologi) dapat
                                            c. Melaksanakan                                               dimulai dari ling-kungan kehidupan keluarga,
                                                                          KOMITMEN:Perjanjian,
                                                pengawasan kebijakan                                      sekolah, dan masyarakat. Penerapan budaya
                                                                          keterikatan untuk
                                                secara tidak tebang                                       politik partisipan dalam kehidupan keluarga
                                                                          melakukan sesuatu (yang
                                                pilih (adil, berani)                                      seperti keikutsertaan setiap anggota keluarga
                                                                          telah disepakati), kontrak.
                                         2. Sosiologi:                                                    (kesetaran) dalam mengemukakan pendapat,
                                            a. Menepati janji             KONSEKUEN: Sesuai               pemba-gian pekerjaan rumah yang ditetukan
                                                (tanggung jawab)          dengan apa yang                 bersama        berdasarkan musyawarah, dsb,
                                            b. Tidak diskriminatif        dikatakan/diperbuat,            serta melaksanakan tugas dengan penuh
                                                dalam memberikan          berwatak teguh, tidak           tanggung jawab. Penerapan dalam lingkungan
                                                layanan (adil)            menyimpang dari apa yang        kehi-dupan sekolah seperti ikut serta dalam
                                            c. Tidak nepotisme (adil,     sudah diputuskan                pemilihan ketua osis/kelas/ kelompok yang
                                                mandiri)                                                  dilaksanakan secara sportif dan konsekuen.

                                                                                                                                               Page 8
                                                                                                                                            Pendikar Kelompok PKn Ke



 STANDAR     KOMPETENSI   KLS/                   PENDIDIKAN ANTIKORUPSI                                        MODEL INTEGRASI
KOMPETENSI     DASAR      SMT      ASPEK DAN INDIKATOR                 NILAI ACUAN
                                    d. Tidak kolusi (jujur,    HEMAT: berhati-hati dalam            Penerapan di lingkungan masyarakat seperti
                                       mandiri)                membelanjakan uang, tidak            ikut serta dalam pemilihan ketua RT/RW/
                                 3. Ekonomi:                   boros, cermat.                       Bupati/Walikota/ Gubernur yang dilaksanakan
                                    a. Melakukan persaingan                                         secara sportif, konse-kuen dan tidak
                                                               BIJAKSANA: selalu
                                       secara sehat                                                 melakukan kecurang-an.
                                                               menggunakan akal budinya
                                       (tanggung jawab, jujur,                                     Sebagai pemenang dalam pemilihan, setiap
                                                               (pengalaman dan
                                       kerja keras)                                                 pemimpin/penguasa harus menghindarikan diri
                                                               pengetahuannya), arif,
                                    b. Tidak menyuap (jujur)                                        dari tindakan yang mengarah kepada ambisi
                                                               tajam pikiran, pandai dan
                                    c. Tidak boros dalam                                            pribadi dan menguntungkankelom-poktertentu.
                                                               hati-hati (cermat, teliti, dsb.)
                                       menggunakan sumber                                           sehingga dapat menim-bulkan pertentangan
                                       daya (sederhana,        IKHLAS:bersih hati, tulus            dan      konflik    di    masyarakat.       Dalam
                                       tanggung jawab)         hati.                                melaksanakan kebijakan harus menghindari
                                    d. Tidak melakukan                                              mem-buat janji-janji dengan hadiah tertentu
                                                               SPORTIF: bersifat kesatria,
                                       penyimpangan alokasi                                         (gratifikasi) agar mengikuti kemauannya, tidak
                                                               jujur, tegak (tetap pendirian,
                                       dan distribusi (jujur,                                       taat aturan (ingkarjanji), membeda-bedakan
                                       peduli, tanggung        tetap memegang keadilan).
                                                                                                    pemberian layanan, melakukan penekanan,
                                       jawab)                  TANGGUNG JAWAB:                      semata-mata         mencip-takan      keuntungan
                                 4. Hukum:                     keadaan wajib                        pribadi/keluar-ganya,       serta      melakukan
                                    a. Tidak melakukan         menanggung segala                    persekong-kolan.       Begitu      juga     dalam
                                       penggelapan dana,       sesuatunya (kalau terjadi            melakukan pengawasan harus dilaksanakan
                                       pajak, barang, dan      apa-apa boleh dituntut,              secara menyeluruh tidak dibenarkan secara
                                       sebagainya (jujur,      dipersalahkan,                       tebang pilih.
                                       tanggung jawab)         diperkarakan, dsb. Misalnya         Ditinjau dari sisi ekonomi, perwu-judan budaya
                                    b. Tidak melakukan         berani dan siap menerima             politik partisipan harus didasari sikap bijaksana
                                       pemalsuan dokumen,      resiko, amanah, tidak                dalam pengelolaan keuangan. Tidak dibe-
                                       surat, tanda tangan,    mengelak, dan berbuat                narkan melakukan politik uang, melakukan
                                       dan sebagainya (jujur,  yang terbaik), hak fungsi            penyuapan untuk melan-carkan kepentingan,
                                       tanggung jawab)         menerima pembebanan                  melakukan pemborosan, serta penyimpangan
                                    c. Tidak melakukan         sebagai akibat sikap pihak           alokasi dan distribusi anggaran.
                                       pencurian dana,         sendiri atau pihak lain,            Ditinjau dari sisi hukum, perwujudan budaya
                                       barang, waktu, ukuran   melaksanakan dan                     politik partisipan harus didasari komitmen dan
                                       yang merugikan pihak    menyelesaikan tugas                  disiplin     yang tinggi untuk melaksanakan
                                       lain, dan sebagainya    dengan sungguh-sungguh.              peraturan yang berlaku dengan penuh tang-
                                       (jujur, tanggung jawab,                                      gungjawab. Tidak dibenarkan mela-kukan
                                       disiplin)               DISIPLIN: tata tertib,
                                                                                                    tindakan         yang       mengarah         pada


                                                                                                                                           Page 9
                                                                                                                                  Pendikar Kelompok PKn Ke



 STANDAR     KOMPETENSI   KLS/                 PENDIDIKAN ANTIKORUPSI                                  MODEL INTEGRASI
KOMPETENSI     DASAR      SMT    ASPEK DAN INDIKATOR                  NILAI ACUAN
                                  d. Tidak melakukan          ketaatan (kepatuhan) pada       pelanggaranhukum,       seperti    mela-kukan
                                     penipuan terhadap        peraturan, tepat waktu,         penggelapan dana, pajak atau barang,
                                     pihak lain (jujur)       tertib, dan konsisten.          melakukan pemalsuan do-kumen, surat-surat,
                                  e. Tidak melakukan                                          tanda tangan, pencurian uang, pencurian
                                                              JUJUR: lurus hati, tidak
                                     persekongkolan dalam                                     barang, pencurian waktu, melakukan peni-
                                                              curang, tulus, dapat
                                     membuat                                                  puan terhadap pihak/orang lain, melakukan
                                                              dipercaya, berkata dan
                                     putusan(tanggung                                         persekongkolan,    melaku-kan       perusakan
                                                              bertindak benar,
                                     jawab)                                                   terhadap barang/ fasilitas milik umum/negara
                                                              mengungkapkan sesuatu
                                  f. Tidak melakukan                                          dan memberikan atau menerima grati-fikasi.
                                                              sesuai dengan kenyataan
                                     perusakan terhadap
                                                              (tidak berbohong), dan
                                     barang / fasilitas milik
                                                              punya niat yang lurus
                                     negara (tanggung
                                                              terhadap setiap tindakan.
                                     jawab, peduli)
                                  g. Tidak memberikan atau ADIL : sama berat, tidak
                                     menerima gratifikasi     berat sebelah, tidak
                                     (jujur, sederhana)       memihak /tidak pilih kasih,
                                  h. Tidak menyalahi/         berpihak/berpegang kepada
                                     melanggar aturan         kebenaran, sepatutnya,
                                     (disiplin, tanggung      tidak sewenang-wenang,
                                     jawab)                   seimbang, netral, objektif
                                                              dan proporsional.
                                                              BERANI: mempunyai hati
                                                              yang mantap dan rasa
                                                              percaya diri yang besar
                                                              dalam menghadapi bahaya,
                                                              kesulitan, dsb. (Tidak takut,
                                                              gentar, kecut) dan pantang
                                                              mundur.




                                                                                                                                Page 10
                                                                                                                                                     Pendikar Kelompok PKn Ke



                  Contoh 3:PenggalanSilabus Bermuatan Pendidikan Anti Korupsi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan


Satuan Pendidikan            :   SMA Indonesia
Mata Pelajaran               :   Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Program                :   XI (sebelas) / IPA-IPS
Semester                     :   1 (satu)

Standar Kompetensi           : 1.Menganalisis budaya politik di Indonesia

     KOMPETENSI                  MATERI                   KEGIATAN                                                            ALOKASI          SUMBER
                                                                                     INDIKATOR                  PENILAIAN
       DASAR                 PEMBELAJARAN               PEMBELAJARAN                                                           WAKTU           BELAJAR
                                                                                                                              4 JP
1.2 Menganalisis tipe-    1. Tipe/ bentuk budaya      1.Menggaliinformasi    1. Mengidentifikasi tipe       1. Tes tertulis                 Bambang Suteng
    tipe budaya politik      politik di Indonesia       dan berdiskusi          budaya politik di              bentuk PG      @       45     dkk, 2007.
    yang berkembang          (parokial, kawula, dan     tentang:                Indonesia.                     dan uraian.                   Pendidikan
                                                                                                                              menit
    dalam masyarakat         partisipan)                                     2. Menjelaskan tipe budaya     2. Tes sikap                     Kewarganegaraa
                                                      a. Tipe budaya
    Indonesia             2. Budaya politik dalam                               politik di Indonesia.          dengan skala                  n SMA Kelas XI,
                                                         politik di
                             demokrasi                                       3. Mendeskripsikan tipe-tipe      sikap.                        Jakarta:
                                                         Indonesia.
                             parlementer                                        budaya politik di           3. Penugasan                     Erlangga.
                          3. Budaya politik dalam     b. Budaya politik         Indonesia                      pembuatan                    Dede Rosyada,
                             demokrasi terpimpin         di era              4. Mendeskripsikan budaya         power point                   2003,
                             Orde Lama                   parlementer .          politik dalam demokrasi        presentasi                    Kewarganegaraa
                          4. Budaya politik dalam                               parlementer                    kelompok                      n: Demokrasi,
                                                      c. Budaya politik
                             era orde baru                                   5. Mendeskripsikan budaya                                       hak asasi
                                                         di era
                          5. Budaya politik dalam                               politik dalam demokrasi                                      manusia, dan
                                                         demokrasi
                             era reformasi.                                     terpimpin Orde Lama                                          masyarakat
                          6. Tipe budaya politik         terpimpin.          6. Mendeskripsikan budaya                                       madani. Jakarta
                             yang dapat               d. Budaya politik         politik dalam era orde                                       Tim ICCE UIN.
                             menumbuhkan                 di era orde            baru                                                         Prenada Media
                             keberanian dalam            baru.               7. Mendeskripsikan budaya                                      Media massa
                             mengemukakan                                       politik dalam era                                            cetak maupun
                             pendapat dan mau         e. Budaya politik         reformasi.                                                   elektronik.
                                                         di era reformasi.
                             menghadapi                                      8. Menentukan tipe budaya                                      MGMP PKn Kota
                             tantangan dengan         f. Berdiskusi             politik yang dapat                                           Bandung, 2006,
                             penuh tanggung              tentang sikap          menumbuhkan                                                  PKn SMA,
                             jawab.                      dan perilaku           keberanian dalam

                                                                                                                                                   Page 11
                                                                                                                                                           Pendikar Kelompok PKn Ke



                           7. Budaya politik yang        yang berten-             mengemukakan                                                   Bandung: Geger
                              dapat                      tangan dengan            pendapat dan siap                                              Sunten
                              mengembangkan              budaya politik           menghadapi tantangan                                          Miriam Budiardjo,
                              keberanian,                yang                     dengan penuh tanggung                                          1988, Dasar-
                              kebersamaan dan            berkembang               jawab.                                                         dasar Ilmu Politik,
                              kemandirian dengan         dalam                9. Menentukan budaya                                               Jakarta : PT.
                              dilandasi komitmen         masyarakat               politik yang dapat                                             Gramedia.
                              dan tanggung jawab.        Indonesia                mengembangkan                                                 Rodee, Carlton
                           8. Faktor-faktor yang         dewasa ini.              keberanian,                                                    Clymer, dkk,
                              menyebabkan                                         kebersamaan dan                                                2000, Pengantar
                              berkem-bangnya                                      kemandirian dengan                                             Ilmu Politik,
                              budaya politik dalam                                dilandasi komitmen dan                                         Jakarta : Raja
                              masyarakat.                                         tanggung jawab.                                                Grafindo
                           9. Tipe-tipe budaya                                10. Mendeskripsikan faktor-                                       Rusadi
                              politik yang                                        faktor yang                                                    Kantaprawira,
                              berkembang dalam                                    menyebabkan                                                    1999, Sistem
                              masyarakat                                          berkembangnya budaya                                           politik Indonesia
                              Indonesia yang                                      politik dalam masyarakat’                                      Bandung : Sinar
                              termasuk perbuatan                              11. Menganalisis tipe-tipe                                         Baru Algensin-
                              korupsi.                                            budaya politik yang                                            do.
                                                                                  berkembang dalam                                              Sumber lain
                                                                                  masyarakat Indonesia                                           seperti Website,
                                                                                  yang dikatagorikan                                             koran, majalah,
                                                                                  perbuatan korupsi.                                             dan lain-lain.
1.4 Menampilkan peran      1. Mengidentifikasi       1. Bentuk                1. Mencari informasi dari       1. Tes tertulis    4 JP @ 45
    serta budaya politik      bentuk-bentuk             Partisipasi politik      bahan ajar PKn dan              bentuk             menit
    partisipan                partisipasi politik    2. Bentuk-bentuk            sumber lain yang relevan        uraian.
                           2. Menjelaskan bentuk-       partisipasi politik      tentang bentuk budaya        2. Tes sikap
                              bentuk partisipasi        yang sesuai              politik beserta contoh          dengan skala
                              politik                   dengan                   partisipasinya.                 sikap.
                           3. Mendeskripsikan           peraturan             2. Menggali informasi           3. Penugasan
                              bentuk-bentuk             perundangan              tentang bentuk-bentuk           pembuatan
                              partisipasi politik       yang berlaku di          budaya politik yang             laporan dari
                           4. Mengidentifikasi          Indonesia baik           sesuai dan yang                 Liputan
                              bentuk-bentuk             ditinjau dari            bertentangan dengan             media
                              partisipasi politik       aspek                    semangat pembangunan            cetak/elektro
                              yang sesuai dengan        politik,hukum                                            nik berkaitan

                                                                                                                                                        Page 12
                                                                                                    Pendikar Kelompok PKn Ke



     peraturan                 ekonomi, dan              politik bangsa, dan yang     dengan
     perundangan yang          sosiologi.                sesuai dengan peraturan      budaya
     berlaku di Indonesia   3. Faktor penyebab           perundangan yang             politik
     baik ditinjau dari        timbulnya                 berlaku di Indonesia baik    partisipan
     aspek politik,hukum       gerakan ke arah           ditinjau dari aspek
     ekonomi, dan              partisipasi politik.      politik,hukum ekonomi,
     sosiologi.             4. Bentuk-bentuk             dan sosiologi.
5.   Menjelaskan faktor        peran serta            3. Mendiskusikan hasil
     penyebab timbulnya        budaya politik            pencarian/penggalian
     gerakan ke arah           partisipan yang           informasi
     partisipasi politik       sesuai dan tidak       4. Menyusun bahan
6.   Mendeskripsikan           sesuai dengan             presentasi (power point)
     faktor penyebab           peraturan                 dan laporan tertulis hasil
     timbulnya gerakan ke      perundangan di            diskusi.
     arah partisipasi          Indonesia baik
     politik.                  ditinjau dari          5. Mempresentasikan hasil
7.   Menunjukkan               aspek                     diskusi kelompok.
     bentuk–bentuk peran       politik,hukum
     serta budaya politik      ekonomi, dan           6. Mngamati sikap perilaku
     partisipan. yang          sosiologi.                yang bertentangan
     sesuai dan tidak       5. Sikap perilaku            dengan peran budaya
     sesuai dengan             yang yang                 politik partisipan yang
     peraturan                 bertentangan              termasuk prbuatan
     perundangan di            dengan budaya             korupsi
     Indonesia baik            politik partisipan
     ditinjau dari aspek       yang termasuk
     politik,hukum             perbuatan
     ekonomi, dan              korupsi
     sosiologi.
8.   Menunjukkan sikap
     dan perilaku yang
     bertentangan dengan
     budaya politik
     partisipan yang
     termasuk perbuatan
     korupsi



                                                                                                   Page 13
         Contoh 4: RPP Bermuatan Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Karakter
          Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Pada

Sekolah                 : SMA/SMK/SMLB Indonesia
Mata Pelajaran          : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Program           : XI(Sebelas) IPA, IPS dan Bahasa
Semester                :1 (Satu)
Jumlah Pertemuan        : 2(Dua) kali Pertemuan (4 X 45 Menit)


I.   Standar Kompetensi        : 1. Menganalisis budaya politik di Indonesia
II. Kompetensi Dasar           : 1.4. Menampilkan peran serta budaya politik partisipan


III. Indikator Pencapaian Kompetensi

     1   Mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik
     2   Menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi politik
     3   Mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi politik
     4   Mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik yang sesuai dengan peraturan
         perundangan yang berlaku di Indonesia ditinjau dari aspek politik,hukum ekonomi,
         dan sosiologi.
     5   menjelaskan faktor penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi politik
     6   Mendeskripsikan faktor penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi politik.
     7   Menunjukkan bentuk–bentuk peran serta budaya politik partisipan. yang sesuai
         dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia ditinjau dari aspek
         politik,hukum ekonomi, dan sosiologi.
     8   Menunjukkan sikap dan perilaku yang bertentangan dengan budaya politik
         partisipan yang termasuk perbuatan korupsi

IV. Tujuan Pembelajaran

     Melalui kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, siswa dapat/mampu:

     1   Mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik
     2   Menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi politik
     3   Mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi politik
     4   Mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik yang sesuai dengan peraturan
         perundangan yang berlaku di Indonesia ditinjau dari aspek politik,hukum ekonomi,
         dan sosiologi.
     5   menjelaskan faktor penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi politik
     6   Mendeskripsikan faktor penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi politik.
     7   Menunjukkan bentuk–bentuk peran serta budaya politik partisipan. yang sesuai
         dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia ditinjau dari aspek
         politik,hukum ekonomi, dan sosiologi.


                                                                                  Page 14
   8   Menunjukkan sikap dan perilaku yang bertentangan dengan budaya politik
       partisipan yang termasuk perbuatan korupsi.

V. Materi Ajar

   1   Bentuk Partisipasi politik
   2   Bentuk-bentuk partisipasi politik yang sesuai dengan peraturan perundangan yang
       berlaku di Indonesia ditinjau dari aspek politik,hukum ekonomi, dan sosiologi.
   3   Faktor penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi politik.
   4   Bentuk-bentuk peran serta budaya politik partisipan yang sesuai dan tidak sesuai
       dengan peraturan perundangan di Indonesia ditinjau dari aspek politik,hukum
       ekonomi, dan sosiologi.
   5   Sikap perilaku yang yang bertentangan dengan budaya politik partisipan yang
       termasuk perbuatan korupsi

   Integarsi Pendidikan Antikorupsi pada Materi Ajar

        Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut
   serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau
   upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah baik di pemerintahan pusat
   maupun daerah.Partisipasi tersebut hendaknya dilandasi              kebersamaan dan
   dilaksanakan dengan rasa ikhlas, jujur, dan penuh tanggung jawab.
        Perwujudan budaya politik partisipan. ditinjau dari sisi kemasyarakatan (sosiologi)
   dapat dimulai dari lingkungan kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
   Penerapan budaya politik partisipan dalam kehidupan keluarga seperti keikutsertaan
   setiap anggota keluarga (kesetaran) dalam mengemukakan pendapat, pembagian
   pekerjaan rumah yang dilakukan bersama berdasarkan musyawarah, dsb, serta
   melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Penerapan dalam lingkungan
   kehidupan sekolah seperti ikut serta dalam pemilihan ketua OSIS/kelas/kelompok yang
   dilaksanakan secara sportif dan konsekuen. Penerapan di lingkungan masyarakat
   seperti ikut serta dalam pemilihan ketua RT/RW/ Kelurahan/Bupati/Walikota/ Gubernur
   yang dilaksanakan secara sportif, konsekuen dan tidak melakukan kecurangan.
        Sebagai pemenang dalam pemilihan, setiap pemimpin/penguasa harus
   menghindarkan diri dari tindakan yang mengarah kepada ambisi pribadi dan
   menguntungkan kelompok tertentu. sehingga dapat menimbulkan pertentangan dan
   konflik di masyarakat. Dalam melaksanakan kebijakan harus menghindari membuat
   janji-janji dengan hadiah tertentu (gratifikasi) agar mengikuti kemauannya, tidak taat
   aturan(ingkar janji), membeda-bedakan pemberian layanan, melakukan penekanan,
   semata-mata menciptakan keuntungan pribadi/keluarganya, serta melakukan
   persekongkolan. Begitu juga dalam melakukan pengawasan harus dilaksanakan
   secara menyeluruh tidak dibenarkan secara tebang pilih.
        Ditinjau dari aspek ekonomi, perwujudan budaya politik partisipan harus didasari
   sikap bijaksana dalam pengelolaan keuangan. Tidak dibenarkan melakukan politik
   uang, melakukan penyuapan untuk melancarkan kepentingan,                    melakukan
   pemborosan, serta penyimpangan alokasi dan distribusi anggaran.



                                                                                  Page 15
       Ditinjau dari aspek hukum, perwujudan budaya politik partisipan harus didasari
   komitmen dan disiplin yang tinggi untuk melaksanakan peraturan yang berlaku
   dengan penuh tanggung jawab. Tidak dibenarkan melakukan tindakan yang mengarah
   pada pelanggaran hukum, seperti melakukan penggelapan dana, pajak atau barang,
   melakukan pemalsuan dokumen, surat-surat, tanda tangan, pencurian uang,
   pembajakan hak cipta, pencurian barang, pencurian waktu, melakukan penipuan
   terhadap pihak/orang lain, melakukan persekongkolan, melakukan perusakan
   terhadap barang/ fasilitas milik umum/negara dan memberikan atau menerima
   gratifikasi.

VI. Alokasi Waktu

   Dua jam pelajaran (2 x 45 menit)
   1. Pertemuan Pertama : 2 x 45 Menit
   2. Pertemuan Kedua        : 2 x 45 Menit


VII. Metode Pembelajaran

    1. Pendekatan: Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching And Learning)
    2. Strategi: Cooperative Learning teknik Think Pair and Share (berpikir berpasang-
       pasangan dan curah pendapat)
    3. Metode:
       a. Pengamatan
       b. Penugasan
       c. Diskusi
       d. Tanya jawab


VIII. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan Pertama

  Tahap Kegiatan                              Aktivitas Siswa /Guru

 A. Pendahuluan     1. Guru mengucapkan salam dan mengecek kehadiran siswa.
    (10 Menit)      2. Guru mereviu pelajaran minggu yang lalu, dan menanyakan secara lisan
                       tentang tipe-tipe budaya politik di Indonesia.
                    3. Guru menginformasikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang
                       ingin dicapai.
                    4. Guru menyampaikan strategi pembelajaran yang digunakan.

 B. Inti            1. Eksplorasi
    (65 Menit)         a. Siswa dibagi dalam bentuk berpasang-pasangan kemudian diminta untuk
                          membaca dan mengamati gambar serta lembar informasi terlampir.
                       b. Selanjutnya setiap pasangan belajar diberi tugas untuk membahas dan
                          memecahkan permasalah sebagai berikut:


                                                                                 Page 16
Tahap Kegiatan                               Aktivitas Siswa /Guru

                       1) Identifikasi bentuk partisipasi politik
                       2) Jelaskan faktor penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi politik.
                       3) Deskripsikan bentuk-bentuk partisipasi politik yang sesuai dengan
                           peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia baik ditinjau dari
                           aspek politik,hukum ekonomi, dan sosiologi.
                       4) Tunjukkan bentuk-bentuk peran serta budaya politik partisipan yang
                           sesuai dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia
                           baik ditinjau dari aspek politik,hukum ekonomi, dan sosiologi.
                       5) Tunjukkan sikap perilaku yang yang bertentangan dengan budaya
                           politik partisipan yang termasuk perbuatan korupsi.
                 2. Elaborasi
                    Setiap pasangan setelah selesai memecahkan dan membahas permasalahan
                    diminta mencari pasangan lain, sehingga terbentuk kelompok kecil @ 4 orang
                    dan ditugasi untuk saling berbagi pendapat/ curah pendapat (sharing) dari
                    hasil pemecahan dan pembahasan masalah secara berpasangan

                 3. Konfirmasi
                    a. Setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil kerjanya dan kelompok
                       lain menanggapi
                    b. Guru mengklarifikasi apabila timbul permasalahan dan menarik
                       kesimpulan.
                    c. Guru mengajukan pertanyaan “apakah ada yang belum dipahami dari hasil
                       pembahasan hari ini?
                    d. Guru bersama siswa membuat rangkuman hasil belajar.

C. Penutup       1. Menyanyikan lagu Maju Tak Gentar
  (15 Menit)     2. Mengambil kesimpulan secara bersama-sama
                 3. Evaluasi lisan dengan tanya jawab
                 4. Tugas terstruktur :
                    Siswa diberi tugas secara kelompok @ 4 orang untuk membuat rubrik tentang
                    “Demontransi yang anarkhis” dengan sistematika sebagai berikut: .latar
                    belakang, akibat demo anarkhis, tindakan positif yang harus ditunjukkan
                    dalambudaya politik partisipan dengan menghindari perilaku       korupsi.
                    Kesimpulan dan saran.
                 5. Tugas mandiri tidak terstruktur :
                    a. Mencari artikel dan atau gambar dari media massa (cetak/ elektronik)
                       tentang contoh perilaku peran aktif masyarakat dalam bidang politik
                       disertai tanggapan/ analisa.
                    b. Membuat laporan tertulis.
                 6. Salam penutup




                                                                                  Page 17
    Pertemuan Kedua

  Tahap Kegiatan                                  Aktivitas Siswa /Guru

 A. Pendahuluan       1. Guru mengucapkan salam dan mengecek kehadiran siswa.
    (10 Menit)        2. Guru mereviu pelajaran minggu yang lalu, dan menanyakan secara lisan
                         tentang tugas minggu lalu.
                      3. Guru menyampaikan materi pembahasan hari ini dan tujuan pembelajaran
                         yang ingin dicapai.

 B. Inti              1. Eksplorasi
    (70 Menit)           Kegiatan eksplorasi telah dilakukan pada pertemuan pertama;
                      2. Elaborasi
                         Berdasarkan penugasan minggu lalu, yakni membuat rubrik tentang
                         “Demontransi yang anarkhis” maka setiap kelompok diminta untuk
                         menyiapkan penampilkan/presentasi hasil kerja kelompoknya.
                      3. Konfirmasi
                         a. Setiap kelompok diminta untuk menampilkan hasil kerjanya dan kelompok
                            lain menanggapi
                         b. Guru mengklarifikasi apabila timbul permasalahan dan menarik
                            kesimpulan.
                         c. Guru bersama siswa membuat rangkuman hasil belajar.
 C. Penutup           1. Evaluasi lisan dengan tanya jawab
    (10 Menit)        2. Salam penutup


IX. Penilaian
A. Penilaian Proses
   1. Tes sikap
      Petunjuk :
      Berikan tanda contreng () pada kolom yang telah tersdia sesuai dengan
      pendapatmu, dengan ketentuan sebagai berikut: 1 (tidak setuju), 2 (netral), 3
      (setuju), dan 4 (sangat setuju).
                                                                               Skor
    No                        Pernyataan sikap
                                                                          1   2        3   4
     1.   Keikutsertaan warga dalam pemilihan seorang pemimpin
          merupakan hak setiap warga negara

     2.   Dalam pemilihan pemimpin yang kalah harus sportif dan saling
          berjabat tangan sebagai simbul kelegawaan seseorang.

     3.   Tindakan provokator pihak yang kalah dapat menimbulkan
          konflk di masyarakat.



                                                                                       Page 18
 4.   Membagi-bagi uang dan sembako menjelang pemilihan umum
      dibenarkan dalam alam demokrasi.

 5.   Pada masa reformasi,       membawa        anak-anak   ketika
      berkampanye dibenarkan

 6.   Pembuatan    kebijakan    publik yang       menguntungkan
      kelompoknya dibenarkan dalam demokrasi.

 7.   Karena sedang berkuasa, maka sanak saudara diangkat
      menjadi pegawai/karyawaan

 8.   Perilaku yang harus ditampilkan sebagai pemimpin adalah
      menghindari persekongkolan dalam membuat keputusan

 9.   Memberikan hadiah dengan suatu harapan agar diberi jabatan
      merupakan tindakan yang benar

10. Setiap pegawai negeri tidak wajib memilih partai politik yang
    sedang menjalankan pemerintahan merupakan pernyataan
    yang benar.
Petunjuk pemberian skor:
Untuk pernyataan sikap positif, diberi skorsebagai berikut
Bila siswa mencentang angka 4 diberi skor 4,
Bila siswa mencentang angka 3 diberi skor 3,
Bila siswa mencentang angka 2 diberi skor 2 dan

Untuk pernyataan sikap negatif, diberi skorsebagai berikut
Bila siswa mencentang angka 4 diberi skor 1,
Bila siswa mencentang angka 3 diberi skor 2,
Bila siswa mencentang angka 2 diberi skor 3 dan
Bila siswa mencentang angka 1 diberi skor 4

Mengolah skor menjadi nilai sikap dengan rumus:

   perolehan
     skor
      siswa
  Jumlah
        Xideal
         nilai
  seluruh
   skor
    maksimum
     seluruh
 jumlahpernyat
Nilai ideal 100,
Jumlahskor maksimum seluruh soal= 5 X 4 + 5 X 1 = 25 (Pernyataan positif 5 X 4 = 20
dan Pernyataan negatif 5 X1= 5)

Kriteria Nilai sikap:
85 – 100 = Sangat baik
75 – 84       = Baik
55 – 74       = cukup
kurang 54 = buruk
Misal: Angga memperoleh skor 20, maka nilai Angga adalah: 20/25 x 100 = 80
        Nilai 80 termasuk kriteria Baik.



                                                                          Page 19
  2. PenilaianProses diskusi kelompok
   Petunjuk :
     Tulislah nama anggota kelompokmu, selanjuynya berikan tanda contreng (v) pada
     kolom yang telah tersdia sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan temanmu pada
     saat diskusi kelompok!

            INSTRUMEN PENILAIAN AFEKTIF “DISKUSI KELOMPOK “
                                 Indikator Perilaku yang dinilai
                                    Kedisip-                                  Jumlah
 No   Nama siswa                                         Menghargai
                     Tg    Kerja-    linan     Keso-                  Keju-    Nilai
                                                          pendapat
                    Jwb    sama       dlm      panan                  juran
                                                           teman
                                    diskusi




Keterangan :
Indikator 1 Sangat bertanggung jawab                   skor 4
                Bertanggung jawab                      skor 3
                Kurang bertangg jawab                  skor 2
                Tidak bertanggung jawab                skor 1
Indikator 2 Selalu bekerjasama                         skor 4
                Bekerjsama                             skor 3
                Kurang bekerjsama                      skor 2
                Tidak mau bekerjsama                   skor 1
Indikator 3 Sangat disiplin dlm diskusi                skor 4
                Disiplin dalam berdiskusi              skor 3
                Kurang disiplin dalam berdiskusi       skor 2
                Tidak disiplin dlm bekerjasama         skor 1, dst.
Misalnya Dhinda,memperoleh skor20, maka nilai afektif diperoleh Angga adalah: 20
                                                                               X  ,
                                                                                   83
                                                                                100 33
                                                                              24
Untuk mememperoleh generalisasi gambaran perilaku Dhinda, maka digunakan pengkata-
gorian atau menggunakan kelas inverval, misal :
        90 – 100 = A (sangat baik)
        80 – 89 = B (baik)
        70 - 79     = C (cukup baik)
        60 – 69 = D (kurang baik).
Dari hasil penilaian tersebut disimpulkan Dhinda tergolong : Baik

  3. Penilaian Proses Presentasi
   Petunjuk :
     Tuliskan nama teman-temanmu yang pada saat presentasi menunjukkan perilaku
     yang sesuai dengan pernyataan yang terdapat pada kolom berikut.



                                                                              Page 20
           INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK PRESENTASI/DEMONSTRASI
                                Indikator Perilaku yang dinilai
       Nama                                                                    Jumlah
 No                    Komu-                           Penge-     Menghargai
       siswa   Rasi-               Res-      Kerja-                             Nilai
                       nikasi                          lolaan      pendapat
               onal                ponsif    sama
                       Lisan                           Emosi        teman



Keterangan :
Indikator 1 Sangat rasional                             skor 4
                Rasional                                skor 3
                Kurang rasional                         skor 2
                Tidak rasional                          skor 1
Indikator 2 Komunikasi lisan sangat baik                skor 4
                Komunikasi lisan baik                   skor 3
                Komunikasi lisan kurang                 skor 2
                Komunikasi lisan kurang baik            skor 1
Indikator 3     Sangat bersemangat                      skor 4
                Bersemangat                             skor 3
                Kurang bersemangat                      skor 2
                Tidak bersemangat                       skor 1, dst.
Misalnya Putri, memperoleh skor 20, maka nilai afektif diperoleh adalah: 20100 ,
                                                                          X  33
                                                                             83
                                                                         24
Untuk mememperoleh generalisasi gambaran praktik Putri, maka digunakan
pengkatagorian atau menggunakan kelas inverval, misal :
        90 – 100 = A (sangat baik)
        80 – 89 = B (baik)
        70 - 79     = C (cukup baik)
        60 – 69     = D (kurang baik).
Dari hasil penilaian tersebut disimpulkan Putri tergolong : Baik

B. Penilaian Hasil
   Tes tertulis bentuk essay
    Instrumen Tes Uraian:
    Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan jelas.
    Jawablahpertanyaan berikut secara jelas !
    1. Berikan 4 contoh bentuk partisipasi politik dalam kehidupan masyarakat.
    2. Identifikasikan bentuk-bentuk partisipasi politik yang sesuai dengan peraturan
        perundangan yang berlaku di Indonesia ditinjau dari aspek politik, hukum,
        ekonomi, dan sosiologi.
    3. Deskripsikan bentuk-bentuk partisipasi politik yang sesuai dengan peraturan
        perundangan yang berlaku di Indonesia ditinjau dari aspek politik, hukum,
        ekonomi, dan sosiologi.
    4. Jelaskanlah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu dalam
        masyarakat?


                                                                                Page 21
     5. Sebutkan bentuk-bentuk budaya politik partisipan yang sesuai dan tidak sesuai
        dengan peraturan perundangan di Indonesia ditinjau dari aspek politik, hukum
        ekonomi, dan sosiologi.
     6. Tunjukkan contoh sikap dan perilaku yang bertentangan dengan budaya politik
        partisipan yang termasuk perbuatan korupsi.
     7. Pemilu 2009 meninggalkan permasalahan berupa masih ditemukan Daftar Pemilih
        Tetap (DPT) ganda dan itu termasuk perbuatan korupsi. Setujukah dengan
        pernyataan tersebut? Berikan alasannya!

     Pedoman Penskoran:
     1. Bila jawaban siswa sangat sempurna diberi skor 4
     2. Bila jawaban siswa sempurna diberi skor 3
     3. Bila jawaban siswa kurang sempurna diberi skor 2
     4. Bila jawaban siswa tidak sempurna diberi skor 1
        Skor maksimum seluruh soal = 4 X 7soal = 28
        Skor minimum seluruh soal sikap 1 X 7 = 7.
        Nilai          = Jumlah         skor
                                 perolehan
                                nilai
                                  .
                               Xideal
                            skor
                             maksimum
                           Jumlah

        Nilai ideal      = 100
        Misal : Al Frita Mega Puri, memperoleh skor 24, berarti nilai yang diperoleh adalah
       24
          X 100  88,89
       27


X.   Sumber Belajar

     1. Lembar Informasi
     2. Bambang Suteng dkk, 2007. Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI,
        Jakarta: Erlangga.
     3. Dede Rosyada, 2003, Kewarganegaraan: Demokrasi, hak asasi manusia, dan
        masyarakat madani. Jakarta Tim ICCE UIN. Prenada Media
     4. Media massa cetak maupun elektronik.
     5. MGMP PKn Kota Bandung, 2006, PKn SMA Kelas XI, Bandung: Geger Sunten
     6. Miriam Budiardjo, 1988, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia.
     7. Rodee, Carlton Clymer, dkk, 2000, Pengantar Ilmu Politik, Jakarta : Raja Grafindo
     8. Rusadi Kantaprawira, 1999, Sistem politik Indonesia Bandung : Sinar Baru
        Algensindo
     9. UUD 1945, UU No. 10 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
     10 Sumber lain seperti Website, koran, majalah, lingkungan, dan sebagainya.

        Mengetahui,
        Kepala SMA/SMK/SMLB                                  Guru PKn Kelas XI


        _________________                                    ________________
        NIP                                                  NIP

                                                                                   Page 22
                              LEMBAR INFORMASI


PETUNJUK:
1. Amati gambar di bawah ini secara seksama
2. Ceriterakan makna masing-masing gambar (hubungkan dengan materi Bdaya
   Politik di Indonesia) sesuai persepsimu sendiri.
3. Kerjakan pada lembaran kertas dan kumpulkan!




     Lengsernya Gus Dur melalui Sidang
                                                 Tindakan suap untuk keuntungan pribadi
     MPR menimbulkan demo anarkhis di
                                                        melanggar norma hukum
                 Pasuruan




1.
     ikut memilih dalam memilih pemimpin            Partisipasi warga dalam memilih
     negara sedang menerima kartu suara                     pemimpin negara

                                                                       Page 23
                  Penyusunan Instrumen atau Dokumen Penilaian


    Merencanakan instrumen atau dokumen penilaian sangat penting dilakukan,
karena    tingkat keberhasilan sekolah dalam membiasakan dan membudayakan
perilaku antikorupsi sangat ditentukan oleh sistem penilaian yang digunakan.
Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan
menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara
sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam
pengambilan keputusan. Penilaian pencapaian kompetensi peserta didik dilakukan
berdasarkan indikator yang telah dirumuskan dengan menggunakan tes dan atau non
tes. Tes dapat dilakukan secara tertulis (bentuk essay, pilihan ganda, memasangkan,
benar salah atau bentuk lainnya). maupun lisan. Non tes dapat dilakukan melalui
pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek
dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.
    Oleh karena ranah kemampuan yang dituju adalah ranah psikomotor dan afektif,
maka penilaian yang dominan adalah penilaian kinerja, atau produk. Dalam proses
penilaian ini guru harus mempersiapkan cara dan instrumen yang valid dan reliabel.
Prosesini harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan yang dapat
dilakukan di awal, dalam proses, maupun di akhir pembelajaran sebagaimana yang
diatur dalam standar penilaian pendidikan.
    Sesuai dengan aturan yang dimuat dalam standar penilaian dan panduan
penyusunan KTSP, untuk melakukan pembinaan sikap dan mengukur tingkat
keberhasilan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di satuan pendidikan, perlu
dilakukan hal-hal berikut:
1. Menyusun indikator dari nilai-nilai yang ditetapkan atau disepakati
2. Mengintegrasikan nilai-nilai Antikorupsi yang akan dikembangkan pada indikator
   pencapaian kompetensi dan kegiatan pembelajaran yang relevan dengan
   memperhatikan karakteristik masing-masing mata pelajaran dan kegiatannya.
3. Menyusun berbagai instrumen penilaian, terutama yang bersifat observasi, produk,
   unjuk kerja dan portofolio
4. Melakukan pencatatan terhadap pencapaian indikator



                                                                            Page 24
5. Melakukan analisis hasil penilaian dan mempersiapkan rencana tindak lanjut
   berdasarkan hasil penilaian
6. Melakukan tindak lanjut sesuai dengan hasil penilaian, misalnya memperbaiki
   proses, teknik pembelajaran dan pembinaan langsung kepada peserta didik ketika
   mengalami permasalahan dalam pencapaian indikator yang kita harapkan.


      Berikut contoh instrumen penilaian perkembangan sikap dan perilaku peserta didik.
                  Penilaian Sikap Dilakukan pada Saat Proses Pembelajaran.
                                   Indikator perilaku yang diamati
 No       Nama Siswa       Tangg                                     Kerjas   Nilai afektif
                                       Keaktifan   Kedisiplinan
                           jawab                                      ama
  1      Arifin              4            4             4              3




Pemberian skor perilaku setiap indikator:
Indikator 1,        bila sangat tanggung jawab diberi skor           4
                    bila tanggung jawab diberi skor                  3
                    bila kurang tanggung jawab diberi skor           2
                    bila tidak tanggung jawab diberi skor            1
Indikator 2,        bila sangat aktif diberi skor                    4
                    bila aktif diberi skor                           3
                    bila kurang aktif diberi skor                    2
                    bila tidak aktif diberi skor                     1
Indikator 3 : dst.

Pengolahan skor menjadi nilai dan pengkatagorian perilaku.
Jumlah seluruh skor maksimum seluruh indikator perilaku adalah 16
Jumlah seluruh skor minimum seluruh indikator adalah 4
Nilai =        Jumlah perolehan skor siswa
                                           X Nilai Ideal
                 Jumlah skor maksimum
Nilai ideal = 100 atau 10.
Katagori perilaku siswa:
86 – 100              = sangat baik.
76 – 85               = baik
66 – 75               = cukup
65 >                  = tidak baik.
                        4443
                           16       X 100
Contoh Nilai Rahmi =                     = 93,75.
Katagori perilaku Rahmi termasuk = Sangat Baik.


                                                                                    Page 25
               Penilaian Perkembangan Sikap dan Perilaku Peserta Didik

Nama Peserta didik           : .......................
Kelas                        : .......................

 Nilai-Nilai                         Indikator                                  Hasil Penilaian
                                                                     Tidak   Jarang      Sering     Selalu
                                                                    Pernah

 Jujur          Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan
                fakta/kejadian yang sebenarnya (tidak berbohong)
                Tidak menyontek, menjiplak (palgiat), atau
                perbuatan curang lainnya dalam mengerjakan
                tugas, tugas, ujian, lomba dan kegiatan lainnya
                Tidak mengakui milik orang lain sebagi miliknya
                Mengakui kesalahan secara terus terang
 Disiplin       Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten
                dan berpegang teguh pada aturan yang ada
 Tanggun        Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas
 g Jawab        yang diamanahkan dengan baik
 Kerja          Selalu berupaya untuk menuntaskan suatu
 Keras          pekerjaan dengan hasil yang terbaik, menghindari
                perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah pada
                kecurangan
 Sederhan       Selalu berpenampilan apa adanya, tidak
                berlebihan, tidak pamer dan tidak ria
 a

 Mandiri        Selalu menuntaskan pekerjaan tan mengandalkan
                bantuan dari orang lain, tidak menyuruh-menyuru
                atau menggunakan kewenangannya untuk
                menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu
                dikerjakan sendiri
 Adil           Selalu menghargai perbedaan, tidak pilih kasih

 Berani         Berani jujur, berani menolak ajakan untuk berbuat
                curang, berani melaporkan adanya kecurangan,
                berani mengakui kesalahan
 Peduli         Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten
                dengan aturan yang berlaku, selalu berusaha untuk
                menjadi teladan dalam menegakkan disiplin,
                kejujuran, dan tanggung jawab bersama
(Sumber: Kemdikbud, 2012)



            Untuk menyusun seluruh persiapan proses pembelajaran tersebut di atas,
diperlukan mekanisme pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi, mulaidari perencanaan
sampai dengan pelaporan penilaian proses dan hasil pembelajaran. Mekanisme
tersebut dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

                                                                                                  Page 26
1.   Kepala sekolah menugaskan Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik/Kurikulum
     (Waka Akademik/Kurikulum) untuk menyusun rencana kerja integrasi Pendidikan
     Antikorupsi/karakter dalam proses pembelajaran;
2.   Waka Akademik/Kurikulum menyusun draf rencana kerja integrasi Pendidikan
     Antikorupsi/karakter dalam proses pembelajaran;
3.   Kepala sekolah bersama Waka Akademik/Kurikulum dan Tim Pengembang
     Kurikulum (TPK) sekolah mereview dan merevisi draf, dan memfinalkan rencana
     kerja;
4.   Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sekolah melakukan pemetaan nilai-
     nilai antikorupsi/karakter pada SI. SKL, tujuan, SK, dan KD mata pelajaran
     masing-masing, kemudian menentukan prioritas nilai-nilai antikorupsi/karakter
     yang akan dikembangkan;
5.   MGMP sekolah mengembangkan draf silabus yang mengintegrasikan nilai-nilai
     antikorupsi/karakter;
6.   Waka Akademik/Kurikulum,TPK dan MGMP sekolah membahas draf silabus,
     merevisi    dan    memfinalkan    silabus    yang   mengintegrasikan   pendidikan
     antikorupsi/karakter;
7.   Kepala sekolah menandatangani/mengesahkan dokumen silabus bermuatan nilai-
     nilai antikorupsi/karakter;
8.   Guru mata peajaran mengembangan RPP mengacu pada silabus bermuatan nilai-
     nilai antikorupsi/karakter yang telah disahkan;
9.   Guru melaksanakan pembelajaran denganmengacu pada RPP bermuatan nilai-
     nilai antikorupsi/karakter yang dibuatnya.
10. Guru melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran secara transparan
     adil, dan berkesinambungan berdasarkan rambu-rambu sistem penilaian sesuai
     peraturan yang berlaku;
11. Guru melaporkan hasil evaluasi pembelajaran kepada kepala sekolah melalui
     wakil kepala sekolah bidang akademik/kurikulum;
12. Kepala sekolah melaporkan hasil evaluasi pembelajaran berupa laporan hasil
     belajar peserta didik/siswa (LHBPS/LBHS) kepada orang tua peserta didik




                                                                               Page 27
      Perlu difahami bahwa setiap mata pelajaran mempunyai muatan eksplisit dan
implisit.   Muatan     eksplisit   berupa     ilmu    pengetahuan      yang     mengarah
kepadapeningkatan kemapuan berfikir peserta didik. Muatan implisit mengarah kepada
peningkatkan daya sensitivitas berupa nilai-nilai kebajikan peserta didik terhadap
lingkungan mereka. Sebagai contoh, mata pelajaran Matematika membelajarkan
tentang urutan angka dari angka 1 (satu) sampai dengan tak terbatas. Secara fisik
angka 1 (satu) berada posisi lebih dulu daripada posisi angka 2 (dua), demikian
seterusnya angka 2 berada posisi lebih dulu daripada angka 3 (tiga). Kandungan nilai
dari posisi angka tersebut adalah nilai disiplin dalam mengantri. Mereka yang datang
nomor 1 satu harus mendapat giliran untuk dilayani lebih dulu dibanding dengan
mereka yang datang pada nomor dua, demikian juga mereka yang datang nomor 2
harus mendapat pelayanan lebih dulu daripada mereka yang datang pada urutan ke-3.


A. Pendidikan Antikorupsi melaluiKegiatan Pengembangan Diri
1.   Kegiatan Pembudayaan dan Pembiasaan
     Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah dimana terjadi interaksi antar
peserta didik, antar guru, antar tenaga kependidikan, antara peserta didik dengan
kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, serta antara warga sekolah dengan
masyarakat. Interaksi tersebut terikat oleh berbagai aturan, norma, dan etika yang
berlaku di sekolah. Nilai-nilai Antikorupsi/Karakter, seperti kejujuran, kedisipinan, kerja
keras, adil, kesetaraan, kepemimpinan, keteladanan, toleransi, kepedulian sosial,
kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggungjawab merupakan nilai-nilai
yang dikembangkan dalam budaya sekolah. Pengembangan budaya sekolah ini
menjadi bagian integral dari pengembangan otonomi sekolah seperti dikonsepkan
dalam Managemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan demikian setiap sekolah
(SMA/SMK/SMLB) secara bertahap dan sistemik dapat berkembang menjadi sekolah
yang dinamis dan maju.
        Budaya sekolah diyakini merupakan salah satu aspek yang berpengaruh
terhadap perkembangan peserta didik. Jika suasana sekolah penuh kedisiplinan,
kejujuran, keterbukaan, kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, dan kasih
sayang maka hal ini akan menghasilkan output peserta didik yang berkarakter positif.
Tenaga pendidik/Guru pun akan merasakan kedamaian dan kenyamanan, yang

                                                                                  Page 28
berdampak kepada peningkatan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang baik akan
berpengaruh terhadap prestasi akademik dan non akademik yang tinggi. Demikian
halnya dengan tenaga kependidikan, juga akan merasakan kenyaman sehingga
berdampak kepada peningkatan pengelolaan sistem administrasi yang teratur. Sistem
administrasi yang baik akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan baik
internal yakni terhadap seluruh warga sekolah, maupun eksternal yaitu orang tua
peserta didik dan masyarakat.
    Kegiatan pembudayaan dan pembiasaan dilaksanakan melalui:
a. Pengkondisian
  Pengkondisian adalah upaya sekolah menciptakan kondisi untuk mendukung
  keterlaksanaan pendidikan antikorupsi pada pendidikan karakter. Kehidupan
  sekolah harus mencerminkan nilai-nilai antikorupsi/karakter yang diinginkan. Contoh
  kondisi sekolah yang jujur dan transparan yang dilaksanakan oleh seluruh warga
  sekolah antara lain dengan membuka kantin kejujuran, menyediakan kotak
  penemuan barang hilang, penilaian proses dan hasil pembelajaran siswa secara
  tersistem, adil, dan terbuka, penilaian kinerja tenaga pendidik, tenaga kependidikan
  dan caraka/pesuruh sekolah secara terbuka berdasarkan instrumen penilaian
  kinerja yang ditetapkan oleh sekolah. Melalui pengkondisian yang dikembangkan
  tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kejujuran dan keterbukaan diantara
  warga sekolah secara menyeluruh yang pada gilirannya akuntabilitas publik akan
  terwujud.
       Demikian halnya kondisi sekolah yang bersih, sehat dan nyaman, diwujudkan
  melalui program sekolah yang dilaksanakan bersama oleh seluruh warga sekolah
  yang didukung oleh orang tua peserta didik dan masyarakat di sekitar sekolah.
  Pelaksanaannya disetiap sudut ruanganseperti kelas, laboratorium, perpustakaan,
  dan toilet serta tempat-tempat yang strategis disediakan tempat sampah yang
  terpisah untuk sampah kering, sampah basah, dan sampah yang dapat didaur
  ulang. Peserta didik dan seluruh warga sekolah dibiasakan membuang sampah di
  tempat yang sesuai dengan jenis sampah yang dibuangnya.Melalui budaya bersih
  seperti itu diharapkan kepedulian warga sekolah terhadap kebersihan lingkungan
  semakin meningkat.



                                                                             Page 29
       Selain itu juga perlu dibuat slogan-slogan yang selalu mengingatkan setiap
  orang untuk selalu jujur, disiplin, bertanggung jawab dan sebagainya, perlu
  disediakan pula majalah dinding untuk mengembangkan kreativitas siswa. Pelibatan
  peserta didik dalam pengkondisian ini sangat penting dilakukan sehingga mereka
  ikut bertanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya
b. Kegiatan rutin
  Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah
  secara terus menerus dan konsisten setiap saat, misalnya: upacara bendera,
  senam, ibadah khusus keagamaan bersama, berdoa sebelum memulai dan
  mengakhiri proses pembelajaran, pemeliharaan kebersihan ruangan dan halaman
  sekolah secara bersama-sama setiap hari Jum’at (Jum’at bersih), pemeliharaan
  tanaman di lingkungan kelas dan sekolah, dan wajib baca yang terjadwal untuk
  setiap kelas.
c. Kegiatan Spontan
  Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilakukan secara langsung pada saat itu juga.
  Kegiatan spontan dapat dilakukan untuk perilaku dan sikap yang baik maupun tidak
  baik. Kegiatan ini dilakukan biasanya ketika diketahui adanya perbuatan baik yang
  ditindaklanjuti dengan pujian (reward)atau perbuatan kurang baik dengan
  memberikan teguran (punishment)dari warga sekolah pada saat itu juga. Contoh
  kegiatan spontan untuk perbuatan baik adalah pujian terhadap peserta didik yang
  menyerahkan barang temuan, membuang sampah pada tempatnya, melerai
  temannya yang berkelahi, menolong teman yang jatuh dari motor, dan sebagainya.
  Untuk perbuatan yang harus diperbaiki atau mendapat teguran saat itu juga seperti
  membuang sampah tidak pada tempatnya, berpakaian tidak rapi, melempar barang
  yang dipinjam temannya, dan sebagainya. Kegiatan spontan dapat meningkatkan
  kepekaan dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan dan penderitaan orang
  lain. Dengan membiasakan hal tersebut setiap saat kepadaseluruh warga sekolah,
  diharapkan akan tumbuh sikap empati sehinggaseluruh warga sekolah tidak mau
  merugikan orang lain.
d. Keteladanan
  Keteladanan       adalah   perilaku/sikap   warga   sekolah   yang   dapat   dijadikan
  panutan/contoh, misalnya datang tepat waktu/tidak pernah terlambat, berpakaian

                                                                               Page 30
     rapi, bertutur kata sopan, rajin membaca,memuji kebaikan dan atau keberhasilan
     orang lain,dan sebagainya.Dengan adanya keteladanan dari para pendidik dan
     tenaga pendidikan, peserta didik akan meniru perilaku tersebut, misalnya kepala
     sekolah, guru dan tenaga administrasi serta caraka yang selalu jujur, terbuka,peduli,
     disiplin dan menjalankan tugasnya secara konsisten. Dalam hal pembinaan disiplin,
     misalnya kehadiran kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, dan caraka yang
     lebih awal dibanding peserta didik tanpa disadari dapat membangun kedisiplinan
     seluruh warga sekolah khususnya peserta didik.


2.    Kegiatan Terprogram
      Kegiatan secara terprogram dilaksanakan dengan perencanaan khusus dalam
      kurun waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik secara individual,
      kelompok, dan atau klasikal melalui: (1) penyelenggaraanlayanan dan kegiatan
      pendukung konseling, (2) kegiatan ekstra kurikuler.
      a. Bimbingan Konseling
          Pelayanan konseling di sekolah merupakan usaha membantu peserta didik
          dalam pengembangan kehidupan pribadi dan sosial, kegiatan belajar, serta
          perencanaan dan pengembangan karir. Pelayanan konseling memfasilitasi
          pengembangan peserta didik, secara individual, kelompok dan atau klasikal,
          sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, perkembangan, kondisi,
          serta peluang-peluang yang dimiliki peserta didik. Pelayanan ini juga
          membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi
          peserta didik. Melalui bimbingan konseling juga dapat dilakukan pembinaan
          dan pengembangan nilai-nilai antikorupsi. Bimbingan dan konseling memiliki
          dua fungsi utama,        pertama, membantu setiap peserta didik untuk
          menemukan potensinya se-dini mungkin sehingga setiap anak mampu
          mengembangkan potensi tersebut dengan mudah. Kedua, membantu peserta
          didik untuk keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi. Kedua fungsi utama
          tersebut melekat pada fungsi dan tugas seluruh guru, namun, untuk kasus-
          kasus tertentu, perlu melibatkan secara khusus dari guru bimbingan dan
          konseling. Kegiatan bimbingan konseling dilakukan dengan memberian



                                                                                 Page 31
    layanan bagi seluruh peserta didik, baik yang mengalamimasalah maupun
    yang tidak mengalami masalah.
b. Ekstrakurikuler, a.l. : Pramuka; PMR; UKS; KIR; Olah raga; Seni; OSIS
    Dalam struktur kurikulum kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari
    kegiatan pengembangan diri dan bukan merupakan mata pelajaran yang
    harus diasuh oleh tenaga pendidik (guru).Kegiatan ekstrakurikuler difasilitasi
    dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan.
    Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran
    untuk membantu pengembangan kemampuan peserta didik sesuai dengan
    kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara
    khusus diselenggarakan oleh sekolah. Pendidikan Antikorupsi juga dapat
    dilakukan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, misalnya kegiatanolah
    raga, seni, kepramukaan, paskibra, kelompok ilmiah remaja, dewan keluarga
    masjid, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengarah pada penumbuhan
    kesadaran kepada peserta didik agar memelihara dirinya dari tindakan-
    tindakan curang dan selalu menghargai atau peduli pada keadaan orang lain.
    Kegiatan seperti pertandingan olah raga juga dapat melatih sportifitas peserta
    didik. Pada jenjang SMA/SMK/SMLB, siswa dapat mulai disiapkan untuk
    peduli dan responsif dengan fenomena masyarakat melalui pembentukan
    komunitas pelajar berintegritas.
         Pengembangan nilai-nilai Antikorupsi dalam kegiatan ekstrakurikuler
    dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
    1)   Kerohanian (Rohani Islam, Rohani Kristen, Rohani Katolik, Rohani Hindu,
         Rohani Budha, Rohani Konghucu). Kegiatan ini untuk mengembangkan
         nilai-nilai religius, toleransi, dan demokratis.
    2)   Kelompok ilmiah remaja. Kegiatan ini untuk mengembangkan nilai-nilai
         gemar membaca, rasa ingin tahu, kreatif, menghargai prestasi.
    3)   Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa melalui kepanitiaan yang dilakukan
         oleh peserta didik dengan bimbingan guru. Kegiatan ini untuk membina
         dan mengembangkan nilai tanggung jawab dan disiplin.




                                                                           Page 32
       4)   Pagelaran seni, baik tradisional maupun kontemporer. Kegiatan ini untuk
            mengembangkan        nilai-nilai   cinta   tanah     air,   memiliki     wawasan
            kebangsaan, dan kreatif.
       5)   Palang merah remaja. Kegiatan ini untuk mengembangkan nilai-nilai
            bersahabat, cinta damai, peduli sosial.
       6)   Pramuka. Kegiatan ini untuk mengembangkan nilai-nilai disiplin, kerja
            keras, kreatif, dan mandiri.
       7)   Pasukan     Pengibar      Bendera      (Paskibra).      Kegiatan       ini     untuk
            mengembangkan nilai-nilai disiplin, cinta tanah air, dan semangat
            kebangsaan.
       8)   Olahraga prestasi. Kegiatan ini untuk mengembangkan nilai-nilai
            sportivitas, kerja keras, disiplin, dan menghargai prestasi.
       9)   Kegiatan-kegiatan lain sesuai kondisi sekolah.


      Berikut disjikan contoh Indikator Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi
Melalui Pengembangan Diri

    Kegiatan                                   Contoh Indikator

Pengkondisian dan   Semua warga sekolah menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari
Keteladanan         seperti: berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca,
                    memuji kebaikan dan atau keberhasilan orang lain, datang tepat
                    waktu.

                    Melatih kebiasaan antri dalam berbagai aktifitas

                    Konsisten dalam penegakkan disiplin melalui pemberian sanksi
                    kepada yang melanggar dan penghargaan bagi yang menerapkan
                    secara konsisten

                    Menyediakan berbagai sarana atau media sosialisasi dan ajakan
                    tentang “antikorupsi” misalnya melalui spanduk, slogan, himbauan dan
                    media lain yang ada di sekolah

                    Menyediakan sarana untuk melatih kejujuran melalui kantin kejujuran,
                    tempat penemuan barang hilang, tempat pengaduan dan sebagainya

                    Menyelenggarakan secara rutin dan terprogram berbagai kegiatan
                    yang melatih peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai Antikorupsi,
                    misalnya melalui kegiatan bazar peserta didik, pementasan,
                    pertandingan olah raga, pagelaran seni budaya, lomba poster, lomba


                                                                                         Page 33
                   debat, pidato, puisi, menggambar, menulis laporan dan sebagainya

Kegiatan Rutin     Menanamkan nilai-nilai antikorupsi setiap saat melalui berbagai
                   kegiatan rutin dan terjadual seperti: upacara bendera, senam, ibadah
                   khusus keagamaan bersama, keberaturan, pemeliharaan kebersihan
                   dan kesehatan diri.

Kegiatan Spontan   Menanamkan nilai-nilai Antikorupsi setiap saat seperti: mengucapkan
                   salam, membuang sampah pada tempatnya, antri, menyelesaikan
                   silang pendapat (pertengkaran), mengunjungi teman yang sedang
                   berduka atau sakit dan sebagainya

Kegiatan Ekstra    Menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih oleh peserta didik
Kurikuler          sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka.

                   Menyelenggarakan kegiatan yang memberikan kesempatan peserta
                   didik mengekspresikan diri secara bebas melalui kegiatan mandiri dan
                   atau kelompok

                   Menyusun perencanaan kegiatan ekstrakurikuler, mencakup: jenis,
                   subtansi, sasaran, waktu, tempat, dan pihak lain yang terlibat

                   Mengadministrasikan secara rapi tentang program, jadual, daftar hadir,
                   dan instrumen penilaian perkembangan sikap peserta didik selama
                   mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, misalnya tentang kejujuran, disiplin,
                   tanggung jawab, kerjasama dan sebagainya

                   Mengadministrasikan secara rapi tentang program, jadual

                   Mendokumentasikan hasil penilaian perkembangan peserta didik
                   dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler

                   Melaksanakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler secara berkala dan
                   terjadual dengan baik

Bimbingan dan      Memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi peserta didik di
Konseling          dalam lingkungan sekolah/ madrasah, keluarga dan masyarakat
                   Menyusun perencanaan bimbingan konseling berkenaan dengan
                   sasaran layanan, permasalahan yang dialami peserta didik, program
                   pelayanan, serta tujuan dan pelaksanaan pelayanan.

                   Mentaati     asas-asas konseling    meliputi   asas      kerahasiaan,
                   kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian,
                   kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan kasus,
                   dan tut wuri handayani
      (Sumber: Kemdikbud, 2012)




                                                                                   Page 34
                                          BAB VI
   OPERASIONALISASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH MENENGAH


       Dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Karakter di
jenjang pendidikan menengah, terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan satuan
kerja/ Direktorat terkait dalam kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan
fungsi dari masing-masing direktorat.


A. Pelaksanaan
    Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Karakter di tingkat nasional
dilakukan oleh tim yang dibentuk dan ditugaskan oleh Direktur Jenderal Pendidikan
Menengah. Tim ini bertugas untuk menyiapkan program dan pelaksanaan kegiatan
Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Karakter. Selanjutnya tim ini harus
menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut
baik yang menyangkut perangkat lunak dan perangkat keras yang akan digunakan
secara nasional.
1. Langkah-langkah kegiatan
  a.    Melakukan persiapan dan perencanaan kegiatan
  b.    Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait
  c.    Menyiapkan materi/bahan
  d.    Membuat panduan kegiatan
  e.    Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
2. Sasaran
  a.    Kepala Bidang Pendidikan Menengah SMA/SMK/SMLB
  b.    Kepala Sekolah SMA/SMK/SMLB
  c.    Wakil Kepala Sekolah Bidang KesiswaanSMA/SMK/SMLB
  d.    Guru Pembina OSIS, guru olahraga, guru BK dan guru mata pelajaran
3. Tujuan
  Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter dan Antikorupsibagi seluruh
  warga sekolah adalah:
  a.    Mengembangkan potensi dan membangun karakter sebagai warga negara
        yang baikdengan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara.

                                                                            Page 35
    b.   Meningkatkan rasa nasionalisme, patriotisme, loyalitas yang tinggi terhadap
         bangsa dan negara.
    c.   Menanamkan       nilai-nilai yang baik seperti, kejujuran, disiplin, kebersihan,
         mandiri dan kerjasama serta cinta damai.
    d.   Mengembangkan kemampuan untuk lebih bertanggung jawab, visioner, peduli
         dan bersifat bijak dan adil dalam mengambil keputusan.


4. Contoh Rencana Kegiatan
     Perencanaan Kegiatan Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Karakter
                            di Satuan Pendidikan
No.       Jenis Kegiatan             Deskripsi               Sasaran          Out Put
                              Menyampaikan
                              informasi tentang
         Sosialisasi
                              Pendidikan Antikorupsi
         integrasi kegiatan
                              pada Pendidikan
         Pendidikan                                      33 Prov; 484
1                             Karakter kepada Dinas                         Informasi
         Antikorupsi pada                                Kab/Kota
                              Pendidikan Propinsi
         Pendidikan
                              (kabid Dikmen
         Karakter
                              SMA/SMK/SMLB, Kasi
                              SMA/SMK/SMLB)
                                                         Tersusunnya
         Persiapan                                       panduan kegian     satu set
                           Penyusunan panduan,
2        penyusunan materi                               dan materi         panduan
                           materi dan instrumen
                                                         sesuai dengan      dan materi
                                                         perencanaan
                              Tim nara
         Penetapan tim        sumber/instruktur          Daftar nara        Daftar nara
 3       fasilitator                                     sumber             sumber
         Penetapan struktur                              Susunan dan         Materi yang
                              Susunan dan jenis
4        program dan                                     jenis materi       diajarkan
                              materi yang diajarkan
         alokasi waktu                                   yang diajarkan
         Penetapan strategi                                                 Variasi
                                                         Metode dan
         pelaksanaan                                                        metode
                                                         teknis
         kegiatan                                                           pelaksanaa
                                                         pelaksanaan
5        Pendidikan           Kegiatan Pendidikan                           n
                                                         Pendidikan
         Antikorupsi pada     Antikorupsi pada                              Pendidikan
                                                         Antikorupsi
         Pendidikan           Pendidikan Karakter                           Antikorupsi
                                                         pada
         Karakter             menggunakan metode                            pada
                                                         Pendidikan
                              dan cara yang sesuai                          Pendidikan
                                                         Karakter
                              dengan kebutuhan dan                          Karakter
                              kondisi di lapangan.



                                                                                Page 36
                              *) CONTOH SUSUNAN        Susunan Acara    Susunan
6        Susunan acara        ACARA                                    Acara
                                                                        Waktu dan
         Penetapan tempat,    sesuai dengan             Waktu dan      tempat
         waktu                kebutuhan                tempat          pelaksanaa
7        pelaksanaan                                   pelaksanaan     n
8        Evaluasi kegiatan                             Perangkat
         Pendidikan           Penyusunan pedoman       instrumen       Perangkat
         Antikorupsi pada     evaluasi dan instrumen   evaluasi        instrumen
         Pendidikan           evaluasi                                 evaluasi
         Karakter


                                                       Satu set        Satu set
                              Penyusunan laporan
         Laporan                                       laporan         laporan
                              pelaksanaan kegiatan
         pelaksanaan                                   pelaksanaan     pelaksanaa
                              Pendidikan Antikorupsi
         kegiatan                                      kegiatan        n
9                             pada Pendidikan
                                                       Pendidikan      Pendidikan
                              Karakter
                                                       Antikorupsi     Antikorupsi
                                                       pada            pada
                                                       Pendidikan      Pendidikan
                                                       Karakter        Karakter

*) SUSUNAN ACARA
 NO                          KEGIATAN                   PENANGGUNG JAWAB/
                                                             PETUGAS
    1.     Pembukaan (diawali dengan Doa)
           Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia
    2.
           Raya
    3.
           Laporan Ketua Penyelenggara/Panitia
    4.
           Pengarahan dan Penyampaian Kebijakan
    5.     Paparan dari Nara Sumber tentang
           a. Pendidikan Karakter
           b. Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan
              Karakter
           c. Implementasi Pendidikan Antikorupsi
              pada Pendidikan Karakter melalui
              1) Manajemen Sekolah yang transparan
           dan akuntabel
              2) Proses Pembelajaran
    .
              3) Pengembangan Diri
    6      Diskusi kelompok


                                                                           Page 37
   7.    Penyusunan rencana tindakan (action plan)
   8.    Presentasi hasil diskusi kelompok
   9.    Penutupan
             a. Simpulan kegiatan
             b. Pengarahan dan penutupan
                kegiatan secara resmi
             c. Penyerahan hasil diskusi secara
                simbolis
             d. Menyanyikan lagu wajib Bagimu
                Negeri
             e. Doa

             f.   Penutup (diakhiri dengan
                  bersalaman diantara seluruh peserta
                  pleno)

B. Organisasi dan Pelaksanaan
1. Prinsip-prinsip pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Karakter
  adalah:
  a. Mudah dilaksanakan dan bermanfaat
  b. Normatif bernilai
  c. Kreatif dan menyenangkan
  d. Tidak diskriminatif
  e. Membangkitkan minat
  f. Kolaboratif dan koordinatif
  g. Transparan dan Akuntabel
  h. Berkelanjutan
2. Struktur Organisasi
  Struktur organisasi dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi pada
  Pendidikan Karakter mengikuti organisasi yang sudah ada, hanya perlu dibentuk
  gugus pelaksana dan kendali mutu di sekolah. Kendali mutu dapat dilakukan oleh
  Pengawas Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi
  dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui direktorat terkait.




                                                                            Page 38
C. Monitoring dan Evaluasi
  Kegiatan Pedidikan Antikorupsi pada Pendidikan Karakter perlu dimonitor dan
  dievaluasi agar pelaksanaannya di setiap satuan pendidikan dapat dilakukan
  sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring dan
  evaluasi dapat dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Unsur
  Pembina baik dari tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota secara berkala.
  Adapun mekanisme pelaksaannya adalah sebagai berikut:
  a. Pelaksanaan Monitoring
       Pelaksanaan monitoring kegiatan Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan
       Karakter di setiap satuan pendidikan dilakukan oleh unsur pembina dari tingkat
       kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan Unit kerja terkait yang bertujuan
       untuk:
       1)     Mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan Program Pendidikan
              Antikorupsi pada Pendidikan Karakter secara keseluruhan baik di tingkat
              nasional, provinsi, kabupaten/kota maupun di tingkat sekolah sebagai
              program perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan
              selanjutnya.
       2)     Memastikan bahwa program atau kegiatan Pendidikan Antikorupsi pada
              Pendidikan Karakter yang telah dirancang dapat dilaksanakan sesuai
              dengan rencana yang telah diprogramkan serta untuk mengetahui kendala-
              kendala selama proses pelaksanaan.
       3)     Mengetahui dengan benar kegiatan perencanaan, implementasi maupun
              permasalahan Program Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Karakter
              secara keseluruhan di tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat
              nasional.
       4)     Memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada instansi terkait
              dalam rangka penetapan kebijakan selanjutnya.
  b.   Pelaksanaan Evaluasi
       Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Karakter selain dilakukan monitoring,
       juga     perlu     dilakukan   evaluasi.   Kegiatan   evaluasi   dimaksudkan   untuk
       mengetahui perkembangan kegiatan Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan
       Karakter di satuan pendidikan guna penyusunan laporan kegiatan yang

                                                                                  Page 39
      disampaikan oleh penanggung jawab kepada pimpinan pada setiap akhir
      semester.
      Pelaksanaan kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui:
      a.   Kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan perencanaan.
      b.   Adanya perubahan sikap dan perilaku peserta sesuai dengan tujuan
           pendidikan karakter dan Antikorupsi.
      c.   Hambatan dan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan
           pendidikan karakter dan Antikorupsi
      d.   Hasil monitoring dan laporan sebagai kajian dan evaluasi kegiatan untuk
           penyempurnaan lebih lanjut.


D. Rencana Tindak Lanjut
      Pelaksanaan    kegiatan   Pendidikan   Antikorupsi   (PAk)   pada   Pendidikan
      Karakter(PK) di satuan pendidikan, perlu ditindak lanjuti, yakni suatu kegiatan
      yang dilaksanakan setelah diperoleh hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan.
      Hal ini menjadi bahan pertimbangan guna penyempurnaan program
      selanjutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap setiap
      komponen kegiatan yang terkait dengan Pendidikan Antikorupsi pada
      Pendidikan Karakter dengan komponen lainnya sehingga dapat
      ditemukan gagasan dan inspirasi serta pemikiran yang bersifat progresif
      dan komprehensif dalam pelaksanaan kegiatan di masa yang akan
      datang.
           Tindaklanjut dari implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAk) pada
      Pendidikan Karakter (PK)di Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah adalah:
   1. Penyediaan Panduan PAk pada PK.
   2. Penyediaan Model integrasi PAk pada PK dalam 3 pilar : manajemen sekolah
      proses pembelajaran, dan kegiatan pengembangan diri (Extrakuriler)[
   3. Penyediaan modul dan bahan ajar integrasi PAk pada PK di setiap mata
      pelajaran berdasar pengalaman di lapangan.




                                                                            Page 40
4. Pemberdayaan sekolah menengah melalui bantuan stimulan membangun PAk
   pada PK di sekolah secara aplikatis. Bantuan diberikan kepada sekolah
   menengah sebagi model yang dapat dijadikan contoh bagi sekolah lainnya.




                                BAB VII


                                                                      Page 41
                                    PENUTUP


Panduan Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Karakter SMA/SMK/SMLB
merupakan wahana untuk membantu seluruh unsur di lingkungan Direktorat
Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai
dengan satuan pendidikan.
       Khusus untuk satuan pendidikan, kedudukan kepala sekolah sebagai suri
tauladandan sebagai manajer sekolah dapat merumuskan action plan pendidikan
antikorupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter dalam pembelajaran dan
praktek dilingkungan sekolah kepada seluruh warga sekolah. Sedangkan
kedudukan guru sebagai motivator dan fasilitator menuntut adanya kompetensi
guru dalam merencanakan pembelajaran secara optimal dengan mengacu pada
standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Untuk
menghasilkan    kegiatan    pembelajaran   yang    baik   dan   benar   diperlukan
perencanaan pembelajaran yang baik dan benar pula dengan mengacu pada
peraturan yang telah ditentukan dan menggunakan strategi, pendekatan dan
model-model pembelajaran inovatif dan relevan. Strategi dasar pembelajaran
berupa variasi interaksi pembelajaran di dalam kelas sebagai peletakan dasar
kompetensi dan elemen esensial terkait dengan berbagai dimensi tujuan. Dengan
adanya model pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada seluruh mata
pelajaran, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan,
serta penilaian proses dan hasil pembelajaran di dalam dan di luar kelas.




                                                                            Page 42
                                  DAFTAR PUSTAKA


Departemen Pendidikan Nasional, Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2001,
        Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
Gamada Agung, 20 Maret 2007, Is corruption driven by needs or wants?. The Jakarta Post.
     Hal. 6.

http://staff.upy.ac.id, 5

Instruksi PresidenRepublik Indonesia No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
       Korupsi

Instruksi PresidenRepublik IndonesiaNo 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan
       Pemberantasan Korupsi Tahun 2012

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012, Panduan Penyelenggaraan Pendidikan
    Antikorupsi di Satuan Pendidikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (2006), Modul Pendidikan Antikorupsi untuk SMA Kelas XII,
     Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (2006), Panduan Guru SMA Kelas XII, Jakarta: Komisi
     Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (2006). Memahami untuk membasmi: Buku saku untuk
     memahami tindak pidana korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kementerian Pendidikan Nasional, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,
    2010, Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan
    Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas X.

Kementerian Pendidikan Nasional, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,
    2010, Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan
    Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI.

Kementerian Pendidikan Nasional, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,
    2010, Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan
    Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII.

Kementerian Pendidikan Nasional, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,
    2011, Pembinaan Pendidikan Antikorupsi melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PAk-
    PKn).

Lickona, Thomas, 1991, Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect and
       Responsibility, New York: Bantam Books.


                                                                              Page 43
Peraturan Pemerintah RINomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk
      Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lampiran)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
     Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian
      Pendidikan. untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses
      untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Sallis, Edward, 1993, Total Quality Management In Education, London: Kogan Page Limited.

Tapip Asep Yani, 2011, MBS Life Skill & Kepemimpinan Sekolah, Bandung:
     Humaniora.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
     Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
     Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
     Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
     publik.

Wardani, Kristi, Proceedings of The 4th International Conference on Teacher
    Education; Join Conference, UPI & UPSI Bandung, Indonesia, 8-10 November
    2010

Wikipedia, ensiklopedia bebas, 2007

Wikipedia, ensiklopedia bebas, Penyimpangan Perilaku, 2008

Wikipedia, ensiklopedia bebas, Sosiologi, 2008

_________, Kompas, 23 Agustus 2008, Tak ada toleransi untuk korupsi, Hal 15.
__________, Republika, 5 Agustus 2008, Pemilu artis dan nepotisme, Hal. 5.




                                                                                Page 44

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:1/1/2013
language:Unknown
pages:44