Download Draf Peraturan Perusahaan by legalakses

VIEWS: 184,168 PAGES: 8

									 DRAF PERATURAN PERUSAHAAN

JUDUL FILE
    “Draf Peraturan Perusahaan”


FORMAT FILE
    Word File


HAK CIPTA
         Konten file Draf Peraturan Perusahaan ini dilindungi oleh Hak Cipta berdasarkan
          Undang-undang Hak Cipta.
         Hak Cipta konten file Draf Peraturan Perusahaan ini ada pada redaksi situs
          http://legalakses.com.
         Setiap orang dilarang memperbanyak atau mengumumkan konten file Draf
          Peraturan Perusahaan ini dalam bentuk dan format apapun tanpa izin dari redaksi
          situs http://legalakses.com.


KUASA MENGGUNAKAN KONTEN FILE
        Konten file Draf Peraturan Perusahaan ini dilindungi oleh password.
        Hanya pengguna yang diberikan kuasa menggunakan password tersebut oleh
         redaksi situs http://legalakses.com saja yang dapat membuka dan menggunakan
         konten file ini.
        Pengguna dilarang untuk memberikan lebih lanjut password yang diberikan oleh
         redaksi http://legalakses.com kepada pihak lain manapun.


DISKLAIMER
         File Draf Peraturan Perusahaan ini berisi materi umum tentang Peraturan
           Perusahaan hanya dari sudut pandang keilmuan dan peraturan hukum, dan bukan
           dari sudut pandang praktis kepentingan hukum pengguna.
         Penggunaan file ini oleh pengguna perlu dilakukan secara cermat dan bijaksana
           sesuai dengan kondisi dan kepentingan hukum pengguna yang merupakan
           tanggung jawab pengguna sendiri, dan karenanya redaksi http://legalakses.com
           tidak bertanggung jawab atas segala akibat hukum dari penggunaan konten file ini
           oleh pengguna.
         Dengan digunakannya konten file ini oleh pengguna, maka pengguna dengan ini
           menyetujui seluruh ketentuan diatas.




                                    http://legalakses.com
                                      DAFTAR ISI


BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Definisi

BAB II RUANG LINGKUP
Pasal 2 Tujuan Peraturan Perusahaan
Pasal 3 Manajer Sumber Daya Manusia

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN KARYAWAN
Pasal 4 Hak dan Kewajiban Perusahaan
Pasal 5 Hak dan Kewajiban Karyawan
Pasal 6 Larangan Bagi Karyawan

BAB IV HUBUNGAN KERJA
Pasal 7 Penerimaan Karyawan
Pasal 8 Masa Percobaan
Pasal 9 Penempatan Karyawan
Pasal 10 Pemindahan Karyawan
Pasal 11 Evaluasi Kerja

BAB V WAKTU KERJA
Pasal 12 Jadwal Waktu Kerja
Pasal 13 Waktu Kerja Lembur
Pasal 14 Waktu Istirahat Kerja
Pasal 15 Waktu Istirahat Kerja Karena Sakit
Pasal 16 Waktu Istirahat Kerja Karyawan Perempuan Yang Melahirkan
Pasal 17 Waktu Istirahat Kerja Karyawan Perempuan Yang Keguguran
Pasal 18 Waktu Istirahat Kerja Karyawan Perempuan Dalam Masa Haid

BAB VI WAKTU LIBUR KEJA, WAKTU                        CUTI    KERJA   DAN   IZIN
MENINGGALKAN JADWAL WAKTU KERJA
Pasal 19 Waktu Libur Kerja
Pasal 20 Waktu Cuti Kerja Tahunan
Pasal 21 Cuti Panjang
Pasal 22 Izin Meninggalkan Jadwal Waktu Kerja
Pasal 23 Meninggalkan Jadwal Waktu Kerja Tanpa Izin

BAB VII GAJI KARYAWAN
Pasal 24 Sistem Penggajian
Pasal 25 Komponen Gaji
Pasal 26 Tunjangan Perjalanan Dinas
Pasal 27 Upah Lembur
Pasal 28 Pembayaran Gaji Dalam Keadaan Tertentu

BAB VIII FASILITAS KESEJAHTERAAN
Pasal 29 Program Kesejahteraan Karyawan
Pasal 30 Bantuan Pengobatan
Pasal 31 Bantuan Melahirkan
Pasal 32 Bantuan Kaca Mata
Pasal 33 Bantuan Perkawinan
Pasal 34 Bantuan Kematian
Pasal 35 Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Pasal 36 Jaminan Sosial Tenaga Kerja

BAB IX BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA
Pasal 37 Ketentuan Umum
Pasal 38 Berakhirnya Hubungan Kerja Karena Karyawan Meninggal Dunia
Pasal 39 Pengunduran Diri Karyawan
Pasal 40 Pemutusan Hubungan Kerja
Pasal 41 Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Uang
Pisah

BAB X TATA TERTIB PERUSAHAAN DAN SANKSI
Pasal 42 Peringatan Dan Sanksi

BAB XI PENUTUP
Pasal 43 Pengesahan Menteri
                             PERATURAN PERUSAHAAN
                               PT. ___________________

Menimbang:

     1. Bahwa, dalam rangka melaksanakan pembangunan dan pemerataan ekonomi nasional,
        perlu dilakukan kegiatan usaha di berbagai bidang yang tidak semata-mata bertujuan
        untuk meningkatkan kesejahteraan Pengusaha, tapi juga meningkatkan kesejahteraan
        Karyawan;

     2. Bahwa, Pengusaha dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya harus berorientasi
        pada peningkatan kesejahteraan bersama baik Pengusaha maupun Karyawan;

     3. Bahwa, dalam rangka menciptakan kesejahteraan bersama antara Pengusaha dan
        Karyawan, maka perlu diadakan suatu Peraturan Perusahaan yang mengatur hubungan
        kerja diantara Pengusaha dan Karyawan;

     4. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu dibentuk Peraturan
        Perusahaan PT. ______________.

Mengingat:

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

                                    MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PERUSAHAAN PT. __________________

                                       BABI
                                  KETENTUAN UMUM

                                         Pasal 1
                                         Definisi

Dalam Peraturan Perusahaan ini yang dimaksud dengan:

1.     “Perusahaan” adalah PT. ______________, sebuah perusahaan berbentuk Badan
       Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang
       ______________, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor __ Tanggal __
       ___________ ____ dibuat oleh ___________, S.H., Notaris di ______________, dan
       telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
       Indonesia berdasarkan keputusan Nomor _____________ tanggal __ ___________
       ____, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Nomor ______________ tanggal
       __ ____________ ____;

2.     “Pekerjaan” adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Karyawan untuk kepentingan
       Perusahaan yang meliputi ruang lingkup usaha Perusahaan beserta pendukungnya dan
       yang dilaksanakan berdasarkan Hubungan Kerja.
3.    “Karyawan” adalah setiap orang yang bekerja bagi Perusahaan dengan menerima Gaji
      atau imbalan dalam bentuk lain berdasarkan Perjanjian Kerja;

4.    “Karyawan Masa Percobaan” adalah Karyawan yang menjalani Masa Percobaan;

5.    “Masa Percobaan” adalah masa percobaan kerja bagi Karyawan selama 3 (tiga) bulan
      pertama sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja;

6.    “Evaluasi Kerja Masa Percobaan” adalah evaluasi kinerja Karyawan Masa Percobaan
      yang dilakukan oleh Perusahaan diakhir Masa Percobaan untuk menentukan dapat
      tidaknya Karyawan Masa Percobaan yang bersangkutan diangkat menjadi Karyawan
      Tetap;

7.    “Hubungan Kerja” adalah hubungan antara Perusahaan dan Karyawan berdasarkan
      Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Gaji dan perintah;

8.    “Perjanjian Kerja” adalah perjanjian antara Perusahaan dan Karyawan yang memuat
      syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban Perusahaan dan Karyawan;

9.    “Keputusan Perusahaan” adalah keputusan yang dibuat oleh Perusahaan secara tertulis
      sebagai pelaksanaan dari Peraturan Perusahaan ini;

10.   “Gaji” adalah hak Karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
      imbalan dari Perusahaan kepada Karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut
      Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, Keputusan Perusahaan dan peraturan
      perundang-undangan;

11.   “Keluarga Karyawan” adalah 1 (orang) istri yang sah dan/atau maksimal 3 (tiga) orang
      anak yang sah dari Karyawan yang belum dewasa dan menjadi tanggungan orang tua
      dan terdaftar pada Perusahaan.

                                      BAB II
                                  RUANG LINGKUP

                                       Pasal 2
                             Tujuan Peraturan Perusahaan

(1)   Peraturan Perusahaan ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan syarat-syarat
      kerja, hak dan kewajiban Perusahaan, hak dan kewajiban Karyawan, serta tata tertib
      Karyawan;

(2)   Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan
      Perusahaan ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan Perusahaan dan
      Perjanjian Kerja.

                                      Pasal 3
                            Manajer Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan Peraturan Perusahaan ini dan semua urusan ketenagakerjaan yang
berkaitan dengan Perusahaan, Perusahaan mengangkat seorang Manajer Sumber Daya
Manusia sebagai wakil dari Perusahaan berdasarkan Surat Kuasa Khusus.
                                  BAB X
                    TATA TERTIB PERUSAHAAN DAN SANKSI

                                        Pasal 42
                                 Peringatan Dan Sanksi

(1)   Perusahaan berhak untuk memberikan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja
      kepada Karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang
      telah ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan ini dan peraturan perundang-
      undangan yang berlaku;

(2)   Sebelum Perusahaan memberikan sanksi kepada Karyawan sebagaimana dimaksud ayat
      (1), terlebih dahulu Perusahaan memberikan Peringatan kepada Karyawan yang
      bersangkutan berupa:

      a    Peringatan Lisan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;

      b    Peringatan Tertulis yang berupa:

           -    Surat Peringatan Kesatu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;

           -    Surat Peringatan Kedua untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;

           -    Surat Peringatan Ketiga untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

      c    Surat Peringatan Kesatu, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga
           dapat diberikan oleh Perusahaan secara tidak berurutan tapi berdasarkan besar
           kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan berdasarkan penilaian
           Perusahaan.

(3)   Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Perusahaan
      terhadap Karyawan dalam hal:

      a.   Telah berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan Surat Peringatan Ketiga;

      b.   Karyawan melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (7),
           maka Perusahaan berhak untuk langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;

      c.   Dalam hal terpenuhinya alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 39, maka
           Perusahaan berhak untuk langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.

                                        BAB XI
                                       PENUTUP

                                       Pasal 43
                                  Pengesahan Menteri

Peraturan Perusahaan ini mulai berlaku sejak mendapat Pengesahan dari Menteri yang
bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
Agar setiap Karyawan mengetahuinya, Perusahaan memberitahukan dan menjelaskan isi serta
memberikan naskah Peraturan perusahaan ini atau perubahannya kepada Karyawan.


__ ____________ ______

PT. ___________________




________________
Direktur Utama




          DOWNLOAD “Draf Peraturan Perusahaan” selengkapnya di:
            http://legalakses.com/contoh-peraturan-perusahaan/

								
To top