Docstoc

pemberontakan PKI madiun

Document Sample
pemberontakan PKI madiun Powered By Docstoc
					PEMBERONTAKAN PKI MADIUN 1948, AWALNYA
KONFLIK SESAMA GOLONGAN KIRI YANG ANTI IMPERIALIS ?
Sesudah pekan olah raga nasional (PON) 1948 di Solo, kota Solo
mengalami peristiwa yang kemudian ternyata suatu permulaan keributan
besar “Pemberontakan PKI”. Dipimpin Muso dikota Madiun. Di zaman
Revolusi memang kota Solo terkenal sebagai kota “ruwet”, walaupun
tampaknya keluar saban malam pertunjukan Sriwedari dimana
masyarakat penuh bergembira ria.




Tapi dibelakang tabir poltik berjalan pertentangan pertentangan antara
partai golongan “Murba” (antara lain anggotanya GRR dan barisan
Banteng) dengan partai-partai dari golongan FDR (Front Demokrasi
Rakyat terdiri dari PKI, partai buruh, Pesindo dan lain-lain). Keduanya
menamakan diri sebagai partai kiri anti imperialis. Pertentangannya
antara lain soal pro dan anti Linggarjati. Selain itu juga pertentangan
antara pimpinannya. Pertentangan ini nampak, misalnya dengan adanya
perang pamflet GRR dan Banteng yang berbunyi : “Awas waspada
kawan, Hijroh tidak memusuhi rakyat kawan, Hijroh membasmi
penghianat, penjual negara (Amir Setiadjid dan CS nya). Tertanda
Barisan Banteng.
Pamflet lain berisi, Siapakah pentjulik2nya Dr Muwardi ?. (Hijroh
adalah istilah untuk pasukan Siliwangi yang hijrah ke Jawa Tengah pada
tahun 1948. FDR adalah kelanjutan kekuatan sayap kiri penguasa
pemerintah 1946-1947 dibawah kabinet Sjahrir dan Amir. Mereka
merupakan kekuatan politik yang menyelenggarakan perundingan
Indonesia-Belanda antara lain dalam perundingan Linggarjati dan
Renville. Dr Muwardi adalah pimpinan barisan Banteng yang diculik
dan tidak diketahui rimbanya sampai sekarang). Maka terjadilah
kegiatan culik menculik dan pembunuhan.

Konflik menjadi melebar ketika kesatuan tentara simpatisan masing-
masing kelompok melakukan tembak menembak. Isu-isu yang muncul
misalnya : Tentara hijrah Siliwangi kena provokasi ? FDR ?, GRR ?,
Provokasi anasir-anasir kanan reaksioner. Baru ketika Madiun meletus
(September 1948), pemerintah dapat melihat keadaan sebenarnya
dengan jelas dan tegas. PKI Muso mengadakan pemberontakan yang
kejam dan berbahaya. Para pemimpin mereka merupakan tokoh sayap
kiri yang kemudian membentuk FDR, yaitu Wikana, Maruto Darusman,
Alimin, Muso, Amir Sjarifudin, Abdul Madjid, Setiadjid.

Sebenarnya pemberontakan kaum PKI (pimpinan Muso dan Amir) dari
Madiun bisa dipandang sebagai suatu konsekwensi yang meletus karena
oposisi yang runcing antara Amir cs, sejak ia jatuh dari kabinet
pemerintahan dan diganti oleh Hatta dengan bantuan Masyumi dan PNI.
Oposisi Amir cs, makin hari makin tajam. Dimana-mana terjadi
demonstrasi dan pemogokan. Agitasi poitik sangat mempertajam
pertentangan politik dalam negeri. Ketika Muso datang dari luar negeri
dan bergabung dengan Amir cs, maka politik PKI-FDR makin
dipertajam, maka meletuslah peristiwa Madiun tersebut. Mr Amir
Sjarifudin adalah seorang pemimpin rakyat yang “brilliant”.

Rupanya bersama dengan golongannya, tak dapat sabar menahan
kekalah politiknya didalam pemerintahan. Ia jatuh dan menilik
gelagatnya, ta’kan dapat segera tegak kembali dalam pimpinan
pemerintahan dan pimpinan Revolusi. Ia berkeliling berpidato, dan
partainya beragitasi. Tanah-tanah bengkok desa dibagikan. Sering rakyat
dan tentara dihasut untuk melawan pemerintah Hatta. Pemerintah
dituduhnya terus mengalah pada kaum kapitalis-reaksioner. Segala
usaha dilakukan untuk menjatuhkan pemerintahan kabinet Hatta. Ketika
pemberontakan meletus, pemerintah tidak tinggal diam.

Presiden Soekarno berpidato pada tanggal 19 September 1948 untuk
menghantam dan menghancurkan pengacau-penbacau negara.
Kekuasaan negara kemudian dipusatkan ditangan Presiden dan segala
alat negara digerakkan untuk menindas pemberontakan itu.
Pemberontakan Madiun disebutkan Bung Karno : “Suatu tragedi
nasional pada saat pemerintah RI dan rakyat dengan segala penderitaan,
sedang menghadapi lawan Belanda, maka ditusuklah dari belakang
perjuangan nasional yang maha hebat ini. Tenaga nasional, tenaga rakyat
terpecah, terancam dikacau balaukan.

Pemerintah daerah Madiun, tiba-tiba dijatuhkan dengan kekerasan dan
pembunuhan2, Pemerintah “merah” didirikan dengan Gubernur
Militernya bernama “pemuda Sumarsono” dan dari kota Madiun
pemberontakan diperintahkan kemana-mana. Bendera merah dikibarkan
sebagai bendera pemberontakannya. Oleh pemerintah pusat segera
dilakukan tindakan-tindakan untuk memberantas pemberontakan dan
kekacauan. Pasukan TNI digerakkan ke Madiun. Dilakukan
penangkapan terhadap pengikut PKI-Muso. Ternyata banyak ditemui,
rakyat yang tidak menyokong aksi PKI-Muso tersebut. Juga banyak
ditemui pengikut FDR tidak menyetujui aksi melawan pemerintah yang
secara kejam itu.

Namun perusakan dan pembunuhan itu telah terjadi serta tidak dapat
dicegah. TNI yang datang ke Madiun, menyaksikan itu semua dengan
sedih dan ngeri . Maka Presiden melalui corong radio RRI berseru :
“Tidak sukar bagi rakyat, “Pilih Sukarno Hatta atau Muso dengan PKI
nya”. Tentara yang bergerak ke Madiun, mendapat bantuan rakyat
sepenuhnya Dan Pemerintah mendapat pernyataan setia dari mana-
mana. Dari Jawa dan Sumatera. Ahirnya pada tanggal 30 September
1948, kota Madiun dapat direbut kembali oleh TNI. Para pemberontak
banyak yang tertangkap.

Sejumlah pengacau langsung dapat diadili ditempat secara militer.
Didaerah lain seperti didaerah Purwodadi, Pati, Bojonegoro, Kediri dan
sebagainya, cabang-cabang pemberontak dapat ditindas. Berminggu-
minggu pemimpin pemberontak serta pasukannya dikejar terus. Ahirnya
mereka tertangkap juga. Muso sendiri terbunuh dalam tembak
menembak ketika hendak ditangkap disebuah desa dekat Ponorogo.
Setelah keadaan aman, pemerintah memperingati korban-korban yang
telah jatuh karena pemberontakan Madiun. Dari TNI gugur sebanyak
159 orang anggauta-anggautanya selaku pembela negara. (diambil dari
tulisan pada buku “LUKISAN REVOLUSI RAKYAT INDONESIA”
1945-1949. yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik
Indonesia pada bulan Desember 1949).


Jangan serahkan politik hanya kepada kaum elite
Cobalah pakai kalkulator menghitung-hitung matematis fondasi
ekonomi     negeri   kita.   Berandai-andailah   elite-politik   kita
mengurangi korupsinya 10% saja, apalagi sampai sebesar 25% –
bersih dari korupsi cuma khayalan –, rakyat Indonesia yang sudah
“merdeka” 60 tahun lebih dan memiliki bumi tanah-air yang
kaya melimpah ruah, hari ini pastilah sudah hidup jauh lebih
sejahtera    ketimbang       peringkat   kemakmuran       penduduk
Singapura, tetangga kecil kita yang tidak punya sumber
kekayaan seperti Indonesia. Yang mereka miliki cuma kebiasaan
bekerja keras, berdisiplin tinggi di segala bidang dan minim
mengkorup kekayaan negara.


Sampai hari ini era-reformasi yang berumur 10 tahun seakan
berjalan di tempat, tidak tahu konsep mana yang benar, tidak
tahu kerja apa harus diprioritaskan, tidak juga tahu bagaimana
dan dari mana harus memulai menembus kebuntuan dan
membenahi situasi amburadul saat ini. Apa jadinya kalau
kepentingan pribadi para elite politik diidentikkan sebagai
kepentingan rakyat? Apa jadinya kalau maling besar justru paling
keras berteriak “awas maling”. Perekonomian dikatakan maju
padahal rakyat kecil paling merasakan makna “kiprah kemajuan
ekonomi” dengan terus membumbungnya harga kebutuhan
sehari-hari. Perlu dan pentingnya rakyat sadar politik dan
berideologi, justru guna tepat mengdiagnosa penyakit dan
menemukan terapinya.
  Lantas berpolitik dan berideologi yang bagaimana? Jelas bukan
ideologi Golkar, rakyat serba manut diperintah dari atas,
melainkan berideologi persatuan dan kesatuan, berideologi jijik
korupsi,   berideologi   keadilan   demi   kesejahteraan   rakyat,
berideologi mengutamakan kepentingan rakyat, dan di atas
segalanya ideologi nasionalisme modern, mandiri dalam semua
aspek kehidupan politik. Dengan singkat-padat: berideologi
Trisakti Bung Karno!!! Pancasila jangan sebatas wawasan saja,
tetapi harus menjadi ideologi aksi dalam praktek.
  Dengan kesadaran politik tinggi kita ubah langkah dan segala
pemikiran yang negatif menjadi positif, kemubasiran di masa
lalu   yang    sia-sia   menjadi    kelebihan   melimpah-limpah
menguntungkan. Tragedi ke tragedi yang kontra-produktif ke
kerja produktif sebagai bekal masa depan. Jelas merealisasi
segala yang indah itu tidaklah segampang mengucapkannya,
pasti berat dan banyak rintangan, akan tetapi bukannya tidak
mungkin.


Uraian Soemarsono, memancing kesan kuat bahwa dalam
sejarah perjuangan kita telah terjadi kemubasiran yang sia-sia,
kerugian maha besar – tiada lain cuma kemunduran bagi rakyat
dan negeri. Oleh karena itu kita ingin dan harus bisa menarik
pesan politik dan moral dari semua fenomena kemubasiran itu.
Walaupun pengalaman yang serba pahit, kita jangan sekali-kali
melupakan sejarah. Sangat penting kita tetap pelajari sejarah,
bukan untuk melulu menggugat atau menyesali kesalahan para
pemimpin kita di masa lalu, apalagi menjadikan konflik-konflik
itu menjadi aktual kembali sebagai bahan diskusi pertengkaran
politik hari ini. Justru sebaliknya kita jangan sampai mengulang
berbagai kemubasiran serba negatif itu, karena kita sedang
menghadapi tantangan masa-depan. Itulah isi kredo kata-kata
“jangan melupakan sejarah” pada saat membaca versi penulisan
sejarah apa pun.
  Dari generasi masa kini dituntut harus mampu menangani
tugas – tugas masa depan dengan lebih baik, lebih pintar dan
lebih kreatif. Generasi masa kini sudah pada waktunya sadar
jangan jadi instrumen elit politik berjubah ideologi pseudo bela
rakyat. Generasi masa kini perlu kematangan politik, supaya
bisa aktif mencegah segala bentuk kemubasiran sosial ekonomi-
politik.   Galanglah   kebersamaan    barisan   progresif   guna
menegakkan kembali ideologi mandiri di segala bidang. Negeri
harus keluar dari situasi amburadul – berpisah dari semua
warisan Golkarnya Suharto dan terbebas dari segala bentuk
ketergantungan.


“Peristiwa Madiun” pada hakekatnya bukanlah konflik Soekarno
di satu pihak dan Soemarsono-Amir Sjarifuddin di lain pihak,
melainkan     merupakan    gelanggang    pertunjukan    aplikasi
paradigma perang-dingin: adikuasa anti-komunis menumpas
dengan darah dan kekuatan senjata kubu kaum kiri (kemudian
menyusul kubu Islam dan selanjutnya semua pihak yang
berpikiran lain).
  Sudah waktunya politisi dan kaum intelektual Indonesia
mengoreksi mind-set mereka selama ini, bebaskan diri dari
distorsi alam pemikiran politik yang merugikan dan memecah
potensi bangsa.
  Kembalilah pada Trisakti Bung Karno, bersikaplah MANDIRI untuk
selalu mendahulukan dan menguntungkan kepentingan rakyat –
bebas dari ketergantungan bangsa dan negeri lain.
  Terimakasih       kepada   “Team   Penyusun”   di    Eropa    dan
penghargaan setinggi-tingginya untuk Pengantar bung Wilson,
sejarawan muda alumnus Universitas Indonesia, yang jernih,
tajam   dan     komprihensif   menjabarkan   bagi     kita   sejarah
sebenarnya dari apa yang dinamakan “Peristiwa Madiun”.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:12/25/2012
language:
pages:8