Docstoc

makalah kriminologi

Document Sample
makalah kriminologi Powered By Docstoc
					                                             BAB I

                                      PENDAHULUAN




      A. Latar Belakang

            Masih banyak perbedaan pendapat tentang batasan dan lingkup
kriminologi. Namun demikian jika kita cermati berbagai definisi yang diberikan
oleh banyak sarjana, kita dapat memberikan batasan tentang kriminologi baik
secara sempit maupun secara luas. Batasan kriminologi secara sempit adalah ilmu
pengetahuan yang mencoba menerangkan kejahatan dan memahami mengapa
seseorang melakukan kejahatan.

            Secara luas, kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang
mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep
kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk di
dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman. Bidang ilmu yang menjadi
fokus kriminologi dan objek studi kriminologi, mencakup:

            Sosiologi Hukum yang lebih memfokuskan perhatiannya pada objek
studi Kriminologi, yakni kejahatan, dengan mempelajari hal-hal yang terkait
dengan kondisi terbentuknya Hukum Pidana, peranan hukum dalam mewujudkan
nilai-nilai sosial, serta kondisi empiris perkembangan hukum.

            Etiologi Kriminal lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi
Kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar
Hukum (Pidana), atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lainnya tidak
melakukannya. Kita harus mempertimbangkannya dari berbagai faktor (Multiple
Factors), tidak lagi hanya faktor hukum atau Legal saja (Single Factor).1




1
    Weda, Made Darma, SH, MS, Kriminologi, hal. 12.

                                                                             1
           Penologi lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi Kriminologi,
yakni reaksi Sosial, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan
berkembangnya hukuman, arti dan manfaatnya yang berhubungan dengan
“control of crime”.

           Viktimologi yang lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi
Kriminologi, yakni korban kejahatan, dengan mempelajari hal-hal yang terkait
dengan kedudukan korban dalam kejahatan, interaksi yang terjadi antara korban
dan penjahat, tanggung jawab korban pada saat sebelum dan selama kejahatan
terjadi.

           Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mencoba menjelaskan
masalah-masalah       yang   terkait   dengan   kejahatan   dan   penjahat,   dalam
perkembangannya, tidak terlepas dari berbagai bidang studi yang juga berorientasi
pada eksistensi hubungan sosial dan produk yang dihasilkan dari hubungan sosial
yang ada., seperti antropologi, sosiologi, psikologi kriminalistrik serta ilmu
hukum pidana. Semakin kompleks pusat perhatian kriminologi maka semakin
bermanfaat pula pemahaman-pemahaman dari berbagai bidang ilmu dalam hal
menyumbangkan ke arah penjelasan yang lebih komprensif yang merupakan tugas
dari kriminologi tersebut, karena sifatnya yang multidisipliner, perkembangan
teori dan metodologi pada disiplin ilmu yang lain sangat berpengaruh terhadap
perkembangan kriminologi dalam menganalisis kejahatan.

           Kejahatan, dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai
suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-undang yang berlaku
di masyarakat. Pada hakikatnya, suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana
atau Undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan
yang sangat merugikan masyarakat yang bersangkutan. Mengapa demikian? Kita
harus sadari bahwa eksistensi suatu hukum di dalam masyarakat merupakan
pengejawantahan dari tuntutan masyarakat agar jalannya kehidupan bersama
menjadi baik dan tertib. Dengan dilanggarnya fondasi ketertiban masyarakat
tersebut maka tentunya perbuatan tersebut adalah jahat.

                                                                                  2
            Pernyataan bahwa tidak akan ada kejahatan apabila tidak ada hukum
(undang-undang) pidana dan bahwa kita akan dapat menghilangkan seluruh
kejahatan hanya dengan menghapuskan semua hukum (undang-undang) pidana
adalah logomachy. Memang benar bahwa andaikata undang-undang terhadap
pencurian ditarik kembali, maka mencuri itu tidak akan merupakan kejahatan,
meskipun ia bersifat menyerang atau merugikan dan masyarakat umum akan
memberikan reaksi terhadapnya. Sebutan kepada perilaku itu mungkin akan
berubah tetapi perilaku dan perlawanan masyarakat terhadap perilaku tersebut
hakikatnya akan tetap sama, sebab “kepentingan-kepentingan masyarakat” yang
rusak oleh perilaku itu hakikatnya akan tetap tidak berubah. Karena inilah, maka
telah diadakan usaha-usaha untuk merumuskan definisi tentang kejahatan di mana
kejahatan merupakan suatu uraian mengenai sifat hakikat perbuatan-perbuatan
yang dilarang oleh hukum. Dalam konteks ini, konsep kejahatan lebih
menekankan arti segi sosialnya daripada arti yuridis tentang definisi kejahatan.2

            Bukanlah suatu kerja yang sederhana untuk mempelajari “siapa itu
penjahat”. Langkah pertama adalah dengan memberi batasan yang sangat
sederhana tentang penjahat, yaitu “seseorang yang melakukan kejahatan”.
Sebelum melangkah lebih jauh, kini kita harus mencermati terlebih dahulu apa itu
kejahatan. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh penjahat.
Penjahat inilah yang akan kita beri batasannya. Secara yuridis, kejahatan kita
artikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum
pidana yang berlaku di masyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan
bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana
tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang
merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh
undang-undang atau hukum pidana.

            Dengan melihat batasan kejahatan seperti telah diuraikan di bagian
terdahulu maka penjahat adalah seseorang (atau sekelompok orang) yang

2
    Abdul Djamali, R., SH.,. Pengantar Hukum Indonesia. Hal 26.

                                                                                    3
melakukan perbuatan anti sosial walaupun belum atau tidak diatur oleh undang-
undang atau hukum pidana (kriminologis). Dalam arti sempit, penjahat adalah
seseorang yang melakukan pelanggaran undang-undang atau hukum pidana, lalu
tertangkap, dituntut, dan dibuktikan kesalahannya di depan pengadilan serta
kemudian dijatuhi hukuman.

         Mempelajari kejahatan haruslah menyadari bahwa pengetahuan kita
tentang batasan dan kondisi kejahatan di dalam masyarakat mempunyai sifat
relatif. Relativisme kejahatan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni
adanya ketertinggalan hukum karena perubahan nilai sosial dan perkembangan
perilaku masyarakat, adanya perbedaan pendekatan tentang kejahatan –di mana di
satu sisi memakai pendekatan legal dan di sisi lain memakai pendekatan moral–
serta adanya relativisme dilihat dari sisi kuantitas kejahatan.




   B. Identifikasi masalah

   a. Faktor penyebab kejahatan dan penangulangannya.




                                                                              4
                                     BAB II

                                  DESKRIPSI




        Kejahatan bersifat relatif, tergantung pada ruang, waktu dan siapa
menamakan suatu itu sebagai suatu kejahatan. “Misdaad is benoming” kata
Hoefnagels, yang berarti tingkah laku didefinisikan sebagai jahat oleh manusia-
manusia yang tidak mengkualifikasi diri sebagai penjahat. Dalam konteks ini
dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah sesuatu konsepsi yang bersifat abstrak.
Abstrak dalam artian tidak dapat diraba dan tidak dapat dilihat, kecuali akibatnya
saja. Banyak sarjana berusaha menemukan dan menerangkan sebab-sebab
kejahatan. Usaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan tersebut berkembang,
dari madzab klasik, madzab kartografik, madzab sosialis, madzab tipologik,
sampai terakhir muncul aliran multi faktor.

        Faktor yang paling utama yaitu kejahatan timbul karena dorongan dari
dalam (intern) dan linkungan (ekstern).




                                                                                5
                                              BAB III

                                        PEMBAHASAN




       A. Faktor Penyebab Kejahatan

             Kriminalitas berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan atau segala
sesuatu yang melanggar hukum. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal.
Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok,
atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, yakni teroris, agak berbeda dari
kriminal karena teroris melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik
atau paham. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang
hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar
sebuah negara hukum:

             seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku
tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani
hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana.

Kriminalitas dapat dilihat dari 2 sisi, antara lain :

       a. Sisi Perbuatannya

             Dilihat dari sisi perbuatannya, kriminalitas dapat dikelompokkan lagi ke
dalam dua kelompok yaitu:

          1. Cara Perbuatan itu dilakukan, kelompok ini dapat dibagi menjadi3:

                  Perbuatan dilakukan dengan cara si korban mengetahui baik
                   perbuatannya maupun pelakunya. Tidak menjadi masalah apakah si
                   korban sadar bahwa itu adalah suatu tindak pidana atau bukan.
                   Misalnya dalam hal penganiayaan, penghinaan, perampokan,

3
    J.E. Sahetapy, Kausa Kejahatan Dan Beberapa Analisa Kriminologi. Hal. 7.

                                                                                   6
                penipuan, dan delik seksual. Di samping itu terdapat pula delik
                yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si korban tidak
                mengetahui baik perbuatannya maupun maupun pelakunya
               pada      saat    perbuatan      itu   dilakukan   seperti   penggelapan,
                penadahan,pencurian,          pemalsuan,    dan    peracunan    perbuatan
                dilakukan        dengan       menggunakan      sarana    seperti     bahan
                kimia,perlengkapan, dan sebaginya atau tanpa sarana
               Perbuatan        dilakukan    dengan    menggunakan      kekerasan    atau
                dilakukan        dengan biasa´

        2. Benda hukum yang dikenai atau menjadi obyek delik misal kejahatan
            terhadap nyawa, kejahatan terhadap kekuasaan umum, dan lain
            sebagainya.

   b.     Sisi Pelakunya

          Dilihat dari sisi pelakunya, dapat dibagi menurut motif si pelaku,
mengapa melakukan kejahatan, dan dari sifat pelaku sendiri.

          Pada umumnya penyebab kejahatan terbagi ke dalam tiga kelompok
pendapat yaitu:

        a. Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang
          terdapat di luar diri pelaku

        b. Pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang
          terdapat di dalam diri pelaku sendiri

        c. Pendapat yang menggabungkan, bahwa kriminalitas itu disebabkan baik
          karena pengaruh di luar pelaku maupun karena sifat atau bakat si pelaku.

          Sebab-sebab terjadinya kejahatan ada bermacam-macam . Walaupun
secara jelas belum dapat diberikan sutu teori tentang sebab-sebab kejahatan,
namun banyak faktor yang telah diidentifikasikan ,yang sedikt banyaknya


                                                                                         7
mempunyai korelasi dengan frekuensi kejahatan. Faktor-faktor tersebut secara
kasar dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu:4

         a. Kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hal-hal yang merugikan hidup
            manusia. Kemiskinan yang meluas dan pengangguran, pemerataan
            kekayaan yang belum berhasil diterapkan, pemberian ganti rugi tidak
            memadai pada orang-orang yang tanahnya diambil pemerintah,
            kurangnya fasilitas pendidikan,dan lain-lain.

         b. Kondisi yang ditimbulkan oleh urbanisasi dan industrialasai. Indonesia
            sebagai suatu Negara berkembang sebenarnya menghadapi suatu dilema.
            Pada satu pihak merupakan suatu keharusan untuk melaksanakan
            pembangunan,dan pada pihak lain pengakuan yang bertambah kuat,
            bahwa harga diri pembangunan itu ,adalah peningkatan yang menyolok
            dari kejahatan. Luasnya problema yang timbul karena banyaknya
            perpindahan, dan peningkatan fasilitas kehidupan,bisanya ,biasanya
            dinyatakan sebagai ³urbanisasi yang berlebihan´ (overurbanization) dari
            suatu Negara. Keadaan-keadaan tersebut menimbulkan peningkatan
            kejahatan yang tambah lama tambah kejam diluar kemanusiaan.

         c. Kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan.
            Contohnya adalah memamerkan barang-barang dengan menggiurkan di
            supermarket,mobil dan rumah yang tidak terkunci ,took-toko yang tidak
            dijaga, dan kurangnya pengawasan atas senjata api dan senjata-senjata
            lain yang berbahaya. Tidak diragukan bahwa banyak calon-calon
            penjahat yang ingin melakukannya.

Di Indonesia, data-data kepolisian menunjukkan terjadinya kejahatan sebagai
berikut :5


4
    Weda, Made Darma, SH, MS,. Kriminologi. Hal. 23.
5
 http://hankam.kompasiana.com/2012/01/04/indonesia-dalam-bingkai-kriminalitas/ diakses
pada tanggal 19 Desember 2012

                                                                                         8
     a. Pencurian dengan kekerasan terjadi pada setiap 4,5 menit.

     b. Penganiayaan berat terjadi pada setiap 31 menit

     c. Pemerasan terjadi pada setiap 3 jam

     d. Pemerkosaan terjadi pada setiap 3,5 jam.

     e. Penculikan terjadi pada setiap 4,5 jam.

     f. Pembunuhan terjadi pada setiap 4,5 jam.




   B. Kriminalitas Sebagai Profesi dan Kebiasaan

        Batasan antara penjahat professional dan yang sebagai kebiasaan
menurut Noach adalah: Penjahat professional memang pekerjaannya atau mata
pencahariannya sebagai penjahat, sedangkan penjahat sebagai kebiasaan, kecuali
melakukan kejahatan juga mempunyai pekerjaan lain. Apakah menjadi tumpuan
penghidupannya itu pekerjaan dari kejahatan atau pekerjaan yang lain yang halal
bukan masalah´ Sutherland menunjukkan sifat-sifat khusus dari penjahat
professional antara lain sebagai berikut: ³Secara teratur tiap hari menyiapkan dan
melakukan kejahatan. Untuk itu, penjahat tersebut memerlukan kemampuan
teknik guna melakukan kejahatannya dan melatih diri serta mengembangkan
kemampuannya itu. Pencuri professional dapat melakukan kejahatannya dengan
aman karena tiga hal yaitu:

  a. Memilih cara yang paling minimum bahayanya

  b. Pencuri meningkatkan ketrampilan dan kemampuannya baik secara fisik
     maupun psikisnya

  c. Dengan cara mengatur fix´ (pemulihan) sekiranya ia tertangkap, teknik
     pemulihan itu juga sedemikian rupa, baik dilakukan oleh si pencuri sendiri



                                                                                9
         maupun oleh orang lain, dan tidak jarang polisi, jaksa, bahkan hakim
         dilibatkan.

            Selain kejahatan secara umum, ada pula kejahatan yang terorganisasi
(organized crime). Organisasi kecil-kecilan seperti di kalangan pencopet membuat
normanya sendiri, dengan sanksinya yang cukup tegas dan kadang daerah
operasinyapun telah dibagi. Organisasi tersebut disebut dengan organisasi
informal Terdapat pula organisasi penjahat yang bersifat lebih formal. Cirinya
adalah yang pertama adanya pembagian pekerjaan, yaitu semacam spesialisasi
tertentu yang berada dalam jaringan sistem, kedua bahwa kegiatan masing-masing
di dalam sistem tersebut dikoordinasikan dengan kegiatan lain melalui aturan
permainan, persetujuan dan saling pengertian, dan yang ketiga, seluruh kegiatan
tersebut secara rasional diarahkan pada suatu tujuan yang sama-sama diketahui
oleh para anggotanya. Prostitusi juga dapat dikategorikan ke dalam kejahatan
professional walaupun kata kejahatan kurang tepat jika disematkan pada prostitusi
karena jika dilihat dalam KUHP tidak ada pasal yang mengancam prostitusi
kecuali perbuatan yang memudahkan prostitusi.




      C. Penanggulanagan Kejahatan

            Hukum berfungsi sebagai pedoman untuk setiap orang dalam bertingkah
laku. Hukum bisa dikatakan sebagai rule of conduct for men behavior in a society
serta merupakan the normative of the state and its citizen. Sebagai sebuah system
hukum dapat berfungsi sebagai control social (as a tool of social control), sebagai
sarana penyelesaian konflik (dispute settlement) dan untuk memperbaharui
masyarakat.6

            Roscou Pound secara komprehensif mengatakan bahwa hukum berfungsi
memenuhi berbagai kepentingan yaitu kepentingan individu (individual interest),
kepentingan penyelenggara Negara (public interest) dan kepentingan masyarakat
6
    Abdul Djamali, R., SH.,. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung. PT Raja Grafindo Persada. Hal 5.

                                                                                               10
(social interest). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi
sebagai sarana kepentingan penyelenggara kekeuasaan Negara atau pemerintah
(power instrument)

        Berbagai kepentingan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum, secara
ideal seharusnya tidak terjadi lagi ketidakadilan, perampasan hak atau perbuatan
sewenang-wenang, baik oleh individu atau oleh Negara. Tatanan kehidupan
masyarakat sejatinya tidak akan terganggu, tetapi ternyata dorongan untuk
melakukan kejahatan sudah ada sejak penciptaan manusia di bumi.

        Pelanggaran terhadap norma hukum tersebut berakibat keseimbangan
dalam masyarakat terganggu dan pemulihan kondisi masyarakat harus dilakukan
melalui perangkat hukum berupa sanksi (pidana) dalam pelanggaran hukum
public dan sanksi dalam bidang hukum lainnya. Sanksi pidana dalam hukum
pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan, dan peran
sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan merupakan perdebatan yang telah
berlangsung beratus-ratus tahun.

        Penanggulngan     kejahatan   dengan    menggunakan     sanksi   pidana
merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri (the oldest
philosophi of crime control). Persoalan penggunaan sanksi pidana dalam
penanggulangan kejahatan telah menciptakan dua kubu yang saling bertentangan.
Pandangan pertama mengatakan tidak setuju penggunaan sanksi pidana dalam
penanggulangan kejahatan dengan alasan pidana merupakan peninggalan dari
kebiadaban manusia di masa lalu ( a vestige of our savage post). Pandangan ini
mendasarkan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atu pengenaan
penderitaan yang kejam.

        Pandangan kedua adalah pendapat yang setuju penggunaan sanksi pidana
dalam penanggulangan kejahatan. Misalnya Ruslan Saleh mengemukakan tiga
alasan perlunya sanksi pidana, pertama sasaran yang ingin dicapai tidak melalui
paksaan, kedua untuk adanya usaha perbaikan bagi si terhukum dan ketiga sebagai


                                                                             11
bahan I,tibar bagi orang yang belum melakukan pelangaran hukum untuk tidak
melakukannya.

        Alf Ross termasuk yang tidak setuju penghapusan sanksi pidana. Dia
mengemukakan sanksi pidana penting untuk pemberian penderitaan bagi pelaku
dan sanksi pidana merupakan pernyataan pencelaan dari masyarakat/Negara
terhadap perbuatan pelaku. Paralel dengan pendapat Alf Ross adalah pendapat
Herbert Packer yang mengatakan masyarakat masih perlu adanya sanksi pidana,
kemudian sanksi pidana diperlukan sebagai sarana untuk menghadapi ancaman
dari bahaya kejahatan dan sanksi pidana merupakan penjamin sekaligus
pengancam bagi kehidupan masyarakat.

        Fenomena yang ada sekarang kebanyakan produk perundang-undangan
yang tidak termasuk bidang hukum pidana pun hampir selalu mencantumkan
sanksi pidana dengan maksud menakut-nakuti atau mengamankan berbagai
macam kejahatan yang timbul padahal hukum pidana mempunyai keterbatasan.

Keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan disebabkan

   1. kejahatan itu timbul oleh faktor lain diluar jangkauan hukum pidana,

   2. keterbatasan tersebut disebabkan juga oleh sifat/hakikat sanksi dan fungsi
      hukum pidana itu sendiri. Sanksi pidana selama ini bukanlah obat untuk
      mengatasai sebab-sebab penyakit tetapi sekedar mengatasi gejala/akibat
      dari penyakit.

   3. kebijakan yang berorientasi kepada dipidananya pelaku sangat salah
      karena sanksi pidana berarti diarahkan pada tujuan mencegah agar orang
      tidak melakukan tindak pidana dan bukan mencegah agar kejahatan itu
      tidak terjadi.

   4. keterbatasan jenis sanksi pidana dan perumusan sanksi pidana yang
      bersifat kaku dan imperative sehingga hakim tidak mempunyai pilihan.

   5. lemahnya sarana pendukung.
                                                                             12
Oleh karena itu Nigel Walker mengatakan semestinya prinsip-prinsip penggunaan
sanksi pidana harus menjadi acuan yaitu:7

       1. hukum pidana jangan digunakan untuk semata-mata pembalasan

       2. hukum pidana jangan dipergunakan utnuk menghukum perbuatan yang
           tidak merugikan/membahayakan.

       3. hukum pidana jangan digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang dapat
           diatasi oleh sarana lain yang lebih ringan.

       4. jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul
           dari sanksi pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari tindak pidana
           itu sendiri.

       5. larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih
           berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah

       6. hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat
           dukungan kuat dari publik.

Penggunaan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan mengandung implikasi praktis
terhadap tujuan pemidanaan , Apa yang ingin dicapai dalam pengenaan sanksi
pidana itu apabila menimpa seseorang. Sanksi pidana jelas bersifat punitive
sedangkan sanksi perdata bersifat compensatory. Apapun tujuan pidana yang
secara teoritik bisa dikotak-kotak berdasarkan teori yang dianut, sanksi pidana
tetap merupakan lawfully imposed pain, suffering, or loss of otherwise available
right imposed on a culpable actor as a consequences of unlawful action on in
action.

Misalnya teori absolute tetap berpendapat bahwa setiap kejahatan harus diikuti
dengan pidana, penghukuman diarahkan kepada pembalasan, di samping
mengandung unsure cinta kasih kepada masyarakat yang kepentingannya

7
    J.E. Sahetapy, Kausa Kejahatan Dan Beberapa Analisa Kriminologi. Hal. 31.

                                                                                  13
dilanggar. Teori relative menekankan bahwa tujuan pidana dalah mengamankan
masyarakat dengan jalan prevensi umum yaitu mengandung unsure menakut-
nakuti atau mencegah agar masyarakat tidak melanggar hukum/tidak melakukan
kejahatan melalui forwardlooking bukan backwardlooking.

Kombinasi dari teori absolute dan utilitarian adalah teori gabungan, hukuman
dijatuhkan sebagai pembalasan tetapi dengan tujuan memelihara tertib hukum jadi
ada unsure pembalasan sekaligus ada unsure prevensi dan unsure memperbaiki
penjahat, sedangkan teori rehabilitasi lebih mengarahkan agar pelaku diobati,
karena menurut teori ini pelaku dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau
digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh sesuatu kekuatan di luar kemauan
bebasnya.

Teori pemidanaan dalam hukum Islam apabila ditelaah sebenarnya bertujuan
sangat lengkap dan komprehensif yaitu retribusi (pembalasan) deterrence
(pencegahan) dan reformation (perbaikan) hukuman tidak berfungsi sebagai
pembalasan tetapi juga memilkki fungsi pencegahan serta perbaikan dan
melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum.

Pemilihan sanksi pidana berhubungan dengan usaha merehabilitasi seseorang dan
sebagai prevensi agar orang tidak berbuat jahat. Penghukuman harus didasarkan
kepada kualitas perbuatan dan patut tidaknya pelaku diberi hukuman (pelaku
bersalah).

The Choice of Sanction

Bentuk sanksi bisa tercipta melalui putusan pengadilan (diformalkan oleh hakim)
dan parlemen, bentuk-bentuknya bisa berupa:8

      1. Incarceration: The dependent maybe sentenced to serve a term in local jail,
           state prison, or federal prison.



8
    Soebagjo M, dan Slamet Supriatna, Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Hal 41.

                                                                                 14
   2. Split sentence : a judge may split the sentence between a period of
       incarceration and a period of probation (gabungan pidana dan
       pengawasan)

   3. Community service : an offender may be required to spend a period of
       time preparing public service work

   4. Fine : an offender may be required to pay a certain of money as a penalty.

   5. Death penalty : West countries have employed six method of execution,
       firing squad, lethal gas, hanging, guillotine, electrocution, and lethal
       injection.

Semua sanksi pidana yang paling populer adalah pidana penjara yang bertujuan
perampasan kemerdekaan dan sifatnya sementara waktu sebagais arena untuk
memperbaiki/memulihkan integritas terpidana agar mampu melakukan readaptasi
social. Pidana penjara itu bisa bersifat seumur hidup atau sementara waktu. Pidana
sementara waktu bisa bersifat minimum khusus apabila tingkat bahaya bagi
masayarakat tinggi dan faktor pengulangan dan bersifat maksimum khusus.

Kecenderungan sekarang adalah pidana penjara terbatas yaitu terpidana hanya
menjalani sebagian pidana di lembaga pemasyarakatan sebagian lagi di jalani di
luar lembaga pemasyarakatan dengan               pengawasan. Gagasannya     adalah
mengembangkan jenis pidana yang dapat mewujudkan keseimbangan antara
kepentingan individu dan masyarakat.

Ada keuntungan yang dapat diperoleh dari pengembangan pidana penjara terbatas

   1. memberi       dasar   otoritasi   kepada    penegak   hukum   untuk    lebih
       mengefektifkan pidana yang mengandung sifat non costudial.

   2. memebri kesan kepada masyarakat dan pelaku bahwa jenis pidana ini
       sama sekali bukan pidana.

   3. memberi kejutan, goncangan atau sentakan kepada pelaku tentang
       kehidupan penjara.
                                                                               15
Bentuk-bentuk hukuman (in history)

   1. digantung, dibakar, dipancung, direbus, dihukum rajam, ditombak.

   2. dicap kulitnya dengan besi panas.

   3. ditarik kuda ke empat arah, dicambuk dan disiksa dengan alat khusus.




                                                                             16
                                  BAB IV

                                 PENUTUP




   A. Kesimpulan & Saran

      Dari hasil tulisan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor peyebab
kejahatan itu banyak sehingga dalam proses penanggulangannnya itu harus lebih
terarah lagi sehingga dalam dalam masalah kejahatan yang ada dimasyarakat
dapat dikurangi, setidaknya dalam hal ini pemerintah beserta masyrakat dapat
bekerja sama dalam memberantas tindak kejahatan.




                                                                          17
                             DAFTAR PUSTAKA




Abdul   Djamali, R., SH.,. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung. PT Raja
        Grafindo Persada. 1984.

J.E. Sahetapy, Kausa Kejahatan Dan Beberapa Analisa Kriminologi. Bandung:
        Alumni 1981

Soebagjo M, dan Slamet Supriatna, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Edisi Pertama,
        Penerbit Akademika Pressindo CV., Jakarta. 1987.

Weda, Made Darma, SH, MS,. Kriminologi. PT. Raja Grafindo Persada.
        Surabaya. 1995

http://hankam.kompasiana.com/2012/01/04/indonesia-dalam-bingkai-kriminalitas/
        diakses pada tanggal 19 Desember 2012




                                                                                18

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:30
posted:12/21/2012
language:
pages:18