Docstoc

Peraturan Lingkungan Hidup

Document Sample
Peraturan Lingkungan Hidup Powered By Docstoc
					PT. TRIX INDONESIA
Halaman 1 dari 21

RANGKUMAN PERATURAN DAN PERSYARATAN LINGKUNGAN
NO NAMA PERATURAN Undang – Undang Lingkungan Hidup 1. Kep.MENLH No.45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan laporan Pelaksanaan rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana pemantauan Lingkungan hidup (RPL) Pasal 1 1. Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan; 2. Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan; 3. Pemrakarsa adalah orang atau badan hokum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Pasal 2 1. Pedoman yang diatur dalam Keputusan ini bertujuan agar terdapat keseragaman format pelaporan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) sehingga dapat tercipta kepastian hokum dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 2. Teknik dan metodologi pengelolaan dan pemantauan yang digunakan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan lingkunga hidup (RPL) wajib dilakukan sesuai dengan teknik dan metodologi standar atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. ISI PERATURAN

2.

UU.RI No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 1 1. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 8. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 11. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar. Pasal 2 1. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini

FM-KLU-03, Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Agustus 2009

PT. TRIX INDONESIA
Halaman 2 dari 21

RANGKUMAN PERATURAN DAN PERSYARATAN LINGKUNGAN
terdiri atas: a. sampah rumah tangga b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan c. sampah spesifik. 3. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. 4. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;dan/atau e. sampah yang timbul secara tidak periodik. Pasal 3 Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasrkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pasal 4 Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pasal 11 1. Setiap orang berhak: b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Pasal 17 1. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 19

FM-KLU-03, Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Agustus 2009

PT. TRIX INDONESIA
Halaman 3 dari 21

RANGKUMAN PERATURAN DAN PERSYARATAN LINGKUNGAN
Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: a. pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah. Pasal 22 1. Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; Pasal 32 1. Bupati/ Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. 2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. paksaan pemerintahan; b. uang paksa; dan/atau c. pencabutan izin. Pengelolaan Limbah B3 1. PP.RI.No.18 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 9 1. Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan atau menimbun limbah B3. 2. Apabila kegiatan reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih menghasilkan limbah B3, dan limbah B3 tersebut masih dapat dimanfaatkan, penghasil dapat memanfaatkannya sendiri atau menyerahkan pemanfaatannya kepada pemanfaat limbah B3. Pasal 10 1. Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3. 2. Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya lebih dari sembilan puluh hari sebelum diserahkan kepada

FM-KLU-03, Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Agustus 2009

PT. TRIX INDONESIA
Halaman 4 dari 21

RANGKUMAN PERATURAN DAN PERSYARATAN LINGKUNGAN
pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, dengan persetujuan Kepala instansi yang bertanggung jawab. Pasal 11 1. Penghasil limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan tentang: a. Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3. b. Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3. c. Nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3 . 2. Penghasil limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnnya sekali dalam enam bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan kepada instansi yang terkait dan Bupati/walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Pasal 27 1. Reduksi limbah B3 dapat dilakukan melalui upaya menyempurnakan penyimpanan bahan baku dalam kegiatan proses (house keeping), substitusi bahan, modifikasi proses, serta upaya reduksi limbah B3 lainnya. Pasal 28 1. Setiap kemasan limbah B3 wajib diberi simbol dan label yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3. Pasal 29 1. Penyimpanan limbah B3 dilakukan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan. 2. Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat: a. Lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang; b. Rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan. Pasal 58 2. Penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah, dan penimbun limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat.

FM-KLU-03, Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Agustus 2009

PT. TRIX INDONESIA
Halaman 5 dari 21

RANGKUMAN PERATURAN DAN PERSYARATAN LINGKUNGAN
3. Penanggung jawab pengelolaan limbah B3 wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat. 4. Penghasil dan atau pengumpul dan atau pengangkut dan atau pengolah dan atau pemanfaat dan atau penimbun limbah B3 wajib segera melaporkan tumpahnya bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 ke lingkungan kepada instansi yang bertanggung jawab dan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

2.

PP. RI. No. 85/1999 Pasal I Tentang Perubahan atas Peraturan Mengubah ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Pemerintah No. 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

3.

Kep-01/BAPEDAL/09/1995 a. Persyaratan Pra Pengemasan Tentang Tata Cara dan Persyaratan 1) Setiap penghasil limbah/pengumpul limbah B3 harus Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan dengan pasti mengetahui karakteristik bahaya dari Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. setiap limbah B3 yang dihasilkan/dikumpulkannya. Apabila ada keragu-raguan dengan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan/dikumpulkannya, maka terhadap limbah B3 tersebut harus dilakukan pengujian karakteristik di laboratorium yang telah mendapat persetujuan Bapedal dengan prosedur dan metode pengujian yang ditetapkan oleh Bapedal. b. Persyaratan Umum Kemasan 1) Kemasan untuk limbah B3 harus dengan kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran. 2) Bentuk, ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemasnya dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya. 3) Kemasan dapat terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP atau PVC) atau bahan logam (teflon, baja karbon, SS304, SS316, atau SS440) dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tersebut tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpannya. c. Prinsip Pengemasan Limbah B3 1) Limbah-limbah B3 yang tidak saling cocok, atau limbah dan bahan yang tidak saling cocok tidak boleh disimpan

FM-KLU-03, Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Agustus 2009

PT. TRIX INDONESIA
Halaman 6 dari 21

RANGKUMAN PERATURAN DAN PERSYARATAN LINGKUNGAN
secara bersamaan dalam satu kemasan. 4) Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan limbah B3. a. Persyaratan Pengemasan Limbah 6) Kemasan yang telah diisi atau terisi penuh dengan limbah B3 harus; a) Ditandai dengan simbol dan label yang sesuai dengan ketentuan mengenai penandaan pada kemasan limbah B3; b) Selalu dalam keadaan tertutup rapat dan hanya dapat dibuka jika akan dilakukan penambahan atau pengambilan limbah dari dalamnya; c) Disimpan di tempat yang memenuhi persyaratan untuk penyimpanan limbah B3 serta mematuhi tata cara penyimpanannya. 9) Kemasan yang telah dikosongkan apabila akan digunakan kembali untuk mengemas limbah B3 lain dengan karakteristik yang sama, harus disimpan di tempat penyimpanan limbah B3. Jika akan digunakan untuk menyimpan limbah B3 dengan karakteristik yang tidak saling sesuai dengan sebelumnya, maka kemasan tersebut harus dicuci bersih terlebih dahulu dan disimpan dengan memasang “label KOSONG” sesuai dengan ketentuan penandaan kemasan limbah B3.

10) Kemasan yang telah rusak (bocor atau berkarat) dan kemasan yang tidak digunakan kembali sebagai kemasan limbah B3 harus diperlakukan sebagai limbah B3.

4.

Kep-02/BAPEDAL/09/1995 Tentang Dokumen Limbah Berbahaya dan Beracun.

Pasal 1 Bahan Dokumen Limbah B3 adalah surat yang diberikan pada waktu penyerahan limbah B3 untuk diangkut dari lokasi kegiatan penghasil ke tempat penyimpanan di luar lokasi kegiatan, dan atau pengumpulan dan atau pengangkutan dan atau pengolahan limbah B3 dan atau pemanfaatan limbah B3 serta penimbunan hasil pengolahan;

5.

Kep-03/BAPEDAL/09/1995 Pasal 1 Tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 menjadi tidak berbahaya dan atau tidak beracun.

FM-KLU-03, Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Agustus 2009

PT. TRIX INDONESIA
Halaman 7 dari 21

RANGKUMAN PERATURAN DAN PERSYARATAN LINGKUNGAN
6. Kep-05/BAPEDAL/09/1995 Pasal 4 Tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Setiap kemasan atau tempat/wadah untuk penyimpanan, Berbahaya dan Bearcun. pengolahan, pengumpulan, pemanfaatan limbah B3 wajib diberi simbol dan label yang menunjukan karakteristik dan jenis limbah B3.

7.

Kep-255/BAPEDAL/08/1996 Pasal 2 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Tatacara penyimpanan minyak pelumas bekas harus Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak memperhatikan : Pelumas Bekas. a. karakteristik pelumas bekas yang disimpan; b. kemasan harus sesuai dengan karakteristik pelumas bekas, dapat berupa drum atau tangki;

8.

Kep-04/BAPEDAL/09/1995 Tentang Tata Cara Persayaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persayaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pengendalian Kebisingan

Pasal 1 Penimbunan hasil pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah tindakan membuang dengan cara penimbunan, dimana penimbunan tersebut dirancang sebagai tahap akhir dari pengelolaan limbah B3 sesuai karakteristiknya.

1.

SE-01/MEN/1997 [SNI] 1.Ruang lingkup Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Kimia Stándar ini memuat tentang Nilai Ambang Batas rata-rata Di Udara Lingkungan Kerja tertimbang waktu (time weighted average) zat kimia di udara tempat kerja, dimana terdapat tenaga kerja yang dapat terpapar zat kimia sehari-hari selama tidak lebih dari 8 jam per hari atau 40 jam per minggu, serta cara untuk menentukan Nilai Ambang Batas campuran untuk udara tempat kerja yang mengandung lebih dari satu macam zat kimia.

2.

Kep-48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan

Pasal 2 Baku Tingkat Kebisingan, metoda pengukuran, perhitungan dan evaluasi tingkat kebisingan ádalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan Lampiran II keputusan ini. Pasal 5 Apabila analisis mengenai dampak lingkungan bagi usaha atau kegiatan mensyaratkan baku tingkat kebisingan lebih ketat dari ketentuan dalam Lampiran Keputusan ini, maka untuk usaha atau kegiatan tersebut berlaku baku tingkat kebisingan sebagaimana disyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan. Pasal 6

FM-KLU-03, Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Agustus 2009

PT. TRIX INDONESIA
Halaman 8 dari 21

RANGKUMAN PERATURAN DAN PERSYARATAN LINGKUNGAN
1. Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib: a. Mentaati baku tingkat kebisingan yang telah dipersyaratkan b. Memasang alat pencegah terjadinya kebisingan c. Menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat kebisingan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur, Menteri, instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan serta instansi lain yang dipandang perlu 2. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam izin yang relevan untuk mengendalikan tingkat kebisingan dari setiap usaha atau kegiatan yang bersangkutan. Pasal 7 Bagi usaha atau kegiatan yang telah beroperasi: a. Baku tingkat kebisingan lebih longgar dari ketentuan dalam Keputusan ini, wajib disesuaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini. b. Baku tingkat kebisingan lebih ketat dari Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.

3.

Kep-51/MEN/1999 Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Di Tempat Kerja

Pasal 1 3. Nilai ambang Batas yang selanjutnya disingkat NAB adalah estándar faktor tempat kerja yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan, dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Pasal 3 1. NAB kebisingan ditetapkan sebesar 85 desi Bell A (dBA). 2. Kebisingan yang melampaui NAB, waktu pemajanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II. Pasal 4 1. NAB getaran alat kerja yang kontak langsung maupun tidak langsung pada lengan dan tangan tenaga kerja ditetapkan sebesar 4 meter per detik kuadrat (m/det2). 2. Getaran yang melampaui NAB, waktu pemajaman ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

4.

SK.GUBERNUR JABAR

FM-KLU-03, Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Agustus 2009

PT. TRIX INDONESIA
Halaman 9 dari 21

RANGKUMAN PERATURAN DAN PERSYARATAN LINGKUNGAN
660-31/SK/694/-BKPMD/1982 Tata Cara Pengendalian Dan Kriteria Pencemaran Lingkungan Akibat Industri Pasal 2 3. Limbah yang dihasilkan setelah melalui proses pengolahan, tingkat pencemarannya harus ditetapkan sedemikian rupa, yaitu memenuhi kriteria kualitas tertentu: a. a. untuk pencemaran air dalam lampiran I. b. b. untuk pencemaran udara dalam lampiran II. Pasal 3 2. Tindakan darurat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini antara lain berupa: a. Pengaturan Proses Produksi, yaitu operasi proses produksi sementara dialihkan pada kegiatan yang diperkirakan tidak akan menimbulkan pencemaran; b. Pengolahan Limbah secara darurat, antara lain proses netralisasi, penampungan sementara dan atau pengangkutan limbah ke tempat yang telah ditentukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan. Pasal 4 1. Apabila intensitas tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh industria melebihi Nilai ambang Batas (NAB) yang telah ditetapkan, yang mengakibatkan gangguan baik bersifat fisik maupun psikis terhadap masyarakat dekat dengan lingkungan industria maupun tata lingkungan hidup sekitarnya, pengusaha industria yang bersangkutan harus mengadakan tindakan pencegahan dan penanggulangan secara teknis, untuk menekan intensitas tingkat pencemarannya; Pengendalian Pencemaran Air 1. PP.RI No.20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 26 1. Pembuangan limbah cair dalam air dilakukan dengan izin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. 2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam izin Ordonansi Gangguan. 3. Izin pembuangan limbah cair yang dicantumkan dalam izin Ordonansi Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan: a. jenis produksi, volumen produksi dan kebutuhan air untuk produksi; b. kualitas dan kuantitas limbah cair dan atau vahan lain yang diizinkan untuk dibuang kedalam air serta frekuensi pembuangannya; c. tata letak pembuangan limbah; d. sumber dari air yang digunakan dalam proses

FM-KLU-03, Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Agustus 2009

PT. TRIX INDONESIA
Halaman 10 dari 21

RANGKUMAN PERATURAN DAN PERSYARATAN LINGKUNGAN
produksi atau untuk menyelenggarakan kegiatannya, serta jumlah dan kualitas air tersebut’; e. larangan untuk melakukan pengeceran limbah cair; f. sarana prosedur penanggulangan keadaan darurat. 2. PP.RI No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 25 Setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya. Pasal 26 Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan. Pasal 32 Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Pasal 35 1. Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/ Walikota. 2. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. 3. Ketentuan mengenai syarat, tata cara perizinan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 37 Setiap penanggung usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air. Pasal 38 1. Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin. 2. Dalam persyaratan izin Pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) wajib dicantumkan: a. kewajiban untuk mengelola limbah; b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;

FM-KLU-03, Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Agustus 2009

PT. TRIX INDONESIA
Halaman 11 dari 21

RANGKUMAN PERATURAN DAN PERSYARATAN LINGKUNGAN
c. persyaratan cara pembuangan air limbah; d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat; e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah; f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan análisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan análisis mengenai dampak lingkungan; g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam suatu atau pelepasan dadakan; saat h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan; i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau. Pengendalian Pencemaran Udara 1. PP.RI. No.41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 4 1. Baku mutu udara ambien nasional ditetapkan sebagai batas maksimum mutu udara ambien untuk mencegah terjadinya pencemaran udara, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal 8 2. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan parameter dominan dan kritis, kualitas bahan bakar dan bahan baku, serta teknologi yang ada. Pasal 10 2. Baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Baku tingkat kebisingan b. Baku tingkat getaran c. Baku tingkat kebauan dan, d. Baku tingkat ganggunan lainnya. 3. Baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan terhadap manusia dan/atau aspek keselamatan sarana fisik serta kelestarian bangunan 4. Ambang batas kebisingan kendaran bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

FM-KLU-03, Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Agustus 2009

PT. TRIX INDONESIA
Halaman 12 dari 21

RANGKUMAN PERATURAN DAN PERSYARATAN LINGKUNGAN
dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan terhadap manusia dan/atau aspek teknologi. Pasal 16 Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat. Pasal 21 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien wajib: a. Menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya. b. Melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya. c. Memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya. Pasal 22 1. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib memenuhi persyaratan mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Pasal 25 1. Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya. Pasal 28 Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap pentaatan baku mutu emisi yang telah ditetapkan, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan, dan pemeriksaan penaatan terhadap ketentuan persayaratan teknis pengendalian pencemaran udara. 2. Kep-13/MENLH/3/1995 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Pasal 2 Bergerak. 1. Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk jenis

FM-KLU-03, Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Agustus 2009

PT. TRIX INDONESIA
Halaman 13 dari 21

RANGKUMAN PERATURAN DAN PERSYARATAN LINGKUNGAN
kegiatan: i. Industri besi dan baja sebagaimana tersebut dalam Lampiran I A dan Lampiran I B; ii. Industri pulp dan kertas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II A dan Lampiran II B; iii. Pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara sebagaimana tersebut dalam Lampiran III A dan Lampiran III B; iv. Industri semen sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV A dan Lampiran IV B; 2. Bagi jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang: a. Telah beroperasi sebelum dikeluarkannya keputusan ini, berlaku Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran A dan wajib memenuhi Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2000 d. Tahap perencanaannya dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan ini, dan beroperasi setelah dikeluarkannya keputusan ini, berlaku Baku Mutu Emisi Lampiran A dan wajib memenuhi Baku Mutu Emisi Lampiran B selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2000 3. Bagi jenis kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) yang tahap perencanaannya dilakukan dan beroperasi setelah dikeluarkannya Keputusan ini berlaku Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B Pasal 3 1. Menteri menetapkan baku mutu emisi untuk kegiatan di luar jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 2. Selama Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Belum ditetapkan, maka jenis kegiatan di luar jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Keputusan ini. Pasal 6 Apabila analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan mensyaratkan baku mutu emisi yang lebih ketat dari baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, maka untuk kegiatan tersebut ditetapkan baku mutu emisi sebagaimana disyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan. Pasal 7 1. Setiap penanggung Jawab jenis kegiatan sebagaimana

FM-KLU-03, Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Agustus 2009

PT. TRIX INDONESIA
Halaman 14 dari 21

RANGKUMAN PERATURAN DAN PERSYARATAN LINGKUNGAN
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: b. Membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman c. Memasang alat ukur pemantauan yang meliputi kadar dan laju alir volume untuk setiap cerobong emisi d. Melakukan pencatatan harian hasil emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong emisi e. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Badan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan f. Melaporkan kepada Gubernur serta Kepala Badan apabila ada kejadian tidak normal dan atau dalam keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu emisi dilampaui. 2. Kepala Badan menetapkan pedoman teknis pembuatan unit pengendalian pencemaran udara sebagamana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. 3. Kep-49/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Getaran

Pasal 2 Baku tingkat getaran mekanik dan getaran kejut untuk kenyamanan dan kesehatan, getaran berdasarkan dampak kerusakan, getraan berdasarkan jenis bangunan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini.

4.

Kep-50/MENLH/11/1996 Tentang baku Mutu Tingkat Kebauan

Pasal 1 3. Baku tingkat kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Pasal 2 Baku Tingkat Kebauan untuk odoran tunggal dan campuran, metoda pengukuran/ pengujian dan peralatan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini. Pasal 5 1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib: a) Mentaati baku tingkat kebauan yang telah dipersyaratkan. b) Mengendalikan sumber penyebab bau yang dapat menggangu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

FM-KLU-03, Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Agustus 2009

PT. TRIX INDONESIA
Halaman 15 dari 21

RANGKUMAN PERATURAN DAN PERSYARATAN LINGKUNGAN
Pasal 6 Bagi usaha atau kegiatan yang telah beroperasi: a. Baku tingkat kebauan lebih longgar dari ketentuan dalam keputusan ini wajib disesuaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun tehitung Sejak ditetapkan Keputusan ini. b. Baku tingkat kebauan lebih ketat dari keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku. 5. Kep-205/BAPEDAL/07/1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak a. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang meliputi : 1. Mekanisme kunjungan pendahuluan 2. Periode pemantauan 3. Penetapan lokasi pemantauan emisi dan ambien 4. Pemasangan alat pemantauan kualitas udara 5. Pelaporan

Peraturan Kawasan Industri 1. Air Industri a) Industri KIIC dengan standard mutu seperti yang ditunjukkan pada lampiran data 5.2 yaitu penyediaan pengolahan air pabrik oleh pihak KIIC. b) Permohonan untuk saluran air-industri harus diajukan ke KIIC. Prosedur permohonan seperti disampaikan pada lampiran permohonan dan lampiran diagram 4.0 dan 4.1. c) Semua biaya yang berhubungan dengan saluran air – industri ditunjukkan pada lampiran data 1.0. d) Lingkup pekerjaan yang diperlukan untuk saluran air-industri disampaikan pada lampiran gambar 5.0 dan 5.1; catatan : meteran air yang dikalibrasi akan dipasang untuk merekam konsumsi air penyewa. Penyewa tidak boleh merubah apapun didalam fasilitasnya tanpa ijin dari KIIC. e) Setelah pemasangan meteran air, pihak KIIC yang akan memeliharanya. f) Penyewa setuju untuk membangun tangki/kolam air menurut kebutuhan pabrik. Dalam rangka mengantisipasi ketidaklancaran penyediaan air dikarenakan pekerjaan perawatan atau perbaikan, penyewa disarankan untuk mempunyai kolam penampungan air dengan kapasitas sama dengan jumlah 1 (satu) hari konsumsi air. g) Penyewa yang tidak setuju memasang pompa air secara langsung ke sistem distribusi air KIIC. h) KIIC berhak untuk merekam meteran air bulanan dan memungut biaya berdasarkan rekaman tersebut. i) KIIC tidak akan bertanggung jawab untuk segala kerugian dan kerusakan yang terjadi diakibatkan oleh industri dalam kaitan dengan berhentinya sesekali penyediaan air dari industri yang disebabkan oleh alasan apapun. 2. Limbah Cair

FM-KLU-03, Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Agustus 2009

PT. TRIX INDONESIA
Halaman 16 dari 21

RANGKUMAN PERATURAN DAN PERSYARATAN LINGKUNGAN
a) Semua penyewa harus mengeluarkan limbah cair melalui sistem saluran air ke pabrik penangan limbah (STP) KIIC sesuai dengan standar dampak limbah cair, seperti ditunjukkan pada lampiran 6.0 dan juga dengan perintah atau instruksi yang diberikan secara bertahap oleh pihak berwenang yang bersangkutan atau oleh KIIC. b) Semua limbah cair akan di olah di STP dengan metoda sludge, oleh karena itu, Chemical Oxygen Demond (COD) harus merupakan jenis COD yang dapat dibersihkan melalui metoda tersebut. c) Jenis limbah cair yang tidak memenuhi standar dampak limbah cair KIIC, tidak boleh dikeluarkan secara langsung ke dalam sistem saluran air, tetapi pertama-tama akan melalui tahapan pretreatment yang dilakukan oleh penyewa pretreatment pabrik agar dampak limbah cair sesuai dengan standar. Pretreatment pabrik diharapkan dibuat didalam area pabrik, dan memiliki jarak satu sama lainnya. d) Penyewa akan memanfaatkan sistem saluran air yang disediakan di KIIC dan tidak harus menggunakan sumber alternatif atau metoda pengeringan yang lain. e) Penyewa akan bertanggung jawab untuk konstruksi dari batas area pabrik (lot) suatu pit kontrol yang telah ditentukan dengan spesifikasinya seperti yang ditunjukkan pada lampiran gambar 6.1 dan 6.2. Pit kontrol akan digunakan untuk kepentingan percontohan limbah cair, pengukuran aliran air dan pemberhentian alirannya. f) KIIC akan menujukkan Pemerintah/Laboratorium yang sah untuk memberi sampling bulanan secara rutin dan melaporkan hasil analisa ke KIIC. Biaya analisa akan dibayar oleh masing-masing penyewa. KIIC berhak untuk memasuki area pabrik (lot) penyewa untuk mengontrol keadaan lingkungan. g) Semua penyewa harus bertanggung jawab atas limbah cair yang berhubungan dengan sistem saluran air KIIC. Penyewa harus menghubungkan pipa saluran airnya ke saluran lubang got yang telah dibuat oleh KIIC yang terletak di depan area pabrik (lot). Tidak diperbolehkan untuk menghubungkan secara langsung kedalam pipa saluran air KIIC dan sambungan harus dibuat rapat untuk menghindari pengeluaran dan rembesan. h) Bagi penyewa yang mendirikan penampungan buangan air yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan KIIC, KIIC berhak melarang penyewa membuang limbah cair dari penampungan air buangan ke sistem saluran dan penyewa akan dikenakan tagihan dan semua pembayaran yang dibuat oleh KIIC dalam kaitannya dengan kerusakan pada saluran air KIIC, STP dan yang lainnya. Penyewa juga akan dikenakan tuntutan oleh pihak ketiga termasuk tetangga, tetangga yang berdekatan dan atau pihak yang

FM-KLU-03, Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Agustus 2009

PT. TRIX INDONESIA
Halaman 17 dari 21

RANGKUMAN PERATURAN DAN PERSYARATAN LINGKUNGAN
memiliki otoritas yang relevan lingkungan yang diakibatkannya. 3. Limbah Padat a) Semua penyewa harus dengan tanggung jawab dan biayanya, membuang semua limbah padat termasuk mateial yang tercemar dan mudah terbakar terpisah dari KIIC. b) Semua penyewa harus memakai perusahaan yang di tunjuk oleh KIIC dalam penanganan pembuangan limbah tersebut. c) Adapun tempat limbah yang berada didalam area pabrik (lot) harus di tempatkan di area belakang. d) Semua penyewa harus dengan tanggung jawab dan biayanya, membuang semua limbah padat termasuk mateial yang tercemar dan mudah terbakar terpisah dari KIIC. e) Semua penyewa harus memakai perusahaan yang di tunjuk oleh KIIC dalam penanganan pembuangan limbah tersebut. f) Adapun tempat limbah yang berada didalam area pabrik (lot) harus di tempatkan di area belakang. 4. Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3 a) Setiap Industri yang menggunakan dan atau memproduksi Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), sebagai produk akhir dan juga sisa produk, harus bertanggung jawab untuk penanganannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 1995 tentang penanganan limbah berbahaya. b) Penangan ini dilakukan di dalam area pabrik (lot), dalam suatu fasilitas penyimpanan sementara sebelum di kirim ke pusat pembuangan yang telah di tetapkan dan disetujui oleh pemerintah. c) Setiap penyewa yang menangani bahan berbahaya di wajibkan melaporkan jenis dan jumlah bahan yang digunakan dan atau di produksi kepada KIIC. d) KIIC akan bertindak selaku pengawas dalam pelaksanaan ketentuan penanganan yang di keluarkan oleh BAPEDAL 1995, dan akan menjatuhkan sanksi jika terjadi pelanggaran. Penyewa harus mengefektifkan kontrol kebisingan yang dikeluarkan dari segala sumber suara bahan-bahan yang dapat menyerap atau alat-alat lain untuk memenuhi standar tingkat yang dikeluarkan oleh Peraturan Propinsi Jawa Barat yang ditetapkan dalam lampiran data 7.0 (SK Gubernur Jawa Barat, No. 660.31/SK/649-BKPMD/82) dan akan dilakukan tindakan bedasarkan instruksi lain yang diberikan secara bertahap oleh pihak terkait atau dari KIIC. 6. Polusi Udara Penyewa harus mengefektifkan kontrol dari polusi udara (yang berasal dari asap, uap, uap air, debu, dan polutan lain) untuk melihat standar polusi udara yang ditetapkan peraturan Propinsi Jawa Barat yang tertuang dalam lampiran data 7.0 (SK Gubernur Jawa Barat No. 660.31/SK/649-BKPMD/82) dan atau terhadap kerusakan

5.

Polusi Suara (Kebisingan)

FM-KLU-03, Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Agustus 2009

PT. TRIX INDONESIA
Halaman 18 dari 21

RANGKUMAN PERATURAN DAN PERSYARATAN LINGKUNGAN
dilakukan tindakan berdasarkan instruksi lain yang diberikan secara bertahap oleh pihak terkait atau dari KIIC. 7. Getaran Jika penyewa memasang atau mempunyai rencana untuk memasang beberapa perlengkapan yang akan menimbulkan getaran, beberapa rencana khusus harus dipikirkan sehingga aktifitas produksi dari fasilitas yang berdekatan tidak menimbulkan akibat yang kurang baik. 8. Sistem Pemadam Kebakaran a) Walaupun pipa air untuk kebakaran KIIC akan di instal sepanjang jalan dengan jarak setiap 150 meter, penyewa harus memasang alat pencegah kebakaran, alat pemadam kebakaran, alat pendeteksian kebakaran dan sistem alarm kebakaran, dan juga dilakukan segala kemungkinan untuk mencegah tejadinya kebakaran, berdasarkan peraturan atau instruksi dari Pemerintah yang berwenang. b) Penyewa harus mematuhi semua peraturan yang berhubungan dengan perlindungan kebakaran. c) Penyewa diminta untuk melakukan pemotongan rumput secara periodik/melakukan pemeliharaan khususnya pada musim kemarau untuk memastikan jarak yang disarankan minimal 10 meter sepanjang area bagian dalam/lot (area pabrik) yang berbatasan dengan lot terdekat, di area tersebut akan berfungsi sebagai area penghalang kebakaran. 9. Sistem Pengaliran a) Air hujan yang terkumpul di selokan/got didalam area pabrik (lot), oleh penyewa harus dikeluarkan ke sistem penyaluran air hujan yang terletak di depan area pabrik (lot). b) Air hujan yang masuk ke dalam area pabrik (lot), melalui lubang pengaliran dari tanah atau dinding yang berdampingan dengan area pabrik (lot) tetangga, penyewa harus membuangnya dengan cara yang sama, tanpa menimbulkan keberatan apapun dari penyewa area pabrik yang berdampingan atau dari KIIC. c) Penyewa harus mempertimbangkan gangguan terhadap penyewa terdekat dan harus melakukan tindakan pencegahan dan merencanakan kemungkinan terbaik untuk mencegah segala kemungkinan (termasuk tanah, sampah, sampah daun, dan sebagainya) kecuali air hujan yang berasal dari tempat yang miring (tebing) yang dapat mengalir ke area pabrik (lot) yang berdekatan secara alami. Area pabrik (lot) terdekat harus menerima kondisi tersebut dan menghindari kerusakan atau perselisihan yang disebabkan pembuangan air di kemudian hari. d) Jika penyewa membangun tembok penahan didalam area pabrik (lot), harus mendapat persetujuan tentang penempatan dan pembangunan dan sebagainya terlebih dahulu dari pihak KIIC.

FM-KLU-03, Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Agustus 2009

PT. TRIX INDONESIA
Halaman 19 dari 21

RANGKUMAN PERATURAN DAN PERSYARATAN LINGKUNGAN
e) Jika air hujan dari area pabrik (lot) masuk ke dalam sistem saluran air sepanjang jalan kawasan, sambungan harus dibuat berdasarkan lampiran 8.0 dan 8.1 dan penyewa harus mengkonsultasikannya dengan KIIC untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. f) Penyewa diminta untuk tidak menghentikan / mengeluarkan air hujan pada permukaan area pabrik (lot) yang mempunyai tingkat kemiringan tinggi. Air hujan tersebut disarankan untuk dikeluarkan pada tebing sisi barat. g) Penyewa harus menyediakan selokan / got yang memadai di area pabriknya (lot) masing-masing, dan melakukan perawatan secara berkala untuk mencegah perembesan air hujan sepanjang selokan / got tersebut, khususnya perembesan air terhadap tebing. h) Penyewa harus merawat area bagian dalamnya untuk mencegah genangan, khususnya daerah kosong yang berdekatan dengan tebing. Luas area perawatan yang dianjurkan di ukur dari area tebing penyewa adalah 3x tinggi tebing atau minimal 20 meter, yang mana yang paling besar. 10. Perbandingan Pemenuhan a) Perbandingan gedung terhadap tanah (KDB): sampai dengan 60% b) Perbandingan bidang tanah kotor (KLB): sampai dengan 240% c) Ketinggian / No. of stories: sampai 20 m atau 4 stories. Ketinggian diukur dari tingginya tanah sampai puncak bangunan. Catatan 1 : Ketinggian tanah adalah rata-rata tinggi dari tanah sekelilingnya. Catatan 2 : Bangunan penyerta yang kurang dari 12.5% dari area bangunan tidak diperbolehkan. Tangga dan lift menara, perhiasan menara, jam menara. Stories maximal dipergunakan / dipakai. Catatan 3 : Bangunan penyerta / pengikut yang kurang dari 12.5% dari area bangunan tidak diperbolehkan. Lift menara dan perhiasan menara, jam menara diatas atap, tempat penyimpanan dan ruang mesin di ruang bawah tanah. Keterangan lebih rinci tentang ketinggian tercantum pada lampiran 9.3 d) Menara 1. Jika penyewa hendak membangun menara dengan ketinggian melebihi 22 m, penyewa harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah Karawang dengan mangajukan struktur gambar dan perhitungan, gambar arsitektur, tes tanah dan dokumen terkait, yang diminta pemerintah. 2. Keterangan lebih rinci terdapat pada lampiran 9.4.

FM-KLU-03, Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Agustus 2009

PT. TRIX INDONESIA
Halaman 20 dari 21

RANGKUMAN PERATURAN DAN PERSYARATAN LINGKUNGAN
3. Penyewa harus memenuhi peraturan tentang kontruksi menara. 11. Tanaman a) Area pabrik (lot) harus terdapat tanaman yang cocok. Penyewa harus bertanggung jawab terhadap pembuatan, penanaman, dan perawatan tanaman. b) Penyewa harus menanam tanaman didalam area pabrik (lot) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  Area masuk antara garis batas dan bangunan / gedung setiap fasilitas harus ada taman dengan kombinasi yang seimbang antara pohon, tanah pelindung dan semak belukar. Semua area yang tidak beraspal harus terdapat tanaman dengan gaya yang serupa.  Area kosong harus dirawat dari rumput liar – kondisinya bebas dan harus terlihat rapi. c) Semua tanaman harus dibuat berdasarkan standar minimal :  Semua halaman yang berumput harus terawat – terpotong dengan rapi.  Semua jenis tanaman didalam area pabrik (lot) harus dirawat dengan kondisi yang baik. Tidak melampaui batas umum, peraturan semua jenis cara penanaman harus dilakukan, tanpa batas, berhias, pengairan, pemupukan pada semua rumput, halaman yang berumput, pelindung tanah, berpagar, terdapat tumbuhtumbuhan, semak, pohon-pohonan dan pemandangan lainnya.  Penyewa harus mempertimbangkan jenis tanaman yang digunakan (karakter akar, daun, hama, dan sebagainya) agar tidak mengganggu area pabrik (lot) tetangga terdekat dan infra strukturnya. 12. Papan Pengumuman dan Iklan a) Penyewa harus patuh terhadap Peraturan Pemerintah yang berlaku tentang papan pengumuman dan iklan. b) Tidak ada papan tanda yang dipasang pada area pabrik (lot) selain sesuai dengan :  Papan tanda yang terlihat bagian luar dari fasilitas mungkin diberikan penerangan, tetapi bukan tanda atau hal lain yang dibuat atau dibangun agar melingkar, berputar, , berkelip atau berubah bentuk.  Tidak ada papan tanda yang diletakkan berdekatan dengan jarak 5 meter dengan area pabrik (lot) tetangga.  Tanda yang menunjukka arah ke luar area pabrik harus atas ijin dan telah ditinjau oleh pihak KIIC.  Tanda yang dipasang untuk sementara akan diijinkan hanya selama periode konstruksi dengan ketentuan bahwa penyewa pertama telah memperoleh persetujuan dari pihak KIIC dan jika perlu dari pihak yang memiliki

FM-KLU-03, Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Agustus 2009

PT. TRIX INDONESIA
Halaman 21 dari 21

RANGKUMAN PERATURAN DAN PERSYARATAN LINGKUNGAN
otoritas secara relevan. 13. Pelanggaran dari Peraturan Kawasan a) Jika penyewa ditemukan melanggar segala hal yang Industri menyangkut syarat dan kondisi-kondisi tersebut di atas, KIIC akan memberikan sanksi kepada penyewa dalam wujud penghentian sementara dari semua jasa KIIC yang diterima oleh penyewa tersebut. Penghentian sementara tersebut akan dilaksanakan setelah penyewa menerima surat peringatan. Semua kerusakan yang diakibatkan oleh penghentian tersebut menjadi tanggung jawab penyewa. b) Kelalaian dalam pembayaran biaya jasa kawasan atau konsumsi air industri yang tidak tepat pada waktunya akan di beri sanksi dengan tambahan biaya sebanyak 0,05% dari ongkos atau biaya perhari. Jika ongkos atau pembayaran belum dibayar selama 3 bulan berturut-turut, maka semua jasa dan utility penyewa akan dihentikan.

FM-KLU-03, Rev : 00

Tanggal Terbit : 01 Agustus 2009


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10507
posted:10/27/2009
language:Indonesian
pages:21