Docstoc

Strategi dan Optimalisasi Dukungan di Kantor DPD-RI Daerah

Document Sample
Strategi dan Optimalisasi Dukungan di Kantor DPD-RI Daerah Powered By Docstoc
					Nama               : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir   : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan          : Direktur Evaluasi Kinerja
                     Pembangunan Daerah
                     Bappenas
Alamat Kantor      : Jl. Taman Suropati No. 2
                     Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor    : (021) 392 6248
HP                 : 0812 932 2202
PIN BB             : 277878F0
Email              : dadangsol@yahoo.com
Website            :
 http://dadang-solihin.blogspot.com

                           dadang-solihin.blogspot.com   2
                         Materi
•   Sinergi Pusat - Daerah
•   Menggabungkan M&E ke dalam Siklus
    Manajemen Pembangunan
•   Log-Frame
•   SPPN
•   Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
    Daerah




                      dadang-solihin.blogspot.com   3
dadang-solihin.blogspot.com   4
                    Permasalahan Koordinasi
Lemahnya Peran
      Provinsi




                                    Lemahnya Monitoring
                                           dan Evaluasi




                                                                              Lemahnya Sinergitas
                                                                           antara Pusat dan Daerah
                 Banyak Kab/Kota                          Monitoring dan                             Perlunya
                 langsung                                 evaluasi                                   sinkronisasi dan
                 berkoordinasi                            pembangunan di                             harmonisasi
                 dengan                                   daerah perlu                               antara RKP dan
                 Pemerintah tanpa                         ditingkatkan                               RKPD, serta
                 melalui Provinsi                                                                    APBN dan APBD




                                            dadang-solihin.blogspot.com                                           5
Sinergi Pusat – Daerah
    Buku III RPJMN 2010 - 2014

1   Sinergi dalam Kerangka Perencanaan Kebijakan



2   Sinergi dalam Kerangka Regulasi



3   Sinergi dalam Kerangka Anggaran


    Sinergi dalam Kerangka Kelembagaan dan Aparatur
4   Daerah


5   Sinergi dalam Kerangka Pengembangan Wilayah

          dadang-solihin.blogspot.com              6
    Sinergi Perencanaan Kebijakan                                             1
ARAH SINERGI
  sinergi dokumen                                    Standarisasi indikator
    perencanaan                                       pembangunan yang
   pembangunan           Sinergi penetapan              digunakan oleh
 (RPJP dan RPJPD,      target pembangunan            kementerian/lembaga
 RPJM dan RPJMD,                                     dan satuan perangkat
  RKP dan RKPD)                                          kerja daerah


Pengembangan basis
   data dan sistem      Sinergi kebijakan           Sinergi dalam kebijakan
      informasi        perijinan investasi di        pengendalian tingkat
 pembangunan yang             daerah                         inflasi.
 lengkap dan akurat


Strategi:
Mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan
                      dadang-solihin.blogspot.com                         7
   Sinergi Kerangka Regulasi 2
    ARAH SINERGI

                                                        Meningkatkan
      Mendorong harmonisasi                      kesepahaman, kesepakatan
       peraturan perundang-                          dan ketaatan dalam
             undangan                             melaksanakan peraturan
                                                    perundang-undangan.


Strategi :
(1) Konsultasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundangan;
(2) Pembentukan forum koordinasi lintas instansi: baik penyusunan peraturan
    baru maupun review atas peraturan yang sudah ada;
(3) Fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah Perda yang
    bermasalah.



                          dadang-solihin.blogspot.com                     8
     Sinergi Kerangka Anggaran                                                3
              Efektivitas Dana
               Perimbangan                      Efektivitas Dana Otsus
             (DAK, DBH, DAU)

Arah Pengelolaan Dana Perimbangan dan Otsus:
(1) Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah;
(2) Menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian
    urusan pemerintahan;
(3) Mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;
(4) Meningkatkan daya saing daerah;
(5) Mendukung kesinambungan fiskal nasional;
(6) Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah;
(7) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;
(8) Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan
    rencana pembangunan daerah.

Strategi :
Penataan dan Penguatan Kerangka Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

                            dadang-solihin.blogspot.com                       9
      Sinergi dalam Kerangka     4
 Kelembagaan dan Aparatur Daerah
             Menata dan                     Mengendalikan
           menyempurnakan                pemekaran daerah dan
        pengaturan kewenangan               memantapkan
             antartingkat               pengelolaan pengelolaan
            pemerintahan;                   daerah otonom


                     Meningkatkan kapasitas
                      aparatur yang mampu
                          menjembatani
                      kepentingan nasional
                        dan daerah serta
                     kerjasama antardaerah.

Strategi:
Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Meningkatkan
Kapasitas Aparatur Daerah.
                      dadang-solihin.blogspot.com                 10
   Sinergi dalam Kerangka                                                       5
   Pengembangan Wilayah
                                                          Memperhitungkan
Sinkronisasi kebijakan         Meningkatkan              harmonisasi wilayah
                                                         pelayanan bersama-
  penggunaan lahan            perhatian pemda                sama dalam
   dan tata ruang;            pada tata ruang;         pembangunan prasarana
                                                             dan sarana


                            Penyelesaian segera            Mempercepat
Pengaturan bersama          aspek pemanfaatan               penyusunan
  alih fungsi lahan          ruang khususnya           peraturan pendukung
 melalui padu serasi           dengan sektor           pelaksanaan rencana
                                kehutanan               tata ruang wilayah;


                mempercepat                Kesepakatan dalam
             penyusunan rencana              penentuan lokasi
                                          wilayah-wilayah cepat
              tataruang wilayah              tumbuh terutama
                 provinsi dan              Kawasan Ekonomi
               kabupaten/kota;                 Khusus (KEK)


 Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
                         dadang-solihin.blogspot.com                           11
dadang-solihin.blogspot.com   12
                    Log-Frame


 AT


INPUT   OUTPUT   OUTCOME        IMPACT           OUTCOME   OUTPUT   INPUT

         ABK




                       dadang-solihin.blogspot.com                    13
dadang-solihin.blogspot.com   14
            Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
  perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
  rencana pembangunan dalam
  jangka panjang, jangka
  menengah, dan tahunan
   Yang dilaksanakan oleh unsur
    penyelenggara negara dan
    masyarakat di tingkat pusat dan
    daerah.


                        dadang-solihin.blogspot.com   15
                  Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
   baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
   pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
   penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
   efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



                         dadang-solihin.blogspot.com           16
Proses Perencanaan
  Pendekatan Politik:
  Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
  pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
  planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

  Proses Teknokratik:
  Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
  lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
  bertugas untuk itu.

  Partisipatif:
  Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
  antara lain melalui Musrenbang.

  Proses top-down dan bottom-up:
  Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


            dadang-solihin.blogspot.com                         17
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
                NASIONAL                                       DAERAH
        Dokumen             Penetapan                Dokumen                Penetapan
 Rencana Pembangunan             UU          Rencana Pembangunan               Perda
 Jangka Panjang Nasional   (Ps. 13 Ayat 1)   Jangka Panjang Daerah        (Ps. 13 Ayat 2)
 (RPJP-Nasional)                             (RPJP-Daerah)
 Rencana Pembangunan          Per Pres       Rencana Pembangunan          Peraturan KDH
 Jangka Menengah           (Ps. 19 Ayat 1)   Jangka Menengah Daerah       (Ps. 19 Ayat 3)
 Nasional                                    (RPJM-Daerah)
 (RPJM-Nasional)
 Renstra Kementerian /       Peraturan       Renstra Satuan Kerja            Peraturan
 Lembaga (Renstra KL)       Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renstra    Pimpinan SKPD
                           (Ps. 19 Ayat 2)   SKPD)                         (Ps. 19 Ayat 4)
 Rencana Kerja                Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah     Peraturan KDH
 Pemerintah (RKP)          (Ps. 26 Ayat 1)   Daerah (RKPD)                (Ps. 26 Ayat 2)
 Rencana Kerja               Peraturan       Rencana Kerja Satuan Kerja      Peraturan
 Kementerian / Lembaga      Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renja      Pimpinan SKPD
 (Renja KL)                (Ps. 21 Ayat 1)   SKPD)                        ( Ps. 21 Ayat 3)
                              dadang-solihin.blogspot.com                                    18
Proses Perencanaan
 Pendekatan Politik:
 Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
 pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
 planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
 RPJM/D.
 Proses Teknokratik:
 Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
 lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
 untuk itu.

 Partisipatif:
 Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
 lain melalui Musrenbang.

 Proses top-down dan bottom-up:
 Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

           dadang-solihin.blogspot.com                       19
Persyaratan Dokumen Perencanaan:
             SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
  gets managed”)
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
  appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
  use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
  time to influence many manage decision)

                    dadang-solihin.blogspot.com         20
           Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
   mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
   pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
   pelaksanaannya.
                        dadang-solihin.blogspot.com          21
                 Perencanaan yang Ideal
•   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
    dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
•   Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
    pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
    adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
    jangan sampai terjadi kemunduran.
•   Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
    pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
    sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
    keutuhan konsep secara keseluruhan.
•   Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
    adaptive system).
•   Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

                          dadang-solihin.blogspot.com               22
    Fungsi/Manfaat Perencanaan
•   Sebagai alat koordinasi
    seluruh stakeholders
•   Sebagai penuntun arah
•   Minimalisasi ketidakpastian
•   Minimalisasi inefisiensi
    sumberdaya
•   Penetapan standar dan
    pengawasan kualitas




                          dadang-solihin.blogspot.com   23
dadang-solihin.blogspot.com   24
       Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah:                             Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke                1.   Peningkatan standar hidup (levels
  arah kondisi yang lebih                 of living) setiap orang, baik
  baik                                    pendapatannya, tingkat konsumsi
                                          pangan, sandang, papan, pelayanan
 melalui upaya yang                      kesehatan, pendidikan, dll.
  dilakukan secara                   2.   Penciptaan berbagai kondisi yang
  terencana.                              memungkinkan tumbuhnya rasa
                                          percaya diri (self-esteem) setiap
                                          orang.
                                     3.   Peningkatan kebebasan
                                          (freedom/democracy) setiap orang.
                                                                  Todaro, 2000


                            dadang-solihin.blogspot.com                       25
                           How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
     antar daerah
     antar sub daerah
     antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
   agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
   datang (berkelanjutan).




                       dadang-solihin.blogspot.com            26
     Tantangan dalam Pembangunan Daerah
                                                                  • Mengurangi
                              Sarana dan
                            Prasarana yang                          ketimpangan
                             memadai dan                          • Memberdayakan
                              berkualitas                           masyarakat
                                                                  • Mengentaskan
                                                                    kemiskinan.
                                                                  • Menambah lapangan
                                                                    kerja.
                                                Dunia usaha yg    • Menjaga kelestarian
                                                   kondusif         SDA
                             Pemanfaatan
                          sumber daya secara
                              berkualitas

                Koordinasi yang
               semakin baik antar
                 stakeholders



Peningkatan kapasitas
        SDM
                                    dadang-solihin.blogspot.com                    27
 PEMBANGUNAN DAERAH                          PEMBANGUNAN DI DAERAH




   Upaya terencana untuk
                                             Upaya untuk memberdayakan
   meningkatkan kapasitas
                                             masyarakat di seluruh daerah
    Pemerintahan Daerah

    Sehingga tercipta suatu                      Sehingga tercipta suatu
  kemampuan yang andal dan                  lingkungan yang memungkinkan
     profesional dalam:                            masyarakat untuk:



 Memberikan pelayanan kepada               Menikmati kualitas kehidupan
  masyarakat,                                yang lebih baik, maju, dan
                                             tenteram,
 Mengelola sumber daya                     Peningkatan harkat, martabat,
  ekonomi daerah.                            dan harga diri.

                          dadang-solihin.blogspot.com                   28
               PEMBANGUNAN DAERAH
                         Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi              Pengelolaan
                                                         Good Governance
     Daerah                    Sumberdaya

               Keseimbangan Peran Tiga Pilar

   Pemerintahan                 Dunia Usaha                 Masyarakat

   Menjalankan dan
menciptakan lingkungan     Mewujudkan penciptaan         Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang       lapangan kerja dan          sosial, ekonomi dan
 kondusif bagi unsur-           pendapatan.                     politik.
       unsur lain.

                           dadang-solihin.blogspot.com                          29
           Pergeseran Paradigma:
        From Government to Governance




          Government                                  Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi         Persoalan-persoalan publik
  negara untuk mengatur hal-hal         adalah urusan bersama
  publik,                               pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat          dunia usaha sebagai tiga aktor
  disertakan sejauh negara              utama.
  mengijinkannya.
                        dadang-solihin.blogspot.com                      30
               Pelaku Pembangunan:
               Paradigma Governance
   Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
    yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
                                    Tenaga Kerja
                   Kontrol                            Kontrol



        Dunia Usaha 
                                   Pemerintah                    Masyarakat
          Swasta


                       Nilai                       Redistibusi
                 Pertumbuhan                   Melalui Pelayanan
                                       Pasar

   Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
    Good.
                               dadang-solihin.blogspot.com                    31
         Model Governance
                Sektor Swasta      Sektor Publik        Sektor Ketiga


   Tingkat        Perusahaan        Organisasi               LSM
Supranasional    transnasional   Antar Pemerintah       Internasional




  Tingkat        Perusahaan                               Ormas/LSM
  Nasional        Nasional         GOVERNANCE              Nasional



   Tingkat        Perusahaan         Pemerintah           LSM Lokal
 Subnasional         Lokal             Lokal

                                            (Kamarack and Nye Jr., 2002)

                        dadang-solihin.blogspot.com                        32
Pelaku Pembangunan: Stakeholders

           STATE                       CITIZENS
           Executive                   organized into:
           Judiciary         Community-based organizations
          Legislature        Non-governmental organizations
                                Professional Associations
         Public service
                                    Religious groups
            Military                Women’s groups
             Police                       Media

                       BUSINESS
              Small / medium / large enterprises
                 Multinational Corporations
                     Financial institutions
                        Stock exchange


              dadang-solihin.blogspot.com                     33
   Troika




dadang-solihin.blogspot.com   34
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



  Masyarakat,
  Bangsa, dan
    Negara                                      Masyarakat

                                                             VISI
                                       Pemerintah

Good Governance            Dunia Usaha




                  dadang-solihin.blogspot.com                       35
Sinergitas Stakeholders




       dadang-solihin.blogspot.com   36
Sinergitas Stakeholders




       dadang-solihin.blogspot.com   37
dadang-solihin.blogspot.com   38

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:41
posted:12/16/2012
language:Malay
pages:38
Description: 16 Desember 2012 Expert Meeting Peningkatan Kinerja DPD RI di Ritz Carlton Hotel-Jakarta